Docstoc

Budaya Hukum

Document Sample
Budaya Hukum Powered By Docstoc
					Budaya Hukum

Peranan Kultur Hukum Dalam Penegakan Hukum
       Penegakan hukum bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan ia
saling berkait dengan masalah-masalah sosial masyarakat lainnya. Artinya hukum
bukan hanya sebagai sistem nilai, tetapi juga hukum sebagai sub sistem dari sistem
sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat dimana hukum diberlalakukan

Hukum sebagai suatu sistem
         Latar belakang pemahaman hukum sebagai suatu sitem tidak lain adalah
agar kita dapat memahami hukum secara komprehensif, tidak sepotong-potong dan
parsial. Makna dasar sistem yaitu :
    1. Selalu berorientasi pada tujuan;
    2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya;
    3. selalu berorientasi dengan sistem yang lebih besar;
    4. bekerjanya bagian dari sistem sosial itu menciptakan sesuatu yang berharga.
          Shrode dan Voich mendefinisikan sistem sebagian schorde a set of
interreladed parts, working independently and jointly, in parsuit of common objective
of the whole within a comply environment
         Dari urain diatas, schore dan Voich ingin memaparkan bahwa persoalan
hukum itu rumit dan kompleks yaitu hukum bukan hanya sebagai sistem nilai, tetapi
juga hukum sebagai sub sistem dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu
masyarakat dimana hukum diberlalkukan . Hukum sebagai sitem dapat dijabarkan
bahwa hukum secara hirarkis dipayungi oleh norma dasar tertinggi (groundnorm)
yang berperan memberi isi, substansi, dasar,norma-norma dibawahnya sehingga
norma hukum tidak lain adalah penjabaran, break down dari groundnorm,
:pancasila” dan norma hukum tidak boleh bertentangan dengan “groundnorm”
“pancasila’
         Hukum sebagai sub sistem nasional, mengandung pengertian bahwa hukum
bukan hanya sistem tunggal dalam masyarakat, berdiri sendiri, otonom independent
melainkan bagian dari sub sistem sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial,
budaya dan konsekuensi hukum sebagai bagian dari sub sistem sosial lainnya
tentunya terasa ganjil tidak lengkap tanpa memahami system sosial lainnya, tak
bekerjanya sistem ekonomi mustahil hukum tegak dan sebaliknya rakyat tidak akan
nyaman, aman, mencari penghidupan layak jika hukum tidak tegak.
        Hukum sebagai sistem nilai sekaligus sebagai sub system dari sistem sosial
sebenarnya menjabarakan bahwa hukum merupakan das sein dan das solen disisi
lainnya antara das sein dan das sollen tidak mudah dipertemukan bahkan seringkali
bertolak belakang dengan perilaku hukum masyarakat yang seharusnya. Sulitnya
penyelarasan hukum sebagai “sein” dan hukum sebagai “solen” tidak terlepas drai
faktor-faktor non yuridis yang hidup dan berkembang yang salah satunya dalah
kultur hukum. Budaya sebagai produk masyarakat amat beragam dan berbeda tidak
hanya masyarakat satu dengan lainnyapun berbeda sehingga akibat tingkatan-
tingkatan sosial dalam lingkungan misalnya budaya hukum seorang pedagang
dengan guru, sopir dengan pegawai dan sebagainya
        L. Friedman menjabarkan komponen sistem hukum meliputi
1. strukur
2. substansi dan
3. kultur hukum.
       Diantara ketiganya harus berjalan beriringan yaitu struktur harus kuat,
kredibel, akuntabel dan capabel. Substansi harus selaras dengan rasa keadailan
masyarakat sedang budaya hukumnya harus mendukung tegaknya hukum jika salah
satunya timpang, misal struktur aparat (law unforercement officer) tidak akuntable,
kredible dan capable mustahil hukum bias ditegakkan.

Komponen-komonen yang mempengaruhi penegakan Hukum
        Hukum ditegakkan tidak melulu mempertahankan pola lama, “status quo”
tetapi juga rekayasa sosial, mengalokasikan keputusan politik, penciptaan pola baru
bahkan sebagai alat pengefektifan pencapaina tujuan nasional. Namun tujuan dan
fungsi hukum itu seringkali tidak seperti yang diharapkan tiada lain karena banykany
faktor baik yang berasal dari dalam sistem hukum maupun di luar sistem hukum
yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Faktor berasal dari dalam sistem hukum
seperti aparat yang tidak capable, kredibel dan akuntabel, poltik penguasa yang
tidak mewakili rasa keadailan masyarakat artinya apa yang diinginkan oleh hukum
berbeda dengan keinginan masyarakat. Roscoe pound menyebut dengan istilah
kesenjangan Law in the books dan law in action. Chamblis dan Seidman menyebut
“The Myth of the operation of the law to given the hie dailcy”
        Terjadinya ketimpangan , diskresi antara hukum “solen” dengan hukum”sein”
bias terjadi karena aparat penegk hukum sudah terwujud masyarakat beraksi
menolaknya, dengan berbagai cara seperti memprotes, melanggar, bahakn tidak
menghiraukannya. Faktor diluar sistem hukum berasal dari kesadaran hukum
masyarakat dan perkembangan dan perubahan sosial, politik hukum penguasa,
tekanan dunia internasional, maupun budaya hukum masyarakat.
        Dengan kata lain hukum tegak jika seluruh komponen sistem hukum bekerja
sama. Namun jika salah satu absent, tidak bekerja sebagai sebagaimana mestinya
apakah aparatnya, hukumnya maupun masyarakat. Maka hukum yang tegak hanya
sebuah angan-angan belaka Aparat/legislator dianggap “absent” jika dalam law
making process nilai-nilai masyarakat direduksi, disimpangi hasilnya hukum hanya
menguntungkan golongan tertentu, kelas tertentu, persekutuan –persekutuan
tertentu, penguasa, orang-orang kaya dan sebagainya. Dalam penegakannya (law
inforcement process) aparat mudah disuap, dieli, suka menjungkir balikkan fakta,
membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar.
        Disisi lain masyarakatnya mengembangkan budaya yang tidak kondusif dan
mendukung tegaknya hukum seperti main hakim sendiri, tidak bersahabat dengan
aparat untuk mencegah penyimpangan, pengabaian hukum dan sebagainya, maka
hakikat system sebagai keteraturan hanya mitos yang terjadi justru konflik dalam
sistem hukum karena masing-masing komponen, elemen, sub system memilki
kontribusi rapuhnya penegakan hukum, selain frieman, Sorjono Soekanto juga
memaparkan beberapa factor yang mempengaruhi legendanya hukum, faktor
hukumnya, penengak hukumnya, sarana dan prasarana, masyarakatnya dan
budayanya.

Hukum dan struktur masyarakat
        Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, karena hukum
sebagai sarana pengantar masyarakat, bekerja di dalam masyarakat dilaksanakan
oleh pula oleh masyarakat. Hubungan tersebut bisa bersifat simbiosis muatualistis
yaitu mendukung tumbuh dan tegaknya hukum maupun sebaliknya bersifat parasitis,
yaitu menghambat tumbuh berkembang dan tegaknya hukum. Emile Durkem
menjabarakan hubungan fungsional anata hukum dan masyarakat dengan lebih
dahulu mengelompokkan masyarakat menjadi dua yaitu “solidaritas organic dan
masyarakat berbasis :solodaris mekanik”
           Masyarakat “solidaritas Mekanik” ciri khasnya adalah kebersamaan gotong
royong dengan hukumnya yang represif, filosofis hanya dengan hukum yang
menekan dan repressif kebersamaan dapat dipertahankan. Dalam masyarakat
“solodaritas Organik” masyarakatnya individualis, mengutamakan kebebasan para
anggotanya, sehingga hukumnyapun dibuat sesuai dengan keinginan, tujuan dan
cita-citanya dan hasilnya hukum tidak lagi bersifat represif melainkan persuasive
fasilitatif, proaktif dan restitutif. H.L.A Hart mencoba membaha altenatif tingkat
perkembangan masyarakatyaitu “primary Rules of Obligation” dan “secondary Rules
of Obligation” yang pertama bercirikan peraturan dalam masyarakat tidak begitu
terperinci dan resmi tak mengenal diferensiasi dan spesialisasi badan penegak
hukum karena habitat hukumnya adalah komunitas kecil dengan tingkat
homogenitas yang tinggi baik aspek tujuan, kepentingan maupun orang-orangnya
sehingga peraturan yang sederhana itu diras cukup menjamin keberlangsungan
system sosialnya.
         Type masyarakat kedua adalah sangat meninggiinya spesialisasi, disertifikasi
di bidang hukum seperti apa saja yang merupakan “Rules of recognition” tata cara
perubahannya “ rule of change” serta bagaimana sengketa diselesaikan “rules of
adjudication” type ini. Sebagai konsekuensi masyarakat maju dan modern dengan
masyrakatnya yang homogenitasnya rendah baik ras, etnis, pekrjaan, asosiasi,
tujuan dan sebagainya.
         Jadi dengan pentipologian masyarakat diharapkan hukum harus jeli, artinya
hukum yang bagaimana yang cocok, bagaimana penegakannya agar sejalan
dengan tingkat perkembanagan masyarakat itu, dengan kata lain hukum harus
selalu siap untuk berubah menyesuaikan diri dengan masyarakat.
         Pada dasarnya kelas yang tinggi “modern” dimana hubungan antar
anggotanya lebih bersifat solidaritas organik, maka hukum tidak cukup dijalankan
oleh intitusi informal, kepada adapt dan sebaginya tetapi memberikan perangkat
yang jelas, tegas, rasional yang dibentuk khusu ubtuk itu yaitu birokrasi. Institusi
inilah sebagai dynamo penegakan hukum. Dalam institusi ini masih dispesialisasi
menurut kompetensi tertentu seperti masalah pidana, perdata, administrasi dan
sebainya, namun di Indonesia tampaknya tidak seperti itu, artinya perubahan,
perkembangan masyarakatnya titik puncaknya kerika kemerdekaan 17 Agustus
1945 dikumandangkan, pada masa ini segala urusan yuridis dimodernisasi secara
cepat dan kilat yang serba tertulis, bernilai universal dan territorial, tetapi
masyarkatnya terabaikan.
         Akibatnya hukum dan masyarakat terjadi paradok, senjang yaitu hukum
relative modern, namun tidak didukung mayarakat yang modern pula, padahal
konseusensi merenrapkan hukum modern tidak hanya sekedar transfer cetak comot
sana, comot sini tetapi membutuhkan prasyarat-prasyarat tertentu seperti sumber
daya manusia yang siap, terlatih, terdidik, berwawasan luas, berbudaya egalitarian,
tetapi realitasnya budaya kita masih primordial, patriomonial maupun feodal.
Akibatnya secara formal hukumnya modern namun substansi orangnya masih jauh
dari katagori modern.
         Fonemena ini merupakan kesalahan yang berawal dari paradigam revolutif
“perubahan cepat” yang tergiur dengan peforma system Negara lain apakah itu
system hukum, politik, sosial dan sebagainya missal dalam system poloto, sebelum
kemerdekaan system politik bangsa Indonesia adalah kerajaan yang bersendikan
“sendiko Dawuh” Sabdo Pandito Ratu” dalam menjalankan tugas. Intitusi
pelaksanaannya tidak terlembagakan melainkan personal yaitu diembani oleh
individu, seperti patih, tumenggung, adipati dan sebaginya. Setelah kemerdekaan
realitas politik itu dipangkas, diganti dengan model system poltik modern yang
terlembagakan seperti MPR, DPR, MA, BPK dan sebainya.
        Menghadapi situasi dan model politik ini, tampaknya bangsa ini mengalami
shock, kaget dn belum begitu siap mengapresiasikannya, akibatnya lembaga formal
itu tidak mampu menjalankan fungsi sejati lembaganya. Di sisi lain aspek sosialnya
juga mengalami revolusi guna menyelaraskan diri dengan aspek politiknya.
Demokrasi tampaknya menjadi solusi, tetapi bangsa ini masih kaku, wagu dan tidak
terampil memrankan demokrasi, alsannya demokrasi sebagai system sosial poltik
bukan sesuatu yang instant, mendadak dan otodidak tetapi membutuhkan proses
pendewasaan secara evolutif seluruh elemen bangsa (rakyat juga pejabat)
        Pendewasaan itu meliputi aspek daya piker dengan sikap dan perlilaku yaitu
perilaku egalitarian, penghormatan HAM, imbalan berdasarkan prestasi hubungan
yang bersifat kontrak, sedangkan bangsa Indonesia masih bersifat feudal dengan
budaya pengkedepana aspek geonolgis da ripada prestaasi sehingga demokrasi
berjalan secara formal, secara substansi tetap feudal, patrimonial dan paternal.

Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum
        Kehidupan manusia dewasa ini hampir tidak ada yang steril dari hukum,
semua lini kehidupanpun dijamahnya, artinya hukum sebagai penormaan perilaku
sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Peran hukum sangat
tergantung pada negaranya. Pada Negara berkembang hukum mengambil peran
sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku kearah tujuan
nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Agar perilaku
masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran
masyarakt secara total untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran itu merupakan
jembatan penghubung antara hukum dengan perilaku masyarakat.
        Kesadaran hukum menurut Friedman terkait erat dengan budaya hukum
masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum
masyrakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya
hukumnya cenderung posisitf, proaktif terhadaap cita hukum tentu masyarakatnya
memilki kesadaran hukum yang tinggi. Dalam hal ini fungsi hukum mengalami
perluasan yang mulanya sebagai kontrol sosial dan pemertahanan pola sosial
bergesr e arah perubahan tingkah laku yang dikehendaki hukum. Jika demikian
dapat digeneralisasikan bahwa tingkah laku masyarakat Negara dapat dilihat pada
hukumnya, yaitu jika hukumnya bertujuan mengontrol dan mempertahankan pola
hidup warga Negara tetap dan mapan dalam bertingkah laku. Hal senada dengan
pendapat Lon. L Euller bahwa hukum itu sebagai usaha pencapaian tujuan tertentu
dalam hal ini hukum berperan sebagai guide, patokan pedoman dalam pelaksanaan
program pemerintah dengan kata lain hukum dijadikan alat pemulus pelaksanaan
keputusan, program poltik, seperti halnya bangsa Indonesia menempatkan
pembangunan sehingga program nomor wahid. Tentunya hukum pun dikondisikan
untuk memperlancara, bahkan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Oleh
karena itu hukum berfungsi sebagai proteksi rakyat lemah terhadap kekuasaan
politik penguas, kurang mennjol, untuk kalangan Negara berkembang dan
sebaliknya yang menjadi hukum ditempatkan sebagai alat dan sarana kekuasaan
politik dan hukumpun dapat diakatakan lebih dekat ke penguasa daripada ke pihak
yang di lawan.
        Oleh karena itu pula Negara-negara berkembang lebih banyak berhaluan
semi otoriter daripada demokrasi. Dalam system semi otoriter hukum merupakan
institusi sebagai wadah dimana kebijak-kebijakn pemerintah dikeluarkan, karena
dengan sandaran hukum kebijakan pemerintah berjalan mulus, sah dan mempunyai
legitimasi, tetapi pembuat dan pemakai kebijakan seringkali punya pandangan
berbeda karena posisi kepentingan bahkan tujuan berbeda, artinya posisi pembuat
lebih strategis daripada pemakai sehingga posisi tawarnya “bargaining positionnya
pun lebih kuat untuk membuat kebijakn model apapun, hasilnya kebijakan itu lebih
banyak memuat reperesantasi tujuan dan kepentingan pembuat daripada rakyat
hingga dilapangan kebijakan seperti itu tidak dapat dioperasionalkan karena
tereletak secara sosiologis.

Hukum modern dan budaya hukum
        Konsepsi modern tentang hukum sebagai sarana pencapaian tujuan. Marc
Galanter menegaskan hukum modern memilki ciri anta lain : Bersifat terirorial, tidak
bersifat personal. Universalitas, rasional dengan menitikberatkan pada utilitas dari
hukum untuk masyarakat sehingga berbicara hukum seringkali dikaitkan dengan
realitas sosial dimana hukum itu tumbuh dan berkembang. Kenyataan tersebut
memang tepat mengingat hukum harus sesuai dengan masyarakat dan sebaliknya
hukum perlu menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan masyarakatnya.
        Jika hukum yang dipaketkan penguasa politik terlalu modern dan jauh dengan
masyarakat atau terlalu ketinggalan, maka hukum tersebut tidak dapat
dioperasionalkan , tidak efekti, useless dan timpang, padahal kecenderungan
sekarang hukum digungsikan sebagai penyalur, pedoman pengaman program,
kebijaksanaan pemerintah yangberua peningkatan taraf hidup rakyat kearah yang
lebih baik. Para elite cukup optimis terhadap fungsi hukum yang baru itu, karena
para elit memilki asumsi jika hukum efektif mengarahkan tingkah laku manusia
tentunya berefek terhadap keberhasilan pembangunan. Namun akan gagal
fungsinya jika manusia yang diantaranya tidak mentaatinya karena hukum dirasa
asing tidak memasyarakat dan kurang mempresentasikan tujuan bersam. Oleh
karena itu perlu ada kesepakatan bersama, karena jika hukum betul-betul mal-fungsi
maka tidak hanya individu yang dirugikan tetapi juga pembangunan yang terhambat.
Oleh karena itu Fuller mengajukan “delapan prinsip legalitas” dalam membuat
hukum yaitu :
   1. harus ada peraturannya lebih dulu
   2. Peraturan itu harus diumumkan
   3. Peraturan tidak boleh berlaku surut
   4. Perumusan peraturan harus jelas, terperini dan dapat dimengeti setiap orang
   5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hak-hal yang tidak mungkin
   6. diantara sesame perturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain
   7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering dirubah-rubah
   8. Harus terdapat keserasian antara tindakan para pejabat hukum dan
      pertaturan yang telah dibuat
     James C.N dan Clareme J dias mengatakan bahwa bilai yang terkandung
dalam hukum nasional dengan nilai-nilai masyarakat lokal kerap kali terjai
pendebatan dan pembedaan yang ujungnya adalah sulitnya pemahaman makna dan
maksud hukum nasional oleh masyarakat lokal, hal ini terjadi karena sudut pandang
dan nilai dasr penyusunan hukum tampaknya berbea antara legislator dengan
masyarakat serta kurangnya para pemegang kebijakan melakukan survey, uji public
terhadap nilai-nilai lokal, kebutuhan-kebutuhan lokal terutama masyarakat yang
secara geografis jauh dan mungkin tak terjangkauoleh pengendali kebijakkan,
hasilnya hukum dibuat terasa tidak bermakna dan bermanfaat bagi sebgaian besar
rakyat tersebut. Oleh karena itu hukum mencegah mis-nilai antara pembuat dan
pemakai. Mau tidak mau pemerintah maupun rakyat, LSM harus proaktif
mengusahakan terbukanya saluran kominukasi dalam menerangkan dan
menyelaraskan berbagai maksud dan tujuan pemerintah dalam undang-undang.

Hukum sebagai karya kebudayaan
       Selo soemardjan dan Soelaiman Soemardi mendefinisikan kebudayaan
sebagai hasil karya, rasa dan cipta manusia, karya dalam hidup manusia berwujud
tehknomgi yang mempermudah hidup mansuai. Rasa merupakan dasra dari
munculnya nilai-nilai kemasyarakatan dan cipta merupakan kemampuan mental
emosional manusia untuk hidup beradap. Dalam arti luas kebudyaan merupakan
serangkaian nilai-nilai yang hendak dicapai oleh sebuah komunitas tertentu,
sekaligus juga sebagai way of life karena budaya juga memberikan pedoman arah
hidup manusia. Budaya juga bias disebut dengan serangkaian system perilaku, yaitu
serangkaian perilaku yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para pendukungnya.
Dalam hal ini komunitas tertentu memilki gambaran abstrak perilakau yang layak
dan tidak layak dilakuakan. Gambaran abstrak perilku tersebut kemudian
diformulaasikan secara konkrit dalam berbagai tatanan hidup manusia melahirkan
norma dimana hukum berada didalamnya disamping norma kesopanan, kesusilaan
dan keagamaan. Jika demikain artinya hukum merupakan refeleksi tata perilaku
komintas tertentu yang bersifat territorial, khas dan khsus, dalam arti hukum
masyarakat satu berbeda dengan yang lainnya sehingga hukum kurang relevan
menganut asas universalitas. Oleh karena itu pembuatan hukum, penerapan hukum
harus pandai-pandai membaca, menganalisa realitas sosial mengingat hukum bukan
saja sebagai formalisasi dan konkrtitasi perilaku masyarakat dalam bentuk deretan
pasal-pasal melainkan juga jiwa masyarakat (Volkgeist) itu, serta hukum itu dibuat
bukan untuk penguasa tetapi untuk rakyat. Oleh karena itu harus banyak-banayak
mengkaca, membaca dan menganalisa relaitas sosial diman hukum itu akan
diterapkan.

Komponen budaya hukum
        Menurut Daniel S. Lev bahwa system hukum nenekankan pada prosedur
namun kurang membahas cara hukum menyelesaikan masalah, sedangkan budaya
hukum mengandung nilai procedural yaitu tata cara dan prosedur dalam
mamanajemenisasi sebuah konflik dalam masyarakat dan nilai substansif
berupaasas-asas fundamental tentang alokas, distribusi, penggunaan sumber-
sumber dalam masyarakat terkait dengan adil dan tidak adil
        Lawrensce M, Friedman memasukkan komponen kultur hukum dalam teori
system hukumnya yaitu (1) struktur, (2) substansial dan (3) kultur. Struktur berwujud
institusi, lembaga pembuat dan pengek berupa norma-norma terangkum dalam
sebuah produk hukum sedangkan kultur adalah serangkaian nilai sikap perekat dana
penentu dimana hukum itu beraktifitas.

Menuju Efktifitas hukum
      Hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah
dicapai jika hukum berlaku secara efektif dan sebalaiknay menjadi penghambat jika
tidak efektif. Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan
merubah kualitas dan perilku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan.
Oleh karena itu agar hukum dapat berlaku efektif, menurut Paul dan Dias harus
memenuhi 5 syarat, yaitu :
   1. sulit tidaknya sebuah aturan dapat dipahami;
   2. luas tidaknya masyarakat yan tahu akan hal itu;
   3. efesien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum;
   4. Adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya dapat diakses oleh
      semua orang tetapi betul-betul efektif menyelesaikan perkara;
   5. Adanya consesnsu pandanagan bahawa hukum itu betulbetul efektif

      Dari uraan diatas intinya rakyat harus paham maksud dan tujuan dari suatu
produk hukum, maka untuk mencapai satu kepahaman rakyat terhadap hukum tentu
harus melalui kominikasi produk hukum itu.

Melembagakan Nilai Hukum Baru
        Pemberlakuan undang-undang harus sama artinya memberlakukan nilai pola
perilaku baru dan masyarakat diwajibkan melaksanakan nilai-nilai itu (pemegang
peran). Di sisi lain masyarakatpun punya nilai tersendiri sebagai pedoman tingkah
laku, oleh krena itu tidak jarang terjadi kontra produktif anatar nilai baru yang
diusung pemrintah dengan nilai lama dan mapan di masyarakat. Untuk mencegah
konflik nilai yang lebih jauh, maka harus ditempuh upaya pemahaman penyadaran
nilai itu kepada masyarakatatau erlu adanya proses sosialisasi, internalisasi dan
pelembagaan nilai dalam tingkah laku masyarakat.

Pembinaan Kesadaran Hukum
       Permasalahan kesadaran hukum bukan masalah baru tetapi masalah hampir
seluruh pelaksanaan politik negeri ini mulai Orla, Orba maupun masa transisi ini
“reformasi” . Kesadaran hukum tidak hanya ditunjukkan keapda masyarakat yang
dikatakan kurang sadar hukum, tetapi juga aparat penegek hukum turut serta
memberikan konstribusi tingkat kuat lemahanya kesadaran hukum masyarakat.
Secara terminologis kesadaran hukum “kadarakum” adalah keinsfaan masyarakat
untuk bertindak berbuat sesuai ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam
termonologisnya friedman termasuk kultur hukum yaitu serangkaian nilai yang
mempenegrauhi bekerjanya hukum

Sikap moral : kunci kesadaran hukum
       Chamblis dan sideman mengatakan masyarakat dalam proses bekerjanya
hukum berposisi sebgai adresat “pemegang peran “ (role occupant). Masyarakat
sebagai pemegang pera, diharapkan berperan sebagaimana yang dikehendaki oleh
hukum. Seseorang berperan sesuai dengan kriterian hukum atau tidak ternyata
banyak dikendalikan oleh faktor dalam system hukum mapuan diluar system hukum
yaitu anggapan, persepsi masyarakat terhadap lazim disebut budaya hukum
       Jika masyarakat menganggap bahwa hukum dipakekkan pemerintah
kepadanya dirasa baik dalam menjalin keberlangsungan hidupnya, tentunya rakyat
akan berperan sesuai hukum itu dan sebaliknya, jika hukum secara substansial
merugikan ataupun tingkah laku masyarakatnya kurang taat, maka perlikau yang
diharapkan sulit terwujud dan akhirnya muncul peran yang kontradiktif dan paradok
terhadap hukum. Dari segi sosial, perilku yang menyimpang itu lebih disebabkan
oleh moral (mores) yang tidak sejalan dengan kehendak hukum . Summer
mengatakan bahwa moral masyarakat selalu berada lebih dulu daripada adanya
hukum, sehingga dapat digeneralisasikan jika moral masyarakat baik, maka tingkat
kepatuhannya terhadap hukum juga baik , tetapi jika moresnyapun buruk tentu
perilakunya paradoks terhadap hukum. Agar perilaku sejalan dengan kehendak
tertulis harus ada perubahan secara evolutif, perlahan dan bertahap serta
berkesinambungan terhadap perilaku sosial masyarakat yang umumnya lewat
saluran pendidikan khusunya pendidikan hukum.

Motivasi bertingkah laku
      Dalam menghadapi nilai baru, perilaku sosial mayarakat cenderung menganut
atau menyikapinya tergantung dari 3 faktor yaitu:
   1. Apakah norma itu sudah diketahui;
   2. Serasi tidaknya dengan perilku sosial setempat
   3. Apakah si pemegang peran digerakkan oleh motivasi yang menyimpang
       Dari uraian sidemen tersebut ada bebrapa faktor yang menarik untuk dikaji
selain faktor sosialisasi, sinkronisasi tetapi juga faktor psikologis yakni dorongan dari
dalam untuk berkontribusi atau tisaj berkonfron terhadap nilai baru

Faktor penentu kesadaran hukum
       Faktor penentu keadaran shukum masyarakat sanga tergantung pada isi
hukum itu, sanksinya, akifitas para pelaksana hukum, serta keseluruhan faktor
ekstrayurisdis yang berpengaruh terhadap bekrjanya hukum yang dipengaruhi oleh :
   1. peraturan hukumnya;
   2. badan pembuat undang-undang
   3. badan pelaksana hukum;
   4. masyarakatnya
   5. proses penerapan hukumnya
   6. komunikasi hukumnya
   7. faktor sosial poltik setempat;
   8. proses feedback antar komponen, dan satu lagi adalah sarana dan prasarana
       baik hardware maupun soft ware.
Soerjono Soekamto menganalisa efektifitas bekerjama hukum dari sudut yang agak
berbeda yaitu :
   1. Perlunya pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para pengek hukum;
   2. sikap yang tegas (zakelijk) dari aparat
   3. Penyesuaian perturan yang belaku dengan perkembangan tekhnologi mutkhir
      saat ini
   4. penerangan, penyuluhan mengenai peraturan yang sedang dan akan berlaku
      kepada masyarakat
   5. memberi waktu yang cukup kepada masyarakat untuk memahami peraturan
      itu
Pertimbangan Pembuatan Hukum
        Pembuatan hukum itu merupakan suatu rencana bertindak. Dengan
memperhatikan berbagai factor dalam kehidupan masyarakat, maka pembinaan
kesadaran hukum tidak boleh dilakukan secara sepotong-sepotong, parsial.
Melainkan memperhatikan berbagai factor yang terkait dengannya..
        Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan usaha yang
sistematis meliputi tekhnik-tekhnik perundang-undangan yang dipakai. Dengan
harapan proses pertimbangan pembuatan hukum tersebut mampu mengakomodir
nilai dan kehendak-cita-cita masyarakat atau cita-cita bersama.

Pembinaan kesadaran hukum
        Pada dasarnya kesadaran hukum itu merupakan control; agar hukum dibuat
dan dilaksanakan sebaik mungkin. Oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha
kearah pembinaan kesadaran hukum yang berorientasi kepada usaha-usaha
menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari
peraturan tersebut.
        Kesadaran untuk memerlukan hukum sebagai sarana yang disengaja untuk
mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki merupakan keinginan bersama sebagai
sarana merealisasikan kebijaksanaa-kebijaksanaan Negara, dalam bidang ekonomi,
politik, social budaya dan hankam sesuai dengan skala perioritas yang telah
ditentukan
        http://saleh-umm.blogspot.com/2011/02/budaya-hukum.html




 UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DI MASYARAKAT
                 DARI SEGI CULTURE

                                         BAB I

                                   PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

    Ada banyak Budaya yang mempengaruhi tumbuh kembangnya kesadaran hukum
dimasyarakat. Sebelum lebih jauh membahas masalah tersebut kita harus terlebih dahulu
mengetahui arti dari budaya itu sendiri. Kebudayaan, cultuur dalam bahasa Belanda dan
culture dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa Latin “colore” yang berarti mengolah,
mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan. Dari pengertian budaya dalam segi
demikian berkembanglah arti culture sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk
mengolah dan mengubah alam”. Untuk membedakan pengertian istilah budaya dan
kebudayaan, Djoko Widaghdo (1994), memberikan pembedaan pengertian budaya dan
kebudayaan, dengan mengartikan budaya sebagai daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan
karsa, sedangkan kebudayaan diartikan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut.
   Sedangkan Kesadaran hukum itu sebenarnya meerupakan kesadaran akan nilai-nilai yang
terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan
ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu
penilaian (menurut ) hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang
bersangkutan.

    Di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini budaya-budaya itu sudah tumbuh dan
berkembang sangat pesat, sehingga akan sulit dalam hal untuk merubah dari budaya yang
buruk menjadi budaya yang baik, oleh karena itu akan sulit pula untuk menumbuhkan
kesadaran hukum di masyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan
antara das sein dan das sollen, apa yang seharusnya terjadi dengan apa kenyataan yang
terjadi. Untuk mengkaji lebih jauh mengenai masalah tersebut diatas saya mengangkat judul
“ UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DI MASYARAKAT DARI SEGI
CULTURE ” .

B. Rumusan Masalah

   1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum di masyarakat ?
   2. Bagaimana upaya untuk mengubah Culture di masyarakat ?



                                        BAB II

                                    PEMBAHASAN

A. Pengertian Kesadaran Hukum

   Menurut Paul Scholten kesadaran hukum sebenarnya meerupakan kesadaran akan nilai-
nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang
diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan
bukan suatu penilaian (menurut ) hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam
masyarakat yang bersangkutan.

   Sedangkan menurut H.C. Kelmen secara langsung maupun tidak langsung kesadaran
hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang dikonkritkan dalam sikap
tindak atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu
proses psikologis ( yang sifatnya kualitatif ) dapat dikembalikan pada tiga proses dasar,
yakni Compliance, Identification, Internalization.

   Soejono Sokamto memberikan pengertian Kesadaran Hukum adalah suatu percobaan
penerapan metode yuridis empiris untuk mngukur kepatuhan hukum dalam menaati
peraturan. Sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri
manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang
ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap
hukum.

B. Pengertian Culture
  Kebudayaan, cultuur dalam bahasa Belanda dan culture dalam bahasa Inggris, berasal dari
bahasa Latin “colore” yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan
mengembangkan. Dari pengertian budaya dalam segi demikian berkembanglah arti culture
sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”. Untuk
membedakan pengertian istilah budaya dan kebudayaan, Djoko Widaghdo (1994),
memberikan pembedaan pengertian budaya dan kebudayaan, dengan mengartikan budaya
sebagai daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan karsa, sedangkan kebudayaan diartikan
sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut.

   Menurut Djojodiguno (1958) dalam bukunya : Asas-asas Sosiologi, memberikan definisi
mengenai cipta, karsa, dan rasa sebagai berikut: Cipta adalah kerinduan manusia untuk
mengetahui rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya, yang meliputi pengalaman
lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. Karsa adalah kerinduan
manusia untuk menginsyafi tentang hal “sangkkan paran”. Dari mana manusia sebelum lahir
(sangkan), dan kemana manusia sesudah mati (paran). Hasilnya berupa norma-norma
keagamaan/kepercayaan. Rasa adalah kerinduan manusia akan keindahan, sehingga
menimbulkan dorongann untuk menikmati keindahan. Hasil dari perkembangan rasa terjelma
dalam bentuk dalam berbagai norma keindahan yang kemudian menghasilkan macam-macam
kesenian.

   Menurut Koentjaraningrat (1974), menyatakan bahwa kebudayaan terdiri atas tiga wujud:

   1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari idee-idee, gagasan, nilai-nilai,
      norma-norma, dan peraturan.
   2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia
      dalam masyarakat.
   3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

   Wujud pertama adalah wujud yang ideel dari kebudayaan. Sifatnya abstrak tak dapat, tak
dapat diraba. Lokasinya ada dalam alam pikiran dari warga masyarakat dimana kebudayaan
yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ideel ini dapat kita sebut adat tata kelakuan, atau
adat istiadat dalam bentuk jamaknya. Wujud kedua dari kebudayaan yang sering disebut
sistem sosial, menganai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri
dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu dengan lain
menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Wujud ketiga dari
kebudayaan disebut kebudayaan fisik, yaitu berupa seluruh total dari hasil fisik dan aktivitas,
perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat.

    Di atas telah dijelaskan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan,
tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang
semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi tersebut dapat dirinci sebagai
berikut:

Bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia. Karena itu
meliputi:

   1. Kebudayaan material (bersifat jasmaniah), yang meliputi benda-benda ciptaan
      manusia.
   2. Kebudayaan non material (bersifat rohaniah), yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat
      dan diraba, misalnya religi (walau tidak semua religi ciptaan manusia).
   3. Bahwa kebudayaan itu tidak diwariskan secara generatif (biologis), melainkan hanya
      mungkin diperoleh dengan cara belajar.
   4. Bahwa kebudayaan itu diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa
      masyarakat akan sukarlah bagi manusia untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya
      tanpa kebudayaan tidak mungkin manusia baik secara individual maupun masyarakat,
      dapat mempertahankan kehidupannya.

   Dua kekayaan manusia yang paling utama ialah akal dan budi atau yang lazim disebut
dengan pikiran dan perasaan. Di satu sisi akal dan budi atau pikiran dan perasaan telah
memungkinkan munculnya tuntutan-tuntutan hidup manusia yang lebih daripada tuntutan
hidup makhluk lain. Sedangkan pada sisi yang lain, akal dan budi memungkinkan munculnya
karya-karya manusia yang sampai kapanpun tidak pernah akan dapat dihasilkan oleh
makhluk lain. Cipta, karsa dan rasa pada manusia sebagai buah akal budinya terus bergerak
berusaha menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi hajat hidupnya; baik yang bersifat
rohani maupun jasmani.

   Pengertian kebudayaan (culture) dalam arti luas merupakan kreativitas manusia (cipta, rasa
dan karsa) dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia akan selalu
melakukan kreativitas (dalam arti luas) untuk memenuhi kebutuhannya (biologis, sosiolois,
psikologis) yang diseimbangkan dengan tantangan, ancaman, gangguan, hambatan (AGHT)
dari lingkungan alam dan sosialnya. Pernyataannya dapat dalam bentuk bahasa (lisan, tulisan,
isyarat), benda (tools and equipment), sikap dan kebiasaan (adat/ habit and attitude), dan
lainnya. Komponen-komponennya (unsur-unsur kebudayaan) diantaranya politik, ekonomi,
sosial, teknologi, transportasi, komunikasi, dan religi. Komponen ini merupakan bagian dari
sistem kebudayaan yang tak terpisahkan, dan bingkainnya (boundary cultural system) adalah
supranatural.

   Tentang peranan budaya hukum, Lawrence M Friedman menulis, legal culture: “People’s
attitude toward law and legal system, their beliefs, values and expectations“. (What is legal
system in America law, W.W. Norton & Company, 1984). Masyarakat majemuk seperti
masyarakat kita, yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama, tentu akan memiliki
budaya hukum yang beraneka ragam. Semuanya itu akan memperkaya khasanah budaya
dalam menyikapi hukum yang berlaku, baik di lingkungan kelompok masyarakatnya maupun
berpengaruh secara nasional.

    Kita mengenal beberapa budaya daerah yang membangun kerangka-kerangka hukum dan
ditaati oleh kelompok masyarakat daerahnya, seperti di daerah Sumatera Barat dikenal Tuah
Sakato: Saciok Bak Ayam, Sadanciang Bak Basi, sedang pada masyarakat Batak ada adat
Delihan natolu dan Pardomoan di mana peran “Raja Marga” dalam menyelesaikan
perselisihan antarmarga sendiri maupun antarmarga sangat dihormati. Demikian pula
masyarakat Sulawesi Utara ada Torang semua basodara yang menjiwai masyarakat Sulut
menjadi ramah dan senantiasa berupaya menghindari pertikaian sesama. Di Jawa umumnya
ada Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh. Pada masyarakat Indonesia dikenal gotong royong
sebagai perwujudan semangat hidup dalam kebersamaan. Sistem nilai dalam kelompok
masyarakat itu menjadi budaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa di
luar pengadilan menurut hukum positif.

  Begitu pentingnya peran budaya hukum sehingga kesadaran hukum dalam pelaksanaannya
akan lebih efektif, maka budaya hukum yang melahirkan kesadaran hukum perlu kajian lebih
mendalam dan pembinaan yang lebih terarah, sehingga tercapai masyarakat yang aman,
tenteram dan sejahtera. Begitulah hendaknya masyarakat yang taat hukum.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum di masyarakat

  Masyarakat majemuk seperti masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya
dan agama, tentu akan memiliki budaya hukum yang beraneka ragam. Semuanya itu akan
memperkaya khasanah budaya dalam menyikapi hukum yang berlaku, baik di lingkungan
kelompok masyarakatnya maupun berpengaruh secara nasional. Kita akan mencoba melihat
bagaimana negara kita khususnya masyarakat Indonesia, memandang pelanggaran hukum
beserta konsekuensinya. Dalam mata pelajaran moral dan kewarganegaraan yang diajarkan di
sekolah-sekolah, seorang pengajar selalu menekankan bahwa negara kita adalah negara
hukum, negara yang menjunjung tinggi hukum dan peraturan. Banyak dari segi kehidupan
berbangsa dan bernegara kita diatur oleh hukum dan peraturan. Tentu saja hal ini sangat
bermanfaat mengingat negara kita merupakan negara yang majemuk dan bervariasi.

   Bayangkan jika tidak ada hukum atau peraturan yang mengatur kemajemukan budaya dan
adat istiadat dari berbagai macam suku dan ras di Indonesia. Tentu negara kita akan terpecah
belah oleh sedikit perbedaan saja. Namun, meskipun banyak sekali peraturan dan hukum
yang telah dibuat, hal ini tidak membuat seseorang langsung menjadi orang yang taat akan
segala hukum begitu saja. Ingat, bahwa di dalam diri setiap manusia ada rasa ingin bebas dan
merdeka. Mungkin pada awalnya, seseorang akan selalu mematuhi peraturan-peraturan yang
telah ditetapkan. Tetapi seraya waktu terus berjalan, beberapa orang mulai merasa bahwa
peraturan-peraturan tersebut terlalu membatasi gerak-gerik kehidupannya. Maka, secara
perlahan tapi pasti, seseorang akan mulai melanggar hal-hal yang kecil, lalu beranjak terus ke
pelanggaran yang serius.

   Contoh kasus berikut ini akan membantu menggambarkan kondisi yang sering terjadi di
dalam masyarakat Indonesia. Di suatu kota, ada seorang warga yang bernama joko yang ingin
memperpanjang masa aktif Kartu Tanda Penduduk atau KTP nya di kelurahan setempat.
Ketika sampai disana, ia mendapati bahwa ternyata tidak ada seorang petugas pun yang ada
pada tempatnya bekerja. Hanya seorang tukang sapu yang terlihat olehnya sedang
membersihkan lantai teras depan. Lalu, Budi bertanya pada tukang sapu tersebut, apakah
kantor kelurahan ini sudah dapat menerima tamu atau belum. Si tukang sapu pun menjelaskan
bahwa sebenarnya kantor sudah dibuka sejak jam 8 pagi tetapi biasanya petugas baru
bertugas setelah jam 10. Karena masih harus menunggu, Budi pun mencari tempat untuk
duduk dan menyejukkan mulut untuk mengusir rasa kesal karena ia masih harus menunggu
sampai jam 10 lewat. Ketika ia sampai di sebuah warung, ia mendapati ada banyak sekali
pegawai negeri yang sedang duduk bersantai sambil membicarakan hal-hal yang tidak ada
hubungannya dengan pekerjaan mereka. Lalu, Budi pun mencoba bertanya dengan sinis
apakah mereka tidak masuk kerja hari ini. Salah seorang pegawai negeri menjawab bahwa
hari ini mereka masuk tetapi hanya mengisi absen pada jam delapan. Baru setelah mengobrol
dan minum-minum, mereka akan masuk sekitar jam 10 lewat. Pada kenyataannya, mungkin
kejadian ini tidak sama persis dengan yang terjadi di tempat kita bekerja atau di tempat lain.
Akan tetapi, prinsipnya tetap sama, yaitu bahwa kebanyakan orang menyadari tindakan
mereka sebagai suatu pelanggaran, namun mereka tetap melakukannya. Yang lebih buruk,
dengan melakukan hal itu orang lainlah yang harus menerima kerugiannya. Mungkin bagi
beberapa orang, hanya kehilangan waktu sebanyak 30 menit sampai 1 jam sehari masih dapat
ditolerir. Tapi bagaimana jika itu dilakukan setiap hari ? Berapa jam, hari, dan tahun yang
terbuang percuma? Dalam 1 jam, mungkin hanya dua orang warga yang merasa kesal karena
menunggu. Tapi jika itu dilakukan tiap hari, berapa banyak orang yang akan merasa kesal?
Dan, pendapatan negara pun akan banyak berkurang karena waktu yang terbuang percuma
demikian.

Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kurangnya kesadaran
hukum di dalam masyarakat itu ada 2 yaitu dari :

     1. Masyarakat : Masyarakat merasa hukum di indonesia masih belum bisa memberikan
        jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan
        memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu
        kurang.
     2. Aparat penegak hukum : Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana
        hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang
        sudah ditetapkan. Malah sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai
        pelaksana malah melanggar hukum. Hal itu membuat masyarakat menjadi
        memandang remeh aparat penegak hukum.

D. Upaya untuk mengubah culture di masyarakat

   Upaya untuk mengubah budaya yang sudah ada pada masyarakat indonesia sebenarnya
sangat susah, karena culture yang ada di indonesia itu sangat bermacam-macam dan beraneka
ragam, sangat tidak mungkin untuk mengubahnya. Tetapi kaitannya dengan budaya
masyarakat indonesia yang sangat kurang terhadap kesadaran hukum itu mungkin disebabkan
karena dari awal masyarakat itu tidak mengerti akan pentingnya hukum bagi kehidupan,
kalau saja tidak ada hukum mungkin akan terjadi kekacauan dimana-mana.

   Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mungkin pemerintah atau
aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana dapat lebih mensosialisasikan hukum
itu sendiri kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai akan
pentingnya hukum itu bagi kehidupan bermasyarakat.

   Jadi upaya untuk mengubah culture yang ada di masyarakat itu harus diawali dengan
pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya
hukum bagi kehidupan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengerti akan
pentingnya hukum, budaya masyarakat kita sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih
baik dan kesadaran hukum masyarakat indonesia akan lebih meningkat. Dan tujuan dari
hukum akan tercapai yaitu masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera.

                                        BAB III

                                      PENUTUP

A.    Kesimpulan

  Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kurangnya
kesadaran hukum di dalam masyarakat itu ada 2 yaitu dari :

     1. Masyarakat : Masyarakat merasa hukum di indonesia masih belum bisa memberikan
        jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan
      memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu
      kurang.
   2. Aparat penegak hukum : Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana
      hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang
      sudah ditetapkan. Malah sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai
      pelaksana malah melanggar hukum. Hal itu membuat masyarakat menjadi
      memandang remeh aparat penegak hukum.

   Dan upaya untuk mengubah culture yang ada di masyarakat itu harus diawali dengan
pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya
hukum bagi kehidupan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengerti akan
pentingnya hukum, budaya masyarakat kita sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih
baik dan kesadaran hukum masyarakat indonesia akan lebih meningkat. Dan tujuan dari
hukum akan tercapai yaitu masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah :

   1. Hendaknya masyarakat lebih memahami akan pentingnya hukum bagi kehidupan.
   2. Hendaknya pemerintah lebih aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada
      masyarakat.




http://sesukakita.wordpress.com/2011/10/29/upaya-meningkatkan-kesadaran-hukum-di-
masyarakat-dari-segi-culture/

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:193
posted:6/2/2012
language:Malay
pages:15