Docstoc

Menuju kemandirian umat

Document Sample
Menuju kemandirian umat Powered By Docstoc
					            MENUJU KEMANDIRIAN UMMAT


Kemiskinan adalah masalah besar yang dihadapi bangsa kita sejak awal kemerdekaan sampai
saat ini. Konstitusi kita mencantumkan bahwa “Fakir miskin dan anak – anak yang
terlantar dipelihara oleh negara” dalam amandemen konstitusi (perubahan yang keempat)
“Negara    mengembangkan        sistem   jaminan    sosial   bagi   seluruh   rakyat    dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan”. Disamping itu pada perubahan keempat juga dicantumkan bahwa: “Negara
bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak”.

Ketentuan konstitusi tersebut tercantum pada pasal 34 ayat 1 sampai dengan 3 dan ditanda
tangani pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 10 Agustus 2002.

Sebelumnya waktu pemerintahan Presiden B.J. Habibie, juga telah dilahirkan undang undang
no 38 tahun 1999 tentang “Pengelolaan Zakat”.

Namun pemerintahan kita sangat lemah atau kurang peduli sehingga belum mampu
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Atas dasar hal-hal tersebut sudah saatnya rakyat Indonesia ikut aktif berpartisipasi bersama
pemerintahan/ birokrasi guna mewujudkan keadilan sosial melalui “Intensifikasi
Pengelolaan Zakat”.



Potensi Zakat

Wapres Boediono saat membuka Konfrensi Zakat Internasional di ICC Bogor, Jawa Barat
tanggal 19 Juli 2011 menyatakan bahwa potensi zakat d indonesia mencapai 100 triliun.
Potensi Zakat yang begitu besar harus bisa digali secara serius agar menjadi kekuatan
ekonomi masyarakat yang nyata. Jika potensi itu dipadu dengan upaya pemerintahan
dalam mengentaskan rakyat miskin, kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat diatasi
(kompas 20/ 7). Presiden SBY juga sudah mengeluarkan Peraturan Presiden RI no 15 tahun
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan wapres secara
Nasional serta Gubernur, Bupati dan Walikota ditingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
Disamping itu sejumlah Kementrian/ lembaga dan/ atau unsur masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dapat dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Sayangnya para Gubernur dan
Bupati atau Walikota belum tertarik dengan Peraturan Presiden tersebut, sehingga belum
terlihat aktivitas atau inisiatif mereka, termasuk untuk merangkul institusi/ Lembaga
Pengelola Zakat.

Inisiatif Masyarakat.

Sejak lahirnya UU no. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, sudah banyak bermunculan
inisiatif dari masyarakat untuk mensosialisasikan kewajiban menunaikan zakat bagi setiap
Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh
orang muslim sesuai ketentuan undang-undang tersebut.

Namun untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan umat dan bangsa dalam skala yang
cukup besar, mutlak diperlukan adanya lembaga atau institusi serta seperangakat peraturan
yang menyertainya agar kegiatan menjadi efektif dan tepat sasaran.

Allah mencintai orang-orang yang berjuang dijalan Allah dalam barisan yang teratur atau
“terorganisir, terprogram dan tersistem”.



Sistem Kelembagaan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang no.38/1999, maka organisasi Pengelolaan Zakat
terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat
(LAZ) yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. LAZ
dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok
mengumpulkan, mendistribusikan & mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama (pasal 8
UU no.38/1999).

Pengelolaan Zakat yang bukan dilakukan oleh BAZ & LAZ yang telah dikukuhkan, tentunya
tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataan menunjukan
bahwa telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak pemangku
kepentingan sehingga mereka ikut berebut untuk menjadi pengelola (Amil Zakat) agar
muzaki dilingkungannya tidak menyalurkan zakat kepada amil zakat lain yang diluar
pengaruh atau kekuasaannya. Agar pengelolaan zakat lebih professional, amanah, transparan




                                             2
dan akuntabel, maka perlu dibentuk Baitul Maal dan Baitut Tamwil (BMT) sebagai unsur
kelengkapan dari kelembagaan zakat pada setiap unit atau satuan yang membutuhkan.

Baitul Maal berfungsi untuk menampung dana zakat serta menyalurkannya kepada mustahik
sebagai hibah. Baitut Tamwil berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang dapat
melayani pinjaman untuk mustahik dengan sistem bagi hasil yang sangat menguntungkan
mustahik, atau juga dapat membuat program guna melayani muzaki.

Disamping itu Baitut Tamwil dapat pula menampung dana hibah atau wakaf tunai untuk
mendukung operasional dari Baitut Tamwil.



Sistem Syariah

Sistem syariah mengharuskan institusi pengelolaan zakat (BAZ & LAZ) melaksanakan
ketentuan pengelolaan zakat sesuai tuntunan firman Allah (Al-Qur’an) dan Sunah Rasul
(Hadis) serta ketentuan perundang-undangan. Apalagi ketentuan perundang-undangan
tentang zakat telah menegaskan bahwa BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok
mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaka zakat sesuai ketentuan agama (pasal 8
UU no.38/1999).

Zakat harus di distribusikan, di wilayah dimana zakat itu diambil, artinya dilingkungannya
sendiri dan bagi kerabat terdekat yang memenuhi syarat sebagai mustahiq.

Karena zakat sangat terkait dengan sistem syariah, maka masjid atau musholah adalah
merupakan wadah yang paling strategis sebagai basis dari kegiatan pengelolaan zakat.
Apalagi banyak ayat – ayat Al-Qur’an yang menjadikan kewajiban shalat dan zakat dalam
satu tarikan nafas.

Atas dasar hal – hal di atas maka satuan wilayah operasional dapat digunakan Kelurahan, Rw
dan Rt dengan masjid dan musholah sebagai basis – basis kegiatannya. Model dan sistem
pengelolaan zakat ini biasa disebut sebagai manajemen akar rumput. Untuk mengatasi
perbedaan pendapat akibat adanya perbedaan posisi dan kepentingan, maka perlu adanya
silaturahmi untuk musyawarah guna mencapai kesepakatan dalam berbagai hal yang
dibutuhkan. Para inisiator pengelolaan zakat berbasiskan masjid atau musholah harus gigih
memperjuangkan kerjasama kelompok amil zakat dari masyarakat dan dipadukan dengan
upaya pemerintah dalam mengentaskan rakyat miskin. Cara atau sistem ini insya Allah akan


                                            3
mampu mempercepat pengentasan kemiskinan di negeri kita dalam rangka menuju
kemandirian umat.




Baitul Maal dan Baitut Tamwil (BMT)

Adanya BMT disetiap kelurahan akan lebih menjamin kemandirian umat atau masyarakat.
Dana-dana zakat infaq dan shodaqoh dihimpun pada baitul maal dan masyarakat yang
terancam kelaparan atau terancam putus sekolah haruslah memperoleh perioritas untuk dapat
memanfaatkan peluang sosial ini. Penghimpunan dana sosial ini tidak akan membebani
APBN atau APBD. Malahan dengan adanya BMT disetiap Kelurahan dapat menjadi mitra
pemerintah yang juga memiliki program dalam upaya pengentasan kemiskinan dan
pemberdayaan masyarakat.

Baitut Tamwil dapat berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Bank-bank
Syariah tidak mampu mencapai rakyat yang tersebar luas dengan pinjaman dalam jumlah
yang kecil saja. Bank Syariah perlu bermitra dengan BMT guna pengembangan ekonomi
umat.

Payung hukum untuk BMT haruslah Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan. Kecuali
jika BMT hanya mengelola Baitut Tamwil yang hanya beroperasi sebagai Bank Syariah mini,
maka dapat menggunakan nama koperasi BMT.

Jika menggunakan payung hukum LAZ–NAS BMT dapat mengoperasikan Baitul Maal untuk
menumpuk dana zakat dan Baitut Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Jika tiap kelurahan hadir satu Baitul Maal maka usaha pengentasan kemiskinan akan
berlangsung efektif. Dan adanya Baitut Tamwil tiap kelurahan, usaha pemberdayaan
masyarakat kecil juga akan meningkat.

Jika dilanjutkan kerjasama dengan kelurahan lain dan berkoordinasi serta bersinergi dengan
program pemerintah, maka kemandirian umat juga akan menjadi keniscayaan.




                                            4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:28
posted:6/3/2012
language:
pages:4
Description: Kemiskinan adalah masalah besar yang dihadapi bangsa kita sejak awal kemerdekaan sampai saat ini. Konstitusi kita mencantumkan bahwa “Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara” dalam amandemen konstitusi (perubahan yang keempat) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Disamping itu pada perubahan keempat juga dicantumkan bahwa: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.