KEBIJAKAN NASIONAL AMDAL DAN UKL-UPL

Document Sample
KEBIJAKAN NASIONAL AMDAL DAN UKL-UPL Powered By Docstoc
					KEBIJAKAN NASIONAL AMDAL DAN UKL-UPL SERTA TINJAUAN KEWENANGAN PELAKSANAANNYA
Isa Karmisa Ardiputra Deputi MENLH Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi

Pendahuluan
 Pasal

1 UU 23/1997:

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan: “ Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Permasalahan


 





SDA terbatas (kualitas dan kuantitas) Jumlah penduduk bertambah Daya dukung lingkungan berkurang Pemanfaatan SDA dan energi tidak efisien (orientasi jangka pendek) Pencemaran dan perusakan ekosistem bertambah parah

Alternatif Pengelolaan







Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Dipandang efektif oleh >172 negara di dunia Berada pada tahap perencanaan Didasarkan atas kaidah ilmiah

Pengertian Amdal dan UKLUPL
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan Keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL

DASAR PENERAPAN AMDAL & UKL-UPL
PP 29/1986
• Berlaku efektif 5 Juni 1987 •PelaksanaanAMDAL/SEMDAL
a. PIL/PEL b. KA-ANDAL/KA-SEL c. ANDAL/SEL d. RKL e. RPL

PP 51/1993
• Berlaku efektif 23 Oktober 1993 • Pelaksanaan AMDAL
a. KA - ANDAL

PP 27/1999
• Berlaku efektif 7 Nov 2000 • Pelaksanaan AMDAL
a. KA - ANDAL

b. ANDAL, RKL, RPL (1 Paket)

b. ANDAL, RKL, RPL (1 Paket)

• Pendekatan Studi AMDAL :
- AMDAL Kegiatan Tunggal - AMDAL Terpadu/Multisektor - AMDAL Kawasan - AMDAL Regional

• Pendekatan Studi AMDAL :
- AMDAL Kegiatan Tunggal - AMDAL Kegiatan Terpadu - AMDAL Kegiatan dalam Kawasan

• Pendekatan Studi AMDAL:
- AMDAL Tunggal

Kaitan Dengan Izin
Izin diberikan setelah RKL- RPL disetujui

• UKL-UPL pelaksanaannya oleh sektor

• Kaitan Dengan Izin
Izin usaha tetap diberikan setelah RKL-RPL diterapkan dengan baik

•UKL-UPL pelaksanaannya oleh sektor (Daerah KepMENLH 86/2002)

• Kaitan Dengan Izin
Ketentuan RKL-RPL menjadi bagian dari izin

• Kewenangan Penilaian :
27 Komisi AMDAL Daerah 16 Komisi AMDAL Pusat

• Kewenangan Penilaian :
27 Komisi AMDAL Daerah 16 Komisi AMDAL Pusat 1 Komisi AMDAL Regional 1 Komisi AMDAL Terpadu

• Kewenangan Penilaian :
27 Komisi AMDAL Daerah 1 Komisi AMDAL Pusat

Landasan Hukum
Landasan Hukum AMDAL & UKL-UPL • UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 & Pasal 18 • PP No. 27/1999 tentang AMDAL • PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom • Kepmen LH No. 17/2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL • Kepmen LH No. 86/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL-UPL

PENERAPAN AMDAL & UKL-UPL

PP 27/1999
• • Berlaku efektif 7 Nov 2000 Pelaksanaan AMDAL 1. Komisi Penilai AMDAL PUSAT 2. Komisi Penilai AMDAL Propinsi Tidak ada Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten/Kota UKL-UPL pelaksanaannya oleh SEKTOR

PP 25/2000
• Berlaku efektif 6 Mei 2000 • Pelaksanaan AMDAL 1. Komisi Penilai AMDAL PUSAT 2. Komisi Penilai AMDAL PROPINSI 3. Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota • UKL-UPL pelaksanaannya oleh KAB/KOTA

Harmonisasi Kewenangan Penilaian (AMDAL & UKL-UPL)






PP 27/1999 tentang AMDAL dan PP 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom  memberikan kewenangan yang berbeda untuk penilaian AMDAL PP 27/1999 mendasarkan kepada ekosistem dan fungsi manajemen (penilai berbeda dengan pemberi ijin), sementara PP 25/2000 mendasarkan kepada wilayah administratif Harmonisasi kewenangan dilakukan melalui KepMENLH Nomor 40/2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL

Kep-MENLH 40/2000
Kewenangan Penilaian AMDAL dilakukan oleh 3 (tiga) komisi:
1. 2. 3.

Komisi Penilai AMDAL Pusat Komisi Penilai AMDAL Propinsi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota

Kegiatan Yang Dinilai Oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat


   

Nuklir (reaktor & non reaktor), sub marine tailing placement, peluncuran satelit, rekayasa genetika, eksploitasi MIGAS, kilang minyak, tambang bahan radioaktif, industri: pesawat terbang, senjata, bahan peledak, bahan baku limbah import, bandara internasional, pelabuhan samudera, limbah B3 Lokasi > 1 propinsi Lokasi di wilayah sengketa dengan negara lain Di wilayah laut > 12 mil Di lintas batas negara

Kegiatan Yang Dinilai Oleh Komisi Penilai AMDAL Propinsi
Industri: pulp & paper, semen & quarry, petrokimia, HPH dan unit pengolahannya, HPTI dan unit pengolahannya, budidaya tanaman perkebunan dan unit pengolahannya, budidaya tanaman pangan & hortikultura dan unit pengolahannya, PLTA, PLTU/PLTG/PLTD, pembangunan: bendungan, bandara selain bandara internasional, pelabuhan selain pelabuhan samudera  Lokasi > 1 kabupaten/kota  Di wilayah laut 4 - 12 mil


Kegiatan Yang Dinilai Oleh Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota
 Kegiatan

di luar kewenangan Komisi Penilai AMDAL Pusat dan Propinsi, sesuai Kep-MENLH Nomor 17/2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL

Kewenangan Penilai AMDAL
PUSAT 26 jenis kegiatan  3% dari jumlah kegiatan


PROPINSI KAB/KOTA 20 jenis kegiatan  2% dari jumlah kegiatan


47 jenis kegiatan  80% dari jumlah kegiatan


Kewenangan UKL & UPL
PUSAT Konservasi  Hankan  Lintas Propinsi  >12 mil laut


PROPINSI


KAB/KOTA Semua kegiatan diluar kewenangan Pusat & Propinsi  >1000 kegiatan


Lintas kab/kota

Kebijakan Lainnya




Kep-MELH Nomor 41/4000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kep-MENLH Nomor 17/2001 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Kep-MELH 86/2002 ttg UKL-UPL
 



UKL-UPL adalah untuk kegiatan tidak wajib AMDAL Secara prinsip, kewenangan rekomendasi berada di Kabupaten/Kota, KECUALI berlokasi di >1 Kabupaten/Kota dan 4 – 12 mil laut menjadi kewenangan Propinsi, atau >1 propinsi dan >12 mil laut menjadi kewenangan Pusat Kewenangan Pusat termasuk yang diatur oleh peraturan lainnya, seperti konservasi dll

Masa Berlaku AMDAL & UKL-UPL






Berlaku sepanjang umur proyek/kegiatan Keputusan Kelayakan Lingkungan menjadi BATAL apabila terjadi perubahan: lokasi, proses, bahan baku, bahan penolong (Lihat Pasal 25-27 PP 27/1999) Hal yang sama berlaku untuk UKLUPL

PENAATAN PLH MELALUI AMDAL & UKL-UPL
• Pemberian kewenangan pelaksanaan AMDAL di Daerah • Kewajiban Pelibatan Masyarakat • Penerapan Valuasi Ekonomi • Peningkatan Kualitas Penyusun AMDAL • Peningkatan Kualitas Penilai AMDAL • Persyaratan RKL-RPL atau UKL-UPL dalam izin • Kebijakan UKL-UPL • Penetapan Baku Mutu Limbah Kegiatan wajib AMDAL & UKL-UPL

INTEGRASI AMDAL DENGAN PROGRAM BANGUN PRAJA
Kabupaten / Kota
Memiliki Komisi Penilai AMDAL Tidak Memiliki Komisi Penilai AMDAL

Menjadi komponen dalam penilaian Program Bangun Praja

Tidak mempengaruhi penilaian Program Bangun Praja

KOMPONEN PENILAIAN
Sub Komponen Institusi

• Dasar hukum • Instansi yang menjadi tempat kedudukan Komisi Penilai AMDAL Sub Komponen Sumber Daya Manusia
• Telah mengikuti pelatihan – pelatihan AMDAL • Keterlibatan tenaga ahli / pakar dalam penilaian dokumen AMDAL • Keterlibatan LSM Lingkungan & peran serta masyarakat • Akses kelaboratorium lingkungan

KOMPONEN PENILAIAN
Pelaksanaan Kesekretariatan Komisi Penilai AMDAL

• Keberadaan Standard Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan
• Pelaksanaan SOP yang terdokumentasi Perlengkapan : • Ketersediaan sarana proses penilaian AMDAL Pembiayaan : • Adanya alokasi dana dalam APBD untuk kegiatan komisi penilai AMDAL Keterbukaan Informasi AMDAL

• Ketersediaa Sarana Untuk Penyampaian Informasi & kemudahan untuk mengakses

Penutup




Efektifitas pelaksanaan AMDAL dan UKLUPL merupakan tanggungjawab semua pihak sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing Penerapan AMDAL dan UKL-UPL yang efektif dan efisien diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

TERIMA KASIH


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13357
posted:9/29/2009
language:Indonesian
pages:24