6 Drs Putoro Dongoran MH by AMQ25we7

VIEWS: 33 PAGES: 15

									      PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA PADA MATA PELAJARAN PKn MELALUI
                    PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD



                                       Drs. Putoro Dongoran, MH1

                                                 Abstrak

       Penulisan makalah ini bertujuan untuk memgetaahui peningkatan pemahaam siswa pada
mata pelajaran PKn dengan strategi pembelajaran kooperatif STAD. Metode penulisan
menggunakan metode library research.        Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui
pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa membagun sendiri pengetahuan, menemukan
langkah-langkah dalam mencari penyelesaian darisuatu materi yang harus dipahami dan
dikuasai oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok. Dengan pembelajaran kooperatif
tipe STAD , pembelajaran PKn Lebih menyenangkan. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe
STAD dapat meningkatkan pemahaman dan aktivitas proses belajar mengajar.
Kata kunci : pemahaman siswa, PKn dan STAD

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
            Pembelajaran PKn sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting. Mata pelajaran
PKn diharapkan akan mampu membentuk siswa yang ideal memiliki mental yang kuat, sehingga
dapat mengatasi permasalahan yang akan dihadapi.
            Selama ini proses pembelajaran PKn di kls IIXa kebanyakan masih mengunakan
paradigma yang lama dimana guru memberikan pengetahuan kepada siswa yang pasif. Guru
mengajar dengan metode konvensional yaitu metode ceramah dan mengharapkan siswa duduk,
diam, dengar, catat dan hafal (3DCH), sehingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) menjadi
monoton dan kurang menarik perhatian siswa. Kondisi seperti itu tidak akan meningkatkan
kemampuan siswa dalam memahami mata pelajaran PKn. Akibatnya nilai akhir yang dicapai
siswa tidak seperti yang diharapkan. Di kelas IXa selama ini siswanya masih kurang aktif dalam
hal bertanya dan menjawab, siswa yang yang aktif hanya 55 %, dan siswa yang mempunyai
kemampuan menjawab 40%                 Pada pelaksanaan ujian semester ganjil tahun 2007, hasil yang
dicapai siswa kls IXa sangat jauh dari memuaskan, dimana hanya mendapat daya serap kurang


1
    Dosen Yayasan UMTS, P. Sidempuan
dari 60% atau nilai rata-rata kls kurang dari 5, berdasarkan analisis situasi/latar belakang di atas
maka penulis berkeinginan untuk memperbaiki/ mengadakan inovasi pembelajaran.
       Memperhatikan permasalahan di atas, sudah selayaknya dalam pengajaran PKn dilakukan
suatu inovasi. Jika dalam pembelajaran yang terjadi sebagian besar dilakukan oleh masing-
masing siswa, maka dalam penelitian ini akan diupayakan peningkatan pemahaman siswa
melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achiement Division).
       Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pendekatan pengajaran yang efektif dalam
pencapaian tujuan pendidikan, khususnya dalam Keterampiln Interpersonal siswa              (Badeni,
1998). Salah satu pendekatan pembelajaran koperatif adalah dengan tipe STAD (Student Team
Achiement Division).
       Diharapkan melalui pembelajaran kooperatif dengan tipe STAD dapat meningkatkan
pemahaman siswa pada mata pelajaran PKn, serta semangat kebersamaan dan saling membantu
dalam menguasai materi PKn, sehingga siswa dapat meningkatkan pemahaman yang Optimal
terhadap mata pelajaran PKn.
       Permasalahan dalam penelitian ini adalah tindakan apa yang dilakukan guru untuk
meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran PKn. banyak faktor yang mungkin bisa
menjadi penyebab terjadi permasalahan tersebut di atas.
       Dengan merefleksi bersama antar guru teridentifikasi akar permasalahan diduga
penyebab masalah tersebut, yaitu penggunaan strategi pembelajaran yang dilakukan guru PKn
masih konvensional, dominasi guru dalam kelas dominan (teacher centered strategi).
       Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga
dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aktif, kreatif, bisa bekerja sama dan
membangun daya pikir yang optimal. Untuk itu melalui penelitian ini akan dicobakan suatu
metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. Keunggulan dari metode pembelajaran kooperatif
tipe STAD adalah adanya kerja sama dalam kelompok dan dalam menentukan keberhasilan
kelompok tergantung keberhasilan individu, sehingga setiap anggota kelompok tidak bisa
menggantungkan pada anggota yang lain. Pembelajaran kooperatif tipe STAD menekankan pada
aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi saling membantu dalam
menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal.


1.2. Tujuan Penelitian
       Penulisan makalah ini bertujuan untuk memgetaahui peningkatan pemahaam siswa pada
mata pelajaran PKn dengan strategi pembelajaran kooperatif STAD.


2. Uraian Teoritis
2.1. Pengertian Manajemen Pembelajaran
       Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno “ménagement”, yang memiliki arti
seni melaksanakan dan mengatur. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia
“maneggiare” yang berarti “mengendalikan,” terutamanya “mengendalikan kuda” yang berasal
dari bahasa latin “manus” yang berati “tangan”. Kata ini lalu terpengaruh dari bahasa Perancis
manège yang berarti “kepemilikan kuda” (yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti seni
mengendalikan kuda), dimana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis
lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi ménagement, yang memiliki arti seni
melaksanakan dan mengatur. (www.id.wikipedia.org/wiki/manajemen).
       Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary
Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan
melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan
mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan
manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan
pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif
berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa
tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.
       Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di
dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan
untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen dapat dikatakan sebagai tugas-tugas yang harus
dilakukan oleh seorang manajer. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang
industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan
lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan
mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi empat, yaitu
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian.
       Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki.
Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik
untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum
mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat
digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari
semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.
       Fungsi kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan
dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatankegiatan yang lebih kecil.
Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang
yang   dibutuhkan   untuk   melaksanakan    tugas-tugas   yang   telah   dibagi-bagi   tersebut.
Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan,
siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang
bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.
       Pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua
anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan
usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau
bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan
yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan
(leadership).
       Pengevaluasian atau evaluating dalah proses pengawasan dan pengendalian performa
perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional
perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar.
       Belajar menurut Gagne dalam Dahar (1989) dapat didefinisikan sebagai suatu proses
dimana suatu oganisma berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Belajar pada
hakekatnya adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku pada diri individu
yang sedang belajar (Diknas, 2004) Dari konsep belajar muncul istilah pembelajaran. Degeng
dalam Wena (2009) mengartikan pembelajaran sebagai upaya membelajarkan siswa.
       Gagne dan Briggs mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian events (kondisi,
peristiwa, kejadian, dsb ) yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi pembelajar,
sehingga proses belajarnya dapat berlangsung mudah (Diknas, 2004).
       Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kegiatan yang dilakukan guru, seperti halnya
dengan konsep mengajar. Pembelajaran mencakup semua kegiatan yang mungkin mempunyai
pengaruh langsung pada proses belejar manusia. Pembelajaran mencakup pula kejadian-kejadian
yang diturunkan oleh bahan-bahan cetak, gambar, program radio, televisi, film, slide maupun
kombinasi dari bahan –bahan itu. Bahkan saat ini berkembang pembelajaran dengan
pemanfaatan berbagai program komputer untuk pembelajaran atau dikenal dengan e –learning.
       Berpijak dari konsep manajemen dan pembelajaran, maka konsep manajemen
pembelajaran dapat diartikan proses mengelola yang meliputi           kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian (pengarahan) dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan
dengan proses membelajarkan si pebelajar dengan mengikutsertakan berbagai faktor di dalamnya
guna mencapai tujuan. Dalam “memanaje” atau mengelola pembelajaran, manajer dalam hal ini
guru melaksanakan berbagai langkah kegiatan mulai dari merencanakan pembelajaran,
mengorganisasikan pembelajaran, mengarahkan dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan.
Pengertian manajemen pembelajaran demikian dapat diartikan secara luas dalam arti mencakup
keseluruhan kegiatan bagaimana membelajarkan siswa mulai dari perencanaan pembelajaran
sampai pada penilaian pembelajaran.
       Pendapat lain menyatakan bahwa manajemen pembelajaran merupakan bagian dari
strategi pembelajaran yaitu strategi pengelolaan pembelajaran (Made Wena, 2009). Manajemen
pembelajaran termasuk salah satu dari manajemen implementasi kurikulum berbasis kompetensi
(Diknas, 2004). Manajemen yang lain adalah manajemen sumber daya manusia, manajemen
fasilitas, dan manajemen penilaian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal menajemen
pembelajaran sebagai berikut; jadwal kegiatan guru-siswa; strategi pembelajaran; pengelolaan
bahan praktik; pengelolaan alat bantu; pembelajaran ber-tim; program remidi dan pengayaan;
dan peningkatan kualitas pembelajaran. Pengertian manajemen di atas hanya berkaitan dengan
kegiatan yang terjadi selama proses interaksi guru dengan siswa baik di luar kelas maupun di
dalam kelas. Pengertian ini bisa dikatakan sebagai konsep manajemen pembelajaran dalam
pengertian sempit.
       Dengan berpijak dari beberapa pernyataan di atas, kita dapat membedakan konsep
manajemen pembelajaran dalam arti luas dan dalam arti sempit. Manajemen pembelajaran dalam
arti luas berisi proses kegiatan mengelola bagaimana membelajarkan si pebelajar dengan
kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengendalian dan
penilaian. Sedang manajemen pembelajaran dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan yang
perlu dikelola oleh guru selama terjadinya proses interaksinya dengan siswa dalam pelaksanaan
pembelajaran. Selanjutnya dalam makalah ini yang dimaksudkan manajemen pembelajaran
adalah manajemen pembelajaran dalam arti luas. Kegiatan mengelola pembelajaran mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengendalian dan penilaian perlu dilakukan
oleh manajer (guru) dengan maksud agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.
Seorang guru PKn penting sekali untuk memahami dan berikutnya mampu melaksanakan
manajemen pembelajaran secara benar pada mata pelajaran PKn di sekolah.


2.2.   Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Pelajaran di Sekolah
       Menurut Udin S Winatapura (2001), pendidikan kewarganegaraan atau citizenship
education sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional
Indonesia dalam lima status. Pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata
kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu
pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program
pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah
sebagai suatu crash program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran
individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka
berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan
keempat. Berdasar pendapat di atas maka pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di
sekolah merupakan satu dari lima status PKn yang praksis di Indonesia. Pada perkembangan
terakhir kurikulum persekolahan di Indonesia yang lebih dikenal dengan nama Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran
dimunculkan dengan nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Permendiknas No 22
tahun 2006). Sebelumnya pendidikan kewarganegaraan bernama mata pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Berdasar permendiknas No 22 tahun 2006 tersebut.
Pendidikan Kewarganegaraan diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada
pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan
kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan tujuan dari pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Berpikir
secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (2) Berpartisipasi
secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi, (3) Berkembang secara positif dan demokratis
untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup
bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam
percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi.
       Adapun standar isi atau yang menjadi materi kajian mata pelajaran PKn di sekolah
mencakup 8 ruang lingkup. Kedelapan runag lingkup kajian tersebut adalah :
1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan,
   Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan
   Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara
   Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di
   sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma
   dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum
   dan peradilan internasional.
3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota
   masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan
   perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga
   masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai
   keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama,
   Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan
   konstitusi.
6. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan
   otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi
   menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses
   perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam
   kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era
   globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan
   Mengevaluasi globalisasi.
       Menyimak maksud dan tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di atas,
maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dan
sejalan dengan tiga fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan
warganegara yang demokratis yakni mengembangkan kecerdasan warganegara (civic intellegence),
membina tanggung jawab warganegara (civic responsibility) dan mendorong partisipasi warganegara
(civic participation). Tiga kompetensi warganegara ini sejalan pula dengan tiga komponen
pendidikan kewarganegaraan yang baik yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge),
ketrampilan kewarganegaraan (civic skills), dan karakter kewarganegaraan (civic dispositions)
(Branson. 1998). Warganegara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan akan menjadi
warga negara yang cerdas. Warganegara yang memiliki ketrampilan kewarganegaraan akan
menjadi warganegara yang partisipatif, sedangkan warganegara yang memiliki karakter
kewarganegaraan akan menjadi warganegara yang bertanggung jawab.
       Apabila kita kaitkan kedelapan ruang lingkup PKn persekolahan dengan tiga kompetensi
pendidikan kewarganegaraan di atas, maka belum nampak pemetaaan dari ketiga komponen
tersebut. Kedelapan ruang lingkup belum menunjukkan mana-mana yang termasuk dalam
domain pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), ketrampilan kewarganegaraan (civic
skills), atau karakter kewarganegaraan (civic dispositions). Kejelasan akan hal itu dapat kita
temukenali dari sejumlah rumusan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang
terjabar di masing-masing kelas. Rumusan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar akan
membawa kita untuk tahu kearah domain mana seharusnya ruang linkup PKn itu dibelajarkan.
Misalnya SK 1 kelas VII yang berbunyi “Menunjukkan sikap positif terhadap normanorma yang
berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” mengarahkan kita kepada
domain karakter kewarganegaraan (civic dispositions). SK 2 kelas VII yang berbunyi
“Mendeskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi pertama” menitikberatkan
pada domain pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge). Sedangkan SK 4 kelas VII yang
berbunyi “Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat” menitikberatkan pada
domain ketrampilan kewarganegaraan (civic skills). Meskipun ketiga domain atau kompetensi
pendidikan kewarganegaraan di atas saling berhubungan dan sinergis, tetapi dengan pemberian
penekanan melalui standar kompetensi yang dirumuskan ini telah memberitahukan kepada guru
PKn bahwa kompetensi inilah yang ingin dicapai melalui pembelajaran materi tersebut.

2.3.   Beberapa Kelemahan dalam Pembelajaran PKn
       Mata pelajaran PKn yang sebelumnya bernama PPKn belum bisa dipahami sepenuhnya
oleh banyak guru PKn. Pendapat-pendapat yang berkembang di kalangan guru PKn dapat
dirangkum sebagai berikut;
1. Pandangan bahwa pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang baru ini tidak lebih dari
   pelajaran   Kewarganegaraan    masa   lalu   atau   kita   kembali   pada   mata    pelajaran
   Kewarganegaraan, Civics, atau Kewargaan Negara di tahun 1960-an.
2. Pandangan bahwa pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baru adalah gabungan saja dari
   pelajaran PPKn dan pelajaran Tata Negara yang diajarkan pada sekolah-sekolah menengah
   umum, sekaligus pula porsi pelajaran Tata Negara mendapat tempat yang lebih pada
   pelajaran baru ini.
3. Pandangan bahwa dengan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baru akan semakin mudah
   dan enak dalam mengajarkan karena lebih banyak materi sehingga tidak akan kehabisan
   materi sebagaimana dalam mengajarkan PPKn.
       Jika diperhatikan, maka pandangan dan pendapat demikian menyimpan kesalahan dan
bisa menjadi faktor yang memperlemah pencapaian ideal pendidikan kewarganegaraan di
sekolah. Pandangan pertama menyederhanakan makna, visi dan paradigma baru PKn karena
terpaku hanya pada istilah semata. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru
adalah jelas yaitu mewujudkan masyarakat demokratis melalui pendidikan untuk mendukung
tetap terjaganya negara Indonesia yang demokratis. Konsep “demokrasi” menjadi kata kunci
dalam pelajaran ini. Hal ini berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan masa lalu yang lebih
menekankan pada pengetahuan sebagai warganegara. Pandangan kedua mengkaburkan landasan
keilmuan dari pendidikan kewarganegaraan paradigma baru. Dengan berlandaskan pada
demokrasi politik maka pelajaran ini menitikberatkan pada pembentukan pengetahuan, karakter
dan ketrampilan kewarganegaraan agar menjadi warganegara yang kritis dan partisipatif dalam
sistem politik demokrasi. Pelajaran PPKn dan Tata Negara tidak mengarah pada pembentukan
kompetensi kewarganegaraan sebagaimana yang diharapkan pendidikan kewarganegaraan
paradigma baru.
       PPKn menitikberatkan pada pendidikan nilai moral yang serba Pancasila sedangkan Tata
Negara bersumberkan pada hukum yang sekedar kognitif. Barangkali pendidikan nilai dan
hukum adalah penting tetapi itu bukan misi dari pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan
pandangan ketiga menafikan basis kompetensi yang merupakan ciri dari Kurikulum Berbasis
Kompetensi termasuk pendidikan kewarganegaraan paradigma baru. Dengan pandangan
demikian justru akan mengembalikan kurikulum pada basis materi. Kelemahan PPKn masa lalu
adalah materinya yang terlalu overload, tumpang tindih, banyak hal yang harus diajarkan dan
kurang ilmiah sehingga membebani siswa. Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru
berupaya untuk memperbaiki dengan cara menyederhanakan materi, memperjelas landasan
keilmuannya    dan   menekankan     pada    kompetensi   siswa.   Mengajarkan     Pendidikan
Kewarganegaraan tidak dengan menyampaikan sebanyak mungkin materi pelajaran tetapi
membelajarkan siswa dengan prinsip learning by doing (belajar sambil melakukan).
Menyampaikan materi banyak hanya akan membebani siswa dan yang terjadi diibaratkan seperti
memasukkan “sampah” Akan keluar “sampah” pula yang tentu saja tidak berguna (garbage in
garbage out). Oleh karena itu alokasi waktu yang banyak dengan hanya materi yang cukup dapat
dilakukan dengan memperbanyak Praktik Belajar Kewarganegaraan.
       Temuan lain juga menunjukkan beberapa kelemahan terutama yang dihadapi guru PKn
berkaitan dengan munculnya pelajaran baru ini. Hasil temuan tersebut adalah 1) Pemahaman
para guru PPKn masih terbatas terhadap pelajaran PKn. Pelajaran Kewarganegaraan dipahami
memiliki visi dan tujuan yang sama dengan pelajaran PPKn sebelumnya. Dikatakan bahwa
materi keilmuan dari pelajaran PKn lebih banyak berkaitan dengan masalah          kenegaraan
sebagaimana dalam pelajaran Tata Negara , 2) Guru PPKn dalam menyiapkan pembelajaran
Kewarganegaraan telah mendasarkan pada Kurikulum Kewarganegaraan, silabus dan skenario
pembelajaran yang disusun sendiri, menyiapkan buku pelajaran dan alat penilaian, 3) Guru PPKn
menghadapi kendala dengan adanya materi yang relatif baru dari pelajaran Kewarganegaraan
sehingga harus lebih dahulu belajar, kendala penggunaan metode kerja kelompok dalam kelas
besar serta kesulitan melakukan penilaian dengan adanya format penilaian yang baru menurut
kurikulum 2004 (Winarno, 2004).
       Khusus yang berkaitan dengan manajemen pembelajaran PKn, guru telah menyusun
seperangkat rencana pembelajaran seperti, silabus dan skenario pembelajaran PKn. Namun
kebanyakan silabus dan skenario tersebut meskipun disusun guru sendiri atau telah atas nama
guru yang bersangkutan, silabus dan skenario tersebut lebih banyak didapat dari copian guru lain,
hasil pelatihan yang sudah jadi atau dari lembaga yang telah menyusunnya (MGMP). Alasan
yang dikemukakan umumnya karena lebih praktis, tidak menyita waktu dan yang lebih penting
adalah pelaksanaannya.

3. Pembahasan
3.1.   Hakekat Pembelajaran Koopertif (Cooperative Learning)
       Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja
mengembangkan interaksi yang saling asuh antar siswa untuk memahami materi pelajaran PKn,
Unsur-unsur pembelajaran kooperatif paling sedikit ada empat macam yakni:
a. Saling ketergantungan positif, artinya dalam pembelajaran kooperatif, guru menciptakan
   suasana yang mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan antar sesama. Dengan
   saling membutuhkan antar sesama, maka mereka merasa saling ketergantungan satu sama
   lain;
b. Interaksi tatap muka, artinya menuntut para siswa dalam kelompok dapat saling bertatap
   muka sehingga mereka dapat melakukan dialog, tidak hanya dengan guru, tetapi juga dengan
   sesama siswa. Dengan interaksi tatap muka, memungkinkan para siswa dapat saling menjadi
   sumber belajar, sehingga sumber belajar menjadi variasi. Dengan interaksi ini diharapkan
   akan memudahkan dan membantu siswa dalam mempelajari suatu materi.
c. Akuntabilitas individual, artinya meskipun pembelajaran kooperatif menampilkan wujudnya
   dalam belajar kelompok, tetapi penilaian dalam rangka mengetahui tingkat penguasaan siswa
   terhadap suatu materi pelajaran dilakukan secara individual. Hasil penilaian secara
   individual tersebut selanjutnya disampaikan oleh guru kepada kelompok agar semua anggota
   kelompok mengetahui siapa anggota kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa anggota
   kelompok yang dapat memberikan bantuan.
d. Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi, artinya, melalui pembelajaran kooperatif
   akan menumbuhkan keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. Hal ini dikarenakan
   dalam pembelajaran kooperatif menekankan aspek-aspek:           tenggang rasa,     sikap sopan
   terhadap teman, mengkritik ide dan bukan mengkritik orangnya, berani mempertahankan
   pikiran logis, tidak mendominasi orang lain, mandiri, dan berbagai sifat positif lainnya.

3.2.   Metode Pembelajaran STAD (Student Teams Achievement Divisions)
          Ada empat tipe yang biasa digunakan oleh guru dalam model pembelajaran kooperatif
(Abdurrahman dan Bintaro, 2000 dalam Nurhadi, 2003), yakni salah satunya adalah tipe STAD
(Student Teams Achievement Divisions). Tipe STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan
kawan-kawannya dari Universitas John Hopkins. Tipe ini dipandang sebagai yang paling
sederhana dan paling langsung dari pendekatan pembelajaran kooperatif. Tipe ini digunakan
untuk mengajarkan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu, baik melalui penyajian
verbal maupun tertulis.
          Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah:
1). Para siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok , jadi ada 8 kelompok, masing
       – masing kelompok mempunyai anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, etnik,
       maupun kemampuannya (prestasinya).
2). Guru menyampaikan materi pelajaran
3). Guru membagikan materi yang berbeda pada masing-masing kelompok dengan
       menggunakan lembar kerja akademik, dan kemudian saling membantu untuk menguasai
       materi pelajaran yang telah diberikan melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota
       kelompok.
4). Selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan kedepan kelas.
5). Selanjutnya tanggapan dari masing-masing kelompok.
6). Selanjutnya guru memberikan tanggapan dan penegasan.dan tiap kelompok diberi skor atas
       penguasaannya terhadap materi pelajaran, dan kepada siswa secara individual atau kelompok
       yang meraih prestasi tinggi atau memperoleh skor sempurna diberi penghargaan.
7). Kesimpulan Pelaksanaan tipe STAD melalui tahapan sebagai berikut :
       (1) Penjelasan materi pembelajaran;
       (2) Diskusi atau kerja kelompok belajar;
       (3) Validasi oleh guru;
       (4) Evaluasi (Tes);
       (5) Menentukan nilai individu dan kelompok;
       (6) Penghargaan individu atau kelompok;

3.3.      Hakekat Hasil Belajar dan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran
          Menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar dengan
menggunakan alat pengukuran yaitu berupa tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis,
tes lisan maupun tes perbuatan. Sedangkan S.Nasution berpendapat bahwa hasil belajar adalah
suatu perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya mengenai pengetahuan tetapi juga
membentuk kecakapan dan penghayatan dalam diri pribadi individu yang belajar. Hasil belajar
adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti suatu materi tertentu dari mata pelajaran
yang berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Untuk melihat hasil belajar dilakukan suatu
penilaian terhadap siswa yang bertujuan untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai suatu
materi atau belum. Penilaian merupakan upaya sistematis yang dikembangkan oleh suatu institusi
pendidikan yang ditujukan untuk menjamin tercapainya kualitas proses pendidikan serta kualitas
kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Cullen, 2003 dalam Fathul
Himam, 2004). Hasil belajar dapat dilihat dari hasil nilai ulangan harian (formatif), nilai ulangan
tengah semester (Sub sumatif), dan nilai ulangan semester (sumatif).
        Aktivitas siswa adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian, dan
aktivitas dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan
memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.       Peningkatan aktivitas siswa yaitu meningkatnya
jumlah siswa yang terlibat aktif belajar, meningkatnya jumlah siswa yang bertanya dan
menjawab, meningkatnya jumlah siswa yang saling berinteraksi membahas materi pembelajaran.
Metode belajar mengajar yang bersifat partisipatoris yang dilakukan guru akan mampu
membawa siswa dalam situasi yang lebih kondusif, karena siswa lebih berperan dan lebih
terbuka serta sensitif dalam kegiatan belajar mengajar.
        Indikator aktivitas siswa dapat dilihat dari: pertama, mayoritas siswa beraktivitas dalam
pembelajaran; kedua, aktivitas pembelajaran didominasi oleh kegiatan siswa; ketiga, mayoritas
siswa mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru melalui pembelajaran kooperatif tipe
STAD.

4. Kesimpulan
        Melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa membagun            sendiri pengetahuan,
menemukan langkah-langkah dalam mencari penyelesaian darisuatu materi yang harus dipahami
dan dikuasai     oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok. Dengan pembelajaran
kooperatif tipe STAD , pembelajaran PKn          Lebih menyenangkan. Penerapan pembelajaran
kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan pemahaman dan aktivitas proses belajar mengajar.

Daftar Pustaka
Abdul Gafur. 1986. Disain Instruksional: Langkah Sistematis Penyusunan Pola Dasar Kegiatan
       Belajar Mengajar. Sala: Tiga Serangkai.

Abdul Gafur. 1987. Pengaruh Strategi Urutan Penyampaian, Umpan Balik, dan Keterampilan
       Intelektual Terhadap Hasil Belajar Konsep. Jakarta: PAU - UT.

Anonim,      Cooperative       Learning.       Cooperative,         http//Volcano.Und.Nodak,
       Edu/vwdocs/msh/is/cl.html. (8 Agustus 2005).

Armstrong, Scott, Palmer and Jesse. Student Team Achievment Division (STAD) in a Twelfth
       Grade Classroom: Effect on Student Achievment and Attitude. Journal of Social Studies
       Research/4/1/2000/Armstrong, Scoot.

Depdiknas. 2004. Kurikulum dan Hasil Belajar. Jakarta: Dikmenum

Direktorat Pendidikan Menengah Umum. 2001. Kebijakan Pendidikan Menengah Umum.
         Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

Fajar, Malik. 2004. “ Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Nation and Character Bulding”,
        Semiloka Nasional tentang Revitalisasi Nasionalisme Indonesia Menuju Character and
        Nation Building, tanggal 18 Mei 2004.

Gaffar, Afan. 2002. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hayat, Bahrul “Penilaian Kelas (Classroom Assessment) dalam Penerapan Standar Kompetensi”,
        dalam Buletin Puspendik edisi Oktober 2004.

Made Wena.2009. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. Suatu Tinjauan Konseptual
      Operasional. Jakarta. Bumi Aksara.

Nadiroh dan Etin Solihatin. 1998. Ilmu Politik, Kenegaraan dan Hukum dalam PIPS, Jakarta:
        Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
        Menengah Bagian Proyek Penataran Guru SLTP D-III.

Pusat Kurikulum. 2002. Penilaian Berbasis Kelas dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi.
        Jakarta: Balitbang Depdiknas.

Rosyada, Dede. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta : Prenada
        Media dan TIM ICCE UIN Jakarta.

Soedijarto. 2004. “Kurikulum dan Sistem Evaluasi Pendidikan Sebagai Unsur Strattegis dalam
         Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Nasional”, Diskusi Panel Rakernas ISPI, tanggal
         21 Januari 2004.

Udimansyah, Dasim. 2002. Model Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Portofolio. Bandung:
       Penerbit PT Genesindo.
Udin S Winataputra. 2001. Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana sistematik
       pendidikan demokrasi. Disertasi. Bandung : PPS UPI.

Udin S Winataputra. 2008. Model Generik Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di
       Perguruan Tinggi untuk Para Dosen PKN . Bahan Presentasi.

Undang- undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Winataputra, Udin S. 2004. “Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana Pendidikan
       Demokrasi Konstitusional RI”, Semiloka Nasional tentang Revitalisasi Nasionalisme
       IIndonesia Menuju Character and Nation Building, tanggal 18 Mei 2004.

								
To top