; Sekolah Yang Membodohkan
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Sekolah Yang Membodohkan

VIEWS: 51 PAGES: 5

  • pg 1
									                                     Lebih Baik Tidak Sekolah

        Di akhir tahun 1970-an, Ivan Illich Mengejutkan dunia dengan sebuah gagasan
membentuk masyarakat tanpa sekolah atau yang sering disebut Deshooling Society. Gagasan ini
mengundang banyak kontroversi. Mengapa? Kerena ide ini dianggap gila, gila karena telah
keluar dari ‘kebiasaan’ masyarakat yang biasa dianggap normal, yakni menganggap bahwa
sekolah sangat penting.
        Illich tidak ‘gila biasa’ artinya kegilaannya ini memiliki argumentasi yang rasional. Ia
berpendapat jika pengetahuan dan tingkat kedewasaan masyarakat sudah berkembang dengan
wajar maka institusi-institusi pendidikan formal tidak lagi diperlukan. Masyarakat akan mampu
menjalankan fungsi pendidikan lewat elemen sosial dan budaya yang luas, tanpa harus terikat
oleh otonomi yang disebut sekolah (Illich:1974). Artinya, dalam masyarakat ini, sekolah tidak
lagi diperlukan. Gagasan ini, sampai sekarang belum terbukti secara kongkret. Akan tetapi,
selayaknya kita melihat ide ini, sebagai parodi untuk mendiskripsikan ulang eksistensi lembaga
pendidikan.
        Harus diakui, dalam perkembangannya, sekolah tidak mampu menjalankan fungsinya
sebagai media pembebas dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Sekolah menjadi ‘penjara’
yang membelenggu anak didik karena telah memisahkan mereka dari realitas sosial mereka.
Sekolah justru menjadikan mereka asing dari kehidupan sehari-hari. Semakin lama seseorang
bersekolah, semakin besar jarak antara dirinya dengan realitas sekitarnya.
        Sistem sekolah yang tidak dialogis menjadikan bakat dan minat peserta didik tidak dapat
berkembang dengan baik. Sekolah bukan lagi wahana belajar, namun sebuah sarana pendesainan
dari sebuah aturan dan pola baku yang telah ditentukan sebelumnya. Melihat argumentasi di atas,
sebagai kesimpulannya, sekolah dianggap gagal menjalankan tugasnya yang paling mendasar
yakni membantu anak didik menjadi manusia bebas dan merdeka yang bertanggung jawab.
        Penulis masih teringat jelas keadaan sekolah ketika masih di sekolah dasar. Saat Pak
Guru bertanya kepada penulis, “ Apa yang dilakukan Pak Tani di sawah?’ Maka penulis harus
sepakat jika petani di sawah sedang mencangkul. Jawaban ini menjadi ukuran ‘kebenaran’ dari
pola pembelajaran yang terjadi waktu itu, dan mungkin juga masih berlaku hari ini. Sekarang,
ketika penulis sudah mampu berfikir rasional dan kritis, maka sesungguhnya telah ditemukan
fakta lain jika petani yang di sawah tidak hanya mencangkul. Petani di sawah ada yang sedang
berdiskusi membicarakan talut yang sedang jebol, atau makan bersama keluarganya, sedang
membajak sawah dengan traktor atau kerbau. Sebuah kebenaran yang menjadi ‘ukuran’ dari hasil
pembelajaran di kelas waktu itu, ternyata bukan satu-satunya ‘kebenaran’ yang ditemukan. inilah
yang sering disembunyikan dalam pembelajaran di sekolah.

Sekolah Memiskinkan

        Realitas selanjutnya, sekolah ternyata justru menjadi perusahaan jasa yang menyediakan
berbagai macam fasilitas pendidikan. Sekolah dirasakan semakin mahal. Harga sekolah diukur
dari baik tidaknya fasilitas yang ditawarkan kepada peserta didik. Inilah frame yang terbentuk
dalam tatanan masyarakat Indonesia saat ini. Sekolah semakin bersaing untuk berebut
siswa.Karena bagi mereka, peserta didik adalah ‘aset bisnis’ yang bernilai ekonomis yang bisa
dijadikan lahan untuk mencari uang. Siswa disuruh beli buku pelajaran yang setiap tahun baru,
jalan-jalan -lebih berpendidikan jika disebut study tour-, beli seragam sekolah, dan belum lagi
membayar SPP. Semuanya menjadikan jika sekolah semakin memiskinkan bukan justru
mencerdaskan.
         Banyak murid, khususnya yang miskin, secara intiutif mengetahui apa yang telah
dilakukan sekolah pada mereka. Sekolah membuat mereka tidak mampu membedakan proses
dari substansi. Begitu kedua hal ini –proses dan substansi- dicampur-adukkan. Murid
menyamakan pengajaran dengna belajar, naik kelas dengan pendidikan, atau ijazah dengan
kemampuan. Anak dibiasakan menerima ‘pelayanan’ bukan nilai yang sesungguhnya. (Illich,
1974:1)
         Pendidikan sudah terkonsepkan dalam sebuah realitas yang disebut sekolah sebagai satu-
satunya lembaga pendidikan yang memiliki legitimasi. Setelah tercipta ‘imajinasi’ betapa
pentingnya sekolah untuk kelangsungan hidup, sekolah membebani baik orang kaya maupun
oran miskin. Mereka harus mengeluarkan biaya setiap bulannya agar anak-anaknya dapat terus
sekolah. Orang-orang ibarat sedang sakit, maka sekolah adalah rumah sakitnya. Baik orang kaya
maupun orang miskin, merasa tergantung pada rumah sakit/sekolah dalam membentuk
pandangan hidupnya atau sebagai pengarah ketika mereka sedang tersesat.
         Birokrasi yang mengurus kesejahteraan rakyat menganggap diri sebagai satu-satunya
yang memiliki monopoli profesional, politik, dan finansial atas imaginasi sosial, dengan
menetapkan patokan mengenai apa yang bernilai dan apa yang layak. Monopoli inilah yang
menjadi akar dari modernisasi kemiskinan. Orang miskin yang tidak sekolah akan tetap terbatas
dan dibatasi karena tidak adanya ijazah. Mereka akan tetap bekerja sebagai kaum buruh bawah.
Bekerja untuk kaum terdidik yakni kaum atas yang berkesempatan mengenyam pendidikan
paling atas. Monopoli ini selalu melibatkan lembaga sekolah sebagai pintu awal masuknya.
         Kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan memang merupakan sesuatu yang
didambakan dan dapat dilaksanakan. Namun mengindentikkan dengan mewajibkan bersekolah
merupakan kesalahan seperti menganggap kesehatan adalah rumah sakit. Sekolah dijadikan
penyelamat saat orang-orang sedang sakit. Sayangnya dalam rumah sakit –sekolah- ada kasta
yang diberlakukan. Ini dapat dilihat dari tingkat fasilitas berbeda yang diberikan kepada pasien.
Ada kelas kambing, kelas menengah, kelas atas, kelas VIP dan bahkan kelas super istimewa.
Kita tahu, bila sakit semua punya kesempatan yang sama untuk ‘berobat’ ke rumah sakit. Tapi
fasilitas disesuaikan dengan ‘kelas uang’ yang bisa diberikan. Anehnya bukankah orang-orang
menganggap jika sakit harus datang ke rumah sakit?
         Banyak orang-orang desa menghabiskan kekayaan mereka dengan menjual sawah, ternak
atau barang-barang berharga untuk menyekolahkan anak mereka. Mereka seperti orang yang
sedang kesakitan dalam menghadapi kemajuan dunia. Bersekolah adalah tuntutan jika ingin maju
dan berkembang. Mereka menganggap bersekolah hukumnya wajib. Harapannya, anak-anak
hasil sekolah akan mampu menaikkan derajat dan kualitas kehidupan orang tua. Hal ini seperti
berinfestasi, sekolah dianggap ladang bisnis yang bisa dituai hasilnya beberapa tahun kedepan
lewat anak-anaknya yang sudah lulus. Tapi ironisnya, seringkali anak-anak mereka dipasang
pada perusahaaan tertentu, instansi pemerintah, atau ruang birokrai yang lain. Bahkan untuk
masuk dan diakui, mereka mau membayar uang ekstra.
         Bagi orang miskin, kesempatan untuk masuk dalam kasta yang lebih tinggi menjadi
terganjal karena status diri mereka dianggap rendah. Rendahnya pendidikan sama dengan
rendahnya peran sosial yang mungkin bisa diperankan. Orang-orang akan mengukur kemampuan
seseorang dengan riwayat pendidikan yang pernah dilakukannya. Bagi yang tidak berpendidikan
dianggap inferior. Kenyataan ini menjadikan orang miskin menjadi sulit untuk naik kelas.
Sekolah menguntungkan bagi kaum elit dan merugikan bagi kaum bawah. Kita bisa melihat,
anak seorang pemulung akan tetap menjadi pemulung atau berprofesi yang berkelas sama,
karena bapaknya tidak mampu menyekolahkannya. Dia tidak punya ijazah untuk melamar kerja
dan tidak ada instansi yang mau menerima seorangpun tanpa adanya jaminan kemampuan diri
dengan ukuran sertifikat atau ijazah.

Sekolah Sebagai Sarana Umum Yang Palsu

        Ibarat jalan raya, sekolah memberikan kesan terbuka kepada siapa saja yang datang.
Dalam kenyataannya, sekoalah hanya terbuka bagi mereka yang telah bersedia membayar uang
pendaftaran dan lunas membayar SPP. Apakah orang yang tidak mendaftar dan tidak membayar
SPP bisa sekolah? Tidak bukan? Hal yang sama dapat kita lihat pada jalan tol yang seolah
melukiskan kebutuhan akan pentingnya mobilisasi, namun sebenarnya hal itu palsu, dengan
menunjukkan kebutuhan ketergantungannya pada mobil pribadi. Sekolah diandaikan sebuah hal
yang pokok yang diperlukan sekelompok masyarakat tertentu untuk mendapatkan kemampuan
mengolah teknologi modern. Sekolah didasarkan pada pemahaman seperti itu, bahwa kegiatan
belajar adalah hasil dari kegiatan mengajar menurut kurikulum.
        Jalan tol merupakan akibat dari pembelokan keinginan dan kebutuhan mobilitas menjadi
permintaan akan mobil pribadi. Sekolah sendiri membelokkan kecenderungan untuk tumbuh
belajar secara alami menaji kebutuhan akan pengajaran dalam ruangan dan terstruktur. Ada
wajah tersembunyi yang tidak diketahui secara fulgar oleh kebanyakan orang. Mereka sudah
terkondisikan pada alam bawah sadar jika sekolah merupakan sarana umum yang bertugas
membantu pembelajaran dan pengembangan pengetahuan masyarakat secara umum.

Bagaimana Konsep Sekolah Yang Baik?

        Sistem imajinasi sosial bahwa ‘sekolah sebagai penyelamat’ sudah sangat mapan dalam
otak setiap orang. Untuk menyadarkan kembali pada alam realistis mereka sangat sulit. Tidak
bisa kita mencari tandingan kata ‘sekolah’ untuk mengganti stigma negatif yang penulis urai
sebelumnya. Tapi bisa dilakukan rekonseptualisasi sekolah. Nah., dalam hal ini, penulis
merekomendasikan beberapa hal:

Realistis

       Siswa tidak boleh dijauhkan dengan keadan sekitarnya. Maka dari itu, sekolah harus
mampu menghadirkan suasana senyatanya dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa harus diajak
menyelesaikan masalah kesehariannya mereka. Misal, dalam lingkungan pantai yang
penduduknya kebanyakan nelayan, maka siswa harus diberi pemahaman tentang arti pentingnya
penjadi nelayan, pengolahan ikan yang baik, serta bagaimana menjadi nelayan yang baik.
Pemahaman tersebut disampaikan melalui pendekatan multidisiplin ilmu. Siswa harus diajak
menghargai lingkungan sekitar mereka sebaik mungkin.
       Sekolah yang baik bukan dimiliki oleh sebuah instusi, namun ‘dimiliki’ oleh masyarakat.
Masyarakat jangan ditutup aksesnya dalam rangka pembangunan kharakter sekolah. Komunitas
harus diberi ruang selebar-lebarnya untuk ikut aktif memberikan sumbangsih ide dan gagasan
demi kemajuan anak-anak mereka yang tengah dididik oleh sekolah. Sudah sepantasnya
pendidikan berbasis masyarakat harus dikembangkan secara massif di Indonesia. intinya jangan
sampai sekolah justru menjauhkan siswa dari realitas sosial mereka, namun sekolah harus
mampu membantu peserta didik memahami kebutuhan masyarakat atau komunitas yang
melingkari hidup mereka. Bagaimanapun juga, hubungan simbiosis mutualis antara masyarakat
dengan sekolah adalah sebuah keniscayaan yang akan terus berlangsung sampai kapanpun. Yang
perlu dilakukan yakni ‘menyetarakan’ posisi keduanya, jangan sampai ada yang disubordinatkan.

Humanis

        Siswa bukanlah robot. Siswa ibarat sebuah biji yang memiliki potensi berkembang.
Tugas pengajar adalah mendampingi serta mengarahkan perkembangan ke arah yang baik.
Jangan ada justifikasi bahwa siswa itu bodoh dan guru adalah dewa yang maha benar. Siswa bisa
salah sedang guru tidak bisa salah.
        Stigmanisasi bahwa sekolah adalah tempat memintarkan anak, agaknya perlu digugat.
Yang membuat anak-anak menjadi pintar dan mengetahui banyak hal tidak lain adalah minat dan
motivasi mereka untuk membaca dan berkembang. Sekolah seringkali mengklaim diri sebagai
lembaga yang bertanggungjawab atas kepintaran seseorang. Bahkan lebih jauh, sekolah merasa
berhak untuk memberikan ‘nilai’ pada siswa. Siswa dianggap ‘bodoh’ jika nilai pelajaran mereka
jemblok dan siswa dianggap pintar jika nilai pelajaran mereka tinggi. Penilaian semacam itu
lebih melihat sisi kognitif anak saja. Padahal masih ada kemampuan psikomotorik dan affektif
yang membutuhkan penilaian dan perhatian. Sisi semacam inilah yang seringkali dilupakan.
        Perlu dikembangkan pendidikan humanis. Pendidikan yang memanusiakan manusia,
menghargai setiap pendapat yang berkembang oleh peserta didik. Tidak ada stigmanisasi bodoh
kepada siswa. Semua siswa dianggap sama, memiliki kemampuan untuk berkembang dengan
baik. Pendekatan yang dipakai bukan lagi guru-murid, namun seperti bapak-anak, atau ibu-anak.
Sifat kekeluargaan menjadi sesuatu yang menonjol dalam pola pendidikan humanis. Maka dari
itu, makian, hukuman fisik, bahkan sampai berkata kasar, seperti membodoh-bodohkan peserta
didik adalah perbuatan yang lebih baik dihilangkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Posisi
guru harus dikembalikan ketempatnya semula. Guru seringkali bertindak sebagai pengawas,
penindas dan bahkan meresa berhak untuk merendahkan harkat martabat siswa dengan berkata
bodoh. Seharusnya mereka adalah pengayom, pembimbing, dan fasilitator dari proses
perkembngan anak didik. Jangan sampai terasa dalam benak siswa jika sekolah tidak lagi
menjadi tempat yang nyaman untuk belajar.

Efektif Dan Bisa Dicontoh Untuk Semua, Bukan Percontohan Yang Tidak Bisa Dicontoh

         Kita sering melihat dan mendengar istilah sekolah percontohan, sekolah unggulan atau
sekolah bertaraf internasional. Siswanya banyak sekali, gedung-gedung mewah, fasilitas sangat
lengkap, serta dididik oleh guru berkualitas dan seterusnya. Semua keadaan yang ada di sana
serba ‘baik’ karena dibangun dengan uang yang juga “baik”. Dana milyaran sampai triliyunan
rupiah digelontorkan demi mendapat predikat ‘sekolah unggulan’ atau sekolah yang sengaja
diungggulkan dan ‘patut’ dicontoh oleh yang lain. Akan tetapi, jika kita mau jujur, sekolah
semacam itu hanya bisa ditonton bukan dicontoh. Kenapa? Bagaimana mencontoh, uangpun kita
tidak punya. Kesimpulannya, hal ini justru menjadi kenyataan diluar kemampuan praktisi
pendidikan secara umumnya.
         Buat apa membangun gedung yang bagus, bertingkat, ber-AC dengan berbagai macam
fasilitas multimedia, jika siswanya tidak ada? Kalaupun ada, itu juga hanya bagi mereka yang
punya uang banyak, tentunya yang mampu membayar mahal berbagai pelayanan pendidikan
yang super mewah –yang kata orang patut dicontoh. Hal ini malah justru semakin merugikan
orang-orang miskin. Mereka tidak punya uang untuk bersekolah dengan kemudahan fasilitas
unggulan.
        Sekolah yang baik seharusnya memberikan model pembelajaran yang berjalan apa
adanya tanpa mengada-ada. Mengfungsikan yang sudah ada. Kalaupun membutuhkan media
pembelajaran, bisa dengan kreatifitas siswa atau pengajar yang bersangkutan. Alat peraga yang
digunakan harus mampu terjangkau siswa untuk kemudian mempraktekkannya dirumah atau luar
lingkungan sekolah. Kegiatan belajar harus dilaksanakan seefektif mungkin. Siswa akan mampu
terbekas dalam benaknya, karena mereka nantinya akan mampu mempraktekkan apa yang telah
dipelajarinya waktu disekolah. Semisal ingin pelajaran fisika tentang katrol, maka siswa diajak
saja pergi kesumur salah satu warga untuk menimba air dan mempelajari alat katrol tersebut.
Bukankah sekolah tidak perlu memiliki ‘sumur’ sendiri untuk riset siswa?

Institusi Yang Hidup

        Selayaknya intitusi pendidikan dikelola secara dinamis dengan basis lingkungan alam,
plural, serta mampu berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Sekolah sebanrnya bukan
institusi mati yang bergerak sepert benda mati, katakanlah robot. Selalu tunduk pada aturan-
aturan baku yang telah di tentukan sebelumnya tanpa emeperhatikan deadaan sekelilingnya. Hal
ini akan menjadikan sekolah ibarat benda mati yang tidak bisa melihat, mendengar serta
merasakan kebutuhan masyarakat sekitar. Bahkan bisa jadi sekolah semacam ini justru menjadi
beban bagi lingkungan.
        Menghidupkan sekolah perlu upaya dari semua fihak, terutama pemegang kebijakan
sekolah. Arah program harus terkomunikasikan dengan baik kepada pengembangan siswa dan
lingkungan sekitar. Harusa ada ketegasan jika area sekolah bukan terbatas dalam gedung,
melainkan seluruh area sosial kemasyarakatan di sekeliling sekolah adalah juga sekolah. Perlu
ada perluasan makna dalam memaknai dimana sesungguhnya kita belajar dan diajar. Sekolah
yang hidup adalah sekolah yang mampu berbicara, mendengar, merasakan serta ikut aktif dalam
pembangunan masyarakat. Jangan sampai sekolah dibunuh dengan hanya dijadikan pabrik jasa
atau lebih parah lagi sebagai ajang memperoleh keuntungan dengan menjual pendidikan.

								
To top