Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

tata negara

VIEWS: 60 PAGES: 5

									NAMA : M.ZULFIKAR

NIM      : C02209050

       Dari aspek penerapannya, para pakar fiqh (fuqaha) membagi wilayah kedalam dua
wilayah yaitu meliputi seluruh wilayah Negara islam (darul islam) dan meliputi wilayah diluar
wilayah tersebut (darul harbi)

       Wilayah darul islam adalah wilayah dimana seluruh penduduknya beragama islam
ataupun sebagian besar memeluk agama islam, walaupun sebagian besar penduduknya tidak
beragama islam. Wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan non muslim, dapat pula dinamakan
darul islam apabila kaum muslimin dapat menjalankan syariat islam dengan sempurna ataupun
tidak ada sesuatu halangan pun yang dapat mengurangi hak mereka menjalankan syariat islam.

       Penduduk darul islam terdiri dari mereka yang memeluk agama islam, orang zimmi, yaitu
mereka yang non muslim menjalankan kententuan-ketentuan syariat islam dan berdiam secara
tetap diwilayah darul islam.

       Wilayah darul harbi adalah seluruh negeri yang bukan islam, yang tidak tunduk kepada
pemerintahan islam, tidak terlihat berlakunya syariat islam diwilayah tersebut baik negeri itu
diperintah oleh satu ataupun beberapa pemerintahan, walaupun ada penduduk muslim berdiam
secara permanen diwilayah tersebut. Hal ini berkaitan dengan tidak dapat dilahirkan berlakunya
syariat islam di wilayah tersebut.

       Penduduk Darul Harbi terdiri atas mereka yang non muslim (harbiyun) dan mereka yang
muslim (muslimun). Mereka yang non muslim disebut harbi. Mereka tidak dijamin keselamatan
jiwa dan hartanya sebelum ada perjanjian dengan dengan pemerintahan islam.

Batas yurisdiksi syariat islam berdasarkan wilayah hukum nasional.

       Seperti yang telah ditegaskan, bahwa pada prinsip syariat islam bersifat universal.
Berlaku tanpa batas pada wilayah territorial sesuatu Negara. Namun berdasarkan kondisi
tertentu, sifat universal ini dari aspek perbuatan hukum (amaliah) syariat islam menjadi bersifat
nasional (iklimiah), jika hanya diterapkan di wilayah darul islam saja.
       Abu hanifah berpendapat bahwasannya syariat islam diterapkan terhadap setiap kejahatan
yang dilakukan di darul islam (diwilayah kekuasaan islam) tanpa melihat jenis kejahatan dan
pelaku kejahatan (muslim atau zimmi)

       Abu yusuf berpendapat bahwa syariat islam berlaku terhadap orang yang bermukim di
darul islam baik secara permanen (seperti muslim dan zimmi) ataupun bermukim untuk
sementara waktu (seperti seorang musta’min). dasar pendapatnya adalah para muslim karna
kepatuhannya kepada syariat islam, para zimmi karena akad zimmah yang telah
ditandatanganinya, sedangkan para musta’min mendapat perlindungan karena tunduk kepada
syarat-syarat yang ditetapkan sebelum dia berkunjung.

       Malik, Asy syafi’I dan Ahmad berpendapat bahwa syariat islam diterapkan terhadap
seluruh kejahatan (jarimah) yang dilakukan dimana saja di wilayah Darul Islam, baik hal itu
dilakukan oleh seorang muslim, zimmi ataupun seorang musta’min.

Status kewarganegaraan

       Dasar kewarganegaraan seorang menurut syariat adalah pengakuan tunduk kepada syariat
islam, dan tidak mengingkarinya dengan demikian kewarganegaraan seseorang dilihat dari
pengakuannya terhadap islam, apakah dia seorang muslim, zimmi, baik dia menjadi warganegara
ataupun tidak. Kewarganegaraan seseorang tidak dilihat dimana dia bermukim.

       Penduduk darul harbi dianggap merupakan satu bangsa, walaupun mereka bermukim
dinegara yang berlain-lainan. Syariat islam menganggap amerika sama dengan perancis, mereka
sama-sama darul harbi.

       Begitu pula status kewarganegaraan seorang muslim berubah bila dia keluar dari agama
islam (murtad) sedangkan kewarganegaraan zimmi berubah jika dia tidak lagi tunduk pada
syariat islam dengan tetap bermukim didarul harbi.

Asas persamaan dalam syariat islam

       Syariat islam tidak mengenal adanya perbedaan dan pembatasan hak antar warganegara.
Setiap orang dianggap sama, begitu pula setiap golongan dan bangsa. Islam tidak mengenal
perbedaan warna kulit, apakah seorang berkulit hitam putih ataupunberkulit kuning. Hal ini
ditegaskan Al Qur’an, periksa ayat 13 surat Al Hujarat.

           Islam memandang manusia itu sama, baik menyangkut hak, kewajiban dan tanggung
jawab. Perbedaan derajat manusia menurut islam diukur dari ketaqwaan seseorang. Namun
ukuran perbedaan ini hanyalah dari kacamata allah bukan dari kacamata manusia.

Perlakuan terhadap kepala Negara asing yang berkunjung

           Yang dimaksud dengan kepala Negara asing adalah kepala Negara darul harbi. Jika
syariat islam tidak membedakan antara kepala Negara dan rakyat, maka kepala Negara asing
dipandang sebagai anggota masyarakat yang harus tunduk kebawah ketentuan syariat. Dengan
demikian disamping berlaku terhadap seorang kepala Negara berkunjung, syariat juga berlaku
terhadap rombongannya, bila mereka melakukan kejahatan, maka mereka diadili berdasarkan
syariat.

Perlakuan terhadap kaum zimmi

           Pada asasnya syariat memperlakukan sama antara para muslimin dan zimmi. Namun
terhadap hal-hal yang mendasar yang harus dibedakan antara kedua golongan ini, syariat
melarang mereka dipersamakan khususnya jika menyangkut akidah. Bila dalam akidah mereka
diberlakukan sama maka hal ini memberatkan kaum zimmi yang tidak lagi bebas dalam
menjalankan syariat agama merekadan mereka terzalimi karenanya. Islam melarang umat islam
memaksa kaum harbi yang bermukim didarul islam untuk memeluk agama islam. Kepercayaan
seseorang terhadap agamanya merupakan hak yang paling asasi dan harus dilindungi oleh
Negara. Hukuman kaum zimmi tidak boleh disamakan oleh islam dan dihukum sesuai syariatnya
masing-masing, seperti hukuman minum arak, makan babi jelas harus dibedakan.

Batasan pemberian kuasa (wilayah)

           Wilayah (yang dalam hal ini disebut pemberian kuasa) adalah pemberian wewenang
kepada seseorang untuk bertindak atas nama seseorang pemberi kuasa, baik menyangkut hak
pribadi maupun harta.
       Para ulama memberikan batasan bahwa pemberian kuasa adalah berlakunya pesan yang
disampaikan oleh si penerima kuasa terhadap pihak lain, baik itu pesan yang disukai ataupun
pesan yang tidak disukai.

       Pemberian kuasa ini hanya berlaku untuk ijbar (pemaksaan) saja tidak termasuk nadap
(hal yang dibolehkan) dan istihbab (hal yang disukai). Pemegang kuasa dalam nadap dan istihbab
dipandang sebagai wakil oleh golongan hanfiah, dan disebut wali Karena ada hubungan
kekerabatan.

Bentuk-bentuk pemberian kuasa

       Pemberian kuasa dapat berbentuk umum, seperti kuasa dibidang pemerintahan dan
pengadilan dan berbentuk khusus seperti kuasa untuk menikahkan seorang perempuan (wali
nikah) dan kuasa untuk mengurus harta benda. Para ulama sepakat menetapkan bahwa seorang
kafir tidak boleh menjadi penguasa (sultan) terhadap orang muslim, begitu pula dia tidak boleh
menjadi hakim yang mengadili orang islam, dijelaskan dalam Alqur’an surat An Nisa ayat 141.
Jika seorang kafir boleh menjadi penguasa orang islam tentulaah orang islam harus tunduk dan
patuh terhadap ketentuan-ketentuan orang kafir hal ini bertentangan dengan Alqur’an surat Al-
munafiqun ayat 8. Dan karena tidak ada saling mempusakai antara orang kafir dengan orang
islam maka tidak ada pemberian kuasa untuk orang kafir dari seorang mukmin.

Hubungan antar Negara

       Islam menerapkan prinsip damai dalam hubungannya dengan semua Negara didunia.
Dalam islam berlaku kaidah :”hukum dasar dalam hubungan antar Negara adalah perdamaian
sampai terjadinya sikap permusuhan (peperangan) yang dilakukan oleh Negara lain terhadap
islam baik secara langsung maupun tidak”.

        Sikap permusuhan yang langsung ditunjukan dengan menyerang wilayah kedaulatan
islam. Sedangkan tidak langsung, bila suatu Negara non islam menganiaya warganegaranya yang
memeluk agama islam didalam wilayahnya, ataupun menghalangi dakwah islam dinegara
mereka. Peperangan      dalam islam merupakan suatu tindakan darurat dalam upaya
mempertahankan wilayah dan membela kehormatan bangsa.
Alasan Nabi mengangkat senjata (berperang)

   a. Musuh mengambil sikap permusuhan yang langsung dirasakan (I’tidaun bil fi’il).
       Memerangi sesuatu kaum tidak disyariatkan, walaupun mereka memerangi islam secara
       langsung. Perang disyariatkan untuk membela diri bila sudah cukup jelas indikasi kearah
       itu, seperti yang terjadi terhadap kisra dan heraklius. Rasulullah mengirim utusan kepada
       kisra mengajaknya memeluk islam. Balasan yang diterima adalah kisra mengirimkan
       orang-orangnya ke Madinah untuk membunuh nabi.
   b. Musuh (pemerintahan non islam) melakukan tindakan kekerasan kepada rakyatnya yang
       telah memeluk islam, hal ini terjadi di zaman heraklius di Syria(syam) yang membunuh
       rakyatnya yang memeluk agama islam.

       Kedua alasan perang diatas terjadi dizaman rasulullah dan para sahabat. Kaum musyirikin
menyerang nabi dan para sahabat. Pemerintah non islam pada waktu itu menghalangi penyebaran
agama islam di Negara mereka.

Hubungan antar Negara dimasa perang

       Peperangan terjadi karena mempertahankan agama dan membela diri karena adanya
pembunuhan dan penjarahan perintah perang tertulis dalam alqur’an untuk membasmi
kemusyrikan dan kezhaliman dapat ditemui dalam surat at taubah ayat 36, albaqarah ayat 190.

       Islam tidak memulai peperangan sebelum ada indikasi bahwa musuh telah
mempersiapkan perang, baik memelaui jalan propaganda, fitnah dan sudah terjadi gangguan
nyata terhadap keamanan baik pemerintah maupun rakyat islam

       Sebelum peperangan dimulai komandan pasukan menginstruksikan agar member
maklumat kepada musuh 3 hal yaitu memeluk agama islam, menerima status ahluzzimah
(mengadakan perdamaian) dan siap gempur.

								
To top