Docstoc

Amandemen UU Zakat

Document Sample
Amandemen UU Zakat Powered By Docstoc
					                                                                                    1


          Amandemen Undang – Undang Zakat

Amandemen UU No.38 / 1999 tentang pengelolaan zakat memang perlu dilakukan
setiap dibutuhkan, khususnya jika ada masalah yang dirasa mengganggu didalam
kegiatan oprasional pengelolaan zakat.
Lahirnya UU No.38 / 1999 memang harus sangat di syukuri oleh umat Islam Indonesia,
karena zakat sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Banyak hal-hal positif tentang
agama sempat dimasukan untuk jadi pedoman bagi para amil, muzaki dan mustahik
yang akan bertindak sebagai pemangku kepentingan (stake holder) didalam
melaksanakan ketentuan perundang - undangan ini.
Karena keterbatasan waktu saat ini, Peraturan Pemerintah sulit untuk disiapkan sebagai
gantinya pedoman / petunjuk tentang pelaksanaan UU No 38 / 1999 tentang
pengelolaan zakat diatur dengan keputusan menteri agama. Atas dasar hal ini maka
pembahasan Peraturan Pemerintah dan Amandemen UU No.38 / 1999 tepat
dilaksanakan pada waktu yang sama.


Zakat Pengurang Pajak
Agar umat Islam tidak terkena beban ganda yakni kewajiban membayar pajak secara
penuh, maka Tim Penyusunan Rencana Undang - Undang Zakat sempat mengusulkan
agar zakat dapat menjadi pengurang pajak. Namun setelah Tim yang ketuanya Prof. Dr.
Syechul Hadi Pramono, guru besar Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya bertemu
dengan Dirjen Pajak, maka timbul masalah. Bila zakat dijadikan instrument pengurang
pajak, dikhawatirkan akan menguras (menghabiskan) penerimaan dari pajak.
Atas dasar hal tersebut, lahirlah rumusan pasal 14 ayat 3, bahwa “Zakat
dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.”
Kesepakatan ini menjadi cacat karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 8
yang mengharuskan pengumpulan zakat sesuai ketentuan agama.
                                                                                   2


Kelemahan ini telah dimanfaatkan oleh Dirjen Pajak / Menteri Keuangan untuk
melahirkan Undang - Undang No.17 tahun 2000 tentqng perubahan ketiga atas Undang
- Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilin (Lembaran Negara RI No.3985).
Dalam rangka pembahasan amandemen UU No.38 / 1999 tentang pengelolaan zakat,
pasal ini perlu diluruskan kembali. Zakat harys menjadi pengurang pajak, agar umat
Islam tidak dikenakan beban ganda. Dalam perusahaan merugi pun kewajiban zakat
tetap harus ditunaikan selama asetnya masih melampaui jumlah Nishob yang
ditetapkan.


Kewajiban Pemerintah
UU No.38 / 1999 juga mencantumkan bahwa : “ Pemerintah berkewajiban memberikan
perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan amil zakat
”(pasal 3).
Jika perlu amandemen pasal ini, maka perlu penegasan bahwa instansi dinas terkait
adalah yang paling bertanggung jawab untuk mewakili pemerintah. Dengan demikian
instansi dinas tersebut bertanggung jawab untuk menyusun program / rencana
pemerintah dalam hal perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki,
mustahik dan amil zakat.


Pelayanan dan Perlindungan terhadap mustahik
Mustahik adalah orang yang berhak menerima dana zakat yang terdiri dari 8 (delapan)
golongan dengan prioritas golongan fakir dan miskin.
Gempa Sumbar berkekuatan 7,6 S.R pada tanggal 30 September 2009 membuat
sejumlah wilayah luluh lantah, melahirkanpula secara mendadak banyak orang menjadi
fakir dan miskin. BAZ / LAZ seharusnya bersama pemerintah (instansi dinas terkait),
berada di garda terdepan dalam penanggulangan bencana, baik tahap tanggap darurat
maupun untuk rehabilitasi atau rekonstruksi. Khususnya terhadap para mustahik fakir
dan miskin akibat terjadinya bencana gempa. Perlu ada koordinasi antara Depag, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana dan pihak - pihak peduli bencana.
Berita tentang TKI yang teraniaya ditangan majikan di Luar Negeri bahkan banyak
yang sampai tewas, tentunya harus menjadi perhatian dari unstansi pemerintah yang
                                                                                 3


terkait masalah pelayanan dan perlindungan mustahik. TKI / TKW perlu badan
perlindungan khusus di Luar Negeri. Unit Pengumpul Zakat pada perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri layak difungsikan sebagai Badan Perlindungan Khusus TKI.
Bukankah para TKI tersebut juga disebut – sebut sebagai pahlawan Devisa yang
memberikan kontribusi sebesar Rp. 80 triliun setiap tahun. Unit Pengumpul Zakat di
luar negeri tercantum dalam pasal 22 UU No.38 / 1999.


Amil Zakat
Ketentuan UU No.38 / 1999 menyatakan bahwa amil zakat adalah pengelola zakat yang
diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga (pasal 3 UU No.38 / 1999). Artinya
amil zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).
BAZ dibentuk oleh pemerintah (pasal 6 ayat 1). LAZ adalah institusi pengelolaan
zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat
(penjelasan pasal 7 ayat 1 UU No.38 / 1999). LAZ harus memenuhi persyaratan yang
diatur oleh menteri (pasal 7 ayat 2).
Aturan menteri agama 58 / 1999 tentang pelaksanaan UU No.38 / 1999 diganti dengan
SK menteri Agama 373 / 2003, walaupun UU nya masih tetap UU 38 / 1999. Hal ini
menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat oleh amil zakat (BAZ /
LAZ).
Disamping itu terlalu banyak munculnya amil zakat, baik secara lembaga dan bahkan
perorangan yang merasa tak perlu adanya pengukuhan. SK menteri Agama 373 / 2003
pasal 22 ayat b - 2 dan ayat b - 3 ditafsirkan bahwa semua lembaga amil zakat bebas
beroperasi sebagai amil selama 2 (dua) tahun sebelum pengukuhan. Pemerintah juga
tidak tegas memberikan sanksi terhadap LAZ yang sudah dikukuhkan tapi tidak
menjalankan kewajibannya, misalnya membuat laporan pertanggung jawaban setiap
tahun. BAZ yang dibentuk pemerintahan pun juga tidak menunjukkan kinerja yang baik
dan kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pengaturan masalah amil harus
dipertegas dalam amandemen Undang – Undang No.38 / 1999.
                                                                                    4


Hal – Hal Lain
1.      Amandemen UU No.38 / 1999 harus menjelaskan hubungan UU No.38 /1999
dengan Peraturan Daerah Provinsi yang diikuti oleh Peraturan Gubernur dan Peraturan
Daerah Kabupaten / Kota yang diikuti oleh peraturan Bupati / Wali Kota.
2.      Perlu klarifikasi tentang kesalahan pengetikan pasal 14 ayat 2 UU No.38 / 1999
yang ditetapkan tanggal 23 September 1999. Kesalahan tetap diulangi (tanpa koreksi)
pada penerbitan peraturan perundang – undangan pengelolaan zakat tahun 2002 dan
2003.




Pasal 14 ayat 2 tertulis :
……………………… (1) muzaki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau
badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzaki untuk menghitungnya.
Pasal 14 ayat 2 Seharusnya :
…………………….. (1) muzaki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau
lembaga amil zakat memberikan bantuan kepada muzaki untuk menghitungnya.


Klarifikasi mungkin kepada Menteri Negara Sekertaris Negara Republik Indonesia.
Demikian sedikit catatan untuk pembahasan rapat Tim Finalisasi Rancangan PP tentang
pelaksanaan Undang - Undang pengelolaan zakat dan penyempyrnaan naskah akademik
Amandemen UU RI No.38 / 1999 tentang pengelolaan zakat.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:95
posted:6/3/2012
language:Malay
pages:4
Description: Amandemen UU No.38 / 1999 tentang pengelolaan zakat memang perlu dilakukan setiap dibutuhkan, khususnya jika ada masalah yang dirasa mengganggu didalam kegiatan oprasional pengelolaan zakat. Lahirnya UU No.38 / 1999 memang harus sangat di syukuri oleh umat Islam Indonesia, karena zakat sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Banyak hal-hal positif tentang agama sempat dimasukan untuk jadi pedoman bagi para amil, muzaki dan mustahik yang akan bertindak sebagai pemangku kepentingan (stake holder) didalam melaksanakan ketentuan perundang - undangan ini.