Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan atau berita acara penyelesaia pekerjaan by 5GVKxk1

VIEWS: 713 PAGES: 8

									                        VERIFIKASI
   Ferivikasi merupakan kegiatan untuk meneliti kebenaran dari
    dokumen maupun kegiatan.
   Dalam USDRP ada 3 jenis Ferivikasi :

   I. Verifikasi untuk pembayaran
   II. Verifikasi kegiatan Pengadaan
   III. Verifikasi Reformasi
                  I.VERIFIKASI UNTUK
                     PEMBAYARAN
   Sebelum melakukan pembayaran diperlukan verifikasi antara lain :

 1. Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang
     mendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 2. Memastikan bahwa semua kegiatan didukung dengan laporan-
     laporan
 3. Melakukan konfirmasi dari pihak ketiga/rekanan proyek.
 4. Kunjungan kelokasi kegiatan/ke lapangan.
        DOKUMEN YANG DI VERIFIKASI
   Dalam mengadakan verifikasi dokumen untuk pembayaran
    dibedakan dalam 3 dokumen kegiatan :

   A. Dokumen untuk pembayaran terhadap Konsultan
       Supervisi/Kontraktor
   B. Dokumen untuk pembayaran kegiatan perjalanan dinas
   C. Dokumen untuk pembayaran kegiatan Pelatihan, Seminar,
       Workshop.
   A. DOKUMEN UNTUK PEMBAYARAN
  KONSULTAN SUPERVISI/KONTRAKTOR

 1.   Kontrak/SPK asli yang mencantumkan nomor Rekening
       Rekanan.
 2.   Surat pernyataan pengguna anggaran (PA) atau Kuasanya
       (KPA)
 3.   Mengenai penetapan rekanan/Penetapan pemenang
 4.   Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan atau berita acara
       penyelesaia pekerjaan.
 5.   Berita acara Pembayaran.
 6.   Kuitansi yang disetujui oleh PA atau KPA.
 7.   Faktur pajak beserta surat setoran pajak (SSP) yang telah
       ditandatangani wajib pajak.
 8.   Ringkasan kontrak.
    B. DOKUMEN UNTUK PEMBAYARAN
      KEGIATAN PERJALANAN DINAS
   1. Kuitansi
   2. Rincian biaya perjalanan dinas : Transport & limsum sesuai
       kebutuhan
   3. Surat tugas dari atasan langsung
   4. Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
   5. Bukti tiket darat/laut/udara dan boarding pass.
   6. Laporan hasil perjalanan.
    C. DOKUMEN UNTUK PEMBAYARAN
KEGIATAN PELATIHAN, SEMINAR, WORKSHOP

 1.   Kuitansi
 2.   Daftar penerimaan biaya perjalanan : Transport & lumsum
       sesuai kebutuhan
 3.   Surat tugas dari atasn langsung.
 4.   Surat perintah Perjalanan Dinas.
 5.   SK pelaksanaan kegiatan dari Kuasa Pengguna Anggaran
 6.   TOR Kegiatan
 7.   Bukti tiket darat/laut/udara dan boarding pass
 8.   Laporan kegiatan.
              II. VERIFIKASI UNTUK KEGIATAN
               PENGADAAN BARANG DAN JASA
   1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus berpedoman pada pada Gidelines Procurement
       IBRD Loan atau Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan jasa, beserta
       aturan perubahan.
   2. Pelaksanaan pengadaan/seleksi konsultan berpedoman pada Guidelines selection and
       Employmentof Consultant by World Bank Borowers.
   3. Semua pelaksanaan kontrak barang/jasa harus tercantum dalam procurement plan.
   4. Metode pengadaan barang/jasa berpedoman pada plafon yang berlaku di masing-masing
       loan ( NCB, ICB da lain-lain)
   5. Porsi pembayaran kontrak berpedoman pada porsi pembayaran katagori loan
   6. Jenis pajak dan besarnya sesuai ketentuan yang berlaku, pajak atas loan tidak dipungut
       pajak porsi GOI dipungut.
   7. Pembayaran kontrak dilakukan dengan pembayaran langsung kepada rekanan.
   8. Dokumen kontrak meliputi: lampirannya, NOL (bila disyaratkan), ringkasan kontrak.
   9. Dokumen pembayaran kontrak meliputi : Kontrak, BA prestasi kerja, BA penerimaan barang,
       BA pembayaran khusus Pinjaman Luar Negri, surat penagihan dari rekanan, surat
       penyerahan hasil pekerjaan, kuitansi (sesuai porsi pembayaran), nilai kuitansi porsi
       pinjaman luar negri, nilai kuitansi porsi GOI+PPN porsi GOI, faktur penjualan, faktur pajak,
       SSP PPN, SSP PPH.
             III. VERIFIKASI REFORMASI
 1.    Keputusan Kepala Daerah tentang agenda reformasi
 2.    Rencana tindak tentang reformasi
 3.    Laporan tentang pelaksanaan rencana tindak reformasi dan verifikasi
        pelaksanaan di lapangan.
 4.    Pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan reformasi
 5.    Pembentukan komisi reformasi dengan Keputusan Kepala Daerah
 6.    Terbitnya PERDA tentang pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup
        tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi,
        pelaporan,pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
 7.    Terbitnya SK tentang Tata Cara penunjukan Pejabat yang diberi
        wewenang Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum
        Daerah, pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 8.    Terbitnya SK Kepala Daerah tentang penyusunan dan pelaksanaan APBD
 9.    Terbitnya Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pengadaan barang
        dan jasa yang transparan dan partisipatif
 10.   Terbitnya SK pembentukan PAU (Procurement anchor unit)

								
To top