Contoh kasus kontrak pengadaan barang jasa pemerintah

					                          KASUS I
KRONOLOGIS:
1. Kontrak pekerjaan pembangunan telpon pedesaan , dimana tata
   cara pembayarannya adalah dengan SLA (service level agreement)
   bahwa penyedia dapat dibayar apabila telpon tadi sudah dapat
   difungsikan.
2. PPK memberikan uang muka sebesar 6% dari nilai kontrak. Pada
   perjalanan pelaksanaannya terdapat kendala-kendala a.l: faktor
   geografis, cuaca, dan interkoneksi dengan penyelenggara
   telekomunikasi. Sehingga kemajuan pekerjaan fisik yang sudah
   dilakukan oleh penyedia (pemasangan tiang, kabel, telpon,
   penyambungan dll) belum dapat dibayarkan oleh PPK dikarenakan
   belum dapat berfungsi.
3. Penyedia sudah “kehabisan” modal untuk menyelesaikan
   pekerjaan dan mengusulkan kepada PPK untuk menambah uang
   muka yang diberikan dengan alasan uang muka yang diberikan
   oleh PPK hanya 6% sedangkan di Keppres 80/2003 membolehkan
   s/d 20% dari kontrak.
Pemecahan:
1. Terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan
   kesalahan PPK maka penyedia dapat diberikan kompensasi sesuai
   dengan kontrak;
2. Uang muka diberikan kepada penyedia pada awal dimulainya
   pekerjaan yang digunakan untuk membiayai mobilisasi peralatan
   dan pengeluaran lainnya pada saat awal pelaksanaan kontrak;
3. Terhadap permasalahan tersebut, maka:
   a. Seharusnya PPK menjembatani interkoneksi antara penyedia dan
      penyelenggara telekomunikasi;
   b. Untuk itu dapat diberikan penelesaian dengan 2 (dua) cara:
      i. Dengan merubah tatacara pembayarannya (dengan
          menghitung prestasi pekerjaan yang sudah dialaksnakan oleh
          penyedia); atau
      ii. Memebrikan tambahan jaminan uang muka namun penyedia
          wajib menyerahkan jaminan uang muka sebesar tambahan ua
          ng muka tersebut.
                      KASUS II
KRONOLOGIS:
1. Kontrak pekerjaan konstruksi dengan menggunakan
   jenis kontrak lumpsum;
2. Pada saat pelaksanaan pekerjaan pondasi, ternyata
   sudah sampai tanah keras hanya dengan kedalaman 6
   m, sedangkan di gambar rencana seharusnya s/d 15m;
3. Setelah dilakukan pengecekan, secara teknis dengan
   pondasi berkedalaman 6m tersebut tidak menjamin daya
   dukung thd bangunannya,
4. PPK kebingungan terhadap kekurangan pekerjaan
   pemancangan tiang pancang tadi bagaimana cara
   mengatasinya.
Pemecahan:
1. Pada dasarnya kontrak lumpsum tidak diperkenankan adanya
   pekerjaan tambah/kurang pada saat pelaksanaan; dan
2. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang
   dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak, serta sifat pekerjaan
   berorientasi kepada keluaran (output based);
3. Terhadap permasalahan tersebut, maka:
   a. Pemilihan kontrak lumpsum, tidak tepat untuk pekerjaan
      yang volumenya masih bersifat perkiraan;
   b. Untuk itu PPK harus melakukan addendum pekerjaan
      dengan manambah titik tiang pancang (diluar lokasi awal)
      sehingga secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
   c. Untuk penambahan tiang pancang tersebut penyedia tidak
      boleh meminta penambahan pembayaran.
                             KASUS III
KRONOLOGIS:
1. Kontrak pekerjaan pengadaan bibit tanaman sebanyak 6 juta bibit, terdiri
   dari 3 jenis tanaman;
2. Ruang lingkup pekerjaannya meliputi pengadaan bibit dan pengiriman ke 5
   daerah;
3. Pada masa pelaksanaan terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan
   yakni terdapat 1000 bibit 1 jenis tanaman yang belum dikirim ke daearah
   karena kesalahan penyedia;
4. Keterlambatan tersebut tidak satu kesatuan fungsi yang tidak mengganggu
   bibit-bibit lain yang sudah dikirim;
5. Klausul dalam kontrak diatur bahwa terhadap keterlambatan yang
   disebabkan oleh penyedia , maka denda keterlambatan dikenakan sebesar
   1/1000 perhari dari nilai kontrak. Namun pada saat pelaksanaan PPK dan
   penyedia melakukan adendum denda keterlambatan manjadi 1/1000
   perhari dari bagian kontrak.
6. PPK akan melakukan denda keterlambatan thd penyedia sebesar 1/1000
   perhari dari nilai bagian kontrak yang terlambat, sedangkan auditor
   mewajibkan denda keterlambatan sebesar 1/1000 perhari dari nilai
   keseluruhan kontrak .
Pemecahan:
1. Ketentuan denda keterlambatan harus dituangkan dalam dokumen
   kontrak;
2. Klausul denda keterlambatan merupakan dasar bagi penyedia
   dalam melakukan penawaran sehingga sudah diantisipasi dari awal
   dan menjadi bagian yang dipersaingkan antar penyedia pada saat
   dilakukan pelelangan;
3. Pengertian bagian kontrak yaitu bagian/item pekerjaan suatu
   kontrak secara keseluruhan yang dapat berdiri sendiri secara fungsi,
   dan tidak mengganggu fungsi dari keseluruhan kontrak.
4. Adendum kontrak tersebut tidak boleh diberlakukan/batal demi
   hukum. Dan terhadap keterlambatan pekerjaan karena kesalahan
   penyedia tersebut, maka penyedia dikenakan denda keterlambatan
   sebesar 1/1000 perhari dari nilai nilai kontrak keseluruhan ,
   meskipun bagian kontrak yang terlambat tersebut tidak
   mengganggu fungsi keseluruhan pekerjaan.
                          KASUS IV
KRONOLOGIS:
1. Kontrak pekerjaan pengadaan 47 hewan ternak bakalan yang
   harus impor, terdiri dari 4 jenis: A= 18 ekor, B=19 ekor, C= 3
   ekor, D= 4 ekor, menggunakan kontrak harga satuan;
2. Ruang lingkup pekerjaannya meliputi pengadaan bibit
   hewan/bakalan yang sehat dengan dilakukan vaksinasi (ada
   sertifikat kesehatan dari karantina negara asal dan Indonesia).
   Masa pelaksanaan selama 70 hari kalender;
3. Seleksi bakalan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali, meliputi:
   a. Seleksi I : dilakukan di peternakan negara asal;
   b.Seleksi II : dilakukan di karantina negara asal;
   c. Seleksi III: dilakukan di karantina Indonesia;
4. Pada masa pelaksanaan terjadi kesulitan yang dialami oleh Penyedia,
   antara lain:
   a. Terjadi kelangkaan vaksin dan 1 ekor jenis A terluka pada saat
      seleksi II (di karantina negara asal). Penyedia kesulitan mencari
      penggantinya dgn sisa waktu yang tersedia;
   b. Untuk 1 ekor jenis hewan D tidak lolos di karantina negara asal.
      Penyedia kesulitan mencari tambahannya dengan waktu yang ada.
5. Pada hari ke 30, Penyedia meminta dilakukan adendum waktu
   pelaksanaan menjadi 110 hari, dan mengganti 1 ekor spesifikasi
   jenis hewan A (kontrak semula 18 menjadi 17) menjadi B (kontrak
   semula 19 menjadi 20) serta mengurangi volume 1 ekor jenis hewan
   D (kontrak semula 3 menjadi 2) alasan penggantian karena kesulitan
   mencari pengganti dan keterbatasan waktu. PPK menyetujui
   keseluruhan permintaan penyedia.
6. Inspektorat menyatakan bahwa Adendum tersebut tidak prosedural
   dan penyedia tetap harus dikenakan sanksi.
Pemecahan:
1. Mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata diatur bahwa apabila
   isi kontrak melangggar ketentuan perundangan maka
   dinyatakan batal demi hukum.
2. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi
   pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan
   spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak,
   meliputi: menambah atau mengurangi volume pekerjaan,
   mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan
   lokasi pekerjaan;
3. Adendum perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan
   sepanjang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan,
   dalam hal ini ada pernyataan dari pihak karntina negara asal
   ttg kelangkaan vaksin tersebut.
Pemecahan:
4. Namun adendndum terhadap spsifikasi jenis hewan dan
   berkurangnya volume dari kontrak awal, tidak boleh
   diberikan dan harus dibatalkan;
5. Jika sampai dengan batas akhir masa pelaksanaan (110 hari)
   penyedia tidak mempu menyelesaiakan kontrak secara
   bertanhggungjawab maka dilakukan pemutusan kontrak dan
   terhadap penyedia dikenakkan sanksi berupa:
   a. sanksi administratif;
   b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
                   ARIS
• 08128074669

• aris_supriyanto@lkpp.go.id

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1373
posted:6/25/2012
language:
pages:11