Kewajiban by PoengChaconk

VIEWS: 69 PAGES: 7

Menurut FASB kewajiban diartikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk menstransfer aset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu

More Info
									                                        KEWAJIBAN
A. PENGERTIAN
             Menurut FASB kewajiban diartikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomik
   masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha
   untuk menstransfer aset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain
   datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Terdapat beberapa pengertian lain
   selain dari FASB yaitu seperti pengertian menurut IASC, AASB, dan APB No. 4, tetapi pada
   umumnya dijelaskan bahwa kewajiban memiliki tiga kharakteristik utama yang terdiri atas
   pengorbanan manfaat ekonomik masa datang, keharusan sekarang untuk menstransfer
   aset, dan timbul sebagai akibat transaksi masa lalu.
B. Pengorbanan Manfaat Ekonomik
             Untuk dapat disebut sebagai suatu kewajiban, suatu objek harus memuat suatu
   tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk
   melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat
   ekonomik di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut bisa dikatakan
   bahwa suatu kewajiban hanya terjadi antar kesatuan usaha atau paling tidak melibatkan
   kesatuan usaha lain.
C. Keharusan Sekarang
             Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomik masa
   datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian sekarang ini mengandung
   pengertian (1) waktu, yaitu tanggal pelaporan, dan (2) adanya. Beberapa keharusan yang
   tercakup dalam pengertian kewajiban ini adalah keharusan kontraktual, keharusan
   konstruktif, keharusan demi keadilan, dan keharusan bergantung atau bersyarat. Walapun
   secara definisional keharusan-keharusan tersebut menimbulkan kewajiban, tidak semua
   kewajiban diakui dalam akuntansi.
D. Akibat Transaksi Masa Lalu
             Transaksi atau kejadian masa lalu merupakan kriteria untuk memenuhi definisi
    tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Transaksi masa lalu yang dimaksud disini adalah
    transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi.
             Suatu transaksi atau kejadian yang dapat disebut sebagai transaksi atau kejadian
    masa lalu bukanlah pada penandatanganan order tetapi datangnya dan penerimaan order.
    Kemudian terkait dengan kontrak pembelian, terdapat dua pendapat, yang pertama
    memperlakukan kontrak sebagai eksekutori sehingga kewajiban tidak perlu diakui.
    Alasannya adalah manfaat masa datang belum diakui secara nyata. Pendapat yang kedua
    menganjurkan bahwa kewajiban diakui pada saat penandatanganan kontrak bersamaan
    dengan aset (sediaan) yang terlibat. Alasannya adalah, pada dasarnya ketiga kriteria
    kewajiban telah terpenuhi. Most (1982, hlm. 352) mengemukakan saat yang tepat dalam
    penentuan transaksi masa lampau, yaitu:
   1. Pemenuhan definis asset
   2. Kekuatan mengikat, yaitu seberapa kuat bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat
      dibatalkan
   3. Kebermanfaatan bagi keputusan.
              Selain dari tiga kriteria kewajiban diatas, FASB juga menyebutkan beberapa
    karakteristik pendukung yaitu keharusan membayar kas, identitas terbayar jelas, dan
    terpaksakan secara atau berkekuatan hukum.
E. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENILAIAN
              Pengertian kewajiban merupakan cerminan dari aset. Transaksi suatu kejadian
    masa lalu menimbulkan penguasaan sekarang pemerolehan manfaat ekonomik masa
    datang untuk aset sedangkan untuk kewajiban hal tersebut menimbulkan keharusan
    sekarang pengorbanan manfaat ekonomik masa datang. Memiliki kesamaan dengan aset
    yang direpresentasi oleh tiga tahapan (pemerolehan, pengolahan, dan penyerahan),
    kewajiban juga direpresentasi tiga tahapan, yaitu pengakuan, penelusuran, dan pelunasan.
E.1. Pengakuan
          Kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang
    sebelumnya terjadi. Kewajiban dapat diakui atas dasar kriteria pengakuan yaitu
    definisi, keterukuran, keterandalan, dan keberpautan. Kam (hlm 119-120) mengajukan
    empat kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban yaitu ketersediaan
    dasar hukum, keterterapan konsep dasar konservatisme, ketertentuan substansi
    ekonomik transaksi, dan keterukuran nilai kewajiban. Keempat kaidah tersebut dapat
    memberikan petunjuk tentang adanya bukti teknis untuk mengakui kewajiban.
E.2. Pengukuran
          Penentuan kos kewajiban pada saat terjadinya paralel dengan pengukuran aset,
    dan pengukur yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat
    terjadinya adalah dengan penghargaan sepakatan dalam transaksi-transaksi dan bukan
    jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa datang. Penghargaan suau kewajiban
    merefleksi nilai setara tunai atau nilai sekarang kewajiban yaitu jumlah rupiah
    pengorbanan sumber ekonomik seandainya kewajiban dilunasi pada saat terjadinya.
          Dasar pengukuran kewajiban yang paling objektif adalah kos tunai atau kos tunai
    implisit. Karena kewajiban merupakan cerminan dari aset, maka pengukurannya juga
    mengikuti pengukuran aset.
          Nilai nominal atau jatuh tempo obligasi sering dianggap sebagai jumlah rupiah
    kesepakatan pada saat penerbitan obligasi baik bagi penerbit maupun bagi kreditor.
    Dasar pengukuran demikian tidak tepat. Utang obligasi diukur dan diakui atas dasar
    jumlah rupiah yang diterima dalam penerbitan obligasi, sedangkan diskun dan
    premium obligasi merupakan jumlah rupiah penyesuaian bunga nominal untuk
    mendapatkan bunga efektif.
          Kewajiban dapat bersifat moneter dan nonmeneter. Kewajiban moneter adalah
    kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomik masa datangnya berupa kas dengan
    jumlah rupiah dan saat saat yang pasti. Kewajiban moneter ini dikukur atas dasar nilai
    diskunan pembayaran kas masa datang (jangka panjang) dan atas dasar nilai nominal
    (jangka pendek). Kewajiban nonmeneter adalah keharusan untuk menyediakan barang
       dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena
       penerimaan pembayaran dimuka untuk barang dan jasa tersebut. kewajiban
       nonmeneter diukur atas dasar pembayaran tersebut yang menunjukkan harga yang
       disepakati untuk barang dan jasa.
   E.3 Penilaian
               Penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang
       harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi, dengan
       kata lain penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Atribut pengukuran
       menurut FASB adalah nilai pasar sekarang, nilai pelunasan neto, dan Nilai diskunan
       aliran kas masa datang. Penilaian dalam tahap penelusuran adalah Penilaian kewajiban
       setiap saat dalam perioda dari saat pengakuan sampai pelunasan.
F. Pelunasan
               Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan
   usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha sehingga
   tia bebas dari kewajiban tersebut. pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara
   langsung kepada pihak yang berpiutang.
               Pelunasan secara langsung juga disebut dengan pelunasan secara yuridis karena
   kewajiban kepada pihak yang berpiutang secara yuridis hapus melalui transaksi langsung
   yang benar-benar terjadi. Pelunasan secara tidak langsung terjadi apabila kesatuan usaha
   melakukan tindakan yang mengarah ke pelunasan misanya dengan pembentukan dana
   khusus. Masalah akuntansi yang berkaitan dengan pelunasan langsung atau tidak langsung
   adalah penentuan kapan kewajiban telah dapat dikatakan hapus atau lenyap sehingga
   jumlah rupiahnya dapat diakui dari sistem pembukuan.
               Kewajiban dapat dinyatakan lenyap dan diawaakui dari catatan bila debitor telah
   (a) membayar kreditor dan terbebaskan dari semua keharusan yang melekat pada
   kewajiban, dan (b) dibebaskan secara hukum sebagai penanggung utang uama oleh
   keputusan pengadilan atau kreditor. Keadaan pembebasan substantif tidak memenuhi
   kriteria kritis untuk mengawaakui kewajiban. Kewajiban tidak lenyap dengan sendirinya
   meskipun perusahaan telah menyediakan dana yang cukup untuk melunasinya.
G. MASALAH TEORITIS
  Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo
             Bila kewajiban dilunasi sebelum jatuh tempo, nilai jatuh tempo (nominal) dengan
   sendirinya merefleksi nilai sekarang (saat pelunasan) kewajiban sehingga tidak ada selisih
   antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Namun pada umumnya selisih yang
   terjadi adalah selisih antara nilai bawaan dan nilai penebusan atau penarikan. Bila
   penarikan dilakukan dengan pendanaan kembali, terdapat tiga perlakuan terhadap selisih
   tersebut yaitu diamortisasi selama sisa umur semua piutang yang dilunasi, diamortisasi
   selama umur utang baru, dan diakui sebagai laba atau rugi pada saat penarikan.
   Utang Terkonversi
             Aset dan kewajiban finansial merupkan pos-pos statemen keuangan sebagai
   konsekuensi adanya instrumen finansial. Instrumen finansial pada dasarnya merupakan
   alat pembayaran atau penjaminan sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk
   melunasi utang. Utang terkonversi (convertible debt) merupakan salah satu instrumen
   finansial tersebut. Karakteristik obligasi konversi menimbulkan maslah akuntansi pada saat
   pengakuan, pengkonversian, dan pelunasan.
             Karena bersifat kewajiban dan ekuitas, masalah pada saat pengakuan adalah
   apakah harga penerbitan (kos) obligasi harus dipecah menjadi porsi yang merepresentasi
   utang obligasi (masuk kewajiban) dan porsi yang merepresentasi hak konversi (masuk
   ekuitas) atau harga penerbitan tidak dipecah dan utang terkonversi dianggap utang
   semata-mata.
             Terdapat dua perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Pendukung
   pemisahan berpendapat bahwa hak konversi dapat dinilai karena hak tersebut tidak
   berbeda dengan hak beli saham. Sementara itu, pendukung semata-mata utang
   mengatakan seballiknya. Landasan mereka dalam memperlakukan utang terkonversi
   semata-mata sebagai utang adalah ketidakterpisahan (inseparability) dan kepraktisan
   (practicality). Hal ini pula yang menjadi basis APB dalam memandang nilai obligasi dan hak
   konversi sebagai satu kesatuan.
Pembebasan Substantif
          Pembebasan substantif adalah suatu keadaan yang dicapai pada saat debitor
telah menempatkan kas atau aset lainnya ke perwalian yang ditujukan semata-mata untuk
pelunasan utang tertentu (dan tidak dapat ditarik kembali) dan pada saat itu dapat
dipastikan bahwa debitor tidak lagi harus melakukan pembayaran karena dana yang
terkumpul dan aliran kas dari aset tersebut cukup untuk menutup pokok pinjaman dan
bunga.
          Masalah teoritis dalam hal pembebasan substantif adalah apakah pada saat
terjadi pembebasan substantif perusahaan dapat mengawaakui kewajiban. Pada awalnya
standar yang terdapat dalam FASB memperbolehkan pengawaakuan kewajiban pada saat
tercapainya   pembebasan      substantif   melalui    SFAS   No.   76.   tetapi   kemudian
membatalkannya dengan dikeluarkan SFAS No. 125. Dalam standar tersebut FASB
menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat
dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik atau kriteria kritis
sebagaimana yang tercantum dalam standar.
          Alasan yang lain yang sering dikemukakan adalah pengawaakuan kewajiban pada
saat tercapainya pembebasan substantif sama saja dengan mengkompensasi kewajiban
dengan aset. Hal ini merupakan praktik tidak layak.
PENYAJIAN
          Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan
kelancarannya sejalan dengan aset. PSAK No. 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan
menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo.
PSAK No. 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai
kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kriteria
tersebut adalah (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal
operasi perusahaan, atau (b) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal
neraca.
         Kewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya atau
mengontranya dengan aset yang dianggap berkaitan, kecuali dalam keadaan khusus yang di
dalamnya pihak pelapor mempunyai hak mengontra. Definisi dari hak mengontra sebagai
dijelaskan oleh FASB adalah hak yuridis debitor, lantaran kontrak atau lainnya, untuk
menghapus semua atau sebagaian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi
utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitor.

								
To top