sosialisasi perkap no 8 th 2009
Shared by: 100yHvRi
-
Stats
- views:
- 213
- posted:
- 6/12/2012
- language:
- pages:
- 28
Document Sample


Disampaikan Pada Acara
Sosialisasi Perkap HAM melalui Media Teleconference
Jakarta, 12 Agustus 2009
1. UUD Tahun 1945 (Amandemen Kedua Bab XA).
2. TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM.
3. UU No. 8/1981 ttg HAP.
4. UU No. 9/1998 ttg Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum.
5. UU No. 39/1999 ttg HAM.
6. UU No. 26/2000 ttg Pengadilan HAM.
7. UU No. 2/2002 ttg POLRI.
8. UU No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak.
9. UU No. 23/2004 ttg Penghapusan KDRT.
10. UU No. 13/2006 ttg Perlindungan Saksi & Korban.
11. UU No. 21/2007 ttg Pemberantasan T.P. Perdagangan Orang.
12. Universal Declaration of Human Rights 1948.
13. UU No. 7/1984 ttg Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Sgl Bentuk
Diskriminasi Thd Wanita (CEDAW 1979 and Viena Declaration 1986).
14. UU No. 5/1998 ttg Pengesahan Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment.
15. UU No. 11/2005 ttg Pengesahan Internas Convenant on Eco, Social and Cultural Right.
16. UU No. 12/2005 tentang ttg Pengesahan ICCPR.
17. PP No. 2/2002 ttg Tata Cara Perlind. Thd Korban & Saksi Dlm Pelanggaran HAM Berat
18. PP No. 24/2003 ttg Tata Cara Perlind Saksi, Penyidik, PU, & Hakim Dlm T.p. Teroris.
2
1. PENJABARAN INSTRUMEN HAM
2. SOSIALISASI HAM DI JAJARAN POLRI
3. PENDIDIKAN HAM
4. SEMINAR MASALAH HAM
5. PENGAWASAN POLRI
6. PROGRAM-PROGRAM
3
1. Perkap No. 5/ 2005 ttg Tehnik Perlindungan Thd Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim
Dlm Perkara T.P. Teroris.
2. Perkap No. 6/ 2005 ttg Pedoman Tindakan Bg Anggota Polri Dlm Gunkuat Polri.
3. Perkap No. 9/ 2005 ttg Layanan Penerimaan SMS Melalui Nomor 112.
4. Perkap No. 14/ 2005 ttg Pedoman Perilaku Angt Polri Sbg Lind, Yom, & Yanmas
5. Perkap No. 17/ 2005 ttg Tata Cara Pemberian Perlind. Khusus Thd Pelapor & Saksi Dlm
T.P. Pencucian Uang.
6. Perkap No. 16/ 2006 ttg Pedoman Dalmas.
7. Perkap No. 10/ 2007 ttg OTK Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingk. Polri.
8. Perkap No. 3/ 2008 ttg Pembentukan Yan Khusus & Tata Cara Riksa Saksi dan/atau
Korban.
9. Perkap No. 9/ 2008 ttg Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan
Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di muka Umum.
10. Perkap No. 1/ 2009 ttg Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
11. Perkap No. 8/ 2009 ttg Pedoman Dasar Implementasi Prinsip & Standar HAM dlm
Penyelenggaraan Tugas Polri.
4
1. Pembuatan leaflet HAM bagi perorangan anggota Polri.
2. Penyuluhan:
a. Perkap-2
b. Perkap HAM
c. Polmas
d. Wasdal Sidik
3. Penyuluhan melalui kegiatan rutin dan terprogram:
a. Oleh Divbinkum Polqi Cq. Subbid Juan HAM Divbinkum Polri;
b. Oleh Kabid Binkum Polda-Polda;
5
1. Materi HAM masuk dalam kurikulum pendidikan Polri:
a. DIK SECABA;
b. DIK SECAPA; c. DIK AKPOL; d. DIK SELAPA
e. DIK PTIK; f. DIK SESPIM.
2. Penataran HAM di Lemdik-Lemdik/ SPN kerjasama IOM.
a. Selama 5 thn terakhir lebih dr 160 Ribu Angt Polri sudah ditatar HAM.
b. Program kerja sama dengan IOM berlanjut 2 tahun kedepan.
6
1. Nasional
- Secara Inisiatif atau Hadir Secara Langsung
- Dgn Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, Deplu, LSM
2. Internasional
- Delri CAT, ICC, Statuta Roma, Dewan HAM PBB, DELRI ke Geneva
- Timor Leste : Komisi Kebenaran dan Persahabatan Ind-Tmor Leste
7
1. EKSTERNAL 2. INTERNAL:
a. LSM; a. Disiplin;
b. Ombudsman; b. Etika Profesi;
c. Komnas HAM; c. Hukum Pidana;
d. Kompolnas. d. Was Lekat.
8
1. POLMAS
a. Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005
b. Perkap No. 7 Tahun 2008
2. REFORMASI BIROKRASI
a. Quick Respon Patroli Samapta;
b. Transparan Pelayanan SIM, STNK, BPKB Bid. Lalu Lintas;
c. Transparan Penyidikan dgn Pemberian SP2HP Bid. Reskrim;
d. Transparan Penerimaan (rekruitmen) Anggota Polri Bid Personel
9
LEVEL BAWAH
a. KEKERASAN FISIK PEMERASAN
b. EKSESIF NON PROPORSIONAL
LEVEL MENENGAH
a. MENANGANI PENGEKANG KEBEBASAN
b. INTELEKTUAL DADER GIAT YG LANGGAR HAM
LEVEL ATAS
a. POLICY DISKRIMINATIF
b. KKN TERSELUBUNG
10
ANTAGONIS PROTAGONIS
REAKTIF PROAKTIF
PERUBAHAN
ARTEFAK LEGALITAS LEGITIMITAS
ELITIS POPULIS
REFORMASI PERUBAHAN AROGAN HUMANIS
KULTURAL PERILAKU
OTORITER DEMOKRATIS
PERUBAHAN
TERTUTUP TRANSPARAN
PARADIGMA
(MINDSET)
AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS
VERTIKAL PUBLIK
MONOLOGIS DIALOGIS
11
BAB I KETENTUAN UMUM Ps 1 – Ps 4
BAB II INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAM Ps 5 – Ps 9
BAB III STANDAR PERILAKU PETUGAS/ ANGGOTA POLRI DLM GAKKUM Ps 10 – Ps 34
Bag 1. Standar Perilaku Secara Umum
Bag 2. Standar Perilaku Petugas/ Anggota Polri Dlm Tindakan Kepolisian
1. Lidik; 3. Tangkap; 5. Riksa; 7. Geledah Orang Tempat/ Rumah
2. Panggil; 4. Tahan; 6. Riksa TKP 8. Sita BB Ps 35 – Ps 38
BAB IV PERLINDUNGAN HAM BAGI TERSANGKA
Bag 1. Prinsip Praduga Tak Bersalah Bag 3. Hak Untuk Diadili Secara Adil
Bag 2. Hak Tersangka Bag 4. P’hormatan Martabat & Privasi S’Orang
BAB V TUGAS HAR KAMTIBMAS BERLANDASKAN HAM Ps 39 – Ps 49
Bag 1. Perilaku Petugas Bag 3. Perlind. HAM Dlm Rusuh Massal
Bag 2. Perlind. HAM Dlm Situasi Darurat Bag 4. Gunkuat/ Tindakan Keras & Senpi
BAB VI PERLINDUNGAN HAM DLM TUGAS YAN MASY Ps 50 – Ps 57
Bag 1. Prinsip Yan Masy Bag 3. Perlind. Ham Bagi Anggota Polri
Bag 2. Pelayanan Saksi & Korban
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Ps 58 – Ps 61
Bag 1. Pembinaan Bag 2. Pengawasan
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Ps 62 – Ps 64 12
STANDAR PRILAKU PETUGAS/ANGG POLRI DLM TINDAKAN KEPOL Psl 12-13
PENYELIDIKAN Psl 12
setiap angg Polri dpt lakukan lidik menurut peraturan perundang-undangan.
harus dilengkapi Sprin yang sah, terkecuali dalam keadaan yg mendesak.
wajib hargai norma2, manusiawi & jalankan tugasnya sesuai etika kepolisian.
laksanakan investigasi, petugas dilarang lakukan tindakan yg berlebihan
DALAM KEGIATAN PENYELIDIKAN, SETIAP PETUGAS POLRI DILARANG: Psl 13 (1)
lakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis/seksual utk dptkan infoasi
menyuruh /hasut orang lain utk lakukan kekerasan di luar proses hkm
memberitakan rahasia seseorang yang berperkara
manipulasi /berbohong dlm buat / menyampaikan laporan hasil penyelidikan
rekayasa laporan shg kaburkan investigasi /putarbalikkan kebenaran;
lakukan tindakan yg bertujuan meminta imbalan dari pihak yang berperkara
SETIAP ANGGOTA POLRI DILARANG: Psl 13 (2)
tolak laporan atau pengaduan dari masy. tanpa alasan yg sah;
tolak permintaan bantuan tanpa alasan sah. 13
TINDAKAN PEMANGGILAN Psl 14
SETIAP PETUGAS WAJIB:
beri waktu yg cukup bagi yg dipanggil utk mempersiapkan kehadirannya
surat panggilan berisi identitas yg dipanggil, pokok perkara yg mjd dasar
pemanggilan, status yg dipanggil, dst.
pemanggilan hanya utk kep tugas kepolisian & sesuai batas kewenangannya
segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan
perhatikan dan menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil
pertimbangkan alasan penundaan dengan bijaksana,
DLM MELAKUKAN TINDAKAN PEMANGGILAN DILARANG:
lakukan pemanggilan semena-mena dgn cara yg langgar peraturan yg berlaku;
tdk beri waktu yg cukup bg yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya;
buat surat panggilan yg salah isi dan/atau formatnya,
lakukan pemanggilan dgn tujuan untuk menakut-nakuti yang dipanggil/ utk
kepentingan pribadi yang melanggar kewenangannya;
menelantarkan /tidak segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan;
lecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil.
14
TINDAKAN PENANGKAPAN Psl 15 - 21
HANYA DAPAT DILAKUKAN DENGAN ALASAN: Psl 15 (2)
terdapat dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan kejahatan;
utk cegah seseorang lakukan kejahatan; dan
utk pelihara ketertiban dlm masy.
utk beri perlindungan pihak yg menurut UU perlu dilindungi (UU Perlind
Saksi/Korban) Psl 15 (4)
SEBELUM MELAKUKAN PENANGKAPAN SETIAP PETUGAS WAJIB UTK: Psl 17 (1)
beritahu/tunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri
tunjukkan Sprin penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan
beritahukan alasan penangkapan
jelaskan TP yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman
hormati status hukum anak yg lakukan TP & beritahu Ortu/ wali
senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap
beritahu hak2 TSK & cara gunakan hak2 tersebutC
DLM LAKS. TINDAKAN PENANGKAPAN ANGGOTA POLRI WAJIB: Psl 21
pahami perUUan, mengenai kewenangan & tata cara melakukan penangkapan
miliki kemampuan teknis penangkapan yang sesuai hukum;
terapkan prosedur2 yg harus dipatuhi utk tindakan persiapan, pelaksanaan &
tindakan sesudah penangkapan;
bersikap profesional dlm terapkan taktis penangkapan, 15
PRINSIP2 & STANDAR INTERNASIONAL HAM DLM PENAHANAN al: Psl 23
TINDAKAN PENAHANAN Psl 22- 26
semua orang yg kebebasannya dicabut hrs tetap diperlakukan scr manusiawi dan
penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia;
setiap orang yang dituduh telah lakukan TP harus dikenakan asas praduga tak
bersalah sebelum terbukti bersalah oleh suatu keputusan peradilan;
tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan
sebelum persidangan dilaksanakan, seorang tersangka dimungkinkan untuk tidak
ditahan dengan jaminan dan alasan tertentu
tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi
hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi,
berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
komunikasi & dapatkan akses utk hubungi keluarga.
berhak peroleh pelayana medis.
komunikasi dgn PH.
hak utk peroleh informasi dgn bahasa yg dipahami.
tahanan anak hrs dipisahkan dr tahanan dewasa, perempuan dr laki-2.
Dst.
DLM MELAKSANAKAN TINDAKAN PENAHANAN PETUGAS DILARANG: Psl 24
lahgun kewenangan investigasi utk lakukan tindakan siksaan badan
lakukan ancaman /tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual tersangka
lakukan tindakan pelecehan, penghinaan /tindakan lain yg rendahkan martabat
meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan 16
TINDAKAN PEMERIKSAAN Psl 27-29
PETUGAS YG LAKUKAN RIKSA WAJIB: Psl 27 (1) LAKUKAN RIKSA PETUGAS DILARANG :Psl 27 (2)
beri kesempatan utk hub & didampingi riksa sblum didampingi PHnya, kecuali setuju;
pengacara tunda waktu riksa tanpa alasan yang sah
segera lakukan riksa sesuai waktu yg telah tdk Tanyakan keadaan kesehatan & kesiapan
direncanakan; yg diperiksa
memulai riksa dgn tanyakan kesehatan & tdk jelaskan status keperluan dan tujuan riksa
kesiapan yang akan diperiksa; ajukan pertanyaan yg sulit dipahami
jelaskan status keperluan & tujuan riksa ajukan pertanyaan2 yang tidak relevan
ajukan pertanyaan dgn jelas, sopan dan lecehkan, rendahkan martabat dan/atau tidak
mudah dipahami hargai hak terperiksa;
ajukan pertanyaan2 yg relevan lakukan kekerasan/ancaman utk dapat ket
perhatikan & hargai hak utk beri ket scr paksa mengenai hal2 yg berkaitan dgn rahasia
bebas; jabatannya;
hormati hak utk tolak beri inform berkaitan bujuk, pengaruhi/perdaya lakukan tindakan /
rhs jabatannya; tidak lakukan tindakan
laksanakan riksa dalam waktu yang lakukan riksa pd malam hari tanpa didampingi
secukupnya oleh PH dan tanpa alasan yang sah;
berikan kesempatan untuk istirahat, laks. tdk berikan kesempatan utk istirahat,
ibadah, dll laksanakan ibadah, dll
buat BAP sesuai dengan tujuan pemeriksaan; manipulasi hasil riksa
bacakan kembali hasil riksa kpd yang menolak utk ajukan saksi yg ringankan
diperiksa sebelum pemeriksaan diakhiri; halangi PH berikan bantuan hukum
bubuhkan ttd pemeriksa, terperiksa/saksi &/ lakukan riksa ditempat yg langgar ketentuan
yg saksikan jalannya riksa; dan hkm
berikan kesempatan saksi /tsk untuk tidak membacakan kembali hasil riksa
17
memberikan keterangan tambahan melalaikan kewajiban tanda tangan.
TINDAKAN PEMERIKSAAN DI TKP Psl 30 - 31
DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN TKP, PETUGAS WAJIB: Psl 30 (1)
laksanakan tindakan riksa TKP sesuai PerUUan;
lakukan riksa dgn teliti
menutup TKP & larang yg tidak berkepentingan memasuki TKP,
cari inform yg penting utk ungkap perkara kpd orang yg ada di TKP dgn sopan;
lakukan tindakan di TKP hanya utk kep tugas yg di dlm batas kewenangannya;
perhatikan &hargai hak2 orang utk beri keterangan secara bebas;
laksanakan riksa dlm waktu yg secukupnya & buka kembali TKP setelah selesai;
catat semua ket & inform yg diperoleh di TKP & buat BAP TKP TKP;
bubuhkan ttd pemeriksa, terperiksa/saksi &/ yg menyaksikan pemeriksaan TKP.
DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN TKP, PETUGAS DILARANG: PSL 30 (2)
lakukan tindakan yg dapat rusak keutuhan TKP & barang lainnya;
lakukan tindakan tutup TKP scr berlebihan &/ tindakan yg tidak relevan dgn
kepentingan olah TKP;
lakukan tindakan yg arogan, batasi hak2 seseorang/pok secara berlebihan
lakukan tindakan di TKP di luar batas kewenangannya;
tidak perhatikan/hargai hak2 orang yang berada di TKP; dan
sengaja perlama waktu riksa TKP &/ tdk buka kembali TKP walaupun kepent olah
TKP telah selesai. 18
TINDAKAN PENGGELEDAHAN ORANG & TEMPAT/RUMAH: Psl 32-33
LAKUKAN TINDAKAN PENGGELEDAHAN ORANG, PETUGAS WAJIB: Psl 32 (1)
beritahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
minta maaf & minta kesediaan orang yang digeledah
tunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
lakukan riksa utk dgn cara yg teliti, sopan, etis dan simpatik;
lakukan tindakan penggeledahan sesuai dgn teknik & taktik
perhatikan & hargai hak-2 orang yg digeledah;
laks. penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
laks. pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
sampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.
DLM LAKUKAN PENGGELEDAHAN ORANG, PETUGAS DILARANG: Psl 32 (2)
lakukan geledah tanpa beritahu kepentingan tindakan penggeledahan scr jelas;
lakukan geledah berlebihan & akibatkan terganggunya hak privasi;
lakukan geledah dgn cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
lakukan geledah yg menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan,
lecehkan dan/atau tdk hargai hak-2 orang yg digeledah;
perlama pelaks. geledahan, shg rugikan yg digeledah; dan
lakukan geledah perempuan o/ petugas laki2 ditempat terbuka & langgar etika. 19
LAKUKAN PENGGELEDAHAN TEMPAT/RUMAH, PETUGAS WAJIB: psl 33 (1)
lengkapi administrasi penyidikan;
beritahu ketua lingkungan setempat ttg kepentingan & sasaran geledah;
beritahu penghuni ttg kepentingan dan sasaran geledah;
tunjukkan Sprin tugas dan/atau kartu identitas petugas;
lakukan utk dapatkan barang/orang dgn teliti, sopan, & hrs didampingi penghuni;
lakukan penggeledahan sesuai teknik dan taktik pemeriksaan
terapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin,
dlm hal petugas dapatkan benda/orang yg dicari, tindakan mengamankan BB wajib
disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
sampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan; dan
buat BA Pengeledahan yang di ttd petugas, pihak yang digeledah & para saksi.
LAKUKAN PENGGELEDAHAN TEMPAT/RUMAH, PETUGAS DILARANG: Psl 33 (2)
tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
tidak beritahu ketua lingkungan setempat
tanpa beritahu penghuni kepentingan & sasaran geledahan, tanpa alasan yg sah;
lakukan geledah dgn cara sewenang2, shg rusak barang/rugikan yg digeledah;
lakukan geledah menyimpang dr kepentingan tugas
lakukan geledah dgn berlebihan shg timbulkan kerugian hak2 pihak yg digeledah;
lakukan ambil benda tanpa disaksikan yg digeledah/saksi dr ketua lingkungan;
lakukan pengambilan benda yg tidak ada kaitannya dgn tindak pidana yg terjadi;
bertindak arogan /tidak hargai harkat dan martabat orang yang digeledah;
lakukan menjebak korban/tersangka utk dapatkan barang yg direkayasa mjd BB
tdk buat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan. 20
HAK UTK DIADILI SECARA ADIL: Psl. 37
Setiap orang punya hak yg sama dalam sidang pengadilan terbuka yang adil.
investigasi kjhtan yg dituduhkan kpd seorang dilakukan scr etis & sesuai UU.
Wujud perlakuan thd seseorang yg diadili secara adil :
a. setiap keterangan dari seseorang harus ditampung oleh petugas yg tangani;
b. petugas wajib hargai hak-hak asasi saksi maupun tersangka;
c. petugas wajib perlakukan & berikan pelayanan secara adil kpd saksi/ tsk;
d. petugas wajib beri kesempatan bg yg ingin berikan keterangan tambahan.
PENGHORMATAN MARTABAT & PRIVASI SESEORANG Psl 38 (1) & (2)
Dlm investigasi wajib hormati martabat & privasi seseorang
Prinsip-2:
a. berhak dpt perlindungan atas serangan yg tdk berdasarkan hukum
b. berhak atas perlindungan privasi ttg rahasia keluarga/ rumah tangganya;
c. berhak perlindungan privasi dlm berkomunikasi dgn keluarga &/ PH nya
d. tidak boleh ada tekanan fisik / mental, siksaan, perlakuan tdk manusiawi /
rendahkan yg dikenakan kpd TSK, saksi /korban dlm peroleh informasi;
e. tdk seorangpun boleh dipaksa utk mengaku/ memberi kesaksian ttg
hal yg memberatkan dirinya sendiri;
f. korban dan saksi harus diperlakukan dgn empati & penuh pertimbangan;
g. kegiatan2 investigasi hrs dilakukan sesuai dgn hkm & alasan yg tepat;
h. kegiatan investigasi yang sewenang2 maupun yg dilakukan tdk sesuai
dgn peraturan, tdk diperbolehkan. 21
LAKSANAKAN TUGAS HARKAMTIBMAS ANGGOTA POLRI DILARANG: Psl 40
berperilaku arogan, sewenang2/sakiti hati rakyat, shg timbulkan antipati
melakukan tindakan secara diskriminatif;
lindungi pelanggar hukum/salah satu pihak yg perkaranya sedang
ditangani;
sengaja menutupi kesalahan pihak yang perkaranya sedang ditangani;
minta imbalan kpd masy dgn alasan jasa pengamanan /biaya operasional
laksanakan razia/operasi kepolisian secara liar atau tanpa dilengkapi
Sprin dinas
lakukan razia /tindakan kepolisian dgn cara publikasikan kegiatan yg
langgar asas praduga tak bersalah / melanggar hak privasi.
sengaja biarkan orang yg butuhkan pertolongan
lakukan tindakan yg sangat berlebihan, shg timbulkan kerugian bagi
masy/Polri.
22
PENGGUNAAN KEKUATAN/TINDAKAN KERAS & SENJATA API Psl 45-49
SENJATA API BAGI PETUGAS HANYA BOLEH DIGUNAKAN UTK: PSL 47 (2)
menghadapi keadaan luar biasa;
bela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
bela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
cegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
tahan, cegah/henti orang yg sedang/akan lakukan tindak yg sngt bahayakan
jiwa;
tangani situasi yg bahayaan jiwa, dimana langkah2 yg lebih lunak tdk cukup
SETELAH PENINDAKAN DG GUNAKAN SENPI, PETUGAS WAJIB:Psl 49 (1)
pertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
beri bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
beritahukan kepada keluarga /kerabat korban akibat penggunaan senpi; dan
buat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
23
PRINSIP PELAYANAN MASYARAKAT Psl 50 (1) & (2)
DALAM LAKSANAKAN TUGAS PELAYANAN MASY ANGGOTA POLRI WAJIB:
beri pelayanan adil, tanpa bedakan ras, suku, agama dll
beri pelayanan dgn perhatikan harapan & kebutuhan masyarakat;
beri pelayanan dengan memperhatikan prinsip kesamaan di depan hukum
beri pelayanan dengan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
pejabat Polri wajib selenggarakan pengawasan thd yan masy yg dilakukan anggota
PELAYANAN KORBAN DAN SAKSI Psl 51 - 55
KORBAN /SAKSI YG SEDANG DLM PROSES PERADILAN BERHAK UTK : Psl 51 (1)
dapatkan kesamaan & peroleh keadilan (equal and effective access to justice);
pemulihan kembali atas penderitaan yg dialami akibat kejahatan/kesalahan
penanganan (miscarriage of justice);
mendapatkan ganti kerugian
akses / peroleh informasi berkaitan dgn kejahatan & rehabilitasi (access to relevant
information concerning violations and reparation)
dapat perlakuan dgn penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya
peroleh inform mengenai peran mereka,
dijamin privasi mereka, serta melindungi mereka dari intimidasi dan balas dendam
terima bantuan materi, medis, psiko & sos yg cukup dari Pem/ sukarelawan 24
PERLINDUNGAN HAM BAGI ANGGOTA POLRI Psl 56-57
Psl 56:
harus bebas dari perlakuan sewenang-wenang dari atasannya.
Angg Polri yg tolak perintah pimpinan yg nyata2 bertentangan dgn hkm berhak
dpt perlindungan hkm (immunity).
berhak minta perlindungan hkm kpd pimpinannya atas pelaksanaan tugas yg
telah diperintahkan oleh pejabat Polri kpd anggotanya.
KEWAJIBAN PEJABAT POLRI Psl 57
wajib memperhatikan keadaan kesehatan anggotanya.
wajib pertimbangkan kemampuan anggotanya yg akan diberikan perintah
dilarang eksploitasi anggotanya /perintahkan utk lakukan tindakan utk kep
pribadi
wajib beri perlindungan HAM bg anggotanya, dlm laksanakan tugas kepolisian.
wajib usahakan kecukupan peralatan tugas anggotanya, shg dapat hindarkan/
kurangi terjadinya tindakan yg langgar HAM yg dilakukan oleh anggotanya.
tanggung jawab atas resiko pelaksanaan tugas yang diperintahkan olehnya.
tg jawab atas resiko lak gas cakup pertg jwban pidana /adm.
25
PEMBINAAN Psl 58-59
Angg Polri wajib memahami aturan tentang HAM.
Angg Polri wajib terapkan aturan ttg HAM dlm laksanakan tugasnya.
Angg Polri wajib tingkatkan paham & mampu dlm terapkan aturan ttg HAM
KEWAJIBAN PEJABAT POLRI Psl 59
Selenggarakan bin & pengembangan pemahaman HAM di ling tugasnya.
Alokasikan anggaran utk bin kesadaran & pemahaman HAM di ling tugasnya.
Lakukan evaluasi perkembangan pemahaman & kemampuan terap HAM.
PENGAWASAN Psl 60-61
SETIAP PEJABAT POLRI WAJIB PSL 60
lakukan pengawasan penerapan HAM, terutama di lingkungan anggotanya;
berikan penilaian angg Polri dlm retapkan prinsip HAM dgn berikan Har;
berikan tindakan koreksi thd tindakan angg yg tidak sesuai dg prinsip HAM; dan
jatuhkan sanksi kpd angg yg lakukan tindak yg bertentangan dgn prinsip
perlindungan HAM
26
1. Kesadaran HAM tumbuh dgn pesat
permasalahan kecil diangkat sbg pelanggaran HAM.
2. Masalah HAM belum jelas diberitakan dibesar-besarkan
timbulkan image yg negatif & kesan Polri belum berubah.
3. Polri telah berusaha maksimal
sosialisasi, penjabaran pedoman, penyaluran complain & penindakan thd
petugas yg melanggar HAM scr tegas.
1. Penegakan HAM tetap ditingkatkan
scr berimbang melalui peningkatan pemahaman petugas & masy
2. Dugaan Pelanggaran HAM
hendaknya diteliti melalui penyelidikan yg obyektif.
3. Image negatif masa lalu hendaknya tdk selalu diterapkan pada masa kini
Polri sudah banyak perubahan
4. Hendaknya diwaspadai kecenderungan pihak tertentu
sering memanfaatkan kekeruhan utk mencari keuntungan pribadi. 27
Sekian & Terimakasih
Get documents about "