Mengenal Bentuk Negara by gitarenata

VIEWS: 3,712 PAGES: 72

									    MENGENAL BENTUK NEGARA

DAN PEMERINTAHAN NEGARA DIDUNIA




                      Nanik Nurul Hudah




                             2011




                                          1
                                  KATA PENGANTAR




Bismillahirrohmanirrohim,
       Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Agung dan Maha
Perkasa yang telah memberi segala limpahan taufik serta hidayah Nya.Sehingga buku ini
dapat terselesaikan. Dan juga solawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad
SAW yang telah membawa kita dari jaman kebodohan menuju jaman yang terang dengan
penuh curahan ilmu. Serta tidak lupa ucapan banyak terimakasih kepada semua pihak yang
telah banyak membantu dalam penyelesaian buku ini.
       Buku ini berjudul “ MENGENAL BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN
NEGARA DI DUNIA ” yang ditulis dengan tujuan bisa memperluas wawasan kita tentang
berbagai macam bentuk negara serta sistem pemerintahan negara negara yang ada didunia.
Sehingga kita tidak lagi dipusingkan dengan istilah-istilah seperti tirani, monari atau
semacamnya. Selain untuk dibaca sebagai pengetahuan semoga buku ini membawa manfaat
yang banyakbagi pecinta buku-buku pengetahuan.Semoga buku ini kelak terus memberi
manfaat bagi para pembaca.
       Dalam kesempatan ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam
pembuatan buku ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat
berarti dalam perbaikan pada buku ini.




                                                               Tulungagung, April 2011




                                                                        Penulis




                                                                                       2
                                                        DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL ........................................................................................................... 1

KATA PENGANTAR........................................................................................................... 2

DAFTAR ISI.......................................................................................................................... 3

BAB 1. PENDAHULUAN.................................................................................................... 4

BAB 2. BENTUK NEGARA ................................................................................................9

BAB 3. BENTUK PEMERINTAHAN............................................................................... 24

BAB 4. SISTEM PEMERINTAHAN................................................................................. 46

BAB 5. NEGARA DAN PEMERINTAHANNYA...........................................................                                        56

BAB VI. PENUTUP............................................................................................................ 66

GLOSARIUM...................................................................................................................... 68

INDEKS............................................................................................................................... 69

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................... 70

BIOGRAFI PENULIS......................................................................................................... 71

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN............................................................................... 72




                                                                                                                                           3
                                               BAB I

                                        PENDAHULUAN

       Sebelum mempelajari tentang berbagai macam bentuk negara, bentuk pemerintahan
dan juga sistem pemerintahan. Ada baiknya kita pahami dulu apa itu negara. Negara adalah
merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik
dan Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur
hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan
dalam masyarakat.

       Sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah sebagai gabungan dari semua
badan kenegaraan yang berkuasa memerintah. Jadi, yang termasuk badan-badan kenegaraan
di sini bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, misalnya badan legislatif, badan
eksekutif dan badan yudikatif.




                                         http://chandragm.blogspot.com/
       Istilah pemerintahan terbagi menjadi 2 yaitu :
       1. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu kekuasaan eksekutif saja.
       2. Pemerintahan dalam arti luas yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
       Sistem pemerintahan pusat adalah :
       Tatanan komponen pemerintahan pusat sebagai peyelenggara pemerintahan di tingkat pusat.

       Adapun sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas
berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam
mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Komponen-komponen tersebut secara garis besar
meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara
menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dan
bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.

       Didunia politik banyak sekali terdapat istilah-istilah yang kadang membingungkan
kita jika tidak pernah mempelajarinya. Peristilahan yang seringkali ditemukan tersebut
misalnya republik, presidensial, monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, presidensil,

                                                                                                 4
dan parlementer. Bahkan kita juga sering kali tidak tau istilah-istilah tersebut masuk kategori
apa meskipun kita seringkali membaca atau mendengarnya lewat televisi atau koran.

       Untuk gambaran, sebagai rakyat Indonesia tentu kita tahu pembukaan UUD 1945
alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945,
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat
disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk
pemerintahannya adalah republik.




                                   http://cafebelajar.com/sistem-politik-indonesia.html
       Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan
       rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia
       menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala
       negara sekaligus kepala pemerintahan.Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan
       federal di bawah Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS selama tujuh bulan (27
       Desember 1949 – 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik.


       Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian,
sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

       Lalu apa definisi dari kesatuan, republik, dan presidesial itu sendiri ?. Istilah-istilah
semacam itulah yang kadang membuat kita semakin tidak mengerti dengan keadaan politik
disuatu negara itu seperti apa. Apa beda antara monarki dengan parlementer, sama atau
berbedakah pengertian antara tirani dengan monarki, dalam konteks apa kita berbicara
mengenai presidensil atau oligarki.Hal inilah yang ingin kita cari jawabannya.




                                                                                               5
       Jika kita berbicara mengenai monarki, tirani, republik, berarti kita sedang berbicara
tentang bentuk-bentuk pemerintahan.

       Jika kita berbicara mengenai bentuk negara, berarti kita tengah membicarakan
bagaimana sifat atau hubungan antara kekuasaan pusat saat berhadapan dengan daerah.
Hubungan seperti ini disebut pula sebagai hubungan vertikal, artinya pusatdiasumsikan
berada di atas daerah, dalam mana keberadaan pusat di atas tersebut berbeda derajatnya baik
di negara kesatuan, federasi, atau konfederasi.

       Akhirnya, jika kita berbicara mengenai sistem pemerintahan, berarti kita tengah
berbicara mengenai kekuasaan dalam arti horizontal, khususnya seputar hubungan antara
legislatif dengan eksekutif. Legislatif dan eksekutif, dalam doktrin Trias Politika adalah
setara, yang satu tidak lebih berkuasa atau lebih tinggi posisinya ketimbang yang lain. Dalam
hubungan horizontal inilah kita akan menemui pembicaraan mengenai presidensil atau
parlementer.

       Didunia ini ada banyak sekali negara, tentu dengan bentuk negara, bentuk
pemerintahan dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda dari satu negara dengan negara
lainnya. Setiap negara pun selalu berkembang dan mengalami perubahan di segala aspek
pemerintahnnya. Adanya kerja sama dengan negara lain, kekuasaan, atau adanya penjajahan
turut menjadi penybab sistem apa yang dianut oleh sebuah negara.

       Setiap negara dalam menjalankan pemerintahnnya, memiliki sistem yang berbeda-
beda meskipun dengan nama yang sama seperti sistem presidensial atau sistem parlementer.
Baik sistem presidensial maupun sistem parlementer, sesungguhnya berakar dari nilai-nilai
yang sama yaitu Demokarasi.




                                                          http://www.setabasri01.blogspot.com

       Untuk dapat menjamin tetap tegaknya nilai-nilai demokrasi tersebut, maka diperlukan
lembaga-lembaga antara lain pemerintah yang bertanggungjawab dan lembaga perwakilan

                                                                                            6
rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengadakan pengawasan atau kontrol terhadap
pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh badan eksekutif, di
negara-negaa demokrasi biasanya terdiri dari raja atau presiden beserta menteri-menterinya.
Suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh satu negara yang sudah mapan, dapat
menjadi model bagi pemerintahan di negara lain. Model tersebut dapat dilakukan melalui
suatu proses sejarah panjang yang dialami oleh masyarakat, bangsa dan negara tersebut baik
melaui kajian-kajian akademis maupun dipaksakan melalui penjajahan.

       Hal yang perlu kita sadari bahwa apapun sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh
suatu negara, tidaklah sempurna seperti yang diharapkan oleh masyarakatnya. Setiap sistem
pemerintahan baik presidensial maupun parlementer, memiliki sisi-sisi kelemahan dan
kelebihan. Oleh sebab itu, sebuah bangsa dengan masyarakatnya yang bijak dan terdidik akan
terus berupaya mengurangi sisi-sisi kelemahan dan meningkatkan seoptimal mungkin
peluang-peluang    untuk     mencapai     tingkat   kesempurnaan       dalam     penyelenggaraan
pemerintahan negara baik pada sistem pemerintahan presidensial maupun sistem parlementer.




                                     http://www.forum.kafegaul.com

       Di awal abad lalu, dunia sangat berbeda. Peta dunia mencakup kurang dari 80 negara dan
       kurang dari 1/3 populasi dunia hidup dari wilayah yang kita kenal sebagai negara merdeka.

       Kebanyakan masyarakat Eropa, Asia, dan Afrika adalah bagian dari sekitar 12
kekuatan penjajah yaitu Perancis, Spanyol, Portugal, Inggris, Belanda, Turki, Rusia, China
dan Jepang. Britania raya atau Inggris juga memerintah seluruh Australia dan negara terbesar
di Amerika, yaitu Kanada. Namun, masyarakat Amerika memiliki pandangan Eropa yang anti
imperialisme. Di Amerika telah berkembang sikap menentukan nasib sendiri setelah deklarasi
Kemerdekaan AS, 1776, dari kekuasaan Inggris. Selain itu terdapat perjuangan kebebasan
Amerika Latin dari kekuasaan Spanyol dan Portugis yang berlangsusng hingga abad
selanjutnya.
       Hanya sebagian kecil populasi dunia yang memiliki hak untuk menentukan tata
pemerintahan. Kebanyakan hak pilih ini ditentukan oleh jenis kelamin dan kekayaan. Mereka
yang memiliki hak pilih hanyalah laki-laki dan pemilik lahan.


                                                                                                   7
       Pencapaian besar dalam bidang politik pada abad ke-20 adalah kemajuan dalam hak
pilih universal, yaitu pengakuan atas kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan
semua kelas masyarakat, serta hak dasar setiap warga dewasa untuk berpartisipasi dalam
upaya mengatur diri sendiri dan warga negara lainnya.

       Sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer merupakan
dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat
dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari sistem pemerintahan presidensial dan
sistem pemerintahan parlementer. Dari dua model tersebut, kemudian dicontoh oleh negara-
negar lainnya. Namun juga ada negara yang menganut sistem pemerintahan campuran atau
semipresidensial, yaitu penggabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan
parlementer yang dari keduanya hanya diambil beberapa sisi yang dianggap baik menurut
negara tersebut.

       Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Salah satu kegunaan
penting sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan suatu negara menjadi dapat
mengadakan perbandingan oleh negara lain. Suatu negara dapat mengadakan perbandingan
sistem pemerintahan yang dijalankan dengan sistem pemerintahan yang dilaksakan negara
lain. Negara-negara dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan
antarsistem pemerintahan. Tujuan selanjutnya adalah negara dapat mengembangkan suatu
sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan
perbandingan dengan negara-negara lain. Mereka bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan
negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.

       Para pejabat negara, politisi, dan para anggota parlemen negara sering mengadakan
kunjungan ke luar negeri atau antarnegara. Mereka melakukan pengamatan, pengkajian,
perbandingan sistem pemerintahan negara yang dikunjungi dengan sistem pemerintahan
negaranya. Seusai kunjungan para anggota parlemen tersebut memiliki pengetahuan dan
wawasan yang semakin luas untuk dapat mengembangkan sistem pemerintahan negaranya.




                                                                    http://www.abc.net.au

                                                                                            8
       Pemerintahan sebuah negara selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman, seperti
       halnya diIndonesia . Pemerintahan zaman dulu juga berubah dibanding saat ini. Indonesia
       sudah tidak menjadi negara serikat. Perkembangan dilakukan untuk menjadi negara yang
       lebih baik, disesuaikan dengan keadaan didalam Indonesia sendiri.


       Pembangunan sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak lepas dari hasil
mengadakan perbandingan sistem pemerintahan antarnegara. Sebagai negara dengan sistem
presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat.
Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme cheks and balance. Namun, tidak
semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan
Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu.

       Dengan demikian, sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan
perbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan
negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri
sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer seara ideal.
Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara
lain di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.




                                                                                            9
                                           BAB 2

                                    BENTUK NEGARA




A. PENGERTIAN

       Bentuk negara adalah batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara
yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan
tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara atau peninjauan hanya dilihat dari
isinya atau strukturnya.

       Bentuk-bentuk negara yang dikenal hingga saat ini terdiri dari tiga bentuk yaitu
Konfederasi, Kesatuan, dan Federal atau yang sering dikenal dengan negara serikat.
Meskipun demikian, bentuk negara Konfederasi kiranya jarang diterapkan di dalam bentuk-
bentuk negara pada masa kini. Namun, untuk keperluan analisis, baiklah di dalam materi
kuliah ini dicantumkan pula masalah Konfederasi minimal untuk lebih meluaskan wawasan
kita mengenai bentuk-bentuk negara yang ada.

B. BENTUK-BENTUK NEGARA

   1. Negara Konfederasi atau Statenbond




                                  http://www.niinews.cz.cc

               Negara Konfederasi disebut juga Statenbond, yakni adanya banyak negara
       yang memiliki konstitusi sendiri-sendiri, tetapi bersepakat untuk bergabung dalam
       perhimpunan longgar yang didirikan bersama-sama dengan nama konfederasi. Dalam
       konfederasi kedaulatan terletak di negara-negara bagian. Keputusan pemerintah
       federal mengikat warganegara, tetapi keputusan pemerintah konfederasi tidak.

               Bentuk negara konfederasi merupakan gabungan antara negara-negara yang
       telah berdaulat dengan mempergunakan satu-satunya perangkat yang dimiliki, yaitu
       kongres. Artinya, negara-negara dalam konfederasi itu tetap memiliki kedaulatan dan


                                                                                          10
konstitusinya sendiri-sendiri dan tidak ada pelimpahan wewenang, namun
pemerintahan yang berdaulat di tiap negara itu bersepakat untuk duduk satu meja
memikirkan segala sesuatu kemungkinan kerjasama dalam forum yang dinamakan
kongres tersebut. Jadi bentuk negara konfederasi ini adalah bentuk yang lebih lunak
dari federasi.

        Persatuan   negara   konfederasi    tersebut    diantaranya   dilakukan   demi
mempertahankan kedaulatan dari negara-negara yang masuk ke dalamnya. Pada tahun
1963, Malaysia dan Singapura pernah membangun suatu Konfederasi, yang salah
satunya dimaksudkan untuk mengantisipasi politik luar negeri yang agresif dari
Indonesia di masa pemerintahan Sukarno. Malaysia dan Singapura mendirikan
Konfederasi lebih karena alasan pertahanan masing-masing negara.

        Dalam Konfederasi, aturan-aturan yang ada di dalamnya hanya berefek kepada
masing-masing pemerintah, misal: pemerintah Malaysia dan Singapura, dengan tidak
mempengaruhi warganegara Malaysia dan Singapura. Meskipun terikat dalam
perjanjian, pemerintah Malaysia dan Singapura tetap berdaulat dan berdiri sendiri
tanpa intervensi satu negara terhadap negara lainnya di dalam Konfederasi.

        Sementara itu, antara federasi dengan konfederasi dapat dibedakan dari segi
letak kedaulatan negara dan kewenangan dalam mengambil keputusan yang mengikat
warganegara. Dalam federasi, kedaulatan terletak di pusat. Negara federasi adalah
wewenang tertentu, seperti di Amerika Serikat adalah tiga wewenang, hanya bisa
dilakukan oleh pemerintah federal. Negara konfederasi, wewenang tersebut dapat
dilakukan bersama-sama sesuai dengan pembicaraan bersama. Satu-satunya negara di
dunia saat ini yang masih menganut sistem konfederasi adalah Swiss. Dan Amerika
pun pernah menerapkan sistem konfederasi ini sebelum terbentuknya negara federal.

        Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa Konfederasi itu sendiri pada
hakekatnya bukan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut
hukum internasional. Keanggotaan suatu negara ke dalam suatu Konfederasi tidaklah
menghilangkan ataupun mengurangi kedaulatan setiap negara yang menjadi anggota
Konfederasi.

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat skema berikut :



                                                                                    11
                                                      http://www.blogspot.com

       Jadi dari gambar diatas bisa disimpulkan bahwa Konfederasi adalah bentuk
perserikatan antara negara merdeka berdasarkan perjanjian atau undang-undang
misalnya yang menyangkut berbagai kebijakan bersama.Bentuk konfederasi tidak
diakui sebagai negara berdaulat tersendiri dalam hukum internasional, karena masing-
masing negara yang membentuk konfederasi tetap memiliki kedudukan internasional
sebagai negara berdaulat.

       Konfederasi juga disebut sebagai serikat negara, bukan negara serikat. Yaitu
tiap negara yang menjadi anggota perserikatan itu ada yang berdaulat penuh, ada pula
yang tidak. Perserikatan pada umumnya timbul karena adanya perjanjian berdasarkan
kesamaan politik, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan atau kepentingan
bersama lainnya.

Beberapa bentuk Konfederasi :

a. Perserikatan Negara

   Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu
   perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat.
   Dalam menjalankan kerjasama di antara para anggotanya, dibentuklah alat
   perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para wakil dari negara anggota.

   Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada:

      Perserikatan Amerika Utara (1776-1787)
      Negara Belanda (1579-1798), Jerman (1815-1866)

   Perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara:

      Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat
       dapat langsung mengikat warga negara bagian; sedangkan dalam serikat

                                                                                 12
       negara keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat
       warga negara dari negara anggota.
      Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari
       negara serikat itu; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota
       boleh memisahkan diri dari gabungan itu.
      Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam; sedangkan
       dalam serikat negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun
       ke luar.

b. Koloni atau Jajahan

   Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh bangsa lain.
   Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Hampir semua
   soal penting negara koloni diatur oleh pemerintah negara penjajah. Karena
   terjajah, daerah/ negara jajahan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri.

c. Trustee atau Perwalian

   Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh
   beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Konsep perwalian
   ditekankan kepada negara-negara pelaksana administrasi.

   Menurut Piagam PBB, pembentukan sistem perwalian internasional dimaksudkan
   untuk mengawasi wilayah-wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah PBB
   melalui perjanjian-perjanjian tersendiri dengan negara-negara yang melaksanakan
   perwalian tersebut.

   Perwalian berlaku terhadap:

   1. wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat oleh Liga
       Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I;
   2. wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan dalam
       Perang Dunia II;
   3. wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara-negara
       yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya.



                                                                                13
  Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan wilayah
  perwalian menuju pemerintahan sendiri. Mikronesia merupakan negara trustee
  terakhir yang dilepas Dewan Perwalian PBB pada tahun 1994.

d. Dominion

  Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan Inggris.
  Negara dominion semula adalah negara jajahan Inggris yang setelah merdeka dan
  berdaulat tetap mengakui Raja atu Ratu Inggris sebagai lambang persatuan
  mereka. Negara-negara itu tergabung dalam suatu perserikatan bernama “The
  British Commonwealth of Nations” atu Negara-negara Persemakmuran.

  Tidak semua bekas jajahan Inggris tergabung dalam Commonwealth karena
  keanggotaannya bersifat sukarela. Ikatan Commonwealth didasarkan pada
  perkembangan sejarah dan azas kerja sama antar anggota dalam bidang ekonomi,
  perdagangan dan pada negara-negara tertentu juga dalam bidang keuangan. India
  dan Kanada adalah negara bekas jajahan Inggris yang semula berstatus dominion,
  namun karena mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik atau kerajaan
  dengan kepala negara sendiri, maka negara-negara itu kehilangan bentuk
  dominionnya. Oleh karena itu persemakmuran itu kini dikenal dengan nama
  “Commonwealth of Nations”. Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain:
  Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Malaysia, etc. Di
  sebagian dari negara-negara itu Raja atau Ratu Inggris diwakili oleh seorang
  Gubernur Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara
  itu diwakili oleh High Commissioner.

e. Uni

  Bentuk kenegaraan Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka
  dan berdaulat penuh, memiliki seorang kepala negara yang sama.

  Pada umumnya Uni dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

  1. Uni Riil (Uni Nyata)




                                                                                  14
   yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara-negara anggotanya memiliki alat
   perlengkapan    negara   bersama     yang telah   ditentukan   terlebih   dulu.
   Perlengkapan negara itu dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama. Uni
   sengaja dibentuk guna mewujudkan persatuan yang nyata di antara negara-
   negara anggotanya.

   Contoh: Uni Austria – Hungaria (1867-1918), Uni Swedia – Norwegia (1815-
   1905), Indonesia – Belanda (1949).

2. Uni Personil

   yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan segala urusan
   dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara anggota.

   Contoh: Uni Belanda – Luxemburg (1839-1890), Swedia – Norwegia (1814-
   1905), Inggris – Skotlandia (1603-1707;

   Selain itu ada yang dikenal dengan nama Uni Ius Generalis, yaitu bentuk
   gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama.
   Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan luar negeri.
   Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB.

3. Protektorat

   Sesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada di bawah
   perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat tidak dianggap
   sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan
   hukum nasionalnya. Contoh: Monaco sebagai protektorat Prancis.

   Negara protektorat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu:

      Protektorat Kolonial, jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan
       sebagian besar urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada
       negara pelindung. Negara protektorat semacam ini tidak menjadi subyek
       hukum internasional. Contoh: Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah
       negara protektorat Inggris.


                                                                                15
             Protektorat Internasional, jika negara itu merupakan subyek hukum
              internasional. Contoh: Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917),
              Zanzibar sebagai negara protektorat Inggris (1890) dan Albania sebagai
              negara protektorat Italia (1936).

   f. Mandat

      Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara
      yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu
      negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB.
      Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu
      perjanjian di Versailles. Contoh: Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A);
      Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah Mandat C).

2. Kesatuan




                               http://www.sukiman.com

          Bentuk negara Kesatuan disebut juga Unitaris, yaitu negara yang pemerintah
   pusat atau nasional memegang kedudukan tertinggi, dan memiliki kekuasaan penuh
   dalam pemerintahan sehari-hari. Negara Kesatuan bisa dikatakan sebagai negara
   yang bersusunan tunggal, karena kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di
   tangan pemerintah pusat. Tidak ada bidang kegiatan pemerintah yang diserahkan
   konstitusi kepada satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil, dalam hal ini, daerah
   atau provinsi.

          Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun
   ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat
   dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu
   kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula
   dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi
   dalam segala aspek pemerintahan.


                                                                                    16
       Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat atau nasional bisa melimpahkan
banyak tugas atau melimpahkan wewenang kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten,
atau satuan-satuan pemerintahan lokal. Namun, pelimpahan wewenang ini hanya
diatur oleh undang-undang yang dibuat parlemen pusat seperti DPR, bukan diatur di
dalam konstitusi sperti UUD, di mana pelimpahan wewenang tersebut bisa saja ditarik
sewaktu-waktu.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:

a. Sentralisasi,

   Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh
   pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan
   peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat
   peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.

   Keuntungan sistem sentralisasi:

   1. adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;
   2. adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang
       berwenang membuatnya;
   3. penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah
       negara.

   Kerugian sistem sentralisasi:

   1. bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat
       kelancaran jalannya pemerintahan;
   2. peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan
       daerah;
   3. daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga
       melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif
       dari rakyat;
   4. rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan
       bertanggung jawab tentang daerahnya;
   5. keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

                                                                                17
b. Desentralisasi.

   Pemerintah     pusat   mempunyai    wewenang     untuk   menyerahkan     sebagian
   kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, di mana ini dikenal pula
   sebagai desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah
   diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra).
   Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah.Namun,
   kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat dan dengan demikian,
   baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar berada pada pemerintah
   pusat.

   Keuntungan sistem desentralisasi:

   a. pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu
       sendiri;
   b. peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah
       itu sendiri;
   c. tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat
       berjalan lancar;
   d. partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan
       meningkat;
   e. penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.

   Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan
   kebijakan serta kemajuan pembangunan.

   Miriam Budiardjo menulis bahwa yang menjadi hakekat negara Kesatuan adalah
kedaulatannya tidak terbagi dan tidak dibatasi, di mana hal tersebut dijamin di dalam
konstitusi. Meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri wilayahnya,
tetapi itu bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan dan
kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat-lah
sesungguhnya yang mengatur kehidupan setiap penduduk daerah.

   Keuntungan negara Kesatuan adalah adanya keseragaman Undang-Undang,
karena aturan yang menyangkut ‘nasib’ daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh



                                                                                  18
parlemen pusat. Namun, negara Kesatuan bisa tertimpa beban berat oleh sebab adanya
perhatian ekstra pemerintah pusat terhadap masalah-masalah yang muncul di daerah.

    Penanganan setiap masalah yang muncul di daerah kemungkinan akan lama
diselesaikan oleh sebab harus menunggu instruksi dari pusat terlebih dahulu. Bentuk
negara Kesatuan juga tidak cocok bagi negara yang jumlah penduduknya besar,
heterogenitas (keberagaman) budaya tinggi, dan yang wilayahnya terpecah ke dalam
pulau-pulau.

Untuk lebih memperjelas masalah negara Kesatuan ini, perhatikan skema berikut :




                                                          http://www.blogspot.com

           Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya
badan-badan lain yang berdaulat.Ada sebagian kewenangan yang didelegasikan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dengan kewenangan tersebut
pemerintah daerah mengatur penduduk yang ada di dalam wilayahnya. Namun,
pengaturan pemerintah daerah terhadap penduduk di wilayahnya lebih bersifat
‘instruksi dari pusat’ ketimbang improvisasi dan inovasi pemerintah daerah itu
sendiri.

           Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat secara langsung mengatur masing-
masing penduduk yang ada di setiap daerah. Misalnya, pemerintah pusat berwenang
menarik pajak dari penduduk daerah, mengatur kepolisian daerah, mengatur badan
pengadilan, membuat kurikulum pendidikan yang bersifat nasional, merelay stasiun
televisi dan radio pemerintah ke seluruh daerah, dan bahkan menunjuk gubernur
kepala daerah.

           Jadi kesimpulannya, negara kesatuan adalah bentuk negara yang pada
dasarnya bersifat tunggal, tidak terpecah-pecah. Kemudian untuk mengelola negara
maka wilayah negara dibagi-bagi menjadi bagianyang lebih kecil dan disebut dengan
provinsi. Kewenangan provinsi sebatas dan seluas kewenangan yang diberikan pusat.


                                                                                    19
4. Federasi atau Serikat




                                http://www.konspirasi.com


          Negara Federasi disebut juga negara Serikat, yaitu negara bersusunan jamak,
   terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati
   negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri,
   parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah
   gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

          Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak
   bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar atau hubungan dengan
   negara lain hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

          Negara Federasi ditandai adanya pemisahan kekuasaan negara antara
   pemerintahan nasional dengan unsur-unsur kesatuannya         yaitu negara bagian,
   provinsi, republik, kawasan, atau wilayah. Pembagian kekuasaan ini dicantumkan ke
   dalam konstitusi atu undang-undang dasar. Sistem pemerintahan Federasi sangat
   cocok untuk negara-negara yang memiliki kawasan geografis luas, keragaman budaya
   daerah tinggi, dan ketimpangan ekonomi cukup tajam.

   Ciri-ciri negara serikat atau federal:

   a. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet)
       demi kepentingan negara bagian;
   b. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh
       bertentangan dengan konstitusi negara serikat;
   c. hubungan antara pemerintah federal atau pusat dengan rakyat diatur melalui
       negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan
       secara langsung kepada pemerintah federal.

          Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara
   bagian yang lazimnya disebut gubernur negara bagian. Pembagian kekuasaan antara
                                                                                  20
pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga
kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya atu residuary
power.

   Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada
pemerintah federal meliputi:

a. hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional,
   misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
b. hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan
   nasional, perang dan damai;
c. hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok
   hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah
   pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
d. hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal,
   misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);
e. hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos,
   telekomunikasi, statistik.

Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain
adalah:

a. cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara
   bagian;
b. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara
   pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

Perbedaan antara Konfederasi dengan Federasi adalah,

Negara-negara yang menjadi anggota suatu Konfederasi tetap merdeka sepenuhnya
atau berdaulat, sedangkan negara-negara yang tergabung ke dalam suatu Federasi
kehilangan kedaulatannya, oleh sebab kedaulatan ini hanya ada di tangan
pemerintahan Federasi.

          Di Amerika Serikat, terdapat 50 negara bagian semisal Alabama, New
Hampshire, New Mexico, Maine, Utah, Wisconsin, South Dakota, Wyoming, West


                                                                                  21
Virginia, Nevada, New Jersey, Florida, Hawaii, Alaska, New Mexico, California,
Kansas, Phoenix, Nebraska, Pennsylvania, atau Texas. Negara-negara bagian ini
tidaklah berdaulat sendiri-sendiri melainkan kedaulatan tersebut hanya ada di tangan
pemerintah Federasi yang dikenal sebagai United States of America (Amerika
Serikat) dengan ibukotanya di Washington D.C. (District Columbia) .

Perbedaan antara negara Federasi dengan negara Kesatuan adalah,

Negara-negara bagian suatu Federasi memiliki wewenang untuk membentuk undang-
undang dasar sendiri serta pula wewenang untuk mengatur bentuk organisasi sendiri
dalam batas-batas konstitusi federal, sedangkan di dalam negara Kesatuan, organisasi
pemerintah daerah secara garis besar telah ditetapkan oleh undang-undang dari pusat.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan itu, lahirlah bermacam-macam negara serikat,
antara lain:

1. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah
    federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara
    bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat,
    Australia, RIS (1949);
2. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah
    negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh:
    Kanada dan India;
3. negara serikat yang memberikan wewenang kepada mahkamah agung federal
    dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah
    negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia;
4. negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam
    menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara
    bagian. Contoh: Swiss.

Dalam negara Federasi, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur
hal-hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi Federal, sedangkan
dalam negara Kesatuan, wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan
dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang lokal
tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu.


                                                                                  22
Berikut hirarki negara Federasi :




                                                         http://www.blogspot.com

       Di dalam negara Federasi, kedaulatan hanya milik pemerintah Federal, bukan
milik negara-negara bagian. Namun, wewenang negara-negara bagian untuk mengatur
penduduk di wilayahnya lebih besar ketimbang pemerintah daerah di negara
Kesatuan.

       Wewenang negara bagian di negara Federasi telah tercantum secara rinci di
dalam konstitusi federal, misalnya mengadakan pengadilan sendiri, memiliki undang-
undang dasar sendiri, memiliki kurikulum pendidikan sendiri, mengusahakan
kepolisian negara bagian sendiri, bahkan melakukan perdagangan langsung dengan
negara luar seperti pernah dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara bagian
Georgia di Amerika Serikat di masa Orde Baru.

       Meskipun negara bagian memiliki wewenang konstitusi yang lebih besar
ketimbang negara Kesatuan, kedaulatan tetap berada di tangan pemerintah Federal
yaitu dengan monopoli hak untuk mengatur Angkatan Bersenjata, mencetak mata
uang, dan melakukan politik luar negeri (hubungan diplomatik). Kedaulatan ke dalam
dan ke luar di dalam negara Federasi tetap menjadi hak pemerintah Federal bukan
negara-negara bagian.

       Jadi kesimpulannya, federasi pada awalnya merupakan sebuah negara yang
berdiri sendiri, kemudian masing-masing menggabungkan diri menjadi sebuah negara
yang besar atu serikat. Status negara berubah menjadi negara bagian. Agar pemerintah
pusat mempunyai kekuasaan maka negara bagian menyerahkan kekuasaan keluar
atau luar negeri, mata uang danpertahanan kepada pusat. Sedangkan kekuasaan ke
dalam tetap dipegang sendiri.




                                                                                   23
                                         BAB 3.

                               BENTUK PEMERINTAHAN




                                                                  http://www.niinews.com

       Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada
rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk
menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Definisi ini tetap berlaku bahkan
untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya. Tak
tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagalpun tetap merupakan suatu bentuk
pemerintahan.

Bentuk pemerintahan terbagi atas dua zaman :

A. Bentuk Pemerintahan Klasik

       Bentuk pemerintahan klasik pada umumnya masih menggabungkan bentuk negara
dan bentuk pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mac Iver dan Leon Duguit yang
menyatakan bahwa bentuk negara sama dengan bentuk pemerintahan. Prof. Padmo Wahyono,
SH juga berpendapat bahwa bentuk negara aristokrasi dan demokrasi adalah bentuk
pemerintahan klasik, sedangkan monarki dan republik adalah bentuk pemerintahan modern.
Dalam teori klasik, bentuk pemerintahan dapat di bedakan atas jumlah orang yang
memerintah dan sifat pemerintahannya.

   1. Aristokrasi,

       Aristokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno aristo yang berarti “terbaik” dan kratia
       yang berarti “untuk memimpin”. Aristokrasi dapat diterjemahkan menjadi sebuah
       sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang terbaik. Yaitu bentuk
       pemerintahan yang di pegang oleh kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai
       dengan pikiran keadilan.

       Beberapa definisi Aristokrasi :


                                                                                           24
- Garner mendefinisikan aristokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana proporsi
warganegara secara relatip memberikan suara didalam memilih pejabat- pejabat
publik dan menetapkan kebijaksanaan publik.

- Jellinek memahami aristokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menjadi mainan
dan diperani oleh kelompok khusus yang berpengaruh. Bisa saja seperti, pendeta, para
professional atau orang- orang terpandang didalam Negara. Setiap perkara atau
permasalah yang terjadi merupakan pecahan populasi yang jelas dari massa, dengan
beberapa alasan yang timbul dari hak istimewa yang mereka nikmati.

- Aristotle memandang kekayaan dari segi ukuran moral dan keunggulan intelektual.
Dia percaya bahwa kekayaan dari segi intelektual, moral lebih berkembang daripada
yang lain, Karena mereka akan memimpin kehidupan dengan waktu luang dan
kesenangan, sedangkan mereka yang mengutamakan fisik untuk hidup, tidak bisa
mengembangkan intelektual dan moral mereka.

Aristotle membedakan aristokrasi dan oligarchy atau pemerintahan oleh sekelompok
kecil. Dia menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil,
dengan dasar kepentingan mereka sendiri; dan telah terjadi, maka dari hal ini,
membuktikan bentuk pemerintahan aristokrasi yang dipimpin oleh orang – orang
terbaik didalam Negara adalah sesat. Akan tetapi, pada masa modern perbedaan ini
sering diabaikan.

Sebagai salah satu istilah bentuk pemerintahan, aristokrasi dapat dibandingkan
dengan:

a. otokrasi – pemerintahan oleh seorang individu.

b. meritokrasi – pemerintahan oleh individu yang paling pantas untuk memimpin.

c. plutokrasi – pemerintahan oleh orang-orang kaya.

d. oligarki – pemerintahan oleh segelintir individu.

e. monarki – pemerintahan oleh seorang individu.

f. demokrasi – pemerintahan oleh rakyat.




                                                                                 25
Sisi baik aristokrasi :

1. Bentuk pemerintahan alami.

        Dikatakan sebagai bentuk pemerintahan alami, karena aristokrasi menekankan
kwalitas daripada kwantitas. Masyarakat pada umumnya lemah akan wawasan politik,
dari sebab ini menimbulkan ketidak mampuan mereka menggunakan kekuatan politik
dengan efisien. Mereka selalu mengekang agar pemerintahan berada ditangan orang
bijak, berpengalaman dan bertanggung jawab terhadap tugas.

        Plato dianugerahkan gelar sebagai filsafat pemerintahan. Begitu juga dengan
Rousseau dimana ide- idenya yang cemerlang dan susunan pemerintahan yang baik,
dan menurutnya orang bijak bisa memimpin orang ramai, dimana keyakinan telah
tumbuh, maka mereka akan memimpin dengan keikhlasan dan tidak mengedepankan
kehendak pribadi. Carlyle mengatakan alangkah bodohnya, jika kita mempercayai
kebijakan seseorang akan memimpin kita kepada hak istimewa yang abadi.

2. Bentuk pemerintahan yang moderat.

        Mostesquieu menjelaskan aristokrasi tidak akan bisa bertahan, jika diantara
keputusan kelompok tidak searah atau moderasi. Moderasi ini mendiktekan semua
kebutuhan untuk keselamatan; mereka juga harus mengingat akan subjek rakyat
jelata, yang merupakan jumlah dan sumber fisikal tertinggi. namun, jika mereka tidak
searah, maka kemungkinan besar pemberontakan akan timbul dengan sendirinya.
Oleh karena itu pemerintahan aristokrasi jarang mengadopsi atau mengambil langkah
terburu – buru. Aristokrasi selalu berhati- hati dalam hal bertindak, bahkan menjauhi
kezaliman dan mobocracy.

3. Bentuk pemerintahan konservatif.

        Aristokrasi selalu kolot dari segi pandangan. Kebutuhan mereka selalu
didiktekan untuk keselamatan, dengan merujuk kepada institusi yang lama. Dari segi
inilah mereka berlawanan dengan perubahan revolusinari, dan tidak mau
meninggalkan kebiasaan yang lama. Mereka respek terhadap tradisi dan mencari jalan
untuk memeliharanya. Sebuah element dari konservatisme sangat penting untuk
kebaikan masyarakat dan Negaranya. Revolusi besar – besaran hanya merubah dan
membuang seluruh perlengkapan pabrik sosial.


                                                                                  26
4. Menghasilkan perkembangan.

       Ahli sejarah membuktikan secara logis dan jelas akan aristocrat. Dalam
sejarah setiap bangsa memiliki masa keemasan pada saat ariktokrasi menjadi sistem
pemerintahan. Sejarah melahirkan fakta – fakta sebagai saksi prestasi dalam segi
keilmuan, seni dan sastra, dimana lahir pada masa aristokrasi. Henry Maine
mengatakan, perkembangan manusia disebabkan dengan bangkit dan terpuruknya
aristokrasi, dengan formasi satu aristokrasi dengan yang lainnya, hingga rangkaian
satu aristokrasi dengan yang lainnya.

5. Berdasarkan kwalitas.

       Aristokrasi tidak seperti demokrasi, dimana aristokrasi menekankan kwalitas,
hal ini berlawanan dengan istilah jumlah dan kwantitas. Kebanyakan ilmuwan
membela pemerintahan monarchy, aristokrasi berpendapat bahwa sistem yang
diberikan kepada komunitas merupakan putusan kelompok, dimana menjadi ahli
waris dari para leluhur, lalu meneruskan kepemimpinan sebagai pengganti, dan
melayani tradisi publik, pengalaman, pengetahuan dan urusan administrative, bahkan
dipercayai untuk memimpin komunitas dengan kejujuran dan ketaatan.

Sisi buruk aristokrasi :

a. Mustahil untuk menemukan penguasa yang sempurna.

       Kebanyakan pemberitaan argument berlawanan dengan aristokrasi, dimana ia
tidak memiliki metode logis dalam hal menemukan pemimpin yang baik dan setia.
Dari sini timbullah pertanyaan; apa saja criteria dari intelektual dan keunggulan
moral? Criteria kekayaan, bakat militer dan keturunan sama sekali tidak dapat
diterima. Sejarah mengajarkan kita, apa saja yang diperlukan untuk kebaikan
manusia. Sebaliknya sesorang yang rusak moral dan sesat, membuat mereka congkak
dan lepas dari sifat simpati, kebajikan dan kerendahan hati.

       Kelompok militer seringsekali berlaku kasar, lepas dari pengalaman politik
dan wawasan dalam memahami masyarakat, sombong, tidak sabar bahkan tunduk
kepada nafsu yang tidak dapat terkendalikan. Bagaimanapun, sisi buruk militer dalam
aristokrasi sering menjerat Negara kedalam perang agresip, dimana selalu membawa
malapetaka. Semasa aristokrasi turun- temurun terdapat banyak kegelisahan, dimana


                                                                                27
   didalamnya secara mutlak tidak terdapat dasar kebenaran yang pasti. Penguasa yang
   baik adalah penguasa yang tidak memelihara nafsu pribadi.

   b. Aristokrasi menciptakan divisi yang tidak wajar.

          Aristokrasi memimpin pemecahan divisi dalam komunitas, baik dari sisi
   penguasa maupun rakyat. Kelompok yang memimpin merasa lebih hebat dan
   memandang rendah terhadap rakyat jelata. Para aristocrat selalu menindas kaum
   lemah, dimana hal ini tidak dapat tertahankan, karena diiringi dengan kesombongan.
   Perlakuan terhadap budak- budak oleh Spartan dan tindasan terhadap kaum Plebian,
   yang dilakukan para ninggrat Roman merupakan satu contoh sisi buruk yang nyata.

   c. Kekakuan yang berlebihan.

          Masyarakat merupakan makhluk yang dinamis dan dari ini Negara yang abadi
   akan mengalami perusahan terus- menerus. Pemerintahan yang baik adalah
   pemerintahan yang bisa mengadopsi perubahan sosial dan kondisi ekonomi. Akan
   tetapi aristokrasi sangat konservatif dalam pandangan dan terlalu gelisah akan
   keselamatan dirinya bila menghadapi perubahan. Aristokrasi feodal eropa terhapus
   dengan sendirinya, disebabkan gagal dalam menjaga langkah masa. Kemunduran
   Rajput diindia bisa dijadikan unsur contoh yang sama dengan eropa.

2. Timokrasi,

   Yaitu bentuk pemerintah yang di pegang oleh orang-orang yang ingin mencapai
   kemasyuran dan kehormatan.

3. Teokrasi

          Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana agama atau iman memegang
   peran utama. Teokrasi artinya pemerintahan oleh tuhan. Teokrasi adalah bentuk
   pemerintahan di mana agama atau iman memegang peran utama.

          Pada negara Teokrasi, identik dengan pemusatan kekuasaan pada tokoh tokoh
   spiritual yang sekaligus sebagai Kepala Negara. Dalam Negara Teokrasi, Kepala
   Negara yang sekaligus tokoh spiritual, biasanya dianggap sebagai keturunan Dewa,
   manusia setengah Tuhan, dan manusia pilihan Tuhan, bahkan juga dianggap sebagai
   reinkarnasi dari orang suci. Negara Teokrasi ini populer pada abad pertengahan dan


                                                                                     28
sebelumnya. Salah satu contoh Negara Teokrasi pada masa sebelum masehi adalah
Negara Mesir Kuno. Mesir Kuno, dipimpin oleh kepala negara yang diberi gelar
Fir’aun. Dalam hal ini, Fir’aun dianggap jelmaan Dewa oleh rakyatnya. Sehingga apa
yang diucapkan Fir’aun diakui sebagai hukum oleh rakyat.

Negara Teokrasi Katolik

Setelah kepergian Nabi Isa, kaum Kristen terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok
pertama adalah kaum Yudeo Christian atau Kristen yang menyerupai Yahudi,
kelompok Kristen ini banyak tersebar di Jazirah Arab. Pengikut dari kelompok ini
terutama dari kalangan kaum Israel. Kelompok yang ke dua adalah Kristen Trinitas,
kelompok yang ke dua ini dipelopori oleh Paulus. Pada saat itu memang sedang
terjadi pertentangan antara kedua kelompok Kristen ini hingga dimulai era yang
disebut abad pertengahan (abad ke 5 s/d 16). Pada era ini, Negara Teokrasi Katolik
cukup populer di Eropa dan sebagian Rusia.

Namun, negara Teokrasi ini banyak mendapat kritikan dari para Filosof, di antara
mereka ada yang menghendaki pemisahan Gereja dari pemerintahan (cikal bakal
Sekularisme) bahkan ada yang menolak agama sama sekali (cikal bakal Komunisme).
Kemudian satu per satu negara Eropa berubah, yang tadinya Negara Teokrasi Katolik
menjadi negara Sekuler.

Pada saat ini, cuma ada satu Negara Teokrasi Katolik, yakni Vatikan. Tentunya
dengan kondisi yang jauh berbada dengan negara Teokrasi pada masa lalu, karena
pengaruh Sekularisme di Vatikan. Pada saat ini memang Vatikan ada usaha untuk
membina hubungan dengan umat Islam.

Negara Teokrasi Yahudi

Negara Israel yang dirancang Oleh Theodore Herzl pada tahun 1891 adalah sebuah
negara Theokrasi sesudah Vatikan dan Republik Islam Iran, yang terkait erat dengan
ajaran Talmud tentang Tanah Israel. Negara Israel adalah satu-satunya negara di dunia
yang tidak memiliki perbatasan yang je1as, atau dengan kata lain, tidak memi1iki
perbatasan sarna sekali, baik da1am gagasan maupun dalam konstitusinya. Luas
wilayah Negara Israel yang dibentuk tidak pernah ditentukan.




                                                                                  29
Negara yahudi adalah negara yang dicita citakan oleh Theodore Herzl. Menurut dia,
orang Yahudi harus punya sebuah negara. Theodore Herzl yang memikirkan bahwa,
untuk membentuk negara Yahudi dibutuhkan lobi keuangan yang kuat. Dengan
menguasai keuangan suatu negara maka dapat mempengaruhi negara negara Barat
untuk mendukung berdirinya negara Yahudi. Theodore Herzl tidak hanya menyatakan
bahwa kaum Yahudi harus membentuk suatu bangsa, tetapi dalam mengubungkan
tindakan dari bangsa Yahudi ini kepada dunia.

Negara Teokrasi Hindu

Contoh negara teokrasi hindu bisa dilihat dari salah satu kisah di Indonesia. Pada
akhir abad 12, terjadi perang antara kerajaan Singosari melawan Kediri. Kediri yang
di pimpin oleh Jayakatwang berhasil mengalahkan Singosari. Saat itu Raja Singosari
adalah Sri Kertanegara. Kertanegara punya anak laki laki bernama Raden Wijaya.
Pada saat invasi Kediri, Sri Kertanegara memerintahkan Raden Wijaya untuk
mempertahankan ibukota Singosarai di bagian utara. Mengetahui Singosari kalah,
kemudian Raden Wijaya mengungsi ke desa Kudadu. Kemudian Raden Wijaya
bersama sisa pasukannya menyeberangi laut Madura.

Sampai di Madura, Raden Wijaya disambut baik oleh Arya Wiraraja, penguasa
Madura. Kemudian Raden Wijaya kembali ke Jawa. Di jawa, Raden Wijaya disambut
baik oleh jayakatwang dan diberi daerah kekuasaan di desa terik. Di desa inilah, raden
wijaya mendirikan desa majapahit.

Negara Teokrasi Budha

Menurut Prasasti Kedukan Bukit, kekaisaran Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang
Sri Jayanasa. Ia memimpin 20.000 tentara terutama tentara darat dan beberapa ratus
kapal dari Minanga Tamwan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu.

Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim. Kerajaan ini tidak memperluas
kekuasaannya di luar asia tenggara. Dengan pengecualian berkontribusi untuk
populasi Madagaskar sejauh 3.300mil di Barat.

Pada tahun 680, kerajaan Melayu ditaklukkan Sriwijaya. Pada saat itu kerajaan
Sriwijaya dipimpin oleh Jayanasa. Di abad ke-7, orang Tionghoa mencatat bahwa
terdapat dua kerajaan di Sumatera dan tiga kerajaan di Jawa menjadi bagian imperium


                                                                                   30
   Sriwijaya. Di akhir abad ke-8 beberapa kerajaan di Jawa, antara lain Tarumanegara
   dan Holing berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Menurut catatan, pada masa ini pula
   wangsa Budha Sailendra di Jawa Tengah berada di bawah dominasi Sriwijaya.
   Berdasarkan prasasti Kota Kapur, imperium menguasai bagian selatan Sumatera
   hingga Lampung, mengontrol perdagangan di Selat Malaka, Laut China Selatan, Laut
   Jawa, dan Selat Karimata. Di abad ini pula, Langkasuka di semenanjung Melayu
   menjadi bagian kerajaan. Di masa berikutnya, Pan Pan dan Trambralinga, yang
   terletak di sebelah utara Langkasuka, juga berada di bawah pengaruh Sriwijaya.

4. Tirani,

              Yaitu bentuk pemerintahan yang di pegang oleh seorang tiran atau bisa
   dikatakan sewenang-wenang, sehingga jauhdari cita-cita keadilan. Tiran ialah
   aristokrat yang bertindak sebagai penguasa tinggal di polis pada zaman Yunani Kuno.
   Tiran      sering   bertindak   mematahkan    kelompok     aristokrat   dan     membentuk
   persahabatan masyarakat yang lebih baik. Tiran berusaha membangun pipa air,
   dinding kota, kuil, dan sebagainya. Tiran Yunani berkuasa dengan menggunakan
   prajurit sewaan dari luar daerah kekuasaannya .

              Kata tiran awalnya berkonotasi netral, namun kemudian mendapatkan
   konotasi negatif. Hal itu terjadi karena kemudian penguasa tiran sering digambarkan
   penulis Atena yang menganut demokrasi. Di Atena, kata ini mulai mendapatkan
   konotasi negatif sejak pemerintahan Hippias. Sekarang kata ini dikaitkan dengan
   penguasa tunggal yang memerintah secara brutal, dan menempatkan diri dan
   golongannya di atas kepentingan rakyat banyak. Tiran adalah seseorang yang
   memegang suatu bentuk pemerintahan dengan kepentingan pribadi yang disebut
   dengan sistem pemerintahan Tirani.

              Menurut plato, tirani adalah pemerintahan yang di pegang oleh seorangtiran
   atau       sewenang-wenang      sehingga   jauh   dari   cita-cita   keadilan    dan   jika
   demokarasi,pemerintahan dibentuk oleh rakyat jelata atau bisa dikatakan kekuasaan
   masih di tangan satu orang,dan kekuasaan tersebut tidak di tujukan untuk kepentingan
   umum melainkan kepentingan pribadi penguasa.

5. Pliteia,



                                                                                           31
   Yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan
   umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal.

6. Diktatur

   Adalah suatu bentuk pemerintahan otokratis yang dipimpin oleh seorang diktator.
   Kata ini mempunyai dua kemungkinan arti:

   a. Diktator Romawi yaitu suatu jabatan politis dari Republik Romawi. Para diktator
      Romawi diberikan kekuasaan mutlak pada saat-saat darurat. Namun kekuasaan
      mereka tidak sewenang-wenang ataupun tidak dipertanggungjawabkan, karena
      mereka takluk kepada hukum dan membutuhkan pembenaran di kemudian hari.
      Setelah awal abad ke-2 SM, tidak ada lagi bentuk diktatur seperti itu, dan para
      diktator di kemudian hari, seperti misalnya Sulla dan Kaisar Romawi
      menggunakan kekuasaannya dalam cara yang jauh lebih besifat pribadi dan
      sewenang-wenang.

   b. Dalam penggunaan masa kini, diktatur merujuk kepada suatu bentuk pemerintah
      absolut yang otokratis oleh suatu kepemimpinan yang tidak dibatasi oleh hukum,
      konstitusi, atau faktor-faktor sosial dan politis lainnya di dalam negara.

7. Emirat

            Adalah sebuah wilayah yang diperintah seorang emir, meski dalam bahasa
   Arab istilah tersebut dapat merujuk secara umum kepada provinsi apapun dari sebuah
   negara yang diperintah anggota kelompok pemerintah. Contoh penggunaan dalam arti
   yang terakhir disebut adalah Uni Emirat Arab, yang merupakan sebuah negara yang
   terdiri dari tujuh emirat federal yang masing-masing diperintah seorang emir.

            Secara umum, sebuah emirat didesain sebagai sebuah teritorial politik yang
   diperintah oleh sebuah bentuk dinasti Arab yang disebut emir. Kebanyakan emirat
   termasuk yang sudah menghilang, tergabung dalam suatu negara modern yang lebih
   besar atau mengganti sebutan penguasanya seperti Malik (kosakata Arab untuk Raja)
   atau Sultan.

            Contoh dari penggunaan hal ini adalah Uni Emirat Arab, sebuah negara
   federal yang menggabungkan tujuh federasi emirat, masing-masing diatur oleh emir


                                                                                   32
   yang diwariskan kepada keturunannya, ketujuh emirat ini membentuk lembaga
   pemilihan untuk memilih Presiden dan Perdana Menteri.

8. Meritokrasi,

          Berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi menunjuk suatu bentuk
   sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi
   atau berkemampuan. Kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang
   sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk
   sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidak adilan yang kurang
   memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil
   memimpin.

          Dalam pengertian khusus meritokrasi kerap di pakai menentang birokrasi yang
   sarat KKN terutama pada aspek nepotisme. Meritokrasi adalah sistem yang membuat
   yang paling berkompetenlah yang berkuasa. Di barat dan di timur yang maju itu ada
   meritokrasi.

          Meritokrasi di Barat diperoleh melalui pemilihan umum. Calon pemimpin
   (kepala pemerintahan ataupun partai) menyiapkan diri dari awal, mulai dari citra
   pribadi sampai program kerja. Kemudian hal ini dikampanyekan secara terbuka dan
   dikompetisikan dengan calon pemimpin yang lain. Semua ini didukung pula oleh
   rakyat yang terdidik yang bisa memilih secara rasional dan obyektif.

          Sementara itu meritokrasi di Timur diperoleh melalui rekrutmen putra terbaik
   bangsa sejak awal. Putra-putri terbaik itu diseleksi dari awal untuk diberikan berbagai
   pendidikan dan penugasan. Yang terbaik dari yang terbaik-terbaik itulah yang
   diberikan kesempatan untuk memimpin dan berkuasa. Dan secara kebetulan Cina dan
   Singapura penganut ajaran Konfusius yang memang mengedepankan meritokrasi.

          Dengan meritokrasi maka negara akan diurus oleh orang yang kompeten.
   pembangunan negara direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga negara
   akan maju. Apalagi meritokrasi ditambah dengan stabilitas stabilitas negara, maka
   pembagunan oleh putra terbaik itu akan berkeseninambungan. Inilah resep sukses
   negara maju itu.

9. Negara Kota


                                                                                       33
   Adalah negara yang berbentuk kota yang memiliki wilayah, memiliki rakyat,dan
   pemerintahan berdaulat penuh. Negara kota biasanya memiliki wilayah yang kecil
   yang meiliki luas sebesar kota pada umumnya. Negara-negara kota dewasa ini adalah
   Singapura, Monako dan Vatikan.

10. Oligarki

   Adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh
   kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga,
   atau militer. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani untuk “sedikit” dan
   “memerintah”. Bisa dikatakan yaitu bentuk pemerintahan yang di pegang oleh
   golongan hartawan.

11. Otokrasi,

   Adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu
   orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani autokratôr yang secara literal berarti
   “berkuasa sendiri” atau “penguasa tunggal”.Otokrasi biasanya dibandingkan dengan
   oligarki (kekuasaan oleh minoritas, oleh kelompok kecil) dan demokrasi (kekuasaan
   oleh mayoritas, oleh rakyat).

12. Plutokrasi,

   Merupakan suatu sistem pemerintahan yamg mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar
   kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari bahasa Yunani, Ploutos yang
   berarti kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan.riwayat keterlibatan kaum
   hartawan dalam politik kekuasaan memang berawal di kota Yunani, untuk kemudian
   diikuti di kawasan Genova, Italia.

13. Demokrasi,

           Adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai
   upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warganegara atas negara untuk
   dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

           Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga
   kekuasaan politik negara yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif, untuk diwujudkan
   dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas dan berada dalam peringkat yg


                                                                                       34
sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini
diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling
mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

       Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan
kewenangan     eksekutif,     lembaga-lembaga     pengadilan    yang     berwenang
menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang
memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif.

       Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting,
misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum.
Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara,
namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan
umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih harus
mempunyai hak pilih.

       Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan
memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti
yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara
langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan
rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak
kedaulatan rakyat.Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu
pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama
dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan
sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa
pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa
hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara
demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur
tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal,
narapidana atau bekas narapidana.

Kelebihan nilai Demokrasi :

(a) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga,



                                                                                 35
(b) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang
sedang berubah,

(c) menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur,

(d) membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum,

(e) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman atau diversity,

(f) menjamin tegaknya keadilan.

       Untuk dapat menjamin tetap tegaknya nilai-nilai demokrasi tersebut, maka
diperlukan lembaga-lembaga antara lain pemerintah yang bertanggungjawab dan
lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengadakan
pengawasan atau kontrol terhadap pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintah
yang dilaksanakan oleh badan eksekutif, di negara-negaa de mokrasi biasanya terdiri
dari raja atau presiden beserta menteri-menterinya.

Demokrasi ada dua :

a. Demokrasi Totaliter

Adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarahwan Israel, J.L. Talmon untuk
merujuk kepada suatu sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang terpilih secara
sah mempertahankan kesatuan negara kebangsaan yang warga negaranya, meskipun
memiliki hak untuk memilih, tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki
partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Ungkapan ini
sebelumnya telah digunakan oleh Bertrand de Jouvenel dan E.H. Carr.

b. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang
melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam
demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau
langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang
tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar
kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas
teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau.
Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan

                                                                                36
   komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional
   umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi
   partisipasi.

   Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di
   Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa
   republik ( Amerika Serikat, India, Perancis ) atau monarki konstitusional ( Britania
   Raya, Spanyol ). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem
   presidensial ( Amerika Serikat ), sistem parlementer ( sistem Westminster: Britania
   Raya dan Negara-Negara Persemakmuran ) atau sistem semipresidensial ( Perancis ).

14. Totalitarian

           Sebagai lawan dari sistem demokrasi, sistem totalitarian adalah bentuk
   pemerintahan dari suatu negara yang bukan hanya selalu berusaha menguasai segala
   aspek ekonomi dan politik masyarakat, tetapi juga selalu berusaha menentukan nilai-
   nilai baik dan buruk dari prilaku, kepercayaan dan paham dari masyarakat. Sebagai
   akibatnya, tak ada lagi batas pemisah antara hak dan kewajiban oleh negara dan oleh
   masyarakat.

           Di dalam sistem totalitarian, bukan negara yang melayani masyarakat, tetapi
   sebaliknya sebanyak mungkin anggota masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di
   lembaga-lembaga pemerintah, diwajibkan melaksanakan berbagai tugas untuk
   membantu penguasa membangun negara ke arah bentuk ideal. Misalnya diwajibkan
   menjadi anggota satu-satunya partai politik atau satu-satunya serikat buruh bentukan
   pemerintah. Apabila nilai-nilai komunis atau nilai-nilai suatu agama dianggap oleh
   penguasa sebagai bentuk ideal, maka nilai tersebut akan didoktrinkan ke dalam pola
   pikir masyarakat.

           Berbagai bentuk sistem totalitarian dalam suatu pemerintahan berpijak pada
   ideologi-ideologi yang berbeda.Walaupun demikian, semuanya memiliki ciri-ciri
   bersama. Dua ciri utama totalitarian yang terpenting adalah adanya ideologi yang
   disebarkan dan dimasukkan ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari
   masyarakat dan keberadaan partai politik tunggal agar seluruh komponen masyarakat
   bisa dimobilisir melalui partai tunggal tersebut.


                                                                                    37
          Contoh sistem pemerintahan yang paling sering disebut sebagai pemerintah
   totalitarian adalah bekas pemerintah Uni Soviet di bawah Stalin, Jerman di masa Nazi
   and Republik Rakyat Cina di masa Mao. Regim komunis di Uni Soviet dan Cina
   berusaha mencapai ‘nilai-nilai manusiawi yang universal’ dengan menciptakan
   berbagai kelas masyarakat. Negara Sosial Nasionalis Jerman berusaha mewujudkan
   keunggulan dan kelebihan positif bangsa Arya.

15. Khalifah

          Adalah gelar untuk pemimpin umat islam setelah wafatnya Nabi Muhammad
   SAW ( 570–632 ). Kata Khalifah dapat diterjemahkan sebagai pengganti atau
   perwakilan. Pada awal keberadaannya, para pemimpin islam ini menyebut diri mereka
   sebagai Khalifat Allah, yang berarti perwakilan Allah atau Tuhan, tetapi pada
   perkembangannya, sebutan ini diganti menjadi Khalifat rasul Allah, yang berarti
   pengganti Nabi Allah, yang kemudian menjadi sebutan standar untuk menggantikan
   Khalifat Allah. Meskipun begitu, beberapa akademis memilih untuk menyebut
   Khalīfah sebagai pemimpin umat islam tersebut.

          Khalifah juga sering disebut sebagai Amīr al-Mu’minīn atau pemimpin orang
   yang beriman, atau pemimpin umat muslim, yang terkadang disingkat menjadi emir
   atau amir. Setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab,
   Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib), kekhalifahan yang dipegang berturut-turut
   oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Usmaniyah, dan beberapa khalifah
   kecil, berhasil meluaskan kekuasaannya sampai ke Spanyol, Afrika Utara, dan Mesir.
   Jabatan dan pemerintahan Khalifah berakhir dan dibubarkan dengan pendirian
   Republik Turki pada tanggal 3 Maret 1924 ditandai dengan pengambilalihan
   kekuasaan dan wilayah kekhalifahan oleh Majelis Besar Nasional Turki, yang
   kemudian digantikan oleh Kepresidenan Masalah Keagamaan (The Presidency of
   Religious Affairs) atau sering disebut sebagai Diyainah.

Bentuk-bentuk pemerintahan klasik dari bebagai sumber :

1. Ajaran Plato (429 - 347SM)




                                                                                    38
   Plato mengemukakan lima bentuk pemerintahan negara. Kelima bentuk itu menurut
   Plato harus sesuai dengan sifat-sifat tertentu manusia. Adapun kelima bentuk itu
   sebagai berikut.

   a) Aristokrasi,

   b) Timokrasi,

   c) Oligarki,

   d) Demokrasi,

   e) Tirani,

2. Ajaran Aristoteles (384 - 322 SM)

   Aristoteles membedakan bentuk pemerintahan berdasarkan dua kriteria pokok, yaitu
   jumlah orang yang memegang pucuk pemerintahan dan kualitas pemerintahannya.
   Berdasarkan dua kriteria tersebut, perbedaan bentuk pemerintahan adalah sebagai
   berikut.

   a) Monarki,

   b) Tirani,

   c) Aristokrasi,

   d) Oligarki,

   e) Pliteia,

   f) Demokrasi

3. Ajaran Polybios (204-122 SM)

           Ajaran Polybios yang dikenal dengan Cyclus Theory sebenarnya merupakan
   pengembangan lebih lanjut dari ajaran aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu
   dengan mengganti bentuk pemerintahan ideal pliteia dengan demokrasi.

           Dalam bentuk pemerintahan yang pada mulanya berbetuk monarki,
   pemerintah mendirikan kekuasaan atas nama rakyat dengan baik. Namun pada
   perkembangannya, pemerintah tidak lagi bekerja untuk kepentingan umum, bahkan

                                                                                 39
       cenderung sewenang-wenang. Bentuk pemerintahan monarki bergeser menjadi tirani.
       Dalam situasi tirani, muncul sekelompok bangsawan untuk mengalahkan tirani,
       sehingga kekuasaan jatuh ke tangan mereka. Bentuk pemerintahan pun berubah
       menjadi aristokrasi. Aristokrasi yang semula untuk kepentingan umum bergeser
       menjadi untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga pemerintahan berubah menjadi
       oligarki. Tidak adanya keadilan dalam bentuk oligarki membuat rakyat memberontak
       untuk menjatuhkan penguasa. Kekuasaan bergeser ke tangan rakyat yang disebut
       demokrasi. Pemerintahan yang awalnya baik lama kelamaan menjadi bobrok,
       diwarnai oleh korupsi, hukum sulit ditegakkan. Bentuk pemerintahan seperti ini
       disebut oligarkhi. Keadaan ini kemudian memunculkan seseorang yang kuat yang
       dapat memegang pemerintahan. Sehingga bentuk pemerintahan kembali berbentuk
       monarkhi.

       Perjalanan siklus pemerintahan di atas mamperlihatkan pada kita akan adanya
hubungan kausal atau sebab akibat, antara bentuk pemerintahan yang satu dengan yang lain.
Itulah sebabnya Polybios beranggapan bahwa lahirnya pemerintahan yang satu dengan yang
lain sebagai akibat dari pemerintahan yang sebelumnya telah ada.



B. Bentuk pemerintahan Modern,

   1. Bentuk Pemerintahan Monarkhi (Kerajaan)




                               http://www.kaskus.com
              Monarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang
       penguasa monarki atau raja. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah
       sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di
       dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade
       kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut,
       hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya
       terbatas kepada sistem konstitusi.



                                                                                       40
       Monarki adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya mendirikan
kekuasaan atas rakyat dengan baik dan dapat di percaya. Namun pada
perkembangannya, para penguasa dalam hal ini adalah raja tidak lagi menjalankan
pemerintahan untuk kepentingan umum, bahkan cenderung sewenang-wenang dan
menindas rakyat.

       Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit Constitutional membedakan
pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan antara pemerintahan
bentuk monarki dan republik, menurut Leon Duguit, adalah ada pada kepala
negaranya. Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala
negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya,
sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu.
Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang
dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan
penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep
monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki
konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.

Jenis – Jenis Monarki :

a. Turun – temurun dan Elektif.

       Monarki mungkin saja diklasifikasikan sebagai tahta turun–temurun dan
   elektif. Monarki secara turun–menurun adalah tipe yang normal. Kebanyakan
   monarki dahulunya dikenal dengan istilah turun–temurun. Dan kehidupan dari
   monarki turun–temurun ini memiliki banyak karakter. Monarki ala turun–
   menurun mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pergantian tertentu.
   Ahli waris laki- laki yang tertua biasanya menjadi raja, menggantikan posisi raja
   atau ayahnya sendiri. Rangkaian pergantian bisa juga ditentukan dengan konstitusi
   atau melalui sebuah aksi legislature.

       Peraturan tersebut memiliki bermacam rupa diberbagai Negara seluruh dunia.
   Awalnya kerajaan Roman merupakan monarki elektif. Masa kerajaan Roman
   dahulunya menganut pemilih dari kampus. Semenjak abad pertengahan konstitusi
   monarki elektif telah berubah dan bukan merupakan hal yang luar biasa.
   Bagaimanapun, perjalanan masa ke masa monarki ala elektif mengalami

                                                                                     41
   perubahan menuju monarki ala turun- temurun. Garner menganggap inggris
   sebagai monarki elektif, karena parlement menuntut dan menggunakan hukum
   mengatur mutlak rangkaian pergantian.

b. Monarki mutlak dan terbatas.

       Monarki juga bisa diklasifikasikan sebagai mutlak dan terbatas. Garner
   menyatakan monarki mutlak adalah monarki yang benar–benar raja. Kehendaknya
   adalah hukum dalam merespek segala perkara yang ada. Dia tidak dijilid atau
   dibatasi oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Dibawah sistem ini Negara dan
   pemerintahan tampak identik. Louis XIV raja Negara francis menyatakan dengan
   sombongnya bahwa aku adalah Negara. Ini merupakan deskripsi yang tepat dari
   posisi monarki yang mutlak. Tsart dari Russia, Raja Prussia dan kaisar Ottoman
   merupakan contoh monarki yang mutlak.

       Monarki terbatas memiliki kekuatan yang dibatasi oleh konstitusi yang tertulis
   atau dengan prinsip fundamental yang tak tertulis, seperti monarkinya Negara
   inggris. Monarki dinegara England hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan;
   raja adalah pemerintahan namun tidak memerintah. Kekuatan atau kekuasaan
   merupakan teori saja, namun pemerintahan dipimpin oleh yang lainnya.
   Monarki dinegara jepang juga terbatas. Disana kaisar tidak memiliki kekuasaan
   apapun dipemerintahan. jadi, jelasnya raja adalah simbol Negara dan kesatuan
   rakyat’’ didalam pengertian yang nyata, monarki yang terbatas hanyalah bentuk
   pemerintahan yang demokrasi.

Dalam praktik-praktik ketatanegaraan, ada beberapa bentuk pemerintahan monarki :

a. Monarki Absolut,

   Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai
   oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya
   tidak terbatas. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh
   rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
   yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh: Perancis semasa Louis
   XIV dengan semboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi (negara adalah saya).

b. Monarki Konstitusional


                                                                                   42
   Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang
   dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar
   (konstitusi). Proses monarki konstitusional adalah sebagai berikut :

   1. Adakalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri karena
   ia takut dikudeta. Contoh: negara Jepang dengan hak octrooi.

   2. Adakalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena adanya revolusi
   rakyat terhadap raja. Contoh: Inggris yang melahirkan Bill of RightsI tahun 1689,
   Yordania, Denmark, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam.

c. Monarki Parlementer

   Monarki Parlementer disebut juga Monarki demokratis yang berbeda dengan
   konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki
   itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki Parlementer atau
   demokratis, tahta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa
   sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem                yaitu kerajaan
   konstitusional serta monarki demokratis. Dengan kata lain monarki parlementer
   adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja
   dengan menempatkan parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
   Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau
   perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya
   sebagai kepala negara atau simbol kekuasaan yang kedudukannya tidak dapat
   diganggu gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap
   dilaksanakan di Inggris, Belanda, dan Malaysia.

       Bagi    kebanyakan     negara,    penguasa    monarki      merupakan    simbol
kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki
biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara.
Contohnya di Malaysia, Yang dipertuan Agung merupakan ketua agama Islam,
sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II
adalah ketua agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini
biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja.




                                                                                   43
2. Bentuk Pemerintahan Republik




   http://www.berita.bf-1.com

          Republik ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh
   seorang Presiden sebagai Kepala Negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu
   masa jabatan tertentu, kalau di Amerika Serikat 4 tahun tapi di Indonesia 5 tahun.
   Biasanya Presiden dapat dipilih kembali setelah habis masa jabatannya.

          Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana
   pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan
   bangsawan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau urusan awam, yanng
   artinya kerajaan dimilik serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan
   konsep demokrasi. Terdapat kasus dimana negara republik diperintah secara totaliter.
   Misalnya, Afrika Selatan yang telah menjadi republik sejak 1961, tetapi disebabkan
   dasar apartheid sekitar 80% penduduk kulit hitamnya dilarang untuk mengikuti
   pemilu. Tentu saja terdapat juga negara republik yang melakukan perwakilan secara
   demokrasi.

   Dalam pelaksaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik
   absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer.

   a. Republik Absolut

      Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada
      pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi
      kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini, parlemen
      memang ada, namun tidka berfungsi.

   b. Republik Konstitusional




                                                                                     44
           Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala
           negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh
           konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.

       c. Republik Parlementer

           Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara.
           Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan
           berada di tangan perdana menteri yang bertanggungjawab kepada parlementer.
           Alam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

       Konsep republik telah digunakan sejak berabad lamanya dengan republik yang paling
terkenal yaitu Republik Roma, yang bertahan dari 509 SM hingga 44 SM. Di dalam Republik
tersebut, prinsip-prinsip seperti anualiti yaitu memegang pemerintah selama satu tahun saja
dan collegiality yaitu dua orang memegang jabatan ketua negara, telah dipraktekkan. Dalam
zaman modern ini, ketua negara suatu republik biasanya seorang saja, yaitu Presiden, tetapi
ada juga beberapa pengecualian misalnya di Swiss, terdapat majelis tujuh pemimpin yang
merangkap sebagai ketua negara, dipanggil Bundesrat, dan di San Marino, jabatan ketua
negara dipegang oleh dua orang.

       Republikanisme adalah pandangan bahwa sebuah republik merupakan bentuk
pemerintahan terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideologi dari banyak partai
politik yang menamakan diri mereka Partai Republikan.Beberapa dari antaranya adalah, atau
mempunyai akarnya dari anti-monarkisme. Untuk kebanyakan partai republikan hanyalah
sebuah nama dan partai-partai ini, serta pihak yang berhubungan dengan mereka, mempunyai
sedikit keserupaan selain dari nama mereka.

       Jadi bisa diambil kesimpulan perbedaan antara Monarkhi dan Republik sangat jelas.
Kerajaan atau Monarkhi, ialah negara yang dikepali oleh seorang Raja dan bersifat turun-
temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Sedangkan Republik ialah negara dengan
pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh Seorang Presiden sebagai Kepala Negara yang
dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu.




                                                                                              45
                                             BAB 4

                                SISTEM PEMERINTAHAN

       Sistem pemerintahan terdiri dari dua suku kata, sistem dan pemerintahan yang berarti
hubungan antara lembaga negara sehingga merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam
menjalankan mekanisme kenegaraan. Pemerintahan tidak sekedar menyangkut pihak
eksekutif, melainkan juga eksekutif. Dalam pembicaraan mengenai sistem pemerintahan, kita
sekaligus menelaah hubungan antara badan eksekutif dengan legislatif. Pembicaraan ini juga
menyangkut bagaimana proses perekrutan anggota eksekutif dan legislatif di suatu negara.




                                   http://www. id.emb-japan.go.jp

       Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial: Amerika
Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina. Dan contoh negara yang menggunakan sistem
pemerintahan parlemen: Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia.

Sistem pemerintahan ada tiga macam :

   1. Sistem pemerintahan presidensial,




       http://www.setabasri01.blogspot.com


              Sistem presidensiil atau presidensial, atau disebut juga dengan sistem
       kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan
       eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.



                                                                                           46
       Dalam sistem presidensil, pemilu diadakan dua macam. Pertama untuk
memilih anggota parlemen dan kedua untuk memilih presiden. Presiden inilah yang
dengan hak prerogatifnya menunjuk pembantu-pembantunya, yaitu menteri-menteri di
dalam kabinet. Pola penunjukkan menteri oleh presiden ini efektif di dalam sistem
dua partai, di mana dengan dua partai yang bersaing tersebut, pasti salah satu partai
akan menang secara mayoritas. Di dalam sistem banyak partai, penunjukkan menteri
oleh presiden juga dapat efektif jika salah satu partai menang secara 51%.

       Di dalam sistem presidensil, presiden tidak bertanggung jawab kepada
parlemen (DPR) tetapi langsung kepada rakyat. Sanksi jika presiden dianggap tidak
‘menrespon hati nurani rakyat’ dapat berujung pada dua jalan: pertama, tidak memilih
lagi si presiden tersebut dalam proses pemilihan umumj, dan kedua, mengadukan
pelanggaran-pelanggaran yang presiden lakukan kepada parlemen. Parlemen inilah
yang nanti menggunakan hak kontrolnya untuk mempertanyan sikap-sikap presiden
yang diadukan rakyat tersebut.

       Jadi, berbeda dengan Parlementer di mana jika si perdana menteri dianggap
tidak bertanggung jawab, parlemen, terutama partai-partai oposisi, dapat mengajukan
mosi tidak percaya kepada perdana menteri yang jika didukung oleh 51% suara
parlemen, si perdana menteri tersebut beserta kabinetnya terpaksa harus
mengundurkan diri— dalam sistem presidensil, hal seperti ini sulit untuk dilakukan
mengingat yang memilih si presiden bukanlah parlemen melainkan rakyat secara
langsung.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

a. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-
   pejabat pemerintahan yang terkait.
b. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa
   saling menjatuhkan.
c. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

   Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak
dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun



                                                                                  47
masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan
pelanggaran konstitusi, posisi presiden bisa dijatuhkan.

Ciri-ciri pemerintahan presidensiil yaitu:

a) Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala
    negara.
b) Kekuasan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih
    langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
c) Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan
    memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-
    departemen.
d) Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasan eksekutif presiden
    bukan kepada kekuasaan legislatif.
e) Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

    Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki
kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara
langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat
secara terpisah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan
dari sistem pemerintahan presidensial.


Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :

   Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada
    parlemen.
   Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya,
    masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia
    adalah lima tahun.
   Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
    jabatannya.
   Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat
    diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.




                                                                                     48
   Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :

      Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat
       menciptakan kekuasaan mutlak.
      Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
      Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar
       antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan
       memakan waktu yang lama.

2. Sistem pemerintahan parlementer,




   http://www.setabasri01.blogspot.com


          Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen
   memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki
   wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan
   pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda
   dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden
   dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan.
   Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun
   dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

          Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung
   dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen,
   sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada
   pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif,menuju
   kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang
   ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.




                                                                                    49
       Dalam sistem Parlementer, warganegara tidak memilih kepala negara secara
langsung. Mereka memilih anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, yang
diorganisasi ke dalam satu atau lebih partai politik. Umumnya, sistem Parlementer
mengindikasikan hubungan kelembagaan yang erat antara eksekutif dan legislatif.

       Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala
pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana
menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau
seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih
dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem
ini. Perdana menteri memilih menteri-menteri serta membentuk kabinet berdasarkan
suatu ‘mayoritas’ dalam parlemen (berdasarkan jumlah suara yang didapat masing-
masing partai di dalam Pemilu).

   Dalam bentuk parlementer, perdana menteri menjadi kepala pemerintahan
sekaligus pemimpin partai. Dalam sistem parlementer, partai yang menang dan masuk
ke dalam kabinet menjadi ‘pemerintah’ sementara yang tetap berada di dalam
parlemen menjadi ‘oposisi.’

   Hal yang menarik adalah, anggota-angggota parlemen yang menjadi oposisi
membentuk semacam kabinet bayangan. Jika kabinet pemerintah jatuh, maka kabinet
bayangan inilah yang akan menggantikannya lewat pemilu yang dipercepat atau
pemilihan perdana menteri baru. Sistem kabinet bayangan ini berlangsung efektif di
Inggris di mana kabinet bayangan tersebut bekerja layaknya kabinet pemerintah dan
mendapatkan gaji.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :

1. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan
   pemerintahan
2. Parlemen memiliki wewenang dalam menjatuhkan pemerintahan dan perdana
   menteri
3. Sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri
4. Presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja



                                                                                  50
5. Tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang
   legislatif
6. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih
   langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan
   besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif
7. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan
   pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki
   peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen
8. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai
   pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan
   kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana
   menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari
   parlemen
9. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang
   mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-
   waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen
   menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet
10. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan
   adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara
   republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki
   kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan
   keutuhan negara
11. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja
   atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya,
   diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru
12. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet
   menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan
13. Terpengaruh menggunakan sistem multipartai
14. Lembaga legislatif sebagai ajang utama penyusunan undang-undang dan (melalui
   keputusan mayoritas) kekuatan eksekutif
15. Sistem parlementer lebih sempit memberikan ruang untuk ekspresi kedaulatan
   rakyat dibandingkan dengan sistem presidensial




                                                                                  51
   Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

      Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian
       pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan
       legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
      Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
      Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet
       menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

   Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :

      Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan
       parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
      Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan
       berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat
       bubar.
      Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota
       kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena
       pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat
       mengusai parlemen.
      Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman
       mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk
       menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

3. Sistem pemerintahan Campuran




   http://www.setabasri01.blogspot.com



                                                                                      52
Sistem pemerintahan campuran yaitu model sistem pemerintahan yang memiliki baik
segi-segi sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial. Sistem pemerintahan
campuran juga dikenal dengan sistem pemerintahan Semipresidensiil adalah sistem
pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensiil dan
parlementer. Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dualisme Eksekutif. Dalam
sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat.
Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri.

       Pada dasarnya, sistem pemerintahan campuran tidak dapat dikelompokkan ke
dalam dua sistem pemerintahan pada umumnya. Akan tetapi sistem campuran tetap
memperilihatkan ciri-ciri dari kedua sistem pemerintahan (parlementer dan
presidensial) dengan tingkat        dominasi    yang berbeda-beda. Artinya sistem
pemerintahan campuran pada sebuah negara memiliki substansi yang berbeda dengan
sistem pemerintahan campuran di negara lain. Menurut Bagir Manan sehubungan
dengan sistem pemerintahan campuran, bahwa “persamaannya hanya pada bentuk
campuran, sedangkan substansinya sama sekali berbeda.

       Negara-negara yang biasanya menjadi prototipe sistem pemerintahan
campuran, yaitu Perancis (dengan Konstitusi 1958 dan Amendemen 1962) dan Swis.

       Perancis sejak tahun 1958 (disebut juga masa Republik Kelima) memiliki
model sistem pemerintahan yang disebut semipresidensial. Sebelumnya Perancis
menerapkan     sistem    pemerintahan     parlementer   dan   peralihan   pada    sistem
semipresidensial, tidak menghapus ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer.
Kedudukan Presiden Perancis semakin lebih kuat dengan diadakannya referendum yang
mengamandemen konstitusi Perancis pada tahun 1962 yang mengubah tata cara pemilihan
Presiden yang semula dipilih oleh Electoral College menjadi dipilih melalui hak pilih
universal (secara langsung oleh rakyat). Menurut pendapat di atas, terdapat beberapa ciri
dalam sistem pemerintahan Perancis sejak 1962, yaitu:


      Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun(segi
       presidensial).
      Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Parlemen tetapi tidak diizinkan
       menjadi anggota Parlemen (segi parlementer).



                                                                                      53
      Presiden menjadi eksekutif sesungguhnya selain Kabinet (dual executive),
       bahkan lebih besar pengaruhnya, misalnya Presiden dapat membubarkan
       Parlemen jika bertentangan dengan Pemerintah.
      Presiden memegang kekuasan untuk mengendalikan keadaan darurat dalam
       masalah-masalah tertentu (segi presidensial).

Selain itu ada ciri-ciri lain yang tidak dikemukakan pendapat sebelumnya, yaitu
Perdana Menteri dan Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, walaupun
pertanggungjawaban Dewan Menteri tetap kepada Parlemen

Artinya, dari dua jenis eksekutif (Presiden dan Kabinet), hanya Kabinet saja yang
dapat dijatuhkan oleh Parlemen, sementara Presiden tidak dapat diberhentikan
sebelum masa jabatannya berakhir. Hal ini mencerminkan ciri fixed executive pada
Presiden Perancis, seperti pada sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu
penamaan semipresidensial pada sistem campuran ini sangatlah tepat karena sistem
ini memiliki segi-segi parlementer maupun presidensial dengan ciri-ciri sistem
presidensial yang lebih dominan, terutama berdasarkan kedudukan Presiden serta
kekuasaan Presiden.

Negara kedua yang menjadi prototipe sistem pemerintahan campuran adalah Swis.
Jika dalam sisitem pemerintahan Perancis Republik Kelima terdapat dua macam
eksekutif dengan tugas dan wewenang yang berbeda, maka dalam sistem
pemerintahan Swis eksekutif dipegang oleh sebuah Dewan yang disebut Dewan
Federal atau Federal Council.

Lembaga eksekutif Swis atau Dewan Federal adalah suatu kementerian yang dipilih,
tetapi tidak dapat dibubarkan, oleh tiap-tiap Majelis Federal. Sekilas sistem
pemerintahan Swis bersifat parlementer karena Dewan Federal yang dipilih oleh
Majelis Federal seperti Kabinet atau Dewan Menteri yang diangkat oleh Parlemen di
Inggris. Akan tetapi, kedudukan Dewan Federal yang tak dapat dibubarkan oleh
Majelis Federal selama masa jabatannya 4 tahun, lebih mencerminkan sifat fixed
executive seperti dalam sistem presidensial di mana Presiden tidak bertanggung jawab
kepada Parlemen. Hanya saja eksekutif di Swis tidak bersifat tunggal seperti Presiden
pada sistem presidensial murni, melainkan bersifat collegial.



                                                                                  54
       Ciri collegial ini dipertegas dengan tidak adanya pemimpin tetap dalam Dewan
       Federal. Walaupun terdapat jabatan Presiden Dewan Federal yang dipilih setiap satu
       tahun sekali dari 7 orang anggota Dewan Federal, tetapi jabatan itu tidak bersifat
       subordinasi terhadap anggota Dewan Federal lainnya.

       Selain itu, terdapat pula jabatan Wakil Presiden Federal yang juga dipiih dari anggota
       Dewan Federal untuk mendampingi Presiden Federal Seperti halnya Presiden Federal,
       Wakil Presiden Federal juga tidak memiliki keutamaan yang substansial dibandingkan
       anggota Dewan Federal lainnya.

       Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan
tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua
sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang
menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai Mother of
Parliaments atau induk parlemen, sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari
negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe
ideal karena menerapkan ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang
menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam
sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten
dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut,
kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia.
Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan
antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila
badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari
badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di
luar pengawasan langsung badan legislatif.

       Meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial atau parlementer, terdapat
variasi-variasi disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan negara yang bersangkutan.
Misalnya, Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak akan sama persis
dengan sistem pemerintahan presidensial yang berjalan di Amerika Serikat. Bahkan, negara-
negara tertentu memakai sistem campuran antara presidensial dan parlementer atau mixed
parliamentary presidential system. Contohnya, negara Prancis sekarang ini. Negara tersebut
memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga terdapat
perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.

                                                                                          55
                                         BAB 5

                       NEGARA DAN PEMERINTAHANNYA

A. AMERIKA SERIKAT




                                http://www.wikipedia.com

   Nama negara : Amerika Serikat

     Amerika Serikat adalah negara yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik
     federal. Kecuali Alaska di utara Kanada & Hawaii di lautan Pasifik, 48 negara bagian
     lainnya serta distrik federalnya terletak di Amerika Utara.

   Bentuk Negara                  : Federasi / Serikat

     Negara ini menggunakan sistem serikat atau persekutuan atau federalisme, di mana di
     negara pusat dan negara bagian berbagi kuasa. sebagai negara Federasi maka terdapat
     pembagian kekuasaan konstitusional antara Pemerintah Federal (Serikat) dan
     Pemerintah Negara-negara Bagian atau State. Negara pusat berkuasa terhadap
     beberapa perkara seperti pencetakan mata uang Amerika serta kebijakan pertahanan.
     Namun, negara-negara bagian berkuasa menentukan hak dan undang-undang masing-
     masing seperti hak pengguguran bayi dan hukuman maksimal dalam hal undang-
     undang.

   Bentuk pemerintahan : Republik

     Bentuk pemerintahan AS adalah Republik yaitu bentuk pemerintahan yang
     berkedaulatan rakyat dan dikepalai seorang presiden. Republik Dalam pengertian
     dasar, adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari
     rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin
     res publica, atau “urusan awam”, yanng artinya kerajaan dimilik serta dikawal oleh
     rakyat.
     Sampai sekarang AS telah dipimpin oleh 43 presiden. Pemilihan presiden pertama di
     AS terjadi pada tahun 1789. Presiden pertama AS adalah George Washington dan


                                                                                       56
   wakilnnya John Adams. Di AS presiden dipilih oleh rakyat melaluli electoral college
   dengan masa jabatan empat tahun dan terbatas untuk dua periode. Presiden AS saat ini
   adalah George Walker Bush dan wakilnya Dick Cheney (Jabatan akan berakhir pada
   20 Januari 2009). Tugas utama presiden di AS adalah melindungi konstitusi dan
   menegakan hukum yang dikeluarkan oleh kongres. Kongres di AS terdiri dari dua
   kamar; yaitu: Senate dan House of Representatif yang kedudukannya sejaajr dan
   saling melengkapi.

 Sistem Pemerintahan : Presidensial

   AS menggunakan sistem pemerintahan presidensial ( presidensiil ) atau disebut juga
   dengan sistem kongresional. Presidensial merupakan sistem dari pemerintahan negara
   republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan
   keuasaan legislatif.

   Sistem presidensial inilah yang selanjutnya dijadikan contoh bagi sistem
   pemerintahan negara-negara lain, meskipun telah mengalami pembaharuan sesuai
   dengan latar belakang negara yang bersangkutan.

   Dalam proses perjalanan kepartaian di Amerika Serikat sudah menjadi kebiasaan
   bahwa:

   1. Partai yang kalah dalam pemilu harus segera menyusun program lanjutan dan
      berusaha mendapatkan dukungan pressure group.
   2. Tiap-tiap partai politik meningkatkan kepercayaan masyarakat, atas dasar
      kepribadian masing-masing partai.
   3. Menanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa tujuan partai politik adalah
      untuk kesejahteraan umum.
   4. Meng-sinkronnisasi-kan kepentingan-kepentingan yang bertentangan.
   5. Merupakan golongan profesional sebagai pembuat undang-undang.

      Dalam pemisahan kekuasaan berusaha untuk betul-betul seperti kehendak
   Montesquieu, yaitu dengan tegas dipisahkan antara badan legislatif, eksekutif dan
   yudikatif. Sehingga menjadi “check and balance” yang betul-betul sempurna antara
   lembaga-lembaga kekuasaan tersebut (cheking power with power).



                                                                                    57
B. INGGRIS




                             http://www.wikipedia.com

  1. Nama Negara           : Inggris

     Pulau Britania Raya, yang merupakan bagian utama dari Kerajaan Inggris Raya (the
     United Kingdom) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Inggris, Skotlandia, dan Wales.

  2. Bentuk Negara         : Kesatuan

     Inggris adalah Negara Kesatuan atau unitary state dengan sebutan United Kingdom.

  3. Bentuk Pemerintahan : Monarki

     Bentuk pemerintahan Inggris adalah monarki atau kerajaan; yaitu pemerintahan
     dengan raja, ratu, atau kaisar sebagai satu-satunya orang yang mempunyai kekuasaan
     tertinggi yang dipusakainya turun-temurun. Monarki di Inggris merupakan monarki
     terbatas, dimana kekuasaan dibatasi oleh prinsip fudamental yang tak tertulis.
     Monarki di Inggris hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan; raja adalah
     pemerintah namun tidak memerintah. Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori
     semata, karena pemerintahan dipimpin oleh yang lainnya. Ia merupakan simbol
     keagungan, kedaulatan, dan kesatuan nasional, sama seperti bendera dengan lambang
     Union Jack; tetapi menteri-menterilah yang sebenarnya memerintah.

  4. Sistem Pemerintahan : Parlementer

     Negara Inggris sebagai “Mother of Parliaments” telah banyak memberikan
     sumbangan kepada peradaban dunia, khususnya sumbangan terhadap lembaga-
     lembaga demokrasi. Inggrislah yang pertama kali menciptakan suatu parlemen
     workable. Artinya, suatu parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang
     mampu bekerja memecahkan masalah sosial ekonomi kemasyarakatan. Melalui
     pemilihan yang demokratis dan prosedur parlementaria, Inggris dapat mengatasi
     masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan negara (welfare state).

     Beberapa ciri penting dari Pemerintahan Inggris adalah sebagai berikut.
                                                                                          58
     a. Konstitusinya adalah hukum dasar yang memberikan dan membatasi kekuasaan
        untuk memerintah dan tidak tertulis.

     b. Kekuasaan tidak dipisahkan, tetapi bercampur baur.

     c. Parlemen adalah bicameral, terdiri dari House of Commons atau Majelis Rendah
        dan House of Lords atau Majelis Tinggi. Parliament Sovereingnity, merupakan
        salah satu prinsip fundamental dari konstitusi.

     d. Kabinet, adalah kelompok inti menteri-menteri yang dikepalai oleh Perdana
        Menteri.

     e. Her Majesty’s Opposition, adalah prinsip fundamental kedua dari konstitusi yang
        tak tertulis.

     f. Civil service (dinas sipil) adalah pegawai karier yang mengadministrasikan
        hukum dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan eksekutif dan parlementer.

     g. Pemerintah Daerah sampai titik tertentu didesentralisasikan, dengan kekuasaan
        ada di tangan Council yang dipilih oleh rakyat di daerah.

     h. Badan Peradilan ditunjuk oleh Kabinet.

     i. Habeas Corpus adalah hak sipil yang fundamental.




C. PERANCIS




                              http://www.indietsays.wordpress.com

     1. Nama Negara               : Perancis

     2. Bentuk Negara             : Kesatuan

     3. Bentuk Pemerintahan       : Republik




                                                                                    59
   Perancis dibagi beberapa zaman, dan saat ini Perancis disebut sebagai zaman
   Republik ke lima. Republik Perancis adalah sebuah republik semi-presidensial
   uniter dengan tradisi demokratis yang kuat. Konstitusi Republik Kelima disetujui
   melalui referendum tanggal 28 September 1958. Sehingga memperkuat
   kewenangan eksekutif dengan parlemen. Cabang eksekutif itu sendiri memiliki
   dua pemimpin: Presiden Republik, yang merupakan Kepala Negara dan dipilih
   langsung oleh hak pilih universal orang dewasa untuk jabatan selama 5 tahun
   (sebelumnya 7 tahun), dan Pemerintah, dipimpin oleh Perdana Menteri yang
   ditunjuk presiden.

4. Sistem Pemerintahan        :Presidensial dan parlementer atau Campuran atau
   semipresidensia.

   Secara ringkas ciri-ciri pemerintahan Perancis sekarang ini (Republik Kelima)
   adalah sebagai berikut.

   a. Konstitusinya adalah tertulis, tetapi konstitusi Perancis lebih kaku (regid).

   b. Pemisahan kekuasaan nampak agak jelas, legislatif di tangan Parlemen,
      eksekutif di tangan Presiden dan yudicial di tangan badan kehakiman.

   c. Parlemen adalah bicameral, terdiri dari Sidang Nasional (National Assembly)
      dan Senat tidak terdapat Parliament Sovereignity, Presiden kepala eksekutif
      tidak dipilih oleh Parlemen, tetapi oleh “electoral College” yang terdiri dari
      wakil municipal (daerah-daerah/kota-kota).

   d. Kabinet, terdiri dari Dewan Menteri-Menteri yang dipimpin oleh Perdana
      Menteri.

   e. Dewan Konstitusi, yaitu suatu dewan yang beranggotakan 9 orang yang
      diangkat secara sama oleh Presiden, Ketua Assemblee dan Ketua Senat. Tugas
      utamanya ialah:

      a. mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan Presiden dan Parlemen;

      b. mengawasi pelaksanaan referendum;

   g. mengawasi agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan
      konstitusi.

                                                                                      60
           h. Civil Service terdiri dari pegawai-pegawai karir yang menterjemahkan
              kehendak Parlemen ke dalam hak-hak kehidupan dan memaksakan kewajiban
              kepada orang-orang Perancis.

           i. Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan sistem dekonsentrasi bersamaan
              dengan desentralisasi, dan memiliki daerah-daerah yaitu departemen dan
              commune.

           j. Kekuasaan peradilan, berada di tangan para hakim yang diangkat oleh
              eksekutif. Terbagi menjadi dua, yaitu peradilan kasasi (Court of Casation) dan
              peradilan hukum administratif meningkat ke Conscil d’Etat. Dalam perkara-
              perkara yang sulit peradilan dilakukan Tribunal des Conflits.




D. RUSIA




                                 http://www.wikipedia.com

     1. Nama Negara                  : Rusia

           Federasi Rusia atau adalah sebuah negara yang membentang dengan luas
           disebelah timur Eropa dan utara Asia. Rusia adalah negara terbesar di dunia.
           Wilayahnya kurang lebih dua kali wilayah Republik Rakyat Cina, Kanada atau
           Amerika Serikat. Negara ini dahulu pernah menjadi negara bagian terbesar Uni
           Soviet.

     2. Bentuk Negara                : Federasi

           Karena Rusia merupakan negara federal yang memiliki berbagai macam etnis,
           setelah keruntuhan Uni Soviet, Rusia mengalami masalah separatisme. Ada
           beberapa kelompok etnis yang ingin memisahkan diri dan mengakibatkan krisis
           berlarut-larut, seperti di Chechnya dan Ingushetia.

     3. Bentuk Pemerintahan          : Republik


                                                                                         61
     4. Sistem Pemerintahan          : Semipresidensial

           Pemerintahan dipegang oleh presiden yang berpusat di Kremlin serta perdana
           menteri yang bertanggung jawab terhaadap parlemen namun dengan peranan yang
           terbatas dibandingkan dengan Presiden. Sejak pembangkangan Wakil Presiden
           Aleksander Ruskoi dan ketua parlemen asal Chechnya, Ruslan Khasbulatov,
           lembaga wakil presiden dihapus. Parlemen memiliki dua kamar, yakni Majelis
           Federal yang merupakan majelis tinggi dan majelis rendah yang dikenal dengan
           Duma.




E. CHINA




                                http://www.wikipedia.com

     1. Nama Negara                  : China

           Cina dengan nama lengkap Republik Rakyat Cina (people’s Republic of Cina)
           merupakan negara terbesar di daratan Asia yang masih bertahan dengan sistem
           komunis. Selain sebagai negara terpadat penduduknya di dunia, Cina juga
           merupakan negara dengan peradaban tertua di dunia. Republik Rakyat Cina yang
           secara resmi diproklamasikan pada tanggal 1 Oktober 1949, secara relatif masih
           merupakan sistem politik baru.

     2. Bentuk Negara        : Kesatuan

           Bentuk negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi.

     3. Bentuk Pemerintahan          : Republik

           Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis.

     4. Sistem Pemerintahan          : Presidensial

           Pokok-pokok sistem pemerintahan di Cina adalah :


                                                                                      62
        a. Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah
            perdana menteri.

        b. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun
            (biasanya merangkap sebagai Ketua Partai). Sedangkan untuk jabatan Perdana
            menteri (Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan
            persetujuan Kongres Rakyat Nasional

        c. Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional (National
            People’s Congress or Quanguo Renmin Daibiao Dahui) dengan jumlah 2.979
            orang. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota dan
            provinsi untuk masa jabatan 5 tahun. Badan ini memiliki kekuasaan penting di
            Cina dengan anggotanya dari orang-orang partai komunis.

        d. Lembaga negara tertinggi adalah Konggres Rakyat Nasional yang bertindak
            sebagai badan legislatif (biasanya didominasi oleh Partai Komunis Cina).

        e. Kekuasaan yudikatif (Badan kehakiman) terdiri atas Supreme Peoples Court,
            Local Peoples Courts dan Special Peoples Courts. Kekuasaan yudikatif
            dijalankan secara bertingkat kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan
            Mahkamah Agung Cina

F. JEPANG




                           http://www.wikipedia.com

     1. Nama Negara       : Jepang

     2. Bentuk Negara     : Kesatuan

     3. Bentuk Pemerintahan       : Monarki Konstitusional

        Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi
        kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar
        Jepang diatur dalam konstitusi sebagai "simbol negara dan pemersatu rakyat".
        Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota

                                                                                       63
        terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan
        rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan
        diplomatik.

     4. Sistem Pemerintahan      : Parlementer

        Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem
        Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis
        Rendah Jepang terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih
        secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah
        dibubarkan. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki
        masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Warganegara Jepang
        berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih.




G. INDONESIA,




                           http://www.wikipedia.com

     1. Nama Negara              : Indonesia

     2. Bentuk Negara            : Kesatuan

        Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah negara
        terbagi dalam beberapa provinsi.

     3. Bentuk Pemerintahan      : Republik

     4. Sistem Pemerintahan      : Presidensial

        Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai kepala
        negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wakilnya dipilih dan diangkat oleh
        MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Namun pada pemilu tahun 2004, Presiden dan
        Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket untuk masa
        jabatan 2004 – 2009.

                                                                                     64
Sistem pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen UUD 1945, masih
tetap menganut Sistem Pemerintahan Presidensial, karena Presiden tetap sebagai
kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar
pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab pada parlemen. Namun
sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan
melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada
dalam sistem presidensial.

Beberapa variasi dari Sistem Pemerintahan Presidensial RI

1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi,
DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak
langsung.

2) Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau
persetujuan DPR. Contohnya dalam pengangkatan Duta untuk negara asing,
Gubernur    Bank     Indonesia,   Panglima     TNI    dan    kepala   kepolisian.



3) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau
persetujuan DPR. Contohnya pembuatan perjanjian internasional, pemberian
gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti dan abolisi.

4) Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-
undang dan hak budget (anggaran).




                                                                              65
                                          BAB VI

                                        PENUTUP




       Setelah mencermati sistem politik di berbagai negara dapat diketahui secara garis
besar perbedaan sistem politik antara negara satu dengan negara lainya. Perbedaan-perbedaan
tersebut terdapat pada:

a. Perbedaan Bentuk Negara

       Ada tiga kriteria bentuk negara, yaitu negara kesatuan, serikat atau federasi, dan
konfederasi. Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, artinya dalam negara
tidak ada negara lain. Dalam negara hanya ada satu pemerintahan, satu Undang-Undang
Dasar, satu kepala negara, satu kabinet, dan satu lembaga perwakilan atau parlemen. Negara
yang menerapkan bentuk negara kesatuan antara lain RRC, Prancis, Indonesia, dan Jepang.
       Negara serikat atau federasi adalah negara yang terdiri dari beberapa negara yang
semula berdiri sendiri, kemudian negara-negara itu mengadakan ikatan kerja sama. Mereka
mengatur pembagian wewenang antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian,
contoh negara Serikat yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Republik Indonesia Serikat.
       Negara Konfederasi yakni adanya banyak negara yang memiliki konstitusi sendiri-
sendiri, tetapi bersepakat untuk bergabung dalam perhimpunan longgar yang didirikan
bersama-sama dengan nama konfederasi. Dalam konfederasi kedaulatan terletak di negara-
negara bagian. Bentuk negara konfederasi merupakan gabungan antara negara-negara yang
telah berdaulat dengan mempergunakan satu-satunya perangkat yang dimiliki, yaitu kongres.
Artinya, negara-negara dalam konfederasi itu tetap memiliki kedaulatan dan konstitusinya
sendiri-sendiri dan tidak ada pelimpahan wewenang, namun pemerintahan yang berdaulat di
tiap negara itu bersepakat untuk duduk satu meja memikirkan segala sesuatu kemungkinan
kerjasama dalam forum yang dinamakan kongres tersebut.

b. Perbedaan Bentuk Pemerintahan

       Bentuk pemerintahan ada dua macam yaitu monarki atau kerajaan dan republik.
Negara monarki, kepala negaranya disebut Raja atau Ratu, pengangkatannya berdasarkan hak
waris turun-temurun, masa jabatannya seumur hidup. Negara¬negara yang menganut bentuk



                                                                                          66
pemerintahan monarki, misalnya Saudi Arabia, Denmark, Inggris, Belanda, Jepang, dan
Thailand.
       Bentuk pemerintahan Republik, ciri-cirinya kepala negaranya disebut presiden,
pengangkatannya berdasarkan pemilihan umum, masa, jabatan terbatas untuk waktu yang
ditetapkan undang-undang. Contoh negara-negara yang menganut bentuk pemerintahan
republik, yaitu Amerika Serikat, RRC, dan Republik Indonesia.

c. Perbedaan Sistem Pemerintahan

       Berdasarkan pertanggungjawaban pemerintahan dalam pelaksanaan tugas eksekutif
atau pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu monarki, presidensial dan
campuran atau semipresidensial.
       Kabinet di ministerial atau monarki adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya
dipertanggungjawabkan oleh para menteri di bawah pimpinan perdana menteri. Sedangkan
kepala negara (presiden atau raja ) tidak dapat diganggu gugat. Perdana menteri sebagai
pemegang kekuasaan eksekutif. Contoh negara yang menerapkan sistem ini, yaitu Inggris,
Jepang, Malaysia, dan Israel.
       Kabinet    presidensial    adalah   kabinet   yang   dalam     pelaksanaan   tugasnya
dipertanggungjawabkan oleh presiden. Menteri-menteri (kabinet) berperan sebagai pembantu
presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden.
Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara.
Negara-negara yang menerapkan sistem kabinet presidensial antara lain Amerika Serikat dan
Republik Indonesia. Meskipun kedua negara melaksanakan sistem kabinet presidensial, tetapi
dalam praktiknya ada perbedaan. Amerika Serikat melaksanakan Trias Politica, yaitu
pemisahan kekuasan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
sedangkan Indonesia melaksanakan pembagian kekuasaan, artinya antara kekuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih ada hubungan kerja sama.
       Sistem pemerintahan campuran juga dikenal dengan sistem pemerintahan
Semipresidensiil adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem
pemerintahan: presidensiil dan parlementer. Terkadang, sistem ini juga disebut dengan
Dualisme Eksekutif. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki
kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana
menteri.
Demikian garis besar perbedaan sistem politik antar negara. Perbedaan-perbedaan tersebut
merupakan cirri dari pihak politik yang menjiwai masyarakat negara yang bersangkutan.

                                                                                         67
                                         GLOSARIUM




Pemerintahan : Yang berwenang mengatur negara

Kekuasaan      : Kemampuan mengatur

Sistem         : Cara yang digunakan

Trias Politika : Badan eksekutif, legislatif, yudikatif

Lembaga        : Suatu badan yang mengani suatu perkara

Bangsa         : Rakyat

Kekuasaan      : Wewenang

Struktur       : Susunan




                                                          68
                                        INDEKS




Kedaulatan       : 10, 16, 25

Negara anggota   : 3, 17, 25, 40

Koloni           : 7, 8, 10, 21, 43

Ratu             : 5, 7, 8, 9, 11, 44

Kedaulatan       : 6, 7, 8, 11

Kabinet          : 18, 34, 38, 49

Menteri          : 38, 30




                                                 69
                                  DAFTAR PUSTAKA

http://www.anneahira.com/bentuk-bentuk-pemerintahan.htm

http://id.wikipedia.org/wiki/Bentuk_pemerintahan

http://cybercounselingstain.bigforumpro.com/t41-bentuk-bentuk-negara-dan-pemerintahan

http://www.docstoc.com/docs/21257493/Bentuk-Negara-dan-Bentuk

http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/bentuk-negara-dan-bentuk-kenegaraan/

http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/jenis-kuasa-bentuk-negara-dan-sistem.html




                                                                                        70
   BIOGRAFI PENULIS

Nanik Nurul Hudah, lahir di Tulungagung 21 desember 1986.
Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak
Suharsono dan ibu Nuriyah, yang saat ini masih berstatus
mahasiswi Program Studi Tadris Bahasa Inggris semester VII
di STAIN Tulungagung.

Kritik dan saran bisa ditujukan ke alamat :
deliciousrheva@gmail.com




                                                       71
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN




                            72

								
To top