Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Document Sample
Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Powered By Docstoc
					LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
   mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
   terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313
   BW);
2. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK
   dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana
   Swakelola (pasal 1 angka 22 Perpres 54/2010);
3. Kontrak adalah perikatan antara PPK dengan
   penyedia     barang/jasa     dalam     pelaksanaan
   pengadaan barang/jasa (pasal 1 angka 17 Keppres
   80 Tahun 2003).
    - Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat
      perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.


    - Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang
       sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada
       beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun
       bagi laki-laki,dan 19 th bagi wanita.


    - Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal
       atau barang yang cukup jelas.

-      Suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau
       dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak
       mempunyai kekuatan hukum.
1. PEMBATALAN PERJANJIAN TERJADI MANAKALA SYARAT-
   SYARAT SAHNYA PERJANJIAN PADA PSL 1320
   KUHPERDATA TIDAK TERPENUHI;
2. SYARAT SUBYEKTIF: KESEPAKATAN PARA PIHAK DAN
   KECAKAPAN;
3. SYARAT OBYEKTIF: ADANYA OBYEK DAN KAUSA YANG
   HALAL;
4. PERJANJIAN YG TIDAK MEMENUHI SYARAT SUBYEKTIF
   DAPAT DIMINTAKAN PEMBATALANNYA KEPADA HAKIM;
5. PERJANJIAN YG TIDAK MEMENUHI SYARAT OBYEKTIF
   MAKA PERJANJIAN ITU “BATAL DEMI HUKUM”.
   PERJANJIAN INI DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.
                            Mengidentifikasikan sifat &
                        karakteristik barang/jasa yang akan
                                      diadakan




                          LANGKAH-LANGKAH PEMILIHAN
                                JENIS KONTRAK




Memilih dan menetapkan salah                           Mengenali masing-masing jenis
      satu jenis kontrak                                         kontrak
                             lump sum

                           harga satuan
                                                                    tahun tunggal
                       gabungan lump sum        pembebanan
 cara pembayaran        dan harga satuan       tahun anggaran
                                                                     tahun jamak
                                                                     tahun jamak
                       terima jadi (turnkey)

                            Persentase
                                                                 kontrak pengadaan
                                                                      tunggal;
                   pekerjaan tunggal      sumber pendanaan
jenis pekerjaan                                                  kontrak pengadaan
                       pekerjaan                                      bersama.
                      terintegrasi

                               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah    6
KETENTUAN KONTRAK LUMPSUM:
1. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan
   penyesuaian harga;
2. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia
   Barang/Jasa;
3. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran
   yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
4. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output
   based);
5. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
6. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang
   (volume pekerjaan sudah diketahui dengan pasti).
KETENTUAN KONTRAK HARGA SATUAN:
1. Harga Satuan Pasti Dan Tetap Untuk Setiap Satuan Atau
   Unsur Pekerjaan Dengan Spesifikasi Teknis Tertentu;
2. Volume Atau Kuantitas Pekerjaannya Masih Bersifat
   Perkiraan Pada Saat Kontrak Ditandatangani;
3. Pembayarannya Didasarkan Pada Hasil Pengukuran
   Bersama Atas Volume Pekerjaan Yang Benar-benar
   Telah Dilaksanakan Oleh Penyedia Barang/Jasa; Dan
4. Dimungkinkan Adanya Pekerjaan Tambah/Kurang
   Berdasarkan Hasil Pengukuran Bersama Atas Pekerjaan
   Yang Diperlukan.
KETENTUAN KONTRAK PERSENTASE:
1. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima
   imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan
   tertentu; dan
2. pembayarannya      didasarkan    pada      tahapan
   produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi
   Kontrak.
KETENTUAN KONTRAK TERIMA JADI
1. Kontrak        Pengadaan         Barang/Pekerjaan
   Konstruksi/Jasa Lainnya dengan jumlah harga pasti
   dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai
   dilaksanakan; dan
2. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian
   bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah
   dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang
   telah ditetapkan.
Merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih
dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan
setelah mendapatkan persetujuan:
a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10 M;
b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang
   nilai kontraknya s.d Rp.10 M bagi kegiatan: penanaman benih/bibit,
   penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di
   RS, makanan untuk narapidana di LP, pita cukai, layanan
   pembuangan sampah dan jasa claning service;
c. Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala
   Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   (Permendagri 21/2011: atas persetujuan DPRD yang dituangkan
   dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD)
a. Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa
   untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan
   kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak;
b. Diadakan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang
   sumber pendanaannya berasal dari beberapa K/L/D/I (co-financing)
   oleh beberapa PPK dengan sumber dana yang berbeda (APBN-APBN,
   APBD-APBD, APBN-APBD);
c. Penjelasan mengenai tanggung jawab dan pembagian beban
   anggaran diatur dalam Kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan;
d. Pembebanan anggarannya diatur dalam kesepakatan pendanaan
   bersama;
e. Misalnya: Pekerjaan pembanguna jalan di suatu daerah, Aokasi dari
   APBN untuk pekerjaan fisik sedangkan APBD untuk pembebasan lahan
a.   Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa
     yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I;
b.   Diadakan untuk menjamin harga yang lebih efisien, ketersediaannya
     terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan
     volume/kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat
     Kontrak ditandatangani;
c.   Pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satker yang didasarkan pada
     hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas
     pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara
     nyata; al. untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), pengadaan kendaraan
     dinas, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent) dan
     pekerjaan/jasa lain yang sejenis;
d.   Misalnya suatu pemerintah daerah melakukan kontrak payung dengan
     satu distributor kertas PT. ABC yang berlaku untuk satu daerah tersebut
     selama 3 tahun dengan harga satuan Rp. X. Masing-masing SKPD di
     daerah tsb, apabila terdapat pengadaan kertas dapat menunjuk langsung
     kepada PT. ABC dgn harga Rp. X dengan volume sesuai kebutuhan SKPD.
a. Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan
   menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau
   pengawasan;
b. Diberlakukan untuk pekerjaan yang                    ,
               ,                            dan            ;
          : pembanguna reaktor nuklir, pembangkit tenaga listrik,
   pembangunan kilang minyak/gas (PP 29/2000 pasal 13);
a. Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapat
   berbentuk :

     merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan
     tertentu yang bisa merupakan penggabungan paket pekerjaan
              : kontrak pembangunan jalan yang mengatur selama 5
     tahun dengan kinerjanya/kualitasnya tetap;
                                           merupakan Kontrak
yang meliputi desain dan pembangunan;
        kontrak pembangunan suatu gedung dengan satu penyedia
(perencana dan pelaksana konstruksi-dapat KSO antara konsultan
dan pelaksana);

                   merupakan Kontrak yang meliputi desain,
pengadaan, dan konstruksi;
       kontrak pembangunan pembangkit tenaga listrik (pengguna
jasa menentukan output tertentu, sedangkan penyedia
menawarkan mulai dari perencanaan pelaksanaan dan
pengawasaanya);
                   merupakan Kontrak yang meliputi desain,
pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan;
                                      merupakan Kontrak untuk
melayani kebutuhan layanan tertentu;
                          merupakan Kontrak untuk pengelolaan
aset sehingga aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara
optimal;
                                     merupakan Kontrak yang
meliputi pengoperasian dan pemeliharaan atas suatu aset yang
dimiliki.
1. PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja
   kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan
   dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan
   bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam
   berita acara penyerahan lokasi kerja.
2. Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari
   lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda
   pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian
   lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa
   Kompensasi.
3. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran
   tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
   maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau
   memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK
   dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan
   penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus
   sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
2. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada
   rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
   Program mutu disusun paling sedikit berisi:
   a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
   b. organisasi kerja penyedia;
   c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
   d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
   e. prosedur instruksi kerja; dan
   f. pelaksana kerja.
3. Mobilisasi dilakukan maksimal 30 hari setelah SPMK sesuai
   dengan lingkup pekerjaan, yaitu: mendatangkan alat,
   mempersiapkan fasilitas (kantor, rumah, gudang, laboratorium,
   bengkel dll); dan/atau mendatangkan personil.
4. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK
   bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi
   pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan
   detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata
   pembayaran. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat
   membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas
   usul PPK.
5. Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan Intelektual
   atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak
   Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia
1. Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang
   ditetapkan dalam Kontrak.
2. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang
   diterima penyedia.
3. Penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang
   muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana
   penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
   Kontrak.
4. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan,
   personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok
   bahan/material dan persiapan teknis lain;
1. Perubahan Kontrak dilaksanakan dengan persetujuan para
    pihak, meliputi:
   a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
      dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah
      lingkup pekerjaan dalam kontrak;
   b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
      perubahan pekerjaan;
   c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan
      pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau
      penyesuaian harga.
2. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat
    membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas
    usul PPK
3. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi
   pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi
   yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama
   penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi
   antara lain :
   a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum
      dalam kontrak;
   b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
   c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai
      dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
   d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam
      kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
      pekerjaan.
4. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya
   anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai
   kontrak awal.
1. Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
   dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
   ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
   a. bencana alam;
   b. bencana non alam;
   c. bencana sosial;
   d. Pemogokan;
   e. kebakaran; dan/atau
   f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui
      keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis
      terkait setelah memperoleh pertimbangan dari APIP, LKPP
      dan BPS.
1. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada
   penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang
   dikenakan     kepada     PPK      karena   terjadinya    cidera
   janji/wanprestasi;
2. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas
   keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari
   keterlambatan adalah:
   a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang
      belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah
      dilaksanakan dapat berfungsi; atau
   b. 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian
      pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
3. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan
   pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang
   terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
   pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat
   diberikan kompensasi
1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam
   hal sebagai berikut:
   a. PPK mengubah jadwal yang berpengaruh thd pelaksanaan
      pekerjaan;
   b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
   c. PPK tidak memberikan gambar, spesifikasi dan/atau instruksi
      sesuai jadwal yang dibutuhkan;
   d. belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
   e. PPK menginstruksikan untuk melakukan pengujian tambahan
      yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
      kerusakan/kegagalan;
   f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
   g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang
      tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan
   akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena
   kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan
   denda.
3. Jika keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh Peristiwa
   Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran
   ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal
   Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
4. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran
   tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
   maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau
   memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
6. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data
   penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
   penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat
   Peristiwa Kompensasi.
7. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan
   waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai
   untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau
   mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
8. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin
   Pengawas Pekerjaan secara tertulis atas peristiwa atau kondisi
   tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan,
   menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian
   pekerjaan.
1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan
   sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
2. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar
   kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah
   dicapai, termasuk:
   a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk
      pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus
      diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya
      menjadi hak milik PPK;
   b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil
      Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
   c. biaya langsung demobilisasi Personil.
a. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya
   dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu
   yang telah ditetapkan;
b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak
   memulai pelaksanaan pekerjaan;
c. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh
   delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam
   program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
d. penyedia berada dalam keadaan pailit;
e. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat
   Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
f. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan
   Pelaksanaan;
g. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat
   kesalahan penyedia sudah melampaui 5% dari nilai Kontrak
   dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup
   menyelesaikan sisa pekerjaan;
h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk
   menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan
   perintah tersebut tidak ditarik selama 28 hari;
i. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan
   angsuran sesuai dengan yang disepakati;
j. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
   pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
   instansi yang berwenang; dan/atau
g. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
   dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam Pengadaan
   Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
a. dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan
   Penyedia Barang/Jasa:
    Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
    sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa
      atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
    Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
    Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
b. dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat
   penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau
   pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan
   Pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan
   peraturan perundang-undangan.
1. Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan
   permintaan tertulis kpd PPK untuk penyerahan pekerjaan.
2. PPK menugaskan PPHP utk melakukan penilaian terhadap
   hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia.
   Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib
   memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
3. Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak,
   sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa
   pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% dari
   nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan
   Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak.
4. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa
   pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat
   penyerahan pertama pekerjaan.
1. PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 hari
   kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
2. SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh
   penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan
   dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7
   hari kalender sejak tanggal penerbitan SP.
3. Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia
   ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu
   penyerahan.
1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SP dan
   sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan
   penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus
   sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan
   kontrak, dg materi pembahasan:
   a. program mutu;
   b. organisasi kerja;
   c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
   d. jadwal pelaksanaan pekerjaan.
   e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi
      pekerjaan, apabila ada.
   f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang,
      jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikasi.
2. PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan
   inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus
   sebagaimana ditetapkan dalam dok. kontrak.
3. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai dok.
   kontrak.
4. Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.
1. PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas
   Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan
   persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
2. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia
   dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga sesuai
   dok. kontrak, biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh
   Penyedia.
3. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan
   dalam dok kontrak, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia
   Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk
   memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima
   Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian
   dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran
   PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan
   tanggungan PPK.
4. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari
   serah terima Barang, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil
   Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani
   oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan
   Penyedia.
1. Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia
   disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil
   Pekerjaan;
2. Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
3. Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan
   keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK
   oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga
   barang;
4. Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang
   ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau
   mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya
   ditanggung penyedia.
Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai
berikut:
a. pekerjaan tambah;
b. perubahan disain;
c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
e. Keadaan Kahar.
1. Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan
   permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan
   pekerjaan;
2. PPK menugaskan PPHP.
3. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,
   PPHP menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia
   memperbaiki/ menyelesaikannya.
4. PPHP berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen
   identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan
   dokumen rincian pengiriman.
5. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
  a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak
     dan diterima oleh PPHP; dan
  b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (jika ada)
1.   TAMBAH KURANG PEKERJAAN;
2.   DENDA KETERLAMBATAN;
3.   PEMUTUSAN KONTRAK;
4.   PENYESUAIAN HARGA;
5.   SENGKETA AUDIT;
6.   PEMBAYARAN.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:175
posted:6/25/2012
language:Malay
pages:41