Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Majelis Adat dan Syarak

VIEWS: 37 PAGES: 3

Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai adalah merupakan falsafah, pedoman serta arah yang akan ditempuh oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyelesaikan sengketa adat didalam suatu kenagarian. KAN adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan ditengah-tengah masyarakat Nagari yang dipimpin oleh Ketua KAN.

More Info
									                           MAJELIS ADAT DAN SYARAK


        Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat
mamakai adalah merupakan falsafah, pedoman serta arah yang akan ditempuh oleh
Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyelesaikan sengketa adat didalam suatu
kenagarian.
        KAN adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang
telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan ditengah-tengah
masyarakat Nagari yang dipimpin oleh Ketua KAN.


Nagari Di dalam Konstitusi Kita
        Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan
pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat (Pasal 18 ayat 5).
        Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat (1)).
        Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18B
ayat (1)).
        Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang (Pasal 18B ayat (2)).


Sengketa Adat
        Permasalahan yang menyangkut sako (warisan keturunan/ranji) dan pusako
(warisan terkait materi) diselesaikan oleh KAN yang berfungsi sebagai lembaga
pemusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi.


Penyelesaian yang dimaksud atas sengketa adat adalah penyelesaian berbentuk:
1) Keputusan dapat bersifat kusuik manyalasai dengan perdamaian sepanjang adat.
    Artinya pihak-pihak yang bersengketa setuju mengkahiri permasalahan dengan
    ikhlas atau berkerelaan.
2) Putusan dapat disertai kewajiban membayar denda/uang adat oleh pihak tertentu.


       Jika pihak yang bersengketa ternyata tidak dapat menerima keputusan dari
pengadilan adat yang diselenggarakan, maka perlu dicarikan alternatif lain
lembaga/institusi yang lebih kompeten untuk menyelesaikannya.
Misalnya :
-   Untuk hal-hal yang menyangkut pidana, dapat dibawa kepada pihak Pengadilan
    Negeri.
-   Untuk hal-hal yang menyangkut adat berdasarkan agama sesuai falsafah orang
    Minang, dapat dibentuk Majelis Adat dan syarak ditingkat Kecamatan, tingkat
    Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pusat Kebudayaan
    Minang.


Majelis Adat dan Syarak (MAS)
       Kehadiran Majelis Adat dan Syarak (MAS) ditingkat Kecamatan dan
seterusnya, dapat memperkuat institusi KAN atau keistimewaan Nagari yang
tercantum dalam konstitusi kita. Masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya
dapat dipertahankan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
       Kehadiran Majelis adat dan syarak disetiap Kecamatan akan mendukung
perkembangan adat kearah yang lebih tepat sasaran, guna memperjuangkan
kesejahteraan dan kemajuan masyarakat bangsa kita, khususnya masyarakat Minang.
       Majelis     adat   dan    syarak    diharapkan    dapat   mensosialisasikan,
mengintegrasikan    dan    mengamalkan     ABS-SBK      ditengah-tengah   kehidupan
masyarakat adat Minangkabau.
       Sudah      waktunya      walaupun    agak    terlambat,    bahwa     disetiap
Kecamatan/Kabupaten sampai ketingkat provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk
Majelis Adat dan syarak. Majelis ini diharapkan dapat menyatukan dan menghimpun
kekuatan masyarakat adat, sebagai payung hukum dan penyeimbang sekaligus
sebagai mitra kerja pemerintah pada level Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi
Sumatera Barat.
       Termasuk pula sebagai mitra kerja DPRD baik Kota/Kabupaten ataupun
Provinsi. Fungsi utama dari Majelis Adat dan syarak adalah sebagai kelanjutan dan
payung hukum dari kelembagaan KAN pada level yang lebih atas, yaitu ditingkat
Kecamatan, Kota/Kabupaten ataupun Provinsi Sumatera Barat. Bahkan juga perlu
melibatkan seluruh warga etnik Minang baik diranah maupun dirantau untuk
mengembangkan konsep dan model kelembagaan serta program dan sistem kerja dari
Majelis Adat dan Syarak ini. KAN dan LKAAM diharapkan aktif berpartisipasi
menyambut kehadiran MAS yang diharapkan dapat memperkuat serta mempercepat
kemajuan masyarakat adat di Minangkabau pada pasal “Keistimewaan Nagari dalam
Konstitusi Kita”. Konon diseluruh Sumatera Barat terdapat 628 Nagari dengan desa
Nagari atau Jorong/Korong/Kampuang semua potensi ini membutuhkan perhatian
dan partisipasi masyarakat Minang baik diranah maupun dirantau.

								
To top