Bab 6 PAJAK PENGHASILAN Pasal 23 26

Document Sample
Bab 6 PAJAK PENGHASILAN Pasal 23 26 Powered By Docstoc
					              PAJAK PENGHASILAN
                 PASAL 23/26




PPh 23 & 26                       1
                   PAJAK PENGHASILAN PASAL 23




              Pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan
              dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan
              jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah
              dipotong PPh Pasal 21.




PPh 23 & 26                                                              2
                            PEMOTONG PPH PASAL 23


              1.   Badan pemerintah;
              2.   Subjek pajak badan dalam negeri;
              3.   Penyelenggara kegiatan;
              4.   Bentuk usaha tetap (BUT);
              5.   Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
              6.   Orang pribadi sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri tertentu, yang
                   ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh
                   Pasal 23, yaitu :
                     a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah
                        (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan
                        konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
                     b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang
                        menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.
PPh 23 & 26                                                                             3
                        PENERIMA PENGHASILAN YANG
                           DIPOTONG PPH PASAL 23



              • WP dalam negeri;
              • BUT.




PPh 23 & 26                                         4
                     OBYEK PPH PASAL 23 DAN TARIFNYA
                                        TARIF 15%

                                                     PERKIRAAN PENGHASILAN
     PENGHASILAN BRUTO                               NETO

 • DIVIDEN;                                         SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
 • BUNGA,TERMASUK PREMIUM                           SEHUBUNGAN DENGAN
 • DISKONTO,                                        PENGGUNAAN HARTA
 • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN
   JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG
 • ROYALTI;                                         IMBALAN JASA :
                                                    •TEKNIK
HADIAH DAN PENGHARGAAN                              •MANAJEMEN
SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPH                      •KONSULTAN
PASAL 21
 BUNGA SIMPANAN YANG                                JASA LAIN YANG DITETAPKAN
 DIBAYARKAN OLEH KOPERASI,                          OLEH DIRJEN PAJAK SELAIN YANG
 SEPANJANG JUMLAHNYA MELEBIHI
 RP 144.000,00 SETIAP BULANNYA                      TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21

              IMBALAN JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI SELAIN KONSULTASI
               HUKUM DAN PAJAK DIATUR TERSENDIRI BERDASARKAN PASAL 4 AYAT 2
PPh 23 & 26                                                                     5
              YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPH PASAL 23




         •Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
         •Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna
          usaha Dengan hak opsi;
         •Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
          terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi
          sejenis, BUMN/D, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
          didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
         •Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana;




PPh 23 & 26                                                                     6
       YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPH PASAL 23



         •Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
          dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha
          atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha
          tersebut :
              merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan
               kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh
               Menteri Keuangan; dan
              sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
         •Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi
          kepada anggotanya;
         •Bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp 240.000,00
          setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;



PPh 23 & 26                                                                   7
              KAPAN SAAT TERUTANG, PENYETORAN
                 DAN PELAPORAN PPH PASAL 23?

    Saat               PPh Pasal 23 terutang pada bulan
    terutang.          dilakukannya pembayaran atau pada bulan
                       terutangnya penghasilan yang bersangkutan.


                       PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong
    Saat
                       Pajak selambat-lambatnya tanggal sepuluh
    Penyetoran.
                       bulan takwim berikutnya setelah bulan saat
                       terutang pajak.


    Saat                Selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa
    Pelaporan.          Pajak berakhir.


PPh 23 & 26                                                          8
                  Cara Menghitung PPh Pasal 23
             PPh pasal 23 atas Dividen
                 PPh pasal 23 = 15% x Bruto

             PPh pasal 23 atas Bunga, Termasuk Premium,
                  Diskonto, dan Imbalan Sehubungan Dengan
              Jaminan   Pengembalian Utang

                 Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh
                  pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto
                      PPh pasal 23 = 15% x Bruto

                 Atas penghasilan berupa bunga simpanan Kopersai yang
                  jumlahnya melebihi Rp. 240.000,- dikenakan pemotongan
                  PPh pasal 23 bersifat final ebesar 15% dari jumlah bruto
                      PPh pasal 23 (final) = 15% x Bruto

PPh 23 & 26                                                                  9
Lanjutan….

       Cara menghitung PPh pasal 23 atas Royalti
                 PPh pasal 23 = 15% x Bruto
       Cara menghitung pph pasal 23atas Hadiah dan
         Penghargaan
                 PPh pasal 23 = 15% x Bruto
       Cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan
         Penghasilan lain sehubungan dengan
         Penggunaan Harta
                 Sewa dan Penghasilan lain atas penggunaan harta khusus
                  angkutan darat sebesar 15% dan perkiraan penghasilan neto
                  adalah 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
               PPh    pasal 23 = 15% x 20% x Bruto
PPh 23 & 26                                                                   10
Lanjutan….


         Sewa       dan Penghasilan lain sehubungan dengan
              penggunaan harta, kecuali sewa dan
              penghasilan lain sehubungan dengan persewaan
              tanah dan bangunan yang telah dikenakan Pajak
              Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP
              No. 29 tahun 1995 dan sewa dan penghasilan
              lain sehubungan dengan penggunaan harta
              khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari
              perkiraan     penghasilan    netto.   Besarnya
              penghasilan neto adalah 40% dari jumlah bruto
              tidak termasuk PPN
                 PPh pasal 23 = 15% x 40% x Bruto


PPh 23 & 26                                                    11
      APA YANG HARUS DILAKUKAN PEMOTONG PPH
     PASAL 23 KEPADA ORANG PRIBADI ATAU BADAN
         YANG TELAH DIPOTONG PPH PASAL 23?




       Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
      (form KP. PPh 2.6/BP/95) kepada orang pribadi atau badan yang telah
                            dipotong PPh Pasal 23.




PPh 23 & 26                                                                 12
                 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26



         PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber
         dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP)
         luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.




PPh 23 & 26                                                             13
                   SIAPA PEMOTONG PPH PASAL 26?



              1. Badan Pemerintah;
              2.    Subjek Pajak dalam negeri;
              3.    Penyelenggara kegiatan;
              4.    BUT;
              5.    Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.




PPh 23 & 26                                                      14
                     OBYEK PPH PASAL 26 DAN BERAPA
                              TARIFNYA?

   a. Dividen;
   b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan
      sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
   c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan   20% (bersifat final)
      dengan penggunaan harta;
                                                       dari jumlah
   d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan   penghasilan bruto
      kegiatan;
   e. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam
      bentuk apa pun;
   f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

  a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
                                                         20% dari perkiraan
  b. Premi asuransi dan premi reasuransi yang
     dibayarkan langsung maupun melalui pialang          penghasilan neto
     kepada perusahaan asuransi di luar negeri;

  Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak       20% dari PKP
  PPh dari suatu BUT di Indonesia.                     dikurangi PPh
                                                       BUT Final
PPh 23 & 26                                                                   15
                  SAAT TERUTANG, PENYETORAN DAN
                      PELAPORAN PPH PASAL 26


                        Pada saat penghasilan dibayarkan atau terutang ,
Saat Terutang
                        yang mana terjadi lebih dahulu.




Saat Penyetoran         Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya
                        setelah bulan saat terutangnya pajak




Saat Pelaporan          Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir



PPh 23 & 26                                                                16
              KEWAJIBAN PEMOTONG PPH PASAL 26




       Pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat Bukti Pemotongan PPh
          Pasal 26 rangkap 3 :
          • Lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri,
          • Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak,
          • Lembar ketiga untuk arsip Pemotong.




PPh 23 & 26                                                       17
              YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN
                                PPH PASAL 26


1.    Khusus untuk BUT dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan Kena
      Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di
      Indonesia yang dapat menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka
      peningkatan dan pemerataan penanaman modal dengan syarat :
      •   Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada
          perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri
          atau peserta pendiri
      •   Penanaman kembali dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-
          lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh
          penghasilan tersebut
      •   Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-
          kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat
          penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersil.
2.    Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

PPh 23 & 26                                                                           18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:27
posted:6/22/2012
language:Malay
pages:18