Perjanjian Pinjam Meminjam by 3RSlbgu

VIEWS: 229 PAGES: 4

									Perjanjian Pinjam Meminjam

Pengertian perjanjian pinjam meminjam (pasal 1754 KUHPer)
Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada
pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan
syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan
mutu yang sama pula (pasal 1754)

Perbedaan Pinjam Pakai dengan Pinjam Meminjam

Sebagaimana telah diterangkan dalam bab tentang pinjam-pakai, salah satu kriterium dalam
membedakan antara pinjam-pakai dan pinjam-meminjam adalah apakah barang yang
dipinjamkan itu menghabis karena pemakaian atau tidak. Kalau barang yang dipinjamkan itu
menghabis karena pemakaian, itu adalah pinjam-meminjam.



Kewajiban yang meminjam

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum
lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (pasal 1759)

Kewajiban peminjam

Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan
keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (pasal 1763). Bila tidak telah ditetapkan
sesuatu waktu, maka Hakim berkuasa memberikan kelonggaran, menurut ketentuan pasal 1760.
        Jika si peminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah
dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya.

Meminjamkan dengan bunga

Pasal 1765 menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bungan atas peminjaman
uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.
Pemberian kuasa

Pengertian perjanjian pemberian kuasa (pasal 1792)

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan
(wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan
suatu urusan.

Kuasa khusus dan umum
  Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan
tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.
  Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-
perbuatan pengurusan.
  Untuk memindah-tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik atas benda-benda itu,
atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun suatu perbuatan lainnya yang hanya dapat
dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.
Demikianlah bunyi dari pasal-pasal 1795 dan 1796.
  Untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu; diperlukan pemberian kuasa khusus yang
menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan, yaitu misalnya untuk menjual sebuah rumah,
untukmencarikan seorang partner dalam usaha perdagangan, dan lain sebagainya. Pemberian
suatu kuasa umum hanya memberi kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan
pengurusan, misalnya terhadap perusahaannya si pemberi kuasa memberikan kuasa kepada
seseorang untuk mengurus perusahaan itu dan sekali-kali tidak boleh menjual perusahaan itu.


Kewajiban si kuasa

Si kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan, malaksanakan kuasanya, dan ia menanggung
segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya
kuasa tersebut. Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang sudah mulai dikerjakan
pada waktu si pemberi kerja meninggal, jika dengan tidak segera menyelesaikan dapat timbul
suatu kerugian (pasal 1800). Tugas yang telah disanggupi harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya dan dalam waktu yang setepatnya; jika tidak, si penerima kuasa dapat dianggap
melalaikan kewajibannya, untuk mana ia dapat dituntut mengganti kerugian yang ditimbulkan
karena kelalaian itu. Misalnya seorang jurukuasa diwajibkan membeli surat-surat sero (andil),
tetapi karena ia tidak segera melakukannya surat-surat sero itu telah naik sekali harganya; ia
dapat dianggap sebagai telah melalaikan kewajibannya. Kalau si pemberi kuasa meninggal
sedangkan ada urusan yang sudah mulai dikerjakan oleh sikuasa, maka urusan itu harus
diselesaikannya dengan baik terlebih dahulu, sebelum ia diperbolehkan mengundurkan diri.
Substitusi

Dalam segala hal, si pemberi kuasa dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh si
kuasa sebagai penggantinya itu (pasal 1803). Hak seorang juru kuasa untuk menunjuk seorang
lain sebagai pengganti     Hak seorang jurukuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai
pengantinya dalam melaksanakan kuasanaya dunamakan “hak substitusi”.
  Jika dalam pemberian kuasa diberikan hak substitusi dengan menyebutkan nama pengganti itu,
maka apabila si kuasa pada suatu waktu menunjuk orang tersebut untuk menggantikannya, ia
bebas dari suatu tanggung jawab menganai pelaksanaan kuasa selanjutnya; jika diberikan hak
substitusi tanpa menyebutkan si pengganti, maka si kuasa hanya bertanggung jawab kalau si
pemberi kuasa membuktikan bahwa yang ditunjuk sebagai pengganti itu seorang yang takcakap
atau takmampu; akhirnya, jika samasekali tidak ada penyebutan tentang hak substitusi, maka si
kuasa bertanggung-jawab sepenuhnya untuk orang yang ditunjukkan sebagai penggantinya.

Kewajiban pemberi kuasa

        Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si-kuasa
menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah
diperbuat selebihnya dari pada itu, selainnya sekadar ia telah menyetujuinya secara tegas atau
secara diam-diam (pasal 1807).


Hak retensi

Hak yang diberikan kepada jurukuasa untuk menahan barang kepunyaan si pemberi kuasa,
sampai yang terakhir ini memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap dia, dinamakan “hak
retensi”, suatu hak seperti yang diberikan juga kepada seorang tukang yang mengerjakan
sesuatu pada barang seorang.

Berakhirnya Pemberian Kuasa

Pasal 1813 memberikan bermacam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu :
    1. dengan ditariknya kembali kuasanya si jurukuasa
    2. dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si jurukuasa;
    3. dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si
       penerima kuasa ;
    4. dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.




Pada Modul ini mahasiswa diharapkan bisa mengetahui aspek-aspek hukum yang terkait
dengan perjanjian serta dapat pula memahami akan perjanjian common law maupun civil
law.

Diskusikan Kasus dibawah ini ?

-   Jika suatu ketika Dr. X bertemu seseorang yang mendapat kecelakaan di jalan raya,
    kemudian tanpa diminta Dr. X mengambil inisiatif memberikan pertolongan kepada si
    korban yang sedang pingsan itu. Dalam hal ini berhakkan Dr X meminta pengantian
    pembayaran atas pertolongannya ?

Diskusikan Kasus dibawah ini ?

-   Dalam kasus Interfoto Picture Library Ltd. Vs Stiletto Visual Programmes Ltd. (1998) 1
    ALL ER 348, tentang pembayaran denda atas keterlambatan pengembalian barang yang
    di sewa. Dalam perjanjian sewa atas suatu barang itu terdapat klausula yang
    menyatakan bahwa penyewa harus membayar denda sejumlah uang atas keterlambatan
    pengembaliannya namun klausula ini tidak diberitahukan terlebih dahulu oleh penyewa ?
    Bagaimana kelanjutan kasus ini jika Anda Harus memutuskan perkara ini ?

Bahaslah kasus ini dalam kelompok ?

-   Kasus Buckly vs Tutty (1971) 125 CLR 353. Dalam kasus ini, ada seorang pemain bola yang
    profesional yang dikontrak oleh Balmain Club yang tergabung dalam Liga Federal New South
    Wales. Sesuai dengan peraturan dari Liga itu maka dibuatlah perjanjian yang antara lain
    memuat ketentuan bahwa pemain sepak bola itu dilarang untuk pindah ke klub yang lain
    yang masih dalam kekuasaan Liga itu bila tanpa persetujuan dari Balmain Club yang
    mengontraknya. Juga ditetapkan denda tanpa menyebutkan jumlah besarnya uang yang
    harus dibayarkan kepada klub yang telah mengontraknya itu.
Tugas mandiri membuat perjanjian :

1. Surat Kuasa
2. Jual - beli atau sewa menyewa.

								
To top