Docstoc

Pedoman Struktur Organisasi HMI

Document Sample
Pedoman Struktur Organisasi HMI Powered By Docstoc
					KONSTITUSI HMI                        Pedoman Struktur Organisasi                     1
                      PEDOMAN STRUKTUR ORGANISASI
                           HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM


                              Bismillahirromanirrahiim


                                        BAB I
                                  PENDAHULUAN


          Organisasi bagi HMI merupakan alat dalam menyusun barisan perjuangan
   untuk membentuk insan ulil albab dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. Hal
   ini berdasarkan sebuah kesadaran bahwa berjuang secara bersama mempunyai nilai
   lebih daripada sendiri. Oleh sebab itu mulai dari pembentukan individu (kader)
   sampai menggerakkannya di masyarakat umum, HMI lakukan dengan alat yang
   disebut organisasi. Struktur merupakan fokus utama selain kultur ketika
   membicarakan organisasi untuk mencapai tujuan dan keberlanjutan perjuangan
   HMI.
       Pencapaian tujuan tersebut tentunya harus dilakukan dengan manajemen
organisasi yang berkualitas. Oleh sebab itu pembentukan dan pemakaian struktur
organisasi di tiap lini atau tiap tingkatan harus berdasarkan pada 3 komponen, yaitu
Fleksibel, Responsif, dan Visioner. Makna yang terkandung dalam faktor Fleksibel
adalah; struktur HMI dituntut untuk tidak kaku dan mampu memacu semua kadernya
melakukan kreatitivitas-kreativitas individu dalam lingkungan kerjasama organisasi
tanpa lepas dari pedoman yang berlaku. Responsif, merupakan sebuah dasar bagi
struktur HMI untuk menjawab segala tantangan dan hambatan dalam HMI serta
mengambil kesempatan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan organisasi.
Hal ini perlu karena struktur HMI dibentuk untuk bergerak kedepan walau bentuk
struktur merupakan hasil kesepakatan yang diambil berdasarkan pertimbangan masa
lalu. Visioner, struktur HMI merupakan sebuah gambaran organisasi tentang masa
depan bukan masa lalu. Dengan demikian organisasi punya tujuan yang dapat ia lihat
dan jalani dari waktu ke waktu. Jika salah satu komponen ini tidak ada, maka struktur
organisasi akan pincang bahkan lumpuh dalam gerak organisasinya.
       Ketiga hal di atas akan terlihat bermakna ketika struktur didesain dan
dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan oleh organisasi



                                                DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                          Pedoman Struktur Organisasi                      2
dengan pertimbangan sisi kemanuisaan. Tidak seperti dasar organisasi pada umumnya,
tiga dasar ini menyatakan bahwa HMI merupakan organisasi yang tidak didasarkan atas
kekuasaan semata namun atas dasar kesepakatan bersama dengan komitmen bersama
pula. Pola ini merupakan pola masyarakat yang punya tingkat kesadaran tinggi untuk
berjuang bukan kesadaran tinggi untuk berkuasa dan menguasai. Kita akan banyak
melihat proses-proses dimana semua pihak berhak dan dapat beraktualisasi dalam
kerangka kerjasama yang sebenar-benarnya.
        Bagan Struktur Organisasi merupakan sebuah skema kendali organisasi dengan
tingkatan tingkatannya (Pusat, Cabang dan Komisariat). Tiap tingkatan bagan struktur
terdiri dari Manajemen Puncak (Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum)
tingkat Manajemen Menengah (Pengurus Harian, Pimpinan Lembaga Koordinasi,
Pimpinan Lembaga Khusus, Pimpinan Lembaga Kekaryaan), tingkat manajemen bawah
(staf atau panitia).
        HMI memiliki tiga strukutur organisasi, yaitu Struktur Kekuasaan dan Struktur
pimpinan serta Majelis Syuro Organisasi. Struktur Kekuasaan adalah tempat keluarnya
amanah-amanah untuk aktifitas lembaga, Struktur ini terdiri dari Kongres, Konferensi
dan Rapat Anggota. Struktur pimpinan adalah pihak yang melaksanakan amanah.
Struktur pimpinan ini terdiri dari Pengurus Besar, Pengurus Cabang dan Pengurus
Komisariat. Adapun Majelis Syuro Organisasi merupakan struktur peradilan dan
konsultasi bagi organisasi yang terdiri dari MSO tingkat Pusat dan MSO tingkat cabang.




                                              DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                         Pedoman Struktur Organisasi                    3
                                        BAB II
                               STRUKTUR KEKUASAAN


       HMI dalam strukturnya hanya memiliki tiga tingkatan struktur kekuasaan.
Ketiga tingkatan itu terdiri dari tingkat pusat, tingkat cabang dan tingkat komisariat.
Pada tingkat pusat, Kongres menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi dalam
orgnisasi HMI, pada tingkat cabang HMI mengenal Konferensi dan Rapat Anggota
sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi yang ada pada tingkat Komisariat.


1. Kongres
         Kongres   merupakan     struktur   kekuasaan    yang   berbentuk   forum   dan
   dilaksanakan setiap dua tahun sekali diakhir periode Pengurus Besar. Pelaksanaan
   diluar waktu ini dapat diadakan atas pengajuan satu cabang yang kemudian
   disepakati oleh sebagian besar cabang lainnya pelaksanaan diluar waktu normal,
   tanggungjawabnya dipegang oleh cabang pengusul dan yang menyetujuinya.
   Kongres pada dasarnya memiliki beberapa kekuasaan atau wewenang utama yang
   dapat dipakai, yaitu:
   a. Menetapkan Pedoman Dasar (Anggaran Dasar), Pedoman Penjelas (Aanggaran
      Rumah Tangga, Khittah Perjuangan) dan Pedoman Operasional (Pedoman
      Perkaderan, Pedoman Keanggotaan, Pedoman Struktur Organisasi, Pedoman
      Kesekretariatan, Pedoman Keuangan, Pedoman Atribut dan Pedoman lembaga-
      lembaga.
   b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Besar HMI.
   c. Memilih Ketua Umum HMI yang merangkap sebagai Formatur.
   d. Memilih 4 (empat) Mide Formatur yang bertugas membantu Formatur dalam
      pembentukan struktur kepengurusan. Mide Formatur akan bubar dengan
      sendirinya saat Pengurus yang dibentuk dilantik.
   e. Menunjuk Majelis Syuro Organisasi atas usulan cabang-cabang. Masing-masing
      cabang cukup menunjuk 3 nama calon dan kongres menetapkan maksimal 13
      orang bersuara terbesar menjadi bagian dari MSO.
   f. Melakukan pembubaran organisasi.
   g. Melakukan Pelaksanaan Banding tingkat akhir atas keputusan cabangdalam
      memecat anggotanya.
   h. Menentukan agenda-agenda organisasi yang lainnya.

                                              DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                         Pedoman Struktur Organisasi               4
       Forum kongres dihadiri oleh utusan-utasan cabang dengan jumlah menurut
 perhitungan utusan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pada tingkatan teknis prosedur
 yang harus dilakukan dalam hal utusan ini adalah:
 1. PB HMI memberikan data mutakhir anggota HMI Cabang di seluruh Indonesia
    kepada Steering Committee kongres.
 2. SC Kongres memverifikasi jumlah anggota dan kemudian menentukan jumlah
    utusan untuk setiap cabang.
 3. Cabang mengirimkan nama-nama utusan sejumlah yang ditentukan SC sehari
    sebelum kongres dibuka.
 4. Jika terjadi keterlambatan, SC berhak menolak kehadiran utusan cabang dan tak
    ada satu pihakpun yang berhak menggantikan utusan cabang tersebut,
 5. Dalam keadaaan darurat pergantian utusan dalam suatu cabang dimungkinkan
    dengan syarat harus diberitahukan secara resmi dan disahkan oleh Steering
    Committee kongres.
 6. Jumlah peninjau yang dapat hadir mewakili suatu cabang ditentukan oleh
    panitia kongres setelah mendapat pertimbangan dari SC Kongres.
       Pelaksanaan kongres dilakukan tiap dua tahun dengan waktu pelaksanaannya
 diputuskan dalam Pleno III PB HMI. Kongres yang dilakukan diluar jangka waktu
 tersebut dinamakan Kongres Luar Biasa. Kongres luar biasa ini memiliki wewenang
 dan kekuasaan yang sama dengan kongres yang biasa. Namun Kongres luar biasa ini
 dapat dilakukan dengan prosedur:
 1. Satu cabang memberikan usulan Kongres luar biasa kepada pihak Majelis Syuro
    Organisasi.
 2. Dalam waktu satu bulan pihak pengusul harus menyerahkan surat persetujuan
    untuk melaksanakan Kongres dari cabang-cabang lain yang berjumlah separuh
    tambah satu dari cabang-cabang HMI yang ada kepada MSO.
 3. Dalam kurun waktu satu bulan pihak-pihak yang menyetujui kongres Luar Biasa
    harus dapat memembentu Steering Comitee dan Panitia Kongres luar biasa dan
    menyerahkannya kepada MSO.
 4. MSO berhak menyatakan pembatalan kongres Luar Biasa jika tenggang waktu
    diatas tidak terpenuhi dan pihak pengusul dan pihak yang menyetujui tidak
    berhak melakukan tindaan apapun yang mengarah pada Kongres Luar Biasa.
 5. Ketua Umum PB HMI wajib hadir dan melakukan pertanggungjawaban dalam
    Kongres luar biasa jika diminta.

                                           DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                        Pedoman Struktur Organisasi                  5
  6. Segala keputusan yang lahir dalam Kongres luar biasa dapat menggantikan
     keputusan Kongres sebelumnya.
2. Konferensi
        Konferensi merupakan struktur kekuasaan tertinggi pada tingkatan cabang
  yang waktu pelaksanaannya diputuskan di pleno terakhir pengurus cabang HMI.
  Sebagaimana halnya Kongres, konferensipun berbentuk forum, namun dilaksanakan
  tiap tahun pada akhir periode Pengurus Cabang. Konferensi ini dihadiri oleh utusan
  komisariat-komisariat. Jumlah utusan komisariat ditentukan dalam rumusan yang
  terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga HMI. Prosedur teknis dalam hal utusan
  komisariat adalah:
  1. Pengurus cabang yang menangani pendataan anggota memberikan anggota data
     mutakhir pada steering committee Konferensi.
  2. SC Konferensi memverifikasi jumlah anggota lalu menentukan jumlah utusan.
  3. Komisariat mengirimkan nama-nama utusannya, paling lambat sehari sebelum
     konferensi dibuka.
  4. Jika terjadi keterlambatan, SC berhak menolak kehadiran utusan dan tak ada
     satu pihakpun yang berhak menggantikan utusan tersebut,
  5. Pergantian nama utusan harus diketahui oleh SC konferensi.
  6. Jumlah peninjau yang dapat hadir mewakili suatu komisariat ditentukan oleh
     panitia konferensi setelah mendapat pertimbangan dari SC Konferensi.
        Konferensi dapat dilaksanakan jika utusan yang hadir pada acara pembukaan
  Konferensi lebih dari separuh jumlah utusan yang telah terdaftar oleh panitia
  Konferensi. Jika jumlah tersebut (quota) tidak tercapai maka Konferensi dapat
  dundur maksimal 1 x 24 jam. Konferesi pada dasarnya memiliki beberapa
  kekuasaan atau wewenang utama, yaitu:
  1. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang.
  2. Menentukan Garis Besar Haluan Kerja pengurus Cabang.
  3. Memilih Ketua Umum HMI yang merangkap sebagai Formatur.
  4. Memilih 4 (empat) Mide Formatur yang bertugas membantu Formatur dalam
     pembentukan struktur kepengurusan. Mide Formatur akan bubar dengan
     sendirinya saat Pengurus yang dibentuk dilantik.
  5. Menunjuk Majelis Syuro Organisasi atas usulan Komisariat jika diperlukan. Pada
     Konferensi, komisariat-komisariat cukup menunjuk 3 nama calon dan konferensi
     menetapkan maksimal 7 orang bersuara terbesar menjadi bagian dari MSO.

                                            DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                        Pedoman Struktur Organisasi                 6
  6. Anggota MSO yang dipilh menjadi Pengurus Cabang harus diganti oleh
     Koordinator MSO atas persetujuan anggota MSO lainnya.
  7. Melakukan proses banding atas keputusan cabang dalam memecat anggotanya.
  8. Menentukan agenda-agenda organisasi yang lainnya.
        Konferensi yang dilakukan diluar periode satu tahun dinamakan Konferensi
  Luar Biasa. Prosedur yang harus dilakukan adalah:
  1. Satu komisariat memberikan usulan Konferensi Luar Biasa kepada Majelis Syuro
     Organisasi Cabang.
  2. Ketika cabang tidak memiliki MSO maka komisariat mengirimkan usulan
     Konferensi Luar Biasa ke MSO pusat.
  3. Dalam waktu satu bulan pihak pengusul harus menyerahkan surat persetujuan
     untuk melaksanakan Konferensi dari Komisariat lain yang berjumlah separuh
     tambah satu dari seluruh Komisariat HMI yang ada kepada MSO Cabang atau MSO
     pusat jika cabang yang bersangkutan tidak memiliki MSO.
  4. Dalam kurun waktu satu bulan pihak-pihak yang menyetujui Konferensi Luar
     Biasa harus dapat memebentuk Steering Comitee dan Panitia Konferensi Luar
     Biasa dan menyerahkan daftar namanya kepada MSO cabang atau MSO pusat jika
     cabang yang bersangkutan tidak memiliki MSO.
  5. MSO cabang atau MSO pusat berhak menyatakan pembatalan Konferensi Luar
     Biasa jika tenggang waktu di atas tidak terpenuhi dan pihak pengusul dan pihak
     yang menyetujui tidak berhak melakukan tindakan apapun yang mengarah pada
     Konferensi Luar biasa.
  6. Ketua Umum Cabang HMI wajib hadir dan melakukan pertanggungjawaban
     dalam Koferensi Luar Biasa jika diminta.
  7. Segala keputusan yang lahir dalam Konferensi Luar Biasa dapat menggantikan
     keputusan Konferensi sebelumnya.


3. Rapat Anggota
        Pada tingkat kekuasaan terendah Rapat Anggota merupakan forum yang
  dihadiri oleh semua anggota komisariat yang diadakan tiap tahun. Wewenang dan
  kekuasaan yang dimiliki oleh Rapat Anggota adalah :
  1. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Komisariat.
  2. Menetapkan Garis Besar Program Kerja Komisariat.
  3. Memilih Ketua Umum HMI yang merangkap sebagai Formatur.

                                            DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                          Pedoman Struktur Organisasi                  7
 4. Memilih 4 (empat) Mide Formatur yang bertugas membantu Formatur dalam
      pembentukan struktur kepengurusan. Mide Formatur akan bubar dengan
      sendirinya saat Pengurus yang dibentuk dilantik.
 5. Menentukan agenda-agenda komisariat lainnya.
       Peserta yang hadir dalam Rapat Anggota terdiri dari Pengurus Komisariat,
 Anggota Komisariat, dan Undangan Pengurus Komisariat. Anggota komisariat
 memiliki hak untuk bicara dan hak suara sedangkan undangan memiliki hak bicara
 atas ijin dari pimpinan sidang Rapat Anggota. Berbeda dengan kongres dan
 konferensi pengurus komisariat memiliki hak untuk bicara dan hak suara setelah ia
 telah menyelesaikan pertanggungjawabannya dan dinyatakan demisioner. Itu
 artinya     ia   menjadi     anggota    biasa   dalam      Rapat   Anggota   setelah
 pertanggungjawaban.
           Rapat Anggota dapat dimulai ketika dihadiri oleh lebih dari separuh anggota
 komisariat. Jika tidak dapat terpenuhi maka acara dapat diundur maksimal 1 x 24
 jam. Jika tetap tidak terpenuhi rapat anggota tetap bisa dilanjutkan dan dianggap
 sah. Proses pemilihan pimpinan sidang Rapat Anggota sama dengan Kongres dan
 Konferensi dalam bentuk presidium.
           Rapat Anggota Luar Biasa merupakan rapat anggota yang dilakukan dalam
 kondisi menyimpang. Rapat Anggota luar biasa dapat dilakukan jika lebih dari
 separuh Pengurus komisariat setuju untuk melakukannya. Prosedur Rapat anggota
 luar biasa yang harus dijalankan adalah:
 1.    Satu anggota melakukan pengusulan Rapat Anggota Luar Biasa kepada Ketua
       Umum Komisariat.
 2.    Jika usulan ini disetujui oleh sebagain besar pengurus, maka pengusul
       memimpin pembentukan Panitia dan Steering Comite pelaksanaan Rapat
       Anggota Luar biasa.
 3.    Pembentukan ini harus terbentuk dalam waktu 1 bulan setelah pengusulan
       Rapat Anggota luar biasa. Jika dalam waktu satu bulan belum terbentuk maka
       Rapat Anggota Luar Biasa tidak boleh dilaksanakan.




                                             DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                        Pedoman Struktur Organisasi                    8
                                         BAB III
                               STRUKTUR PIMPINAN


       Struktur Pimpinan merupakan struktur yang memiliki peran dalam menjalankan
amanah yang dihasilkan oleh struktur kekuasaan. Dalam HMI ada tiga bentuk Struktur
Pimpinan, yaitu Pengurus Besar, Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat.


1. Tingkatan Struktur Organisasi
   A. Pengurus Besar
            Pengurus Besar merupakan sebuah struktur perwujudan HMI itu sendiri
      yang dipimpin oleh Ketua Umum. Artinya sentral keberadaan HMI adalah
      Pengurus Besar itu sendiri. Pada Pengurus Besar Ketua Umum memimpin
      struktur yang terdiri dari Sekretaris Jendral, Bendahara Umum, Pengurus Harian
      Ketua-Ketua Komisi Kebijakan, Ketua-ketua Lembaga koordinasi yang bernama
      Badan Koordinasi, kepala lembaga-lembaga Kekaryaan dan Pimpinan Lembaga-
      lembaga Khusus.
            Formasi struktur Pengurus Besar ditentukan oleh Formatur Kongres (Ketua
      Umum), dibantu oleh para Mide Formatur sebagai pemberi saran. Formaturiat
      (formatur dan mide Formatur) dapat menerima saran dari cabang-cabang dan
      dapat juga menolaknya. Pada Lembaga Koordinsai dan Lembaga Kekaryaan,
      forumatur (Ketua Umum) hanya dapat memilih 1 diantara 3 orang yang
      diusulkan oleh forum musyawarah lembaga tersebut sebagai Ketua Lembaga.
      Dan   ketua   lembaga   memiliki     wewenang   menentukan    sendiri   aparatur
      lembaganya dengan status yang sama sebagai Pengurus Besar.
            Ketua Umum dalam kondisi tidak mampu mengendalikan strukutur
      Pengurus Besar dalam jangka waktu tertentu dapat menunjuk Pejabat
      Sementara Ketua Umum. Jangka Waktu penunjukan Pejabat Sementara Ketua
      Umum ini maksimal dalam waktu 3 bulan atau setengah jarak antar rapat Pleno.
      Jika Melebihi Jangka Waktu tersebut maka Ketua Umum harus diganti secara
      permanen. Pengganti Ketua Umum ini bernama pejabat Ketua Umum.
      Penggantian ini bisa dilakukan dengan penunjukan oleh Ketua Umum atau
      dengan keputusn Rapat Pleno PB.
            Hal yang sama juga berlaku bagi Sekretaris Jendral, Ketua Lembaga-
      Lembaga, dan Ketua Komisi Kebijakan. Bagi staf Sekretaris Jendral, Bendahara

                                               DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                      Pedoman Struktur Organisasi                  9
  Umum, Komisi-komisi Kebijakan dapat diganti oleh Ketua Umum sewaktu-waktu.
  Staf yang masuk dalam lembaga-lembaga hanya dapat diganti oleh Ketua
  lembaga tersebut atau dengan keputusan Rapat Pleno Pengurus Besar.
        Pengurus Besar memiliki peran eksekutor atas hasil Kongres. Oleh sebab
  itu Ketua Umum sebagai kader yang diberi Amanah oleh Kongres dan sebagai
  pemimpin atas pelaksanaan amanah tersebut harus mempertanggungjawabkan
  perjalanan Pengurus Besar dalam satu periode. Pembeda peran struktur
  Pengurus Besar dan struktur pimpinan lainnya adalah sifat kerjanya. Pengurus
  Besar dalam HMI lebih bersifat sebagai pengambil kebijakan (regulator).
  Pengurus Besar hanya membuat kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu bagi
  HMI dalam kehidupannya dengan organ lainnya dan kebijakan-kebijakan HMI
  dalam kehidupannnya sendiri.
        Kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat strategis, yaitu: kebijakan
  yang mempengaruhi warna dan pola gerak organisasi, harus dikemukakan ke
  organ HMI yang lainnya secara baik.          Hal ini dijalankan agar tingkat
  kesepahaman seluruh elemen organisasi mencapai pada tingkat yang bisa
  terhindar dari kesalahan komunikasi. Ada beberapa ciri utama yang bisa
  dikatakan sebagai sebuah kebijakan strategis yaitu:
        1. Melibatkan    struktur   cabang   atau   struktur   komisariat   secara
           menyeluruh dalam pelaksanaannya
        2. Mempengaruhi posisi organisasi diantara posisi organisasi lainnya
           ditingkat nasional ataupun internasional.
        3. Melibatkan sumber daya yang lebih besar dari sumber daya yanga ada
           di Pengurus Besar selama satu semeter, baik itu sumber daya Manusia
           ataupun sumber daya finansial.
  Ciri khas nomer 1 dan 2 merupakan ciri khas yang tidak terpisahkan sedangkan
  nomer 3 merupakan ciri khas yang bisa diambil dan bisa juga tidak. Dengan kata
  lain ada 2 kondisi dimana suatu kebijakan Pengurus Besar disebut dengan
  kebijakan strategis yaitu kondisi yang memiliki unsur nomer 1 dan 2 atau juga
  dan 3 dan kondisi yang yang memiliki unsur nomer 3 saja.
        Kebijakan strategis yang diambil oleh Pengurus Besar ini dalam pola
  komunikasinya harus dikemukakan dalam Rapat pimpinan cabang. Pada forum
  inilah Pengurus Besar diwajibkan bertukar pikiran atas kebijakan strategis yang
  diambilnya. Pada dasarnya rapat pimpinan cabang tidak bisa menolak atau

                                         DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                         Pedoman Struktur Organisasi                    10
     memveto kebijakan strategis yang diambil Pengurus Besar karena hubungan
     antara PB dan pimpinan cabang dalam rapat pimpinan ini adalah hubungan
     konsultasi dimana kehadran PB ada jika ada yang perlu dikonsultasikan atau
     dikomunikasikan. Namun demikian sikap penolakan para pimpinan cabang akan
     menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan strategis Pengurus Besar.


B.   Pengurus Cabang
              Pengurus Cabang merupakan sebuah struktur pimpinan dari sebuah
     cabang yang dibentuk oleh Pengurus Besar. Pembentukan Cabang dilakukan jika:
     1. Adanya sumber daya yang dipandang mampu menggerakan cabang selama
        kurun waktu minimal 2 tahun.
     2. Adanya sarana komunikasi yang dapat menciptakan kondisi transfer informasi
        antara cabang dan Pengurus Besar dan dengan cabang-cabang lainnya.
     3. Pembentukan cabang didasarkan atas pertimbangan dan kemampuan elemen
        Pengurus Besar yang bernama Badan Koordinasi dalam menjaga eksistensi
        cabang minimal selama 2 tahun.
     4. Pembentukkan cabang baru oleh disuatu kota atau kabupaten yang sudah
        ada cabangnya harus seizin cabang yang bersangkutan.
              Suatu Cabang dapat ”diberikan sanksi” oleh Pengurus Besar jika Pengurus
     Cabang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan Pengurus Besar
     atau melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Tahapannya adalah:
     Teguran 1      : Dalam waktu maksimal 3 bulan cabang harus melakukan
                      tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Besar. Teguran ini
                      hanya diketahui oleh Cabang dan Pengurus Besar.
     Teguran 2      : Dalam waktu maksimal 3 bulan berikutnya cabang harus
                      melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Besar.
                      Teguran ini dapat diketahui oleh cabang lain di satu wilayah
                      Badan Koordinasinya.
     Teguran 3      : Dalam waktu maksimal 3 bulan berikutnya cabang harus
                      melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Besar.
                      Teguran ini dapat diketahui oleh cabang lain diseluruh Indonesia.
     Sanksi         : Penurunan status cabang dari status cabang penuh ke cabang
                      persiapan,kemudian cabang diberi waktu maksimal 3 bulan



                                              DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                     Pedoman Struktur Organisasi                  11
                 untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan permintaan
                 Pengurus Besar.
  Pembekuan : Jika cabang tetap tidak mengikuti kebijakan Pengurus Besar
                 maka Pengurus Besar berhak membekukan pengurus cabang
                 tersebut dan menggantinya dengan kepengurusan baru melalui
                 penunjukan langsung. Masa pembekuan sampai terbentuknya
                 Pengurus Cabang baru ini dilakukan maksimal selama 2 tahun.
                 Dalam kurun waktu ini, Badan Koordinasi melakukan pemulihan
                 kondisi agar kebijakan PB dapat diikuti atau pelanggaran
                 konstitusi dapat diatasi dan agar syarat-syarat cabang dapat
                 terpenuhi.
  Pembubaran : Jika dalam kurun waktu 2 tahun tidak ada tanda-tanda kedua
                 kondisi diatas dapat dipenuhi secara menyeluruh maka PB dapat
                 melakukan pembubaran Cabang.
        Cabang yang dibekukan tidak memiliki hak apapun dalam kongres dan
  forum-forum lainnya kecuali hak untuk hadir dan hak mendapatkan informasi
  atas segala hal yang berkaitan dengan HMI. Aktifitas keanggotaan dapat terus
  berlangsung dengan kendali ketua Badan Koordinasi sebagai pimpinan cabang.
  Namun aktifitas eksternal tidak dapat dilakukan sama sekali.
        Cabang yang dibentuk dari status ”tidak ada cabang” atau Cabang yang
  dipulihkan dari status ”Cabang dibekukan” adalah Cabang yang berstatus
  ”Persiapan”. Perbedaan status ini hanya memiliki perbedaan pada hak jumlah
  utusan yang bisa dikirim ke kongres. Utusan bagi cabang persiapan maksimal
  hanya 1 utusan saja walaupun jumlah anggotanya melebihi dari porsi 1 utusan
  cabang. Status cabang Persiapan dapat berlaku maksimal dalam waktu 1 tahun.
        Pengurus Cabang terdiri dari Pengurus Harian, Pimpinan Lembaga
  Koordinasi, Pimpinan Lembaga Khusus dan Pimpinan Lembaga Kekaryaan serta
  semua stafnya. Pengurus Harian dipilih oleh Formatur dan ditetapkan oleh Ketua
  Umum, sedangkan Pimpinan Lembaga Koordinasi, Lembaga Khusus dan Lembaga
  Kekaryaan ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan usulan musyawarah
  Lembaga. Staf yang ada dikepengurusan ditetapkan oleh Ketua Umum.
        Pengurus cabang memiliki peran yang berbeda dengan Pengurus Besar.
  Pengurus cabang memiliki fungsi Mobilisator organisasi. Hal ini mengakibatkan



                                         DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                         Pedoman Struktur Organisasi                12
     wilayah kerjanya yang berbeda dengan PB. Wilayah kerja Pengurus Cabang
     adalah;
     1. Melaksanakan kebijakan Pengurus Besar
     2. Melaksanakan Keputusan Konferensi
     3. Mengangkat dan memberhentikan Kader.
     4. Menggerakan Kader HMI dalam menjalankan kebijakan Pengurus Besar.
     5. Meningkatkan kapasitas Kader HMI.
     6. Melibatkan anggota dalam partisipasi dinamika masyarakat di wilayahnya.
           Dari gambaran diatas maka akan terlihat bahwa kemampuan yang
     dituntut dalam diri seorang Pengurus Cabang atau sekelompok Pengurus Cabang
     adalah :
     1. Mengkonsep sebuah aktifitas dalam sebuah tahapan beserta target dan
        tujuan selama satu periode kepngurusan.
     2. Kemampuan mengajak Kader dalam beraktifitas dalam sebuah Tim.
     3. Menjadi figur tauladan bagi struktur dibawahnya yaitu komisariat.
     4. Mampu menggerakan organisasi HMI dalam dinamika lingkungan sekitarnya.
C.   Pengurus Komisariat
           Pengurus Komisariat merupakan sebuah struktur Pimpinan di bawah
     tingkatan cabang yang dibentuk oleh Pengurus Cabang. Pembentukan Komisariat
     dilakukan jika memenuhi beberapa syarat utama yaitu:
     1. Adanya institusi pendidikan tinggi yang jelas dapat dikelompokan dalam satu
        komisariat atau lebih.
     2. Adanya sumber daya yang dipandang mampu menggerakan Komisariat selama
        kurun waktu minimal 1 tahun.
     3. Letak geografis institusi pendidikan tinggi dengan sekretariat cabang yang
        berjarak 5 Kilometer.
     4. Pembentukan Komisariat didasarkan atas pertimbangan dan kemampuan
        elemen Pengurus Cabang yang bernama Koordinasi Komisariat atau Bidang
        kerja yang memiliki fungsi dan peran internal (bagi cabang yang tidak
        memiliki Koordinator Komisariat) dalam menjaga eksistensi Komisariat
        minimal selama 1 tahun.
           Suatu Komisariat dapat ”diberikan sanksi” oleh Pengurus Cabang jika
     Pengurus Komisariat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan



                                            DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                      Pedoman Struktur Organisasi                     13
  Pengurus     Cabang    atau   melakukan     pelanggaran-pelanggaran     konstitusi.
  Tahapannya sanksi terebut adalah:
  Teguran 1      : Dalam waktu maksimal 3 bulan Komisariat harus melakukan
                   tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus Cabang. Teguran
                   ini hanya diketahui oleh Komisariat dan Pengurus Cabang.
  Teguran 2      : Dalam waktu maksimal 3 bulan berikutnya Komisariat harus
                   melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus
                   Cabang. Teguran ini dapat diketahui oleh Komisariat lain di satu
                   wilayah Badan Koordinasinya.
  Teguran 3      : Dalam waktu maksimal 3 bulan berikutnya Pengurus Komisariat
                   harus melakukan tindakan sesuai dengan yang diminta Pengurus
                   Cabang. Teguran ini dapat diketahui oleh Komisariat lain
                   diseluruh Cabang.
  Sanksi         : Penurunan status Komisriat dari status Komisariat penuh ke
                   komisariat persiapan, kemudian pengurus komisariat diberi
                   waktu maksimal 3 bulan untuk melakukan tindakan yang sesuai
                   dengan permintaan pengurus cabang.
  Pembekuan : Jika Pengurus Komisariat tetap tidak mengikuti kebijakan
                   Pengurus Cabang maka Pengurus cabang berhak membekukan
                   Kepengurusan Komisariat tersebut dan menggantinya dengan
                   kepengurusan    baru   melalui    penunjukan    langsung.   Masa
                   pembekuan sampai terbentuknya Pengurus Komisariat baru ini
                   dilakukan maksimal selama 2 tahun. Dalam kurun waktu ini,
                   Koordinator Komisariat melakukan pemulihan kondisi agar
                   kebijakan Pengurus Cabang dapat diikuti atau pelanggaran
                   konstitusi dapat diatasi dan agar syarat Komisariat terpenuhi.
  Pembubaran : Jika dalam kurun waktu 2 tahun tidak ada tanda-tanda kedua
                   kondisi diatas dapat dipenuhi secara menyeluruh maka Pengurus
                   Cabang dapat melakukan pembubaran Komisariat.
           Komisariat yang dibekukan tidak memiliki hak apapun dalam Konferensi
  dan forum-forum HMI lainnya kecuali hak untuk hadir dan Hak mendapatkan
  informasi atas segala hal yang berkaitan dengan HMI. Aktifitas keanggotaan
  dapat terus berlangsung dengan kendali ketua Koordinator Komisariat sebagai
  pimpinan cabang. Namun aktifitas eksternal tidak dapat dilakukan.

                                            DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                              Pedoman Struktur Organisasi                       14
            Komisariat yang dibentuk dari status ”tidak ada Komisariat” atau
      Komisariat    yang     dipulihkan    dari   status   ”Komisariat    dibekukan”    adalah
      Komisariat yang berstatus ”Persiapan”. Perbedaan status ini hanya memiliki
      perbedaan pada hak jumlah utusan yang bisa dikirim ke Konferensi. Utusan bagi
      Komisariat persiapan maksimal hanya 1 utusan saja walaupun jumlah
      anggotanya melebihi dari porsi 1 utusan. Status Komisariat Persiapan dapat
      berlaku maksimal dalam waktu 1 tahun.
            Pengurus Komisariat minimal terdiri dari pimpinan Komisariat yang
      bernama ”Ketua Komisariat” dan Sekretaris Komisariat. Kemudian Ketua
      Komisariat dapat membentuk struktur dibawahnya atau tidak sama sekali.
      Seperti halnya Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat memiliki peran yang
      berbeda dengan Struktur pimpinan lainnya. Pengurus Komisariat memiliki fungsi
      sebagai kantong massa. Hal ini mengakibatkan wilayah kerjanya yang berbeda
      dengan Pengurus Cabang. Wilayah kerja Pengurus Komisariat adalah;
       1. Melaksanakan Kebijakan Pengurus Cabang
       2. Melaksanakan Keputusan Rapat Anggota
       3. Melindungi Kader HMI dalam aktifitas dilingkungannya
       4. Menjaga kekerabatan antar anggota HMI.
       5. Melibatkan        kader   agar    berpartisipasi   dalam       dinamika   lingkungan
          akademisnya.


2. Struktur Organisasi Tiap Tingkatan
   A. Formatur dan Mide Formatur
           Formatur adalah pimpinan HMI pada tingkatannya yang belum memiliki
      pengurus      dalam     menjalankan     amanah       yang   diberikan    oleh    struktur
      kekuasaannya. Tugas utama formatur adalah membentuk kepengurusan. Dalam
      menjalankan tugas ini ia dibantu oleh Mide Formatur. Setelah kepengurusan
      terbentuk dan dilantik maka formatur dan mide formatur bubar secara
      sendirinya.
           Namun ia memiliki batasan waktu dalam penyelesaian tugas ini. Formatur
      maksimal harus mampu membentuk suatu kepengurusan (sampai pengurus itu
      dilantik) selama-lamanya 6 bulan untuk tingkat Pusat dan 3 bulan untuk tingkat
      cabang, komisariat dan untuk lembaga khusus dan lembaga kekaryaan di
      tingkatannya. Jika dalam batasan waktu ini formatur tidak dapat membentuk

                                                   DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                     Pedoman Struktur Organisasi                   15
   kepengurusan maka satu atau beberapa cabang dapat memulai untuk melakukan
   Kongres Istimewa (untuk tingkat Pusat) atau Konferensi Luar Biasa (untuk
   tingkat Cabang) atau Rapat Anggota luar biasa (untuk tingkat Komisariat). Dan
   untuk lembaga khusus dan lembaga kekaryaan diserahkan kepada kebijakan
   struktur pimpinan.
        Formatur dapat mengambil segala tindakan atas segala hal yang diperlukan
   untuk menjaga eksistensi lembaga terhadap lingkungan eksternalnya ataupun
   terhadap lingkungan internalnya. Dengan kata lain formatur dapat melakukan
   segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh Ketua Umum. Namun hal ini tidak
   berlaku bagi mide formatur.
 B. Ketua Umum
        Pimpinan HMI dikenal sebagai Ketua Umum. Pada Pengurus Besar,
   Pimpinan HMI adalah ”Ketua Umum HMI”. Bagi pimpinan Lembaga-lembaga HMI
   disebut dengan ”Ketua”. Ketua Umum HMI, adalah kader yang dipilih melalui
   Kongres untuk memimpin organisasi HMI secara mnyeluruh. Ia-lah yang akan
   diminta pertanggung-jawabannya atas gerak organsasi HMI selama satu periode
   kepengurusan. Pada perjalanan organisasi ia memimpin sebuah tim kerja yang
   bernama Pengurus Besar untuk menjalankan amanah-amanah Kongres. Tim kerja
   inilah yang berhak memakai segala perangkat struktur HMI lainnya baik itu
   cabang atau komisariat untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam Kongres.
        Pimpinan Komisi Kebijakan dan Bidang Kerja hanya dapat menggunakan
   kata ”ketua” saja dalam dokumen organisasi. Karena Pimpinan Komisi Kebijakan
   merupakan pimpinan HMI yang berada di bawah Ketua Umum. Namun ketua
   lembaga lainnya menggunakan istilah Ketua Badko (untuk Lembaga Koordinasi
   tingkat Pusat) dan Istilah Ketua Korkom (untuk Lembaga Koordinasi tingkat
   cabang). Bagi pimpinan lembaga khusus dan lembaga kekaryaan, mereka dapat
   menggunakan istilah lain (selain ”Ketua Umum HMI”) sesuai dengan ketetapan
   lembaganya.
        Para Ketua Komisi Kebijakan dan bidang kerja hanya boleh membubuhkan
   tanda tangan dalam administrasi surat menyurat Kepengurusan HMI ketika di
   dampingi oleh bubuhan tanda tangan Sekretaris Jenderal HMI disisi kanan Surat.
   Namun hal ini tidak berlaku bagi Lembaga Koordinasi dan Lembaga Kekaryaan
   serta Lembaga Khusus yang diberi wewenang dalam kebijakan administrasi
   kelembagaannya.

                                         DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                       Pedoman Struktur Organisasi                 16
          Khusus bagi Ketua Umum, baik itu pada tingkat Pusat, Cabang ataupun
    Komisariat, harus mendelegasikan kekuasaannya untuk sementara waktu kepada
    salah satu ketua dibawahnya atau sekretaris (sekjen atau sekum) atau
    Bendahara Umum, jika ia tidak mampu menjalankan tugas dalam kurun waktu
    minimal 14 hari sampai 6 bulan (untuk Pengurus Besar) atau 3 bulan (untuk
    Pengurus Cabang). Ketua yang menerima pendelegasian ini disebut Pejabat
    Sementara Ketua Umum.
          Jika lebih dari 6 bulan bagi Ketua Umum PB HMI atau lebih dari 3 bulan
    bagi Ketua Umum Cabang atau Komisariat tidak mampu menjalankan aktifitas
    keorganisasian maka Ketua Umum dapat digantikan secara tetap dengan salah
    satu ketua yang ada dibawahnya melalui Rapat Pleno. Pengganti Ketua Umum
    ini dinamakan sebagai ”Pejabat Ketua Umum”. Pejabat Ketua Umum dapat
    meneruskan periode kepengurusan sampai habis dengan segala wewenang dan
    tanggungjawab yang sama dengan yang dimiliki Ketua Umum.
 C. Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum
          Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum merupakan bagian dari Struktur
    Kepemimpinan yang memiliki peran membantu Ketua Umum dalam menjaga
    kestabilan gerak Struktur Kepemimpinan. Pada tingkat Pengurus Besar skeretaris
    bernama Sekretaris Jendaral namun pada tingkat Pengurus Cabang dan Pengurus
    Komisariat seretaris bernama Sekretaris Umum. Peran Sekretaris Jenderal atau
    Sekretaris Umum sendiri ada tiga macam yaitu:
    1.   Fasilitator bagi seluruh perangkat HMI dalam menjalankan aktifitasnya
    2.   Protokol atas semua bagian Struktur Kepemimpinan
    3.   Administratur Struktur Kepemimpinan dalam gerak aktifitasnya.
          Sekretaris Jendral dan Sekretaris Umum ditentukan dan ditetapkan oleh
    Formatur dan Mide Formatur. Namun para staf sekretaris ditentukan oleh
    Sekeretaris Jendral atau Sekretaris Umum dengan Surat Keputusan Ketua Umum
    Struktur Kepemimpinan HMI. Dengan demikian sekeretaris dan seluruh stafnya
    bertanggungjawab kepada Ketua Umum. Pada diri mereka selama menjadi
    (Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Umum atau staf) melekat kewajiban untuk
    membantu Ketua Umum saat diminta ataupun tidak diminta.
          Sekretaris Jenderal pada tingkat Pengurus Besar dan Sekretaris Umum
    pada tingkat Cabang, harus mendelegasikan kekuasaannya untuk sementara
    waktu kepada salah satu ketua dibawahnya jika ia tidak mampu menjalankan

                                           DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                      Pedoman Struktur Organisasi                   17
   tugas dalam kurun waktu minimal 14 hari sampai 6 bulan (untuk Pengurus Besar)
   atau 3 bulan (untuk Pengurus cabang). Ketua yang menerima pendelegasian ini
   disebut sebagai Pejabat Sementara Sekretaris Jendral (pada Pengurus Besar)
   atau Pejabat Sementara Sekeretaris Umum (pada Pengurus Cabang atau
   Pengurus Komisariat).
         Jika lebih dari 6 bulan bagi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar HMI atau
   lebih dari 3 bulan bagi Sekretaris Umum Pengurus Cabang atau Komisariat tidak
   mampu menjalankan aktifitas keorganisasian maka Sekretaris Jenderal atau
   Sekretaris Umum dapat digantikan secara tetap dengan salah satu ketua yang
   ada dibawahnya melalui Rapat Pleno. Pengganti Sekretaris Jenderal atau
   Sekretaris Umum ini dinamakan sebagai ”Pejabat Sekretaris Jenderal” bagi
   Pengurus Besar dan ”Pejabat Sekretaris Umum” bagi Pengurus Cabang dan
   Komisariat. ”Pejabat Sekretaris Jenderal” dan ”Pejabat Sekretaris Umum”
   dapat meneruskan periode kepengurusan sampai habis dengan memiliki
   wewenang dan tanggungjawab yang sama dengan Sekretaris Jendral dan
   Sekretaris Umum
 D. Bendahara Umum
         Bendahara Umum merupakan bagian dari Struktur Kepemimpinan yang
   memiliki peran membantu Ketua Umum dalam wilayah keungan Organisasi.
   Wewenang Bendahara Umum sendiri ada beberapa yaitu :
   1.   Melakukan regulasi atas penggunaan segala aset yang dimiliki oleh HMI.
   2.   Menentukan distibusi Keuangan ke tiap elemen Struktur Kepemimpinan.
   3.   Mengontrol   penggunaan    aset   HMI    oleh   seluruh   elemen   Struktur
        Kepemimpinan.
   4.   Mencari dan mengelola sumber keuangan HMI baik itu dari lingkungan
        eksternal dan lingkungan internal HMI.
         Bendahara Umum ditentukan dan ditetapkan oleh Formatur dan Mide
   Formatur. Namun para staf Kebendaharaan ditentukan oleh Bendahara Umum
   dengan SK Ketua Umum Struktur Kepemimpinan HMI. Dengan demikian
   Bendahara Umum dan seluruh stafnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
         Sebagaimana halnya Ketua Umum, Bendahara Umumpun baik itu pada
   tingkat Pusat, Cabang ataupun Komisariat, harus mendelegasikan kekuasaannya
   untuk sementara waktu kepada salah satu Ketua atau Sekretaris (sekjen atau
   sekum) jika ia tidak mampu menjalankan tugas dalam kurun waktu minimal 14

                                           DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                       Pedoman Struktur Organisasi                18
    hari sampai 6 bulan (untuk Pengurus Besar) atau 3 bulan (untuk Pengurus
    cabang). Bendahara yang menerima pendelegasian ini disebut ”Pejabat
    Sementara Bendahara Umum”.
         Jika lebih dari 6 bulan bagi Bendahara Umum PB HMI atau lebih dari 3
    bulan bagi Bendahara Umum Cabang atau Komisariat masih belum mampu
    menjalankan aktifitas keorganisasian maka Ketua Umum dapat digantikan secara
    tetap dengan salah satu ketua yang ada dibawahnya melalui Rapat Pleno.
    Pengganti Ketua Umum ini dinamakan sebagai ”Pejabat Bendahara Umum”.
    Pejabat Bendahara Umum dapat meneruskan periode kepengurusan sampai
    habis dengan segala wewenang dan tanggungjawab yang sama dengan yang
    dimiliki Bendahara Umum.
 E. Pengurus Harian
    1. Komisi Kebijakan
             Komisi Kebijakan adalah bagian dari Struktur Kepemimpinan HMI
       ditingkat pusat yang membantu Ketua Umum dalam menjalankan Amanah
       Kongres. Komisi Kebijakan berfungsi sebagai pengambil kebijakan pada
       tubuh HMI dan tidak mengambil fungsi kerja teknis dalam HMI. Dengan
       demikian Komisi kebijakan menjadi regulator penentu sikap HMI atas dirinya
       sendiri dan dinamika masyarakat luas.
             Pembentukan dan pembagian Komisi Kebijakan dilakukan oleh
       Formatur dan Mide Formatur. Tiap Komisi Kebijakan dikoordinir oleh Ketua
       Komisi Kebijakan dan kesemua Ketua Komisi Kebijakan dipimpin oleh Ketua
       Umum dan Sekretaris Jendral HMI. Ketua Komisi inilah inilah yang kemudian
       memilih anggota komisinya dengan ketetapan Ketua Umum Pengurs Besar
       HMI. Jumlah anggota Komisi Kebijakan ditentukan oleh Ketua Umum dan
       Sekretaris Jendral dalam jumlah angka bilangan prima. Anggota Komisi
       Kebijakan dapat diberhentikan dan diganti serta ditambah atas Keputusan
       Rapat Pleno Pengurus Besar.
    2. Bidang Kerja
             Bidang kerja adalah bagian dari pengurus HMI ditingkat cabang dan
       komisariat yang mempunyai tugas untuk membantu Ketua Umum dalam
       menjalankan amanah Konferensi dalam pembagian bidang-bidang kerja.
       Bidang kerja ini tidak sama halnya Komisi Kebijakan pada Pengurus Besar.
       Bidang kerja    memiliki wewenang dalam melakukan aktifitas internal

                                          DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                       Pedoman Struktur Organisasi                         19
     organisasi dan aktifitas     eksternal organisasi. Dengan kata lain wewenang
     kerjanya lebih luas dari pada Komisi Kebijakan Pengurus Besar yang berada
     pada wilayah eksternal HMI.
            Pembentukan dan pembagian Bidang Kerja dilakukan oleh Formatur
     dan Mide Formatur. Bidang-bidang Kerja ini dikoordinir oleh Ketua ketua
     idang, dan para ketua bidang dipimpin langsung oleh Ketua Umum. Pemilihan
     Ketua-ketua bidang ini dilakukan oleh Formatur dan Mide Formatur dan jika
     ada pergantian maka pergantian dilakukan oleh Presidium Kepengurusan.
     Ketua-ketua Bidang ditetapkan oleh Ketua Umum dan bertanggungjawab
     kepada Ketua Umum.
            Staf yang dimiliki Bidang Kerja semuanya ditentukan oleh masing-
     masing Ketua Bidang melalui ketetapan Ketua Umum. Di tingkatan cabang
     seluruh personel Pengurus Harian diharapkan minimal telah melalui jenjang
     latihan Kader II. Standar kualitas kader ini diharapakan agar cabang mampu
     menjalankan      aktifitas   berupa    aktualisasi   lembaga    atau    kader    HMI
     dilingkungan masyarakat lokalnya. Sehingga keberadaan Pengurus Cabang
     dirasakan manfaatnya pada lingkungan sekitarnya.
  3. Unit Aktifitas
            Pada tngkat Komisariat Unit Aktifitas adalah bagian dari struktur
     kepengurusan. Elemen struktur ini mempunyai tugas untuk membantu Ketua
     Umum dalam menjalankan amanah Rapat Anggota. Bentuk struktur unti
     aktifitas dapat berupa unit kerja yang memiliki jangka waktu kurang dari
     satu periode atau bidang kerja yang memiliki waktu satu periode.
     Fleksibilitas ini untuk menekankan agar beban struktural tidak terlalau berat
     dipikul pada tingkat Komisariat. Namun yang akan menjadi fokus dari
     komisariat     adalah   menjaga       kebersamaan     kader     dalam   lingkungan
     strukturnya.
            Sehingga     aktifitas   organisasi   pada     tingkat   Komisariat      tidak
     memerlukan banyak aktifitas formal dan struktur formal pula. Pengutamaan
     penciptaan kondisi kebersamaan kader membuat struktur pada tingkatan
     komisariat tidak perlu baku dan tetap. Ketua Umum Komisariat dapat
     merancang bentuk struktur yang cocok dalam lingkungan komisariatnya.
     Mulai dari unit aktifitas yang paling sederhana sampai unit aktifitas
     dalambentuk bidang kerja.

                                             DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                       Pedoman Struktur Organisasi                       20
               Pimpinan Unit Aktifitas dapat diberi nama apapun oleh formatur dan
       mide formatur. Pimpinan unit aktifitas ini dipilih dan ditetapkan oleh
       Formatur dan Mide Formatur namun para stafnya dapat dipilih langsung oleh
       para pimpinan Unit Aktifitas dengan Surat Keputusan Ketua Umum.
       Pergantian pimpinan Unit Aktifitas dan para stafnya dapat dilakukan dalam
       Rapat Presidium Komisariat namun tetap dengan Surat Keputusan Ketua
       Umum. Oleh sebab itu para pimpinan Unit Aktifitas beserta para stafnya
       harus    bertanggungjawab     pada    Ketua   Umum     atas    segala   aktifitas
       keorganisasiannya.
 F. Lembaga Koordinasi
    1. Badan Koordinasi
               Lembaga Koordinasi pada tingkat Pusat dinamakan Badan Koordinasi.
       Badan Koordinasi ini memiliki sifat yang Semi Otonom dari struktur Pengurus
       Besar. Semi Otonom artinya:
       a.   Badan Koordinasi melalui Musyawarah Badan Kordinasi Badan Koordinasi
            (Musbadko) diberi hak untuk menentukan calon ketuanya dengan
            mengusulkan 3 calon ketua untuk dipilih 1 diantaranya oleh Ketua Umum
            Pengurus Besar.
       b.   Ketua   Badan     Koordinasi    diberi   hak   untuk     mengangkat    staf
            kepengurusannya secara sepihak dimana staf-staf tersebut memiliki
            status yang sama sebagai Pengurus Besar.
       c.   Badan Koordinasi diberi otonomi dalam menentukan agenda kerjanya
            diluar forum rapat penentuan agenda kerja Pengurus Besar.
       d.   Badan Koordinasi diberi hak penuh dalam mengelola cabang-cabang HMI
            yang ada dalam wilayah kerjanya.
       e.   Ketua Umum PB berhak memveto seluruh bagian yang dilahirkan oleh
            Badan Koordinasi, Termasuk memberhentikan dan menggantikan posisi
            Ketua Badan Koordinasi atas persetujuan Rapat Pleno PB. Catatannya,
            pengganti yang ditetapkan diutamakan dari 2 diantara 3 calon (selain
            Ketua Badko yang akan diganti) yang diajukan oleh Musbadko terakhir
            dan untuk formatur diserahkan kepada kebijakan struktur pimpinan.
       f.   Ketua Badan Koordinasi tetap bertanggungjawab atas segala aktifitasnya
            kepada Ketua Umum Pengurus Besar.



                                             DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                             Pedoman Struktur Organisasi                              21
                 Sifat kerja yang mengambil peran internal dan eksternal antar elemen
       dalam      HMI    dan    membantu      pelaksanaan           amanah     menjadi   hal    yang
       membedakan sifat kerjanya dengan lembaga lainnya. Badan Koordinasi juga
       bertugas melakukan pembentukan dan penyehatan cabang. Tugas ini
       dilakukan dengan membuat sarana dan prasarana yang memungkinkan
       cabang hidup dengan baik dan mandiri. Akibatnya ia memiliki kewenangan
       atas prosesi pelantikan Pengurus Cabang dan menjamin keberlangsungan
       kesehatan perkaderan di cabang-cabang wilayahnya. Namun SK Pembentukan
       cabang dan Surat keputusan pelantikan Pengurus Cabang tetap dikeluarkan
       oleh Ketua Umum dan Sekjen PB HMI.
                 Selain bertanggungjawab kepada Ketua Umum Pengurus Besar HMI
       Ketua Badan Koordinasi wajib melaporkan segala aktifitas kepengurusannya
       ke Musyawarah Daerah dalam sebuah Laporan Pelaksanaan Tugas. Forum
       Musyawarah Daerah tidak memiliki hak dalam penilaian namun memiliki hak
       bertanya atas laporan tersebut.
                 Pada    dasarnya    tugas     utama         dari    Badan     Koordinasi      adalah
       meningkatkan kualitas kesehatan cabang. Pada pelaksanaannya ia perlu
       melakukan        pengidentifikasi     terlebih    dahulu.       Tugas    Pengidentifikasian
       kesehatan cabang inilah yang melekat dalam tubuh Badan Koordinasi.
       Berikut pola kesehatan cabang:


                               Identifikasi Kesehatan Cabang



                                           Awas         Bina         Sehat       Kuat       Mapan

Perkaderan

 Latihan Kader                                           +             +          +             +

 Pengader                                                              +          +             +

 Senior Course                                                                    +             +

 Kemandirian                                                                                    +

Kepengurusan

 Regenerasi                                              +             +          +             +


                                                  DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                           Pedoman Struktur Organisasi                  22

  Proses Pengambilan Kebijakan                                  +          +     +

  Kesekretariatan dan Kualitas                                             +     +
  Struktur

  Laporan                                                                        +

Aktifitas

  Kajian                                             +          +          +     +

  Kepanitian                                                    +          +     +

  Kegiatan Regional                                                        +     +

  Kegiatan Nasional                                                              +

Jaringan

  Pengakuan                                          +          +          +     +

  Intra Kampus                                                  +          +     +

  Organisasi masyarakat                                                    +     +

  Organisasi keNegaraan                                                          +


+ : Unsur yang harus ada dalam kualifikasi kesehatan cabang.


            Dari pengidentifikasian itu lahirlah perlakuan dalam bentuk:
            1. Pada status Beku
               Petugas    : Seluruh Pengurus Badan Koordinasi
               Tugas      : - Menunjuk Ketum, Sekum, Bendum.
                            - Membubarkan cabang jika dipandang perlu.
               Otoritas   : Otoritas penuh dari Pengurus Besar. Namun semua Surat
                            Keputusan tetap dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral
                            PB.
               Waktu      : Selama masih ada anggota tercatat atau anggota belum
                            semuanya dimutasi ke cabang lain.
            2. Pada status Pengawasan
               Petugas    : Seluruh Pengurus Badan Koordinasi.
               Tugas      : - Melaksanakan rekruitmen anggota.

                                                DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                   Pedoman Struktur Organisasi                23
                   - Membekukan cabang jika dipandang perlu.
      Otoritas   : Penuh atas nama Cabang, sepengetahuan Ketum Cabang.
      Waktu      : 2 periode kepengurusan cabang.
   3. Pada status Pembinaan
      Petugas    : Tim Asistensi Khusus (Ketua Tim tidak boleh rangkap
                   jabatan).
      Tugas      : Melakukan pendampingan dengan memberi bantuan teknis.
      Otoritas   : Otoritas penuh namun Cabang dapat memveto kebijakan
                   tim.
      Waktu      : 2 periode kepengurusan cabang.
   4. Pada status Sehat
      Petugas    : 1 orang konsultan dapat ditambah tim asistensi saat
                     tertentu.
      Tugas      : - Memberi konsultasi
                   - Memberi bantuan teknis jika diminta
      Otoritas   : Terbatas pada permintaan cabang saja.
      Waktu      : 2 periode kepengurusan cabang.
   5. Pada status Kuat
      Petugas    : 1 orang Pemantau
      Tugas      : Memberi motivasi kultural
      Otoritas   : Terbatas pada permintaan Pengurus Besar saja.
      Waktu      : 2 periode kepengurusan cabang.
   6. Pada status Mapan
      Petugas    : Seluruh Pengurus Besar
      Tugas      : menjadikan cabang sebagai model bagi cabang lainnya
      Otoritas   : tidak ada.
      Waktu      : selama masih berstatus mapan.




                                      DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                         Pedoman Struktur Organisasi                 24
  2. Koordinator Komisariat
            Lembaga Koordinasi pada tingkat Cabang dinamakan Koordinator
     Komisariat. Koordinator Komisariat ini juga memiliki sifat yang Semi Otonom
     dari struktur Pengurus Cabang. Semi Otonom artinya:
     a.   Koordinator     Komisariat   melalui   Musyawarah   Kordinasi   Komisariat
          (Muskom) diberi hak untuk menentukan calon ketuanya dengan
          mengusulkan 3 calon ketua untuk dipilih 1 diantaranya oleh Ketua Umum
          Pengurus Cabang.
     b.   Ketua Koordinator Komisariat diberi hak untuk mengangkat staf
          kepengurusannya secara sepihak dimana staf-staf tersebut memiliki
          status yang sama sebagai Pengurus Cabang.
     c.   Koordinator Komisariat diberi otonomi dalam menentukan agenda
          kerjanya diluar forum rapat penentuan agenda kerja Pengurus Cabang.
     d.   Koordinator Komisariat diberi hak penuh dalam mengelola Komisariat-
          komisariat HMI yang ada dalam wilayah kerjanya.
     e.   Ketua Umum pengurus           HMI berhak memveto seluruh bagian yang
          dilahirkan oleh Koordinator Komisariat. Ketua Umum Pengurus Cabang
          Juga   berhak     memberhentikan       dan   menggantikan   posisi   Ketua
          Koordinator Komisariat atas persetujuan Rapat Pleno Pengurus Cabang.
          Catatannya, pengganti yang ditetapkan diutamakan dari 2 diantara 3
          calon (selain Ketua Korkom terpilih) yang diajukan oleh Muskom
          terakhir.
     f.   Ketua Koordinator Komisariat tetap bertanggungjawab atas segala
          aktifitasnya kepada Ketua Umum Pengurus Cabang.
            Sama seperti halnya Badan Koordinasi, sifat kerja Koordinator
     Komisariat mengambil peran internal antar elemen dalam HMI dan
     membantu pelaksanaan amanah menjadi hal yang membedakan sifat
     kerjanya dengan lembaga lainnya. Koordinator Komisariat juga bertugas
     melakukan pembentukan dan penyehatan Komisariat. Akibatnya ia memiliki
     kewenangan atas prosesi pelantikan Pengurus Komisariat dan menjamin
     keberlangsungan kesehatan perkaderan di cabang-cabang wilayahnya. Namun
     SK Pembentukan Komisariat dan Surat Keputusan pelantikan Pengurus
     Komisariat tetap dikeluarkan oleh Ketua Umum dan Sekum Pengurus Cabang.



                                            DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                            Pedoman Struktur Organisasi                      25
                    Selain bertanggungjawab kepada Ketua Umum Pengurus Cabang,
            Ketua    Koordinator    Komisariat   wajib    melaporkan     segala    aktifitas
            kepengurusannya    ke   Musyawarah     Komisariat   dalam    sebuah    Laporan
            Pelaksanaan Tugas. Forum Musyawarah Komisariat tidak memiliki hak dalam
            penilaian namun memiliki hak bertanya atas laporan tersebut
                    Sama halnya dengan tugas utama Badan Koordinasi, tugas utama
            Koordinator Komisariat juga adalah meningkatkan kualitas kesehatan
            Komisariat.   Pengidentifikasipun    perlu    dilakukan.   Berikut    gambaran
            pengidentifikasian yang menjadi acuan peningkatan kualitas nantinya:


                            Identifikasi Kesehatan Komisariat



                                         Awas      Bina       Sehat      Kuat      Mapan

Perkaderan

  Forum Perkenalan                                   +          +          +          +

  Latihan Kader I                                               +          +          +

  Rutinitas Silaturahim sesama                                             +          +
  anggota

  Pengader                                                                            +

Kepengurusan

  Regenerasi                                         +          +          +          +

  Proses Pengambilan Kebijakan                                  +          +          +

  Kesekretariatan dan Kualitas                                             +          +
  Struktur

  Laporan                                                                             +

Aktifitas

  Kajian                                             +          +          +          +

  Kepanitian                                                    +          +          +

  Kegiatan Wilayah                                                         +          +


                                                 DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                           Pedoman Struktur Organisasi                 26

  Kegiatan Cabang                                                               +

Jaringan

  Pengakuan                                         +         +           +     +

  Intra Kampus                                                +           +     +

  Organisasi masyarakat                                                   +     +

  Organisasi keNegaraan                                                         +


+ : Unsur yang harus ada dalam kualifikasi kesehatan komisariat.




           Dari pengidentifikasian itu lahirlah perlakuan dalam bentuk:
           1. Pada status Beku
              Petugas    : Seluruh Pengurus Koordinator Komisariat.
              Tugas      : - Menunjuk Ketum, Sekum, Bendum.
                           - Membubarkan Komisariat jika dipandang perlu.
              Otoritas   : Otoritas penuh dari Pengurus Cabang. Namun semua Surat
                           Keputusan tetap dari Ketum dan Sekum Cabang.
              Waktu      : Selama masih ada anggota tercatat.
           2. Pada status Pengawasan
              Petugas    : Seluruh Pengurus Koordinator Komisariat.
              Tugas      : - Melaksanakan rekruitmen anggota.
                           - Membekukan Komisariat jika dipandang perlu.
              Otoritas   : Penuh atas nama Komisariat, sepengetahuan Ketua Umum
                           Komisariat.
              Waktu      : 2 periode kepengurusan Komisariat.
           3. Pada status Pembinaan
              Petugas    : Tim Asistensi Khusus (Ketua Tim tidak boleh rangkap
                           jabatan).
              Tugas      : Melakukan pendampingan dengan memberi bantuan teknis.
              Otoritas   : Otoritas penuh tapi Komisariat dapat memveto kebijakan
                           tim.
              Waktu      : 2 periode kepengurusan Komisariat.

                                               DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                           Pedoman Struktur Organisasi                 27
        4. Pada status Sehat
           Petugas     : 1 orang konsultan dapat ditambah tim asistensi saat
                           tertentu.
           Tugas       : - Memberi konsultasi
                         - Memberi bantuan teknis jika diminta
           Otoritas    : Terbatas pada permintaan Komisariat saja.
           Waktu       : selama masih berstatus sehat.
        5. Pada status Kuat
           Petugas     : 1 orang Pemantau
           Tugas       : Memberi motivasi kultural
           Otoritas    : Terbatas pada permintaan Pengurus Cabang saja.
           Waktu       : selama masih berstatus kuat.
        6. Pada status Mapan
           Petugas     : Seluruh Pengurus Cabang
           Tugas       : menjadikan Komisariat sebagai model bagi Komisariat
                         lainnya
           Otoritas    : tidak ada.
           Waktu       : selama masih berstatus mapan.


 G. Lembaga Khusus
          Keberadaan Lembaga Khusus tidak lain untuk melaksanakan tugas-tugas
   kewajiban dalam bidang khusus yang tidak dapat tertampung pada struktur
   lainnya. Lembaga ini juga bersifat Semi Otonom dari Struktur Pimpinan, artinya:
   a.    Lembaga      Khusus   melalui    Musyawarah    Lembaga   diberi   hak   untuk
         menentukan calon pimpinannya dengan mengusulkan 3 calon ketua untuk
         dipilih 1 diantaranya oleh Ketua Umum Pengurus Besar untuk tingkat Pusat
         dan pengurus Cabang pada tingkat cabang.
   b.    Pimpinan Lembaga Khusus diberi hak untuk membentuk struktur dan
         mengangkat staf kepengurusannya secara sepihak dimana staf-staf tersebut
         memiliki status yang sama (Pengurus Besar untuk tingkat pusat dan
         Pengurus Cabang untuk tingkat Cabang).
   c.    Lembaga Khusus diberi otonomi dalam menentukan agenda kerjanya diluar
         forum rapat penentuan agenda kerja Struktur Pimpinan.



                                              DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                       Pedoman Struktur Organisasi                28
   d.   Lembaga ini dapat memiliki Pedoman Lembaganya sendiri yang harus
        disetujui oleh Ketua Umum Pengurus Besar.
   e.   Ketua Umum Pengurus Besar berhak memveto seluruh bagian yang
        dilahirkan oleh Lembaga Khusus. Ketua Umum Pengurus Besar juga berhak
        memberhentikan dan menggantikan posisi pimpinan Lembaga Khusus atas
        persetujuan Rapat Pleno Pengurus Besar. Catatannya, pengganti yang
        ditetapkan diutamakan dari 2 diantara 3 calon (selain Pimpinan Lembaga
        Khusus terpilih) yang diajukan oleh Musyawarah Lembaga Khusus terakhir
        dan untuk formatur diserahkan kepada kebijakan struktur pimpinan.
   f.   Ketua Lembaga Khusus tetap bertanggungjawab atas segala aktifitasnya
        kepada Ketua Umum Pengurus Besar.
          Keberadaan Lembaga Khsusus tidak wajib pada tiap struktur Pimpinan.
   Keberadaannya tergantung atas kebutuhan yang ada. Bentuknyapun disesuaikan
   dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah masing-masing. Lembaga khusus
   dapat bekerjasama dengan pihak eksternal dengan diketahui Ketua Pengurus
   Besar atau Pengurus Cabang. Contoh dari Lembaga Khusus antara lain, Kohati,
   Korps Pengader Cabang, Pusat Arsip dan lainnya. Lembaga ini dapat memiliki
   pedoman operasionalnya sendiri.
   a.   Pimpinan Lembaga Khusus juga diwajibkan membuat sebuah Laporan
        Pelaksanaan Tugas pada Musyawarah Lembaga Khusus. Laporan Pelaksanaan
        Tugas pada dasarnya sama dengan pertanggungjawaban. Perbedaannya
        terletak pada forum dan bentuk pelaksanaannya. Laporan Pelaksanaan
        Tugas merupakan proses evaluasi yang dilaksanakan di musyawarah
        Lembaga khusus dimana prosesnya dilakukan tanpa ada tahapan penilaian.
        Oleh sebab itu forum ini hanya berupa forum pengumuman pelaksanaan
        tugas dengan tanya jawab tanpa proses penilaian.
 G. Lembaga kekaryaan
        Lembaga kekaryaan hadir untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban
   dalam meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme anggota
   dibidang tertentu. Lembaga Kekaryaan juga memiliki sifat Semi Otonom dari
   Struktur pimpinan. Semi Otonom artinya:
   a.   Lembaga kekaryaan melalui Musyawarah Lembaga diberi hak untuk
        menentukan calon pimpinannya dengan mengusulkan 3 calon ketua untuk
        dipilih 1 diantaranya oleh Ketua Umum Pengurus Besar.

                                          DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                      Pedoman Struktur Organisasi                     29


    b.   Pimpinan Lembaga Kekaryaan diberi hak untuk membentuk struktur dan
         mengangkat staf kepengurusannya secara sepihak dimana staf-staf tersebut
         memiliki status yang sama Pengurus Besar untuk tingkat Pusat dan Pengurus
         Cabang untuk tingkat Cabang.
    c.   Lembaga Kekaryaan diberi otonomi dalam menentukan agenda kerjanya
         diluar forum rapat penentuan agenda kerja Struktur Pimpinan.
    d.   Lembaga Kekaryaan dapat membuat nama lembaganya secara khusus atas
         persetujuan Ketua Umum Struktur Pimpinan.
    e.   Ketua Umum struktur Pimpinan berhak memveto seluruh bagian yang
         dilahirkan oleh lembaga Kekaryaan. Ketua Umum Struktur Pimpinan juga
         berhak memberhentikan dan menggantikan posisi pimpinan Lembaga
         Kekaryaan atas persetujuan Rapat Pleno. Catatannya, pengganti yang
         ditetapkan diutamakan dari 2 diantara 3 calon (selain Pimpinan Lembaga
         Kekaryaan terpilih) yang diajukan oleh Musyawarah Lembaga terakhir dan
         untuk formatur diserahkan kepada kebijakan struktur pimpinan.
    f.   Pimpinan   Lembaga   Kekaryaan   tetap   bertanggungjawab      atas   segala
         aktifitasnya kepada Ketua Umum Struktur Pimpinan.
           Keberadaan Lembaga Kekaryaan tidak wajib pada tiap struktur Pimpinan.
    Keberadaannya tergantung atas kebutuhan yang ada. Bentuknyapun disesuaikan
    dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah masing-masing. Lembaga Kekaryaan
    dapat bekerjasama dengan pihak eksternal dengan diketahui Ketua Umum.
           Pimpinan Lembaga Kekaryaan juga diwajibkan membuat sebuah Laporan
    Pelaksanaan Tugas pada Musyawarah Lembaga. Laporan Pelaksanaan Tugas pada
    dasarnya sama dengan pertanggungjawaban. Perbedaannya terletak pada forum
    dan bentuk pelaksanaannya. Lapaoran Pelaksanaan Tugas merupakan proses
    evaluasi yang dilaksanakan di musyawarah Lembaga dimana prosesnya dilakukan
    tanpa ada tahapan penilaian. Oleh sebab itu forum ini hanya berupa forum
    pengumuman pelaksanaan tugas dengan tanya jawab tanpa proses penilaian.
 H. Panitia atau Tim Kerja
           Untuk melakukan kegiatan kegiatan organisasi yang bersifat jangka
    pendek, maka Struktur Pimpinan dapat membentuk Panitia atau Tim kerja. Hal
    serupa juga dapat dilakukan oleh Lembaga-Lembaga Khusus dan lembaga
    Lembaga Kekaryaan. Khusus untuk Lembaga Koordinasi ditingkat cabang atau

                                           DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                        Pedoman Struktur Organisasi                      30
  komisariat. Namun Pengurus Besar dengan segala elemen struktur didalamnya
  tidak bisa membuat sebuah kepanitiaan kecuali Panitia Kongres. Jika ada
  aktifitas yang membutuhkan kepanitiaan maka Pengurus Besar harus menunjuk
  satu cabang sebagai pelaksana, dan kemudian cabang tersebutlah yang
  membentuk kepanitiaan.
        Perbedaan antara panitia dan tim kerja ada pada strukturnya. Panitia
  memiliki struktur yang sama dengan struktur Pimpinan. Dimana seluruh panitia
  bertanggungjawab pada ketua panitia dan ketua panitia bertanggungjawab
  kepada Struktur Pimpinan. Tim Kerja memiliki anggota yang sama-sama harus
  bertanggung-jawab kepada Struktur Pimpinan. Tim memiliki seorang koordinator
  yang mengkoordinir aktifitas anggota tim lainnya namun ia bukanlah pimpinan.
  Perbedaan lainnya adalah pada pembagian peran. Pembagian peran pada
  kepanitian sudah tertuang jelas dalam sebuah surat keputusan pengangkatan
  panitia. Namun pada Tim Kerja, pembagian peran baru ada dan muncul saat tim
  kerja mulai beraktifitas (tidak ditentukan dan dituangkan dalam sebuah surat
  Keputusan pengangkatan Tim Kerja.
        Konsekwensinya Kepanitian memiliki kejelasan dan keterbatasan aktifitas
  sebagaimana yang ada dalam Surat Keputusan pengangkatan panitia. Sedangkan
  Tim Kerja memiliki fleksibilitas gerak atas tugas yang ia dapatkan. Kepanitaiaan
  memang cenderung melibatkan individu yang lebih banyak dari pada Tim Kerja
  karena   kepanitian    menuntut     profesionalitas   dan   keahlian   spesifik   saat
  menjalankan tugas yang diberikan. Keterlibatan individu dalam Tim Kerja yang
  sedikit, karena Tim kerja memiliki arahan kerja yang sederhana dan hanya
  dituntut untuk bersikap luwes dalam berbagi peran untuk menyelesaikan
  amanah yang diberikan.
        Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja, Panitia atau Tim Kerja
  diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan pada setiap akhir kegiatannya.
  Waktu kerja yang dimiliki oleh Panitia atau Tim Kerja tidak boleh melewati
  masa kepengurusan. Hal ini dikarenakan mekanisme pertanggungjawaban
  kepanitiaannya akan sangat tidak jelas. Jika kerja panitia atau setingkat panitia
  pada suatu kepengurusan belum selesai diperiode kepengurusan tersebut maka
  panitia atau setingkat panitia tersebut harus dibubarkan terlebih dahulu lalu
  dilakukan   evaluasi   kepanitian     kemudian    dapat     dibentuk   lagi   setelah



                                            DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                          Pedoman Struktur Organisasi                    31
       kepengurusan baru terbentuk oleh pengurus baru tersebut, yang akhirnya diikuti
       evaluasi kepanitiaan yang baru pula.
3. Mekanisme Kerja Struktur
  A.    Pengambilan Keputusan.
             Tiap struktur organisasi pasti memiliki sebuah mekanisme dalam
        pengambilan     keputusan.   Pada   HMI   mekanisme   pengambilan   keputusan
        dilakukan melalui farum yang bernama Rapat. Mekanisme pengambilan
        keputusan melalui Rapat diperlukan untuk menjamin berjalannya amanah yang
        diemban struktur kekuasaan. Mekanisme ini dilakukan untuk menurunkan
        amanah-amanah yang lahir dari keputusan struktur organisasi ketingkat
        aktifitas keseharian. Adapun bentuk-bentuk rapat yang ada dalam HMI adalah:
        1. Rapat Pleno adalah forum tertinggi kepengurusan HMI untuk mengambil
           berbagai kebijakan organisatoris baik internal maupun eksternal meliputi:
           a. Rapat Pleno Pengurus Besar adalah rapat pleno yang dihadiri oleh
              seluruh Pengurus Besar sebagai pengambil kebijakan.
           b. Rapat Pleno Cabang adalah rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh
              Pengurus Cabang sebagai pengambil kebijakan.
           c. Rapat Pleno Komisariat adalah rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh
              Pengurus Komisariat.
        2. Rapat Presidium adalah rapat untuk mengambil kebijakan organisatoris
           yang penting sebagai derivasi kebijakan pleno yang dihadiri pemimpin HMI
           dalam satu kepengurusan yang terdiri dari Ketua Umum, Pengurus Harian,
           Pimpinan Lembaga Koordinasi, Pimpinan Lembaga Khusus dan Pimpinan
           Lembaga Kekaryaan.
        3. Rapat Pimpinan adalah Rapat yang dihadiri oleh para pimpinan HMI untuk
           mengambil kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan bersama,
           meliputi :
           Rapim Cabang adalah rapat pimpinan para pimpinan cabang.
           Rapim Komisariat adalah rapat pimpinan para pimpinan komisariat.
        4. Rapat Harian adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh fungsionaris HMI guna
           menjabarkan kerangka operasional program kerja, evaluasi program kerja,
           dan hal hal teknis lainnya




                                              DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                       Pedoman Struktur Organisasi                   32
      5. Rapat Bidang adalah rapat yang dihadiri oleh anggota bidang (staf atau
         departemen dibawahnya) yang bersangkutan untuk menjabarkan teknis dari
         program kerja bidang yang telah ditetapkan oleh kepengurusan.
 B.   Acuan Kerja
            Acuan kerja merupakan sebuah susunan agenda aktifitas yang dimiliki
      oleh Struktur Pimpinan dalam satu periode. Acuan kerja dalam sebuah
      organisasi kerja memiliki unsur waktu pelaksanaan, target capaian dan alat
      yang dipakai. Struktur Pimpinan dalam HMI sebagai pengemban amanah
      Struktur Kekuasaan memiliki banyak perbedaan ditiap tingkatannya. Antara
      lain adalah perbedaan sifat dan peran struktur Pimpinan ditiap tingkatan yang
      mengakibatkan bentuk dan warna acuan kerja juga berbeda ditiap tingkatan.
            Pengurus Besar punya peran sebagai Regulator, oleh sebab itu Pengurus
      Besar dalam melakasanakan aktifitasnya memilki apa yang dinamakan
      “Kerangka Kebijakan”. Kerangka Kebijakan ini dilahirkan dalam Rapat Pleno
      Pengurus Besar dengan mengacu pada pedoman pedoman HMI dan rekomendasi
      yang dilahirkan di Kongres. Aktifitas kerja teknis tingkat pusat lebih banyak
      dilakukan oleh lembaga-lembaga (lembaga kekaryaan, lembaga khusus dan
      lembaga koordinasi) yang ada di tingkat pusat. Namun demikian aktifitas teknis
      yang dilaksanakan hanya bersifat penguatan sistem internal organisasi bukan
      penguatan keanggotaan.
            Kepengurusan Cabang punya peran sebagai mobilisator, sehingga
      aktifitasnya berupa penindaklanjutan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
      Pengurus Besar untuk keseluruhan cabang atau untuk cabang yang terkait.
      Maka dari itu pada tingkat Pengurus Cabang Acuan Kerja yang dimiliki adalah
      “Program Kerja” yang dihasilkan oleh Rapat Pleno Pula. Namun dasar
      pertimbangan yang ada dalam program kerja adalah Kebijakan Pengurus Besar
      yang berjalan dan Garis Besar Haluan Kerja yang dihasilkan dalam Konferensi
      Cabang.
            Peran kepengurusan tingkat Komisariat adalah pembentuk komunitas
      sehingga aktifitas kerjanya terdiri dari aktifitas-aktifitas yang bertujuan
      menjaga keutuhan kebersamaan di komisariatnya. Acuan kerja tingkat
      Komisariat dapat disebut sebagai ”Rencana Kerja”. Rencana Kerja ini memiliki
      dasar atas Program Kerja yang ditentukan cabang dan Garis Besar Rencana
      Kerja” Komisariat.

                                            DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                        Pedoman Struktur Organisasi                  33
            Karena peran komisariat adalah sebagai pembentuk dan penjaga
      kantong massa maka aktifitas-aktifitas yang ada dalam Rencana Kerja
      merupakan aktifitas bersifat kekeluargaan akan lebih dominan dalam tingkat
      komisariat. Selain itu aktifitas komisariat juga fokus dalam hal pembekalan
      anggota secara langsung atas pemahaman keagamaan dan pemahaman
      perjuangan. Selain itu komisariat juga melakukan aktifitas dalam bentuk
      pembekalan intelektualitas kader yang dilakukan tiap saatnya.
 C.   Evaluasi Organisasai.
           Ada dua topik yang menjadi fokus dalam evaluasi organisasi yaitu Evaluasi
      Kinerja Struktur dan Mekanisme Evaluasi dalam Struktur Organisasi. Evaluasi
      Struktur Organisasi. Evaluasi Kinerja Struktur adalah evaluasi untuk melihat
      sebarapa jauh pengurus bisa bergerak dalam struktur organisasi dalam
      melakukan perjuangannya, dan seberapa jauh perjuangan yang dilakukannya
      itu tepat dalam beberapa aspek. Sedangkan Mekanisme Evaluasi dalam Struktur
      Organisasi berisi bagaimana Struktur melakukan evaluasinya.
      I. Evaluasi Kinerja Struktur:
         1. Tingkat Pengurus Besar
            a. Jumlah kebijakan internal dan eksternal dari waktu kewaktu
            b. Ketepatan kebijakan yang dikeluarkan terhadap lingkungan yang ada
            c. Kemampuan menggerakan cabang dalam menjalankan kebijakan HMI
            d. Keberhasilan Pengurus Besar dalam menjalankan amanah Kongres
            e. Kesesuaian laporan pertanggungjawaban dengan aturannya
         2. Tingkat Pengurus Cabang
            a. Kemampuan menindaklanjuti keputusan keputusan Pengurus Besar
            b. Tingkat keikutsertaan komisariat pada kegiatan cabang
            c. Jumlah Latihan Kader dan yang dijalankan
            d. Kelengkapan administrasi organisasi
            e. Aktifitas Lembaga Khusus, Lembaga Kekaryaan dan Lembaga
                Koordinasi.
            f. Tingkat    keberhasilan    Pengurus   dalam   menjalankan    amanah
                Konferensi
            g. Kesesuaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan
         3. Tingkat pengurus Komisariat
            a. Pertambahan anggota dari waktu kewaktu

                                            DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                         Pedoman Struktur Organisasi                       34
        b. Komposisi angkatan dan kelompok akademis dari waktu kewaktu
        c. Tingkat partisipasi dan pemerataannya anggota dalam aktifitas HMI
        d. Jumlah iuran dan sumbangan yang diberikan kader dari waktu
           kewaktu
        e. Frekwensi komisariat dalam beraktifitas pada agenda Cabang dan
           atau Pusat
        f. Rasio antar kader yang lulus LK I, LK II, LK III
        g. Aktifitas dari Lembaga lembaga Khusus dan Lembaga lembaga
           Kekaryaan.
        h. Tingkat keberhasilan Pengurus menjalankan amanah Rapat Anggota.
        i. Kemampuan membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan
           aturan.
  II. Mekanisme evaluasi struktur organisasi HMI:
          Mekanisme       evaluasi     struktur   organisasi    HMI    dikenal     dengan
     Pertanggungjawaban. HMI cuma mengenal dua bentuk pertanggungjawaban
     yaitu Pertanggungjawaban Pengurus dan Pertanggungjawaban Panitia atau
     setingkat     panitia.   Selain   mekanisme     pertanggungjawaban        juga   ada
     mekanisme laporan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Lembaga
     Koordinasi,      Lembaga      Khusus     dan     Lembaga      Kekaryaan       dalam
     musyawarahnya.
    1. Pertanggungjawaban Pengurus
              Pertanggungjawaban Pengurus dalam lingkungan HMI terdapat di
        Kongres untuk Pengurus Besar, Konferensi untuk Pengurus Cabang dan
        Rapat      Anggota     bagi    Pengurus     Komisariat.    Disitulah     pengurus
        mempertanggungjawabkan           segala     aktifitas   atau   kebijakan      yang
        dilakukannya. Prosesnya adalah laporan pelaksanaan amanah, tanya
        jawab dan penilaian atas laporan tersebut. Keputusan yang akan diambil
        terdiri dari Diterima atau Ditolak. Keputusan “Diterima” artinya
        penghargaan atas yang dilakukan kepengurusan dan atas kelayakan
        Laporan Pertanggungjawaban. Keputusan “Ditolak” artinya pengurus
        tidak bisa mengemukakan apa yang dilakukannya selama kepengurusan
        secara jelas dan bertanggungjawab. Keputusan ini kepengurusan dapat
        memperbaiki LPJ untuk perbaikan penilaian atau tidak memperbaikinya
        dengan penilaian yang tetap.

                                            DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                  Pedoman Struktur Organisasi                 35
            Dasar penilaian yang dilakukan dalam proses pertanggungjawaban
      hanya      terdiri    dari    kesesuaian     pengungkapan       laporan
      Pertanggungjawaban yang dibuat pengurus dengan realita yang terjadi
      selama kepengurusan dan kesesuaian dengan aturan penyusunan Laporan
      Pertanggungjawaban Pengurus yang berlaku.


   2. Pertanggujawaban panitia atau setingkat panitia
            Pertanggungjawaban panitia atau setingkat panitia merupakan
      proses pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dilakukan
      panitia atau setingkat panitia pada Pengurus Harian, Pimpinan Lembaga
      Khusus,Pimpinan Lembaga Kekaryaan. Pelaksanaan pertanggungjawaban
      dapat dilakukan di Rapat Pleno atau Rapat Harian atau pada momen
      khusus     untuk     pertanggungjawaban    panitia.   Seperti   halnya
      pertanggungjawaban Struktur Kepemimpinan, pertanggungjawban inipun
      boleh dilaksanakan setelah semua kewajibannya terhadap pihak lain
      selesai.




                                     DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                           Pedoman Struktur Organisasi                  36
4. Ikrar Pelantikan Kepengurusan


                             IKRAR PELANTIKAN PENGURUS
                              HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM


                            ‫ميحرلا نمحرلا ﻩللا مسب‬
             Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang


                                 ّ
                   ‫أﺷﻬﺪ ان ﻻاﻟﻪ اﻻ اﷲ و أﺷﻬﺪ ان ﻣﺤﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ‬
      “Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya
                            Muhammad adalah Utusan Allah”


       ‫لوسر و يبن دمحمب و نيد مالسالاب و ابر ﻩللاب تيضر‬
      “Kami redla Allah Tuhan kami, Islam agama kami, dan Muhammad adalah
                                 Nabi dan Utusan Allah”
   Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus Himpunan Mahasiswa Islam
   Komisariat   /Cabang     /Pengurus   Besar_______________________________   periode
   _________ H/ ________ M, dengan ini berjanji dan berikrar:
1. Bahwa kami dengan kesungguhan hati akan melaksanakan keputusan-keputusan Rapat
   Anggota/ Konferensi Cabang _______________________________/ Kongres Himpunan
   Mahasiswa Islam ke _______ sebagai amanah yang dibebankan kepada kami ;
2. Bahwa kami akan selalu menjaga nama baik Himpunan Mahasiswa Islam dengan selalu
   tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman-
   Pedoman Pokok serta ketentuan-ketentuan lainnya;
3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai tujuan
   Himpunan Mahasiswa Islam dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu Wata’ala,
   untuk kesejahteraan Ummat di dunia dan di akhirat



         ‫نيملاعلا بر ﻩلل يتامم و يايحم و يكسن و يتالص نا‬
     “Sesungguhnya sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah
                               Tuhan seru sekalian alam”.
Billahitaufiq walhidayah.



                                                DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                         Pedoman Struktur Organisasi                  37
                                        BAB IV
                             MAJELIS SYURO ORGANISASI


       Majelis Syuro Organisasi (MSO) merupakan Badan Konsultasi yang dapat
dilahirkan sesuai dengan kebutuhan Pengurus Besar atau Pengurus Cabang. MSO
memiliki tugas memberikan pertimbangan atau saran kepada Pengurus Besar (untuk
MSO tingkat pusat) atau Pengurus Cabang (untuk MSO tingkat Cabang). Tugas ini dapat
dilaksanakan dengan inisiatif lembaga atau atas permintaan pengurus. MSO juga
memiliki tugas untuk membantu pengurus untuk mempersiapkan draft-draft kongres
untuk tingkat Pusat dan draft-draft konferensi untuk tingkat cabang.
       Anggota MSO merupakan anggota atau alumni HMI yang memiliki kualifikasi
tertentu dan pernah menjadi Pengurus HMI minimal 1 (satu) periode sebelumnya.
Anggota MSO jumlahnya maksimal 13 orang dimana merupakan usulan ketua ketua
cabang (tingkat Pusat) dalam forum kongres dan usulan usulan ketua komisariat
(tingkat Cabang) dalam konferensi.
       Masa keanggotaan yang dimiliki MSO adalah sama dengan masa kepengurusan
tiap tingkatan. Aktifitas awal MSO dalam bentuk persidangan rapat dipimpin oleh
Ketua Umum dan kemudian dilanjuti oleh ketua MSO sampai akhir periode
kepengurusan. Peran struktur MSO yang berperan sebagai konsultan maka segala
keputusan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh
kepengurusan. Peran ini dapat bertambah pada wilayah peradilan keanggotaan dimana
MSO menjadi moderator sidang dengan menunjuk satu atau lebih anggotanya. Seluruh
aktifitas kerja ini harus dilaporkan dalam Kongres atau konferensi dalam bentuk
laporan pelaksanaan tugas.
       Jika anggota Majelis Syuro Organisasi mengundurkan diri maka mekanisme
penggantian diserahkan pada pimpinan HMI.




                                              DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27
KONSTITUSI HMI                           Pedoman Struktur Organisasi                38
Lampiran 1
                                        GAMBARAN
                           HIRARKI STRUKTUR ORGANISASI




STRUKTUR                                 STRUKTUR KEPEMIMPINAN
KEKUASAAN

 KONGRES            MSO                       PENGURUS BESAR
                                               KETUA UMUM
                            KOMISI KEBIJAKAN    L KEKARYAAN L KHUSUS L KOORDINASI
                            • INTERNAL
                            • EKSTERNAL




 KONFERENSI         MSO                       PENGURUS CABANG
                                               KETUA CABANG
                            BIDANG KERJA        L KEKARYAAN L KHUSUS L KOORDINASI




RAPAT ANGGOTA                               PENGURUS KOMISARIAT
                                               KETUA KOMISARIAT
                             UNIT AKTIFITAS                  L KHUSUS L KEKARYAAN




             : Garis Pengembanan Amanah
        :    : Garis Koordinasi Kerja



                                              DI Tetapkan dalam KONGRES HMI Ke 27

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:350
posted:6/15/2012
language:
pages:38