C isi lakip by SQ7S9rl2

VIEWS: 0 PAGES: 48

									                                            BAB I

                                       PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

          Dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 mengatur Kekuasaan Kehakiman, merupakan kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas

dari campur tangan pihak kekuasaan extra yudisial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung

yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata

Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Masing-masing peradilan tersebut

menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-

Undang.

          Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum diselenggarakan oleh Satuan

Kerja   ( Satker ) lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang

pembentukannya diatur dalam Undang-Undang, dimana Pengadilan Negeri berkedudukan di

wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pengadilan Tinggi berkedudukan di

wilayah administrasi pemerintahan Propinsi yang masing-masing menjalankan tugas dan

fungsi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang Undang.

          Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dibentuk berdasarkan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 22 September 1965 yang saat ini mempunyai

wilayah hukum sama dengan wilayah administrasi pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan

dan membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri.

          Pengadilan Tinggi Banjarmasin dibentuk bedasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1965

tanggal 22 september 1965 yang sebelumnya membawahi Pengadilan Negeri di Pulau Kalimantan,

kecuali Kalimantan Barat masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.




                                                                               Page 1 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
           Undang-undang Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 22 September 1965 Pengadilan Tinggi

Banjarmasin wilayah hukumnya meliputi :

1. Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki 2 Pengadilan Negeri, yaitu :

         a. Pengadilan Negeri Banjarmasin.

         b. Pengadilan Negeri Kandangan.

2. Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki 4 Pengadilan Negeri, yaitu :

    a. Pengadilan Negeri Palangka Raya.

    b. Pengadilan Negeri Sampit.

    c. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.

    d. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

3. Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tiga Pengadilan Negeri, yaitu :

    a. Pengadilan Negeri Samarinda

    b. Pengadilan Negeri Balikpapan

    c. Pengadilan Negeri Tarakan

           Sampai pada akhir tahun 1979 dengan berkembangnya Kabupaten pada ketiga Provinsi yang

menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, jumlah Pengadilan

Negeri bertambah menjadi 22 buah, yaitu :

1. Propinsi Kalimantan Selatan :

    a. Pengadilan Negeri Banjarmasin

    b.      Pengadilan Negeri Kandangan

    c. Pengadilan Negeri Martapura

    d. Pengadilan Negeri Kotabaru

    e. Pengadilan Negeri Barabai

    f.     Pengadilan Negeri Amuntai

    g. Pengadilan Negeri Tanjung

    h. Pengadilan Negeri Rantau

    i.     Pengadilan Negeri Pelaihari

    j.     Pengadilan Negeri Marabahan

2. Propinsi Kalimantan Tengah :


                                                                                  Page 2 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
    a. Pengadilan Negeri Palangka Raya

    b. Pengadilan Negeri Sampit

    c. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

    d. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

    e. Pengadilan Negeri Muara Teweh

    f.   Pengadilan Negeri Buntok

3. Propinsi Kalimantan Timur :

    a. Pengadilan Negeri Samarinda

    b. Pengadilan Negeri Balikpapan

    c. Pengadilan Negeri Tarakan

    d. Pengadilan Negeri Tenggarong

    e. Pengadilan Negeri Tanah Grogot

    f.   Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

         Kemudian pada tahun 1980 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1980

tanggal 29 Juli 1980 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mempunyai

wilayah hukum daerah pemerintahan Kalimantan Tengah, maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Kalimantan Selatan di Banjarmasin sisa meliputi daerah pemerintahan Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Timur yang terdiri dari 16 Pengadilan Negeri seperti tersebut diatas.

         Pada tahun 1982 diciutkan lagi dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Samarinda sesuai

dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 yang mewilayahi daerah

pemerintahan Kalimantan Timur, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan

di Banjarmasin hanya mewilayahi 10 Pengadilan Negeri yang menjadi wilayah hukumnya dan pada

tahun 2003 telah dibentuk Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai pecahan Pengadilan Negeri

Martapura sehingga sampai ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin (Pengadilan Tinggi Kalimantan

Selatan) mempunyai 11 Pengadilan Negeri yang masuk wilayah hukumnya.

         Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin diresmikan pada tanggal 18

Desember 1965 oleh Menteri Kehakiman RI yang waktu itu dijabat oleh Bapak ASTRAWINATA, SH.

dengan Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama adalah Bapak Prof. SOEBIJONO TJITROWINOTO,




                                                                                   Page 3 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
SH. yang pelantikannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. yang waktu itu dijabat oleh Bapak

Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.

        Dan sebagai Hakim Tinggi yang pertama bertugas di Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan

di Banjarmasin adalah Bapak SUTOMO, SH. dan Bapak M. JUSRAN SAIFUDDIN, SH. dengan

didampingi Panitera adalah Bapak MOHD. ROESLI.

        Nama-nama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dari sejak

berdirinya tahun 1965 adalah sebagai berikut :

1. Prof. SOEBIJONO TJITROWINOTO, SH.

    Diambil sumbah/ dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Desember 1965 dan

    sekaligus beliau memulai tugasnya hari itu. Beliau tidak lama bertugas karena pada bulan

    Februari 1967 dipindahkan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

2. BUSTHANUL ARIFIN, SH.

    Mulai menjalankan tugas pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 5

    April 1967 dan sekaligus beliau memulai tugasnya. Beliau juga tidak lama bertugas karena bulan

    April 1968 diangkat menjadi Hakim Agung.

3. SUTOMO, SH

    Mulai menjalankan tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

    pada tanggal 1 Mei 1968. Bulan Januari 1970 beliau dipindahkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

4. Dr. R. SANTOSO POEDJOSOEBROTO, SH.

    Mulai menjalankan tugas pada tanggal 11 Juni 1970. Bulan Januari 1974 beliau diangkat menjadi

    Hakim Agung.

5. M. JUSRAN SAIFUDDIN, SH.

    Mulai menjalankan tugas pada tanggal 29 Mei 1974. Beliau meninggal dunia pada pertengahan

    Nopember 1978 dalam kecelakaan jamaah haji Kalimantan Selatan (Peristiwa Colombo).

6. SOEHONO SOEDJA, SH.

    Mulai menjalankan tugas pada tanggal 26 April 1979. Bulan Maret 1981 beliau diangkat menjadi

    Hakim Agung.

7. T. BOESTHOMI, SH.




                                                                                   Page 4 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
   Mulai menjalankan tugas pada tanggal 30 Maret 1981. Beliau juga tidak lama menduduki jabatan

   sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin karena pada bulan Oktober 1982, beliau diangkat

   menjadi Hakim Agung.

8. SOEKOTJO, SH.

   Mulai bertugas pada tanggal 7 Desember 1982.

9. ISWO, SH.

   Mulai bertugas pada tanggal 10 Mei 1985. Beliau menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan

   Tinggi Banjarmasin selama 4 tahun 9 bulan. Kemudian pindah tugas sebagai Ketua Pengadilan

   Tinggi Denpansar.

10. R. SAMSUDI KANTA ATMADJA, SH.

   Mulai bertugas pada tanggal 22 Februari 1990 sampai dengan 30 September 1991. sejak 1

   Oktober 1991 beliau menjalani masa pensiun.

11. ABDUL SAMAD, SH.

   Mulai bertugas pada tanggal 18 Nopember 1991. Beliau menduduki jabatan sebagai Ketua

   Pengadilan Tinggi Banjarmasin selama 1 tahun 3 bulan. Kemudian pindah tugas sebagai Ketua

   Pengadilan Tinggi Ujung Pandang.

12. H. ACHMAD KUSAIRI, SH.

   Mulai bertugas pada tanggal 8 Februari 19993 sampai dengan 30 April 1995.

13. RIZORA EFFENDI, SH.

   Mulai bertugas pada tanggal 30 April 1995 sampai dengan 1 Februari 1998.

14. H. RIYANTO, SH.

   Mulai bertugas pada tanggal 1 Februari 1998 sampai dengan 31 Agustus 1998.

15. H. SUBERI ARSYAD, SH.

   Mulai bertugas pada tanggal 31 Agustus 1998 sampai dengan 30 Juni 2001.

16. H. SAMANG HAMIDI, SH.

    Mulai bertugas pada tanggal 20 September 2001 sampai dengan 9 Januari 2003.

17. H. BURHAN HUSEIN PUTRADJAJA, SH.

   Mulai bertugas sejak tanggal 9 Januari 2003 sampai dengan 30 September 2003 dan pada

   tanggal 01 Oktober 2003 menjalani masa pensiun / purna tugas.



                                                                                  Page 5 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
18. AZWAR DALIM, SH.

    Mulai bertugas sejak tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan Maret 2005.

19. H. SOEDARMADI, SH.

    Mulai bertugas sejak bulan Maret 2005 sampai Pebruari 2007.

20. WAHJANA ENDRA DJARWA, SH.

    Mulai bertugas sejak bulan Maret 2007 sampai 31 Oktober 2008.

21. SOLTONY MOHDALLY, SH. MH.

    Mulai bertugas sejak 1 November 2008 sampai tanggal 7 April 2010.

22. DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH. MH.

    Mulai bertugas sejak 8 April 2010 sampai sekarang.

        Sejak diremiskan pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

tahun 1965, baru terdapat 5 (lima) orang Panitera ataupun Panitera Kepala/Panitera/Sekretaris

sebagai unsur pembantu Pimpinan Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing :

        1. H. MOHD. ROESLI, yang menjabat sejak tahun 1965.

        2. AHMAD SURAN.

        3. H. DJAMBRAN UMAR, SH.

        4. H. DRS, ANDI MAPPASABI, SH.

        5. MUH. ARTHUR LAHAY, SH. yang menjabat sejak tanggal 26 Januari 2004 sampai April

              2007

        6. I KETUT PAYU ADNYANA, SH. MH. Yang menjabat sejak bulan Juni 2007 sampai

              sekarang.

        Jumlah Hakim Tinggi yang ada sekarang sebanyak 16 (enam belas) orang termasuk Ketua

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin masing-masing :

         1)      DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH. MH.
         2)      H.M. MAS’UD HALIM, SH. M.Hum.
         3)      Dr. Hj. SRI SUTATIEK, SH.M.Hum
         4)      BACHRIN NOOR, SH.
         5)      ESTER SIREGAR, SH.MH.
         6)      MULIJANTO, SH.
         7)      YAKUP GINTING, SH. CN. MKn.
         8)      NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH. MH.


                                                                                Page 6 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
          9)    HIZBULLAH, SH.
          10)   SUWANTO, SH.
          11)   GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum.
          12)   H. SURYANTO, SH. M.Hum.
          13)   SUBARYANTO, SH. MH..
          14)   SUTRISNI, SH.
          15)   MUHAMMAD YUSUF, SH.M.Hum.
          16)   HIDAYAT, SH.


        Secara garis besar jumlah pegawai pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

Banjarmasin berjumlah 52 orang termasuk Ketua dan Hakim Tinggi yang terinci sebagai berikut :

a.     Menurut jabatan
       Ketua                                                        : 1 orang
       Wakil Ketua                                                  : 1 orang
       Hakim Tinggi                                                 : 14 orang
       Panitera/Sekretaris                                          : 1 orang
       Wakil Panitera                                               : 1 orang
       Wakil Sekretaris                                             : 1 orang
       Panitera Muda                                                : 3 orang
       Kepala Sub Bagian Keuangan                                   : 1 orang
       Kepala Sub Bagian Kepegawaian                                : 1 orang
       Kepala Sub Bagian Umum                                       : 1 orang
       Panitera Pengganti                                           : 15 orang
       Staf                                                         : 19 orang
b.     Menurut Pangkat/Golongan :
       Golongan IV                                                  : 19 orang
       Golongan III                                                 : 33 orang
       Golongan II                                                  : 7 orang
       Golongan I                                                   : tidak ada




                                                                                   Page 7 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
B. ISU STRATEGIS
        Permasalahan-permasalahan perlu mendapat perhatian oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan

Selatan di Banjarmasin adalah sebagai berikut :

    1. Penyelesaian Perkara

        Masalah penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

        sudah merupakan tugas bagi para Hakim untuk menyelesaikannya agar harapan para

        pencari keadilan untuk segera terselesaikannya perkara secara cepat namun tetap

        menjunjung tinggi rasa keadilan dan kebenaran dapat terlaksana sehingga kepercayaan

        masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga pulih kembali. Pengadilan Tinggi Kalimantan

        Selatan di Banjarmasin sebagai pengadilan tingkat banding berusaha untuk

        mengembalikan tingkat kepercayaan, harkat dan martabatnya sebagai lembaga Peradilan

        yang juga sebagai kawal depan Mahkamah Agung dengan menerapkan asas kepastian

        hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas.

        Dalam upaya penyelesaian perkara, Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

        juga telah membuat Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dalam penyelesaian

        perkara dan telah ditetapkan pemberlakuannya melalui Surat Keputusan (SK) Ketua

        Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : W15.U/09A/KPT/SK/I/2011 tanggal 3 Januari

        2011 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan

        Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan

        Pengadilan Negeri se-Kalimantan Selatan. Dengan adanya Standar Operasional

        Prosedur ( SOP ) para pencari keadilan dapat mengetahui atau akan memaklumi

        kapan perkara yang sedang dihadapinya selesai

    2. Memperketat pengawasan jalannya Peradilan, Perilaku Hakim dan Pejabat Pengadilan pada

        Pengadilan Negeri yang masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

        Banjarmasin. Pengawasan akan terus ditingkatkan melalui pengawasan langsung maupun

        pengawasan tidak langsung dengan menerima laporan-laporan pengaduan dari masyarakat.

        Pengawasan dilaksanakan di bidang kepaniteraan, bidang kesekretariatan dan tingkah laku

        hakim.


                                                                                  Page 8 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
       Sedangkan ruang lingkup pengawasan rutin/reguler meliputi :

              Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas,

               pengawasan dan pembinaan dan evaluasi kegiatan.

              Administrasi peradilan yang terdiri dari administrasi perkara, administrasi

               persidangan, pelaksanaan eksekusi serta administrasi umum.

              Mutu pelayanan publik.

              Kinerja Pengadilan.

       Pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan yaitu dengan bentuk

       pengamatan dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara sesuatu yang telah

       atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan

       peraturan yang berlaku. Pengawasan reguler ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun,

       sedangkan pengawasan khusus dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat dan juga

       hasil dari temuan dalam Laporan Bulanan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

       Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

       Banjarmasin terhadap pelaksanaan tugas intern Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

       Banjarmasin dengan membentuk Tim Pengawas Bidang yang dibentuk dari Hakim Tinggi

       Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang bertugas mengawasi :

              Bidang Pidana

              Bidang Perdata

              Bidang Hukum

              Bidang Kepegawaian

              Bidang Keuangan

              Bidang Umum

       Pelaksanaan pengawasan terhadap 11 Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Selatan dengan

       membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Hakim Tinggi dan Panitera dengan obyek

       pengawasan meliputi :

              Manajemen peradilan

              Administrasi perkara



                                                                               Page 9 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
              Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan

              Administrasi umum

              Kinerja pelayanan publik.

              Perilaku Hakim dan Pejabat Pengadilan lainnya

   3. Sumber Daya Manusia

       Masalah Sumber Daya Manusia sebagai penunjang kinerja suatu lembaga peradilan

       merupakan suatu masalah yang tidak bisa diabaikan karena untuk mencapai suatu bentuk

       lembaga peradilan yang profesional khususnya di lembaga Pengadilan Tinggi Kalimantan

       Selatan di Banjarmasin perlu adanya suatu upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya

       Manusia yang berkesinambungan dalam rangka terselesaikannya pekerjaan yang penting

       yang menyangkut kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

   4. Keterbukaan Informasi

       Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor I-144/KMA/SK/I/2011

       tentang Keterbukaan Informasi, dimana point terpenting dari adanya SK KMA tersebut adalah

       kewajiban tiap Pengadilan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

       Untuk itu Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin berkomitmen untuk dapat

       memberikan keterbukaan informasi sebagai upaya tranparansi lembaga serta dalam upaya

       peningkatan kinerja lembaga.

       Website Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan alamat

       http://www.pt-banjarmasin.go.id, telah cukup memberikan informasi baik mengenai

       perkara maupun mengenai data keuangan yang ada di Pengadilan Tinggi Kalimantan

       Selatan di Banjarmasin, juga telah diupload putusan di tingkat banding dan telah

       diklasifikasikan untuk perkara-perkara korupsi, narkotika dan lain-lain. Situs tersebut

       dapat diakses setiap orang yang menginginkannya, dengan total akses pengguna

       sebanyak 47.717 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas) user.

   5. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Peradilan dan Umum

       Di tahun 2010 ini menjadi perhatian adalah mengenai pelayanan administrasi, dimana

       dengan adanya pelayanan IT berupa keterbukaan informasi, maka akses masyarakat


                                                                                Page 10 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
       terhadap berbagai pelayanan administrasi perkara dapat dengan mudah didapatkan. Hal ini

       sejalan dengan akan dimuatnya item-item di dalam website Pengadilan Tinggi Kalimantan

       Selatan di Banjarmasin berupa penerimaan register perkara banding, perkara putus,

       Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Pengaduan,

       Prosedur berperkara, Statistik perkara dan hal lain yang menunjang bagi pelayanan

       administrasi baik pidana dan perdata.

       Pada upaya peningkatan pengelolaan admisnitarsi umum di bidang kepegawaian akan

       melaksanakan percepatan waktu penanganan hal-hal yang bersifat tekhnis di bidang

       kepegawaian seperti kenaikan pangkat, gaji berkala dan usulan mutasi.

       Pada bidang keuangan, pelaksanaan pelaporan keuangan telah berjalan dengan baik sesuai

       dengan jadwal yang dilakukan, baik itu pelaporan sebagai satuan kerja maupun pelaporan

       keuangan sebagai koordinator wilayah. Walaupun masih ditemukan kesulitan dalam tahap

       penerimaan laporan dari satuan kerja yang sering terjadi keterlambatan, akan tetapi hal

       tersebut dapat diselelesaikan dengan baik dengan upaya aktif dari Pengadilan Tinggi

       Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk terus menghubungi satuan kerja yang terlambat

       mengirimkan laporannya.

   6. Pada Tahun 2010 pagu anggaran untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-

       Kalimantan Selatan berjumlah Rp. 37.096.254.000,- (tiga puluh tujuh miliyar sembilan puluh

       enam juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian untuk belanja pegawai

       sebesar Rp. 21.912.131.000,- (dua puluh satu miliyar sembilan ratus dua belas juta seratus

       tiga puluh satu ribu rupiah) belanja barang sebesar Rp. 8.784.124.000 (delapan miliyar tujuh

       ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan belanja modal

       sebesar Rp. 6.399.999.000,-. (enam miliyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan

       ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

       Dimana realisasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Banjarmasin beserta seluruh satuan

       kerja dibawahnya telah mencapai 88.23 % dari total anggaran di dalam DIPA Tahun

       2010.

       Pada tahun 2011 ini, Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan mendapatkan pagu anggaran

       sebesar Rp. 55.436.615.000,- (lima puluh lima miliyar empat ratus tiga puluh enam juta enam

                                                                                  Page 11 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
       ratus lima belas ribu rupiah), dengan alokasi untuk belanja pegawai sebesar           Rp.

       24.976.426.000,- (dua puluh empat miliyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus

       dua puluh enam ribu rupiah), belanja barang sebesar Rp. 9.808.191.000,- (sembilan miliyard

       delapan ratus delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan belanja modal

       sebesar Rp. 20.659.998.000,- (dua puluh miliyar enam ratus lima puluh sembilan juta

       sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);




                                                                                 Page 12 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
                                              BAB II

                                  PERENCANAAN STRATEJIK



        Perencanaan stratejik disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah, dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis

situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik

disusun suatu visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi

Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

        Penyelenggaraan penegakkan hukum (supremasi Hukum) kepada masyarakat merupakan

salah satu program utama dari pengadilan di seluruh Indonesia termasuk pula Pengadilan Tinggi

Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebagai salah satu lembaga hukum yang berfungsi untuk

menerima, mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding. Penyediaan informasi yang akurat,

tepat waktu dan lengkap sebagai bahan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk

pertanggungjawaban akuntabilitas. Serta peningkatan pengawasan kepada pengadilan tingkat

pertama di seluruh Kalimantan Selatan juga merupakan salah satu program perencanaan.



    A. VISI DAN MISI

     Visi dan Misi kekuasaan Kehakiman yang telah dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah

Agung adalah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Upaya untuk

mencapai Visi tersebut telah pula dirumuskan Misi yaitu :

      1.     Menjaga kemandirian Badan Peradilan.

      2.     Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

      3.     Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.

      4.     Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.



     Menyadari akan tanggungjawab terwujudnya Visi dan Misi tersebut, Ketua Pengadilan

Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Ibu DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. sejak

mulai bertugas pada awal tahun 2010 telah mensosialisasikan dan memberikan pemahaman


                                                                                   Page 13 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
kepada seluruh jajarannya tentang Visi dan Misi tersebut dan mengintrodusir motto dalam

bekerja yang dikenal dengan 3 B yakni : BERFIKIR, BERTINDAK dan BERUBAH. Motto ini

mengandung makna yang dalam bahwa untuk mencapai ide-ide dalam Visi dan Misi Badan

Peradilan tersebut kata kuncinya adalah PERUBAHAN.

     Perubahan adalah bagian penting dari manajemen dan setiap pemimpin diakui

keberhasilan dan kemampuannya memprediksi perubahan menjadikan perubahan itu sebagai

suatu prestasi. Tujuan perubahan adalah mengubah manusianya bukan mengubah

organisasinya tanpa diikuti upaya mengubah kebiasaan manusianya, reorganisasi tidak akan

membawa perubahan apa-apa. Untuk itu diperlukan adanya agen-agen perubahan yaitu para

pimpinan pengadian dan Hakim-hakim sebagai pengarah atau motor penggerak ke arah

perubahan yang dimaksud.

     Untuk mencapai Visi dan melaksanalan Misi tersebut Mahkamah Agung telah

menerbitkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan guna memberi kejelasan arah bagi

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan dari Cetak Biru tersebut telah

disusun program yang disebut Rencana Strategis ( Renstra ) lima tahunan mulai dari Renstra

I : 2010 – 2014, Renstra II : 2015 – 2019, Renstra III : 2020 – 2024. Renstra IV : 2025 – 2029.

Renstra V : 2030 – 2034 yang kesemuanya berpijak pada 7 (tujuh) area :

        1. Area Organisasi dan Kepemimpinan.

       2. Area Kebijakan.

       3. Area Proses Berperkara.

       4. Area Sumber Daya Manusia.

       5. Area Kepuasan Pencari Keadilan.

       6. Area Keterjangkauan.

       7. Area Kepercayaan Publik.




                                                                               Page 14 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
   B. TUJUAN DAN SASARAN

       Bedasarkan visi dan misi dalam Renstra diatas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu :

   1. Tujuan

       Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

       melalui pelaksanaan kegiatan penegakkan hukum, pelayanan hukum dan pengawasan

       adalah untuk :

         a. Meningkatkan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efesien;

         b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

         c. Meningkatkan Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat;

         d. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengadilan Negeri;

         e. Peningkatan kapabilitas organisasi;

   2. Sasaran

       Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

         a.    Tercapainya kesamaan pandangan dan tidak menyimpang dari aturan-aturan dasar /

               hukum acara serta membuat format putusan yang sama untuk memudahkan Hakim

               dalam membuat putusan yang baik sehingga tercipta putusan yang berkualitas dan

               diputus dalam waktu tidak lebih dari 71 hari untuk penyelesaian perkara pidana dan 4

               bulan 10 hari untuk penyelesaian perkara perdata.

         b.    Tercapainya kualitas putusan yang baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,

               dimana program pelaksanaanya diarahkan kepada peningkatan kemampuan Hakim,

               Panitera Pengganti serta peningkatan di bidang Kesekretariatan

         c.    Terselenggaranya pelayanan administrasi yang optimal dan profesional kepada

               masyarakat pencari keadilan, yang meliputi pidana, perdata dan masalah hukum

               lainnya dan Terselenggaranya informasi kepada masyarakat secara luas serta

               memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja

               Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

         d.    Terciptanya Pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri yang berada di

               bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.




                                                                                     Page 15 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
         e.   Terciptanya ketelitian pemeriksaan laporan bulanan baik mengenai statistik perkara

              maupun tentang putusan perkara dari Pengadilan Tingkat Pertama.

         f.   Terpenuhinya rasio pemenuhan kapabilitas organisasi lembaga Pengadilan Tinggi

              Kalimantan Selatan di Banjarmasin dari segi kebutuhan gedung kantor dan sarana

              perkantoran lainnya.

   C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

       Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi, sasaran, tujuan

       yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan, yaitu :

         a. Penyediaan sarana penunjang bagi peningkatan kinerja Pengadilan secara

              keseluruhan.

         b. Melaksanakan pelatihan-pelatihan serta pembinaan kepada seluruh Hakim, Panitera

              Pengganti serta seluruh staf.

         c. Jaringan informasi hukum dikembangkan untuk penguatan dan peningkatan kinerja

              lembaga hukum.

         d. Pengawasan diarahkan kepada peningkatan kinerja kelembagaan secara menyeluruh

              serta melaksanakan pengawasan yang bersifat internal (melekat) dan pengawasan

              yang bersifat eksternal ke daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Selatan

         e. Pembinaan Sumber Daya Manusia terstruktur dan terkoordinasi oleh pimpinan

              Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

         f.   Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Banjarmasin, perkantoran dan pendukung

              dimamfaatkan untuk pencapaian visi Lembaga Peradilan secara efektif dan efesien.

       Pelaksanaan kebijakan Renstra di atas, akan diimplentasikan melalui program yaitu :

         1. Program Penegakkan hukum dan HAM

         2. Program peningkatan kinerja lembaga peradilan.

         3. Program peningatan manajemen Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

              Banjarmasin.

         4. Program peningkatan pengawasan terhadap lembaga peradilan baik secara internal

              dan pengawasan terhadap peradilan tingkat pertama.




                                                                                   Page 16 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
          5. Program peningkatan fasilitas Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

               Banjarmasin.

           Tujuan, Sasaran, indikator kinerja dan cara mencapai Tujuan dan sasaran Pengadilan

Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Tahun 2010 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :




                                                                                 Page 17 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
        Tujuan                                                 Sasaran                                                          Cara Mencapai Tujuan & Sasaran
                                                  Uraian                                 Indikator                       Kebijakan                            Program
           1                                      2                                       3                                4                                  5
    Meningkatkan kinerja          Tercapainya penyelesaian administrasi              Persentase jumlah     1. Penyediaan          sarana 1. Program    Peningkatan  Kinerja
                                                                                        Perkara yang
 Pengadilan agar lebih efektif                Perkara Peradilan                                               penunjang bagi peningkatan    Lembaga Peradilan dan Lembaga
                                                                                  diselesaikan tepat waktu
         dan efesien;                                                                                         kinerja     di      bidang    Penegak Hukum Lainnya.
                                                                                                                   kepaniteraan ;               2. Program Penegakkan Hukum dan
                                                                                                                2. Penyusunan         Standar      HAM
                                                                                                                   Operasional Prosedur ;


   Memberikan Keterbukaan        1. Terselenggaranya informasi kepada 1. Presentasi jumlah                         Jaringan informasi hukum     Peningkatan Kinerja Lembaga Peradialn
  Informasi bagi Masyarakat.        masyarakat        secara     luas     serta       informasi         yang          dikembangkan untuk         dan lembaga Penegak Hukum Lainnya
                                    memberikan hak akses masyarakat                   tersaji    di   dalam        penguatan dan peningkatan
                                    dalam        memberikan         penilaian         website;                      kinerja lembaga hukum.
                                    terhadap kinerja Lembaga Peradilan 2. Jumlah pengaduan
                                    khususnya         Pengadilan         Tinggi       masyarakat
                                    Banjarmasin.                                      terhadap        kinerja
                                 2. Terwujudnya        pengaduan        secara        lembaga         melalui
                                    online yang dapat diakses oleh                    media online
                                    publik;
Meningkatkan kemampuan dan         Meningkatnya pengetahuan aparatur              1. Persentase para               Melaksanakan Pelatihan-      1. Program Pemerintahan Yang Baik
kualitas Sumber daya manusia                     Pengadilan                          Hakim dan Panitera           pelatihan maupun pembinaan    2. Program Penegakkan Hukum dan
                                                                                     Pengganti    yang
                                                                                                                                                   HAM
                                                                                     mendapatkan

                                                                                                                                                                   Page 18 of 48
     LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
     PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
                                                                             update
                                                                             knowledge baru
                                                                         2. Persentase
                                                                              kepuasan
                                                                              masyarakat atas
                                                                              pelayanan publik di
                                                                              Pengadilan
Meningkatkan Pembinaan dan         Terselenggaranya Pembinaan dan       1. Jumlah pembinaan           Melaksanakan Pengawasan            Program Pemerintahan yang baik
   Pengawasan terhadap             Pengawasan terhadap Pengadilan          yang dilakukan hakim      ke-daerah-daerah di Provinsi
     Pengadilan Negeri                          Negeri                     tinggi terhadap Hakim
                                                                                                                Kalsel
                                                                           tingkat I
                                                                        2. Jumlah pembinaan
                                                                           administrasi
                                                                           Kepaniteraan      dan
                                                                           Kesekretariatan
                                                                           terhadap Pengadilan
                                                                           Tk I
  Peningkatan kapabilitas          Terciptanya kapabilitas organisasi        Rasio pemenuhan          Melaksankan pembangunan         Program Peningkatan Kinerja Lembaga
        organisasi
                                                                            kebutuhan gedung            sarana penunjang untuk       Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum
                                                                                  kantor                  kelancaran kegiatan                        Lainnya
                                                                                                             perkantoran



               Sangat disadari bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan belum seluruhnya pada level outcome. Hal ini karena masih adanya kendala dalam sistem

    pengumpulan data kinerja outcome. Indikator kinerja sasaran akan senantiasa disempurnakan sejalan dengan sistem pengumpulan data kinerja.




                                                                                                                                                          Page 19 of 48
    LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
    PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
 D. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2010



            Penetapan Rencana Kinerja Tahunan 2010 Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

Banjarmasin yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program

pada tahun 2009 dan indikator keberhasilan pencapaiannya. Untuk itu akan dijabarkan secara merinci

sebagai berikut :



1. Sasaran 1 : “Tercapainya Penyelesaian Administrasi Perkara Peradilan”

         Penetapan sasaran ini merupakan pelaksanaan salah satu fungsi yang dimilik oleh

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, yaitu fungsi peradilan sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang menyebutkan bahwa :”Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bedasarkan Pancasila, demi

terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

         Dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman tersebut, lembaga peradilan menyelenggarakan

2 (dua) administrasi, yaitu : administrasi peradilan dan administrasi umum. Administrasi perkara

berkaitan dengan penyelesaian perkara peradilan dan administrasi umum berkaitan dengan

administrasi secara umum. Administrasi penyelesaian perkara peradilan di lingkungan Pengadilan

Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin adalah merupakan suatu proses penyelesaian perkara di

tingkat banding guna terselesaikannya putusan peradilan secara efektif dan efesien. Administrasi

perkara perlu secara terus menerus ditingkatkan agar apa yang menjadi harapan bagi masyarakat

pencari keadilan yaitu penyelesaian perkara yang tepat dan cepat dapat tercapai.

         Untuk mencapai sasaran tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

telah menetapkan rencana kinerja tahun 2010 dengan melaksanakan kegiatan berupa :

    a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur penyelesaian perkara melalui program

         Pemerintahan yang baik;




                                                                                   Page 20 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
   b. Pengadaan sarana penunjang penunjang kelancaran kerja yaitu pembelian peralatan

       pendukung sebagai inventaris perkantoran melalui Program Pembangunan Peningkatan

       Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya serta;

   c. Penyediaan Atk persidangan melalui Program Penegakkan Hukum dan HAM.

     Adapun indikator kinerja yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah percepatan

penanganan administrasi perkara dan percepatan penangan perkara. Khusus mengenai Standar

Operasional Prosedur ( SOP ) dimaksudkan untuk acuan bagi percepatan penyelesaian

perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta percepatan dan ketepatan

prosedur baik administrasi perkara maupun administrasi umum. Dengan adanya Standar

Operasional Prosedur ( SOP ) para pencari keadilan dapat mengetahui atau akan memaklumi

kapan perkara yang sedang dihadapinya selesai, demikian pula kegiatan pendukung yang

ditangani bidang kesekretariatan dapat dipercepat sehingga akan lebih berdayaguna.

     Sebelum ada Standar Operasional Prosedur ( SOP ) :

    Upaya penyelesaian perkara untuk perkara pidana yang terdakwanya di luar tahanan

       dan untuk perkara perdata, sebatas tidak melebihi waktu 6 (enam) bulan di

       Pengadilan tingkat pertama dan 6 (enam) bulan di tingkat banding, jadi di kedua

       tingkat pengadilan tersebut memakai waktu rata-rata selama 1 (satu) tahun.

    Penyelesaian perkara pidana yang terdakwanya ditahan hanya diupayakan untuk

       tidak melebihi masa penahanannya yang berdasarkan KUHAP, pengadilan tingkat

       pertama dapat menahan selama 90 hari untuk perkara tertentu (Pasal 29) bisa

       mencapai 150 hari. Demikian pula di tingkat banding dapat menahan selama 90 hari

       atau 150 hari. Jadi di kedua tingkat pengadilan tersebut bisa memakan waktu sampai

       300 hari atau sekitar 10 (sepuluh) bulan.

      Sesudah dibuat Standar Operasional Prosedur ( SOP ):

    Perkara pidana baik yang terdakwanya ditahan atau diluar tahanan di pengadilan

       tingkat pertama akan terselesaikan paling lama 83 hari dan di tingkat banding selama

       71 hari.


                                                                               Page 21 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
     Perkara perdata di pengadilan tingkat pertama akan terselesaikan 5 bulan 25 hari dan

        di tingkat banding selama 4 bulan 10 hari.



2. Sasaran 2 : “Meningkatnya Kepuasan Para Pencari Keadilan”

        Sasaran ini merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi peradilan yang dimiliki oleh

Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Dalam keinginan untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan adanya

suatu pengetahuan serta kemampuan yang baik yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia lembaga

peradilan (Hakim, Panitera, Juru sita) yang profesional pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan

Pengadilan Tingkat Banding itu sendiri.

        Sejalan dengan tantangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan pada tahun

2010 ini telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu :

        Pada setiap kesempatan pimpinan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berusaha

menekankan kepada Hakim dan Pejabat Peradilan untuk menaati tentang Pedoman Perilaku Hakim

dan Kode Etik Hakim, meningkatkan pengetahuan mengupdate knowledge dan memecahkan

masalah-masalah hukum yang kontroversial serta membuat anotasi putusan. Dengan para Hakim

Tinggi dan Hakim-Hakim Pengadilan Negeri serta Pejabat Peradilan mengadakan diskusi dan

pelatihan yang dibiayai secara mandiri antara lain berkerjasama dengan pusat intelegensia

Kementerian Kesehatan RI telah mengadakan sosialisasi “Meningkatkan Kemampuan Executive

Function (Kemampuan Memutuskan) Berbasi Cara Kerja Otak” yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d

8 Juni 2010 di gedung Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

        Pelatihan hukum lingkungan hidup, sosialisasi mengenai Tindak pidana Pencucian Uang

yang diberikan oleh Ketua PPATK, Hukum Adat, Hukum perbankan dan yang terakhir sosialisasi

mengenai Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI

dan Kepala Kepolisian RI Nomor : 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor : M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010,

Nomor : KEP-059/A/JA/05/2010, Nomor : 13/14/V/2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem

Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan.

        Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin bersama dengan Pengadilan Tinggi

Agama Kalimantan Selatan di Banjarmasin menindak lanjuti hasil Rakernas Balikpapan bulan

Oktober 2010, telah mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang diikuti oleh Ketua dan

                                                                                    Page 22 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
Panitera/Sekretaris Pengadilan tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan

Agama wilayah Kalimantan Selatan. Dalam Rakerda tersebut secara khusus telah disosialisasikan

mengenai Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung dan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.

Demikian juga pada setiap kali acara pembinaan, mengenai Cetak Biru Mahkamah Agung dan

Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung selalu menjadi agenda untuk dijelaskan.

           Upaya peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia untuk pejabat tekhnis,

berupa Pola Bindalmin untuk Panitera/Sekretaris, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana

serta Bimbingan Tekhnis untuk Panitera Pengganti dan Jurusita. Kegiatan yang dilaksanakan untuk

seluruh satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tersebut

diikuti oleh 58 (lima puluh delapan) peserta.



3. Sasaran 3 : “ Transparansi Informasi Penanganan Perkara”

           Penetapan sasaran ini merupakan perwujudan dari adanya Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor 144/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi, dimana point terpenting

dari adanya SK KMA tersebut adalah kewajiban tiap Pengadilan untuk memberikan keterbukaan

informasi kepada masyarakat. Sejalan dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

tersebut maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin telah menetapkan di tahun

2010 ini untuk melaksanakan keterbukaan informasi melalui transparansi informasi penanganan

perkara.

           Adapun upaya yang ditempuh oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

di tahun 2010 ini dengan mengadakan terus memperbanyak jenis-jenis informasi yang tersedia dan

pembuatan aplikasi pengaduan secara online. Disadari bahwa dengan perkembangan teknologi yang

semakin canggih ini dimana kecepatan, ketepatan dan keterbukaan informasi merupakan sesuatu

yang sangat fundamental bagi suatu instansi pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan

pelayanan publik.

           Diharapkan dengan adanya keterbukaan tersebut maka hak publik untuk dapat mengakses

penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dapat terwujud.

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam memenuhi kegiatan ini adalah adanya ketersediaan sistem

teknologi informasi sebagai bentuk akuntabilitas peradilan dan output yang diharapkan adalah jumlah


                                                                                   Page 23 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
perkara maupun mengenai data keuangan yang ada di Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan

di Banjarmasin, yang telah diupload.

        Sedangkan outcome yang diharapkan jumlah akses publik terhadap media informasi

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan alamat website :

http://www.pt-banjarmasin.go.id serta kepuasan publik terhadap transparansi di

Pengadilan.



4. Sasaran 4 : “ Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri”

        Pengadilan Tinggi Banjarmasin merupakan satuan kerja (satker) dibawah Mahkamah Agung

yang mempunyai tugas dan fungsi : “memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding, mengadili

perkara sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Tingkat Pertama serta melakukan fungsi

pengawasan selaku kawal depan Mahkamah Agung”. Salah satu tugas dan fungsi tersebut yaitu

melakukan pengawasan jalannya Peradilan, perilaku Hakim dan pejabat Pengadilan pada Pengadilan

Negeri yang ada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

        Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diperlukan adanya

pengawasan dan pembinaan ke daerah-daerah yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Pembentukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang bertugas

melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan itu sendiri yang menjadi Program dari

Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pembinaan dan Pengawasan itu sendiri tidak hanya bersifat eksternal

keluar akan tetapi juga bersifat internal (melekat) untuk Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

Banjarmasin itu sendiri.

        Untuk itu Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin di Tahun 2010 telah

menargetkan melaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan kedaerah sebanyak 2 kali selama

setahun dengan jumlah Pengadilan Negeri yang dikunjungi sebanyak 11 Pengadilan Negeri dengan

target tersebut diharapkan jumlah persentase pengaduan masyarakat terhadap kinerja Pengadilan

dapat berkurang. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan

administrasi umum secara terus menerus dilakukan Pembinaan sehingga Peradilan yang cepat dan

biaya rendah dapat tercapai.



                                                                                  Page 24 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
5. Sasaran 5 : “ Meningkatkan Kapabilitas Organisasi”

         Peningkatan Kapabilitas organisasi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana organisasi, dimana organisasi itu sendiri adalah Pengadilan Tinggi Kalimantan

Selatan di Banjarmasin. Di dalam pemenuhan kapabilitas organisasi tersebut sejalan dengan

keperluan yang harus dan mesti dimiliki oleh suatu organisasi dalam rangka peningkatan kineja

organisasi itu sendiri.

         Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebagai suatu organisasi dalam

pemenuhan sarana dan prasarananya saat ini sangat memerlukan fasilitas rumah dinas. untuk

menunjang pemenuhan sasaran dalam rangka fasilitas penunjang jalannya pelaksanaan peradilan.

         Adapun indikator kinerja yang ditetapkan dalam pemenuhan sasaran peningkatan kapabilitas

organisasi melalui Pembangunan rumah dinas adalah terpenuhinya luas dan jumlah rumah dinas yang

layak dan yang akan dibangun serta yang menjadi outcomenya adalah terpenuhinya kelengkapan

sarana dan prasarana organisasi. Dimana kegiatan tersebut berada dalam program peningkatan

kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.




                                                                                  Page 25 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
                Untuk singkatnya penetapan kinerja tahun 2010 ini dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

                         SASARAN                                      PROGRAM                                                        KEGIATAN
      Uraian                     Indikator             Target                                       Uraian                          Indikator Kinerja             Satuan         Target
         1                           2                   3                 4                           5                                    6                        7             8
   Tercapainya          Persentase jumlah Perkara      100 %       Pemerintahan Yang          Penyusunan Standar                         INPUT
  Penyelesaian         yang diselesaikan tepat waktu                      Baik                Operasional Prosedur                        Dana                    Rupiah    Rp. 5.000.000,-
Administrasi Perkara                                                                                                                     Output
    Peradilan                                                                                                              Jumlah Dokumen Standar Operasional     Dokumen     1 Dokumen
                                                                                                                                        Prosedur
                                                                                                                                        Outcome
                                                                                                                        1. Percepatanan Penanganan Perkara          Hari        71 hari
                                                                                                                            pidana;
                                                                                                                        2. Percepatan Penanganan Perkara           Bulan    4 bulan 10 hari
                                                                                                                            perdata



                                                                 Penegakan Hukum dan        Pembelian Atk persidangan                     INPUT
                                                                        HAM                     Perkara Pidana                             Dana                   Rupiah    Rp. 28.000.000
                                                                                                                                          Output
                                                                                                                         Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan   Perkara     173 perkara
                                                                                                                                        tepat waktu
                                                                                                                                         Outcome
                                                                                                                             Percepatan penanganan perkara          hari        71 hari
                                                                                            Pengiriman Berkas Perkara                     INPUT
                                                                                                                                           Dana                   Rupiah     Rp. 7.500.000
                                                                                                                                          Output
                                                                                                                          Jumlah Perkara yang telah putus yang    Perkara     25 perkara
                                                                                                                          dapat diterima PN Pengaju tepat waktu
                                                                                                                                         Outcome
                                                                                                                           Percepatan penyampaian pengiriman      minggu       1 minggu
                                                                                                                                          berkas




                                                                                                                                                                   Page 26 of 48
       LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
       PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
  Meningkatnya           Persentase peningkatan          100 %    Penegakkan Hukum           Pelatihan Pola Bindalmin                        INPUT
  Kepuasan Para       Kualitas Sumber Daya Manusia                    dan HAM                (Pembinaan Administrasi                          Dana                      Rupiah      Rp. 169.470.000,-
 Pencari Keadilan                                                                                   Peradilan)                               Output
                                                                                                                                         Jumlah Peserta                 Orang         58 orang
                                                                                                                                           Outcome
                                                                                                                                Persentase jumlah peserta yang            %             100 %
                                                                                                                               memahami Administrasi Peradilan
    Mewujudkan        1. Persentase            akses     100 %   Keterbukaan Informasi    Penyediaan Informasi Peradilan                     INPUT
    Keterbukaan          masyarakat         terhadap                                                                                          Data                       Buah       15 Buah data
 informasi kepada        layanan     informasi      di                                                                                       Output
    masyarakat           Pengadilan;                                                                                        Jenis Informasi yang tersedia di Website     Jenis         15 Jenis
                      2. Ketersedian          aplikasi                                                                                     Outcome                                    informasi
                         pengaduan secara online;                                                                                      Jumlah akses publik              orang       40.000 orang

                                                                                          Pembuatan Aplikasi Pengaduan                      INPUT
                                                                                                    Online                                   Dana                         Rp        Rp. 7.500.000
                                                                                                                                            Output
                                                                                                                                         Jumlah Aplikasi               Aplikasi       1 Aplikasi
                                                                                                                                           Outcome
                                                                                                                            Jumlah pengaduan masyarakat terhadap       Pengaduan    10 pengaduan
                                                                                                                              kinerja lembaga melalui media online

    Meningkatkan      1. Jumlah pembinaan dan            100 %   Pemerintahan yang baik     Pembinaan/Koordinasi dan                         INPUT
   Pembinaan dan         pengawasan yang dilakukan                                           Konsultasi pengawasan                            Dana                      Rupiah      Rp. 122.000.000
    Pengawasan           Hakim     Tinggi terhadap                                                                                           Output
terhadap Pengadilan      Hakim tingkat I                                                                                   1. Jumlah pembinaan yang dilakukan          Unit kerja   11 unit kerja
       Negeri         2. Jumlah pembinaan dan                                                                                 hakim tinggi thdp Hakim Tingkat I
                         pengawasan         bidang                                                                         2. Jumlah Pembinaan administrasi            Unit kerja   11 unit kerja
                         kepaniteraan          dan                                                                            Kepaniteraan dan Kesekretariatan
                         kesekretariatan  terhadap                                                                            tdhp Pengadilan Tk I
                         Pengadilan Tk. I                                                                                                  Outcome
                                                                                                                                 Persentase jumlah pengaduan              %              10 %
                                                                                                                            masyarakat terhadap kinerja Pengadilan
                                                                                                                             Tingkat Banding dan Pengadilan Tk. I
                                                                                                                                        yang menurun




                                                                                                                                                                         Page 27 of 48
      LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
      PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
                       SASARAN                                 PROGRAM                                                         KEGIATAN
      Uraian                Indikator             Target                                     Uraian                          Indikator Kinerja              Satuan           Target

        1                          2                3                4                          5                                   6                         7                 8
Peningkatan Kinerja    Tercapainya peningkatan    100 %      Peningkatan Kinerja   Pengadaan Alat Pengolah Data                  INPUT
     Lembaga               kinerja lembaga                 Lembaga Peradilan dan                                                  Dana                      Rupiah     Rp. 81.000.000
                                                              Penegak Hukum                                                      Output
                                                                  Lainnya                                               Jumlah Alat Pengolah Data            Unit               7
                                                                                                                                Outcome
                                                                                                                   Persentase Laporan yang disampaikan      Laporan            10
                                                                                                                               tepat waktu

   Peningkatan        Rasio pemenuhan kebutuhan   100 %      Peningkatan Kinerja   Pembangunan Menara Air dan                     INPUT
    Kapabilitas              gedung kantor                 Lembaga Peradilan dan          Instalasinya                             Dana                     Rupiah    Rp. 57.500.000,-
    Organisasi                                                Penegak Hukum                                                      Output
                                                                  Lainnya                                                      Jumlah unit                   Unit            1 unit
                                                                                                                                Outcome
                                                                                                                  terpenuhinya sarana berupa menara air     Orang              60
                                                                                                                             dan instalasinya


                                                                                   Pemasangan Plafon Ruang IT                     INPUT                     Rupiah    Rp. 12.650.000,-
                                                                                                                                   Dana
                                                                                                                                  Output                     M2              40 M2
                                                                                                                              Luas Ruang IT
                                                                                                                                 Outcome                     M2              40 M2
                                                                                                                  terpenuhinya sarana berupa plafon ruang
                                                                                                                                    IT

                                                                                   Pembangunan Rumah Dinas                        INPUT
                                                                                           Type C                                  Dana                     Rupiah    Rp. 242.344.000,-
                                                                                                                                 Output
                                                                                                                            Luas rumah dinas                 M2             140 M2
                                                                                                                                Outcome
                                                                                                                        Ketersediaan Rumah Dinas             Unit            2 unit




                                                                                                                                                            Page 28 of 48
      LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
      PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
                                               BAB III

                                     AKUNTABILITAS KINERJA



A. Akuntabilitas Kinerja

             Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II (Renstra). Dinyatakan bahwa sasaran-sasaran

yang direncanakan dan akan dicapai oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan pada tahun 2010

terdiri dari 5 (lima) sasaran utama. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai

sasaran-sasaran tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja.

             Hasil pengukuran kinerja masing-masing pencapaian sasaran dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Sasaran 1 : “Tercapainya Penyelesaian Administrasi Perkara Peradilan”

            Penetapan sasaran ini merupakan pelaksanaan salah satu fungsi yang dimilik oleh

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, yaitu fungsi peradilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1

Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa

:”Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan bedasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum

Republik Indonesia.

            Dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman tersebut, lembaga peradilan menyelenggarakan

2 (dua) administrasi, yaitu : administrasi peradilan dan administrasi umum. Administrasi perkara

berkaitan dengan penyelesaian perkara peradilan dan administrasi umum berkaitan dengan

administrasi secara umum. Administrasi penyelesaian perkara peradilan di lingkungan Pengadilan

Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin adalah merupakan suatu proses penyelesaian perkara di

tingkat banding guna terselesaikannya putusan peradilan secara efektif dan efesien. Administrasi

perkara perlu secara terus menerus ditingkatkan agar apa yang menjadi harapan bagi masyarakat

pencari keadilan yaitu penyelesaian perkara yang tepat dan cepat dapat tercapai.

            Untuk mencapai sasaran tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

telah menetapkan rencana kinerja tahun 2010 dengan melaksanakan upaya peningkatan kinerja para

Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara baik perkara perdata dan pidana serta

upaya peningkatan kualitas putusan para hakim. Dimana pencapaian tersebut dilakukan dengan


                                                                                   Page 29 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
penyusunan standart operasional prosedur (SOP) penanganan perkara, penyediaan biaya untuk

pembelian ATK persidangan, biaya pengiriman berkas perkara dan penyediaan literatur, yurisprudensi

dan peraturan perundang-undangan.

        Adapun indikator kinerja yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah

percepatan penanganan administrasi perkara dan percepatan penangan perkara. Dimana dari segi

penanganan administrasi perkara diberi batasan waktu penyelesaian selama 1 minggu serta dari segi

percepatan penanganan perkara diberi batasan waktu penyelesaian untuk perkara pidana selama 71

hari dan perkara perdata selama 4 bulan 10 hari dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan

selama satu tahun adalah 173 perkara.

        Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil

pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalan sebagai berikut :

       Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran tercapainya penyelesaian perkara peradilan

        mencapai 100 %, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata

        sederhana antara dua tingkat capaian indikator kinerja, yaitu jumlah perkara yang ditangani

        dan diputus tepat waktu baik yang merupakan sisa awal tahun dulu dan jumlah perkara yang

        masuk pada tahun 2010 yaitu sebesar 100%. Adapun keberhasilan ini sebagai bagian dari

        keberhasilan dalam pengelolaan administrasi kepaniteraan dan keberhasilan pimpinan

        Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan

        terhadap penanganan perkara itu sendiri. Peran serta majelis Hakim itu sendiri sangat

        penting karena sebagai bagian dari percepatan penanganan perkara ini.

       Dilihat dari jumlah perkara dari segi penanganan administrasi perkara dilaksanakan tepat

        waktu yaitu 100 %. Penanganan administrasi perkara disini dalam kaitannya dengan sejauh

        mana ketepatan waktu dari mulai penerimaan berkas, register sampai pada penunjukkan

        Majelis Hakim maupun panitera pengganti, kemudian juga dalam kaitannya dengan

        perpanjangan penahanan maupun pengiriman berkas kembali perkara putus. Hal ini sejalan

        dengan tugas pokok dari Kepaniteraan itu sendiri, yang selama tahun 2010 ini berjalan

        dengan baik, efektif dan efesien. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari berjalannya

        program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di


                                                                                   Page 30 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
                   Banjarmasin dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang selain dari juga

                   keberhasilan sumber daya manusianya. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang serta

                   penyediaan Atk (alat tulis kantor) perkara. Hal ini dikarenakan pembeliaan Atk telah

                   terpenuhinya dengan pembeliaan pada belanja pokok perkantoran. Pada intinya penyerapan

                   anggaran yang kurang ini tidak mengurangi persentase keberhasilan pencapaian sasaran.

                  Adapun rincian keadaan perkara Pada tahun 2010 ini, Pengadilan Tinggi Kalimantan

                   Selatan di Banjarmasin dalam perkara pidana telah menerima 169 perkara masuk, dimana

                   sisa perkara tahun 2009 berjumlah 17 perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2010

                   berjumlah 173 perkara dengan sisa perkara berjumlah 13 perkara.

                   Untuk perkara perdata jumlah perkara masuk sejumlah 80, sisa perkara tahun 2009 sejumlah

                   44 perkara. Dimana perkara diputus sejumlah 104 perkara dan sisa akhir 20 perkara



                                     KEADAAN PERKARA PIDANA PADA
                            PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010

                                                                  PIDANA
       BULAN
                        SISA LALU                    MASUK                           PUTUS                 SISA
Januari                      17                          8                              6                   19
Pebruari                     19                          7                             13                   13
Maret                        13                          9                              8                   14
April                        14                         10                              4                   20
Mei                          20                         21                             13                   28
Juni                         28                         18                             24                   22
Juli                         22                         18                             15                   25
Agustus                      25                         24                             26                   23
September                    23                         24                              3                   44
Oktober                      44                          8                             33                   19
November                     19                         14                             12                   21
Desember                     21                          8                             16                   13
Jumlah                       17                        169                            173                  13




                                                                                             Page 31 of 48
           LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
           PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
                                    KEADAAN PERKARA PERDATA PADA
                            PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010


                                                              PERDATA
       BULAN
                        SISA LALU                   MASUK                        PUTUS                 SISA
Januari                      44                        9                             6                  47
Pebruari                     47                        4                             8                  43
Maret                        43                        8                            15                  36
April                        36                        4                             2                  38
Mei                          38                        12                            8                  42
Juni                         42                        5                            18                  29
Juli                         29                        7                             7                  29
Agustus                      29                        4                            13                  20
September                    20                        6                             6                  20
Oktober                      20                        3                            11                  12
November                     12                        10                            3                  19
Desember                     19                        8                             7                  20
Jumlah                       44                        80                          104                  20



           PELAPORAN PERKARA

                   Pada Tahun 2010 ini seluruh pelaporan perkara melalui Kepaniteraan Hukum telah

           dilakukan sesuai aturan yang berlaku, adapun pelaporan tersebut terdiri atas :

          a. Laporan evaluasi perkara perdata dan pidana se-wilayah Kalimantan Selatan yang

              dikirimkan ke Panitera Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

          b. Laporan bulanan perkara perdata dan pidana tingkat banding dan laporan keuangan

              perkara serta laporan kegiatan Hakim yang dikirimkan ke Direktur Jenderal Badan

              Peradilan Umum;

          c. Laporan perkara, keuangan perkara dan dana bantuan hukum yang dikirimkan ke Direktur

              Jenderal Badan Peradilan Umum;

          d. Laporan Tahunan yang dikirimkan ke Panitera Mahkamah Agung;




                                                                                            Page 32 of 48
           LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
           PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
e. Laporan Uang Perkara melalui SMS setiap bulannya yang dikirimkan ke Direktur Jenderal

      Badan Peradilan Umum;

f.    Laporan perkara tindak pidana korupsi yang putus setiap bulannya, dikirimkan ke

      Kepaniteraan Pidana Khusus Mahkamah Agung RI;

g. Laporan pengaduan setiap 3 (tiga) bulan yang dikirimkan ke Badan Pengawas Mahkamah

      Agung RI;




 2.    Sasaran 2 : “Meningkatnya Kepuasan Para Pencari Keadilan Melalui Putusan Hakim”

          Sasaran ini merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi peradilan yang dimiliki oleh

 Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Dalam keinginan untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan adanya

 suatu pengetahuan serta kemampuan yang baik yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia lembaga

 peradilan (Hakim, Panitera, Juru sita) yang profesional pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan

 Pengadilan Tingkat Banding itu sendiri.

          Sejalan dengan tantangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan pada tahun

 2010 ini telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu :

          Pada setiap kesempatan pimpinan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

 berusaha menekankan kepada Hakim dan Pejabat Peradilan untuk menaati tentang Pedoman

 Perilaku Hakim dan Kode Etik Hakim, meningkatkan pengetahuan mengupdate knowledge dan

 memecahkan masalah-masalah hukum yang kontroversial serta membuat anotasi putusan. Dengan

 para Hakim Tinggi dan Hakim-Hakim Pengadilan Negeri serta Pejabat Peradilan mengadakan diskusi

 dan pelatihan yang dibiayai secara mandiri antara lain berkerjasama dengan pusat intelegensia

 Kementerian Kesehatan RI telah mengadakan sosialisasi “Meningkatkan Kemampuan Executive

 Function (Kemampuan Memutuskan) Berbasi Cara Kerja Otak” yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d

 8 Juni 2010 di gedung Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

          Pelatihan hukum lingkungan hidup, sosialisasi mengenai Tindak pidana Pencucian Uang

 yang diberikan oleh Ketua PPATK, Hukum Adat, Hukum perbankan dan yang terakhir sosialisasi

 mengenai Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI

 dan Kepala Kepolisian RI Nomor : 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor : M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010,


                                                                                     Page 33 of 48
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
 PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
Nomor : KEP-059/A/JA/05/2010, Nomor : 13/14/V/2010 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem

Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan.

        Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan bersama dengan Pengadilan Tinggi Agama

Kalimantan selatan menindak lanjuti hasil Rakernas Balikpapan bulan Oktober 2010, telah

mengadakan Rapat Kerja Daerah           (Rakerda) yang diikuti oleh Ketua dan Panitera/Sekretaris

Pengadilan tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama wilayah

Kalimantan Selatan. Dalam Rakerda tersebut secara khusus telah disosialisasikan mengenai Cetak

Biru Pembaharuan Mahkamah Agung dan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung. Demikian juga pada

setiap kali acara pembinaan, mengenai Cetak Biru Mahkamah Agung dan Reformasi Birokrasi

Mahkamah Agung selalu menjadi agenda untuk dijelaskan.

        Upaya peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia untuk pejabat tekhnis,

berupa Pola Bindalmin untuk Panitera/Sekretaris, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana

serta Bimbingan Tekhnis untuk Panitera Pengganti dan Jurusita. Kegiatan yang dilaksanakan untuk

seluruh satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tersebut diikuti oleh 58 (lima

puluh delapan) peserta.

        Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dapat dikatakan berhasil, dimana penilaian

keberhasilan dapat dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan target

58 (lima puluh delapan) orang untuk Bimbingan Tekhnis dan Pola Bindalmin sehingga jika dinilai

dengan persentase sebesar 100% serta pencapaian outcome dengan meningkatkatnya kepuasan

masyarakat atas pelaksaan administrasi peradilan yaitu 100%. Walaupun pada acuan outcome

penilaiannya bersifat relatif akan tetapi melalui penilaian evaluasi pelaksanaan dihasilkan dengan rata-

rata bernilai baik, sehingga seluruh peserta mendapatkan sertifikat.

        Dilihat dari segi realisasi anggaran dalam kegiatan Bimbingan Tekhnis dan Pola Bindalmin

persentase capaian sebesar 100 %, dengan jumlah pagu realisasi sebesar Rp. 169.470.000,-. Hal ini

dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan berlaku karena realisasi diatas 95 %. Maka dapat

dikatakan bahwa pencapaian sasaran baik dari segi realisasi kegiatan dan realisasi anggaran dapat

dikatakan mencapai keberhasilan diatas rata-rata. Upaya ini sebagai langkah awal yang baik bagi

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dalam upayannya meningkatkan kinerja,

khusunya kinerja Para Panitera/Sekretaris, Panmud Pidana, Panmud Perdata, Panitera Pengganti dan



                                                                                       Page 34 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
Juru SIta di seluruh Pengadilan Negeri yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Tinggi

Kalimantan Selatan di Banjarmasin.



3. Sasaran 3 : “ Transparansi Informasi Penanganan Perkara Kepada Masyarakat”

        Penetapan sasaran ini merupakan perwujudan dari adanya Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor 144/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi, dimana point terpenting

dari adanya SK KMA tersebut adalah kewajiban tiap Pengadilan untuk memberikan keterbukaan

informasi kepada masyarakat. Sejalan dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

tersebut maka Pengadilan Tinggi telah menetapkan di tahun 2010 ini untuk melaksanakan

keterbukaan informasi melalui transparansi informasi penanganan perkara.

        Adapun upaya yang ditempuh oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

di tahun 2010 ini dengan mengadakan penyempurnaan sistem informasi manajemen (IT) dan

peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola IT. Disadari bahwa dengan perkembangan

teknologi yang semakin canggih ini       dimana kecepatan, ketepatan dan keterbukaan informasi

merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi suatu instansi pemerintahan khususnya yang

berkaitan dengan pelayanan publik.

        Diharapkan dengan adanya keterbukaan tersebut maka hak publik untuk dapat mengakses

penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dapat terwujud.

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam memenuhi kegiatan ini adalah adanya ketersediaan sistem

teknologi informasi sebagai bentuk akuntabilitas peradilan dan outcome yang diharapkan adalah

persentase jumlah perkara yang tersaji di dalam website tersebut.

        Pencapaian sasaran ini dapat dinilai dari ketersediaan sarana untuk penginformasian kepada

khalayak (masyarakat). Sistem informasi manajemen sebagai salah satu sarana tersebut, sistem

tersebut tidak hanya menampilkan berita akan tetapi lebih dari itu yaitu sarana keterbukaan dan

akuntabilitas lembaga. Maka target dari pencapaian sasaran ini mengacu pada bagaimana sistem ini

bermamfaat dan dapat meningkatkan kinerja lembaga itu sendiri.




                                                                                  Page 35 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
     Media Informasi dan Transparansi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

meliputi :

    1. Profil Lembaga

             -   Sejarah lembaga

             -   Visi & Misi

             -   Tugas Pokok & Fungsi

             -   Struktur Organisasi

             -   Peta Yuridiksi

             -   Daftar Pengadilan Negeri se Kalimantan Selatan

    2. Profil Kepegawaian

             -   Profil Pimpinan

             -   Profil Hakim Tinggi

             -   Profil Hakim Yustisia

             -   Profil Pejabat Fungsional

             -   Profil Pejabat Struktural

             -   Profil Panitera Pengganti

             -   Profil Staf/ Pelaksana

    3. Layanan Informasi




                                                                          Page 36 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
           -   Kepaniteraan Perdata meliputi : ongkos biaya perkara, proses perkara

               banding, jadwal sidang perkara perdata dan keadaan perkara perdata tahun

               2010.

           -   Kepaniteraan Pidana meliputi : keadaan perkara pidana khusus, keadaan

               perkara pidana umum, jadwal sidang perkara pidana dan keadaan perkara

               pidana tahun 2010.

           -   Kepaniteraan hukum meliputi : grafik perkara, evaluasi perkara PN se

               Kalimantan Selatan, kegiatan hakim perkara pidana, kegiatan hakim perkara

               perdata, dan laporan keuangan perkara perdata

           -   Bagian Kepegawaian meliputi : jam kerja & istiharat kantor, syarat kenaikan

               pangkat, syarat permohonan TASPEN, syarat mendapatkan Karis/ Karsu,

               syarat pensiun, syarat permohonan karpeg, syarat permohonan askes,

               besetting pegawai, dan daftar urutan kepangkatan.

           -   Bagian Keuangan meliputi : Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak,

               laporan penyerapan anggaran, data anggaran, data realisasi anggaran.

           -   Direktori putusan meliputi : kumpulan putusan perkara pidana korupsi,

               putusan perkara narkotika, putusan perkara pidana anak, putusan perkara

               pidana perikanan, putusan perkara kehutanan, putusan perkara KDRT. dan

               kumpulan putusan perkara perdata.

   4. Transparansi Anggaran

           -   Data Anggaran

           -   Realisasi Anggaran

   5. Standar Operasional Prosedur ( SOP )

           -   Alur perkara pidana Tk. pertama

           -   Alur perkara pidana Tk. banding

           -   Alur perkara perdata Tk. pertama

           -   Alur perkara perdata Tk. banding

                                                                           Page 37 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
             -   Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Kesekretariatan

             -   Standar Operasional Prosedur (SOP) Bantuan Hukum (SEMA No.10 Tahun

                 2010)

    6. Aplikasi pengaduan online, dengan adanya aplikasi pengaduan secara online dapat

         memudahkan masyarakat yang mau memberikan kritik atau saran terhadap kinerja

         para Hakim maupun pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

         Banjarmasin.

    7. Kumpulan peraturan yang terdiri dari surat edaran Mahkamah Agung, Peraturan

         Mahkamah Agung dan kumpulan perundang-undangan RI.

     Adapun khusus mengenai transparansi putusan, pada website Pengadilan Tinggi

Kalimantan Selatan telah diupload 317 (tiga ratus tujuh belas), dengan rincian untuk 117

(seratus tujuh belas) dan untuk putusan perkara pidana sebesar 200 (dua ratus), yang terdiri

atas :

     Korupsi             : 58 perkara

     Narkotika           : 24 perkara

     Pengadilan Anak : 7 perkara

     Kehutanan           : 3 perkara

     KDRT                : 1 perkara

     Pidana biasa        : 110 perkara




                                                                             Page 38 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
        Maka jika dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pencapaian kegiatan dan pencapaian realisasi

anggaran untuk sasaran ini dikatakan berhasil guna dan telah memenuhi sasaran yang diinginkan.

Dimana sebagai catatan bahwa jumlah pengunjung semenjak website dapat diakses oleh masyarakat

pada awal tahun 2011 telah dikunjungi sebanyak 42.717 orang dengan seluruh info perkara telah

ditampilkan.

        Selain itu dalam upaya upaya melaksanakan keterbukaan informasi, Pengadilan Tinggi

Kalimantan Selatan di Banjarmasin telah membuka aplikasi pengaduan secara online, dengan

alamat : www.pt.banjarmasin.go.id/pengaduan. Dimana dengan adanya aplikasi pengaduan

secara online tersebut maka setiap orang yang ingin melaporkan dan mengadukan sesuatu

cukup mengakses situs tersebut.




                            Tampilan Aplikasi Pengaduan secara online



4. Sasaran 4 : “ Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri”

        Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin merupakan satuan kerja (satker)

dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas dan fungsi : “memeriksa dan mengadili perkara

tingkat banding, mengadili perkara sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Tingkat Pertama serta

melakukan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 49 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”.

Salah satu tugas dan fungsi tersebut yaitu melakukan fungsi pengawasan.




                                                                                    Page 39 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
             Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diperlukan adanya

pengawasan dan pembinaan kepada Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Kalimantan Selatan. Setelah adanya pembentukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah maka hal

yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya

Peradilan, Perilaku Hakim dan Pejabat Pengadilan pada Pengadilan Negeri se-wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang menjadi Program dari Pengadilan

Tinggi Banjarmasin. Pembinaan dan Pengawasan itu sendiri tidak hanya bersifat eksternal keluar akan

tetapi juga bersifat internal (melekat) untuk Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

itu sendiri.

             Obyek pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

Banjarmasin adalah meliputi pengawasan intern Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

Banjarmasin dan juga meliputi Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi

Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang berjumlah 11 Pengadilan Negeri.

        Sedangkan ruang lingkup pengawasan rutin/reguler meliputi :

         -      Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan

                dan pembinaan dan evaluasi kegiatan.

         -      Administrasi peradilan yang terdiri dari administrasi perkara, administrasi persidangan,

                pelaksanaan eksekusi serta administrasi umum.

         -      Mutu pelayanan publik.

         -      Kinerja Pengadilan.

             Untuk itu Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin di Tahun 2010 ini telah

menargetkan melaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan kedaerah sebanyak 2 kali selama

setahun dengan jumlah Pengadilan Negeri yang dikunjungi sebanyak 11 Pengadilan Negeri dengan

target tersebut diharapkan jumlah persentase pengaduan masyarakat terhadap kinerja Pengadilan

dapat berkurang. Dimana Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilaksanakan untuk dua macam

administrasi, yaitu administrasi tekhnis dan administrasi umum yang keduanya saling berkaitan, baik

ditinjau dari segi administrasi maupun dari segi organisasi.

             Pengukuran terhadap capaian realisasi sasaran tersebut dapat dilihat dengan membuat

persentase target dan realisasi yang dilaksanakan. Dimana dengan target pelaksanaan pengawasan

                                                                                        Page 40 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun dengan jumlah daerah yang dikunjungi yaitu 11 (sebelas)

Pengadilan Negeri yaitu 44 kegiatan, dimana realisasi kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan

perencanaan yang telah ditetapkan yaitu 44 kegiatan.

        Dari sisi pencapaian outcome maka Pengawasan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

Banjarmasin memperoleh persentase 10%, yang dinilai dari persentase jumlah pengaduan

masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Hal ini

patut disyukuri karena dengan minimnya jumlah pengaduan yang hanya 10 % maka dapat dikatakan

pengawasan yang selama ini dilaksanakan telah cukup berhasil. Walaupun harus diakui persentase

tersebut tidak mutlak adanya karena hanya dihitung bedasarkan pada jumlah surat pengaduan dari

masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan tidak

berlaku pada jumlah pengaduan dari masyarakat terhadap yang bersifat individual (person) dari aparat

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan jajarannya serta pengaduan yang

tujuannya ke Mahkamah Agung RI dan Instansi lain seperti KPK, BPK, Menpan, dan lain-lain.

        Adapun dalam Pengaduan yang diajukan pada lembaga peradilan dapat berasal dari

berbagai sumber, antara lain:

    1. Pengaduan masyarakat, meliputi pengaduanpengaduan yang ditujukan terhadap Aparat

        Peradilan atau mutu pelayanan publik pengadilan. Pengaduan ini umumnya diajukan oleh

        para pencari keadilan, Pengacara, dan Lembaga Bantuan Hukum yang langsung diajukan

        kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat

        Pertama. Ada kalanya pengaduan tersebut disampaikan oleh masyarakat umum melalui

        Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Wakil Presiden,

        Komisi Yudisial, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi Peberantasan Korupsi,

        Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional dan lain-lain.

    2. Pengaduan Internal, yaitu pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan dan diajukan

        oleh warga Pengadilan sendiri (termasuk keluarganya).

    3. Laporan Kedinasan yang merupakan laporan resmi dari Pimpinan Pengadilan mengenai

        Aparat Pengadilan yang dipimpinnya.

    4. Informasi yang diperoleh dari instansi lain, atau berita melalui media massa, atau dari isu-isu

        yang berkembang.


                                                                                     Page 41 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
     Berbagai pengaduan di atas pada umumnya meliputi hal-hal antara lain:

         1. Penyalahgunaan wewenang / jabatan.

         2. Pelanggaran sumpah jabatan.

         3. Dugaan melakukan tindak pidana.

         4. Maladministrasi, yaitu terjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat

             administratif

         5. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian

             dan ketidakpahaman.

         6. Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang

             berkepentingan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek waktu,

             biaya, dan atau perilaku.

         7. Pelanggaran terhadap kode etik dan code of conduct Hakim.

         8. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatanperbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-

             perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilanmaupun

             selaku anggota masyarakat.

         9. Tindakan indisipliner.

         10. Tindakan arogansi.



     PENANGANAN PENGADUAN

             Adapun jumlah pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

     Banjarmasin pada tahun 2010 ini berjumlah 8 (delapan) pengaduan, dengan rincian sebagai berikut :

NO.                             REKAPITULASI                                                  JUMLAH
 1 Jumlah Pengaduan yang masuk dalam 1 (satu) tahun terakhir                                     8
 2 Jumlah Pengaduan yang diteruskan kepada Badan Pengawas MA-RI                                  1
 3 Jumlah Pengaduan yang telah ditangani (termasuk yang didelegasikan            kepada          -
    Pengadilan Tk. Pertama)
 4 Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan                 kepada          4
    Badan Pengawas MA-RI
 5 Jumlah sisa Pengaduan pada waktu berjalan                                                      3
 6 Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin             dengan           -
    menyebutkan nama, pangkat dan satuan kerja yang bersangkutan                 (dibuat
    tersendiri)



                                                                                       Page 42 of 48
     LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
     PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
               Adapun jumlah penyelesaian pengaduan untuk Pengadilan Negeri se-Kalimantan Selatan

      pada tahun 2010 ini diterima sejumlah 1 pengaduan, dengan rincian sebagai berikut :

NO.                                 REKAPITULASI                                                  JUMLAH
 1    Jumlah Pengaduan yang diterima                                                                 1
 2    Jumlah Pengaduan yang diteruskan kepada Pengadilan Tingkat Banding                             -
 3    Jumlah Pengaduan yang diteruskan kepada Badan Pengawas MA-RI                                   -
 4    Jumlah Pengaduan yang telah ditangani                                                          -
 5    Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan kepada                          -
      Pengadilan Tingkat Banding
 6    Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan kepada                          -
      Badan Pengawas MA-RI




      PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN TINDAKAN

               Pada Tahun 2010 ini tidak ada Hakim dan pegawai non Hakim yang dijatuhi hukuman

      disiplin, hanya 2 orang Hakim telah diperiksa dan direkomendasikan mendapat hukuman

      berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penghentian Remunerasi

      100 % selama 1 (satu) tahun. 2 (dua) orang Hakim dari Pengadilan Negeri Barabai yang

      melakukan perbuatan tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Hakim.

               Pada realisasi penyerapan anggaran untuk Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi

      Pengawasan maka persentase penyerapannya mencapai 100 %. Penilaian persentase ini dihitung dari

      anggaran DIPA yang semula Rp. 122.000.000,-. Adapun permasalah yang muncul adalah kurangnya

      anggaran yang didapatkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan hal ini akan berakibat

      kurang maksimalnya pelaksanaan pengawasan.



      5. Sasaran 5 : “ Meningkatkan Kapabilitas Organisasi”

               Peningkatan Kapabilitas organisasi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan

      sarana dan prasarana organisasi, dimana organisasi itu sendiri adalah Pengadilan Tinggi Kalimantan

      Selatan di Banjarmasin. Di dalam pemenuhan kapabilitas organisasi tersebut sejalan dengan

      keperluan yang harus dan mesti dimiliki oleh suatu organisasi dalam rangka peningkatan kineja

      organisasi itu sendiri.



                                                                                            Page 43 of 48
      LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
      PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
        Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebagai suatu organisasi dalam

pemenuhan sarana dan prasarananya saat ini sangat memerlukan suatu penyediaan sarana

pendukung berjalannya operasional kerja, yaitu tersedianya rumah dinas, pembangunan menara air

dan instalasinya, serta pemasangan plafon ruang IT. Dimana pemenuhan akan tersedianya rumah

dinas tersebut dimaksudkan karena rumah dinas yang tersedia saat ini dirasakan sangat kurang dan

jauh dari jumlah ideal yang harus tersedia, sedangkan untuk menara air dan plafon ruang IT sebagai

sarana penunjang gedung kantor yang wajib tersedia.

        Adapun indikator kinerja yang ditetapkan dalam pemenuhan sasaran peningkatan kapabilitas

organisasi melalui Pembangunan rumah dinas Type C adalah terpenuhinya luas rumah dinas yang

akan dibangun serta yang menjadi outcomenya adalah terpenuhinya sarana penunjang operasional

perkantoran untuk pegawai. Dimana kegiatan tersebut berada dalam program peningkatan kinerja

lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

        Pencapaian terhadap sasaran dapat dilihat dari Pada pembangunan rumah dinas realisasi

pencapaian kegiatan sebesar 100%, hal ini diperhitungkan dari target pembangunan rumah sebanyak

2 (dua) unit dengan luas 140 M2 serta pembangunan menara air sebanyak 1 unit dan pemasangan

plafon ruang IT dengan luas 40 M2 yang dilaksanakan secara sepaket dengan target output 180 M2

yang direalisasikan sesuai dengan target yaitu 180 m2 dengan waktu pelaksanaan juga telah sesuai

kontrak. Hal ini juga berdampak pada pemenuhan ketersediaan rumah dinas. dan sarana penunjang

perkantoran. Dimana jika dihitung berdasarkan persentase realisasi akan mencapai 100%, sedangkan

jika dihitung dengan realisasi jumlah pagu anggaran, persentase realisasi mencapai 91,02%.

Perhitungan teresebut dihitung dari jumlah pagu semula sebesar Rp. 312.494.000,- dan realisasi

sebesar Rp. 284.445.000,- atau jika dipersentasikan menjadi 91,02%. Persentase yang tidak

mencapai 100% tersebut murni merupakan bagian dari optimalisasi pagu anggaran.



B. Akuntabilitas Keuangan

          DIPA Tahun 2009 Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin mencakup

belanja pegawai, belanja barang mengikat dan tidak mengikat serta belanja modal. Rincian anggaran

tersebut adalah :

    1. Belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.338.333.000,-


                                                                                  Page 44 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
    2. Belanja Barang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.181.590.000,-

    3. Belanja Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 465.994.000,-

          Adapun Realisasi anggaran pada DIPA Tahun 2010 Pengadilan Tinggi Kalimantan

Selatan di Banjarmasin akan kami uraikan per belanja adalah sebagai berikut :

    1. Belanja Pegawai

        Pada belanja ini terdapat beberapa item yaitu berupa gaji, honorarium dan tunjangan-

        tunjangan termasuk uang makan, uang duka serta uang lembur untuk seluruh Pegawai

        Negeri Sipil dilingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

        Penyerapan terhadap anggaran ini berjumlah Rp. 3.648.908.512 atau 108.33 %. Dapat

        dikatakan bahwa jumlah pagu realisasi melebihi jumlah pagu anggaran semula, hal ini

        dikarenakan bertambahnya pagu DIPA Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

        Banjarmasin karena adanya dana tambahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung karena

        terdapat kekurangan dana pada Belanja Uang Makan.

    2. Belanja Barang

        Pada belanja ini juga terdapat beberapa belanja yang dilaksanakan yaitu belanja

        pemeliharaan, belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja

        perjalanan dinas, belanja bahan, belanja keperluan perkantoran, belanja langganan daya

        dan jasa serta belanja pengiriman surat dinas pos yang terdapat pada Program

        Pemerintahan yang baik dan Program Penegakan Hukum dan HAM. Penyerapan terhadap

        jenis belanja ini mencapai 93,43 % atau Rp. 1.104.064.570,- . Dimana penyerapan tertinggi

        sebanyak 100% pada jenis belanja keperluan perkantoran, belanja pemeliharaan peralatan

        dan mesin.

    3. Belanja Modal

        Belanja modal terdapat didalam program Peningkatan Kinerja lembaga peradilan dan

        lembaga      penegak   hukum    lainnya   (03.03.05)   serta   dengan    kegiatan   (0024)

        Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana. Adapun jenis belanja yang

        terdapat dalam belanja modal ini meliputi belanja modal fisik lainnya, belanja modal gedung

        dan bangunan, belanja modal peralatan dan mesin. Pencapaian realisasi tertinggi terdapat

        dalam belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan perlengkapan sarana gedung,


                                                                                   Page 45 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
        pengadaan meubelair dan pengadaan alat pengolah data sebesar 100% dan pencapaian

        realisasi anggaran terendah pada belanja modal gedung dan bangunan berupa

        pembangunan menara air, pemasangan plafon ruang IT dan rehab rumah dinas Type C

        dengan jumlah realisasi 91.02 %,-. Adanya belanja modal yang persentase penyerapannya

        tidak mencapai 100% merupakan murni dari bagian optimalisasi pagu anggaran serta melalui

        proses lelang.

         Secara keseluruhan dari DIPA Tahun 2010 Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

Banjarmasin tingkat pencapaian realisasi anggaran mencapai 103,49 % atau setara dengan Rp.

5.190.918.082 dengan anggaran semula Rp. 5.015.917.000,- (laporan realisasi terlampir).




                                                                                   Page 46 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
                                              BAB IV

                                            PENUTUP



        Tersususnnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2010 yang memuat

laporan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin selama kurun waktu tahun 2010 yang

dituangkan menjadi 5 target sasaran.

        Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Tinggi Kalimantan

Selatan merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya lembaga peradilan, karena pada

Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Banjarmasin ini

melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama tahun 2010 dibandingkan dengan

rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan

Tinggi Banjarmasin tahun 2008-2012.

        Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 2010 maka diharapkan

adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga Pengadilan Tinggi

Kalimantan Selatan sebagai institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung yang lebih beribawa,

mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

        Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan akan terlaksana apabila

unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara

komprehensif.

        Pada penulisan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi

Banjarmasin tahun 2010, secara umum disimpulkan bahwa target sasaran Pengadilan Tinggi

Kalimantan Selatan mencapai rata-rata diatas 90%, namun demikian masih ada beberapa kinerja yang

belum maksimal, walaupun begitu beberapa target sasaran telah mencapai 100%.

        Dengan diterbitkan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan

Tinggi Banjarmasin tahun 2010, diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin secara

transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian kinerja lembaga Pengadilan

Tinggi Banjarmasin pada tahun yang akan datang.

                                                                  PANITERA/ SEKRETARIS

                                                                 PENGADILAN TINGGI BANJARM



                                                                                    Page 47 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN
                                                           Page 48 of 48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LEMBAGA (LAKIP) TAHUN 2010
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN

								
To top