politik dan strategi nasional by SlametHidayatulloh

VIEWS: 463 PAGES: 18

									                             KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga
saya dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat serta salam tak lupa saya panjatkan kepada
junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para umatnya
yang insya Allah setia sampai akhir Zaman. Makalah ini disusun guna melengkapi tugas
Softskill “Pedidikan Kewarganegaraan”. Dalam penyusunan makalah ini, dengan kerja keras
dan dukungan dari berbagai pihak, saya telah berusaha untuk dapat memberikan serta
mencapai hasil yang semaksimal mungkin dan sesuai dengan harapan, walaupun di dalam
pembuatannya saya menghadapi berbagai kesulitan karena keterbatasan ilmu pengetahuan
dan keterampilan yang saya miliki. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, saya ingin
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak SRI WALUYO
selaku dosen pembimbing Pedidikan Kewarganegaraan. Saya menyadari bahwa dalam
penulisan dan pembuatan makalah ini, masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu
saran dan kritik yang membangun sangat saya butuhkan untuk dapat menyempurnakannya di
masa yang akan datang. Semoga apa yang disajikan dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi
saya dan teman-teman maupun pihak lain yang berkepentingan




                                                                 Bekasi, 10 Mei 2012

                                                                  Hormat Saya




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                Page 1
                                                         DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................................                  i

KATA PENGANTAR ......................................................................................................                   1

DAFTAR ISI .....................................................................................................................        2

BAB I         PENDAHULUAN ............................................................................................                  3

              1.1 Latar Belakang ............................................................................................           3

              1.2 Rumusan Masalah........................................................................................               4

              1.3 Tujuan ..........................................................................................................     4

BAB II        PEMBAHASAN ...............................................................................................                5

              1. Definisi Politik Dan Strategi Nasional ........................................................                        5

              2. Implementasi Politik Dan Strategi Nasonal Dalam Bidang-Bidang P.N ...                                                  6

              3. Arah Kebijakan GBHN ..............................................................................                     7

BAB III PENUTUP ........................................................................................................               17

              3.1 Kesimpulan ..................................................................................................        17

              3.2 Saran ............................................................................................................   17

                     Daftar pustaka .............................................................................................      18




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                                                                          Page 2
                                         BAB I
                                  PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1. Pengertian Politik

Secara etimologis, kata politik berasal dari bhasa Yunani politeia yang akar katanya
polis,berarti kesatuan masyarakat yang mengurus dirinya sendiri (negara), sedangkan teia
berarti urusan. politeia berarti menyelenggarakan urusan negara. Jadi secara etimologis
pengertian politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut
kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara).

Secara umum politik mempunyai 2 arti yaitu politik dalam arti kepentingan umum (politics)
dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti politics adalah rangkaian
asas/prinsip, keadaan, jalan, ncara atau alat yang akan digunakan unyuk mencapai tujuan.
Politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin
terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan/cita-cita yang dikehendaki.

2. Pengertian Strategi

Staregi berasal dari bahasa Yunani strategos yang berarti the art of general atau seni seorang
panglima yang bisanya digunakan dalam peperangan. Dalam arti umum, strategi dapat
diartikan sebagai kiat atau cara untuk memperoleh kemenangnan atau tercapainya suatu
tujuan termasuk politik.

Pengertian strategi dengan sudut pandang yang berbeda:

· Jomini, Henri Antonie, memberi pengertian secara deskriptif yaitu seni menyelenggarakan
peperangan di atas peta yang meliputi seluruhkawasan perang.

· Clausewitz, Karl Von, memberi pengertian strategi yaitu mengetahui tentang penggunaan
pertempuran untuk memenangkan peperangan.

· Liddle Hart, Basil Horatio, memberi pengertian strategi adalah seni menggunakan kekuatan
militer untuk mencapai tujuan.

· Dalam pengertian modern, istilah strategi tidak terbatas pada konsep ataupun seni
kepemimpinan seorang panglima di medan perang, namun sudah berkembang dan menjadi
prasyarat bagi setiap pimpinan negara atau pemerintahan.

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau
pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral
atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                     Page 3
1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang kami ambil dalam makalah
ini adalah sebagai berikut:

1.   Apakah yang dimaksud dengan politik?

2.   Apakah yang dimaksud dengan strategi nasional?

3.   Bagaimana implementasi politik dan strategi nasional dari beberapa bidang?

4.   Bagaimana kaidah pelaksanaannya?

5.   Bagaimana keberhasilan politik dan strategi nasional Indonesia?

1.3 Tujuan


Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1.   Untuk mengetahui pengertian dari politik.

2.   Untuk mengetahui pengertian strategi nasional.

3.   Untuk mengetahui implementasi dari politik dan strategi nasional tersebut.

4.   Untuk memahami kaidah pelaksanaannya.

5.   Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan politik dan strategi nasional Indonesia




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                   Page 4
                                              BAB II
                                      PEMBAHASAN

2.1 DEFINISI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
1. Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk
mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional
adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan,
pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk
mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik
nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

2. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang
terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD
1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

3. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem
kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang
mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945
merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden,
DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai
“infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti
partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest
group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus
dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur
oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di
tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN.

Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non
departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya
merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.

Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang
Hankam akan selalu berkembang karena:

a. Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                   Page 5
c. Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan
kebutuhan hidup.

d. Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin
tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

e. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

4. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945aline ke-4,
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

a. Makna Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat
Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

b. Manajemen Nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita
menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Orientasinya adalah pada penemuan dan
pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis serta menyeluruh dan terpadu.

Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur,
dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam
menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional.

    2.2. Implementasi Politik dan Strategi nasional dalam bidang-bidang
                          Pembangunan Nasional
Implementasi Politik Strategi Nasional dalam Bidang Pembangunan Nasional Tahun 1999-
2004.

· Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.

· Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur.

· Peningkatan keamanan, ketertiban,dan penanggulangan kriminalitas.

· Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme.

· Pencegahan dan Penanggulangan gerakan terorisme.

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                Page 6
· Peningkatan kemauan pertahanan nasional.

· Pemantapan politik luar negeri dan Peningkatan kerjasama internasional.

· Pembenahan Sistem dan Politik Hukum.

· Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk.

· Penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM..

Garis-garis besar haluan Negara sebagai arah penyelenggaraan Negara bagai lembaga-
lembaga tinggi segenap rakyat Indonesia, kaidah peleksanaannya sebagai berikut ;

1. Presiden selaku pemewrintahan Negara, menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan
Negara, berkewajiban untuk mengerhkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan
dalamel;aksanaakna dan mengendalikan pembangunan nasional.

2. Dewan perwakilan rakyat, mahkama agung, badan pemeriksa keuangan, dan dewan
pertimbangan agung berkewajiban nmelaksankangaris-garis besar haluian negarasesuai
dengan fungsi, tugas, dan wewenagnya berdasarkan UUD 1945

3. Semua lembaga tinggi neghara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan garis-
garis besar haluan Negara dalam sidanh tahunan MPR, sesuai dengan fungsi, tugas dan
wewenagnya berdasarkan UUD 1945.

4. Garis-garis besar haluan Negara dalam pelaksanaannya dituangkan dalam program
pembangunan negara 5 tahun (BAPENAS) yang membuat uraian kebijakan secara rinci
terukur yang secara yuridis ditetapkan oleh prtesiden bersama MPR.

5. PROPENAS dirinci dalam rencana pembangunan tahunan (REPETA) yang membuat
anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan ditetapkan presiden bersama MPR.

2.3. Arah kebijakan GBHN
1. Bidang Hukum

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran
dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan
warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan
ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan
dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi
manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.


Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                 Page 7
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk
Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan,
serta pengawasan yang efektif.

6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak
mana pun.

7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian
dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

2. Bidang Ekonomi

1. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur
pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat.

2. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan
menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi,
layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan
undang-undang.

3. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi
masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan
sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah serta menumbuh kembangkan usaha
dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif
dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang.

4. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi

5. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna
menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang
stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat,
menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar
perizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.

6. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin,
keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi
ketergantungan dana dari luar negeri.

7. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan
peraturan perundangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga
independen.

8. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi
produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur
peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur
dengan undang-undang.


Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                 Page 8
9. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka
meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap
kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan
kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia
dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

10. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif
dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha
yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam
bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi
bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha.

3. Bidang Politik

1. Politik Dalam Negeri

a. Memperkuat keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
bertumpu pada ke-bhinekatunggalika-an. Untuk menyelesailan masalah-masalah yang
mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya
rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang-undang.

b. Menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan
bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan
bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung
jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara
lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

d. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan
terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi
politik, serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dengan
menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik.

e. Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kinerja
lembaga-lembaga negara dan meningkatkan efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi
kemasyarakatan, kelompok profesi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan
bernegara.

f. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat
untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi,
dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                  Page 9
g. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

h. Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat
seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan
beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan non-partisan selambat-
lambatnya pada tahun 2004.

i. Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building) menuju bangsa dan
masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran,
sejahtera, adil dan makmur.

j. Menindaklanjuti paradigma baru Tentara Nasional Indonesia dengan menegaskan secara
konsisten reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dengan
mengoreksi peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam kehidupan bernegara.
Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam merumuskan kebijaksanaan nasional
dilakukan melalui lembaga tertinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Hubungan Luar Negeri

a. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada
kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung
perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta
meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

b. Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan
dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.

c. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi
pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia
internasional, memberikan pelindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan
kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.

d. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan
pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam
rangka stabilitas, kerja sama, dan pembangunan kawasan.

e. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan
bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO.

f. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar
prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.

g. Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan
langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan, dan
kesejahteraan.



Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                    Page 10
4. Bidang Agama

1. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan
etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-
undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan
agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan
didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama sehingga tercipta
suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan
melalui dialog antarumat beragama dan pelaksanaan pendidikan agama secara deskriptif yang
tidak dogmatis untuk tingkat perguruan tinggi.

4. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk
penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat, dengan memberikan
kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.

5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi
dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkukuh jati diri
dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

5. Bidang Pendidikan

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia
berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan
kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara
optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat
mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.

3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa
diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum
yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis
pendidikan secara profesional.

4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat
pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan
masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.

5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip
desentralisasi, otonomi keilmuan dan manejemen.



Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                   Page 11
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat
maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam
menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu,
dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa
agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan
lindungan sesuai dengan potensinya.

6. Bidang sosial dan budaya

1. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan
pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan,
pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan
sampai usia lanjut.

b. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui
pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang
medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

c. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk
mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang
pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.

d. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan
pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta
mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.

e. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat dan
martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.

2. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata

a. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber
dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal
termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung
terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.

b. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan
sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan
kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas
berbudaya masyarakat.

c. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai
budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa
depan.

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                Page 12
d. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai
pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu
pada etika, moral, estetika dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan
terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.

e. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media massa kreatif yang
memuat keberagaman jenis kesenian untuk meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan
bangsa, pembentukan opini publik yang positif dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi.

3. Kedudukan dan Peranan Perempuan

a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu
memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap
mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum
perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan
keluarga dan masyarakat.

4. Pemuda dan Olahraga

a. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga
memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus dimulai sejak usia dini
melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.

b. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara
sistematis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan
dibawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga termasuk organisasi olah raga
penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi yang
membanggakan di tingkat Internasional.

c. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan
segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan
mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk
menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis,
demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat.

d. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang
berdaya saing, unggul, dan mandiri.

e. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya
penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui
gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan
narkoba.




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                Page 13
7. Bidang Pembangunan Daerah

1. Umum

a. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka
pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga
keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi
masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Melakukan pengkajian tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah provinsi, daerah
kabupaten, daerah kota, dan desa.

c. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan
memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang,
baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan
pelaksanaan otonomi daerah.

d. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama
petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri
kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan
pemanfaatan sumber daya alam.

2. Khusus

Dalam rangka pengembangan otonomi daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah
yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh
langkah-langkah sebagai berikut:

Daerah Istimewa Aceh

a. Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh,
melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonom khusus yang diatur dengan
undang-undang.

b. Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan
pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama
pemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pasca pemberlakuan Daerah Operasi Militer.

Irian Jaya

a. Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat
Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.

b. Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses
pengadilan yang jujur dan bermartabat.


Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                              Page 14
Maluku

Menugaskan pemerintah untuk segera melaksanakan penyelesaian konflik sosial yang
berkepanjangan secara adil, nyata, dan menyeluruh serta mendorong masyarakat yang
bertikai agar pro-aktif melakukan rekonsiliasi untuk mempertahankan dan memantapkan
integrasi nasional.

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan
melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan
teknologi ramah lingkungan.

c. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan
lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-
undang.

d. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan
memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang
berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang,
yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

Pertahanan dan Keamanan

a. Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten
melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat
negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia, dan memberikan dharma baktinya dalam membantu menyelenggarakan
pembangunan.

b. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu
pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan
keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan
membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat.

c. Meningkatkan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio
kekuatan komponen utama serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara
kewilayahan yang didukung dengan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                   Page 15
d. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan
keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan turut serta
berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.

e. Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka
pemisahan dari Tentara Nasional Indonesia secara bertahap dan berlanjut dengan
meningkatkan keprofesionalannya, sebagai alat negara penegak hukum, pengayom dan
pelindung masyarakat selaras dengan perluasan otonomi daerah.




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                          Page 16
                                            BAB III
                                          PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Sebagaimana dijelaskan didepan bahwa politik strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan
selama ini ditunagkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR dan pelaksanaannya
dilaksanakan oleh presiden selaku mandataris MPR oleh karena itu GBHN merupakan
program Negara dan merupakan amanat rakyat,maka pemerintah dalam melaksanakan tugas
mengemban amanat rakyat tersebut harus benar-benar bebas dari korupsi kolusi dan epotisme
(KKN) guna mencapai tujuan nasional.

3.2. Saran
Keberhasilan politik dan strategi pembangunan Indonesia akan berhasil dengan baik dan
memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan
seluruh rakyat, jikalau para warga Negara teutama para penyalemggara Negara memiliki
moraliyas, semangat,serta sikap mental.

Dengan demikian ketahannan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan
kesadaran rakyat untuk bela Negara serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun
bermoral ketuhanan yang maha esa serta kemanusian yang adil dan beradab.




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                Page 17
                             DAFTAR PUSTAKA


      Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
       Utama
      Maksudi, Beddy I. 2011. System Politik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo
       Persada
      Rudi Regobiz. Mei. 2012. Pengertian Politik dan Strategi
      Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana
      Indonesia Nasional.http://rudyregobiz.wordpress.com
      Amalia Wardhani. Mei. 2012. Politik Strategi
      Nasional. http://faira170509.blogspot.com/
      Babam Suryaman. April. 2012. Makalah Civic Education – Politik dan Strategi
      Nasional.http://www.kosmaext2010.com




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                    Page 18

								
To top