SISTEM EKONOMI PANCASILA

Document Sample
SISTEM EKONOMI PANCASILA Powered By Docstoc
					TUGAS SISTEM EKOMOMI INDONESIA

           SISTEM EKONOMI PANCASILA

                           D
                           I
                           S
                           U
                           S
                           U
                           N

                         OLEH:

                 OEMAR ABDILLAH
                    060905016




        DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
   FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
       UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
                   2008
                        SISTEM EKONOMI PANCASILA


      Dalam konsep kita pembangunan nasional adalah pengamalan Pancasila.
Pembangunan ekonomi kita pun harus berlandaskan Pancasila, sebagai dasar,
tujuan dan pedoman dalam penyelenggaraannya. Dengan dasar pemikiran
tersebut, maka sistem ekonomi yang ingin kita bangun adalah sistem ekonomi
Pancasila.
      Sistem ekonomi dimengerti sebagai kumpulan dari institusi yang
terintegrasi dan berfungsi serta beroperasi sebagai suatu kesatuan untuk
mencapai suatu tujuan (ekonomi) tertentu. Institusi di sini diartikan secara luas
sebagai kumpulan dari norma-norma, peraturan atau cara berfikir. Adanya
berbagai institusi tersebut dapat mengurangi ketidakpastian dengan memberikan
bentuk atau struktur dasar sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam pengertian institusi ini juga termasuk institusi ekonomi seperti rumah
tangga, pemerintah, kekayaan, uang, serikat pekerja, dan lain-lain.
      Dalam suatu perekonomian, setidaknya terdapat 4 (empat) jenis
keputusan yang harusdiambil setiap waktu. Keputusan-keputusan tersebut
adalah yang berkaitan dengan apa yang akan diproduksi, berapa banyak
produksi, bagaimana cara memproduksinya, dan bagaimana alokasi produk
tersebut. Bagaimana keputusan tersebut diambil tergantung kepada sistem
ekonomi yang dianut oleh masyarakat atau negara tersebut.
.     Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi pasar yang terkelola
dan kendali pengelolaannya adalah nilai-nilai Pancasila. Dengan perkataan lain
ekonomi Pancasila tentulah harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
Atas dasar itu maka Ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialistis,
karena berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan yang timbul dari
pengakuan kita pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan
menjadi landasan spiritual, moral dan etik bagi penyelenggaraan ekonomi dan
pembangunan. Dengan demikian sistem ekonomi Pancasila dikendalikan oleh
kaidah-kaidah   moral    dan   etika,   sehingga   pembangunan         nasional   kita
adalahpembangunan yang berakhlak.
      Ekonomi Pancasila, dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab,
menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia
dalam kehidupan ekonomi. Dengan dasar-dasar moral dan kemanusiaan seperti
di atas Ekonomi Pancasila meskipun tidak menghalangi motivasi ekonomi untuk
memperoleh keuntungan, namun tidak mengenal predator-predator ekonomi,
yang satu memangsa yang lain.
      Ekonomi Pancasila berakar di bumi Indonesia. Meskipun ekonomi dunia
sudah menyatu, pasar sudah menjadi global, namun ekonomi Indonesia tetap
diabdikan bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sila Persatuan
Indonesia mengamanatkan kesatuan ekonomi sebagai penjabaran wawasan
nusantara di bidang ekonomi. Globalisasi kegiatan ekonomi tidak menyebabkan
internasionalisasi kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi kita tetap
diabdikan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ekonomi Pancasila dengan
demikian berwawasan kebangsaan dan tetap membutuhkan sikap patriotik
meskipun kegiatannya sudah mengglobal.
      Sila   keempat   dalam    Pancasila   menunjukkan      pandangan     bangsa
Indonesia mengenaikedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi dijalankan di
Indonesia. Di bidang ekonomi, Ekonomi Pancasila dikelola dalam sebuah sistem
demokratis yang dalam Undang-undang Dasar secara eksplisit disebut
demokrasi ekonomi.
      Nilai-nilai dasar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
menunjukkan betapa seluruh upaya pembangunan kita, untuk mengembangkan
pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan.

      Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau
hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan
pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral dan
kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan,
yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

      Beberapa prinsip dasar yang ada dalam Sistem Ekonomi Pancasila
tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme
ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan
keadilan. Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar
faham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar
(Mubyarto, 2002: 68), sistem ekomomi Pancasila juga dibangun atas dasar nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nlai-nilai
agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku
ekonomi masyarakat Indonesia.

      Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali
dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa
prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip
kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan
dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.         Sebagaimana teori ekonomi
Neoklasik yang dibangun atas dasar faham liberal dengan mengedepankan nilai
individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), SEP juga dibangun
atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal
dari nlai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang
membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

      Dengan demikian dalam merumuskan SEP ini perlu dicari sumber-sumber
yang menjadi “acuan tindak” dari masyarakat, yang antara lain bisa terefleksi
dalam beragam peribahasa (pepatah) yang sarat dengan nilai-nilai dan pesan
moral kehidupan di segala bidang, disamping dari kesenian (wayang, tari-tarian,
lagu), petatah-petitih, ataupun dongeng. Peribahasa mengandung beragam
makna, bisa berupa peringatan, prinsip dan sikap hidup, ajaran, nilai-nilai,
ataupun etika, yang semuanya mengandung makna atau ajaran dan nilai yang
disepakati masyarakat.
EKONOMI RAKYAT, EKONOMI KERAKYATAN, DAN EKONOMI PANCASILA

      Sejak reformasi, terutama sejak SI-MPR 1998, menjadi populer istilah
Ekonomi Kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di
Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh
kekuatan ekonomi rakyat. Mengapa ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi rakyat
atau ekonomi Pancasila? Sebabnya adalah karena kata ekonomi rakyat
dianggap berkonotasi komunis seperti di RRC (Republik Rakyat Cina),
sedangkan ekonomi Pancasila dianggap telah dilaksanakan selama Orde Baru
yang terbukti gagal.

      Pada bulan Agustus 2002 bertepatan dengan peringatan 100 tahun Bung
Hatta, UGM       mengumumkan berdirinya Pusat Studi Ekonomi Pancasila
(PUSTEP) yang akan secara serius mengadakan kajian-kajian tentang Ekonomi
Pancasila dan penerapannya di Indonesia baik di tingkat nasional maupun di
daerah-daerah.    Sistem   Ekonomi   Pancasila     yang    bermoral,   manusiawi,
nasionalistik, demokratis, dan berkeadilan, jika diterapkan secara tepat pada
setiap kebijakan dan program akan dapat membantu terwujudnya keselarasan
dan keharmonisan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

      Sistem Ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang
mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam Sistem
Ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada (kepentingan)
ekonomi rakyat sehingga terwujud kemerataan sosial dalam kemakmuran dan
kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis yang
melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya juga dinikmati oleh
semua warga masyarakat.




      Ekonomi     Pancasila,   sebagai   ‘media’   untuk   mengenali    (detector)
bekerjanya paham dan moral ekonomi yang berciri neo-liberal kapitalistik di
Indonesia. Profesor Mubyarto merumuskan Ekonomi Pancasila sebagai sistem
ekonomi yang bermoral Pancasila, dengan lima platform sebagai manifestasi
sila-sila Pancasila yaitu moral agama, moral kemerataan sosial, moral
nasionalisme ekonomi, moral kerakyatan, dan moral keadilan sosial. Ekonomi
Pancasila merupakan prinsip-prinsip moral (ideologi) ekonomi yang diderivasikan
dari etika dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu, selain berisi cita-cita visioner
terwujudnya keadilan sosial, ia juga mengangkat realitas sosio-kultur ekonomi
rakyat Indonesia, sekaligus ‘rambu-rambu’ yang bernilai sejarah untuk tidak
terjerumus pada paham liberalisme dan kapitalisme. Gagasan Ekonomi
Pancasila mulai dikembangkan Profesor Mubyarto sejak tahun 1981 dalam suatu
polemik tentang sistem ekonomi nasional sampai saat ini. Penerapan platform
Ekonomi Pancasila secara utuh (multi-sektoral) dan menyeluruh (nasional)
menempatkan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi khas
Indonesia yaitu Sistem Ekonomi Pancasila.

         Di tengah pesatnya perkembangan ilmu (ideologi) ekonomi global yang
sudah semakin mengarah pada ‘keyakinan’ layaknya agama (Nelson, 2001),
rasanya tidak sulit mengamati ekses dari kecenderungan global tersebut di
Indonesia. Relevansi Ekonomi Pancasila dapat ‘dideteksi’ dari tiga kontek yang
berkaitan yaitu cita-cita ideal pendiri bangsa, praktik ekonomi rakyat, dan praktek
ekonomi aktual yang ‘menyimpang’ karena berwatak liberal, individualis, dan
kapitalistik. Semua itu terangkum dalam kajian lima platform Ekonomi Pancasila
yang bersifat holistik dan visio-revolusioner (Mubyarto, Ekonomi Pancasila,
2003).

         Platform     pertama    Ekonomi    Pancasila   yaitu   moral   agama,   yang
mengandung          prinsip   “roda   kegiatan   ekonomi   bangsa   digerakkan   oleh
rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”. Pada awalnya founding fathers kita
merumuskan ‘politik kemakmuran’, ‘keadilan sosial’, dan ‘pembangunan karakter’
(character building) bangsa yang dilandasi semangat penerapan ajaran moral
dan agama. Itu berarti pembangunan ekonomi harus beriringan dengan
pembangunan moral atau karakter bangsa, dan ditujukan untuk menjamin
keadilan antar sesama makhluk ciptaan Allah, tidak sekedar pembangunan
materiil semata. Inilah moral ekonomi rakyat yang tidak sekedar mencari untung,
melainkan memperkuat silaturahmi, menegakkan hukum-hukum Allah (syari’ah),
dan memperhatikan kepentingan sosial. Asalkan tidak malas untuk turun ke
desa-desa atau ke pelaku ekonomi rakyat, tidak sulit untuk menemukan praktek
ekonomi bermoral ini.

      Relevansi platform Ekonomi Pancasila dalam hal ini dikuatkan akutnya
perilaku ekonomi di Indonesia yang sama sekali mengabaikan moral, etika,
bahkan agama. Lihat saja korupsi yang sudah membudaya dan melembaga
karena tidak pernah diperhatikan secara serius, kecuali saat-saat terakhir
menjelang Pemilu 2004 dengan pembentukan KPTPK. Ada lagi maraknya
‘penjarahan alam’ berupa penebangan hutan secara liar (llegal logging) yang
terlalu lama ‘didiamkan’ sehingga berakibat banjir, tanah longsor, dan kekeringan
di sebagian wilayah di Jawa, Sumatara, dan pulau lainnya. Yang masih panas-
panasnya adalah maraknya ‘pornoaksi’ dangdut erotis lewat media TV yang
memang ‘dibiarkan’ di alam kebebasan (liberalisme) saat ini. Tanpa peduli moral,
agama, dan dampak sosial bagi masyarakat, para penyanyi, produser,
perusahaan (iklan), dan stasiun TV, mengeruk ‘rente’ dari kegiatan ekonomi
(bisnis) mereka. Masih ada juga penggusuran orang miskin, pengabaian nasib
TKI, dan ribut-ribut soal ‘pesangon’ BPPN atau DPRD di berbagai tempat.
Kondisi   itu   menegaskan    perlunya    ‘revolusi   moral   ekonomi’   menuju
pengejawantahan platform Ekonomi Pancasila, yang bermoral dan tidak sekuler.

      Platform kedua adalah “kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat
warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, tidak membiarkan
terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”.
Gagasan ini sudah lama tertuang dalam bagian penjelasan Pasal 33 UUD 45
yang sudah diamandemen dalam konsep ‘kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang’. Sampai saat ini masih sulit
meyakini realisasi semangat tersebut karena setiap upaya ‘memakmurkan
ekonomi’ ternyata yang lebih merasakan dampaknya tetap saja ‘orang besar’
baik pengusaha ataupun pejabat pemerintahan. Masih saja ketimpangan sosial-
ekonomi susah untuk diperkecil. Di puncak piramida yang menguasai mayoritas
kue nasional dihuni segelintir manusia. Sebaliknya, di dasar piramida yang
kuenya kecil diperebutkan puluhan juta orang (Khudori, 2004).

       Platform ketiga adalah “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era
globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang
kuat, tangguh, dan mandiri”. Platform ini sejalan dengan konsep founding fathers
kita, khususnya Bung Karno dan Bung Hatta, perihal ‘politik-ekonomi berdikari’
yang bersendikan usaha mandiri (self-help), percaya diri (self reliance), dan
pilihan kebijakan luar negeri bebas-aktif. Kemandirian bukan saja menjadi cita-
cita akhir pembangunan nasional, melainkan juga prinsip yang menjiwai setiap
proses pembangunan itu sendiri. Ini mensyaratkan bahwa pembangunan
ekonomi haruslah didasarkan pada kekuatan lokal dan nasional untuk tidak
hanya mencapai ‘nilai tambah ekonomi’ melainkan juga ‘nilai tambah sosial-
kultural’, yaitu peningkatan martabat dan kemandirian bangsa (Swasono, 2003).
Oleh   karena     itu   pokok   perhatian   seharusnya   diberikan   pada   upaya
pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Ekonomi rakyatlah yang bersifat mandiri, tidak ‘menyusahkan’ atau ‘membebani’
ekonomi nasional di saat krisis, sehingga ‘daya tahan’ ekonomi mereka tidak
perlu diragukan lagi.

       Platform keempat adalah “demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan
kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi
perorangan dan masyarakat”. Prinsip ini dijiwai oleh semangat Pasal 33 UUD
1945 yang kini sudah berganti menjadi UUD 2002 (amandemen keempat).
Perubahan ini telah menghilangkan seluruh penjelasan UUD 1945 termasuk
penjelasan Pasal 33 yang berisikan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan
landasan konstitusional koperasi. Oleh karena itu, upaya penegakan demokrasi
ekonomi nampaknya berhadapan dengan upaya-upaya untuk memperjuangkan
pasar bebas, yang menjadi senjata penganut paham liberalisme dan kapitalisme.
Isu-isu yang kemudian dicuatkan diantaranya adalah privatisasi BUMN dan
liberalisasi impor.
         Platform kelima (terakhir) adalah “keseimbangan yang harmonis, efisien,
dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan
otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan keadilan sosial juga mencakup
keadilan antar wilayah (daerah), yang memungkinkan seluruh wilayah di
Indonesia berkembang sesuai potensi masing-masing. Oleh karena itu
pengalaman pahit sentralisasi politik-ekonomi era Orde Baru dapat kita jadikan
pelajaran untuk menyusun strategi pembangunan nasional. Inilah substansi
Negara Kesatuan yang tidak membiarkan terjadinya ketimpangan sosial-ekonomi
antardaerah melalui pemusatan aktivias ekonomi oleh pemerintah pusat, dan di
pusat pemerintahan. Paradigma yang kemudian dibangun adalah pembangunan
Indonesia, bukannya pembangunan di Indonesia seperti yang dilakukan Orde
Baru dengan paham developmentalism yang netral visi dan misi (Swasono,
2003).

         Sejarah sistem ekonomi Pancasila sebenarnya adalah sejarah republik
Indonesia. Ia setua republik ini karena lahir dalam jantung bangsa lewat
Pancasila dan UUD-45 beserta tafsirannya. Karena itu, sistem ekonomi
Pancasila bersumber langsung dari Pancasila sila kelima; Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia dan amanat pasal 27 [2], 33-34 UUD-45. Sila kelima ini
menjelaskan bahwa semua orientasi berbangsa dan bernegara—politik ekonomi,
hukum, sosial dan budaya—adalah dijiwai semangat keadilan menyeluruh dan
diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus dalam hal ekonomi
diperjelas lagi dalam pasal 27 [2] berbunyi; tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 berbunyi;
[1] Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. [2] Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasasi oleh negara. [3] Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan     untuk   sebesar-besarnya   kemakmuran     rakyat.   Dalam   bab
penjelasan dari pasal 33 bab kesejahteraan sosial lebih jauh dinyatakan bahwa,
demokrasi ekonomi adalah produksi yang dikerjakan oleh semua, untuk semua
di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran
masyarakat diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu
perekonomian      disusun       sebagai   usaha     bersama    berdasar    atas   usaha
kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.
Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua
orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak,
tampuk produksi jatuh ke tangan orang yang berkuasa dan rakyat banyak akan
ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak
yang boleh di tangan orang seorang. Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu
harus     dikuasasi    oleh     negara    dan   dipergunakan     untuk    sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Sedang Pasal 34 berbunyi; Fakir miskin dan anak terlantar
dipelihara oleh negara.
        Dengan landasan konsepsional tersebut maka sistem ekonomi Pancasila
berada pada tiga level sekaligus; ontologis, epistemologis dan aksiologis.
Keberadaan sistem Ekonomi Pancasila sudah ada dengan Pancasila sebagai
landasan idealnya dan UUD-45 sebagai landasan konstitusionalnya. Keduanya
lebih lanjut dijabarkan dalam Tap MPR/S [GBHN], UU dan Peraturan
Pemerintah. GBHN sendiri merupakan arah dan kebijakan negara dalam
penyelenggraaan pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi. GBHN juga
merupakan hasil perencanaan nasional yang disusun oleh pemerintah dan
dibahas        serta          disahkan      dalam       sidang       umum         MPR.
Pada level Tap MPR tentang GBHN dapat kita lacak dari ketetapan No.
XXIII/MPRS/1966. Inti dari ketetapan ini adalah kalimat yang berbunyi, "sistem
ekonomi terpimpin berdasarkan Pancasila sebagai jaminan berlangsungnya
demokrasi ekonomi. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas
kekeluargaan,…" Selanjutnya rumusan tersebut dapat kita lacak mulai dari
GBHN 1973-1998 dan GBHN 1999.
          Intinya, dalam keseluruhan GBHN 1973-1998, pembangunan ekonomi
nasional adalah; Pertama, keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan
dilaksanakan sebagai pengamalan dari semua sila Pancasila secara serasi dan
sebagai kesatuan yang utuh yang meliputi pengamalan semua sila dalam
Pancasila. Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang
antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan dan hasil-hasilnya menuju
kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
          Kedua,    pembangunan           nasional    dilaksanakan    secara     berencana,
menyeluruh,        terpadu,    terarah,     bertahap    dan    berlanjut     untuk     memacu
peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang
sejajar     dan      sederajat       dengan      bangsa       lain   yang      telah     maju.
Ketiga, dalam kaidah penuntun disebutkan bahwa pembangunan ekonomi harus
selalu mengarah pada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan
Pancasila dan UUD-45 yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi
yang harus dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan dengan memiliki 8 ciri
positif dan 3 ciri negatif. Delapan ciri positif tersebut adalah;
            1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
               kekeluargaan.
            2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusasi
               hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara.
            3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
               dikuasai       oleh   negara     dan    digunakan     untuk     sebesar-besar
               kemakmuran rakyat.
            4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan
               dengan         permuwakafan       lembaga       perwakilan      rakyat    serta
               pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan
               rakyat pula.
          5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang
             dikehendaki        serta    mempunyai     hak    akan     pekerjaan   dan
             penghidupan yang layak.
          6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh
             bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
          7. Potensi,      inisiatif    dan   daya   kreasi   setiap   warga   negara
             diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan
             kepentingan umum.
          8. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
      Sedang 3 ciri negatif yang harus dihindari adalah;
          1. Sistem free fight liberalism,
          2. Sistem etatisme.
          3. Pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli
             yang merugikan masyarakat.
      Keempat, pelaksanaan pembangunan jangka panjang kedua diarahkan
untuk tetap bertumpu pada trilogi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi diperlukan untuk menggerakan dan memacu pembangunan di
bidang lain sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi peran
kepada rakyat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan, dijiwai semangat
kekeluargaan, didukung oleh stabilitas nasioanal yang mantap dan dinamis
melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian
fungsi lingkungan hidup.
      Pembangunan koperasi perlu dilanjutkan dan makin diarahkan untuk
mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sebagai soko guru
perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan
ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu
berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Berkaitan dengan itu, perlu ditingkatkan dengan sungguh-sungguh penataan
koperasi, usaha negara, dan usaha swasta agar masing-masing melaksanakan
fungsi dan perannya dalam perekonomian nasional yang didasarkan pada
demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila. Pembangunan ekonomi secara
bertahap      harus    ditata    dalam     peraturan     perundang-undangan.
Kelima, dalam kebijakan umum, pembangunan di bidang ekonomi diarahkan
pada    pemantapan      sistem   ekonomi     Pancasila    sebagai   pedoman
mengembangkan perekonomian nasional yang berkeadilan dan berdaya saing
tinggi yang ditandai oleh makin berkembangnya keanekaragaman industri di
seluruh wilayah Indonesia.
       Keenam, pembangunan usaha nasional yang terdiri atas Koperasi-
BUMN-Swasta diarahkan agar tumbuh dan berkembang sebagai usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan dalam mekanisme pasar terkelola yang dijiwai,
digerakkan,    dan    dikendalikan   dalam    sistem     ekonomi    Pancasila.
Ketujuh, usaha negara perlu terus diperbaiki dan dipertahankan kinerjanya agar
mampu melaksanakan fungsi dan perannya...: memberdayakan pengusaha
kecil, menengah dan koperasi... usaha nyata yang kegiatannya menyangkut
kepentingan negara dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikelola
secara produktif dan efesien untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan
untuk memantapkan perwujudan demokrasi ekonomi.
       Pada GBHN 1999 [Tap MPR No. 4/MPR/1999] subtansi dari konsep
tersebut tetap dipertahankan walaupun dengan perbaikan redaksi yaitu sistem
ekonomi Pancasila menjadi sistem ekonomi kerakyatan dan mekanisme pasar
terkelola menjadi mekanisme pasar yang berkeadilan.
       Sedangkan di level UU kita dapat lacak antara lain dari UU No. 12/67
tentang perkoperasian, UU No. 6/74 tentang ketentuan pokok kesejahteraan, UU
No. 4/79 tentang kesejahteraan anak, UU No. 4/82 tentang pengelolaan
lingkungan berbasis rakyat setempat, UU No. 3/89 tentang telekomunikasi untuk
kesejahteraan bangsa dan kemakmuran rakyatnya, UU No. 21/92 tentang
pelayaran untuk kemakmuran rakyat, UU No. 10/92 tentang pembangunan
keluarga sejahtera, UU No. 25/92 tentang pembangunan Koperasi, UU No. 7/92
tentang perbankkan yang sehat dan mitra ekonomi rakyat, UU No. 9/95 tentang
usaha kecil, UU No. 7/96 tentang pangan, UU No. 19/2003 tentang BUMN
[Badan Usaha Milik Negara], UU No. 38/2004 tentang pembangunan jalan
sebagai tangungjawab Negara, UU No. 31/2004 tentang perikanan, UU No.
18/2004 tentang perkebunan, UU No. 7/2004 tentang sumber daya air milik
Negara untuk rakyat, dll.
       Selanjutnya untuk memahami keberadaan sistem Ekonomi Pancasila
dapat ditengarai dengan menilik dari ciri pokoknya. Tetapi, ciri pokok ini masih
menjadi perdebatan yang panjang di antara para ilmuwan. Perdebatan dan
pendekatan pemahaman sistem ekonomi Pancasila mulai muncul dari berbagai
disiplin ilmu. Misalnya, sosiologi, antropologi, sejarah, falsafati, hukum dan studi
tata peran pelaku ekonomi.


PERAN PELAKU EKONOMI


       Setelah mencoba mengupayakan pengertian-pengertian sistem ekonomi
yang bagaimana yang ingin kita bangun pada tataran filosofis, tantangan
berikutnya adalah bagaimana mengoperasionalkannya. Sesungguhnya dalam
Undang-undang Dasar beberapa petunjuk ke arah itu telah ada dalam berbagai
pasalnya. Pasal 23, 27 ayat (1), pasal 33 dan juga pasal 34 memberikan kepada
kita   petunjuk-petunjuk    mengenai     bagaimana     konsep     ekonomi     harus
dikembangkan berdasarkanUndang-undang Dasar.
       Bahkan dalam pasal 33 ada penjelasan yang cukup rinci mengenai apa
yang dikehendakioleh Undang-undang Dasar, mengenai bagaimana ekonomi
kita harus dikelola dan dikembangkan. Tantangan bagi kita sekarang adalah
bagaimana     secara    tepat   kita   menjabarkannya     dalam     konsep-konsep
pembangunan.
       Dalam tataran operasional, yang sangat diperlukan adalah konsep
mengenai bagaimana peran para pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi
Pancasila, dalam menghadapi tantangan-tantangan besar di masa depan. Dua di
antaranya sangat menonjol, yaitu (1) menghadapi ekonomi global dengan
meningkatkan daya saing, dan (2) membangun semua potensi ekonomi di dalam
negeri agar tumbuh kuat dan dapat turut menyumbang kepada kekuatan
ekonomi nasional.
      Pelaku ekonomi dimaksudkan terdiri dari masyarakat sebagai produsen
barang dan jasa atau disebut juga sebagai dunia usaha, masyarakat sebagai
konsumen dan pemerintah yang mengatur bekerjanya berbagai institusi
ekonomi. Dalam sistem ekonomi kita dikenal adanya 3 bentuk usaha atau
bangun usaha, yaitu
usaha negara, koperasi, dan usaha swasta. Bagaimana masing-masing
berperan, memang merupakan topik pembahasan dan perdebatan yang telah
banyak dilakukan sejak kita kembali ke Undang-undang Dasar (UUD) 1945 di
tahun 1959. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menafsirkan amanat UUD
1945 dalam pasal 33.
   1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan yang mewakili Negara
      dalam    mewujudkan      amanat    Konstitusi   untuk   mengelola   dan
      memanfaatkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh rakyat
      Indonesia. BUMN juga merupakan lembaga ekonomi yang akan
      menangani cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
      menguasai hajat hidup orang banyak.
   2. Koperasi akan menangani sektor usaha kecil dan menengah, terutama
      sektor perdagangan tradisional (pedagang eceran), pertanian, industri
      rumah tangga, dan yang sejenisnya.
   3. Swasta akan menangani sektor usaha yang belum ditangani BUMN dan
      Koperasi, seperti industri dengan teknologi tinggi dan padat modal,
      termasuk sektor usaha jasa (service) yang idealnya tidak termasuk
      wilayah BUMN dan Koperasi seperti: asuransi, perbankan, transportasi,
      telekomunikasi dan lain-lainnya.
      Menyangkut pelibatan rakyat kecil dalam kegiatan ekonomi dapat
dilakukan melalui pemberdayaan Koperasi sebagai wadah bagi kegiatan
ekonomi rakyat kecil itu. Kiranya perlu disadari bahwa Koperasi adalah suatu
organisasi perusahaan yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan anggota.
Namun demikian karena Koperasi itu juga suatu Perusahaan, maka tujuan
mencari laba juga harus menjadi acuan dalam kegiatan-kegiatannya. Dengan
demikian, disamping Koperasi dapat membantu mereka dalam menjalankan
kegiatan ekonomi juga dapat memberikan kontribusi meningkatkan pendapatan
mereka melalui pembagian laba koperasi itu. Konsekuensinya, Koperasi harus
dikelola secara profesional sebagaimana halnya dalam bentuk perusahaan
lainnya seperti Perseroan Terbatas. Untuk menciptakan persaingan yang sehat
antara Koperasi dengan perusahaan-perusahaan swasta, perlu dibuat aturan
untuk mencegah keduanya bertabrakan dalam mengelola sektor usaha yang
sama. Misalnya, untuk distribusi pupuk dan hasil-hasil pertanian diserahkan
kepada Koperasi saja, sedangkan swasta hanya diberi kesempatan dalam
pembuatan pupuk dan pengolahan hasil-hasil pertanian menjadi hasil-hasil
olahan yang bernilai tambah. Dengan demikian, Koperasi akan mempunyai
posisi tawar yang seimbang dengan swasta.
      Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan
ketentuan Undang-undang Dasar 1945, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk
berperan sesuai dengan hakikatnya sebagai kesatuan ekonomi yang berwatak
sosial. Sedangkan usaha swasta diberi peranan yang sebesar-besarnya di
dalam bidang-bidang di mana persaingan dan kerja sama berdasarkan motivasi
memperoleh laba memberikan hasil terbaik bagi masyarakat diukur dengan jenis,
jumlah, mutu dan harga barang dan jasa yang dapat disediakan.
      Agar tujuan Koperasi dapat terwujud, maka perlu pula ditetapkan suatu
aturan menyangkut proses pendirian dan pemberian ijijn bagi Koperasi serta
pengelolaan atau manajemen Koperasi itu sendiri agar benar-benar dapat
menjadi agen bagi kesejahteraan anggota dan bukan memebrikan keuntungan
bagi pengurus Koperasi itu saja. Bila dilihat dari sudut pandang lain, Koperasi
juga tidak saja diartikan sebagai suatu bentuk usaha, akan tetapi juga dapat
diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama (cooperative) antar para pelaku
ekonomi. Misalnya kerja sama antara perusahaan-perusahaan besar dengan
perusahaan perusahaan kecil atau menengah dalam suasana kekeluargaan dan
saling menguntungkan.
      Untuk mewujudkan koperasi sebagai suatu bentuk kerja sama antara lain
dapat dilakukan melaluI pembentukan peraturan untuk mengatur hubungan
kemitraan dalam berusaha, seperti kemitraan antara industri kecil atau industri
rumah tangga dengan perusahaan/pedagang besar yang akan mengekspor
hasil-hasil industri kecil itu. Bisa juga dilakukan dengan peningkatan kerja sama
antara Bursa Komoditi dengan Koperasi-koperasi petani untuk memasok
komoditi yang sudah diperdagangkan di Bursa tersebut. Selanjutnya untuk sektor
usaha yang terbuka bagi swasta, perlu ditetapkan aturan-aturan yang dapat
mencega tindakan monopolisasi, percobaan untuk monopoli, persekongkolan
untuk memonopoli dan tindakan-tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai
praktek bisnis tak sehat.
      Konsumen adalah juga pelaku ekonomi. Kita menghendaki agar perilaku
konsumen Indonesia memperkuat upaya kita untuk membangun wujud
masyarakat yang kita harapkan, yaitu yang maju, mandiri, sejahtera, dan
berkeadilan.
      Pertama,      konsumen          diharapkan    memberi       penghargaan      dan
mengutamakan penggunaan produk hasil bangsanya sendiri. Hal ini sering
dikatakan sebagai cermin nasionalisme baru. Sikap mendahulukan penggunaan
produksi    dalam   negeri,   tidak    bertentangan      dengan   perjanjian-perjanjian
perdagangan internasional, karena bersangkutan dengan pilihan yang bebas dan
bukan karena paksaan atau dibatasinya pilihan atau hak untuk memilih. Sikap
serupa itu justru akan menjamin pertumbuhan kemampuan produksi nasional
secara     berkesinambungan.     Pada       gilirannya    akan    mendorong     proses
kemandirian bangsa.
      Kedua, konsumen Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan
menurut agama dan budaya masyarakat. Pola konsumsi yang bertentangan
dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat, jelas tidak sesuai dengan
semangat tenggang rasa dan saling menghormati keyakinan, dan dapat
menimbulkan suasana permusuhan dan pertentangan, sehingga melemahkan
keutuhan bangsa. Ketiga, konsumen Indonesia harus memperhatikan pula taraf
hidup masyarakat disekitarnya. Pola konsumsi yang berlebihan, yang mewah di
atas kewajaran, apalagi di tengah masyarakat yang miskin, akan menyebabkan
kecemburuan sosial dan mempertajam kesenjangan.Akibatnya mudah sekali
terjadi konflik-konflik sosial.
       Konflik-konflik sosial lebih mudah muncul ke permukaan oleh karena tidak
adanya rasa solidaritas, sebagai akibat menyoloknya
perbedaan gaya hidup. Oleh karena itu, pada waktu kita berbicara mengenai
pengembangan jatidiri para pelaku ekonomi, kita tidak hanya berbicara
mengenai masyarakat sebagai pelaku ekonomi produsen tetapi juga sebagai
pelaku ekonomi konsumen.
Peran pemerintah jelaslah tidak kecil. Pemerintah harusmengemban tiga peran
sekaligus. Pertama, dalam upaya pemerataan dan membangun keadilan
pemerintah     harus    berada     didepan,    Ing      Ngarso   Sung    tulodo.    Upaya
mengentaskan       penduduk       dari   kemiskinan,      memeratakan     pembangunan
antardaerah, menghilangkan kesenjangan, haruslah menjadi tanggung jawab
pemerintah dan pemerintah harus memeloporinya. Dalam upaya membangun
rasa adil dan menciptakan rasa aman dan rasa tenteram dalam masyarakat,
pemerintah     harus    berada     di    depan,menunjukkan       jalan   dan       memberi
keteladanan.
       Pemerintah harus memelopori terbentuknya institusi sosial dan ekonomi
yang mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan berperannya secara
optimal pelaku-pelaku ekonomi masyarakat. Kedua, dalam berbagai upaya
pembangunan        pemerintah       harus     bekerja     bersama    masyarakat        dan
menggerakkan kegiatan pembangunan oleh masyarakat. Pemerintah harus Ing
Madyo Mangun Karso. Dalam berbagai usaha produksi di mana masyarakat
belum sepenuhnya mampu tanpa ditopang oleh pemerintah, pemerintah harus
mendukungnya.
       Ketiga, dalam hal masyarakat sendiri sudah sepenuhnya dapat berperan,
maka peran pemerintah adalah Tut Wuri Handayani. Itulah yang dimaksudkan
pada waktu kita mengatakan bahwa dalam konsep pembangunan kita
masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban
untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang.
Misalnya, dalam kegiatan mendorong ekspor, yang dilakukan oleh dunia usaha
kita, atau mendorong pariwisata. Apabila hambatan-hambatan yang disebabkan
baik oleh peraturan dari pemerintah sendiri ataupun hambatan lainnya dapat
ditiadakan, sudah akan sangat menolong.Apalagi kalau ditopang oleh peraturan-
peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menunjang.
      Pendekatan-pendekatan struktural juga dapat menjelaskan bagaimana
sistem Ekonomi Pancasila dipahami. Bappenas adalah representasi dari
pendekatan struktural karena ia ditugaskan membuat konsep awal GBHN.
Sedangkan berdiri dan berkembangnya secara pesat lembaga Koperasi dan
BUMN sesungguhnya juga menjadi bukti bahwa sistem ekonomi Pancasila dapat
didekati dari prespektif kelembagaan ekonomi. Dalam hal ini, Bung Hatta pernah
menulis bahwa pembangunan ekonomi nasional terutama harus dilaksanakan
dengan dua cara; Pertama, pembangunan yang besar-besar dikerjakan oleh
pemerintah atau dipercayakan kepada badan-badan hukum yang tertentu di
bawah penguasaan atau pengawasan pemerintah. Pedomannya mencapai
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, pembangunan yang kecil-kecil
dan sedang, dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat berkembang
berangsur-angsur dari kecil dan sedang menjadi besar, dari pertukangan atau
kerajinan menjadi industri. Di antara medan yang dua ini, usaha pemerintah dan
Koperasi sementara waktu masih luas medan usaha bagi inisiatif partikelir
dengan bentuk perusahaan sendiri.




       CIRI SISTEM EKONOMI PANCASILA
      Dari berbagai penelusuran dan pengalaman di lapangan maka Sistem
Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang mengandung nilai-nilai strategis
budaya bangsa yaitu kekeluargaan dan kemandirian sebagai ciri strategis
budaya bangsa. Karena itu cirinya adalah;
         1. Sistem Ekonomi Pancasila bertujuan sebesar-besarnya untuk
             kemakmuran rakyat. Dalam sebuah sistem maka tujuan harus
             menjadi ciri utama dari gerak dan arah sistem tersebut. Untuk itu,
   penjelasan   pasal     33   menyebutkan    bahwa    tujuan     ekonomi
   Pancasila adalah kemakmuran masyarakat diutamakan, bukan
   orang per seorang.
2. Keikutsertaan rakyat banyak dalam kepemilikan, proses produksi
   dan menikmati hasilnya. Kepemilikan menjadi sangat penting
   karena kemiskinan struktural telah begitu lama dirasakan oleh
   rakyat banyak. Dengan kepemilikan diharapkan agar bangsa kita
   tidak menjadi kuli tetapi menjadi tuan di negeri sendiri. Dengan
   kepemilikan tersebut, akan menimbulkan insentif dan motivasi
   sehingga mereka dapat memasuki proses produksi secara
   maksimal dan menguntungkan. Dengan memiliki aset dan alat
   produksi, diharapkan kesejahteraan akan meningkat dan martabat
   bangsa akan terjaga. Adapun dari aspek kelembagaannya,
   keikutsertaan rakyat dalam bentuk Koperasi, BUMN [pemilikan
   kolektif] dan Swasta
3. Menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan. Ini merupakan
   realisasi dari pasal 33 ayat 1&3. Dalam mekanisme ini ditentukan di
   mana peran negara dan di mana peran pasar. Karena itu, dalam
   mekanisme    pasar     berkeadilan,   pertama-tama     biarlah     pasar
   berjalan seefektif mungkin dengan persaingan sehat. Apabila pasar
   mengalami kegagalan karena suatu kegiatan ekonomi tidak
   menguntungkan tetapi dibutuhkan rakyat atau ada sekelompok
   besar pelaku ekonomi yang tidak mampu bersaing dalam pasar
   karena terbatasnya sumber daya ekonomi yang dimilikinya, maka
   pemerintah    berkewajiban     melakukan    peranan        aktif   untuk
   kepentingan rakyat banyak.
4. Perencanaan strategis ekonomi nasional. Ini adalah tafsir dari
   bunyi pasal 33 UUD-45 ayat 1 yang mengatakan bahwa
   perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
   kekeluargaan.    Artinya,    negara    secara      sadar     menyusun
   perekonomian secara nasional untuk menghasilkan blue print
  ekonomi yang akan menjadi petunjuk arah dan pola kebijakan bagi
  penyelenggaraan     serta    alat    ukur    sekaligus   jaminan    bagi
  keikutsertaan   seluruh     rakyat   dalam     proses    produksi   bagi
  tercapainya kesejahteraan rakyat. Dalam perencanaan strategis
  ekonomi nasional tersebut akan ditetapkan distribusi sumberdaya
  alam yang dapat dilakukan hanya melalui mekanisme pasar yang
  sehat atau melalui mekanisme pasar yang diintervensi pemerintah
  karena kegagalan pasar. Proses perencanaan strategis tersebut
  dilaksanakan melalui pembahasan dan persetujuan bersama
  antara Pemerintah dan DPR. Selanjutnya persetujuan tersebut
  dikukuhkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pada
  masa Orde Baru perencanaan tersebut tercantum pada Tap MPR
  tentang GBHN dan UU tentang RAPBN.
5. Koperasi berperan utama di sektor ekonomi rakyat. Maksudnya
  adalah, koperasi harus menjadi satu-satunya solusi kelembagaan
  bagi usaha-usaha kecil yang berjumlah besar tetapi terbatas
  asetnya terutama di sektor pertanian. Dengan demikian, fungsi dan
  peran Koperasi adalah menghimpun kekuatan ekonomi yang
  diproduksi rakyat banyak guna menjawab tantangan globalisasi
  dengan cara berusaha kolektif sehingga mampu meningkatkan
  proses produksi menjadi lebih produktif dan efesien serta dapat
  meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk itu, koperasi harus
  berperan utama di sektor ekonomi rakyat di mana unit-unit ekonomi
  dan usaha kecil yang dimiliki rakyat banyak bekerja. Di samping itu,
  Koperasi sebagai jiwa dan semangat harus menjadi jiwa dan
  semangat BUMN dan Swasta. Bentuk-bentuk penerapannya
  adalah pembentukan koperasi karyawan dan pemilikan saham
  perusahaan oleh koperasi karyawan dan koperasi yang mengurusi
  ketentuan usaha.
6. BUMN berperan utama dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang
  stretegis dan atau menguasai hajat hidup orang banyak. Ini adalah
  jawaban dari pasal 33[2] beserta penjelasannya yang meminta
  pemerintah untuk mendirikan perusahaan negara untuk dapat
  mengurus di bidang ekonomi yang penting dan menguasai hajat
  hidup orang banyak. Hal ini karena jika bukan negara yang
  melakukannya, ditakutkan terjadinya penguasaan ekonomi oleh
  orang atau lembaga ekonomi yang menyengsarakan dan menindas
  rakyat. Dengan demikian, fungsi dan peranan utama dari BUMN
  adalah menjamin tersedianya kebutuhan ekonomi yang tidak
  diproduksi rakyat banyak tetapi hasilnya penting dan menyangkut
  hajat hidup orang banyak. BUMN juga harus melindungi rakyat
  banyak dari penguasaan yang menindas dari dalam maupun dari
  luar. Dengan cara pendirian dan penguatan BUMN maka
  pemerintah tidak perlu ikut dalam mekanisme pasar yang biasanya
  menjadikan distorsi. BUMNlah yang ditugasi pemerintah untuk
  terlibat secara sadar melindungi kepentingan ekonomi rakyat
  banyak tanpa harus mendistorsi pasar.
7. Kemitraan yang setara antara Koperasi-BUMN-Swasta. Model
  kemitraan merupakan bentuk dari jawaban pasal 33 [1] tentang
  usaha   bersama    berdasar   atas   asas   kekeluargaan.   Dalam
  sejarahnya, usaha kecil rakyat kita tersebar sangat luas dan
  berjumlah sangat banyak [99% usaha kita adalah pengusaha
  mikro]. Usaha para pengusaha mikro di negara kita menjadi tidak
  visible dalam ekonomi modern, karena itu mereka harus kerjasama
  agar kuat, efektif dan efesien. Kerjasama mereka harus dimulai dari
  koperasi, kemudian Koperasi bekerjasama dengan BUMN untuk
  kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hidup orang
  banyak. Di luar kegiatan ekonomi tersebut, Koperasi dapat
  bekerjasama dengan Swasta. Kerjasama yang setara akan
  memberikan sinergi sehingga mampu menghasilkan capaian
  memuaskan bahkan berlebih daripada bila mereka berusaha
  sendiri-sendiri. Agar kesetaraan terjadi di antara ketiganya,
              pemerintah harus mengatur lewat undang-undang. Pokok-pokok
              kemitraan berisi kesepakatan untuk bersaing secara sehat,
              keterkaitan usaha dan kepemilikan saham.
           8. Perencanaan pemerintah. Ini merupakan tafsir dari pasal 33 ayat 3
              yang berbunyi, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
              dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
              besarnya      kemakmuran     rakyat.    Artinya   bahwa   distribusi
              sumberdaya alam dan seluruh kekayaan negara dilaksanakan oleh
              pemerintah untuk menjamin kesejahteraan bersama. Berbagai
              perencanaan yang dilakukan negara adalah; pertama, melalui
              penegakan peraturan perundang-undangan. Diantaranya tentang
              undang-uandang persaingan sehat, hubungan kerja industrial, dan
              jaminan sosial. Kedua, melalui pelayanan masyarakat. Diantaranya
              pendirian rumahsakit dan sekolah. Ketiga, melalui instrumen fiskal.
              Diantaranya    penghapusan     pajak,    pemberian   subsidi   serta
              pembuatan prasarana dan sarana yang langsung berhubungan
              dengan rakyat seperti jalan dan irigasi. Ketiga, pembentukan dan
              penguatan BUMN.
       Dari berbagai uraian tentang ciri dan sistem ekonomi Pancasila seperti di
atas, kami berpendapat bahwa sebagian ciri ini telah ada dalam GBHN dan
dilaksanakan oleh Orde Baru. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan Sistem
Ekonomi Pancasila, menarik untuk menyetujui pendapat Peter McCawley, bahwa
perdebatan konsep sistem Ekonomi Pancasila akan lebih produktif dan efesien
apabila sistem Ekonomi Pancasila benar-benar bisa diterapkan untuk mengatasi
masalah-masalah kongkrit yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia.
       Dan, ternyata dalam mengatasi persoalan utama bangsa pada awal Orde
Baru seperti kelangkaan pangan, pengangguran dan kemiskinan, pemerintah
Orde Baru melalui GBHN sebagai pelaksanaan sistem Ekonomi Pancasila telah
menetapkan pembangunan sektor pertanian pangan, terutama beras sebagai
prioritas pembangunan. Pembangunan sektor pangan ini disebut juga program
revolusi hijau.
                 EKONOMI PANCASILA MENYIASATI GLOBALISASI


       Globalisasi mempunyai 2 pengertian pertama, sebagai deskripsi/definisi
yaitu proses menyatunya pasar dunia menjadi satu pasar tunggal (borderless
market), dan kedua, sebagai “obat kuat” (prescription) menjadikan ekonomi lebih
efisien dan lebih sehat menuju kemajuan masyarakat dunia. Dengan dua
pengertian ini jelas bahwa menurut para pendukung globalisasi “tidak ada
pilihan” bagi setiap negara untuk mengikutinya jika tidak mau ditinggalkan atau
terisolasi dari perekonomian dunia yang mengalami kemajuan sangat pesat.
Globalisasi bukan hal baru bagi Indonesia karena sejak abad-abad awal
penjajahan (17-1 8) rempah-rempah dan komoditi-komoditi pertanian Indonesia
sudah “diglobalisasikan” (globalisasi tahap I ). Selanjutnya globalisasi tahap II (
sistem taman paksa 1830-1870) dan sistem kapitalis liberal ( pasca 1870 ) lebih
jauh lagi “mengglobalkan” komoditi-komoditi pertanian Indonesia (terutama gula
dan tembakau) sehingga “Hindia Belanda” menjadi terkenal sebagai sumber
komoditi-komoditi tropik ini. Kini pada globalisasi tahap III (sejak medio delapan
puluhan) Indonesia yang sudah menjadi negara merdeka tentulah tidak perlu
was-was asal berani dan percaya diri dengan kepala tegak menetapkan aturan
main “kita” untuk dipakai sebagai pegangan hubungan-hubungan ekonomi “kita”
dengan “mereka”.




GLOBALISASI SEBAGAI PROSES PELEBURAN NILAI


       Dari sudut pandang ekonomi, pengertian paling mendasar dari proses
globalisasi adalah perluasan dan pendalaman integrasi pasar barang, jasa dan
keuangan antar negara di dunia. Dalam sepuluh tahun terakhir, proses
globalisasi dan integrasi itu telah mengalami percepatan karena dorongan
universal untuk liberalisasi dan terobosan teknologi informasi, transportasi serta
komunikasi yang menyebabkan akselerasi produksi dan distribusi secara
internasional.
      Kemajuan teknologi yang menyebabkan penurunan biaya transportasi dan
komunikasi telah mengurangi jarak antar negara karena penurunan biaya
transaksi barang-barang, jasa, dan informasi. Kegiatan produksi dapat dilakukan
dimanapun, dengan bahan mentah atau setengah jadi serta komponen dari
mana pun dan untuk dipasarkan di mana pun juga. Pada dasarnya yang terjadi
adalah peningkatan spesialisasi atau pembagian kerja proses produksi antar
negara   berdasarkan     keunggulan       komparatifnya.   Dengan   peningkatan
spesialisasi tersebut, secara teoritis semua bangsa akan diuntungkan karena
ketersediaan barang dan jasa makin meningkat dengan harga yang lebih
terjangkau. Peningkatan produksi berarti juga peningkatan lapangan kerja, dan
berarti juga peningkatan kesejahteraan.
      Namun, proses globalisasi tidak hanya berdampak positif, tetapi juga
dapat berdampak merugikan. Salah satu contohnya adalah gejolak moneter
yang melanda negara kita dan beberapa negara tetangga yang telah
melemahkan perekonomian kita dan negara-negara di kawasan ini.
      Ada juga kekhawatiran bahwa globalisasi dapat memperlebar perasaan
kesenjangan karena makin tajamnya perbedaan dalam laju kecepatan kemajuan
antara lapisan masyarakat yang kuat dan yang lemah.
      Globalisasi tidak hanya berkenaan dengan mekanisme hubungan
ekonomi antar bangsa, tetapi secara lebih mendasar merupakan proses
universalisasi nilai-nilai. Gagasan-gagasan bergerak bebas. Kita harus siap
menerima kenyataan bahwa banyak hal yang telah menjadi keyakinan selama ini
akan dipertanyakan dan diuji keabsahannya atau relevansinya. Kita harus sudah
memperhitungkan bahwa sistem kenegaraan dan pandangan-pandangan yang
melandasinya akan terus menerus diuji dan ditantang. Karena itu, dalam proses
globalisasi kita tidak boleh hilang kemudi, betapa pun kuat arus yang
membawanya. Kemudi ini adalah nilai yang dikandung pada waktu bangsa ini
memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian jatidiri bangsa akan
terpelihara, bahkan diperkaya dengan berbagai gagasan baru tersebut.
      Globalisasi dan liberalisasi yang jelas-jelas merugikan sebagian besar
rakyat Indonesia. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan terkandung pengertian demokrasi
ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan
atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih
diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang.
      Demikian “serangan” globalisasi tidak perlu kita takuti selama kita setia
menggunakan Pancasila sebagai ideologi pegangan kehidupan bangsa. Sistem
ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi moralistik, manusiawi, nasionalistik,
dan kerakyatan, yang akan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
                                  DAFTAR PUSTAKA


Chossudovsky, Michel, 1997. The Globalization of Poverty: Impacts of IMF and World Bank
Reforms. Penang Malaysia, Third World Network.

MacEwan, Arthur. 1999. Neo-Liberalism or Democracy?: Economic Strategy, Marketss, and
                       st
Alternatives for the 21 Century, Pluto Press.

Mubyarto & Daniel W. Bromley. 2002. A Development Alternative for Indonesia. Yogyakarta,
Gadjah Mada University Press.

Mubyarto, 2002. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta, BPFE-UGM.

Keen, Steve, 2001. Debunking Economics : the naked emperor of the social science. Annandale
NSW, Pluto Press Australia Limited.

                                                                                    st
Petras, James & Henry Veltmeyer, 2001. Globalization Unmasked: imperialisem in 21 century.
New York USA, Zed Books Ltd.

Radius Prawiro, 1998. Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi: Pragmatisme dalam Aksi.
Jakarta, Elex.

Stiglitz, Joseph E., 2002. Globalization and Its Discontents. New York, W.W. Norton & Company,
Inc.

http://www.ekonomirakyat.org/edisi_11/artikel_1.htm

http://www.ekonomirakyat.org/edisi_21/artikel_4.htm

:http://www.ekonomirakyat.org/edisi_16/artikel_4.htm

http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=476

http://persinggahan.wordpress.com/2007/03/20/dengan-ekonomi-pancasila-menyiasati-
globalisasi/

www.ginandjar.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:293
posted:7/4/2012
language:
pages:27