; Dana Pensiun Di Indonesia
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Dana Pensiun Di Indonesia

VIEWS: 314 PAGES: 8

Pengertian Dana Pensiun : Menurut UU No. 11 tahun 1992 Dana Pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.[1] Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rita Murniati (2000) : Dana Pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia ...

More Info
  • pg 1
									                      Dana Pensiun Di Indonesia

A. Pengertian Dana Pensiun

Menurut UU No. 11 tahun 1992 Dana Pensiun ialah badan hukum yang mengelola
dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.[1]
Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rita Murniati (2000) : Dana Pensiun adalah
yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada
peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia.

[2]Program dana pensiun adalah dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan
setelah tidak bekerja lagi karena memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana
pensiun karyawan peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan
tertentu, sekalipun sudah tidak bekerja lagi.[3]

B. Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun

Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan pemberi kerja,
karyawan dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberi Kerja
Kewajiban Moral, dimana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk
memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena
tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
Loyalitas, karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta
meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kompetisi
pasar tenaga kerja, dimana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha
mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.
Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdi terhadap
perusahaan. Agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil
yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Meningkatkan citra perusahaan di
mata masyarakat dan pemerintah.
2 Karyawan
Rasa aman bagi karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki
penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Kompensasi yang lebih baik
yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati
pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.

3. Penyelenggara Dana Pensiun
a. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan .
b. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
c. Sebagi bakti sosial terhadap karyawan.

Adapun fungsi program dana pensiun antara lain:
· Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia
pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana
pensiun.
· Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuaran pemberi kerja merupakan
tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri.

· Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil
pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan
pertama, sejak mencapai usia pensiun, selama seumur hidup peserta, dan
janda/duda peserta.[4]

C. Jenis Lembaga Pengelola Dana Pensiun

Pengolahan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) atau lembaga
keuangan (DPLK).

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Dana pensiun pemberi kerja adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang
khusus menangani dana pensiun bagi pegawai perusahaan tersebut.[5] DPPK
dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, untuk
menyelenggarakan program pensiun. Pendirian dan penyelenggaraan program
pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak wajib. Akan tetapi,
mengingat dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun kepada
para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk
mendirikan dana pensiun.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Menurut UU No. 11 tahun 1992 pasal 1 butir 4 mengatakan bahwa Dana Pensiun
Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh Bank atau perusahaan
asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi
perorangan, baik karyawan, maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana
pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang
bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah
bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Dana pensiun lembaga keuangan hanya
dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan
bagi para pekerja mandiri atau perorang, misalnya dokter, pengacara, pengusaha
yang bukan merupakan karyawan dari lembaga atau orang lain. Biasanya mereka
memiliki penghasilan yang berasal dari pemberi kerja tetapi dari usahanya.

D. Jenis Program Dana Pensiun

Program pensiun yang umumnya digunakan diperusahaan swasta dan perusahaan
milik negara maupun bagi karyawan pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai
berikut:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (Defined Benefit Plan)
Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang memberikan formula
tertentu atas manfaat yang akan diterima peserta saat mencapai usia pensiun.
Program manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaatnya yang
akan diterima oleh peserta pada saat pensiun telah dapat ditetapkan terlebih dahulu.
Penetapan ini didasarkan pada formula tertentu yang ditetapkan pada peraturan
dana pensiun. Dalam program ini, jangka waktu pada saat seorang karyawan mulai
bekerja sampai dimulainya program pensiun menjadi masa kerja yang diakui.
Pengakuan masa kerja yang lalu dari karyawan oleh pemberi kerja ini dihitung
berdasarkan rumus aktuaria tertentu dan menjadi kewajiban dari pemberi kerja (past
service liability).

Dari sisi karyawan atau peserta, program pensiun manfaat pasti akan lebih menarik
sebab manfaat pensuin yang diterimanya akan mendekati jumlah penerimaan (gaji)
terakhir yang ia peroleh. Manfaat yang diperoleh pada saat pensiun diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sudut pandang pemberi kerja yang
terjadi adalah sebaliknya.
Sistem Pembayaran Hak Pensiun
Perhitungan menggunakan rumus bulanan bagi PPMP adalah sebagai berikut:

MP= Fpe x MK x PDP
Ket:
MP = Manfaat Pensiun
Fpe = Faktor Penghargaan Dalam Persentase (%)
MK = Masa Kerja
PDP = Penghasilan Dasar Pensiun Bulan Terakhir/Rata-Rata Beberapa Bulan
Terakhir.

Manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan besar faktor
penghargaan perbulan masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat
pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun.
Contoh:
Gaji terakhir Rudi sebelum pensiun adalah Rp.1.000.000,- masa kerja Rudi 20
tahun. Berapa Rudi akan memperoleh uang pensiun bulanan?

Dik:
PDP = 1.000.000
MK = 20 tahun
Fpe = 2,5%
Dit:
MP…?
Jawab:
MP = Fpe x MK x PDP
= 2,5% x 20 x 1.000.000
= Rp. 500.000,-

2. Program Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution Plan)
Program Pensiun Iuran Pasti yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya
iuran karyawan dan perusahaan (pemberi kerja). Sementara itu, manfaat yang akan
diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil
pengembangan atau investasinya. Program dan pensiun pada dasarnya dilakukan
dengan cara peseta pensiun menyetor sejumlah uang kedalam dana pensiun dan
iuran beserta hasil pengembangannya (akumulasi dana), yang dibukukan dalam
rekening peserta yang bersangkutan, dan akan digunakan sebagai manfaat pensiun
apabila peserta tersebut telah mencapai usia tertentu.
Besarnya iuran peserta dapat ditetapkan terlebih dahulu, tetapi hasilnya atau
manfaat pensiun yang akan diperolehnya belum dapat diketaui sebab hal tersebut
akan sangat bergantung kepada lamanya seseorang menyetor dari hasil
pengembangan iuran tersebut. Disamping itu manfaat pensiun yang diterimanya
juga bergantung pada tingkat kenaikan gaji karyawan.
Sistem pembayaran hak pensiun
Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PDIP adalah sebagai berikut:

IP = 3 x Fde x PDP
Ket :
IP : Iuran Pensiun
Fde : Faktor Penghargaan Pertahun Dalam Persentase (%)
PDP : Penghasilan Dasar Pensiun Per Tahun
Contoh :
Gaji A sebelum pensiun adalah Rp.1.000.000,- sementara masa kerja 20 tahun.
Berapa A akan memperoleh uang pensiun bulanan?
Dik :
PDP : 1.000.000
Fde : 2,5% dalam waktu 10 tahun
Dit :
IP…?

Jawab :
IP = 3 x Fde x PDP
= 3 x 2,5% x 20 x 1.000.000
= Rp. 1.500.000,-

E. Peran Dana Pensiun

Untuk dapat memahami peran dana pensiun perlu dilihat pada konsideran UU No.
11/1992 sebagai berikut [6]:

- Bahwa sejalan dengan hakikat pembangunan nasional diperlukan penghimpunan
dan pengelolaan dana guna memilahara keseimbangan penghasilan pada hari tua
dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
- Bahwa dana pensiun merupakan sarana penghimpunan dana guna meningkatkan
peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat
dan berkelanjutan.
- Bahwa adanya dana pensiun dapat meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja
untuk meningkatkan produktifitas.
- Berperan secara aktif dalam pembiayaan pembangunan sebagai salah satu
lembaga keuangan penghimpun dana sekaligus membantu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan memperbesar produksi
nasional.

F. Struktur Organisasi Badan Hukum Dana Pensiun

Dana pensiun sebagai suatu organisasi yang memiliki struktur organisasi yang
formal dan di lengkapi dengan uraian tugas masing-masing organ yang terdapat di
dalam struktur tersebut.

1. Pengurus
Pengurus dana pensiun merupakan organ pelaksana atas organ eksekutif dari dana
pensiun. Pengurus dana pensiun bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan
dana pensiun, pengelolaan dana pensiun dan melakukan tindakan hukum untuk dan
atas nama dana pensiun serta mewkili dana di dalam dan di luar pengadilan.
Pengurus menjalankan tugas dan kewajibannya menurut ketentuan yang telah
ditetepkan dalam UU dana pensiun.
Beberapa kewajiban pengurus dana pensiun yang dibebankan kepadanya oleh
undang-undang antara lain:

· mengelola dana pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta dan pihak
lain yang berhak atas manfaat pensiun;
· memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka
pengelolaan dana pensiun;
· bertindak teliti,terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung
jawabnya mengelola dana pensiun.
Beberapa persyaratan khusus bagi pengurus dana pensiun yang diatur dalam
keputusan menteri keuangan sebagai berikut:

a. Pengurus atau pelaksanaan tugas pengurus harus warga negara indonesia,
mempunyai akhlak dari moral yang baik; tidak pernah melakukan tindakan tercela
dibidang perekonomian; dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana
di bidang perekonomian; pernah menduduki jabatan manajemen yang menangani
bidang keuangan dan atau personalia pada suatu badan huku sekurang-kurangnya
tiga tahun; serta mempunyai pengetahuan di bidang dana pensiun.

b. Pengurus dan pelaksana tugas pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai
pengurus di dana pensiun lain atau anggota direksi atau jabatan eksekutif pada
badan usaha lain.

Penyampain Laporan Berkala Kepada Menteri Keuangan
Peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun mewajibkan pengurus untuk
menyampaikan laporan berkala kepada menteri keuangan. Laporan berkala yang
harus disampaikan adalah laporan keuangan, laporan investasi, laporan aktuaris
(khusus bagi DPPK dengna program manfaat pasti), dan laporan teknis. Laporan
keuangan dan laporan invesasi disampaikan secara semesteran maupun tahunan
(untuk yang diaudit) laporan aktuaris di sampaikan sekurang-kurangnya tiga tahun
sekali dan laporan teknis disampaikan setahun sekali.

2. Dewan Pengawas
Dewan pengawas bertugas mengawasi pengelolaan dana pensiun oleh pengurus.
Adanya lembaga dewan pengawas ini dimaksudkan agar dalam pengurus
melakukan kegiatan pengurusan dana pensiun sebaik mungkin.
Disamping itu dengan adanya pengawasan ini paling tidak diharapkan hal-hal yang
merugikan yang mungkin terjadi dapat direduksi. Dewan pengawas hanya
berkewajiban melaporkan kegiatan pengawasannya kepada pendiri.

3. Peserta
Peserta merupakan setiap orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta
dana pensiun.
A. Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja
Pada perinsipnya dana pensiun pemberi kerja dapat di kelompokkan menjadi dua,
yaitu:

1. Karyawan
Pada dasarnya setiap karyawan dari pemberi kerja atau pendiri dana pensiun yang
telah berusia delapan belas tahun atau telah kawin dan memiliki masa kerja minimal
satu tahun serta memiliki persyaratan yang dietapkan dalam peraturan dana
pensiun.

2. Pensiunan
Pensiunan adalah karyawan yang telah menjadi anggota dana pensiun dan telah
memasuki usia pensiun. Pensiun dengan demikian telah mendapat manfaat pensiun
dari kekayaan yang terhimpun dalam dana pensiun.

B. Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Kepesertaan dana pensiun lembaga keuangan terbuka bagi perorangan, baik
karyawan, maupun pekerja mandiri. Kepesertaan dana pensiun ditentukan oleh
peraturan dana pensiun yang bersangkutan. Peserta berkewajiban untuk menyetor
ke dalam dana pensiun. Besarnya iuran maksimum peserta yang di perbolehkan di
tetapkan oleh menteri keungan. Peserta berhak atas iurannya yang dilakukan ke
dalam dana pensiun beserta hasil pengembangannya.

G. Dana Pensiun Syari’ah

Sampai sekarang, baru beberapa perusahaan yang mengelola dana pensiun syariah
di antaranya; Bank Muamalat Indonesia (BMI), Manulife (Principal Indonesia) dan
Allianz.

Perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila dibandingkan dengan
industri keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi di antaranya disebabkan
minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:
Pertama, dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan,
asuransi dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam road map
strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum
disentuh sedikitpun dalam Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana
Pensiun Tahun 2007-2011.

Kedua, dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi dan reksadana
syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, maka
dana pensiun syariah belum ada satupun peraturaan dan fatwa yang mendukung.
Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya
mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga
umum, tidak bersifat khusus.

Ketiga, ketentuan investasi langsung dalam UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun.
Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah mengeluhkan tentang
produk investasi terikat (mudharabah mukayyadah/restricted investemnet) yang
berpotensi besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Produk mudharabah
mukayyadah merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti
atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar.
Dana pensiun syariah tersebut tetap perlu diperkuat lebih jauh lagi sehingga
memungkinkan untuk terus berekspansi secara cepat dan penerimaan masyarakat
juga semakin meningkat.

Dalam konteks pengembangan Dana Pensiun Syariah, dibutuhkan tindakan–
tindakan penting yang harus diambil untuk memperkuat kelembagaanya. Tindakan
yang paling mendasar adalah menegakkan Good Islamic Pension Fund Governance
(GIPFG). Tanpa GIPFG yang efektif, kecil kemungkinan untuk memperkuat dana
pesiun syariah dan memungkinkan mereka untuk berekspansi secara cepat serta
menjalankan perannya secara efektif.

Peserta dana pensiun telah berinvestasi dan mengambil bagian dalam untung atau
rugi pada sistem syariah, sehingga kepentingan mereka harus dilindungi. Para
pegawai juga memiliki kepentingan. Kontribusi mereka terhadap kinerja dana
pensiun syariah yang efisien dan imbalan mereka keduanya ditentukan oleh struktur
insentif perusahaan.

Pedoman dan Tata Kelola Dana Pensiun Syariah
Dalam rangka menyongsong ketentuan Bapepam-LK bagai dana pensiun untuk
menyusun sekaligus menerapkan Pedoman dan Tata Kelola Dana Pensiun sejak 1
Januari 2008, maka industri dana pensiun syariah perlu segera mempersiapkan diri.
Untuk membangun sistem tata kelola yang efektif bagi dana pensiun syariah dalam
konteks ke-Indonesiaan saat ini, ada sejumlah pilar yang mesti ditegakkan dalam
mekanisme GIPFG. Beberapa pilar mendasar tersebut diantaranya:

Pertama, peran strategis Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board).
DPS memiliki peran dan tanggung jawab sentral melalui mekanisme kerjanya untuk
memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan
tidak melanggar kaidah-kaidah syariah.

Kedua, dana pensiun syariah juga harus memiliki sistem internal kontrol dan
manajemen risiko yang tangguh. Dengan sistem ini, dana pensiun syariah dapat
mendeteksi dan menghindari terjadinya mis-management dan fraud maupun
kegagalan sistem dan prosedur pada lembaga dana pensiun syariah.
Ketiga, peningkatan sistem transparansi pengelolaan dana pensiun syari’ah.
Keempat, peran yang lebih luas auditor eksternal.

Kelima, transformasi budaya korporasi yang Islami dan peningkatan kualitas SDM
Keenam, perangkat hukum dan peraturan dari Bapepam-LK yang sesuai dengan
karakteristik dana pensiun syariah.

Potensi Pasar Dana Pensiun Syari’ah
Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak
manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-
Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang
lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai
sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini
sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan
dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang
memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan.
Dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia
dengan sejumlah alasan. Pertama, masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang
mau mengikuti program dana pensiun. Kedua, dengan berkembangnya lembaga
keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut
menjadi segmented target atau captive market yang jelas bagi dana pensiun syariah.
Dan ketiga, rasa percaya (trust), rasa memiliki, dan awarness masyarakat terhadap
pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik
Program dana pensiun syariah Manulife yang berkembang relatif cukup baik. Dana
pensiun syariah Manulife Indonesia awalnya merupakan program Principal
Indonesia, dan tahun 2002 diambil alih oleh Manulife Indonesia. Sampai dengan
tahun 2005, dana pensiun syariah yang sudah dikelola telah mencapai Rp15 miliar.


Dengan demikian dana pensiun syariah masih merupakan pilihan masyarakat yang
dianggap menarik dan trennya memang akan bergerak demikian.Untuk itu kebijakan
dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana
pensiun syariah.

Referensi :
[1] www.perbendaharaan.go.id
[2] rivai, veithzal dkk.2007. bank and financial institution management, raja grafindo
persaka. Jakarta, hlm. 1072.
[3] Manurung mandala, dkk. 2004. uang, perbankan dan ekonomi moneter. Jakarta:
FEUI.
[4] Soemitra, Andri. Diktat Lembaga Keuangan Non Bank. Hal 68-69.
[5] www.kopimaya.com
[6] Simorangkiu, O.P.2004. pengantar lembaga keuangan bank dan non bank.
Ghalia indonesia:
bagor selatan. Hlm. 189.

								
To top