Dialog Kenegaraan by ekoiqbal

VIEWS: 26 PAGES: 3

More Info
									                          DIALOG KENEGARAAN

Dialog kenegaraan adalah dialog dari berbagai pihak yang terkait masalah kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dihadiri pihak – pihak yang kompeten didalam
pengambilan keputusan. Banyak masyarakat tidak pernah tahu bahwa diruang Press Room
DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta setiap Rabu jam 13.00 WIB digelar “Dialog
Kenegaraan”. DPD RI pantas di beri apresiasi positif atas inisiatifnya menyelenggarakan
dialog tersebut.



Pembudayaan / Tradisi Dialog
Pembudayaan atau tradisi dialog Kenegaraan mestinya suatu keniscayaan di negeri yang
demokratis ini. Apalagi cukup banyak peristiwa – peristiwa yang terjadi disekitar kita yang
pantas diangkat sebagai dialog Kenegaraan. Heboh tentang keistimewaan Yogyakarta.
Tulisan (para) pembaca yang memplesetkan kata Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi Dewan
Pengkhianat Rakyat karena ulah dan kebijakannya yang berakibat mnyengsarakan rakyat
demi keuntungan diri dan partainya. Belakangan adanya tudingan tentang “Kebohongan
Pemerintah’’ yang diangkat sebagai editorial salah satu media cetak. Apakah ini hanya
sekedar isu untuk menggoyang pemerintahan atau memang serius adanya kebohongan.
Polemik tentang masalah kebohongan tersebut banyak kita baca dimedia nasional terkemuka.



Kebohongan Yang Dilupakan.
Ada anggapan bahwa kebohongan besar yang dilupakan adalah tentang pembentukan “tim
delapan’’ untuk investigasi kriminalisasi KPK. Delapan orang pakar hukum yang tidak
diragukan lagi integritasnya   dengan pemimpin Adnan Buyung Nasution diangkat oleh
Presiden SBY. Pimpinan tim adalah juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Artinya
status tim delapan dianggap betul – betul mewakili Presiden SBY.
Tapi setelah tim delapan berhasil mencapai kesepakatan dan memberikan rekomendasi,
bahwa Kapolri dan Kepala Kejaksaan perlu ditindak, maka Presiden SBY menjadi ragu.
Karenanya hasil rekomendasi tersebut diberikan kepada institusi Kepolisian dan institusi
Kejaksaan.    Banyak pihak beranggapan bahwa kejadian itu merupakan kekeliruan besar
karena tidak menyehatkan dulu institusi Kepolisian dan kejaksaan. Inilah yang dianggap
kebohongan karena SBY tidak lagi mempercayai tim delapan yang telah memberikan
rekomendasi, padahal anggota tim merupakan pilihannya.



Lembaga Klarifikasi
Untuk menjernihkan heboh masalah Lembaga Kepresidenan atau Pemerintahan, lembaga
legislatif ataupun yudikatif kita telah memiliki lembaga tertinggi negara yang bernama
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bangsa ini perlu memfungsikan lagi MPR sebagai
lembaga tertinggi Negara jika kita benar – benar serius menyatakan “Kedaulatan ditangan
rakyat”. Sungguh sesuatu yang janggal kalau lembaga DPR pun dipasung atau sangat sulit
untuk menyatakan pendapat sehingga perlu meminta bantuan Mahkamah Konstitusi untuk
membatalkan belenggu yang memasungnya. Begitu juga DPD yang keanggotaanya
merupakan pilihan rakyat, ternyata juga mengalami diskriminasi yang sangat serius dan hak –
haknya sebagai anggota MPR tidak sama dengan anggota DPR.
DPR bukan lagi milik rakyat tetapi seolah - olah menjadi milik elit partai. Atas dasar hal – hal
di atas mungkin perlu adanya amandemen UUD 1945 sehingga Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) betul – betul mencerminkan sebagai Lembaga tertinggi Negara dan berfungsi
untuk menjamin kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat. MPR harus dapat berfungsi sebagai
lembaga klarifikasi menyelenggarakan dialog kenegaraan secara terprogram dan tersistem.
Inisiatif DPD menyelenggarakan dialog kenegaraan setiap Rabu perlu diapresiasi. Hanya
mungkin perlu melibatkan juga pimpinan DPR dan pimpinan MPR. Hasil – hasil dialog
kenegaraan dicatat dan diusulkan untuk menjadi agenda sidang paripurna MPR.


Peranan MPR
MPR perlu memprogramkan agenda persidangan setiap tahun, sehingga berbagai masalah /
kesulitan yang dihadapi lembaga tinggi negara bisa dibantu mengatasinya secara bersama
dengan lembaga tinggi negara lainnya di bawah koordinasi MPR sebagai lembaga tertinggi
negara. Pimpinan MPR dibentuk untuk bekerja penuh selama 5 (lima) tahun, bukan sekali
lima tahun atau setiap kali ada persidangan MPR. Sebagai lembaga tertinggi negara,
pimpinanMPR harus mandiri dalam merancang program kegiatannya selama 5 (lima)
tahunan. Sebagai lembaga (tertinggi), MPR harus mandiri untuk membuat aturan – aturan
atau sistem yang menyangkut dirinya dan menyelenggarakan kelengkapan yang
dibutuhkannya, selama tidak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945.
Tugas pokok MPR saat ini adalah:
 1. Melanjutkan tugas MPR sebelumnya, yang dianggap baik.
 2. Melakukan peninjauan terhadap materi serta status hukum Undang – Undang yang
    menyangkut MPR ditinjau dari Undang – Undang Dasar 1945.
 3. Menyiapkan agenda persidangan paripurna MPR tahun 2011, 2012, 2013 & 2014.


Jika MPR hanya bersidang secara minimal atau sekali dalam periode 5 (lima) tahun itu berarti
MPR telah dipasung oleh kekuatan politik yang dominan pada periode tersebut. Saat ini
Indonesia adalah negara yang memiliki kedaulatan penuh dan tidak berada dalam ancaman
perang seperti tahun 1945 diwaktu Undang – Undang Dasar baru dilahirkan. Tidak ada alasan
untuk menunda – nunda sidang paripurna MPR. Apalagi “negara dalam kondisi darurat
mafia”. Lembaga tinggi negara tidak berfungsi dengan baik, sementara lembaga penegak
hukum dikacaukan oleh mafia.


Atas dasar hal – hal tersebut sidang paripurna MPR setiap tahun adalah keniscayaan.

								
To top