Pers

Document Sample
Pers Powered By Docstoc
					Awal Kemerdekaan (1942-1945)

Pers di awal kemerdekaan dimulai pada saat jaman jepang. Dengan munculnya ide bahwa
beberapa s

urat kabar sunda bersatu untuk meneritkan surat kabar baru Tjahaja (Otista), beberapa
surat kabar di Sumatera dimatikan dan dibuat di Padang Nippo (melayu), dan Sumatera
Shimbun (Jepang-Kanji).

Dalam kegiatan penting mengenai kenegaraan dan kebangsaan Indonesia, sejak persiapan
sampai pencetusan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sejumlah wartawan pejuang dan
pejuang wartawan turut aktif terlibat di dalamnya. Di samping Soekarno, dan Hatta,
tercatat antara lain Sukardjo Wirjopranoto, Iwa Kusumasumantri, Ki Hajar Dewantara,
Otto Iskandar Dinata, G.S.S Ratulangi, Adam Malik, BM Diah, Sjuti Melik, Sutan
Sjahrir, dan lain-lain.
Setelah Indonesia Merdeka/Orde Lama (1945-1959)
Penyebaran Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Penyebarluasan tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan oleh
wartawan-wartawan Indonesia di Domei, di bawah pimpinan Adam Malik. Berkat usaha
wartawan-wartawan di Domei serta penyiar-penyiar di radio, maka praktisi pada bulan
September 19945 seluruh wilayah Indonesia dan dunia luar dapat mengetahui tentang
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

RRI (Radio Republik Indonesia) terbentuk pada tanggal 11 September 1945 atas prakasa
Maladi. Dalam usahanya itu Maladi mendapat bantuan dari rekan-rekan wartawan
lainnya, seperti Jusuf Ronodipuro, Alamsjah, Kadarusman, dan Surjodipuro. Pada saat
berdirinya, RRI langsung memiliki delapan cabang pertamanya, yaitu di Jakarta,
Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya.

Surat kabar Republik I yang terbit di Jakarta adalah Nerita Indonesia, yang terbit pada
tanggal 6 September 1945. Surat kabar ini disebut pula sebagai cikal bakal Pers nasional
sejak proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia, perkembangan pers republic sangat pesat, meskipun mendapat
tekanan dari pihak penguasa peralihan Jepang dan Sekutu/Inggris, dan juga adanya
hambatan distribusi.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di Sumatera dan sekitarnya, usaha
penyebarluasan berita dilakukan mula-mula berupa pamflet-pamflet, stensilan, sampai
akhirnya dicetak, dan disebar ke daerah-daerah yang terpencil. Pusat-pusatnya ialah di
Kotaraja (sekarang Banda Aceh), Sumatera Utara di Medan dimana kantor berita cabang
Sumatera juga ada di Medan, lalu Sumatera Barat di Padang, Sumatera Selatan di
Palembang. Selain itu, di Sumatera muncul surat kabar-surat kabar kaum republik yang
baru, di samping surat surat kabar yang sudah ada berubah menjadi surat kabar Republik,
dengan nama lama atau berganti nama.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi dan sekitarnya,
kalangan pers selalu mendapat tekanan-tekanan, seperti yang dialami Manai Sophiaan
yang mendirikan surat kabar Soeara Indonesia di Ujung Pandang. Di Manado dan
sekitarnya (Minahasa) tekanan dari pihak penguasa pendudukan selalu dialami oleh
kalangan pers. Di daerah terpencil, seperti Ternate yang merupakan daerah yang pertama
kali diduduki oleh tentara Sekutu, para pejuang di kalangan pers tetap mempunyai
semangat tinggi.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa dan sekitarnya,
pertumbuhan pers paling subur, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di wilayah
RI ini. Hal itu disebabkan jumlah wartawan yang lebih banyak dan juga karena pusat
pemerintahan RI ada di Jawa. Pusat-pusatnya, adalah di Jakarta, Bandung, Semarang,
Yogyakarta, Surakarta, Solo, dan Surabaya.

Sementara itu, para wartawan dan penerbit sepakat untuk menyatukan barisan pers
nasional, karena selain pers sebagai alat perjuangan dan penggerak pembaangunan
bangsa. Kalangan pers sendiri masih harus memecahkan masalah-masalah yang mereka
hadapi masa kini dan masa mendatang. Untuk itulah, maka kalangan pers membutuhkan
wadah guna mempersatukan pendapat dan aspirasi mereka. Hal tersebut terwujud pada
tanggal 8-9 Februari 1946, dengan terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di
Solo atau Surakarta.

Setelah Agresi Militer

Setelah agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1947, keadaan pers republik
bertambah berat dan sulit. Kegiatan penerbitan dan penyiaran waktu itu mengalami
pengekangan dan penekanan yang berat, karena pihak penguasa Belanda bisa secara tiba-
tiba langsung menyerbu ke kantor redaksi atau percetakan surat kabat yang bersangkutan,
sekaligus menangkap pemimpin redaksi maupun wartawan surat kabar tersebut. Pihak
penguasa Belanda mengusahakan penerditan non republik dibantu oleh kaum separatis
Pro Belanda. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melancarkan propaganda
sekaligus politik adu dombanya, yang dapat menumbuhkan kebingungan dan kepanikan
di kalangan masyarakat luas.

Sewaktu pusat Pemerintahan RI pindah ke Yogyakarta, kantor berita Antara pusat turut
pindah di bawah pimpinan Adam Malik Batubara, dan KB Antara Jakarta menjadi
cabang yang dipimpin oleh Mochtar Lubis, Ibnu Muhammad Arifin, dan Wan Asa
Bafagih. Ini berakibat juga pindahnya sebagian tokoh-tokoh pers Republik ke Pusat
Pemerintahan RI yang baru tersebut.

Keadaan Republik Indonesia bertambah suram lagi sewaktu pada tanggal 19 Desember
1948 penguasa Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta. Penguasa Belanda dan
kaum separatis pro Belanda semakin berani bertindak kekerasan dan melakukan
penahanan terhadap para pejuangdan kalangan pers (wartawan) Republik. Pada masa itu
jumlah wartawan sedikit, umumnya para wartawan tersebut ditangkap dan dipenjarakan
sebagai tahanan politik. Para wartawan yang berhasil lolos ada yang keluar kota dan ada
juga yang ikut bergerilya bersama TNI di pedalaman dan di desa=desa terpencil. Meski
begitu, mereka tetap mengusahakan penerbitan berupa stensilan.

Usaha penerbitan pers RI juga diramaikan oleh partisipasi pihak lain, seperti; kalangan
pers dari golongan peranakan Cina dan keturunan Arab, ditambah dari pihak TNI di
daerah-daerah tertentu dan yang terakhir adalah pemerintah RI sendiri mengusahkan
penerbitan dengan membantu pembiayaan usaha penerbitan pers oleh kalangan pers
(wartawan) Republik.
Masa Orde Bru (1959-1998)

Di masa demokrasi Liberal, tiap orang yang memiiki uang atau modal boleh menerbitkan
surat kabar atau majalah. Tidak diperlukan izin atau pengesahan dari siapapun. Melalui
surat kabar dan majalah ini orang boleh menyampaikan pendapat dan perasaannya,
sehingga banyak Koran dan majalah muncul di masa ini dan mereka saling berlomba
menerbitkan surat kabar dan majalah sekalipun namyak yang tidak bisa bertahan untuk
terus terbit dengan teratur.

Koran-koran bekas milik RDV (Dinas Penerangan Belanda), setelah pengakuan
kedaulatan dialihkan ke tangan tenaga-tenaga Indonesia, Koran bekas RDV hidup jauh
lebih baik daripada Koran Indonesia yang ditangani langsung oleh orang Indonesia. Hal
ini antara lain disebabkan Koran milik RDV sewaktu dialihkan sudah mempunyai aparat
distribusi yang lengkap. Selain itu koran RDV mempunyai aparat distribusi yang
lengkap. Selain itu koran RDV mempunyai peralatan cetak yang jauh lebih lengkap dan
canggih dibandingkan dengan percetakan koran bangsa Indonesia.

Matinya majalah dan koran bermutu di masa Demokrasi Liberal kemungkinan besar
disebabkan oleh mismanajemen atau salah urus baik dibidang teknik redaksional, teknis
peralatan, keuangan, dan bernagai urusan perusahaan lainnya. Disamping itu munculnya
koran dan majalah yang isinya mengarah ke pornografi membuat keadaan semakin buruk.

Di masa awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, surat kabar dan majalah yang tidak
bersedia ikut serta dalam gelombang Demokrasi Terpimpin harus menyingkir atau
disingkirkan. Semakin lama peaturan ini semakin ketat. Di Jakarta, keluar larangan
berpolitik dalam segala bentuk termasuk dalam bentuk tulis-menulis. Khusus mengenai
pers ada Sembilan ketentuan yang salah satunya adalah pers dan alat-akat penyiaran
lainnya dilarang melakukan penyiaran kegiatan politik yang langsung dapat
mempengaruhi haluan Negara, dan tidak bersumber pada badan pemerintahan yang
berwenang untuk itu.

SIT adalah Surat Izin Terbit dan SIC adalah Surat Izin Cetak yang pada masa Demokrasi
Terpimpin sukar mendapatkannya. Semua penerbit pada tahun 1960 diwajibkan
mengajukan permohonan SIT, sebagai pengesahan dillakukannya kegiatan penyiaran.
Pada bagian bawah permohonan SIT tercantum 19 pasal pernyataan yang mengandung
janji penanggung jawab surat kabar tersebut yaitu jika ia diberi SIT akan mendukung
jawab surat kabar tersebut yaitu jika ia diberi SIT akan mendukung Manipol-Usdek dan
akan mematuhi pedoman yang telah dan akan dikeluarkan oleh penguasa. Pernyataan ini
dengan mudah dipergunakan oleh penguasa sebagai alat penekan surat kabar.

PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintahdi masaDemokrasi
Terpimpin dikelola oleh wartawan-wartawan berpaham komunis dan yang bersimpati
pada paham ini. PKI berusaha menguasai PWI dengan sekuat tenaga karena melalui PWI,
SPS, dan Pancatunggal SIT dan SIC dikeluarkan. Dengan demikian dapat menentukan
siapa yang bisa diberi SIT dan SIC.

BPS singkatan dari Badan Pendukung/Penyebar Soekarnoisme. Badan ini dibentuk untuk
menandingi organisasi yang berinduk pada PKI. Tokohnya yang terkenal adalah Sajuti
Melik BPS tidak menyetujui Nasakaom tetapi setuju dengan Nasasos (Naionalis, Agama,
Sosialis). Koran pendukung BPS harus bersedia memuat tulisan Sajuti Melik sebagai
usaha mengimbangi dan mengadakan perlawanan PKI. BPS ditentang PKI dengan
tuduhan BPS hendak mengadakan PWI tandingan. Sehingga perang pena dan fitnah pun
terjadi.

Sewaktu menerbitkan Berita Yudha, Jenderal Ahmad Yani menyadari di masa Demokrasi
Terpimpin itu akan sangat membahayakan masyarakat apabila tidak ada lagi pegangan
dan hanya mendapat satu sumber berita. Saat itu hanya ada suara dari PKI, karena itu
perlu diambil alih dengan segera harian pendukung BPS Berita Indonesia dan mengganti
namanya Berita Yudha dengan motto: Untuk Mempertinggi Ketahanan Revolusi
Indonesia. Sedangkan Jenderal A. H Nasution juga menerbitkan surat kabar bernama
Angkatan Bersenjata dengan inti tujuan yang sama.

Beberapa factor penunjang keberhasilan PKI dalam bidang pers dan media massa yaitu:
Disiplin kerja. Dengan disiplin kerja, mereka bersedia menyingkirkan pendapat pribadi
dengan patuh pada indtruksi atasan.
Jaminan Sosial. Mereka mendapat jaminan dalam kehidupannya.
Hubungan dengan fungsionaris/tokoh partai. Hubungan ini akan mempermudah control
atas tiap anggota.

Sebagai langkah awal dalam usaha merumuskan kehidupan pers nasional sesuai dengan
dasar Negara Pancasila dan UUD 1945, adalah dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS
No. XXXII/MPRS/1966 pada tanggal 6 Juli 1966. Kalangan pers menyambut keluarnya
ketetapan MPRS tersebut dengan pencetusan Deklarasi Wartawan Indonesia, yang
dihasilkan oleh konferensi Kerja PWI di Pasir Putih Jawa Timur pada tanggal 13-15
Oktober 1966.

Setelah DPR berhasil merealisasikan UU No. 11/1966 sebagai UU Pokok Pers pada
tanggal 12 Desember 1966, masalah selanjutnya adalah mengenai kesepakatan dalam
penafsiran dari UU Pokok Pers tersebut, terutama masalah fungsi, kewajiban dan hak per
situ sendiri.
Dalam usaha memantapkan penafsiran serta pelaksaan UU Pokok Pers dalam praktiknya,
amak dibentuklah Dewan Pers. Dewan Pers merupakan pendamping pemerintah untuk
bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional.

Selama masa 4 tahun pertama pemerintahan Orde Baru, meski pemerintah menghadapi
berbagai masalah stabilitas dan rehabilitas i keamanan, politik pemerinta dan ekonomi,
telah diisi dengan langkah-langkah awal peletakan kerangka dasar bagi pembangunan
pers Pancasila.

Tahap selanjutnya adalah tahap pemantapan menuju tahap pemapanan diri dalam pers
nasional. Pada tahap ini upaya yang dialkukan adalah penerapan mekanisme interaksi
positif antara pers, masyarakat dan pemerintah.
Masa Orde Baru dan Era Reformasi

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto
sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah. Pers dipaksa untuk memuat setiap berita
harus tidak boleh bertentangan dengan pemerintah, di era pemerintahan Soekarno dan
Soeharto, kebebasan pers ada, tetapi lebih terbatas untuk memperkuat status quo,
ketimbang guna membangun keseimbangan antarfungsi eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan kontrol publik (termasuk pers). Karenanya, tidak mengherankan bila kebebasan pers
saat itu lebih tampak sebagai wujud kebebasan (bebasnya) pemerintah, dibanding
bebasnya pengelola media dan konsumen pers, untuk menentukan corak dan arah isi pers.

Bagi Indonesia sendiri, pengekangan pemerintah terhadap pers di mulai tahun 1846, yaitu
ketika pemerintah kolonial Belanda mengharuskan adanya surat izin atau sensor atas
penerbitan pers di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Sejak itu pula, pendapat tentang
kebebasan pers terbelah. Satu pihak menolak adanya surat izin terbit, sensor, dan
pembredelan, namun di pihak lain mengatakan bahwa kontrol terhadap pers perlu
dilakukan.

Sebagai contoh adanya pembatasan terhadap pers dengan adanya SIUPP (Surat Izin
Usaha Penerbitan Pers) sesuai dengan Permenpen 01/1984 Pasal 33h. Dengan definisi
”pers yang bebas dan bertanggung jawab”, SIUPP merupakan lembaga yang menerbitkan
pers dan pembredelan.

Terjadinya pembredelan Tempo, Detik, Editor pada 21 Juni 1994, mengisyaratkan
ketidakmampuan sistem hukum pers mengembangkan konsep pers yang bebas dan
bertanggung jawab secara hukum. Ini adalah contoh pers yang otoriter yang di
kembangkan pada rezim orde baru.

Tak ada demokrasi tanpa kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan
salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Sesuai Prinsip Hukum dan
Demokrasi, bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam menegakkan hukum
perlu ada keterbukaan dan pelibatan peran serta masyarakat. Untuk itu, kebebasan pers,
hak wartawan dalam menjalankan fungsi mencari dan menyebarkan informasi harus
dipenuhi, dihormati, dan dilindungi. Hal ini sesuai dengan UUD 45 Pasal 28 tentang
kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat.

Suatu pencerahan datang kepada kebebasan pers, setelah runtuhnya rezim Soeharto pada
tahun 1998. Pada saat itu rakyat menginginkan adanya reformasi pada segala bidang baik
ekonomi, sosial, budaya yang pada masa orde baru terbelenggu. Tumbuhnya pers pada
masa reformasi merupakan hal yang menguntungkan bagi masyarakat. Kehadiran pers
saat ini dianggap sudah mampu mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi celah
antara penguasa dan rakyat. Dalam kerangka ini, pers telah memainkan peran sentral
dengan memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperluaskan untuk penentuan
sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dalam rangka mencapai konsensus
bersama atau mengontrol kekuasaan penyelenggara negara.

Peran inilah yang selama ini telah dimainkan dengan baik oleh pers Indonesia.
Setidaknya, antusias responden terhadap peran pers dalam mendorong pembentukan
opini publik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan bangsa selama ini mencerminkan
keberhasilan tersebut.

Setelah reformasi bergulir tahun 1998, pers Indonesia mengalami perubahan yang luar
biasa dalam mengekspresikan kebebasan. Fenomena itu ditandai dengan munculnya
media-media baru cetak dan elektronik dengan berbagai kemasan dan segmen.
Keberanian pers dalam mengkritik penguasa juga menjadi ciri baru pers Indonesia.

Pers yang bebas merupakan salah satu komponen yang paling esensial dari masyarakat
yang demokratis, sebagai prasyarat bagi perkembangan sosial dan ekonomi yang baik.
Keseimbangan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial menjadi sesuatu hal
yang penting. Hal yang pertama dan utama, perlu dijaga jangan sampai muncul ada tirani
media terhadap publik. Sampai pada konteks ini, publik harus tetap mendapatkan
informasi yang benar, dan bukan benar sekadar menurut media. Pers diharapkan
memberikan berita harus dengan se-objektif mungkin, hal ini berguna agar tidak terjadi
ketimpangan antara rakyat dengan pemimpinnya mengenai informasi tentang jalannya
pemerintahan.

Sungguh ironi, dalam sistem politik yang relatif terbuka saat ini, pers Indonesia
cenderung memperlihatkan performa dan sikap yang dilematis. Di satu sisi, kebebasan
yang diperoleh seiring tumbangnya rezim Orde Baru membuat media massa Indonesia
leluasa mengembangkan isi pemberitaan. Namun, di sisi lain, kebebasan tersebut juga
sering kali tereksploitasi oleh sebagian industri media untuk mendapatkan keuntungan
sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan fungsinya sebagai instrumen pendidik
masyarakat. Bukan hanya sekedar celah antara rakyat dengan pemimpin, tetapi pers
diharapkan dapat memberikan pendidikan untuk masyarakat agar dapat membentuk
karakter bangsa yang bermoral. Kebebasan pers dikeluhkan, digugat dan dikecam banyak
pihak karena berubah menjadi ”kebablasan pers”. Hal itu jelas sekali terlihat pada media-
media yang menyajikan berita politik dan hiburan (seks). Media-media tersebut
cenderung mengumbar berita provokatif, sensasional, ataupun terjebak mengumbar
kecabulan.
Ada hal lain yang harus diperhatikan oleh pers, yaitu dalam membuat informasi jangan
melecehkan masalah agama, ras, suku, dan kebudayaan lain, biarlah hal ini berkembang
sesuai dengan apa yang mereka yakini.

Sayangnya, berkembangnya kebebasan pers juga membawa pengaruh pada masuknya
liberalisasi ekonomi dan budaya ke dunia media massa, yang sering kali mengabaikan
unsur pendidikan. Arus liberalisasi yang menerpa pers, menyebabkan Liberalisasi
ekonomi juga makin mengesankan bahwa semua acara atau pemuatan rubrik di media
massa sangat kental dengan upaya komersialisasi. Sosok idealisme nyaris tidak tercermin
dalam tampilan media massa saat ini. Sebagai dampak dari komersialisasi yang
berlebihan dalam media massa saat ini, eksploitasi terhadap semua hal yang mampu
membangkitkan minat orang untuk menonton atau membaca pun menjadi sajian sehari-
hari.

Ide tentang kebebasan pers yang kemudian menjadi sebuah akidah pelaku industri pers di
Indonesia. Ada dua pandangan besar mengenai kebebasan pers ini. Satu sisi, yaitu
berlandaskan pada pandangan naturalistik atau libertarian, dan pandangan teori tanggung
jawab sosial.

Menurut pandangan libertarian, semenjak lahir manusia memiliki hak-hak alamiah yang
tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk oleh pemerintahan. Dengan asumsi
seperti ini, teori libertarian menganggap sensor sebagai kejahatan. Hal ini dilandaskan
pada tiga argumen. Pertama, sensor melanggar hak alamiah manusia untuk berekspresi
secara bebas. Kedua, sensor memungkinkan tiran mengukuhkan kekuasaannya dengan
mengorbankan kepentingan orang banyak. Ketiga, sensor menghalangi upaya pencarian
kebenaran. Untuk menemukan kebenaran, manusia membutuhkan akses terhadap
informasi dan gagasan, bukan hanya yang disodorkan kepadanya.

Kebebasan pers sekarang yang dipimpin presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla, negara dan bangsa kita membutuhkan kebebasan pers yang
bertanggung jawab (free and responsible press). Sebuah perpaduan ideal antara
kebebasan pers dan kesadaran pengelola media massa (insan pers), khususnya untuk tidak
berbuat semena-mena dengan kemampuan, kekuatan serta kekuasaan media massa (the
power of the press). Di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden
Jusuf Kalla, kebebasan pers Indonesia idealnya dibangun di atas landasan kebersamaan
kepentingan pengelola media, dan kepentingan target pelayanannya, tidak peduli apakah
mereka itu mewakili kepentingan negara (pemerintah), atau kepentingan rakyat.

Dalam kerangka kebersamaan kepentingan dimaksud, diharap aktualisasi kebebasan pers
nasional kita, tidak hanya akan memenuhi kepentingan sepihak, baik kepentingan
pengelola (sumber), maupun teratas pada pemenuhan kepentingan sasaran (publik
media). Pers harus tanggap terhadap situasi publik, karena ketidakberdayaan publik untuk
mengapresiasikan pendapatnya kepada pemimpin pers harus berperan sebagai fasilitator
untuk dapat mengapresiasikan apa yang diinginkan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:44
posted:6/4/2012
language:
pages:7