materi hukum bisnis by 9k9V48b

VIEWS: 247 PAGES: 83

									HUKUM BISNIS

BY :

WIWIN MUCHTAR WIYONO, SH.,MHum
       ISTILAH HUKUM BISNIS
           (BUSINESS LAW)
   HUKUM DAGANG
    (TRADE LAW)
   HUKUM
    PERNIAGAAN
    (COMMERCIAL LAW)
   HUKUM EKONOMI
    (ECONOMIC LAW)
    PENGERTIAN HUKUM

HUKUM :
 KESELURUHAN NORMA YANG
 OLEH PENGUASA NEGARA DAN
 MASYARAKAT YANG BERWENANG
 MENETAPKAN HUKUM,
 DINYATAKAN SEBAGAI
 PERATURAN YANG MENGIKAT BAGI
 SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
 ANGGOTA MASYARAKAT.
    UNSUR-UNSUR HUKUM ???

   NORMA-NORMA
   PERATURAN MENGANDUNG
    HUBUNGAN HUKUM
   SUBYEK HUKUM
         SUMBER HUKUM
•   PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
•   HUKUM KEBIASAAN
•   PERJANJIAN/TRAKTAT
•   YURISPRUDENSI
•   AJARAN-AJARAN ILMU HUKUM
TUJUAN HUKUM


  UNTUK MENGADAKAN SUATU
         TATA TERTIB
     YANG DIKEHENDAKI
    PENGERTIAN BISNIS
KESELURUHAN KEGIATAN USAHA YANG
DIJALANKAN OLEH ORANG ATAU BADAN
SECARA TERATUR DAN TERUS-MENERUS,
BERUPA KEGIATAN MENGADAKAN BARANG-
BARANG ATAU JASA-JASA MAUPUN
FASILITAS-FASILITAS UNTUK
DIPERJUALBELIKAN, DIPERTUKARKAN
ATAU DISEWAGUNAKAN DENGAN TUJUAN
MENDAPATKAN KEUNTUNGAN
     MACAM BIDANG USAHA
   BIDANG INDUSTRI INDUSTRI BESAR,
    MENENGAH DAN KECIL : INDUSTRI MOBIL,
    MOTOR
   BIDANG PERDAGANGAN     AGEN,
    MAKELAR, PERTOKOAN, SWALAYAN, DSB
   BIDANG JASA   KONSULTAN, PENILAI,
    AKUNTAN, BIRO PERJALANAN, ASURANSI,
    PERHOTELAN
   BIDANG AGRARIS   PERTANIAN,
    PERKEBUNAN, DLL
   BIDANG EKSTRAKTIF    PERTAMBANGAN,
    PENGGALIAN
PELAKU BIDANG
USAHA ???

  DILAKUKAN OLEH ORANG
     DAN BADAN-BADAN
  SEBAGAI PELAKU BISNIS
PELAKU BISNIS (SUBYEK HUKUM)


SEBAGAI PENDUKUNG HAK DAN
KEWAJIBAN

• MANUSIA :         • BADAN HUKUM :
  SUBYEK HUKUM       SUBYEK HUKUM
  DALAM ARTI         DALAM ARTI YURIDIS,
  BIOLOGIS,          SEBAGAI FENOMENA
  SEBAGAI            DALAM HIDUP DI
  FENOMENA ALAM,     MASYARAKAT
  MAHKLUK
  CIPTAAN TUHAN
PERBEDAAN MANUSIA DAN BADAN HUKUM


    MANUSIA :             BADAN HUKUM :
    - MAHKLUK HIDUP         - CIPTAAN MANUSIA
     CIPTAAN TUHAN,         BERDASAR HUKUM
     MEMPUNYAI AKAL,        DAN DAPAT
     PERASAAN SERTA         DIBUBARKAN
     KEHENDAK, DAPAT        - TIDAK BERJENIS
     MATI.                  KELAMIN, TIDAK
    - MEMPUNYAI JENIS       KAWIN DAN TIDAK
     KELAMIN, DPT           MELAHIRKAN.
     KAWIN,
     MELAHIRKAN.
            PETA HUKUM DAN
              HUKUM BISNIS

                 HUKUM


HUKUM PRIVAT                HUKUM PUBLIK
  HK YG MENGATUR HUB          HUKUM YG MENGATUR
  HUKUM ANTARA WARGA          HUBUNGAN HUKUM ANTARA
  NEGARA DGN WARGA NEGARA     WARGA NEGARA DENGAN
  BAIK ORANG ATAU BADAN       PEMERINTAH (NEGARA)
    PENGERTIAN HUKUM BISNIS
   KESELURUHAN NORMA YANG MENGATUR
    SEMUA KEGIATAN BISNIS, INDUSTRI
    ATAU KEUANGAN, SEMUA KEGIATAN
    YANG BERHUBUNGAN DENGAN
    PRODUKSI DAN PERTUKARAN BARANG
    ATAU JASA, SEMUA URUSAN KEUANGAN
    YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN
    BISNIS DAN KEGIATAN LAINNYA.
HUKUM BISNIS DI
INDONESIA
DASAR HUKUM TERTULIS TERDAPAT
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
DAGANG (KUHD) DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA
(KUH PERDATA)
     1. KUHD YG BELUM BANYAK DIUBAH
     2. KUHD YG SUDAH BANYAK DIUBAH
     3. KUHD YG SUDAH DIGANTI DENGAN
        PERUNDANG-UNDANGAN YG BARU
 4. KUH PERDATA YG BLM BANYAK DIUBAH
 5. KUH PERDATA YG SDH BANYAK DIUBAH
    6. KUH PERDATA YG SDH DIGANTI DGN
       PERUNDANG-UNDANGAN YG BARU
7. PERUNDANG-UNDANGAN YG TDK TERKAIT
  DENGAN KUHD MAUPUN KUH PERDATA
               CONTOH 1 :

   KEAGENAN & DISTRIBUTOR
   SURAT BERHARGA (WESEL, CEK DAN
    AKSEP)
   ASURANSI
   PENGANGKUTAN LAUT
              CONTOH 2 :

   PEMBUKUAN DAGANG
   ASURANSI
              CONTOH 3 :

   PERSEROAN TERBATAS
   PEMBUKUAN PERSEROAN
   REKLAME & PENUNTUTAN KEMBALI
    DALAM KEPAILITAN
                CONTOH 4 :


   KONTRAK
   JUAL BELI
   HIPOTIK (ATAS KAPAL)
           CONTOH 5 :


        PERKREDITAN
(PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM)
              CONTOH 6 :

   HAK TANGGUNGAN (DAHULU HIPOTIK
    ATAS TANAH )
   PERBURUHAN
                CONTOH 7 :

   PERUSAHAAN GO PUBLIC DAN PASAR MODAL
   PMA
   KEPAILITAN DAN LIKUIDASI
   AKUISISI DAN MERGER
   PEMBIAYAAN
   HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)
   ANTI MONOPOLI
   PERLINDUNGAN KONSUMEN
   PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
   BISNIS INTERNASIONAL
           SUBYEK HUKUM MANUSIA

MANUSIA SBG SUBYEK HUKUM TELAH MEMPUNYAI HAK
DAN MAMPU MENJALANKAN HAKNYA & DIJAMIN OLEH
              HUKUM YG BERLAKU

   PASAL 2 AYAT 1 KUHPERDATA :       PASAL 2 AYAT 2 KUH PERDATA :

ANAK YANG ADA DALAM KANDUNGAN        APABILA IA DILAHIRKAN MATI MAKA
              SEORANG PEREMPUAN         IA DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA
         DIANGGAP TELAH DILAHIRKAN
          BILA KEPENTINGAN SI ANAK
          MENGHENDAKINYA DENGAN
           MEMENUHI PERSYARATAN
 a.       SI ANAK TELAH DIBENIHKAN
           PADA SAAT KEPENTINGAN
               TERSEBUT TIMBUL,
   b.      SI ANAK HRS DILAHIRKAN
                  HIDUP, DAN
      c.     ADA KEPENTINGAN YG
         MENGHENDAKI ANAK TERSEBUT
         MEMPEROLEH STATUS SEBAGAI
                    HUKUM
MANUSIA MEMPUNYAI DUA (2)
     KEWENANGAN :


1. KEWENANGAN
   BERTINDAK :                 KEWENANGAN BERHAK :
   MAMPU BERBUAT KRN
   MEMENUHI SYARAT2         DIMILIKI SEJAK MANUSIA LAHIR,
   HUKUM (DEWASA, TDK      ATAU SEJAK DALAM KANDUNGAN
   GILA)
                               IBU, ASAL IA LAHIR HIDUP.
2.MAMPU BERBUAT KRN
   KUASA YG DIAKUI OLEH
   HUKUM (ANAK DI BAWAH
   UMUR)


          KECAKAPAN BERTINDAK DLM HUKUM
      UTK MELAKUKAN SEMUA KEGIATAN PROPERTY
SUBYEK HUKUM BADAN HUKUM

  DIAKUI SEBAGAI SUBYEK HUKUM SEJAK
   DITETAPKAN SEBAGAI BADAN HUKUM
   DENGAN SYARAT :
   - ADANYA HARTA KEKAYAAN YG
   TERPISAH
   - TUJUAN TERTENTU
   - KEPENTINGAN YG HENDAK DICAPAI
   - ORGANISASI YG TERATUR
HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN)

       BAGAIMANA PERANAN
      KONTRAK DALAM BISNIS
                    ??????
PERANAN KONTRAK DALAM MENGHADAPI
PERKEMBANGAN BISNIS DALAM DAN LUAR
NEGERI

HUKUM PERJANJIAN BERPERAN
 PENTING DALAM DUNIA BISNIS UNTUK
 MEMENUHI STANDAR HUKUM
 INTERNASIONAL DAN TRANSAKSI
 LINTAS BANGSA-BANGSA.
MENGAPA HUKUM KONTRAK
MEMPUNYAI PERANAN PENTING DLM
DUNIA BISNIS ???
   HK PERJANJIAN SANGAT MENONJOLKAN SIFAT
    PERORANGAN
   MENIMBULKAN GEJALA HK SBG AKIBAT DR
    HUBUNGAN HUKUM ANTARA SATU PIHAK DGN
    PIHAK YG LAINNYA
   HK PERJANJIAN BEROBYEK PADA SUATU BENDA
    YAITU HAK KEBENDAAN
   HAK YG TIMBUL DARI HK KONTRAK BERSIFAT
    TIDAK MUTLAK YAITU HANYA BERLAKU BAGI
    ORANG YG MENGADAKAN PERJANJIAN
   ADANYA PEMILIHAN HUKUM YANG BERLAKU BAGI
    PARA PIHAK.
PENGERTIAN PERJANJIAN
DIATUR DALAM BUKU III KUH PERDATA (BW)
TENTANG PERIKATAN YG MELIPUTI PASAL 1313 -
1351


 PERJANJIAN ADALAH SUATU
 PERBUATAN DIMANA SATU ORANG
 ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA
 TERHADAP SATU ORANG ATAU LEBIH
 (PASAL 1313 KUH PERDATA)
PERJANJIAN MENGGUNAKAN SISTEM
       TERBUKA ARTINYA :


SETIAP ORANG BOLEH MENGADAKAN
PERJANJIAN APA SAJA BAIK YANG
SUDAH DITENTUKAN NAMANYA
MAUPUN YANG BELUM DITENTUKAN
NAMANYA DALAM UNDANG-UNDANG.
AKIBAT DARI SISTEM TERBUKA :

 TIMBULNYA ASAS KEBEBASAN
  BERKONTRAK
 TIMBULNYA BERBAGAI BENTUK
  PERJANJIAN TIDAK BERNAMA DALAM
  PRAKTEK
PEMBATASAN DARI AKIBAT SITEM
TERBUKA :

 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
  UNDANG-UNDANG,
 KESUSILAAN
 KETERTIBAN UMUM BAGI SETIAP
  BENTUK PERJANJIAN
PENGERTIAN PERIKATAN ???

ADALAH HUBUNGAN HUKUM YANG
  TERJADI DI ANTARA DUA ORANG
 (PIHAK) ATAU LEBIH, YAKNI PIHAK
YANG SATU BERHAK ATAS PRESTASI
     DAN PIHAK LAINNYA WAJIB
MEMENUHI PRESTASI, BEGITU JUGA
           SEBALIKNYA.
BUKU III KUH PERDATA MEMUAT TENTANG
PERIKATAN YANG TIMBUL DARI :

 PERSETUJUAN ATAU PERJANJIAN
 PERBUATAN YANG MELANGGAR
  HUKUM
 PENGURUSAN KEPENTINGAN ORANG
  LAIN YG TIDAK BERDASARKAN
  PERSETUJUAN (ZAAKWAARNEMIING)
TERJADINYA PERIKATAN :
   PERJANJIAN (KONTRAK)
   BUKAN DARI PERJANJIAN (DARI UNDANG-UNDANG)


            PERJANJIAN ADALAH PERISTIWA
            DI MANA PIHAK YG SATU BERJANJI
               KEPADA PIHAK YG LAIN UTK
               MELAKSANAKAN SUATU HAL.
             DARI PERJANJIAN  PERISTIWA
         HUBUNGAN HUKUM ANTARA KEDUA BELAH
            PIHAK. HUBUNGAN HUKUM INI YG
              DINAMAKAN DGN “PERIKATAN.”
DASAR HUKUM PERIKATAN BERDASARKAN
KUH PERDATA ADA 3 SUMBER :

   PERIKATAN YG TIMBUL DARI PERSETUJUAN (PERJANJIAN)
   PERIKATAN YANG TIMBUL DARI UNDANG-UNDANG :
    1. TERJADI KRN UU SEMATA (MISAL : KEWAJIBAN
       ORANG TUA UTK MEMELIHARA & MENDIDIK
       ANAK2, YI. HKM KEWARISAN.
    2. TERJADI KRN UU AKIBAT PERBUATAN MANUSIA
        MENURUT HUKUM TERJADI KRN PERBUATAN YG
        DIPERBOLEHKAN (SAH) & YG BERTENTANGAN DGN
        HUKUM (TIDAK SAH).
   PERIKATAN TERJADI BUKAN PERJANJIAN, TETAPI TERJADI
    KRN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (ONRECHTMATIGE
    DAAD) & PERWAKILAN SUKARELA (ZAAKWAARNEMING)
        JENIS-JENIS PERJANJIAN :

 1. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK
2. PERJANJIAN BERNAMA DAN TAK BERNAMA
  3. PERJANJIAN OBLIGOR DAN KEBENDAAN
    4. PERJANJIAN KONSENSUAL DAN RIEL
          5. PERJANJIAN CAMPURAN
PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK.
PERJANJIAN TIMBAL BALIK ADALAH
PERJANJIAN YG MEWAJIBKAN KEDUA
BELAH PIHAK BERPRESTASI SECARA
TIMBAL BALIK, CONTOH : JUAL BELI, TUKAR
MENUKAR, SEWA MENYEWA, DLL.
PERJANJIAN SEPIHAK ADALAH PERJANJIAN
YG MEWAJIBKAN PIHAK YG SATU
BERPRESTASI DAN MEMBERI HAK KEPADA
PIHAK LAIN UNTUK MENERIMANYA,
CONTOH : HIBAH, HADIAH, DSB
PERJANJIAN BERNAMA ADALAH PERJANJIAN
YG SUDAH MEMPUNYAI NAMA TERTENTU YG
DIKELOMPOKKAN SBG PERJANJIAN KHUSUS,
MISAL : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR.
PERJANJIAN TAK BERNAMA ADALAH
PERJANJIAN YG TIDAK MEMPUNYAI NAMA
TERTENTU DALAM UU, JUMLAHNYA TIDAK
TERBATAS.
PERJANJIAN OBLIGOR ADALAH :
PERJANJIAN YANG MENIMBULKAN HAK
DAN KEWAJIBAN.
PERJANJIAN KEBENDAAN ADALAH
PERJANJIAN UNTUK MEMINDAHKAN
HAK MILIK SUATU BENDA
   PERJANJIAN KONSENSUAL ADALAH
    PERJANJIAN YANG TERRJADINYA BARU
    TARAF MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN
    SAJA. TUJUAN PERJANJIAN BELUM
    TERCAPAI.
   PERJANJIAN RIEL ADALAH PERJANJIAN YG
    TERJADINYA ITU SEKALIGUS REALISASI
    TUJUAN  PEMINDAHAN HAK.
   PERJANJIAN CAMPURAN ADALAH
    PERJANJIAN DIMANA OLEH UU TELAH
    DIATUR SECARA KHUSUS DAN
    MEMUAT UNSUR-UNSUR DARI
    BERBAGAI PERJANJIAN YG SULIT
    DIKUALIFIKASIKAN.
  ASAS-ASAS DALAM HUKUM
PERJANJIAN MENGANUT ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK DAN
   ASAS KONSENSUALISME


 • ASAS KEBASAN BERKONTRAK
   • ASAS KONSENSUALISME
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

          PASAL 1338 :
    BAHWA SEGALA SESUATU
 PERJANJIAN YG DIBUAT ADALAH
     SAH BAGI PARA PIHAK YG
    MMBUATNYA DAN BERLAKU
 SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI
     MEREKA YG MEMBUATNYA.
  ASAS KONSENSUALISME :

ARTINYA BAHWA PERJANJIAN ITU
  LAHIR PADA SAAT TERCAPAINYA
   KATA SEPAKAT ANTARA PARA
   PIHAK MENGENAI HAL-HAL YG
  POKOK DAN TIDAK MEMERLUKAN
      SESUATU FORMALITAS
       ASAS KONSENSUALISME LAZIM
     DISIMPULKAN DALAM PASAL 1320 KUH
        PERDATA, UTK SAHNYA SUATU
     PERJANJIAN SIPERLUKAN 4 SYARAT :


1.    KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK YG
      MENGIKATKAN DIRI.
2.    CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU
      PERJANJIAN
3.    MENGENAI SUATU HAL TERTENTU
4.    SUATU SEBAB YANG HALAL
  KATA SEPAKAT ANTARA PARA
 PIHAK YG MENGIKATKAN DIRI.
 DALAM HAL INI PARA PIHAK HRS
 SALING SETUJU & SEIA SEKATA.
 KATA SEPAKAT DPT DIBATALKAN
  JIKA ADA UNSUR2 PENIPUAN,
     PAKSAAN & KEKHILAFAN.
 DI DLM PASAL 1321 KUH PERDATA
   DINYATAKAN BAHWA TIADA
SEPAKAT YG SAH APABILA SEPAKAT
     ITU DIBERIKAN SECARA
KEKHILAFAN ATAU DIPEROLEHNYA
    DGN PAKSAAN/PENIPUAN.
 CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU
 PERJANJIAN, ARTINYA BAHWA
    PARA PIHAK HARUS CAKAP
 MENURUT HUKUM, YAITU TELAH
DEWASA (BERUSIA 21 TAHUN) DAN
 TIDAK DI BAWAH PENGAMPUAN
MENGENAI SUATU HAL TERTENTU,
      ARTINYA APA YG AKAN
DIPERJANJIKAN HARUS JELAS DAN
  TERINCI (JENIS, JUMLAH, DAN
    HARGA) ATAU KETERANGAN
TERHADAP OBJEK, DIKETAHUI HAK
DAN KEWAJIBAN TIAP-TIAP PIHAK,
  SEHINGGA TDK AKAN TERJADI
  SUATU PERSELISIHAN ANTARA
           PARA PIHAK.
SUATU SEBAB YANG HALAL,
     ARTINYA ISI DARI
  PERJANJIAN ITU HARUS
MEMPUNYAI TUJUAN (CAUSA)
 YG DIPERBOLEHKAN OLEH
     UNDANG-UNDANG,
    KESUSILAAN, ATAU
    KETERTIBAN UMUM.
   PASAL 1320 KUH PERDATA
    DAPAT DIGOLONGKAN
     MENJADI 2 SYARAT :

• SYARAT SUBYEKTIF   • SYARAT OBYEKTIF
  MELIPUTI SEPAKAT     MELIPUTI HAL
  DAN KECAKAPAN.       TERTENTU DAN
  DALAM HAL INI        SEBAB YANG HALAL.
  DAPAT DIBATALKAN     PADA SYARAT INI
  PARA PIHAK           DAPAT BATAL DEMI
                       HUKUM
SEBAB - SEBAB HAPUSNYA PERJANJIAN :

• DITENTUKAN DLM PERJANJIAN OLEH PARA PIHAK
• UU MENENTUKAN BATAS BERLAKUNYA SUATU
  PERJANJIAN
• PARA PIHAK MENENTUKAN BAHWA DGN TERJADINYA
  PERISTIWA TETENTU PERJANJIAN HAPUS
• PERNYATAAN MENGHENTIKAN PERJANJIAN OLEH
  KEDUA PIHAK
• KARENA PUTUSAN HAKIM
• TUJUAN PERJANJIAN TELAH TERCAPAI
• PERSETUJUAN PARA PIHAK.




          SECARA HUKUM PERJANJIAN
                 TIDAK ADA
    MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
               (MoU)
   PADA HAKEKATNYA MoU MERUPAKAN SUATU
    PERJANJIAN PENDAHULUAN YANG NANTINYA
    AKAN DIIKUTI DAN DIJABARKAN DALAM
    PERJANJIAN LAIN YG MENGATURNYA SECARA
    LEBIH DETAIL.
   HANYA BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJA.
   MoU HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT
    SAHNYA SUATU PERJANJIAN, YAITU PASAL
    1320 KUH PERDATA.
     PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG
           KEDUDUKAN MoU

   PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA MoU
    HANYA MERUPKAN AGREEMENT GENTLEMENT,
    ARTINYA HANYA PENGIKAT MORAL TANPA
    KEWAJIBAN HUKUM UTK MEMENUHINYA.
   PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA SEKALI
    SUATU PERJANJIAN DIBUAT APAPUN
    BENTUKNYA, LISAN/TERTULIS,
    PENDEK/PANJANG, LENGKAP/DETAIL ATAU
    HANYA DIATUR YG POKOK2 SAJA, TETAP
    MERUPAKAN PERJANJIAN, SEHINGGA
    KEKUATAN PENGIKAT MoU KEDUDUKANNYA
    SAMA DGN PERJANJIAN BIASA.
                     CIRI-CIRI MoU

   ISINYA RINGKAS, SERING KALI HANYA 1 HALAMAN SAJA
   BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJA
   HANYA BERSIFAT PENDAHULUAN SAJA, YG AKAN DIIKUTI OLEH
    PERJANJIAN LAIN YG LEBIH RINCI
   MEMPUNYAI JANGKA WAKTU BERLAKU       ( 1 BULAN, 6 BLN ATAU
    1 TAHUN), JIKA JANGKA WAKTU YG SDH DITENTUKAN TIDAK ADA
    TINDAK LANJUT DGN PENANDATANGANAN SUATU PERJANJIAN YG
    LEBIH RINCI, MAKA MoU TSB AKAN BATAL, KECUALI
    DIPERPANJANG OLEH PARA PIHAK
   DIBUAT DALAM BENTUK PERJANJIAN BAWAH TANGAN
   TIDAK ADA KEWAJIBAN YG BERSIFAT MEMAKSA KPD PARA PIHAK
    UNTUK MELAKUKAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIH DETAIL.
          ALASAN-ALASAN MoU

 KRN PROSPEK BISNISNYA YG BLM JELAS
  SEHINGGA BLM DAPAT DIPASTIKAN.
 KRN DIANGGAP PENANDATANGANAN KONTRAK
  MASIH LAMA DGN NEGOSIASI YANG SULIT
 KRN TIAP-TIAP PIHAK DLM PERJANJIAN MASIH
  RAGU-RAGU DAN PERLU WAKTU DLM
  MENANDATANGANI SUATU KONTRAK
 MoU DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH PARA
  EKSEKUTIF DARI SUATU PERUSAHAAN, MAKA
  PERLU SUATU PERJANJIAN YG LEBIH RINCI YG
  DIRANCANG DAN DINEGOSIASI KHUSUS OLEH
  STAF-STAF YG BERKAITAN.
              TUJUAN MoU

 MEMBERIKAN KESEMPATAN KPD PIHAK YG
  BERSEPAKAT UNTUK MEMPERHITUNGKAN
  APAKAH SALING MENGUNTUNGKAN ATAU TIDAK
  JIKA DIADAKAN KERJA SAMA, SEHINGGA MoU
  DAPAT DITINDAKLANJUTI DGN PERJANJIAN DAN
  DAPAT DITERAPKAN SANKSI-SANKSI.
 DLM HUKUM PERJANJIAN KEDUDUKAN MoU BAIK
  SBG KONTRAK ATAUPUN TDK HANYALAH TAHAP
  PENDAHULUAN UNTUK MENGADAKAN PERIKATAN,
  SEHINGGA BELUM MENGIKAT PARA PIHAK DAN
  SANKSI PUN BELUM DAPAT DIBERLAKUKAN.
PENGERTIAN PERUSAHAAN :
   MENURUT HUKUM :
    PERUSAHAAN ADALAH MEREKA YG
    MELAKUKAN SESUATU UTK MENCARI
    KEUNTUNGAN DGN MENGGUNAKAN
    BANYAK MODAL (DLM ARTI LUAS), TENAGA
    KERJA, DAN DILAKUKAN SECARA TERUS
    MENERUS, SERTA TERANG-TERANGAN
    UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DGN
    CARA MEMPERNIAGAKAN BARANG-BARANG
    ATAU MENGADAKAN PERJANJIAN
    PERDAGANGAN.
PERUSAHAAN MENURUT MAHKAMAH
AGUNG (HOGE RAAD) :

PERUSAHAAN ADALAH SESEORANG YG
   MEMPUNYAI PERUSAHAAN JIKA IA
  BERHUBUNGAN DGN KEUNTUNGAN
  KEUANGAN DAN SECARA TERATUR
      MELAKUKAN PERBUATAN-
  PERBUATAN YG BERSANGKUT PAUT
  DGN PERNIAGAAN DAN PERJANJIAN
PERUSAHAAN MENURUT
MOLENGRAFF :
 PERUSAHAAN (DLM ARTI EKONOMI)
 ADALAH KESELURUHAN PERBUATAN
  YANG DILAKUKAN SECARA TERUS
   MENERUS, BERTINDAK KELUAR
 UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN
  DGN CARA MEMPERDAGANGKAN,
   MENYERAHKAN BARANG ATAU
    MENGADAKAN PERJANJIAN-
    PERJANJIAN PERDAGANGAN.
PERUSAHAAN MENURUT
UU NO. 3 TAHUN 1982 :
 PERUSAHAAN ADALAH SETIAP
 BENTUK USAHA YG MENJALANKAN
 SETIAP JENIS USAHA YG BERSIFAT
 TETAP DAN TERUS MENERUS,
 DIDIRIKAN DAN BEKERJA, SERTA
 BERKEDUDUKAN DALAM WILAYAH
 NEGARA RI UTK TUJUAN
 MEMPEROLEH KEUNTUNGAN
 DAN/ATAU LABA.
SESEORANG DPT DIKATAKAN
MENJALANKAN PERUSAHAAN JIKA
TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR :

A. TERANG-TERANGAN
B. TERATUR BERTINDAK KELUAR
C. BERTUJUAN UTK MEMPEROLEH
   KEUNTUNGAN MATERI
BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT
DARI JUMLAH PEMILIKNYA :
 PERUSAHAAN PERSEORANGAN
  ADALAH SUATU PERUSAHAAN YG
  DIMILIKI OLEH PERSEORANGAN ATAU
  SEORANG PENGUSAHA.
 PERUSAHAAN PERSEKUTUAN
  ADALAH SUATU PERUSAHAAN YG
  DIMILIKI OLEH BEBERAPA ORANG
  PENGUSAHA YG BEKERJA SAMA
  DALAM SATU PERSEKUTUAN.
BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT DARI
STATUS HUKUMNYA :

   PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM ADALAH SEBUAH SUBYEK
    HUKUM YG MEMPUNYAI KEPENTINGAN SENDIRI TERPISAH
    DARI KEPENTINGAN PRIBADI ANGGOTANYA, MEMPUNYAI
    HARTA SENDIRI YG TERPISAH DARI HARTA ANGGOTANYA,
    PUNYA TUJUAN YG TERPISAH DARI TUJUAN PRIBADI PARA
    ANGGOTANYA DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM
    TERBATAS KEPADA NILAI SAHAM YG DIAMBILNYA.

   PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM ADALAH HARTA
    PRIBADI PARA SEKUTU JUGA AKAN TERPAKAI UNTUK
    MEMENUHI KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERSEBUT, BIASANYA
    BERBENTUK PERORANGAN MAUPUN PERSEKUTUAN.
DLM MASYARAKAT DIKENAL 2 MACAM
PERUSAHAAN :

 PERUSAHAAN SWASTA ADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH
 MODALNYA DIMILIKI OLEH SWASTA DAN TIDAK ADA CAMPUR
 TANGAN PEMERINTAH, TERBAGI DALAM 3 PERUSAHAAN SWASTA,
 YAITU :
 1. PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL,
 2. PERUSAHAAN SWASTA ASING,
 3. PERUSAHAAN PATUNGAN/CAMPURAN (JOINT
    VENTURE)
 PERUSAHAAN NEGARA ADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH ATAU
 SEBAGIAN MODALNYA DIMILIKI NEGARA. PADA UMUMNYA DISEBUT
 DGN BUMN YG TERDIRI DARI 3 BENTUK, YAITU :
 1. PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)
 2. PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
 3. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
BERBAGAI BENTUK PERUSAHAAN :
 PERSEROAN TERBATAS (PT)
 FIRMA (Fa)
 COMMANDITAIRE VENNOCCTSCHAP (Cv)
 USAHA DAGANG (UD)
 BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
 KOPERASI
 YAYASAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) (LIMITED
LIABILITY COMPANY, NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP)
 PERSEROAN TERBATAS MENURUT
 HUKUM INDONESIA ADALAH SUATU
 BADAN HUKUM YG DIDIRIKAN
 BERDASARKAN PERJANJIAN ANTARA
 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH, UTK
 MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DGN
 MODAL DASAR YG SELURUHNYA
 TERBAGI DALAM SAHAM-SAHAM.
      PENGATURAN TENTANG
      PERSEROAN TERBATAS

 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
  2007 TENTANG PERSEROAN
  TERBATAS
 BERLAKU SEJAK DIUNDANGKAN
  TANGGAL 16 AGUSTUS 2007
 UU NO. 40 TH 2007 MENGGANTIKAN
  BERLAKUNYA UU NO 1 TAHUN 1995
  TENTANG PERSEROAN TERBATAS
              HAL BARU DALAM
              UU NO. 40 TH 2007
1.   PROSES PENDIRIAN PT DILAKSANAKAN SATU ATAP OLEH
     DEPHUM DAN HAM DGN SISTEM PENDAFTARAN &
     PENGUMUMAN YG DISELENGGARAKAN LANGSUNG
2.   DILEPASKAN DARI KEWAJIBAN PENDAFTARAN MENURUT UU
     NO. 3 TH 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN YG
     BERLAKU.
3.   UU PT MENGHUBUNGKAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN &
     PENYELENGGARAAN DOKUMEN DLM PT DGN KETENTUAN
     DLM UU NO. 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN
     PERUSAHAAN
4.   PENGATURAN MODAL DASAR YG LEBIH BESAR
5.   LEBIH KETAT MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM SENDIRI
     OLEH PERSEROAN DAN LARANGAN PENGELUARAN SAHAM
     YG DIMILIKI SENDIRI
      PROSES PENDIRIAN PT

1. TAHAP AKTA NOTARIS, DIPERLUKAN
  UNTUK MERUMUSKAN AKTA
  PENDIRIAN PERSEROAN YG DI
  DLMNYA TERDAPAT ANGGARAN
  DASAR PERSEROAN TSB. PADA
  SAAT PROSES INI 50% MODAL
  DITEMPATKAN HARUS SUDAH
  DISETOR  NAMA DEFINITIF SDH
  HRS DIRESERVE DARI DEPARTEMEN
  KEHAKIMAN
           2. TAHAP PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN YG DIBUAT NOTARIS HARUSLAH
 DIAJUKAN KEPADA MENTERI KEHAKIMAN UTK
          MENPTKAN PENGESAHAN
  3. TAHAP PENDAFTARAN DALAM
       DAFTAR PERUSAHAAN.
SETELAH AD PERUSAHAAN DISAHKAN
    OLEH YG BERWENANG, MAKA
 PERUSAHAAN DIDAFTARKAN DALAM
       DAFTAR PERUSAHAAN.
  4. TAHAP PENGUMUMAN DALAM
         BERITA NEGARA.
MERUPAKAN PROSES TERAKHIR UTK
 MEMENUHI UNSUR KETERBUKAAN
    BAHWA SUATU PT DGN NAMA
   TERTENTU SUDAH DIDIRIKAN.
TANGGUNG JAWAB PT

•   PERSYARATAN PT SBG BADAN HUKUM BELUM ATAU TDK
    TERPENUHI.
•   PEMEGANG SAHAM YBS BAIK LANGSUNG ATAU TDK
    LANGSUNG DGN ITIKAD BURUK MEMANFAATKAN PT SEMATA-
    MATA UTK KEPENTINGAN PRIBADI.
•   PEMEGANG SAHAM DARI PT TERLIBAT DLM PERBUATAN
    MELAWAN HUKUM YG DILAKUKAN PERSEROAN.
•   PEMEGANG SAHAM YBS, BAIK LANGSUNG ATAU TDK
    LANGSUNG SECARA MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN
    KEKAYAAN PERSEROAN, YG MENGIKATKAN KEKAYAAN
    PERSEROAN MENJADI TDK CUKUP MELUNASI HUTANG PT TSB.
•   DIREKSI AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI JIKA
    DIA BERSALAH ATAU LALAI DLM MENJALANKAN TUGASNYA
    SELAKU DIREKSI.
•   KOMISARIS AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI
    JIKA DIA BERSALAH ATAU LALAI DLM MENJALANKAN
    TUGASNYA SELAKU KOMISARIS.
JENIS-JENIS MODAL PT

   MODAL DASAR, MERUPAKAN SELURUH MODAL
    PERSEROAN  AUTHORIZED CAPITAL.
   MODAL DITEMPATKAN, ADALAH SEBAGIAN ATAU
    SELURUH DARI MODAL DASAR YG TELAH
    DIPERUNTUKKAN ATAU DIJATAH KEPADA PEMEGANG
    SAHAM TERTENTU.
   MODAL SETOR, ADALAH MODAL YG TELAH
    DITEMPATKAN DAN DIPERUNTUKKAN BAGI MASING2
    PEMEGANG SAHAM DAN TELAH DISETOR PENUH OLEH
    PEMEGANG SAHAM TSB, SEHINGGA UANG PENYETORAN
    SAHAM TSB SDH DPT DIPERGUNAKAN OLEH
    PERUSAHAAN UTK MENJALANKAN BISNISNYA.
    ORGAN-ORGAN PERSEROAN
           TERBATAS
   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
   DIREKSI
   KOMISARIS
PEMBUBARAN PERSEROAN
TERBATAS


   BUBAR KARENA KEPUTUSAN RUPS
   BUBAR KARENA JANGKA WAKTU
    BERDIRINYA SUDAH BERAKHIR
   BUBAR KARENA PENETAPAN
    PENGADILAN.
      FIRMA (PARTNERSHIP)


PENGERTIAN FIRMA ADALAH :
 SUATU USAHA BERSAMA ANTARA 2
 (DUA) ORANG ATAU LEBIH YANG
 DIMAKSUDKAN UNTUK MENJALANKAN
 SUATU USAHA DI BAWAH SUATU NAMA
 BERSAMA.
  CONTOH : “Fa. WIWIN & Co”.
PROSES PENDIRIAN FIRMA


1.   TAHAP AKTA OTENTIK
2.   TAHAP PENDAFTARAN AKTA FIRMA
3.   TAHAP PENGUMUMAN DALAM BERITA
     NEGARA.
SISTEM TANGGUNG JAWAB PARA
PARTNER DALAM FIRMA :

   SETIAP TINDAKAN YG DILAKUKAN
    UNTUK DAN ATAS NAMA FIRMA, MAKA
    YG BERTANGGUNG JAWAB SECARA
    HUKUM ADALAH PARA PERSERO ITU
    SECARA RENTENG UTK SELURUH
    HUTANG (JOINTLY AND SEVERALLY)
    DARI FIRMA TSB, TANPA MELIHAT SIAP
    DIANTARA PERSERO YG SECARA RIIL
    MELAKUKAN TINDAKAN TSB.
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
          (“CV”)
   MERUPAKAN SUATU BENTUK BADAN USAHA YG
    DIDIRIKAN OLEH 2 (DUA) ORANG ATAU LEBIH,
    DI MANA 1 (SATU) ORANG ATAU LEBIH DAN
    PENDIRINYA ADALAH PERSERO AKTIF, YI YG
    AKTIF MENJALANKAN PERUSAHAAN DAN AKAN
    BERTANGGUNG JAWAB SECARA PENUH ATAS
    KEKAYAAN PRIBADINYA, SEMENTARA 1 (SATU)
    ORANG LAIN ATAU LEBIH MERUPAKAN
    PERSERO PASIF (PERSERO KOMANDITER),
    DIMANA DIA HANYA BERTANGGUNG JAWAB
    SEBATAS UANG YG DIA SETOR SAJA.
   USAHA DAGANG (“UD”)/ SOLE
       PROPRIETORSHIP
• MERUPAKAN SUATU CARA BERBISNIS
  SECARA PRIBADI DAN SENDIRI (TANPA
  PARTNER) TANPA MENDIRIKAN SUATU
  BADAN HUKUM, DAN KARENANYA TIDAK
  ADA HARTA KHUSUS YG DISISIHKAN
  SEBAGAIMANA HALNYA DGN SUATU BADAN
  HUKUM.
• NAMA USAHA DAGANG SESUAI DGN YG
  DIINGINKAN OLEH PEMILIKNYA, MISAL : “UD
  BINA SEJAHTERA”.

								
To top