PROPOSAL SKRIPSI - Get as DOC

Document Sample
PROPOSAL SKRIPSI - Get as DOC Powered By Docstoc
					             TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT AKIBAT
             KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG

                             Suwardi, SH., MH.1


                                  ABSTRAK
Perusahaan angkutan di perairan bertangggung jawab terhadap keselamatan dan
keamanan barang yang diangkutnya sesuai dengan jenis dan jumlah yang
dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak
pengangkutan yang telah disepakati sebagaimana pasal 40 UU No. 17 Tahun
2008. Tanggung jawab ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa
musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan
penumpang dan/atau barang yang diangkut. Tindakan pengangkut jika terjadi
sedimentasi laut dalam perjalanan, pengangkut tidak dapat menggunakan alasan
keadaan memaksa atau force majeur karena adanya sedimentasi adalah tidak
tepat.
Kata kunci: Tanggung Jawab, Angkutan Perairan, Sedimentasi

PENDAHULUAN
Latar Belakang
        Dewasa ini perusahaan pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan
kemajuan. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan industri yang percaya
untuk menggunakan jasa pengangkutan. Terbukti dengan banyaknya kendaraan
besar terutama kapal-kapal yang menjelajahi pulau satu ke pulau lainnya.
        Pengangkutan merupakan kegiatan untuk memindahkan penumpang dan
atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat. Pengangkutan
menurut Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan
pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu
dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang
angkutan.2
        Pengangkutan niaga pada hakikatnya adalah menyewakan alat
pengangkut kepada penumpang dan/atau pengirim barang, baik dijalankan
sendiri ataupun dijalankan orang lain.3 Peranan pengangkutan di dalam dunia
perdagangan bersifat mutlak sebab tanpa pengangkutan maka perdagangan tidak
mungkin berjalan lancar. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi, mendorong
terjalinnya hubungan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri sehingga
tidak terlepas dari peranan pemerintahan maupun swasta. Untuk menghadapi
persaingan, perusahaan-perusahaan pengangkutan harus tetap fokus pada bidang

1
  Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
2
  Purwosutjipto, Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan,
  Djambatan, Jakarta, 1991, h. 2.
3
  Abdulkadir Muhammad 1, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung,
  1998, h. 13.




                                      17
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                               18

jasanya, mengingat bahwa jasa pengangkutan berperan sangat penting dalam
meningkatkan nilai ekonomis suatu produk atau barang perniagaan.
         Perkembangan usaha dalam bidang jasa pengangkutan yang mulai
mendapat tanggapan positif dari perusahaan-perusahaan industri yang
membutuhkan jasa tersebut untuk mengirimkan barangnya ke perusahaan lain atau
ke konsumen, ternyata juga mengakibatkan terjadinya kasus-kasus yang pada
dasarnya berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pihak pengangkut.
         Perusahaan pelayaran Perseroan Terbatas Kumafa Lagun Marina
(selanjutnya disingkat PT KLM), menyelenggarakan pengangkutan barang-barang
yang oleh pemilik barang tersebut dikirimkan melalui melalui ekspeditur
Perseroan Terbatas Lestari Abadi Sakti (selanjutnya disingkat PT LAS), berupa
alat-alat berat dengan ongkos kirim sebesar Rp 1.320.000.000,00 (satu milyar tiga
ratus dua puluh juta rupiah). Pengirim melakukan komplain dan menolak ketika
perusahaan pengangkutan menetapkan tarif biaya tambahan dengan alasan bahwa
di laut terjadi sedimentasi atau pendangkalan karena alam, sehingga barang untuk
sampai ke tempat tujuan harus menggunakan kapal yang lebih kecil. Karena
pengirim menolak tambahan biaya tersebut, akhirnya barang tidak terkirim sampai
di tempat tujuan. Sebaliknya, perusahaan pengangkutan yang dapat membuktikan
bahwa sedimentasi yang telah menyebabkan tidak sampainya barang ke tempat
tujuan tersebut, menganggap bahwa hal tersebut bukan karena kesalahan dari PT
KLM.

Rumusan Masalah
a. Bagaimana tanggung jawab pengangkut atas barang yang diangkut?
b. Bagaimana tanggung gugat pengangkut PT KLM terhadap tidak terlaksananya
   barang yang dikirim?

Metode Penulisan
a. Pendekatan Masalah
        Penelitian ini tergolong penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan
adalah yuridis normatif, dan masalah didekati secara statute approach dan
conseptual approach. Statute approach, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan
mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku
berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan secara conseptual
approach, yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana
sebagai landasan pendukung pembahasan.
b. Sumber Bahan Hukum
   1. Bahan hukum primer: bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini
      peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang tentang pelayaran
      dan KUHD serta KUH Perdata.
   2. Bahan hukum sekunder: bahan hukum yang erat hubungannya dengan
      bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta
      memahaminya, yakni literatur maupun karya ilmiah para sarjana.
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
       Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini melalui studi
kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                              19

dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang
terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk
lebih mudah membaca dan mempelajarinya.
d. Analisis Bahan Hukum
        Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang
bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum
yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian
diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh
jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya
digunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal-pasal yang satu
dengan pasal-pasal lainnya atau peraturan perundang-undangan satu dengan
lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal
dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian lebih mantap. Penafsiran
otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan itu sendiri.

PEMBAHASAN
A. Tanggung Jawab Pengangkut Atas Barang yang Diangkut
        Diundangkannya UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mencabut
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, namun tidak mencabut
PP No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan. Hal ini sesuai dengan pasal
353 UU No. 17 Tahun 2008 menentukan “Pada saat Undang-Undang ini berlaku
semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.” Pasal 354 UU No. 17
Tahun 2008 menyebutkan ”Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1992 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3493) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Jadi, berdasarkan ketentuan
pasal 353 dan pasal 354 UU No. 17 Tahun 2008 tersebut, maka PP No. 82 tahun
1999 dinyatakan tetap berlaku, sementara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992
dinyatakan tidak berlaku.
        Pasal 1 angka 3 UU No. 17 Tahun 2008, menentukan: ”Angkutan di
Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang
dan/atau barang dengan menggunakan kapal”. Hal ini berarti pengangkutan di
perairan merupakan kegiatan mengangkut atau memindahkan barang dan/atau
orang dalam satu perjalanan atau lebih dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya
dengan menggunakan kapal. Dalam pasal 1 angka 1 PP No. 82 Tahun 1999 yang
dimaksud dengan “Angkutan di Perairan adalah angkutan laut, angkutan sungai
dan danau, dan angkutan penyeberangan”. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6
UU No. 17 Tahun 2008 tentang jenis-jenis angkutan di perairan terdiri atas:
    a. angkutan laut;
    b. angkutan sungai dan danau; dan
    c. angkutan penyeberangan.




JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                             20

        Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, untuk selanjutnya materinya
akan dibatasi pada hal-hal yang mengenai angkutan laut. UU No. 17 Tahun 2008
tidak memberikan pengertian tentang angkutan laut. Mengenai angkutan laut pasal
1 angka 2 PP No. 82 Tahun 1999 menentukan “Angkutan laut adalah setiap
kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang,
barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke
pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut”.
        Jenis-jenis angkutan laut menurut pasal 7 UU No. 17 Tahun 2008 adalah
sebagai berikut:
    a. angkutan laut dalam negeri;
    b. angkutan laut luar negeri;
    c. angkutan laut khusus; dan
    d. angkutan laut pelayaran-rakyat.
Angkutan laut dalam negeri menurut ketentuan pasal 1 angka 3 PP No. 82 Tahun
1999 adalah “kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan laut
Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut”. Tentang
perusahaan angkutan laut dalam negeri, pasal 8 UU No. 17 Tahun 2008
menentukan:
     (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan
          laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta
          diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
     (2) Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau
          atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.
Jadi, angkutan laut dalam negeri ialah kegiatan angkutan yang diselenggarakan
perusahaan angkutan nasional, menggunakan kapal berbendera Indonesia dan
diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
        Mengenai angkutan laut dalam negeri, pasal 9 UU No. 17 Tahun 2008
menentukan sebagai berikut:
    (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara
          terpadu, baik intra-maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan
          sistem transportasi nasional.
    (2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
          dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (liner) serta dapat
          dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper).
    (3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan
          teratur dilakukan dalam jaringan trayek.
    (4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun
          dengan memperhatikan:
          a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;
          b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
          c. rencana umum tata ruang;
          d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan
          e. perwujudan Wawasan Nusantara.
    (5) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud
          pada ayat (4) dilakukan bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah,




JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                              21

          dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan
          masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.
      (6) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
          ditetapkan oleh Menteri.
      (7) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana
          dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut
          nasional dengan mempertimbangkan:
          a. kelaiklautan kapal;
          b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh warga
              negara Indonesia;
          c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;
          d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan
          e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.
      (8) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
          sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perusahaan
          angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan kepada pemerintah.

        Dengan demikian, angkutan laut dalam negeri dapat dilakukan
berdasarkan trayek tetap dan teratur dan trayek tidak tetap dan tidak teratur.
Trayek tetap dan teratur atau liner menurut pasal 1 angka 13 PP No. 82 Tahun
1999 adalah ”pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan
berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah”. Sedangkan trayek tidak tetap
dan tidak teratur atau tramper menurut pasal 1 angka 14 PP No. 82 Tahun 1999
adalah ”pelayaran angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur”.
Pengangkutan trayek tidak tetap dan tidak teratur disebut juga dengan
pengangkutan carter maksudnya pengangkut hanya menyediakan alat
pengangkutannya kepada pihak tertentu yang memerlukannya untuk
menyelenggarakan pengangkutan menurut perjalanan atau menurut waktu.
Sedangkan pengangkutan trayek tetap dan teratur disebut juga dengan
pengangkutan regular maksudnya, pengangkut bebas menyediakan alat
pengangkutannya       kepada    siapa   saja   yang    berkepentingan     untuk
menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu
menurut trayek yang telah ditetapkan.
        Pengangkutan khususnya pengangkutan niaga sebagai kegiatan usaha
pengangkutan di perairan dilakukan dalam bentuk perusahaan pengangkutan yang
menyelenggarakan pengangkutan orang dan/atau barang dengan menerima biaya
angkutan. Jadi, dalam pengertian ini pengangkutan merupakan suatu aktifitas
usaha yang bersifat niaga atau komersial atau merupakan suatu kegiatan ekonomi
di bidang jasa transportasi yang menggunakan sarana angkutan yang bersifat
mekanik. Pengangkutan untuk kegiatan usaha termasuk jenis pengangkutan niaga,
yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya
lagi atau menyawakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan.4 Angkutan
niaga yang dimaksud bukan kegiatan menjalankan usaha dengan cara jual beli


4
    Abdulkadir Muhammad 1, Loc. cit.



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                            22

barang, melainkan kegiatan sewa-menyewa alat angkut dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan.
         Pengangkutan yang dibuat antara pihak yang diangkut dengan pihak
perusahaan pengangkutan, pada umumnya tidak tertulis, namun didukung oleh
dokumen pengangkutan. Dokumen inilah yang digunakan sebagai bukti telah
terjadinya perjanjian pengangkutan antara orang dan atau pemilik barang yang
dikirim dengan perusahaan pengangkutan. Sebagai perjanjian, maka menimbulkan
hak dan kewajiban secara timbal balik antara perusahaan yang menyelenggarakan
angkutan dengan yang diangkut, yaitu penumpang dan/atau barang. Pihak
pengguna jasa angkutan mempunyai kewajiban membayar biaya angkutan yang
telah ditetapkan dan disetujui bersama, sedangkan pihak perusahaan
penyelenggara angkutan mempunyai kewajiban untuk mengantar atau mengirim
penumpang dan/atau barang yang diangkut sampai di tempat tujuan dengan tepat
dan aman.
         Dalam hubungan hukum antara pengangkut dengan penumpang dan/atau
barang-barang yang diangkut khususnya yang menggunakan angkutan laut, pasal
38 UU No. 17 Tahun 2008, menentukan:
     (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau
         barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian
         pengangkutan.
     (2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan
         dengan karcis penumpang dan dokumen muatan.
     (3) Dalam keadaan tertentu pemerintah memobilisasi armada niaga nasional.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana penjelasan pasal 38 ayat (1)
UU No. 17 Tahun 2008 bahwa:
    Ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan tidak membedakan
    perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan sepanjang yang bersangkutan
    telah memenuhi perjanjian pengangkutan yang disepakati. Perjanjian
    pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan sebagaimana
    ditetapkan dalam perjanjian internasional maupun peraturan perundang-
    undangan nasional.

Ketentuan pasal 38 UU No. 17 Tahun 2008 di atas dapat dijelaskan bahwa
terjadinya hubungan hukum antara penyelenggara angkutan dengan penumpang
dan/atau pengirim barang, harus dibuktikan dengan suatu dokumen angkutan.
        Kewajiban pengangkut tersebut disertai dengan tanggung jawab atas
kerugian yang diderita penumpang dan/atau barang yang diangkut. Mengenai
tanggung jawab perusahaan angkutan pelayaran, pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008
menentukan sebagai berikut:
     (1) Perusahaan angkutan di perairan bertangggung jawab terhadap
         keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang
         diangkutnya.
     (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan
         kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen




JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                              23

            muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah
            disepakati.

        Tanggung jawab yang tertuang dalam pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008
diperjelas dengan pasal 41 UU No. 17 Tahun 2008 yang menentukan sebagai
berikut:
     (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat
         ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:
         a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
         b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
         c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang
             diangkut; atau
         d. kerugian pihak ketiga.
    (2) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada
         ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh
         kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan
         sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.
    (3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung
         jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan
         asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan
         peraturan perundang-undangan.

         Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (3) dapat diperoleh bahwa atas
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada pasal 41 (1) UU No. 17 Tahun
2008, yaitu akibat dari pengoperasian kapal, pengangkut juga diwajibkan untuk
mengasuransikan tanggung jawabnya tersebut. Apabila perusahaan pengangkutan
tidak melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (3) di atas, dapat dijatuhkan sanksi
yang ditentukan sesuai dengan Pasal 292 UU. No. 17 tahun 2008 yaitu, “Setiap
orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
bulan dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
        Tanggung jawab merupakan suatu risiko yang jelas harus ditanggung oleh
pengangkut yang merupakan konsekuensi dari suatu perjanjian pengangkutan
yang telah diadakan antara pengangkut dengan penumpang atau pemilik barang
atau pengirim barang. Mengenai tanggung jawab dikenal adanya lima prinsip atau
hal di antaranya:
      1) prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (fault
          liability, liability based on fault principle);
      2) prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (rebuttable
          presumption of liability principle);
      3) prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, absolute atau strict
          liability principle);
      4) prinsip tanggung jawab atas praduga bahwa pengangkut dianggap selalu
          tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability principle).
      5) prinsip pembatasan tanggung jawab (limitation of liability principle).




JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                               24

        Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, pasal 41 ayat (1) c UU No. 17
Tahun 2008 menentukan bahwa tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa
keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut. Namun
menurut ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 jika perusahaan
angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh
kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan tersebut dapat dibebaskan dari
sebagian atau seluruh tanggung jawabnya. Khusus untuk pengangkutan barang,
keterlambatan dan kerugian pihak ke tiga UU No. 17 Tahun 2008 tampaknya
menganut prinsip pertanggungjawaban pengangkut berdasarkan atas praduga, di
mana si pengangkutlah yang mendapat beban untuk membuktikan bahwa kerugian
tersebut bukan timbul karena kesalahannya, bila ia ingin dibebaskan dari sebagian
atau seluruh tanggung jawabnya atas kerugian tersebut.
        Penyelenggaraan pengangkutan terkadang pihak pengirim barang
melakukan pengiriman langsung berhubungan dengan perusahaan angkutan, dan
kadangkala melalui pihak ketiga yang dikenal dengan ekspeditur. Ekspeditur
menurut pasal 86 KUHD adalah:
      Seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-
      barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Ia
      diwajibkan membuat catatan-catatan dalam register harian secara berturut-
      turut tentang sifat dan jumlah barang-barang atau barang-barang dagangan
      yang harus diangkut, dan bila diminta, juga tentang nilainya.
         Ekspeditur menurut Soegijatna Tjakranegara ialah orang yang berusaha
untuk menyediakan/jasa usaha pengangkutan dan pengiriman barang.5 Dengan
demikian, ekspeditur adalah perantara yang bersedia untuk melayani penumpang
maupun angkutan barang. Sebagai perantara hubungan hukumnya didasarkan atas
perjanjian, yang dibuat antara pemilik barang dengan melayani pengiriman barang
lazimnya dinamakan perjanjian ekspeditie, berbeda dengan perjanjian yang dibuat
antara pengangkutan dengan pengirim/pemilik barang.6
        Sebagai pihak perantara, antarpemilik         barang dengan ekspeditur,
ekspeditur bertugas dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 86
sampai dengan pasal 90 KUHD. Perjanjian tersebut disepakati bahwa
pengusaha/ekspeditur bersedia mencarikan pengangkutan baik darat, laut, dan
udara yang baik untuk pengiriman barang, dan bertindak atas namanya sendiri, hal
ini sama dengan komisioner yang bertindak atas namanya sendiri.7 Berdasarkan
ketentuan pasal 76 KUHD bahwa “Komisioner adalah orang yang
menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas
namanya sendiri atau firmanya, dan dengan mendapat upah atau provisi tertentu,
atas order dan atas beban pihak lain”.
        Ekspeditur dalam menjalankan tugas dibebani kewajiban dan tanggung
jawab. Dalam pelaksanaannya kewajiban ekspeditur adalah harus menjamin

5
  Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta,
Jakarta, 1995, h. 70.
6
  Ibid., h.71.
7
 Ibid..



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                                25

pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-
barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana
yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik sesuai dengan
ketentuan pasal 87 KUHD. Dalam hal tanggung jawab ekspeditur dalam
pelayanan pengiriman barang setelah barang kiriman diserahkan kepada
pengangkut sesuai dengan pasal 86 KUHD, yang telah dikutip di atas. Terhadap
kelalaian ekspeditur sehingga barang-barang yang sebelumnya diserahkan ke
tangan pengangkut menjadi rusak/hilang, maka kerugian yang terbit akibat dari
kelalaian tidak sempurnanya beban tanggung jawabnya dapat dituntut ekspeditur
mengganti kerugian, sesuai dengan pasal 88 KUHD, yang menentukan: “Ia juga
harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan
barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau
keteledorannya”.
        Pelaksanaan perjanjian terjadi sejak saat perjanjian mengikat kedua belah
pihak, yaitu sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok antara kedua
belah pihak, disebut dengan konsensus. Saat terjadinya perjanjian atau konsensus,
Subekti menyatakan bahwa “Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul
karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata kesepakatan.
Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai
hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas”. 8 Dengan
tercapainya kata sepakat, maka menimbulkan suatu kewajiban secara timbal balik
yang disebut juga dengan prestasi. Prestasi diartikan oleh Abdulkadir Muhammad
sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.9
        Mengenai bentuk prestasi pasal 1234 KUH Perdata menentukan sebagai
berikut: tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau
untuk tidak berbuat sesuatu. Sehubungan dengan hal tersebut, Subekti
mengemukakan menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan,
perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:
      1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
      2. Perjanjian untuk membuat sesuatu;
      3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.10
        Hal ini berarti bahwa wujud prestasi dalam suatu perjanjian
pengangkutan adalah untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, maupun
untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya dilarang untuk membuat atau berbuat yang
dapat merugikan pihak lain. Dalam hubungannya dengan asuransi bentuk
prestasinya berupa berbuat sesuatu, yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai
dengan yang telah diperjanjikan bersama. Dalam perjanjian pengangkutan,
prestasinya berupa berbuat, yaitu melakukan perbuatan mengangkut barang dan
atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan.
        Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka dinyatakan
telah wanprestasi, artinya “tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan


8
 Subekti, Op. Cit., h. 23.
9
 Abdulkadir Muhammad 3, Op. Cit., h. 17.
10
  Subekti, Op. Cit., h. 36.



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                               26

dalam perikatan”.11 Hal ini berarti bahwa wanprestasi terjadi karena tidak
dipenuhinya suatu perikatan. Perikatan menurut pasal 1233 KUH Perdata, yang
menentukan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik
karena undang-undang. Dengan demikian, di samping perjanjian, undang-undang
juga dapat menimbulkan suatu perikatan. Mengenai hubungan antara perikatan
dengan perjanjian, dijelaskan oleh Subekti sebagai berikut: “Hubungan antara
perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan.
Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain”.12
        Di atas telah disebutkan bahwa salah satu unsur wanprestasi adalah
berakibat merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh
Yahya Harahap bahwasanya jika wanprestasi itu benar-benar menimbulkan
kerugian kepada kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian yang timbul.
Namun untuk itu harus ada hubungan sebab akibat atau kausal verband antara
wanprestasi dengan kerugian.13
        Dengan demikian, seseorang yang wanprestasi memberikan hak kepada
pihak lain yang dirugikannya untuk menggugat ganti kerugian. Mengenai bentuk
ganti kerugian, pasal 1243 KUH Perdata menentukan bahwa:
     Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
     perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,
     tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus
     diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam
     waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Ini berarti bentuk ganti kerugian berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga.
Mengenai penggantian biaya, rugi, dan bunga dijelaskan oleh Subekti sebagai
berikut:
      Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah
      dikeluarkan oleh satu pihak. Yang dimaksudkan dengan istilah rugi adalah
      kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang
      diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Yang dimaksudkan dengan bunga
      adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah
      dibayangkan atau sudah dihitung oleh kreditur.14
        Gugatan atas dasar wanprestasi diawali dengan tidak dipenuhinya suatu
kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, yang berarti termasuk perikatan yang
dilahirkan dari perjanjian. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa perjanjian yang
dibuat oleh pihak-pihak mengikat pada saat kedua belah pihak mencapai kata
sepakat mengenai hal-hal pokok yang dijanjikan. Dengan tercapainya kata sepakat
maka untuk tahap berikutnya pelaksanaan perjanjian tersebut.
        Seseorang yang dinyatakan wanprestasi dan digugat ganti kerugian
mempunyai hak untuk mengelaknya dengan alasan sebagai berikut:



11
  Ibid., h. 20.
12
   Ibid.
13
   Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, h. 65.
14
  Subekti, Op. cit., h. 47.



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                               27

      1. Force Majeur/Over macht (keadaan memaksa)
      2. Exeptio Non Adempleti Contractus
      3. Rechtsverwerking (pelepasan hak).
         Keadaan memaksa atau force majeur, menurut Subekti adalah seorang
debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman
atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam
alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan
tersebut, yaitu mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmacht atau
force majeur). Sementara, Riduan Syahrani menjelaskan overmacht sering juga
disebut force majeur yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan
ada pula yang menyebut dengan “sebab kahar”.15
         Force majeur dalam hukum perdata diatur dalam buku III B.W dalam
pasal 1244 dan 1245 B.W. Pasal 1244 B.W menentukan:
      Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi,
      dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak
      pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal
      yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya,
      kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.
Sementara Pasal 1245 B.W menentukan:
       Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran
       keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang
       berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau
       lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.
         Memperhatikan ketentuan pasal 1244 dan 1245 B.W di atas, dapat
dijelaskan bahwa apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu tidak
memenuhi sama sekali, memenuhi tetapi terlambat atau memenuhi tetapi tidak
sesuai dengan yang dijanjikan, maka diwajibkan untuk memberikan ganti
kerugian atas dasar wanprestasi. Debitur yang dinyatakan wanprestasi dapat
mengelak dari tanggung jawab pemberian ganti kerugian dengan mengemukakan
dalam keadaan memaksa atau force majeur. Force majeur merupakan sarana bagi
debitur untuk membela diri dari tuduhan lalai pemenuhan prestasi          dengan
mengemukakan alasan bahwa tidak dipenuhinya prestasi disebabkan karena
keadaan memaksa atau force majeur.
        Kaitannya dengan masalah asas “exceptio non adimpleti contractus”,
Riduan Syarani mengemukakan:
      “Exceptio non adimpleti contractus” adalah tangkisan yang menyatakan
      bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya
      justru oleh karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu
      sebagaimana mestinya. Bilamana debitur selaku tergugat dapat
      membuktikan kebenaran tangkisannya maka ia tidak dapat dimintakan
      pertanggungjawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu.16
         Jadi, maksud dari asas “exceptio non adimpleti contractus” adalah hak
debitur yang digugat atas dasar wanprestasi, bahwa dirinya memang wanprestasi,

15
  Riduan Syahrani, Op. cit., h. 243.
16
  Riduan Syahrani, Op. cit., h. 154.



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                                28

tetapi itu dilakukannya karena kreditur sendiri telah wanprestasi, dengan
ketentuan pihak debitur dapat membuktikan bahwa dirinya wanprestasi, namun
kreditur lebih dahulu telah wanprestasi. Hal ini sesuai pendapat Subekti, “Jangan
menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan
kewajibanmu”.17 Apabila dapat membuktikan, membebaskan debitur dari
kewajiban membayar ganti kerugian atas dasar wanprestasi.
        Rechtsverwerking, bahwa seorang debitur yang dituduh melakukan
wanprestasi, selain dapat membela dirinya dengan mengajukan alasan overmacht
dan exeptio non adempleti contractus, juga dapat mengajukan rechtverwerking
(pelepasan hak). Rechtverwerking (pelepasan hak) adalah sikap dari pihak kreditur
baik berupa pernyataan secara tegas maupun diam-diam bahwa ia tidak menuntut
lagi terhadap debitur apa-apa yang merupakan haknya.18

B. Tanggung Gugat PT. KLM Atas Tidak Terlaksananya Barang yang
Dikirim
1. Kasus Pengangkutan PT KLM
        Pengiriman barang dapat dilakukan sendiri oleh pemilik barang atau dapat
juga melalui bantuan ekspeditur, tentunya ekspeditur yang dipilih ialah yang telah
dikenal atau yang mempunyai reputasi baik dan dapat dipertanggungjawabkan
kinerjanya. Seseorang atau perusahaan yang mengirimkan barang melalui jasa
ekspeditur mengharapkan bahwa barang yang dikirim tersebut sampai di tujuan
dengan selamat dengan membayar ongkos atau biaya pengiriman.
        Perusahaan di bidang alat-alat berat yang berkedudukan di Surabaya
selaku pemilik barang mengirimkan barang melalui ekspeditur PT LAS yang
berkedudukan di Surabaya, yang dalam perjanjian pengangkutan bertindak atas
namanya sendiri untuk mengirimkan alat-alat berat dari Singapura ke Pelabuhan
Satuk di Banjarmasin. Untuk mengirim barang berupa alat-alat berat tersebut PT
LAS menunjuk perusahaan pelayaran PT KLM yang bersedia menyelenggarakan
pengangkutan setelah disepakati biaya pengangkutan sebesar Rp 1.320.000.000,00
(satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
        Alat-alat berat yang dikirim tersebut ternyata tidak sampai di tempat
tujuan, yaitu Pelabuhan Satuk di Banjarmasin tepat waktu sebagaimana yang
dijanjikan. Kemudian PT LAS selaku ekspeditur mengajukan komplain atas
keterlambatan pengangkutan pada PT KLM yang berkedudukan di Surabaya,
tetapi mendapat jawaban dari pengangkut bahwa dalam perjalanan pelayaran dari
Singapura ke Pelabuhan Satuk di Banjarmasin kapal mengalami hambatan karena
telah terjadi sedimentasi atau pendangkalan laut oleh alam. Menurut pihak PT
KLM, barang-barang berupa alat-alat berat dapat sampai di tempat tujuan apabila
diselenggarakan dengan bantuan angkutan kapal yang lebih kecil, namun PT
KLM meminta pihak pengirim barang menambah biaya angkutan. Permintaan
penambahan biaya angkut oleh PT KLM tersebut ditolak oleh PT LAS dengan
alasan tanggung jawab pengangkut adalah mengangkut barang sampai di tempat

                                                  37
17
  Subekti, Op. cit., h. 57-58.
18
  Riduan Syahrani, Op. cit., h. 243.



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                               29

tujuan dengan biaya pengangkutan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
sebagaimana tertuang dalam dokumen pengangkutan.

2. Analisis Tanggung Jawab dalam Pengangkutan Laut
        Pada kasus ini telah terjadi hubungan hukum antara pemilik barang dengan
PT LAS selaku ekspeditur dalam bentuk perjanjian ekspedisi, dan hubungan
hukum antara PT LAS selaku ekspeditur dengan PT KLM selaku perusahaan
pelayaran dalam bentuk perjanjian pengangkutan. Menurut pasal 86 KUHD,
ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada
orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan
lainnya, melalui daratan atau perairan. PT LAS bertindak sebagai ekspeditur,
hubungan hukumnya dengan pemilik barang didasarkan atas perjanjian yang
dinamakan perjanjian ekspedisi, berbeda dengan perjanjian pengangkutan yang
secara langsung dibuat antara pengangkut dengan pengirim/pemilik barang. Maka,
sebagai perantara PT LAS mengirimkan barang-barang milik pengirim barang
yang didasarkan atas perjanjian ekspedisi. Dilihat dari perjanjiannya dengan
pemilik barang, ekspeditur adalah pihak penerima kuasa dari pemilik barang, yang
mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut dan mengirimkan barang untuk
kepentingan pemilik barang. Selaku ekspeditur, PT LAS membuat perjanjian
pengangkutan dengan pengangkut yaitu PT KLM, dan bertindak atas namanya
sendiri, sehingga dalam hal ini yang bertindak sebagai subjek hukum dalam
perjanjian pengangkutan adalah PT LAS dengan PT KLM. Sebagai wakil
pengirim, PT LAS mengurus berbagai macam dokumen dan formalitas yang
berlaku untuk mengirim barang sampai dengan tujuan sesuai dengan perjanjian
ekspedisi yang telah disepakati.
        PT KLM mengangkut barang-barang yang dikirim melalui PT LAS, yang
berarti terjadi hubungan hukum antara PT LAS dengan PT KLM didasarkan atas
perjanjian pengangkutan, dengan menggunakan kapal sebagai sarana angkutan di
perairan, sehingga dapat dikategorikan sebagai kegiatan angkutan di perairan
yaitu kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang
dengan menggunakan kapal. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No.
17 Tahun 2008.
        Sebagai perusahaan penyelenggara angkutan, PT KLM menyelenggarakan
kegiatan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut
penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu
pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut
sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 PP No. 82 Tahun 1999.
        Pengangkutan didasarkan atas perjanjian, yang berarti antara PT KLM
dengan PT LAS terikat dalam suatu perjanjian, dan termasuk perjanjian yang
bersifat timbal balik sesuai dengan yang dikemukakan oleh Purwosutjipto bahwa
pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim,
di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan
barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat,
sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.19 Karena

19
  Purwosudtjipto, Loc. cit.



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                                 30

merupakan perjanjian, maka harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian
sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:
      a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
      b. kecakapan dalam membuat perjanjian;
      c. suatu hal tertentu;
      d. suatu sebab yang halal.
        Pihak PT KLM sepakat untuk melakukan pengangkutan pelayaran dengan
PT LAS sebagai pengirim barang. Dalam kesepakatan tersebut, pihak PT KLM
berkewajiban mengangkut barang milik PT LAS berupa alat-alat berat dari
Singapura ke Pelabuhan Satuk Banjarmasin dengan biaya atau ongkos kirim
sebesar Rp 1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
Dengan demikian, syarat sepakat mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian
pengangkutan telah terpenuhi.
        PT KLM dan PT LAS keduanya merupakan perusahaan yang berbentuk
badan hukum. Badan hukum merupakan subjek hukum pendukung hak dan
kewajiban dalam hukum, sehingga dapat dikategorikan cakap bertindak dalam
hukum. Hal ini berarti bahwa syarat kecakapan dalam membuat perjanjian telah
terpenuhi.
        Di dalam perjanjian pengangkutan laut ini terdapat objek yang
diperjanjikan sebagai suatu hal tertentu, yaitu pengangkutan barang berupa alat-
alat berat dari suatu tempat ke tempat tertentu, sehingga syarat suatu hal tertentu
telah terpenuhi.
        Barang yang diangkut berupa alat-alat berat melalui angkutan laut tidak
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, yang
berarti syarat suatu sebab yang halal juga telah terpenuhi.
        Hal di atas berarti perjanjian pengangkutan yang dibuat antara PT KLM
dengan PT LAS mengikat kedua belah pihak karena telah dibuat memenuhi syarat
sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.
        Di dalam perjanjian pengangkutan antara PT LAS dengan PT KLM
terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu
    1) Subjek (pelaku) hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian
        dan pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan dalam hal ini pihak
        pemilik barang, PT LAS sebagai pengirim barang dan PT KLM sebagai
        perusahaan penyelenggara angkutan.
    2) Status pelaku hukum pengangkutan, khususnya pengangkut selalu
        berstatus sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. PT LAS selaku
        perusahaan ekspeditur berbentuk badan hukum dan PT KLM selaku
        penyelenggara angkutan juga berbentuk badan hukum.
    3) Objek hukum pengangkutan yaitu alat pengangkut, muatan dan biaya
        angkutan, dalam hal ini alat angkutnya berupa kapal motor, muatan berupa
        barang, yaitu alat-alat berat dan biaya angkutan sebesar Rp
        1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
    4) Peristiwa hukum pengangkutan, yaitu proses penyelenggaraan
        pengangkutan, yang meliputi pemindahan barang berupa alat-alat berat
        dari pelabuhan Singapura sampai ke Pelabuhan Satuk di Banjarmasin.




JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                               31

    5) Hubungan hukum pengangkutan, yaitu hubungan kewajiban dan hak
        antara pihak-pihak dan mereka yang berkepentingan dengan pengang-
        kutan, di mana PT KLM mempunyai kewajiban menyelenggarakan
        pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat
        dan kewajiban PT LAS membayar biaya angkutan yang telah disepakati.
        Dengan dipenuhinya syarat sahnya perjanjian pengangkutan dan unsur-
unsur pengangkutan, perjanjian pengangkutan tersebut mengikat kedua belah
pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sebagaimana pasal 1338 KUH
Perdata, yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
       Dalam hal penyelenggaraan pengangkutan, PT KLM melayari alur perairan
tersebut sebagai pelayaran reguler yaitu penyelenggaraan pengangkutan dari suatu
tempat ketempat tujuan tertentu menurut trayek (liner) yang telah ditetapkan.20
Pada pengangkutan reguler, trayek pengangkutan telah ditetapkan dengan tarif
atau biaya tertentu pula. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 PP No.
82 Tahun 1999 bahwa trayek tetap dan teratur atau linier adalah pelayaran
angkutan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan
singgah. Dalam hal ini PT KLM menyediakan alat pengangkutan berupa kapal
laut dan menyelenggarakan pengangkutan alat-alat berat kepada PT LAS sebagai
pihak pengirim barang dengan tarif atau biaya angkutan sebesar Rp.
1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan
trayek yang telah ditentukan di mana trayek tersebut adalah trayek rutin
pengangkut, yaitu dari Singapura ke Banjarmasin.
       Untuk melayari alur pelayaran yang bersifat pelayaran reguler dengan
mengoperasikan kapal motor pada trayek tetap dan teratur (linier), PT KLM
diwajibkan memiliki buku harian kapal. Mengenai buku harian kapal pasal 141
UU No. 17 Tahun 2008 menentukan sebagai berikut:
      (1) Nahkoda atau kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross
           Tonnage) atau lebih dan Nahkoda untuk kapal penumpang, wajib
           menyelenggarakan buku harian kapal.
      (2) Nahkoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross
           Tonnage) atau lebih wajib melaporkan buku harian kapal kepada
           pejabat pemerintah yang berwenang dan/atau atas permintaan pihak
           yang berwenang untuk memperlihatkan buku harian kapal dan/atau
           memberikan salinannya.
      (3) Buku harian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan
           sebagai alat bukti di pengadilan.

       PT KLM sebagai penyelenggara angkutan memiliki kewajiban untuk
mengangkut barang dari suatu tempat menuju ke tempat tertentu dengan aman
dan selamat sesuai dengan perjanjian angkutan laut yang disepakati. Perjanjian
angkutan laut dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan, sesuai
dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No.17 tahun 2008 tentang
Pelayaran.

20
  Abdulkadir Muhammad 2, Op. cit, h. 117.



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                                 32

        Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran menentukan “Perusahaan
angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama
angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan”.
        Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Pelayaran menentukan ”Perjanjian
pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis
penumpang dan dokumen muatan”.
        Kewajiban tersebut disertai dengan tanggung jawab terhadap keselamatan
dan keamanan barang yang diangkut, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat
(2) UU No. 17 Tahun 2008 menentukan sebagai berikut:
      (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap
           keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang
           diangkatnya.
      (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan
           kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen
           muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah
           disepakati.
        Tanggung jawab tersebut ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal,
sebagaimana ditentukan di dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran,
berupa:
      a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
      b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
      c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut;
      d. Kerugian pihak ketiga.
        Di samping itu, PT KLM sebagai penyelenggara pengangkutan di perairan
wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas kerugian yang diderita pengirim
barang. Kewajiban mengasuransikan dari pihak penyelenggara pengangkutan
pelayaran diatur di dalam pasal 41 ayat (3) UU No.17 Tahun 2008 bahwa
”perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan
dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”. Apabila pihak PT KLM tidak mengasuransikan tanggung jawabnya
sesuai ketentuan pasal 41 ayat (3) UU No.17 Tahun 2008 di atas, maka dapat
dijatuhkan sanksi menurut ketentuan pasal 292 UU No.17 tahun 2008, yaitu
”Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana pasal
41 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
        Mengenai tanggung jawab pengangkut dikenal adanya lima prinsip, yaitu:
        1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (fault
            liability, liability based on fault principle);
        2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (rebuttable
            presumption of liability principle);
        3. Prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, absolute atau strict
            liability principle);
        4. Prinsip tanggung jawab atas praduga bahwa pengangkut dianggap
            selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability principle).
        5. Prinsip pembatasan tanggung jawab (limitation of liability principle).



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                                33

         Prinsip tanggung jawab yang diterapkan pada kasus ini adalah prinsip
tanggung jawab berdasarkan atas asas praduga bahwa pengangkut dianggap selalu
bertanggung jawab (presumption of liability principle). Hal ini tercantum di dalam
ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No.17 tahun 2008 yang menentukan bahwa “Jika
dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf c, huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di
perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya”. Dalam
prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian
yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Namun jika pengangkut
dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul itu bukan kesalahannya, maka
pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar sebagian atau
seluruh ganti kerugian tersebut. Beban pembuktian pada prinsip tanggung jawab
atas praduga ini berada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan.
Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam
pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut.
        Berdasarkan prinsip tanggung jawab atas asas praduga ini, pengangkut
dianggap selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) dan
memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa tidak sampainya pengiriman
barang karena adanya sedimentasi tersebut adalah bukan kesalahannya.
        PT KLM selaku perusahaan penyelenggara angkutan tidak dapat
mengirimkan barang dalam hal ini alat-alat berat sampai ke tempat tujuan, yaitu
Pelabuhan Satuk di Banjarmasin dengan alasan telah terjadi sedimentasi atau
pendangkalan laut karena alam. PT KLM menggunakan alasan bahwa sedimentasi
yang terjadi tersebut adalah keadaan memaksa atau force majeur, sehingga tujuan
pengiriman barang tidak dapat dicapai oleh kapal laut. PT KLM meminta
tambahan biaya angkutan kepada PT LAS untuk melanjutkan perjalanan dengan
menggunakan kapal yang lebih kecil agar tujuan pengiriman dapat tercapai. Oleh
karena itu, PT KLM tidak dapat melanjutkan perlayaran, kecuali pihak PT LAS
memberikan biaya tambahan untuk pengoperasian kapal-kapal yang lebih kecil.
        PT KLM yang meminta biaya tambahan agar dapat melanjutkan pelayaran
ke tempat tujuan menurut PT LAS tidak dapat dibenarkan, karena biaya
pengangkutan yang telah disepakati pada awal perjanjian pengangkutan adalah
dasar kesepakatan mengenai jumlah biaya pengangkutan secara keseluruhan.
Dengan demikian, jumlah biaya yang tercantum dalam dokumen pengangkutan
sudah termasuk segala biaya yang timbul dari hambatan-hambatan yang terjadi
dalam pengoperasian kapal selama kegiatan pelayaran mulai dari pelabuhan muat
di Singapura sampai dengan pelabuhan bongkar di Banjarmasin, sehingga biaya
pengoperasian kapal-kapal kecil untuk melanjutkan kegiatan pelayaran merupakan
tanggung jawab dari PT KLM sebagai pengangkut yang menjanjikan barang
dikirim sampai ke tempat tujuan tertentu, yaitu Pelabuhan Satuk di Banjarmasin.
        Berdasarkan hal tersebut, PT KLM sebagai perusahaan pengangkutan
pelayaran harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PT LAS,
yaitu ganti kerugian yang harus ditanggungnya kepada pengirim barang
didasarkan pada perjanjian ekspedisi. Hal ini disebabkan tidak sampainya barang
tersebut adalah kesalahan dari pihak PT KLM di mana seharusnya dalam buku
harian kapal sudah diketahui kondisi-kondisi atau alur pelayaran yang sering



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                              34

terjadi sebenarnya selama pelayaran dalam trayek yang secara rutin telah dilalui
sehingga tidak dapat digunakan untuk mengelak dari tanggung jawabnya.
        Kenyataannya, PT KLM mengelak dengan alasan bahwa sedimentasi yang
terjadi tersebut adalah keadaan memaksa atau force majeur, sehingga tujuan
pengiriman barang tidak dapat dicapai oleh kapal laut. PT KLM meminta
tambahan biaya angkutan kepada PT LAS untuk melanjutkan perjalanan dengan
menggunakan kapal yang lebih kecil agar tujuan pengiriman dapat tercapai,
sehingga PT LAS menuntut PT KLM harus bertanggung jawab terhadap
keselamatan dan keamanan barang yang diangkut sesuai pasal 40 dan pasal 41 UU
No.17 Tahun 2008 yang telah diuraikan di atas.
        Apakah sedimentasi yang menjadikan kapal laut tidak dapat melayari
perairan tertentu dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau force
majeur? PT KLM yang menggunakan alasan sedimentasi sebagai keadaan
memaksa atau force majeur dan meminta tambahan biaya angkutan karena tidak
sampainya barang ke tempat tujuan secara sepihak adalah tidak berlandaskan
hukum, karena telah diketahui bahwa PT KLM melayari alur perairan tersebut
yang bersifat pelayaran reguler dengan mengoperasikan kapal pada trayek tetap
dan teratur (liner), dan wajib dilengkapi dengan buku harian kapal yang antara
lain memuat segala hal yang berkaitan dengan pengoperasian kapal. Karenanya,
berpedoman pada buku harian kapal yang wajib dimiliki kapal motor, nahkoda
kapal seharusnya sudah mengetahui kondisi-kondisi alur pelayaran yang mungkin
dan biasanya terjadi dalam trayek yang secara rutin dilaluinya, sebagaimana
penjelasan pasal 141 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 bahwa ”buku harian kapal
atau (log book) adalah catatan yang memuat keterangan mengenai berbagai hal
yang terkait dengan pengoperasian kapal.”
        PT KLM melaksanakan apa yang telah dijanjikannya tapi tidak
sebagaimana mestinya yaitu, mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain,
namun tidak sebagaimana dijanjikan sampai di Pelabuhan Satuk di Banjarmasin
sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang telah disepakati. PT KLM yang tidak
memenuhi kewajibannya. yaitu mengangkut barang sampai tempat tujuan dapat
dikualifikasikan telah wanprestasi. PT KLM yang menurut PT LAS telah
melakukan wanprestasi, mengelak dari tuntutan wanprestasi atas dasar kondisi
laut karena alam sehingga mengalami sedimentasi, yang menurut pihak PT KLM
tidak diketahui sebelumnya.
        Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila:
      a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
      b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
          dijanjikan;
      c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
      d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.21
        Dalam kasus ini PT KLM melakukan wanprestasi, melaksanakan apa yang
dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, yaitu PT KLM telah
melakukan kewajibannya untuk mengangkut dan mengirimkan barang milik PT
LAS tetapi tidak sampai ke tempat tujuannya. Oleh karena itu, PT KLM

21
  Subekti, Op. cit., h. 45.



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                               35

diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 1239
KUH Perdata bahwa “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak
berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan
penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi,
bunga”. Dalam hal kapan untuk memberikan gugatan ganti kerugian tersebut,
dasar wanprestasi mengacu pada ketentuan pasal 1243 KUH Perdata bahwa
“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi
perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau
dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya”.
         Hal ini berarti bahwa PT KLM tidak dapat mendalilkan terjadinya
sedimentasi sebagai alasan untuk membebaskan diri dari gugatan ganti kerugian
atas dasar sebagaimana ditentukan didalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.
Pasal 1244 KUH Perdata pada intinya menyatakan bahwa, jika ada alasan untuk
itu (keadaan memaksa), PT KLM tidak dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga
apabila dapat membuktikan, bahwa keadaan memaksa ada pada waktu yang tepat
dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tidak
dapat dipertanggungjawabkan padanya. Kesemuanya itu pun jika itikad buruk
tidak ada pada pihaknya. Sedangkan pasal 1245 KUH Perdata menentukan bahwa
“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan
memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan
memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang
sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.” Keadaan memaksa ini timbul di
luar kemauan dan kemampuan dari pihak debitur yang harus melaksanakan
kewajibannya. Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh
debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana
tidak dapat diketahui atau dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat
perikatan.
         Pada dasarnya seseorang dengan suatu alasan tertentu dapat mengelak dari
tanggung jawab untuk mengganti kerugian dengan 3 (tiga) alasan. Mengenai hal
ini Subekti mengemukakan sebagai berikut:
       (1) Force Majeur/Over macht (keadaan memaksa).
       (2) Exeptio Non Adempleti Contractus.
       (3) Rechtsverwerking (pelepasan hak).
          Ad.1. “Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi
oleh debitur karena terjadi suatu peristia bukan karena kesalahannya, peristiwa
mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu
membuat perikatan”.22
Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu adalah
     a. Tidak memenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan
         atau memusnahkan benda atau objek perikatan, ini bersifat tetap.
     b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi
         perbuatan debitur untuk berprestasi, ini bersifat tetap atau sementara.

22
  Abdulkadir Muhammad 3, Op.cit., h. 27.



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                              36

    c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu
        membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan
        karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.
          Ad.2.      Exceptio non adimpleti contractus, Riduan Syarani
mengemukakan: Exceptio non adimpleti contractus adalah tangkisan yang
menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana
mestinya justru oleh karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu
sebagaimana mestinya. Bilamana debitur selaku tergugat dapat membuktikan
kebenaran tangkisannya, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban
apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu.23
          Jadi, maksud asas exceptio non adimpleti contractus adalah hak debitur
yang digugat atas dasar wanprestasi, bahwa dirinya memang wanprestasi, tetapi
itu dilakukannya karena kreditur sendiri telah wanprestasi, dengan ketentuan
pihak debitur dapat membuktikan bahwa dirinya wanprestasi, namun kreditur
lebih dahulu telah wanprestasi. Hal ini sesuai pendapat Subekti: “Jangan
menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajiban-
mu”.24 Apabila debitur dapat membuktikan, hal tersebut akan membebaskannya
dari kewajiban membayar ganti kerugian atas dasar wanprestasi.
          Ad.3. Rechtsverwerking, bahwa seorang debitur yang dituduh melakukan
wanprestasi, selain dapat membela dirinya dengan mengajukan alasan overmacht
dan exeptio non adempleti contractus, juga dapat mengajukan alasan
rechtsverwerking (pelepasan hak). Rechtsverwerking (pelepasan hak) adalah
“sikap dari pihak kreditur baik berupa pernyataan secara tegas maupun diam-diam
bahwa ia tidak menuntut lagi terhadap debitur apa-apa yang merupakan
haknya”.25
        Oleh karena PT KLM tidak dapat membuktikan bahwa sedimentasi
tersebut tidak diketahui sebelumnya, maka PT KLM tidak dapat membebaskan
diri dari tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian karena tidak sampai-
nya alat-alat berat tersebut di tempat tujuan Pelabuhan Satuk di Banjarmasin
sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengangkutan, bahwa pihak pengangkut
berkewajiban untuk mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat tujuan
dengan selamat. Ganti kerugian yang dimintakan berupa penggantian biaya-biaya
yang telah dikeluarkan oleh PT LAS untuk penyelenggaraan pengangkutan
tersebut, kerugian yang benar-benar telah dideritanya akibat tidak sampainya
barang yang diangkut sampai di tempat tujuan tepat waktu, dan keuntungan yang
telah dibayangkan jika barang-barang yang diangkut tersebut sampai di tempat
tujuan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan pasal 1246 KUH Perdata.
        Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan PT
KLM sebagai pengangkut yang meminta tambahan biaya angkutan kepada PT
LAS sebagai pengirim barang dengan alasan tempat tujuan pengiriman tidak dapat
dicapai oleh kapal laut, tidak dapat dibenarkan ditinjau dari UU No. 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran, karena sebagai perusahaan pengangkutan yang

23
  Riduan Syahrani, Op. cit., h. 242.
24
  Subekti, Op. cit., h. 57-58.
25
   Riduan Syahrani, Op. cit., h. 243.



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                              37

menjalankan usaha didasarkan atas pengangkutan secara reguler, seharusnya
mengetahui mengenai kondisi angin, arus, gelombang, dan pasang surut yang
didasarkan atas buku harian kapal. Buku harian kapal tersebut berisi peristiwa-
peristiwa yang dialami selama kegiatan pelayaran dan dapat digunakan sebagai
alat bukti. Hal ini diperjelas dengan pasal 141 ayat (3) yang menentukan bahwa
“dapat dijadikan alat bukti adalah buku harian kapal merupakan catatan otentik
sehingga dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya peristiwa atau
keberadaan seseorang di kapal”. Maka, apabila PT KLM mengelak dari tanggung
jawab ganti kerugian didasarkan atas terjadinya sedimentasi sebagai keadaan
memaksa atau force majeur, maka hak mengelak tersebut tidak berlandaskan
hukum, karena sedimentasi tersebut patut diduga sudah diketahui sebelumnya
oleh pengangkut berdasarkan apa yang tercatat didalam buku harian kapal. Jadi,
dalam kasus ini seharusnya klaim tidak diajukan kepada ekspeditur melainkan
kepada perusahaan pengangkutan, karena ekspeditur hanya sebagai perantara atau
kuasa pemilik barang, sedangkan kerusakan saat dalam pengangkutan. Apabila
dikaitkan dengan tanggung jawab perusahaan angkutan, yaitu mengangkut barang
dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan aman, sehingga jika terjadi kerusakan,
maka tanggung jawab dibebankan kepada perusahaan angkutan kecuali
perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerusakan bukan disebabkan
karena salahnya perusahaan angkutan.

PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Tanggung jawab pengangkut atas barang yang diangkut, yaitu perusahaan
   angkutan di perairan bertangggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan
   barang yang diangkutnya sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan
   dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang
   telah disepakati sebagaimana pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008. Tanggung
   jawab ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa musnah,
   hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan
   penumpang dan/atau barang yang diangkut. Tanggung jawab tersebut terjadi
   jika dapat membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kesalahannya,
   perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh
   tanggung jawabnya. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan
   tanggung jawabnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar
   penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   sebagaimana pasal 41 UU No. 17 Tahun 2008.
b. PT KLM sebagai pengangkut tidak dapat menggunakan sedimentasi sebagai
   alasan keadaan memaksa atau force majeur yang mengakibatkan pengiriman
   barang terlambat. PT KLM yang menyelenggarakan pengangkutan secara
   reguler seharusnya sudah mengetahui mengenai kondisi alur pelayaran yang
   selama ini secara rutin dilaluinya didasarkan atas buku harian kapal, hal ini
   disebabkan adanya kewajiban setiap nahkoda untuk kapal motor wajib
   menyelenggarakan buku harian kapal, yaitu catatan yang memuat keterangan
   berbagai hal yang terkait dengan kegiatan operasional kapal sebagaimana pasal
   141 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008. Pada buku harian kapal tercatat



JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Suwardi, SH., MH,: Tanggung Jawab Pengangkut Akibat
Keterlambatan Pengiriman Barang                                              38

     mengenai berbagai kondisi yang terjadi selama alur pelayaran tersebut,
     sehingga jika mengelak dari tanggung jawab ganti kerugian dan meminta
     tambahan biaya pengangkutan didasarkan atas sedimentasi sebagai keadaan
     memaksa atau force majeur, hak mengelak tersebut tidak berlandaskan hukum.
     Pihak PT KLM yang tidak melakukan kewajibannya untuk mengangkut
     barang milik PT LAS sampai ke tempat tujuan sesuai dengan perjanjian
     pengangkutan juga dapat dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi, yaitu
     tidak sampainya barang berupa alat-alat berat ke pelabuhan Satuk di
     Banjarmasin sesuai yang tercantum dalam dokumen pengangkutan.

2. Saran
a. Hendaknya pengangkut tidak menggunakan berbagai alasan untuk mengelak
     dari tanggung jawabnya sebagai penyelenggara angkutan, yaitu untuk
     memberikan ganti kerugian jika barang yang diangkut tersebut mengalami
     kerusakan atau musnah atau terlambat sampai di tempat tujuan, karena
     mengenai kewajiban dan tanggung jawab perusahaan angkutan telah tegas
     diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008.
b. Hendaknya pengangkut memaksimalkan keberadaan dari buku harian yang
     mencatat mengenai kondisi jalur laut yang selama ini memang sebagai
     trayeknya. Dan perusahaan penyelenggara angkutan memberikan suatu sanksi
     bagi awak kapal yang lalai membukukan segala kejadian dalam perjalanan
     angkutan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Harahap, Yahya. 1986. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
Muhammad, Abdulkadir. 1991. Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara.
     Bandung: Citra Aditya Bakti.
_______. 1991. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
_______. 1998. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Purwosutjipto. 1991. Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum
     Pengangkutan. Jakarta: Djambatan.
Subekti. 1991. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Syahrani, Riduan. 2006. Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung:
     Alumni.
Tjakranegara, Soegijatna. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang.
     Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.




JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX, No. 20, April 2011
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:67
posted:6/13/2012
language:
pages:22