Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja ... - DOC - DOC

Document Sample
Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja ... - DOC - DOC Powered By Docstoc
					LAKIP DPPKA PROVINSI DIY 2009



                                                            BAB 3
                                    AKUNTABILITAS KINERJA
                                    AKUNTABILITAS KINERJA




A. Indikator Kinerja Utama (IKU)


  Dalam konsideran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

  Negara   Nomor      PER/09/M.PAN/5/2007     tentang   Pedoman   Umum

  Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah,

  perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (key performance indicator)

  dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih

  meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

  Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah

  bertujuan :

  1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan

     dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik,

  2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan

     dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

     kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

  Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

  Aset Provinsi DIY Tahun 2009

  Sasaran : Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan

                keuangan daerah.

  Target Kinerja :

  a. Realisasi terhadap target Pendapatan sebesar = 113.69 %,




                                   29            Akuntabilitas Kinerja
LAKIP DPPKA PROVINSI DIY 2009




  b. Jumlah instansi yang telah menerapkan administrasi pengelolaan

     keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku = 33

     instansi,

  c. Jumlah optimalisasai pemanfaatan aset daerah = 7 buah,

  d. Jumlah Kab/Kota yang terevaluasi penyusunan dan perhitungan

     APBD = 5 Kab/Kota


    No.             IKU              SATUAN            TARGET           REALISASI       CAPAIAN


     a.   Realisai terhadap target     Rp           539.902.855.076   613.831.514.087    113,69
          pendapatan sebesar
          108%

     b.   Jumlah Instansi yang       Instansi             33                33           100 %
          telah menerapkan
          administrasi
          pengelolaan keuangan
          daerah

     c.   Jumlah optimalisasi         Bidang              7                 7            100 %
          pemanfaatan aset
          daerah

     d.   Jumlah Kab/Kota yang       Kab/Kota             5                 5            100 %
          terevaluasi penyusunan
          dan perhitungan APBD




B. Analisa Pengukuran Kinerja

  Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian

  indikator kinerja yang di tuangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja

  Kegiatan (PKK) dilanjutkan dengan menggunakan formulir Pengukuran

  Pencapaian Sasaran (PPS), sedangkan indikator kinerja yang diukur

  dapat meliputi ; masukan, keluaran, hasil, manfaat serta dampak

  berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi, tujuan,

  sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan jenis

  indikator kinerja tahun 2009 meliputi masukan, keluaran dan hasil. Ini




                                               30                Akuntabilitas Kinerja
LAKIP DPPKA PROVINSI DIY 2009




  dikarenakan belum tersedianya instrumen yang menyebutkan sampai

  indikator manfaat dan dampak.

  Dalam evaluasi kinerja tahun 2009, Dinas Pendapatan, Pengelolaan

  Keuangan dan Aset Propinsi DIY menggunakan perbandingan kinerja

  nyata dengan kinerja yang direncanakan.

  Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

  dan Aset Provinsi DIY tahun 2009 dari 9 (sembilan) program dan 79

  (tujuh puluh sembilan) kegiatan (indikator masukan, keluaran, dan

  hasil) sebagaimana pada lampiran Form PKK adalah sebagai berikut :

    1   Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 83.78

    2   Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik         91.74

    3   Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                    91.73

    4   Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan           98.92

        Dinas/Operasional

    5   Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                          98.06

    6   Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                              99.40

    7   Penyediaan Alat Tulis Kantor                                   98.01

    8   Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                      95.69

    9   Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan               97.25

        Kantor

   10   Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   99.31

   11   Penyediaan Jasa Peralatan Rumah Tangga                         93.72

   12   Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-                 90.57

        Undangan

   13   Penyediaan Makanan dan Minuman                                 83.71



                                  31            Akuntabilitas Kinerja
LAKIP DPPKA PROVINSI DIY 2009




   14   Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah        90.20

   15   Penyedia Jasa Keamanan Kantor/tempat kerja                  92.66

   16   Pembangunan Gedung Kantor                                   96.36

   17   Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                        98.58

   18   Pengadaan peralatan gedung kantor                           99.35

   19   Pengadaan mebeleur                                          92.54

   20   Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas                      69.93

   21   Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                    96.85

   22   Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /              94.16

        operasional

   23   Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung            95.35

        kantor

   24   Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor        91.24

   25   Rehabilitasi sedang / berat rumah Jabatan                   99.75

   26   Pemeliharaan Program Gaji Pegawai Daerah                    97.18

   27   Pemeliharaan Arsip Surat Kendaraan Bermotor                 99.70

   28   Pemeliharaan Arsip Keuangan                                 98.95

   29   Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Akuntansi         99.57

        Keuangan Daerah

   30   Penyusunan Pelaporan Realisasi Kegiatan                     57.41

   31   Sertifikasi Tanah Pemda Provinsi DIY                        95.32

   32   Perubahan Status Hukum Barang Daerah                        87.77

   33   Penyusunan RKBU/RTBU                                        95.64

   34   Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah        98.87

   35   Pemeliharaan Program/Sistem Penerbitan SP2D Belanja         98.66



                                  32              Akuntabilitas Kinerja
LAKIP DPPKA PROVINSI DIY 2009




        Non Pegawai

   36   Pemeliharaan Program/Sistem Penganggaran Belanja        99.75

   37   Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                97.95

   38   Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-      97.97

        undangan

   39   Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan            96.00

        prognosis realisasi anggaran

   40   Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun               97.80

   41   Penyusunan cash budget                                  97.61

   42   Penyusunan laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi       98.02

        dan tugas pembantuan

   43   Penyusunan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah        98.62

   44   Penyusunan Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan     91.56

        Daerah

   45   Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD      98.22

   46   Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang    91.67

        panjabaran APBD

   47   Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang           99.61

        perubahan APBD

   48   Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang    98.05

        Penjabaran Perubahan APBD

   49   Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang           99.33

        Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD

   50   Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah            98.93

        tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan



                                  33          Akuntabilitas Kinerja
LAKIP DPPKA PROVINSI DIY 2009




        APBD

   51   Peningkatan manajemen aset/barang daerah                    96.91

   52   Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber              90.84

        pendapatan daerah (bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan

        Pajak)

   53   Pengelolaan gaji dan pengendalian gaji                      98.37

   54   Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang        97.12

        Laporan Realisasi Anggaran, Penyusunan Neraca dan

        Catatan Atas Laporan Keuangan di SKPD se DIY

   55   Peningkatan dan pengembangan Manajeman BUMD                 99.52

   56   Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber             145.73

        pendapatan di KPPD Kota

   57   Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber             114.31

        pendapatan di KPPD Bantul

   58   Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber              91.76

        pendapatan di KPPD Kulonprogo

   59   Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber              95.94

        pendapatan di KPPD Gunungkidul

   60   Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber             101.12

        pendapatan di KPPD Sleman

   61   Pemungutan Pajak Daerah                                     94.89

   62   Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB                  98.09

   63   Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan             95.91

        BBNKB

   64   Pemungutan Retribusi Lelang Hasil Hutan                     70.32



                                  34              Akuntabilitas Kinerja
LAKIP DPPKA PROVINSI DIY 2009




   65   Perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah              95.76

   66   Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan             95.14

        Daerah

   67   Pembinaan Teknis Retribusi Daerah dan pendapatan lain-      93.60

        lain PAD yang sah

   68   Peningkatan Kualitas Pemungutan Pajak di KPPD Bantul        97.07

   69   Peningkatan Kualitas Pemungutan Pajak di KPPD               96.54

        Kulonprogo

   70   Peningkatan Kualitas Pemungutan Pajak di KPPD               97.40

        Gunungkidul

   71   Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi                 97.68

        Pengelolaan Keuangan Daerah

   72   Pengembangan Pelayanan Kesamsatan dengan Online             86.46

        Sistem

   73   Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD            95.46

        Kabupaten/ Kota

   74   Evaluasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang          94.26

        APBD Kabupaten/ Kota

   75   Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala         91.39

        Daerah

   76   Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi             94.47

   77   Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan                     94.43

   78   Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan public         99.75

   79   Penyusunan Rencana Kerja rancangan Peraturan                95.57

        perundang-undangan.



                                 35               Akuntabilitas Kinerja
LAKIP DPPKA PROVINSI DIY 2009




  Dari 79 (tujuh puluh sembilan) kegiatan tersebut di atas selanjutnya
  dimasukkan ke dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
  Dari   prosentase      pencapaian    rencana       tingkat   capaian,   rata-rata
  prosentase pencapaiannya adalah sebesar 98,22.




C. Analisa Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

  Rencana kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

  Propinsi DIY memuat informasi tentang sasaran yang akan dicapai pada

  tahun 2009, indikator kinerja sasaran, rencana capaiannya, program,

  uraian kegiatan, dan indikator kinerja serta rencana capaiannya.

  Adapun komponen rencana kinerja meliputi :

  1. Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

     o   Peningkatan      pendapatan        daerah     dengan     menggali     dan

         mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan,

     o   Meningkatkan fungsi regulasi fasilitasi, pelayanan, pengendalian

         dan pengawasan.

  2. Prioritas program pembangunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

     Keuangan dan Aset Propinsi DIY antara lain :

         1   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan sasaran

             terwujudnya pelayanan rumah tangga Satuan Kerja Perangkat

             Daerah,

         2   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

             sasaran     terwujudnya   peningkatan       sarana    dan    prasarana

             aparatur,




                                       36               Akuntabilitas Kinerja
LAKIP DPPKA PROVINSI DIY 2009




      3    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

           sasaran     terwujudnya   peningkatan     kapasitas    sumber   daya

           aparatur,

      4    Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja

           Keuangan, dengan sasaran terwujudnya peningkatan sistem

           pelaporan keuangan,

      5    Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

           Keuangan Daerah dengan sasaran terwujudnya peningkatan

           pengelolaan keuangan daerah,

      6    Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

           Kabupaten/Kota dengan sasaran terwujudnya peningkatan

           pengelolaan keuangan daerah,

      7    Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan

           Pengendalian Pelaksanaan dengan sasaran terwujudnya

           peningkatan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan KDH,

      8    Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan

           sasaran     terwujudnya     peningkatan    pemanfaatan     teknologi

           informasi, dan

      9    Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan

           sasaran terwujudnya peningkatan penataan peraturan

           perundang-undangan.



  Dinas   Pendapatan,    Pengelolaan    Keuangan     dan   Aset   Provinsi DIY

  menetapkan Rencana Kerja Tahun 2009 dengan mengacu program dan

  sasaran sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran



                                     37              Akuntabilitas Kinerja
LAKIP DPPKA PROVINSI DIY 2009




  Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diuraikan dalam

  pengukuran Kinerja Dana APBD Tahun 2009 pada BAB III huruf B. Yang

  meliputi :

  o   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 15 kegiatan,

  o   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 21

      kegiatan,

  o   Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan 2

      kegiatan,

  o   Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

      Kinerja dan Keuangan, dengan 4 kegiatan,

  o   Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

      Daerah, dengan 30 kegiatan,

  o   Program     Pembinaan     dan      Fasilitasi   Pengelolaan   Keuangan

      Kabupaten/Kota dengan 2 kegiatan,

  o   Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

      Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan 3 kegiatan,

  o   Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan 1

      kegiatan,

  o   Program     Penataan   Peraturan     Perundang-undangan       dengan   1

      Kegiatan

  Dari 79 (tujuh puluh sembilan) kegiatan tersebut di atas, dapat dilihat

  untuk rata-rata prosentase pencapaiannya adalah sebesar 98.22 %.




                                      38              Akuntabilitas Kinerja
LAKIP DPPKA PROVINSI DIY 2009




D. Keberhasilan dan Kegagalan.

  Dari uraian sebagaimana pada BAB. III huruf B. dan C tersebut di atas,

  dapat    dikemukakan     keberhasilan    kegiatan     Dinas     Pendapatan,

  Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY sebagai berikut :

  tujuh puluh sembilan kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk rata-rata

  prosentase pencapaiannya adalah sebesar 98.22 %.

  Sehubungan dengan hal tersebut di atas, langkah-langkah yang akan

  dilaksanakan dalam tahun 2010 antara lain adalah:

  1.   Meningkatkan     koordinasi    antar   bidang      sehingga     dalam

       merencanakan program dan kegiatan tepat dan mengena pada

       sasaran,

  2.   Meningkatkan    koordinasi    dengan    Satuan     Kerja     Perangkat

       Daerah/Instansi terkait dalam fasilitasi pengelola keuangan,

  3.   Meningkatkan    SDM     pegawai    dengan      kursus-kursus    diklat,

       meningkatkat kerjasama dengan pihak ke-3, rapat koordinasi antar

       anggota TAPD,

  4.   Konsultasi intensif dengan pemerintah pusat (Mendagri, Cq. Ditjen

       BAKP).




                                     39            Akuntabilitas Kinerja

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:129
posted:6/12/2012
language:Malay
pages:11