demokrasi-dalam-tatanan-negara-republik-indonesia by c41rud1n

VIEWS: 113 PAGES: 7

									DEMOKRASI DALAM TATANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



                       MAKALAH




                         OLEH:
            IMAM INDRATNO, MELINDA MOELYANA




      PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
                    FAKULTAS TEKNIK
              UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
DEMOKRASI DALAM TATANAN NEGARA REPUBLIK
                 INDONESIA




                 MAKALAH




                     oleh
      IMAM INDRATNO, MELINDA MOELYANA




                Mengesahkan,




          H. ERNADI SYAODIH, Ir., MT.
            Ketua Program Studi PWK
          DEMOKRASI DALAM TATANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


                               Oleh: IMAM INDRATNO, MELINDA MOELYANA


                                                         ABSTRAK
Setelah lima tahun bergulirnya perjalanan arus transisi politik di Negara kita, penataan formasi hubungan
antara sipil dan pemerintahan yang memenuhi syarat-syarat tatanan demokrasi merupkan salah satu problem
utama proses reformasi politik bangsa ini yang belum terpecahkan degan baik. Baik sebagai sistem maupun
proses, demokrasi dalam dekade-dekade belakangan dianggap sebagai yang terbaik apabila dibandingkan
dengan sistem dan proses politik yang lain. Ini karena demokrasi mengedepankan aspek manusia dan
kemanusiaan. Demokrasi juga dapat menghindari adanya penyalahgunaan dari kesewenang-wenangan
terhadap kekuasaan.

Key words: politik, sipil, pemerintahan, demokrasi



LATAR BELAKANG                                                 demokratis, tetapi tidak menjalankan prinsip-
Demokrasi         adalah    sebuah          kata      yang     prinsip demokratis, maka dia tidak dapat
mempunyai banyak definisi dan interpetasi.                     digolongkan      sebagai    pemerintah    yang
Dari mulai rumusan sederhana tentang inti                      demokratis.
demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah
                                                               Selama 30 tahun rezim Orde Baru Indonesia
government of the people, by the people and
                                                               di bawah kekuasaan rezim represif, yang
for the people (pemerintahan dari rakyat, oleh
                                                               berhasil      menciptakan     keamanan     dan
rakyat dan untuk rakyat) sampai munculnya
                                                               persatuan nasional dengan menggunakan
model-model          demokrasi             kontemporer;
                                                               kekuatan militer. Sikap represif tersebut juga
communitarian          democracy,           deliberative
                                                               dibarengi dengan sikap eksploitatif terhadap
democracy dan agonistic democracy seperti
                                                               sumber daya alam yang ada di berbagai
diklaim     Wayne       Gabardi          (2001)      dalam
                                                               daerah, selain itu juga terjadi korupsi di
Contemporary         Models         of      Democracy.
                                                               tingkat pusat kekuasaan, tanpa control dari
Meskipun definisi sangat bervariasi, inti dari
                                                               masyarakat. Tetapi begitu rezim orde baru
demokrasi     itu    sendiri    adalah       kebebasan
                                                               mulai goyah, baik karena desakan kalangan
memilih     dan     keterbukaan          dengan       suara
                                                               pro   demokrasi,    desakan    dari   kekuatan
rakyat atau perorangan sebagai unsur utama.
                                                               internasional, maupun akibat pembusukan
Makna lain dari demokrasi adalah sebuah                        dari dalam rezim itu sendiri, akibatnya control
sistem      yang       didalamnya          terdiri      dari   terhadap rakyat mulai melemah. Pada saat
seperangkat        aturan-aturan.        Suatu       aturan    itulah konflik horizontal yang selama ini bisa
disebut demokrasi apabila aturan tersebut                      diredam secara militer mulai muncul ke
memuat      prinsip-prinsip       demokratis,          yaitu   permukaan, baik konflik vertical maupun
keadilan,     persamaan,          kebebasan             dan    horisontal.
pengakuan atas hak milik pribadi. Bila suatu
aturan demokratis tidak lagi memuat prinsip-
prinsip     tersebut       maka      hilanglah          roh
demokrasi.     Sama        halnya        dengan       suatu    MENUJU DEMOKRASI INDONESIA
pemerintah          yang       menyebut              dirinya
Di Indonesia, demokratisasi sudah ada sejak                    Mantan Menlu Amerika Serikat, medelaine
awal      kemerdekaan.              Tetapi        semangat     Albright, ketika pada 1999 berkunjung ke
demikian terhalangi oleh sistem dan proses                     Indonesia pernah berkata: ―demokrasi harus
politik yang tidak demokratis selama kurun                     muncul dari kehendak perorangan untuk ikut
empat dekade. Sejak 1975 sistem polotik kita                   serta    dalam     keputusan-keputusan               yang
mengarah pada apa yang disebut more or                         membentuk        kehidupan         mereka.      Berbeda
less, otoriter. Secara kelembagaan memang                      dengan diktator, demokrasi tidak pernah
demokrasi itu seolah-olah ada, misalnya saja                   merupakan pemaksaan tapi selalu berupa
ada    partai     politik,     pers,       dan     lembaga     pilihan‖. Artinya, partisipasi rakyat dalam
perwakilan rakyat. Tetapi, secara factual                      menentukan keputusan-keputusan di tingkat
demokrasi menjadi sulit terlihat karena arena                  pemerintah,      yang       mengatur          kehidupan
partisipasi politik terbatasi (limited pluralism).             rakyatnya,     adalah       inti     dari     kehidupan
                                                               berdemokrasi. Karena itu, untuk mendorong
Maka selama empat decade itu, dengan
                                                               rakyat agar mampu berpartisipasi aktif dalam
berbagai variasi di dalamnya, orang-orang
                                                               berdemokrasi, adalah wajar bagi pemerintah
atau            kelompok-kelompok                     yang
                                                               untuk menengok faktor pendidikan sebagai
memperjuangkan demokrasi memang ada
                                                               salah satu pendorong tumbuhnya proses
dan    selalu     berusaha.         Tetapi    perjuangan
                                                               demokratisasi di Indonesia.
mereka kurang membawa hasil, bahkan
kandas. Tidak sedikit aktivis demokrasi lalu                   Dalam menjaga dan meningkatkan kesadaran
menjadi tahanan politik karena dianggap                        demokrasi, adalah sangat penting untuk
―maker‖      kepada       penguasa.         Yang     terjadi   memberikan informasi yang cukup, akurat dan
kemudian adalah adanya pensiatan-pensiatan                     benar    di     masyarakat.          Karena         sangat
tentang       bagaimana             sejumlah         prinsip   berbahaya         bagi             demokrasi           jika
demokrasi kita bisa hidup dalam sistem                         masyarakatnya mudah berprasangka dan
otoriter itu. Ini dilakukan agar otoriotarisme itu             mudah digiring ke konflik dan permusuhan
tidak kebablasan atau ngono yo ngono ning                      karena       kebodohan         dan     pemutarbalikan
yo ojo ngono.                                                  informasi.    Boleh     jadi       salah    satu    factor
                                                               mudahnya masyarakat terprovokasi untuk
Disamping itu, demokrasi di Indonesia juga
                                                               melakukan tindakan anarki, seperti sering
berupaya        ditegakkan       melalui         penegakan
                                                               terdengar di wilayah konflik di Indonesia,
institusi-institusi     demokrasi.         Yang      cukup
                                                               adalah karena masyarakatnya dengan mudah
menonjol dalam pemerintahan transisi ini
                                                               dihasut dan adanya misinformasi. Disinilah
adalah adanya institusi pers yang kuat. Ini
                                                               perlunya pendewasaan sikap itu perlu dibini
tidak saja terlihat dari banyaknya media
                                                               lewat pendidikan.
massa baru. Isi dari media massa dan
elektronik      sendiri      saat    ini     sudah    tidak    Berikut beberapa kenyataan (umum) yang
terkontrol lagi oleh Negara. Pers sekarang ini                 dapat     teridentifikasi          dalam      demokrasi
sangat bebas mengungkapkan fakta, opini,                       Indonesia:
dan    analisis       termasuk      yang      selama     ini
                                                                Rakyat       bodoh.       Posisi         rakyat    yang
dianggap tabu.
                                                                  dimarjinalisasi      pada         dasarnya        telah
  menjadi sarana yang paling efektif yang                 pada dasarnya berhasil menempatkan
  menutup setiap kesempatan yang dimiliki                 pemerintah          sebagai     pusat    kehidupan
  oleh rakyat. Dalam suatu kesempatan                     masyarakat. Mekanisme perijinan yang
  muncul ungkapan sebagai berikut: “…                     ada telah menjadi alat politik yang sangat
  kami ini Cuma rakyat kecil; kalau kami                  efektif, sehingga masyarakat tidak punya
  berpendapat … apakah bisa diterima,                     cukup nyali untuk menentang setiap sikap
  bagaimana jika pendapat kami salah;                     yang      mungkin         menindas.       Akibatnya
  apakah     sesuai    dengan       aturan     yang       pemerintah tampil sebagai actor dominan
  berlaku – padahal kami tidak tahu aturan                yang menentukan mana yang baik dan
  yang ada; maka dari itu hanya „ngarasani‟               mana yang buruk, mana yang boleh dan
  yang     bisa    dilakukan…‖.      Kondisi      ini     mana yang tidak boleh. Secara praktis
  merupkan salah satu tantangan terberat -                pemerintah telah berubah bukan sebagai
  sangat sulit meyakinkan bahwa tidak ada                 hamba hukum melainkanmenjadi hukum
  manusia yang bodoh, dan yang ada                        itu    sendiri.     Pemerintah     tidak    pernah
  adalah korban pembodohan.                               dianggap salah, sebaliknya masyarakat
                                                          yang selalu bersalah. Karena itu setiap
 Ketergantungan. Apa yang dilukiskan
                                                          interaksi dengan pihak luar, yang akan
  oleh rakyat sendiri sebagai ‗kebodohan‘
                                                          menjadi pertanyaan adalah: apakah sudah
  terkadang       menjadi         sarana      untuk
                                                          ijin aparat; apakah ada dasar hukum;
  ‗bersembunyi‘.          Dalam      pengalaman
                                                          apakah         tidak     bertentangan       dengan
  interaksi masyarakat, salah satu kendala
                                                          pemerintah.
  utama           adalah          membangkitkan
  kemandirian. Pihak luar yang mungkin                   Warga Pemerintah. Posisi pemerintah
  pada awal membangkitkan kesadaran dan                   yang menjelma menjadi hukum, pada
  kemandirian,     pada     gilirannya     ‗terjerat‘     dasarnya makin memperkukuh kekuasaan
  dalam ketergantungan masyarakat – dan                   pemerintah.            Logika     awal      dimana
  dalam konteks ini para pendamping bisa                  pemerintah adalah hasil kreasi masyarakat
  ‗disandera‘      atau     dijadikan        ‗alamat      untuk mengatasi maslah mereka, sama
  tanggungjawab‘      ketika      muncul      suatu       sekali tidak bisa berjalan. Yang terjadi
  persoalan – begitu pula ketika manghadapi               justru    sebaliknya        dimana       pemerintah
  masalah, maka pihak luar bisa dijadikan                 menjadi         salah      satu     pihak     yang
  semacam kekuatan ‗beking‘.                              menyumbang masalah (lihat gambar 1).

 Pemerintah adalah Hukum. Sentralisasi                   Yang      terjadi      kemudian    adalah     suatu
  kekuasaan yang berjalan pada dasarnya                   kondisi dimana rakyat secara sistematik
  telah menciptakan ‗atmosfir‘ kekuasaan                  menempatkan diri mereka bukan sebagai
  yang sangat menakutkan bagi rakyat.                     warga Negara melainkan menjadi warga
  Terhadap situasi yang demikian, reaksi                  pemerintah, dimana pemerintah adalah
  yang palingmungkin dari rakyat hanya                    tuan     dan      masyarakat      adalah    hamba.
  berupa gossip, ‗ngrasani‘ – yang tentu saja             Relasi hirarki ini tentu saja sangat tidak
  tidak akan sampai pada suatu protes                     menguntungkan. Hal ini mengakibatkan
  massal. Organisasi kekuasaan yang besar,                rakyat mudah diperalat dan menerima
  begitu saja apa yang diinginkan atau yang           dimaksud        adalah      kesepakatan           yang
  diinstruksikan pemerintah tanpa jelas apa           ditetapkan menjadi sebuah aturan yang akan
  keuntungan bagi mereka. Sebagai contoh:             mengatur kehidupan seluruh rakyat itu sendiri.
  persiapan satu tujuan; membuat pagar;               Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal
  dan lain-lain menjadi sangat kabur mana             yang sangat mendasar dalam demokrasi,
  kepentingan penguasa dan mana yang                  karena demokrasi bukan hanya berkaitan
  merupakan kepentingan rakyat.                       dengan       tujuan    sebuah      ketetapan      yang
                                                      dihasilkan     oleh    pemerintah,      tetapi    jyga
 Mitos ekonomi dan anti-politik. Proses
                                                      berkaitan     dengan     seluruh    proses       dalam
  politik yang penuh dengan represi telah
                                                      membuat ketetapan itu sendiri.
  menempatkan rakyat menjadi pihak yang
  seakan-akan (dan dalam kenyataan) tidak             Demokrasi       mengandung          elemen-elemen
  memiliki hak untuk ambil bagian dalam               mendasar       yang     perlu    diperhatikan     dan
  politik. Secara sistematik telah terbentuk          dipahami, elemen-elemen tersebut adalah:
  mitos bahwa wilayah rakyat hanyalah                  Demokrasi mengakui kesetaraan setiap
  ekonomi. Selain itu, terdapat pula mitos               individu. Artinya, setiap orang (warga
  yang dikembangkan cerdik pandai yang                   Negara) memiliki kedudukan yang sama,
  mengatakan bahwa “rakyat yang lapar                    tidak ada yang tinggi atau rendah. Itu
  tidak mungkin diajak berbicara masalah                 adalah elemen mendasar yang merupakan
  politik”. Kalangan LSM turut memberi                   inti dari demokrasi.
  sumbangan yang besar – terutama oleh                 Nilai-nilai yang ada pada setiap individu
  praktek LSM selam dua dasawarsa yang                   mengatasi      nilai-nilai    yang    ada     pada
  lebih memfokus pada masalah ekonomi                    demokrasi. Maknanya adalah, demokrasi
  (peningkatan        pendapatan)          –   dan       tidak merupakan wadah kosong, tetapi
  mengabaikan aspek politik.                             sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang
                                                         dianut oleh masyarakatnya.
 Legalitas       mengalahkan           legitimasi.
                                                       Pemerintah          bukanlah     penguasa       yang
   Kekuasaan absolute telah pula menjadikan
                                                         sesungguhnya, karena dalam demokrasi,
   rakyat terkena sindrom legalitas. Akibatnya
                                                         pemerintah            merupakan           pelayan
   semua      masalah     selalu       dipulangkan
                                                         masyarakat, sebagai pemilik kedaulatan
   kepada legalitas dan bukan legitimasi, jadi
                                                         dan kekuasaan yang sejati.
   lebih penting disetujui oleh pemerintah
                                                       Toleransi dari yang mayoritas kepada
   (legalitas) ketimbang adanya dukungan
                                                         minoritas. Disini tercermin pula saling
   nyata dari rakyat (legitimasi).
                                                         melindungi, saling menghargai dan yang
                                                         besar mengayomi yang kecil.
                                                       Adanya musyawarah dalam memutuskan
                                                         setiap pesoalan, bukan ditentukan sendiri
Ciri-Ciri Demokrasi
                                                         oleh kelompok yang mayoritas, karena
Pada dasarnya, demokrasi adalah partisipasi
                                                         akan berubah menjadi tirani mayoritas.
seluruh rakyat dalam mengambil keputusan-
                                                       Adanya aturan hukum yang diterapkan
keputusan       politik   dan         manjalankan
                                                         untuk semuanya. Demokrasi tanpa aturan
pemerintahan.      Keputusan         politik   yang
       hukum akan menjadi anarkis. Karena itu,                  pertarungan antara rakyat melawan elit, tetapi
       hukum merupakan dasar yang paling                        juga       antar     kelompok-kelompok          dalam
       penting.                                                 masyarakat.        Ini    berarti   bahwa    baik   elit
 Adanya           cara    untuk      mencapai         tujuan   maupun        rakyat      sama-sama         mempunyai
       bersama,      apakah     itu     prosedur        atau    potensi yang dapat mengancam demokrasi itu
       mekanisme          maupun        tata      caranya.      sendiri.
       Semuanya harus mengikuti kaidah-kaidah
       demokrasi. Demokrasi yang baik hars pula                 PENUTUP
       dilakukan dengan cara yang baik.                         Demokrasi dari segi gagasan kadang-kadang
                                                                menarik untuk dipelajari, dan mungkin akan
Demokrasi Langsung Dan Tak Langsung
                                                                sangat mudah dipahami. Tetapi menjalankan
Dalam suatu komunitas yang kecil (seperti
                                                                demokrasi dalam praktek adalah tidak mudah
RT, RW, desa) praktek demokrasi sering
                                                                dan sangat rumit. Oleh sebab itu demokrasi
dilakukan         secara    langsung.      Jadi    semua
                                                                merupakan                perwujudan          kehidupan
warganya dapat ikut serta dalam setiap
                                                                masyarakat, yang dirasakan oleh seluruh
proses       demokrasi.       Demokrasi          langsung
                                                                golongan       masyarakat           baik    masyarakat
adalah dimana setiap orang mempunyai
                                                                golongan rendah maupun golongan tinggi
keikutsertaan dalam berbagai hal seperti
                                                                (elit).
memilih pemimpin mereka, menentukan hal-
hal yang menyangkut kehidupan mereka
                                                                DAFTAR PUSTAKA
bersama,          dan      sebagainya.         Sedangkan
                                                                1. Abdul Mun‘im DZ. 2003. Studi Transisi
demokrasi         tak     langsung      adalah     proses
                                                                     Demokrasi           Dan   Training    Manajemen
demokrasi yang dalam keikutsertaannya bisa
                                                                     Konflik. Republika. Jakarta.
diwakilkan atau seseorang member utusan
                                                                2. Ahmad Ali Nurdin. 2003.                  Demokrasi
untuk      menggantikannya            dalam     arti    bisa
                                                                     Tanpa Proses Pendidikan Yang Baik: Tak
perwakilan oleh orang lain.
                                                                     Mungkin. Republika. Jakarta.
Ancaman Terhadap Demokrasi                                      3. Friedrich Ebert Stiftung. 2003. Demokrasi:
Tidak berjalannya prinsip-prinsip demokrasi                          Bagi Pemula. The Ridep Institute.
tersebut      merupakan         ancaman           terhadap      4. Kacung Marijan. 1999. Wajah Demokrasi
demokrasi.         Sebelumnya         telah    disinggung            Kita. Republika. Jakarta.
mengenai siapa saja yang menjadi ancaman
terhadap demokrasi itu. Selain ancaman dari
luar, sejarah menunjukkan bahwa pasang
surut praktek demokrasi karena pertarungan
antar kelompok dalam masyarakat yang ingin
memperebutkan kekuasaan.

Dalam pertarungan-pertarungan politik seperti
itu,       terkadang         beberapa           kelompok
menggunakan               cara—cara       yang          tidak
demokratis. Pertarungan politik tidak hanya

								
To top