Docstoc

Wewenang Negara

Document Sample
Wewenang Negara Powered By Docstoc
					“Wewenang dan
Keabsahan Wewenang:
Negara dan Warga Negara”
Pengantar Ilmu Politik
         Kartu Tanda Penduduk
   Merepresentasikan apa?
Warga negara (Citizen) 1
Warga negara sebagai entitas politik (Aristotle, Politics)
  - manusia sepenuhnya apabila memimpin pihak lain (kata
  phusin zoon politikon)
  - polites: seseorang yang memerintah dan diperintah
  - warga negara (laki-laki, pejuang, majikan) berada di derajat
  tertinggi karena kemampuannya di antara orang-orang yang
  setara
 - kepemilikan atas oikos (infrastruktur material) dan kiprah
  pada tingkat polis (ideal superstruktur)
  - perang, perdagangan, keamanan, antarnegara, dll
  - warga negara bertindak tidak melalui benda-benda (tanah,
  dinding, perdagangan), melainkan oikos dan polis
Warga negara 2
Warga negara sebagai pemilik harta dan taat hukum (Gaius)
- Pemahaman individu sebagai pemilik
- Seseorang bertindak berdasarkan sesuatu, dan semua tindakan
  tersebut ditujukan untuk melindungi kepemilikan
- Hubungan yang timbul akibat kepemilikan dan tindakan
  membutuhkan peraturan yang harus ditaati warga negara
  (legalis homo)
- Kewarganegaraan berimplikasi pada kepemilikan, imunitas,
  hak, kewajiban
- Muncul kaum borjuis
Warga negara 3
Warga negara adalah orang yang bersedia
 dipimpin pihak lain demi terjaminnya
 kepemilikan, hak-hak, dan kebahagiaan
 Semua warga negara berpartisipasi secara
 setara dan terus menerus pada setiap aksi-aksi
 Kedaulatan (JJ Rousseau)
Wewenang (Authority)
   Kekuasaan yang didasarkan pada perjanjian
   Sehingga seseorang atau kelompok memiliki
    hak untuk mengeluarkan sejumlah perintah
   Perintah yang harus ditaati

    Apakah perbedaan antara wewenang dan
    kekuasaan?
Uang
Aset
Kecantikan/Ketampanan
Sihir
Popularitas
Pengikut
IPTEK
Tipe Wewenang
   Subtantif dan personal
   Formal (Thomas Hobbes)
    - rasional-legal (dinamis, impersonal)
    - tradisional (impersonal, non rasional)
    - karismatis (dinamis, non rasional)
    - nilai-rasional-legal (Spencer, 1970)
          pemilihan kepala daerah DIY
Keabsahan Wewenang (Legitimacy)
   Wewenang suatu pemerintahan didapat melalui
    ancaman (coercion), bujuk rayu (persuasion) atau
    penerimaan secara alamiah.
   Pemerintahan modern lebih efisien dijalankan
    dengan kewenangan yang didapat melalui
    penerimaan secara alamiah karena lebih efisien
   Wewenang tidak dapat dideteksi melalui kehadiran
    atau ketidakhadiran fisikal, melainkan derajat
    penerapan.
Penjara Panoptik ala J Bentham (1785)
Contoh bagaimana wewenang hukum dijalankan secara efektif dan efisien
Sumber Keabsahan Wewenang
   Pencapaian kebijakan
   Kebiasaan
   Latar belakang agama atau identitas budaya
   Prosedural

            Warga, media, dan terorisme
Karakteristik warga negara demokrasi
   Toleransi
   Partisipasi aktif
   Derajat minat dan informasi yang tinggi
   Dukungan untuk negara
                   Toleransi
   Keragaman (diversity)
   Perbedaan (difference)
   Sikap, perilaku, agama, pilihan politik, minat

            Yogyakarta City of Tolerance
            Etnis Cina di Indonesia
                Partisipasi Aktif
   Demokrasi: hubungan dua arah
   Pemilu
   Hak warga
   Kelas menengah Indonesia
   Demokrasi deliberatif
   Tidak hirarkis dan teknokratik

              “golput”, participatory budgeting, komite
    sekolah
    Partisipasi Warga di Indonesia
   Desentralisasi dan partisipasi (UU No. 32 Tahun
    2004)
   Perencanaan pembangunan (Musrenbang), RKJP
   Pemilihan kepala daerah, DPRD
   Transparansi dan akuntabilitas
   Schonwalder (1997) dan Geller (2001): partisipasi di
    Indonesia masih didominasi oleh the pragmatic
    school yang menempatkan partisipasi sebagai alat
    untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas
    pemerintahan
      Model Negara Menurut Kapasitas dan Intensi
      Pengaturan Publik (Centeno dan Portes (2003)
State        High   I: Liberal   II: Welfare   III: Totalitarian
regulatory          State        state         State
capacity            (AS,         (Prancis,     (Korut, Kuba)
                    Inggris)     Jerman)
             Low    IV: Absent   V: Enclave    VI:
                    state        state:        Frustrated state
                    (Somalia,    (Kenya,       (Argentina, Peru,
                    Zaire)       bolivia,      Ekuador)
                                 Angola)
                    Low          Medium        High

                    State Regulatory Intent
            Minat dan Informasi
   Cukup wawasan
   Minat
   Masa kampanye
   Hak warga untuk memperoleh informasi dan
    menyampaikan laporan terjadinya penyimpangan
    kekuasaan
       RUU Kerahasiaan Negara
       Asas penyelenggaraan negara berdasarkan UU
    No. 28/1999: keterbukaan
         Dukungan untuk negara
   Suportif
   Skeptis
   Elit baru di luar negara

          Partai oposisi, Porto Allegre
Apakah Anda sebagai warga negara
  demokratis telah bersikap kritis
   terhadap pemerintah terpilih?
Modal Sosial (Robert Putnam)
   Interaksi komunitas yang menghasilkan sikap
    dan perilaku berdasarkan atas prinsip
    kepercayaan dan kemanfaatan
   Kewarganegaraan tak akan tercipta tanpa
    adanya kemampuan dari warga negara untuk
    bekerja sama, saling menghormati, dan
    mengenali satu sama lain
Budaya Politik 1
   Asumsi-asumsi etis yang mengatur hubungan-
    hubungan di antara warga negara dan warga
    negara dengan pemerintah, dan warga dengan
    tata aturan politik (political order)
   Segala sikap dan nilai yang ditunjukkan
    masyarakat secara bersama-sama, yang
    menjadi dasar perilaku politik.
          Tipe-tipe Budaya Politik
            (Almond dan Verba)

   a. Budaya politik subyek-parokial (the
    parochial- subject culture)
   b. Budaya politik subyek-partisipan (the
    subject-participant culture)
   c. Budaya politik parokial-partisipan (the
    parochial-participant culture)
Budaya Politik 2
   Generalisasi yang ceroboh mengenai budaya politik:
    Almond dan Verba, The Civic Culture (1965)
   Ronald Inglehart (2005): negara makmur dan
    industrial sedang mengalami perubahan pada budaya
    yang semula peduli pada keamanan digantikan oleh
    ekspresi diri, sebagaimana yang nampak pada
    perubahan generasional umum terjadi di Eropa
   Alexis de Tocqueville (Democracy in America,
    1980): individualitas dan kebebasan, ketergantungan
    pada politik lokal, organisasi sukarela, gairah akan
    kemajuan, pantang menyerah
Sepatu
Ricuh
           Sifat Budaya Politik
   Non perilaku, melainkan berupa
    sikap,kepercayaan, mitos
   Nampak pada sistem politik
   Masif
Sosialisasi Politik
   Nilai dan asumsi yang dimiliki warga
    mengenai politik dibangun melalui proses
    sosialisasi politik
   Forum: rumah, sekolah, peer group,
    masyarakat, media
   Dimensi ranah publik politik Dahlgren:
    institusi media, representasi media, struktur
    sosial, dan interaksi sosiokultural
      Definisi Sosialisasi Politik
   proses pembelajaran dari pengalaman/ pola-
    pola aksi;
   pewarisan pengetahuan, keyakinan, sikap,
    pola dan perilaku politik antar generasi;
   sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.

       Perubahan politik atau stagnasi?
             Politik dan media
   Media sebagai sumber keabsahan kekuasaan
    dan wewenang
   Media sebagai pendukung pendidikan sipil
   Media sebagai ranah publik bagi kepentingan
    publik ditampilkan dan didefinisikan,
    terutama di televisi
Kesimpulan Penelitian Dobkin (1992)
   Media televisi meneguhkan konstruksi
    pemerintah tentang adanya “ancaman
    terorisme” yang menyebabkan “krisis publik”
   Pemerintah memerlukan media massa untuk
    melegitimasi konstruksi atas peristiwa politik
    kekerasan dan kebijakan politik tertentu
Penelitian Dobkin dan Teori Penularan
   Media massa AS mengesahkan adanya “ancaman
    terorisme” dan “krisis publik” sehingga aksi teror
    yang berskala kecil dan sedikit terkesan menjadi
    fenomena

   Media massa meneguhkan upaya pemerintah AS
    untuk melakukan counterterrorism yang tidak tepat
    sasaran dan tidak mengatasi akar permasalahan
Bahan bacaan
   Beiner, R. Theorizing Citizenship
   Inglehart, I. Modernization, Cultural Change, and
    Democracy: Human Development Sequence.
   Meyer, Thomas. Media Democracy: How the Media
    Colonize Politics.
   Shively, W.P. Power Choice: an Introduction to
    Political Science
   Basjir, W.W. Keindahan yang Menipu: Partisipasi
    dalam Penganggaran Daerah di Indonesia.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:22
posted:6/9/2012
language:
pages:38