Docstoc

tugas softskill Pancasila

Document Sample
tugas softskill Pancasila Powered By Docstoc
					Pendidikan Kewarganegaraan
  Politik dan Hukum NKRI




Nama             :   Muhammad Syifa
Kelas            :   2DB23
NPM              :   34110826




    Universitas Gunadarma Kalimalang
         Manajemen Informatika
                  2012
                                     BAB I
                                 PENDAHULUAN

   Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara
melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum
(public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-
sumber yang ada. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan
dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi
atau alokasi sumber daya.

   Sementara Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian
kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik,
ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama
dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum
pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam
konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan
hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana
mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali
keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara
berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau
tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan
jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."

   Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum
Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun
pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek
sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia
Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat
Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak
terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga
berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau
yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat
dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
                                    BAB II
                                 PEMBAHASAN
Macam-Macam Hukum di Indonesia
1. Hukum Perdata
Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat
oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi
untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi
pelanggarnya
Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek
hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat
atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum public.
Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan
umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-
hari (hukum administrasi atau tata usahanegara), kejahatan (hukum pidana), maka
hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari,
seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian,
pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata
lainnya.
Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum
tersebut juga memengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-
Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-
negara persemakmuranatau       negara-negara yang     terpengaruh    oleh Inggris,
misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukumkomunis,
sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia
didasarkan pada hukum perdata diBelanda, khususnya hukum perdata Belanda pada
masa penjajahan.
Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku
di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk
Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan
di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk
Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859.
Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku
di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata
(disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu:

   Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga,
    yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh
    subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan
    seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya
    hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-
    ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1
    tahun 1974 tentang perkawinan.
   Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang
    mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan
    benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud
    dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak
    (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda berwujud
    yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda
    berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau
    piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah
    dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5
    tahun 1960 tentang agraria.    Begitu    pula    bagian     mengenai     penjaminan
    dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang
    hak tanggungan.
   Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut
    juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang
    berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek
    hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari
    perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undangdan perikatan yang timbul
    dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian.
    Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD)
    juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya
    Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.
   Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek
    hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya
    dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.
Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum
dan masih diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.


2. Hukum Pidana
Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum
publik (C.S.T Kansil).Hukum privat adalah hukum yg mengatur hubungan orang
perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yg mengatur hubungan antara
negara dengan warga negaranya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.
Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum
pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana,
pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana
materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil
mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum
pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara
pidana (KUHAP).
3. Hukum Tata Negara
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain
dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara,
hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga
negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya
bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan,
sistem pemilu, dll dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum
ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.


4. Hukum Tata Usaha Negara
Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan
administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam
menjalankan tugasnya . hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum
tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam
hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar
yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk
hukum administrasi negara dimana negara dalam "keadaan yang bergerak". Hukum
tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.


5. Hukum Acara Perdata
Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara
beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum
acara perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu(misalnya; Het
Herziene Inlandsh Reglement/HIR, RBG, RB,RO).


6. Hukum Acara Pidana
Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara
beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara
pidana di Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.


Pengertian/Pembahasan Politik Hukum
Politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni:
1. Sebagai arahan pembuatan hukum atau legal policy lembaga-lembaga negara dalam
pembuatan hokum
2. Sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah
sesuai atau tidak dengan kerangka pikirlegal policy tersebut untuk mencapai tujuan
negara.

Menurut Muhadar (Muhadar, 2006:51), politik hukum adalah Legal Policy yang akan
dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang mencakup: pembangunan hukum
yang berintikan pembuatan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan
pembangunan, termasuk materi-materi hukum di bidang pertanahan; juga bagaimana
pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegakan supremasi hukum,
sesuai fungsi-fungsi hukum, fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.
Dengan kata lain, politik hukum mencakup proses pembangunan dan pelaksanaan
hukum yang dapat menunjukkan peranan, sifat dan kearah mana hukum akan di
bangun dan ditegakkan.

Pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum
nasional mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut:
1) Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik
hukum, termasuk panggilan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik
hokum.
2) Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor
yang mempengaruhinya.
3) perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hokum.
4) isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
5) pemagaran hukum dengan prolegnas dan judicial review, legislative, review, dan
sebagainya

Tujuan Negara
Politik hukum merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum
nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara atau masyarakat bangsa. Hukum
di Indonesia harus mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yakni tegaknya hukum
yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan hukum harus ditujukan untuk
mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia; dan
karenanya politik hukum harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang
didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam satu
masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan
UUD 1945 (Nusantara, 1988:20).

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem
hukum tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia.
Tujuan negara kita, bangsa Indonesia, adalah membentuk masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila. Secara definitif, tujuan negara kita tertuang di dalam alinea
keempat Pembukaan UUD 1945, yang meliputi:
1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2) memajukan kesejahteraan umum
3) mencerdaskan kehidupan bangsa.
4) ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.

Tujuan negara ini didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila), yaitu: ketuhanan
Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila inilah yang memandu politik
hukum nasional dalam berbagai bidang (Mahfud, 2006:16-17).

Prinsip Cita Hukum (rechtsidee)
   Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, selain berpijak pada lima dasar
(Pancasila), juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum
(rechtsidee), yakni:
1) melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi);
2) mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan;
3) mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi);
4) menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup
beragama

  Empat prinsip cita hukum tersebut haruslah selalu menjadi asa umum yang
memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka
keyakinan (belief framework) yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum itu
bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari
setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan
yang hendak dicapai oleh Negara.


Sistem Hukum Nasional
Konstitusi nasional (UUD 1945) mengamanatkan : tiap-tiap Warga Negara berhak dan
wajib ikutserta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Usaha-usaha
pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem Pertahanan dan
Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat
Semesta, oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan : sistem pertahanan negara adalah
sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara,
wilayah dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh
pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan
berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dari setiap
ancaman.

Bahwa UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan :
pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan
pembangunan nasioanal disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan
tanggap terhadap perubahan.

Sistem perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar-
pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik
antar-daerah antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi, pemerintah maupun antara pusat
dan daerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin
tercapainya pembangunan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.

Nusantara: dalam upaya bela negara?
Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah
dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Masih segar dalam ingatan kita sebagai bangsa bahwa pernah terjadi pertemuan tujuh
kelembagaan negara pada tanggal 18 Oktober 2010 di Senayan, yang pada intinya
membahas mengenai supremasi hukum, penataan ketatanegaraan, otonomi
daerah/desentralisasi, pengelolaan Sumberdaya Alam, dan soal instabilitas bangsa dan
negara.

Sebagai titik-kulminasi dari rangkaian program konsolidasi dan pemantapan kehidupan
berbangsa dan bernegara dimaksud, sehingga perlu dilanjutkan dengan agenda
pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan Gubernur dan Bupati se Indonesia,
yang memilih tempat di Sulawesi Selatan, Makasar pada tanggal 20 Oktober 2010,
adalah suatu cermin bahwa semakin strategisnya Indonesia, khususnya pembangunan
di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dalam skema pembangnan ke depan. Sejalan
dengan itu maka KTI juga ikut bertanggungjawab lebih berat untuk terciptanya
pertahanan dan keamanan NKRI.

Misalnya, Propinsi Maluku menjadi suatu fakta Integrasi nasional di Indonesia Bagian
Timur, disamping Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) di Indonesia Bagian Barat.
sebagai tempat pertemuan. Indonesia Timur semakin nyata posisi strategisnya.
Maka itu, segala bentuk kewajiban, akses, dan kepemimpinan nasional memiliki
peluang yang sama. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah ditegaskan SBY dalam
Pidatonya pada acara Ulang Tahun Partai Demokrat yang ke – 9 di Jakarta.

Berkali-kali luka-lama ini menawarkan persoalan yang pelik karena konflik vertikal dan
horizontal di berbagai daerah selalu meninggalkan bekas kegetiran dalam catatan atau
memori sejarah perjuangan Indonesia hingga Merdeka sejak 17 Agustus 1945.

Timbul-tenggelamnya upaya anak bangsa di seluruh nusantara dalam konteks bela
negara ini seperti berirama selaras dengan dinamika sosial, politik, dan hankam di
tanah air?

Sebut pula Propinsi Maluku yang seringkali terpicu konflik horizontal, dan juga di tanah
Papua. Maka itu, apapun dan bagaimanapun kepentingan yang bermain di sekitar
persoalan itu, namun tetap saja yang menjadi kata kuncinya adalah gerakkan
disintegrasi bangsa. Maka itu, perlu didalami, dimengerti, diawasi, dan ditumpas hingga
ke akar-akarnya sampai pada batas akhirnya. Sehingga persoalan ini tidak
mengundang timbulnya ekses yang kontraproduktif terhadap kepentingan daerah dan
nasional yang lebih besar.

Pekerjaan rumah’ yang harus diselesaikan segera di Bumi Papua yang kembali terusik
oleh berbagai provokasi dari Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Mestinya
sebagai wilayah yang kaya di bidang sumberdaya alam, serta mengingat posisi Papua
sebagai jendela ekonomi Indonesia di mata dunia, maka Papua begitu juga Maluku
berada pada posisi geopolitik dunia yang sangat strategis, sehingga keutuhan daerah
dimaksud menjadi modal dasar bangsa dan Negara Republik Indonesia untuk
melanjutkan pembangunan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan lain sebagainya.

Bahwa boleh jadi kasus eks RMS di Propinsi Maluku dan OPM di Papua yang masih
digembar-gemborkan keberadaannya dan mencoba ditarik ke permukaan sebagai isu
Internasional adalah sebuah trigger isu yang sangat berbahaya terhadap keutuhan
Indonesia – sebagai negara yang berdaulat.

Semua komponen masyarakat daerah Papua dan elemen bangsa secara keseluruhan
harus merapatkan barisan serta bertekad-bulat dalam menghadapi anasir-anasir
separatisme. Sehingga kelangsungan pembangunan dapat bergulir sebagaimana
mestinya.

Dendam Sejarah dan Fakta Hukum
Fakta bahwa Indonesia secara de facto dan de jure telah menjadi utuh sebagai Negara
sejak 65 tahun yang silam. Kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan tetesan keringat
dan darah para pejuang, sehingga sempurna sebagai bangsa dan negara yang
seutuhnya merdeka dari cengkeraman kolonialisasi/penjajahan (Belanda).

Pasang-surut politik di tanah air tampaknya belum mampu menghilangkan dendam
sejarah yang begitu panjang. Mungkinkah langkah-langkah kontraproduktif ini akan
selalu berulang dan diikuti oleh pihak-pihak yang identik dengan anti-integrasi serta
menjadi preseden dalam menjadikan Indonesia sebagai experimented area for vested
interests.

Masyarakat Indonesia mengutuk tindakan-tindakan yang tidak rasional, pemikiran yang
dangkal, dan mengesampingkan rasa kebangsaan dengan alasan apapun. NKRI sudah
final maka harus kita bela dan kita pertahankan! Masyarakat tidak berfikir sepicik itu,
bahwa kontribusi rakyat terhadap NKRI selalu berada di front terdepan dalam
memperjuangkan tegaknya Republik ini. Semua perjuangan itu telah terukir dalam tinta
emas sejarah perjuangan nasional. Sekali lagi jangan sampai fakta sejarah ini dinodai!
Bahwa dari kejadian di bumi Papua dan Propinsi Maluku telah menguji efektifitas
diplomasi Indonesia di mata dunia. Namun warna apapun yang ditampilkan dalam
percaturan politik ini, yang penting kita tetap mencari hikmah dari kejadian ini dalam
berbagai perspektif tentang bela negara.
Bahwa untuk menopang posisinya yang strategis tersebut maka masyarakat
berkepentingan untuk memberi catatan dari kejadian tersebut kepada semua pihak
sebagai himbauan, agar kepedulian mereka pun dapat menjadi suatu bentuk
persaksian – sehingga jangan ada pihak-pihak yang menggunakan daerah rawan
konflik sebagai basis gerakan anti integrasi bangsa.

Bahwa catatan kelam sejarah tentang pemberontakan di Indonesia jangan lagi terulang
– diungkit kembali. Indonesia sebagai bangsa harus berupaya menjauhkan diri dari
national split-mentality dalam menyikapi problematika berbangsa dan bernegara,
sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dengan landasan ideologi Pancasila.

Ancaman dan sanksi hukum
Bahwa penegakkan prinsip HAM yang pernah dikedepankan dalam perspektif Hukum,
terutama hukum Pidana, bahwa dalam fungsinya untuk menegaskan atau menegakkan
kembali nilai-nilai sosial dasar yang mengacu pada ideologi negara Pancasila. Prinsip
ini terbuka bagi multitafsir tentang apa dan mana yang dimaksudkan nilai-nilai sosial
dasar yang sesuai dengan Pancasila.

Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua
puluh tahun. Barangsiapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang
berkedudukan di luar Indonesia, dengan maksud untuk menggerakkan orang atau
badan itu supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk
menggulingkan pemerintah, untuk memperkuat niat orang atau badan itu atau
menjanjikan atau memberi bantuan kepada orang atau badan itu atau menyiapkan,
memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah.

Selain itu bahwa penemuan produk hukum yang memuat suatu kesepakatan tentang
nilai-nilai sosial dasar itu, tak terkecuali terdapat serta dimuat dalam Tap MPR No VI
dan Tap MPR No VII tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Visi Indonesia Masa
Depan, Tap MPR NO VII tentang Visi Indonesia Masa Depan mencerminkan pula nilai-
nilai sosial dasar itu.

Berdasarkan cita-cita masyarakat yang ingin dicapai yang dikristalisasikan di dalam
tujuan negara, dasar negara, dan cita-cita hukum, maka diperlukan sistem hukum
nasional yang dapat dijadikan wadah atau pijakan dan kerangka kerja politik hukum
nasional. Dalam hal ini, pengertian tentang sistem hukum nasional Indonesia atau
sistem hukum Indonesia perlu dikembangkan.

Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain
saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak yang memberi definisi
tentang istilah sistem ini. Ada yang mengatakan bahwa sistem adalah keseluruhan
yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara
komponen yang satu dengan yang lain secara teratur. Sedangkan hukum nasional
adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan
untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini, hukum
nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang
dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-
pasal UUD 1945. sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD itulah terkandung
tujuan, dasar, dan cita hukum Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai khas
budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hidup
bermasyarakat selama berabad-abad.

  Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang
berlaku diseluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur,
budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang
antara satu dengan yang lain saling bergantungan dan yang bersumber dari
Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.

Kerangka Dasar/Pijakan Politik Hukum
Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-
cita dan tujuan. Dengan arti ini, maka politik hukum nasional harus berpijak pada
kerangka dasar, sebagai berikut (Mahfud, 2006: 31):
1) Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2) Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni:
a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
b) memajukan kesejahteraan umum,
c) mencerdaskan kehidupan bangsa,
d) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.
3) Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni:
a) berbasis moral agama,
b) menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi,
c) mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya,
d) meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat,
e) membangun keadilan sosial.

4) Agak mirip dengan butir 3, jika dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik
hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk:
a) melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang
mencakup ideologi dan teritori,
b) mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakat,
c) mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum),
d) menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusian.

5) Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut,
maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila,
yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai
sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil
unsur-unsur baiknya.
                                     BAB III
                                   KESIMPULAN
   Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku diseluruh
Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana,
peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara satu
dengan yang lain saling bergantungan dan yang bersumber dari Pembukaan dan
Pasal-pasal UUD 1945.

    Memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah pemikiran yang
dominan dalam kenyataanya tentang pengertian apa yang dipahami sebagai hukum
serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum. Dari uraian
pada bagian terdahulu, tidak diragukan lagi bahwa apa yang dipahami sebagai
hukum dan sumber kekuatan berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh aliran
positivisme dalam ilmu hukum yang memandang hukum itu terbatas pada apa yang
tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau yang dimungkinkan berlakunya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan aliran ini akan terus
mengokohkan dirinya dalam perkembagan sistem hukum Indonesia ke depan.
Adapun nilai-nilai moral dan etika serta kepentingan rakyat dalam kenyataan-
kenyataan sosial di masyarakat hanya sebagai pendorong untuk terbentuknya
hukum yang baru melalui perubahan, koreksi serta pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baru.

    Kenyataan ini menunjukkan bahwa hukum adat dengan bentuknya yang pada
umumnya tidak tertulis, yang sifatnya religio magis, komun, kontan dan konkrit
(visual), sebagai hukum asli Indonesia semakin tergeser digantikan oleh paham
positivis. Menurut Penulis, berbagai masalah kekecewaan pada penegakan hukum
serta kekecewaan pada aturan hukum sebagian besarnya diakibatkan oleh situasi
bergesernya pemahaman terhadap hukum tersebut serta proses pembentukan
hukum dan putusan-putusan hukum yang tidak demokratis.




Sumber Referensi :
  http://ajiksujoko.blog.undip.ac.id/2010/05/11/peran-hukum-politik-dalam-mewujudkan-tujuan-
    negara/
   http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20/hukum-dan-politik-dalam-sistem-hukum-
    indonesia/
   http://setyopamungkas.wordpress.com/2010/01/20/politik-hukum/
   http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia
   http://examinasi.com/2011/12/hukum-nasional-yang-melindungi-keutuhan-nkri/
   http://paulusmtangke.wordpress.com/politik-hukum-nkri/
   Google.com : “Politik”, “Hukum”

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1868
posted:6/8/2012
language:Malay
pages:12
Description: tugas pendidikan pancasila# bab tambahan