Dalam proses by MmzK4zU

VIEWS: 0 PAGES: 66

									                                                                                                                                                                                                                LAMPIRAN III
                                                                                                                                                                                  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ______ /
                                                                                                                                                                                  /KMK.01/2005 TENTANG PEDOMAN STRATEGI DAN
                                                                                                                                                                                  KEBIJAKAN DEPARTEMEN KEUANGAN (ROAD-MAP
                                                                                                               MENTERI KEUANGAN                                                   DEPARTEMEN KEUANGAN) TAHUN 2005-2009.
                                                                                                               REPUBLIK INDONESIA

                                                                                          STRATEGI DALAM LIMA ASPEK
                                                                                 ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005-2009

I. Bidang Pendapatan Negara

                         KONDISI SEKARANG                                                                           PROGRAM                                                                        TARGET

                                                  Tingkat
        Kondisi setelah Program 100 hari                            Keterangan                                  Program                            Unit Pelaksana                           Target 2009                      Keterangan
                                                Penyelesaian

1. Aspek Hukum                                                                       1.   Aspek Hukum                                                               1.   Aspek Hukum

 1 a.   Harmonisasi tarif                                                                                                                                                a.   Terwujudnya tarif yang harmonis, rendah dan
        Harmonisasi tarif tahap I                  100%        PMK No. 591/PMK/                Penyusunan PMK harmonisasi tarif tahap II           Bapekki→BKF                uniform
                                                               010/2004


 1 b.   Kebijakan tarif lainnya                                                                                                                                          b.   Terwujudnya tarif yang sesuai dalam rangka
        Berbagai PMK tentang pembebasan bea        100%        PMK No.                          -   Penyusunan PMK/KMK tentang fasilitas           Bapekki→BKF                meningkatkan daya saing industri perdagangan
        masuk                                                  03/PMK/010/2005,                     keringanan/pembebasan bea masuk untuk                                     dalam negeri
                                                               04/PMK/010/2005,                     komoditi tertentu sesuai kebutuhan
                                                               06/PMK/010/2005,                 -   Rekomendasi perubahan tata niaga untuk
                                                               07/PMK/010/2005                      produk tertentu
                                                                                                -   Penyusunan PMK/KMK tentang penyesuaian
                                                                                                    tarif sesuai dengan kerjasama ekonomi dengan
                                                                                                    negara lain

 1 c.   Amandemen UU Perpajakan                                                           c.   Penyelesaian amandemen UU Perpajakan                     DJP              c.   Implementasi UU Perpajakan (amandemen)
        1) KUP                                      90%        Finalisasi
        2) PPh                                      80%        Draf
        3) PPN                                      80%        Draf

 1 d.   UU Pengampunan Pajak                        50%        Bahas Interdep             d.   Penyelesaian UU Pengampunan Pajak                        DJP              d.   Implementasi UU Pengampunan Pajak

 1 e.   PP Pemberian Tax Incentives                 90%        Draf PP                    e.   Penyelesaian RPP tentang Pemberian Tax Incentives        DJP              e.   Implementasi PP tentang Tax Incentives


 1 f.   Peraturan Pelaksanaan UU KUP                10%            Dalam proses           f.   Penyelesaian RPP dan RPMK                                DJP              f.   Implementasi PP dan PMK
        1) 3 RPP                                                   pembahasan
        2) 24 RPMK

 1 g.   Peraturan Pelaksanaan RUU tentang PPh       10%        Dalam proses               g.   Penyelesaian RPP dan RPMK                                DJP              g.   Implementasi PP dan PMK
        1) 5 RPP                                               pembahasan
        2) 7 RPMK

 1 h.   Peraturan Pelaksanaan RUU tentang PPN       10%        Dalam proses               h.   Penyelesaian RPP dan RPMK                                DJP              h.   Implementasi PP dan PMK
                                                               pembahasan
        1) 4 RPP
        2) 6 RPMK

 1 i.   Peraturan pelaksanaan program               30%                                   i.   Penyelesaian peraturan pelaksanaan program               DJP              i.   Implementasi peraturan pelaksanaan program
        modernisasi (penambahan kantor, KPP                                                    modernisasi                                                                    modernisasi
        Modern, Kantor Pusat dan DPC)




                                                                                                    Hal: I - 1/66
                                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                                    REPUBLIK INDONESIA


I. Bidang Pendapatan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                 PROGRAM                                                                  TARGET

                                               Tingkat
        Kondisi setelah Program 100 hari                        Keterangan                           Program                            Unit Pelaksana                     Target 2009                        Keterangan
                                             Penyelesaian
   j.   Penyempurnaan peraturan perundang-                                     j.   Tahun 2005-2009                                         DJBC         j.   Peraturan perundang-undangan kepabeanan dan
        undagan kepabeanan dan cukai                                                  1. Amandemen UU no.10 Tahun 1985 tentang                                cukai yang adil, komprehensif dan transparan,
                                                                                         Kepabeanan                                                           yang dapat mendukung tugas pokok dan fungsi
        -   Amandemen UU                                    Dalam proses
                                                                                      2 Amandemen UU No. 11 Tahun 1995 tentang                                DJBC.
                                                            pembahasan draf
                                                            oleh Tim Amande-             Cukai
                                                            men (interdep).
        -   PP                                              Belum dilakukan            3 Penyempurnaan PP tentang Penindakan di
                                                            pembahasan.                  bidang kepabeanan
        -   PMK                                             Belum dilakukan            4 Penyempurnaan PP tentang Pengenaan Sanksi
                                                            pembahasan.                  Administrasi di bidang Kepabeanan
                                                                                       5 Penyempurnaan PP tentang Tempat
                                                                                         Penimbunan Berikat (TPB)
                                                                                       6 Penyempurnaan PP tentang Bea Masuk
                                                                                         Antidumping dan Bea Masuk Imbalan
                                                                                       7 Penyempurnaan PP tentang Penindakan di
                                                                                         bidang Cukai
                                                                                       8 Penyempurnaan PP tentang Pengenaan Sanksi
                                                                                         Administrasi di bidang Cukai
                                                                                       9 Penyempurnaan PP tentang Ijin Pengusaha
                                                                                         Barang Kena Cukai (BKC)
                                                                                      10 Penyempurnaan PP tentang Pengawasan
                                                                                         Barang Kena Cukai
                                                                                      11 Penyempurnaan PP tentang Penyidikan
                                                                                         Tindak Pidana di Kepabeanan dan Cukai
                                                                                      12 Penyempurnaan PP tentang Senjata Api, Dinas
                                                                                         Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
                                                                                      13 Penyempurnaan PMK tentang Tatalaksana
                                                                                         Kepabeanan di Bidang Impor
                                                                                      14 Penyempurnaan PMK tentang tatalaksana di
                                                                                         Bidang Ekspor
                                                                                      15 Penyempurnaan PMK tentang Tatalaksana
                                                                                         Impor Sementara
                                                                                      16 Penyempurnaan PMK tentang tatacara
                                                                                         Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
                                                                                      17 Penyempurnaan PMK tentang Pelaksanaan
                                                                                         Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan
                                                                                         Cukai
                                                                                      18 Penyempurnaan PMK tentang Tatacara
                                                                                         Pengajuan Keberatan Kepabeanan dan Cukai
                                                                                      19 Penyempurnaan PMK tentang Penetapan
                                                                                         Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif
                                                                                         BM Barang Impor
                                                                                      20 Penyempurnaan PMK tentang Penetapan Tarif
                                                                                         Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol
                                                                                         (MMEA) dan konsentrat yang mengandung
                                                                                         Etil Alkohol (EA)



                                                                                         Hal: I - 2/66
                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                 REPUBLIK INDONESIA


I. Bidang Pendapatan Negara

                 KONDISI SEKARANG                     PROGRAM                      TARGET

                                    21 Penyempurnaan PMK tentang Penetapan Tarif
                                       Cukai Etil Alkohol/Ethanol
                                    22 Penyempurnaan PMK tentang Penetapan Tarif
                                       Cukai dan Harga Dasar Hasil Tembakau
                                    23 Penyempurnaan PMK tentang Pelunasan
                                       Cukai
                                    24 Penyempurnaan PMK tentang Tidak Dipungut
                                       Cukai
                                    25 Penyempurnaan PMK tentang Pembebasan
                                       Cukai
                                    26 Penyempurnaan PMK tentang Pengembalian
                                       Cukai
                                    27 Penyempurnaan PMK tentang Pemberian dan
                                       Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha BKC
                                       (NPPBKC)
                                    28 Penyempurnaan PMK tentang Penagihan
                                       Cukai
                                    29 Penyempurnaan PMK tentang Buku
                                       Persediaan dan Pemberitahuan BKC yang
                                       selesai dibuat
                                    30 Penyempurnaan PMK tentang Buku Rekening
                                       BKC dan Buku Rekening Kredit
                                    31 Penyempurnaan PMK tentang Penimbunan,
                                       Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan dan
                                       Perdagangan BKC
                                    32 Penyempurnaan PMK tentang Pelaksanaan
                                       Penindakan di bidang Cukai
                                    33 Penyempurnaan PMK tentang Tatacara
                                       Pengenaan Sanksi Administrasi di bidang
                                       Cukai
                                    34 Penyempurnaan PMK tentang Penyediaan dan
                                       Desain Pita Cukai
                                    35 Penyempurnaan PMK tentang Tatacara
                                       Pembayaran dan Penyetoran BM, Cukai,
                                       Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam
                                       Rangka Impor (PDRI)
                                    36 Penyempurnaan PMK tentang Tatacara
                                       Penagihan Piutang BM, Cukai, Sanksi
                                       Administrasi and PDRI
                                    37 Penyempurnaan PMK tentang tatalaksana
                                       Audit di Bidang Kepabeanan dan Cukai
                                    38 Penyempurnaan Peraturan Pelaksanaan
                                       lainnya sesuai amanat UU Kepabeanan dan
                                       UU Cukai yang telah diamandemen




                                      Hal: I - 3/66
                                                                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                                                                      REPUBLIK INDONESIA


I. Bidang Pendapatan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                   PROGRAM                                                            TARGET


 1 k.   Penyusunan Rancangan Peraturan              5%    Berdasarkan putusan    k.   Penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan          DJAPK   k.   Selesai dan dilaksanakannya Rancangan Peraturan
        Pemerintah (RPP) Penerimaan Negara                Mahkamah                    Pemerintah (RPP) Penerimaan Negara Bukan Pajak                    Pemerintah (RPP) Penerimaan Negara Bukan Pajak
        Bukan Pajak (PNBP) dari pertambangan              Konstitusi (MK),            (PNBP) dari pertambangan migas                                    (PNBP) dari pertambangan migas
        migas                                             pasal-pasal UU No.
                                                          22/2001 yang terkait
                                                          dengan PNBP
                                                          pertambangan migas
                                                          akan diamandemen
 1 l.   Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri      0%    Terkait dengan         l.   Penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan          DJAPK   l.   Selesai dan dilaksanakannya Rancangan Peraturan
        Keuangan yang mengatur mengenai                   penyelesaian RPP            Menteri Keuangan yang mengatur mengenai                           Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
        pembayaran bonus dari para kontraktor             PNBP pertambangan           pembayaran bonus dari para kontraktor Kontrak                     pembayaran bonus dari para kontraktor Kontrak
        Kontrak Kerja Sama (KKS), penyetoran              migas                       Kerja Sama (KKS), penyetoran penjualan aset-aset                  Kerja Sama (KKS), penyetoran penjualan aset-aset
        penjualan aset-aset eks-KPS/KKKS yang                                         eks-KPS/KKKS yang sudah tidak dipergunakan                        eks-KPS/KKKS yang sudah tidak dipergunakan
        sudah tidak dipergunakan lagi, over/under                                     lagi, over/under lifting KKKS, minyak mentah                      lagi, over/under lifting KKKS, minyak mentah
        lifting KKKS, minyak mentah                                                   prorata,sebagai pedoman pelaksanaan PP PNBP dari                  prorata,sebagai pedoman pelaksanaan PP PNBP
        prorata,sebagai pedoman pelaksanaan PP                                        pertambangan migas                                                dari pertambangan migas
        PNBP dari pertambangan migas
 1 m.   Penyusunan ketentuan pelaksanaan yang       0%    Terkait dengan         m.   Penyelesaian penyusunan ketentuan pelaksanaan        DJAPK   m.   Selesai dan dilaksanakannya ketentuan pelaksanaan
        mengatur mengenai kewajiban Pemerintah            penyelesaian RPP            yang mengatur mengenai kewajiban Pemerintah                       yang mengatur mengenai kewajiban Pemerintah
        dalam kaitannya dengan Kegiatan Kontrak           pertambangan migas          dalam kaitannya dengan Kegiatan Kontrak Kerja                     dalam kaitannya dengan Kegiatan Kontrak Kerja
        Kerja Sama (KKS), sebagai pedoman                                             Sama (KKS), sebagai pedoman pelaksanaan PP                        Sama (KKS) sebagai pedoman pelaksanaan PP
        pelaksanaan PP PNBP dari pertambangan                                         PNBP dari pertambangan migas                                      PNBP dan pertambangan migas
        migas

 1 n.   Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri      50%                          n.   Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan          DJAPK   n.   Selesai dan dilaksanakannya Penyusunan
        Keuangan tentang Perubahan Tata Cara                                          Menteri Keuangan tentang Perubahan Tata Cara                      Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang
        Penyusunan Rencana Kerja Tahunan                                              Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta                      Perubahan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja
        (RKT) serta RAPB Badan Pelaksana                                              RAPB Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu                          Tahunan (RKT) serta RAPB Badan Pelaksana
        Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas                                            Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)                                     Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
        Bumi (BPMIGAS)                                                                                                                                  (BPMIGAS)
 1 o.   Penyusunan RPP tentang Besaran dan          10%   Dalam proses           o.   Penyelesaian RPP tentang Besaran dan Penggunaan      DJAPK   o.   Selesai dan dilaksanakannya PP tentang Besaran
        Penggunaan Iuran dari Badan Usaha                 pembahasan                  Iuran dari Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha                       dan Penggunaan Iuran dari Badan Usaha dalam
        dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan                                           Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan                            Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian
        Pendistribusian BBM dan Pengangkutan                                          Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa                                BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
        Gas Bumi melalui pipa

 1 p.   PP tentang tarif dan jenis PNBP Usaha       0%                           p.   Penyelesaian PP tentang tarif dan jenis PNBP Usaha   DJAPK   p.   PP tentang tarif dan jenis PNBP Usaha Panas Bumi
        Panas Bumi                                                                    Panas Bumi

 1 q.   Peraturan Pemerintah tentang tarif atas     0%                           q.   Penyelesaian penyempurnaan/perubahan Peraturan       DJAPK   q.   Terselesaikan penyempurnaan perubahan
        jenis PNBP yang berlaku pada departemen                                       Pemerintah tentang tarif atas jenis PNBP yang                     Peraturan Pemerintah tentang tarif atas jenis PNBP
        dan LPND                                                                      berlaku pada departemen dan LPND                                  yang berlaku pada departemen dan LPND

 1 r.   Peraturan pelaksanaan UU No.20 tahun        0%                           r.   Penyelesaian 2 (dua) RPP dan penyempurnaan           DJAPK   r.   Terselesaikannya penyempurnaan peraturan
        1997 tentang PNBP                                                             peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 20                        pelaksanaan UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBP
                                                                                      Tahun 1997 tentang PNBP




                                                                                           Hal: I - 4/66
                                                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                                                          REPUBLIK INDONESIA



I. Bidang Pendapatan Negara

                         KONDISI SEKARANG                                                                          PROGRAM                                                                   TARGET

 1 s.   Rancangan Peraturan Menteri Keuangan        10%   Menyiapkan konsep          s.   Penyelesaian RPP Menteri Keuangan tentang           DJAPK            s.   Terselesaikannya RPP Menteri Keuangan tentang
        tentang Persetujuan penggunaan sebagian           RPMK                            Persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP pada                            Persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP pada
        dana PNBP pada Kementerian/Lembaga                                                Kementerian/Lembaga                                                       Kementerian/Lembaga

 1 t.   Rancangan Peraturan Menteri Keuangan        10%   Menyiapkan konsep          t.   Penyelesaian RPP Menteri Keuangan tentang           DJAPK            t.   Terselesaikannya RPP Menteri Keuangan tentang
        tentang Tatacara Penyampaian Rencana              RPMK                            Tatacara Penyampaian Rencana dan Realisasi PNBP                           Tatacara Penyampaian Rencana dan Realisasi PNBP
        dan Realisasi PNBP

 1 u.   Penyusunan RPP tentang Pungutan             70%   Pembahasan dengan          u.   Penyelesaian RPP tentang Pungutan Ekspor            DJAPK            u.   Penyelesaian penyusunan PP tentang Pungutan
        Ekspor                                            instansi terkait                                                                                          Ekspor

 1 v.   Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan       90%   Draft                      v.   Penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri            DJAPK            v.   Penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri        Belum adanya
        tentang Tarif dan Tata Cara Pembayaran                                            Keuangan tentang Tarif dan Tata Cara Pembayaran                           Keuangan tentang Tarif dan Tata Cara Pembayaran kesepakatan
        Pungutan Ekspor                                                                   Pungutan Ekspor                                                           Pungutan Ekspor                                 antara Depkeu
                                                                                                                                                                                                                    dengan instansi
                                                                                                                                                                                                                    terkait lainnya
                                                                                                                                                                                                                    seperti Depprin,
                                                                                                                                                                                                                    Depdag, Deptan,
                                                                                                                                                                                                                    dan Dephut

 1 w.   Penyusunan Peraturan mengenai PNBP di                                        w.                                                                        w.
        bidang Laba BUMN
        1) Penyempurnaan Peraturan Menteri          80%   Finalisasi draf PMK             -    Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum         DJAPK                 -   Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara
           Keuangan tentang tata cara Penyetoran                                               dan Biro Humas Depkeu                                                    Penyetoran PNBP dan hasil-hasil pengelolaan
           PNBP dari hasil-hasil Pengelolaan                                                                                                                            kekayaan dipisahkan telah disempurnakan dan
           Kekayaan Negara yang dipisahkan                                                                                                                              tidak ada masalah dalam pelaksanaannya


2. Aspek Sistem dan Prosedur                                                    2.   Aspek Sistem dan Prosedur                                            2.   Aspek Sistem dan Prosedur

 2 a.   Pengembangan Model Keuangan                 50%                              a.   Tahun 2007                                        Bapekki→BKF        a.   Tersedianya model ekonomi keuangan yang handal
                                                                                            - Penyusunan model penentuan tarif                                      di bidang pendapatan negara

 2 b.   Pengembangan prosedur pengkajian            50%                              b.   Tahun 2006                                        Bapekki→BKF        a.   Terwujudnya standarisasi prosedur pengkajian
                                                                                            - Prosedur pengkajian perpajakan                                        yang baku di bidang pendapatan negara
                                                                                            - Prosedur pengkajian kepabeanan
                                                                                            - Prosedur pengkajian cukai
                                                                                            - Prosedur pengkajian tarif

                                                                                          Tahun 2007                                        Bapekki→BKF
                                                                                            - Prosedur pengkajian PNBP

 2 c.   Pengembangan sistem informasi dan           30%                              c.   Tahun 2005-2006                                   Bapekki→BKF        c.   Terwujudnya sistem informasi dan monitoring
        monitoring kebijakan fiskal                                                         - Database pengkajian perpajakan, kepabeanan,                           kebijakan fiskal di bidang pendapatan negara yang
                                                                                              cukai, dan PNBP                                                       berbasis teknologi informasi

 2 d.   Pengembangan pelayanan yang berbasis        50%                              d.   Sistem Pelayanan Berbasis TI                         DJP             d.   Sistem Pelayanan Berbasis TI
        TI (e-payment, e-registration, e-filing )

 2 e.   Pembuatan Data Procesing Center             25%   Tahap perencanaan          e.   Data Processing Center                               DJP             e.   Data Processing Center



                                                                                               Hal: I - 5/66
                                                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                                                       REPUBLIK INDONESIA



I. Bidang Pendapatan Negara

                         KONDISI SEKARANG                                                                   PROGRAM                                                          TARGET


 2 f.   Pembentukan Bank Data Nasional               70%                          f.   Penyiapan Bank Data Nasional                         DJP    f.   Bank Data Nasional

 2 g.   Pembentukan SIN                              50%                          g.   Penyiapan SIN                                        DJP    g.   SIN

 2 h.   Pengembangan Data Recovery Centre            25%                          h.   Data Recovery Centre (DRC)                           DJP    h.   DRC
        (DRC)

 2 i.   Peningkatan kualitas pemberian fasilitasi                                 i.   Mengembangkan sistem otomasi kepabeanan dan          DJBC   i.   Sistem pelayanan kepabeanan dan cukai yang
        perdagangan dan pelayanan di bidang                                            cukai:                                                           efisien berbasis TI
        kepabeanan dan cukai dengan                                                    -    Mengembangkan sistem jaringan yang
        menerapkan sistem komputerisasi                                                     tersentralisasi berbasis internet, dengan
                                                                                            memanfaatkan kapasitas infrastruktur di 5
                                                                                            (lima) pelabuhan utama, dimana masing-
                                                                                            masing berfungsi sebagai Hub bagi kantor
                                                                                       -    Mengoptimalkan penggunaan bandwidth
                                                                                            network (WAN) yang ada dan menyesuaikan
                                                                                            bandwidth dengan beban traffic yang harus
                                                                                            ditanggungnya

        1) Pelayanan Impor berbasis TI               70%   Ditargetkan paling          -    Mengembangkan sistem dan prosedur
           (EDI/Web)                                       lambat hingga tahun              Pelayanan Impor berbasis TI (EDI/Web)
                                                           2007 aplikasinya
        2) Pelayanan Ekspor berbasis TI              70%   akan diperluas di           -    Mengembangkan sistem dan prosedur
           (EDI/Web)                                       KPBC Juanda,                     Pelayanan Ekspor berbasis TI (EDI/Web)
                                                           Polonia, Merak dan
                                                           KPBC Jakarta

        3) Pelayanan Manifest berbasis TI            90%   Tahap ujicoba               -    Mengembangkan sistem dan prosedur
           (EDI/Web)                                                                        Pelayanan manifest berbasis TI (EDI/Web)

        4) Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan          90%   Sudah diaplikasikan,        -    Mengembangkan sistem dan prosedur
           Ekspor (KITE) berbasis TI (EDI/Web)             tetapi masih ada                 pelayanan KITE berbasis TI (EDI / Web)
                                                           tambahan aplikasi

        5) Pelayanan Express Consigment              0%    Tahap perencanaan           -    Mengembangkan sistem dan prosedur
           berbasis TI (EDI/Web)                                                            pelayanan Express Consigment berbasis TI
                                                                                            (EDI/Web)

        6) Pelayanan BKC Hasil Tembakau, Etil        75%   Tahap ujicoba               -    Mengembangkan sistem dan prosedur
           Alkohol dan Minuman Mengandung                                                   pelayanan BKC hasil tembakau, Etil Alkohol
           Etil Alkohol (MMEA) berbasis TI                                                  dan MMEA berbasis TI (EDI/Web)

        7) Sistem dan Prosedur Tata Naskah           50%   Tahap ujicoba               -    Mengembangkan sistem dan prosedur Tata
           Dinas secara elektronik di Kantor Pusat                                          Naskah secara elektronik di Kantor Pusat DJBC
           DJBC




                                                                                            Hal: I - 6/66
                                                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                                                   REPUBLIK INDONESIA



I. Bidang Pendapatan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                PROGRAM                                                          TARGET

 2 j.   Peningkatan kualitas pengawasan           0%    Tahap perencanaan,    j.   -    Mengembangkan sistem aplikasi NHI dan         DJBC    j.   -   Sistem aplikasi NHI dan pemblokiran berbasis
        kepabeanan dan cukai dengan                     ditargetkan dapat               pemblokiran secara elektronik dari Kantor                      TI (on line system)
        menerapkan sistem komputerisasi                 diaplikasikan tahun             Pusat DJBC ke Kanwil DJBC
        (pemberantasan penyelundupan,                   2006                       -    Mengembangkan sistem aplikasi pengawasan                   -   Sistem aplikasi pengawasan ekspor berbasis TI
        penegakan hukum, perlindungan terhadap                                          ekspor                                                         (on line system)
        masyarakat, dan audit)                                                     -    Menyelenggarakan pengumpulan data dari                     -   Penyusunan Daftar Rencana Obyek Audit
                                                                                        Kanwil DJBC ke Kantor Pusat DJBC secara                        (DROA) yang didukung data yang disediakan
                                                                                        elektronik                                                     secara elektronik (on line system)

 2 k.   Peningkatan Penyuluhan dan Koordinasi           Terus menerus         k.   -    Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi           DJBC    k.   Tercapainya efisiensi pelayanan dan efektifitas
        dengan Stakeholder                                                              peraturan perundang-undangan di bidang                     pengawasan
                                                                                        kepabeanan dan cukai kepada stakeholders
                                                                                   -    Melaksanakan koordinasi secara insentif
                                                                                        dengan instansi terkait

 2 l.   Pembangunan sistem informasi PNBP         0%    Tahap perencanaan     l.   Sistem informasi PNBP berbasis TI                  DJAPK   l.   Sistem informasi PNBP berbasis TI
        berupa database PNBP

 2 m.   Menyempurnakan sistem administrasi                                    m.   Penyempurnaan sistem administrasi PNBP             DJAPK   m.   Peningkatan PNBP
        PNBP

 2 n.   Pembuatan dan pengembangan sistem         0%                          n.   Penyelesaian pembuatan dan pengembangan sistem     DJAPK   n.   Tersedianya sistem informasi dan database migas
        informasi dan database migas bersama                                       informasi dan database migas bersama dengan                     bersama dengan instansi terkait
        dengan instansi terkait                                                    instansi terkait

 2 o.   Pelaksanaan penagihan setoran bagian      0%                          o.   Menyampaikan surat penagihan pembayaran            DJAPK   o.   Terlaksananya pembayaran setoran bagian
        Pemerintah dari sektor SDA panas Bumi                                      setoran bagian Pemerintah kepada pengusaha panas                pemerintah oleh pengusaha panas bumi
                                                                                   bumi

 2 p.   Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi   70%                         p.   Dibuatkan wadah koordinasi dengan instansi yang    DJAPK   p.   Terjadi peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi
        dengan instansi yang terkait dengan                                        terkait dengan peneriman laba BUMN                              dengan instansi yang terkait sehingga diperoleh
        penerimaan Laba BUMN                                                                                                                       kesamaan data dan informasi yang cepat dan

 2 q.   Pemantauan dan evaluasi penerimaan laba   20%   Masih banyak          q.   -    Meningkatkan koordinasi dengan instansi       DJAPK   q.   Realisasi penerimaan laba BUMN dapat dicapai
        BUMN                                            BUMN yang                       terkait                                                    sesuai dengan ketentuan
                                                        terlambat dalam            -    Mengingatkan BUMN untuk menyampaikan
                                                        menyampaikan                    risalah RUPS
                                                        risalah RUPS

 2 r.   Koordinasi dengan Departemen Teknis       35%   Menunggu              r.   Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait    DJAPK   r.   Tersedianya harmonisasi dalam pelaksanaan
        dan Instansi Pengelola Badan Layanan            pembahasan dengan                                                                          pengelolaan keuangan BLU
        Umum (BLU)                                      Departemen Hukum
                                                        dan HAM atas RPP
                                                        BLU




                                                                                        Hal: I - 7/66
                                                                                                         MENTERI KEUANGAN
                                                                                                         REPUBLIK INDONESIA


I. Bidang Pendapatan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                      PROGRAM                                                              TARGET


 2 s.   Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan   0%    Masih menunggu              s.   Mempersiapkan perangkat hukum dan manual          DJAPK        s.   Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan
        pengelolaan keuangan dan kinerja BLU            ditetapkannya PP                 untuk melakukan pemantauan dan evaluasi                             dan kinerja BLU dapat dilaksanakan
                                                        tentang Pengelolaan              pengelolaan keuangan dan kinerja BLU
                                                        Keuangan BLU oleh
                                                        Presiden


 2 t.   Penyusunan sistem informasi dan laporan   0%    idem                        t.   Mempersiapkan konsep draft sistem informasi dan   DJAPK        t.   Tersediannya sistem informasi dan laporan
        keuangan BLU                                                                     laporan keuangan BLU                                                keuangan BLU



3. Aspek Organisasi                                                            3.   Aspek Organisasi                                               3.   Aspek Organisasi

 3 a.   Penambahan kantor yang berbasis           20%   Modernisasi kanwil          a.   Penerapan administrasi modern di seluruh Kantor    DJP         a.   Seluruh Kantor Pajak telah menerapkan
        administrasi modern                             di seluruh Indonesia             Pajak di Indonesia                                                  administrasi modern
                                                        dan pembentukan
                                                        MTO di setiap
                                                        kanwil pada tahun
                                                        2007

 3 b.   Perbaikan struktur Kantor Pusat yang      20%   Dalam proses                b.   Perbaikan struktur Kantor Pusat yang berbasis      DJP         b.   Kantor Pusat telah disesuaikan dengan administrasi
        berbasis administrasi modern                    penyusunan                       administrasi modern                                                 modern

 3 c.   Pembentukan Unit Data Processing Center   10%   Persiapan pilot             c.   Pembentukan DPC sesuai kebutuhan                   DJP         c.   5 unit DPC
                                                        project

 3 d.   Peningkatan kualitas pelayanan dan                                                                                                              d.   Organisasi dan tatakerja DJBC yang efisien, efektif
        pengawasan kepabeanan dan cukai                                                                                                                      dan mengacu prinsip-prinsip organisasi modern
        melalui penataan organisasi

        1) Pengadaan Tenaga Pengkaji di           70%   Draf usulan telah                -    Mengajukan Usulan pengadaan Tenaga           DJBC
           lingkungan DJBC                              disampaikan ke                        Pengkaji di Lingkungan DJBC
                                                        Menkeu dengan
                                                        surat No.S-182/
                                                        BC.2004 Tgl 17 Maret
                                                        2004

        2) Penyempurnaan Organisasi dan           50%   Telah dilakukan                  -    Menyempurnakan Organisasi dan Tatakerja      DJBC
           Tatakerja pada Kantor Pusat DJBC             pembahasan oleh                       pada Kantor Pusat DJBC (Revisi KMK No.
                                                        Tim Reorganisasi                      302/KMK.01/2004)
                                                        DJBC (Tugas dan
                                                        Fungsi Pelayanan
                                                        KITE belum
                                                        diakomodir)




                                                                                              Hal: I - 8/66
                                                                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                                                                        REPUBLIK INDONESIA


I. Bidang Pendapatan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                     PROGRAM                                                                   TARGET

        3) Penyempurnaan Organisasi dan          20%   Telah dilakukan                  -    Menyempurnakan Organisasi dan Tatakerja           DJBC
           Tatakerja Kantor Wilayah DJBC dan           rapat pembahasan                      pada Kantor wilayah DJBC dan Kantor
           Kantor Pelayanan Bea dan Cukai              oleh Tim                              Pelayanan Bea dan Cukai (Revisi KMK No.
                                                       Reorganisasi DJBC                     444/KMK.01/2001)
                                                       dan telah
                                                       diinventarisir
                                                       berbagai usulan
                                                       perubahan tipe
                                                       kantor dari beberapa
                                                       Kantor Wilayah


        4) Penyempurnaan Organisasi dan          50%   Telah dilakukan                  -    Menyempurnakan Organisasi dan Tatakerja           DJBC
           Tatakerja Pangkalan Sarana Operasi          rapat pembahasan                      Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
           Bea dan Cukai                               oleh Tim                              (Revisi KMK No. 448/KMK.01/2001)
                                                       Reorganisasi DJBC

        5) Penyempurnaan Organisasi dan          50%   Telah dilakukan                  -    Menyempurnaan Organisasi dan Tatakerja            DJBC
           Tatakerja Balai Pengujian dan               rapat pembahasan                      Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (Revisi
           Identifikasi Barang                         oleh Tim                              KMK No. 449/KMK.01/ 2001)
                                                       Reorganisasi DJBC

 3 e.   Organisasi yang berbasis administrasi    20%                               e.   Penerapan administrasi modern                          DJAPK        e.   Organisasi telah menerapkan administrasi modern
        modern

 3 f.   Kurangnya koordinasi pengelolaan PNBP    50%                               f.   Meningkatkan koordinasi pengelolaan PNBP               DJAPK        f.   Meningkatnya koordinasi pengelolaan PNBP


4. Aspek Sumber Daya Manusia                                                  4.   Aspek Sumber Daya Manusia                                           4.   Aspek Sumber Daya Manusia

 4 a.   Pengembangan sistem pengukuran kinerja   20%   Feasibility study           a.   Pengembangan sistem pengukuran kinerja                  DJP         a.   Sistem pengukuran kinerja


 4 b.   Pengembangan sistem yang mengkaitkan     10%   Feasibility study           b.   Pengembangan sistem remunerasi yang berbasis            DJP         b.   Sistem remunerasi yang berbasis kinerja
        kinerja dengan sistem remunerasi                                                kinerja

 4 c.   Pengadaan pegawai sesuai kebutuhan       90%   Jumlah pegawai              c.   -    Mendata jumlah kekurangan pegawai                  DJP         c.   -   Terpenuhinya kebutuhan pegawai di setiap unit
        organisasi, baik kualitas maupun               yang ada belum                   -    Menyusun formasi                                                        kerja sesuai jenjang pendidikan selama 5 tahun
        kuantitasnya.                                  sesuai dengan                    -    Melakukan rekruitment / penerimaan pegawai                              secara bertahap.
                                                       kebutuhan,                            selama 5 tahun secara bertahap
                                                       dikarenakan:
                                                       - Penerimaan                                                                                              -   Selama 5 tahun kebutuhan pegawai untuk
                                                       pegawai tidak                                                                                                 mengganti pegawai pensiun sebanyak:
                                                       seimbang dg jumlah                                                                                            Tahun 2005 : 522 pegawai
                                                       pegawai yg pensiun                                                                                            Tahun 2006 : 605 pegawai
                                                       terutama pegawai                                                                                              Tahun 2007 : 659 pegawai
                                                       non teknis                                                                                                    Tahun 2008 : 818 pegawai
                                                       - Adanya                                                                                                      Tahun 2009 : 850 pegawai
                                                       pengembangan
                                                       organisasi



                                                                                             Hal: I - 9/66
                                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                                    REPUBLIK INDONESIA


I. Bidang Pendapatan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                 PROGRAM                                                        TARGET

 4 d.   Pengisian Jabatan Struktural yang belum   95%   Terdapat beberapa      d.   -    Mendata jabatan yang belum terisi             DJP    d.   Terlaksananya pengisian/mutasi jabatan struktural 2.250 orang
        terisi/kosong berdasarkan kebutuhan             jabatan struktural          -    Mendata peg./pejabat yg memenuhi syarat                   yang belum terisi secara bertahap
        organisasi                                      yang belum terisi                untuk menduduki jabatan tsb
                                                        (kosong),                   -    Melakukan pengisian jabatan yg belum terisi
                                                        disebabkan:
                                                        - pejabat memasuki
                                                        masa purna tugas
                                                        dan meninggal
                                                        - Jabatan yang belum
                                                        terisi

 4 e.   Pelaksanaan pemindahan / mutasi           90%   Terdapat pejabat /     e.   -    Mendata pejabat / pegawai yang mempunyai      DJP    e.   Terlaksananya mutasi pejabat / pegawai selama 5   6.000 orang
        pejabat / pegawai berdasarkan kebutuhan         pegawai pelaksana                masa kerja 2-5 tahun                                      tahun secara bertahap.                            pertahun
        organisasi                                      yang telah                  -    Menyusun pola mutasi
                                                        mempunyai masa              -    Melakukan mutasi dalam kurun waktu 5
                                                        kerja 2-5 tahun di               (lima) tahun secara bertahap
                                                        unit sekarang

 4 f.   Pengembangan SDM melalui Diklat           85%                          f.   Merencanakan kebutuhan diklat untuk tahun 2005-    DJP    f.   Perpenuhinya kebutuhan diklat
        Teknis dan Diklat Karier                                                    2009 sesuai kebutuhan                                          - Diklat teknis : 1.700 pegawai/tahun
                                                                                                                                                   - Diklat karier : 3.750 pegawai/tahun

 4 g.   Peningkatan profesionalisme dan                                                                                                       g.   Pegawai DJBC yang profesional dan berintegritas
        integritas pegawai melalui :                                                                                                               tinggi

        1) Penyempurnaan database pegawai         90%                               -    Menyempurnakan aplikasi database pegawai      DJBC
                                                                                         yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat
                                                                                         diakses oleh pegawai

        2) Pengadaan pegawai                      90%                               -    Melakukan penerimaan pegawai baru sesuai      DJBC
                                                                                         kebutuhan organisasi, baik kualitas maupun
                                                                                         kuantitasnya, selama lima tahun secara
                                                                                         bertahap

        3) Pengisian Jabatan Struktural           90%                               -    Melakukan pengisian jabatan struktural yang   DJBC
                                                                                         belum terisi

        4) Pemindahan/mutasi pejabat dan          85%                               -    Melakukan pemindahan/mutasi pegawai dan       DJBC
           pegawai                                                                       pejabat berdasarkan kebutuhan organisasi


        5) Pendalaman/pemahaman Kode Etik         85%                               -    Melakukan penyuluhan dalam rangka             DJBC
           bagi pegawai DJBC                                                             pendalaman/pemahaman ketentuan kode etik
                                                                                         pegawai DJBC

        6) Penyuluhan peraturan kepegawaian       85%                               -    Melakukan penyuluhan materi peraturan         DJBC
           yang berkaitan dengan penegakan                                               kepegawaian yang berkaitan dengan
           disiplin pegawai                                                              penegakan disiplin pegawai




                                                                                        Hal: I - 10/66
                                                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                                                          REPUBLIK INDONESIA


I. Bidang Pendapatan Negara

                         KONDISI SEKARANG                                                                      PROGRAM                                                                    TARGET

        7) Penyelesaian kasus-kasus pegawai        80%                                   -    Memberikan sanksi bagi pegawai yang                 DJBC
           yang melakukan pelanggaran disiplin                                                melakukan pelanggaran dan memberikan
                                                                                              penghargaan bagi pegawai yang berprestasi/
                                                                                              berintegritas tinggi

        8) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan                                          -    Melaksanakan DTSD (rata-rata 400 orang              DJBC
           (Diklat)                                                                           pertahun), pelatihan penggunaan alat-alat
           -   Diklat Teknis Substantif (DTSD) I   75%                                        modern (Hi Co Scan/Mobile Scan ), Diklat
           -   DTSD II                             95%                                        Substantif Spesialisi (251 auditor, 30 juru sita,
           -   Diklat Substantif Spesialisasi                                                 90 PPNS, 120 intelijen, 40 Dog Handler ), Diklat
                                                                                              fungsional keterampilan dan Diklat Fungsional
           -   Diklat Fungsional Keterampilan      80%                                        Keahlian
           -   Diklat Fungsional Keahlian          80%

 4 h.   Kurangnya SDM yang memiliki                75%                              h.   Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan            DJAPK        h.   Terpenuhinya SDM yang memiliki kompetensi
        kompetensi dalam pengelolaan PNBP                                                PNBP                                                                       dalam pengelolaan PNBP



5. Aspek Sarana dan Prasarana                                                  5.   Aspek Sarana dan Prasarana                                            5.   Aspek Sarana dan Prasarana

 5 a.   Pembangunan/renovasi gedung kantor         20%   Pembangunan secara         a.   Melanjutkan pembangunan/renovasi gedung kantor            DJP         a.   Kantor modern yang representatif
        modern                                           bertahap sesuai                 modern
                                                         dengan terbentuknya
                                                         KPP modern


 5 b.   Pengembangan perangkat TI Pajak            50%                              b.   Pengembangan perangkat TI Pajak                           DJP         b.   Tersedianya perangkat TI Pajak yang memadai

 5 c.   Pengadaan peralatan penunjang kantor       20%                              c.   Pengadaan peralatan dan sarana penunjang kantor           DJP
        modern                                                                           modern

 5 d.   Peningkatan kualitas pengelolaan sarana                                                                                                                d.   Tersedianya sarana dan prasarana modern sesuai
        dan prasarana fisik dalam rangka                                                                                                                            standar pelayanan prima dan dapat menunjang
        mendukung sistem pelayanan dan                                                                                                                              efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok
        pengawasan kepabeanan dan cukai,                                                                                                                            dan fungsi DJBC
        melalui:

        1) Pembangunan / renovasi gedung           73%                                   -    Melaksanakan pembangunan / renovasi                 DJBC
           kantor dan rumah dinas                                                             gedung kantor dan rumah dinas, dengan
                                                                                              memprioritaskan pembangunan gedung
                                                                                              kantor (4 kantor) dan rumah dinas di daerah
                                                                                              Banda Aceh, yang hancur karena gempa dan
                                                                                              tsunami




                                                                                              Hal: I - 11/66
                                                                                                MENTERI KEUANGAN
                                                                                                REPUBLIK INDONESIA


I. Bidang Pendapatan Negara

                      KONDISI SEKARANG                                                               PROGRAM                             TARGET

      2) Pembangunan Gedung Arsip (baru)       0%     Tahap perencanaan         -   Membangun gedung arsip                        DJBC
                                                      di Kantor Pusat
                                                      DJBC (gedung arsip
                                                      yang ada sudah
                                                      tidak dapat
                                                      menampung,
                                                      terutama arsip
                                                      fasilitas KITE)

      3) Pengadaan Kendaraan Bermotor Dinas   65%                               -   Mengadakan kendaraan bermotor dinas           DJBC

      4) Penghapusan barang inventaris        20%                               -   Melaksanakan penghapusan barang inventaris,   DJBC
                                                                                    dengan mengacu pada KMK No.
                                                                                    470/KMK.01/1994

      5) Sertifikasi tanah/bangunan           61.5%                             -   Menyelesaikan sertifikasi tanah/bangunan      DJBC
                                                                                    milik DJBC

      6) Pengadaan komputer                   85%                               -   Mengadakan pengadaan komputer untuk           DJBC
                                                                                    menunjang sistem TI Bea dan Cukai

      7) Pengadaan Kapal Patroli FPB 38        0%     Ditargetkan akan          -   Melakukan pengadaan kapal patroli FPB 38      DJBC
                                                      dibeli 3 unit FPB 38
                                                      pada tahun 2006,
                                                      jenis kapal lain tidak
                                                      ditambah (tersedia
                                                      FPB 28 sebanyak 37
                                                      unit dan VSV-15
                                                      sebanyak 24 unit)
      8) Pengadaan Speed boat                 70%     Tersedia 136 unit         -   Melakukan pengadaan speed boat                DJBC
                                                      speed boat, akan
                                                      ditambah menjadi
                                                      196 unit hingga
                                                      tahun 2009

      9) Rehabilitasi kapal                   50%                               -   Melakukan rehabilitasi kapal                  DJBC

     10) Pengadaan sarana komunikasi          79%     Tersedia 3 unit           -   Melakukan pengadaan sarana komunikasi         DJBC
                                                      radar, 324 unit
                                                      HF/SSB Radio
                                                      Communication , 189
                                                      unit base station , 324
                                                      unit repeater , 884
                                                      unit handy talky radio




                                                                                    Hal: I - 12/66
                                                                                                               MENTERI KEUANGAN
                                                                                                               REPUBLIK INDONESIA


I. Bidang Pendapatan Negara

                         KONDISI SEKARANG                                                                           PROGRAM                                                           TARGET

        12) Pengadaan X-Ray machine                    61%       Tersedia 4 unit Large         -    Melakukan pengadaan x-ray machine                DJBC
                                                                 Hi-Co Scan , 6 unit X-
                                                                 ray scan van , 79 unit
                                                                 x-ray scan cabin/cargo



        13) Pemeliharaan sarana operasi                70%                                     -    Melaksanakan pemeliharaan sarana operasi         DJBC

        14) Pembangunan Gudang Pita Cukai di            0%                                     -    Membangun Gedung Pita Cukai di kantor            DJBC
            Kantor Pusat DJBC                                                                       pusat DJBC

        15) Pengadaan perlengkapan gudang pita          0%                                     -    Mengadakan perlengkapan gudang pita cukai        DJBC
            cukai (forklift, palet dan lain-lain)                                                   (forklift, palet dan lain-lain)

        16) Pengadaan perlengkapan yang                 0%                                     -    Mengadakan perlengkapan yang digunakan           DJBC
            digunakan dalam operasi pasar (lop,                                                     dalam operasi pasar (lop, alat deteksi pita
            alat deteksi pita cukai, dll)                                                           cukai, dll)

        17) Pengadaan perlengkapan posko/               0%                                     -    Mengadakan perlengkapan posko/ sekretariat       DJBC
            sekretariat operasi pasar                                                               operasi pasar

        18) Penyusunan data yang akurat tentang         0%                                     -    Survey pelanggaran hasil tembakau dengan         DJBC
            pelanggaran hasil tembakau dengan                                                       pita cukai palsu dan hasil tembakau tanpa pita
            pita cukai palsu dan hasil tembakau                                                     cukai
            tanpa pita cukai

 5 e.   Pengembangan perangkat dan sistem               0%                                e.   Pengembangan perangkat dan sistem komputer            DJAPK   e.   Tersedianya perangkat dan sistem komputer yang
        komputer yang terintegrasi                                                             yang terintegrasi antar unit bagian dan unit                       telah terintegrasi yang memungkinkan pelaksanaan
                                                                                               organisasi terkait                                                 pekerjaan lebih cepat dan akurat


   Ungu : Sudah Input After Wawancara
   Background Abu-abu : Di perbaikan after wawancara tidak ada




                                                                                                   Hal: I - 13/66
Hal: I - 14/66
                                                                                                                  MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                  REPUBLIK INDONESIA


II. Bidang Belanja Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                               PROGRAM                                                                    TARGET

                                                    Tingkat
        Kondisi setelah Program 100 hari                             Keterangan                                   Program                         Unit Pelaksana                           Target 2009                          Keterangan
                                                  Penyelesaian

1. Aspek Hukum                                                                        1.   Aspek Hukum                                                             1.   Aspek Hukum

 1 a.   Penyusunan perubahan Rancangan               100%        PMK telah                 a.     Penyelesaian Penyusunan perubahan Rancangan        DJAPK              a.   Selesai dan dilaksanakannya Rancangan Peraturan
        Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata                  diterbitkan                      Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara                               Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran
        Cara Penyaluran Dana bagian Daerah dari                                                   Penyaluran Dana bagian Daerah dari SDA Migas                               Dana bagian Daerah dari SDA Migas
        SDA Migas

 1 b.   Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri                   Diterbitkan setiap        b.     Penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan        DJAPK              b.   Selesai dan dilaksanakannya Rancangan Peraturan
        Keuangan mengenai perkiraan jumlah                       tahun                            Menteri Keuangan mengenai perkiraan jumlah                                 Menteri Keuangan mengenai perkiraan jumlah
        dana bagian daerah dari SDA Migas                                                         dana bagian daerah dari SDA Migas secara                                   dana bagian daerah dari SDA Migas
                                                                                                  tahunan

 1 c.   Penyusunan perubahan PMK tentang Tata         80%        Saat ini sedang           c.     Penyelesaian Penyusunan perubahan PMK              DJAPK              c.   Selesai dan dilaksanakannya PMK tentang Tata
        Cara pembayaran kembali Pajak                            diproses di Biro                 tentang Tata Cara pembayaran kembali Pajak                                 Cara pembayaran kembali Pajak Pertambahan Nilai
        Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan                    Hukum                            Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas                                 dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
        atas Barang Mewah atas perolehan BKP                                                      Barang Mewah atas perolehan BKP dan atau JKP                               perolehan BKP dan atau JKP yang digunakan oleh
        dan atau JKP yang digunakan oleh Badan                                                    yang digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk                                Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam
        Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam                                                       Usaha Tetap dalam pengusahaan Minyak dan Gas                               pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
        pengusahaan Minyak dan Gas Bumi                                                           Bumi

 1 d.   Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri        0%                                   d.     Penyelesaian PMK tentang Honor/Tunjangan bagi      DJAPK              d.   Selesai dan dilaksanakannya PMK tentang
        Keuangan tentang Honor/ Tunjangan bagi                                                    Pegawai Non Komite Badan Pengatur Penyediaan                               Honor/Tunjangan bagi Pegawai Non Komite
        Pegawai Non Komite Badan Pengatur                                                         dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas                               Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian
        Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan                                                    Bumi melalui pipa (Badan Pengatur)                                         BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
        Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa                                                                                                                                   (Badan Pengatur)
        (Badan Pengatur)

 1 e.   Penyusunan atas Perubahan Peraturan           25%                                  e.     Penyelesaian atas Perubahan Peraturan Menteri                         e.   Selesai dan dilaksanakannya Peraturan Menteri
        Menteri Keuangan (PMK) No.584/                                                            Keuangan (PMK) No.584/PMK.02/2004 tentang                                  Keuangan (PMK) tentang perubahan atas KMK
        PMK.02/2004 tentang perubahan atas                                                        perubahan atas KMK No.301/KMK.06/2004                                      No.301/KMK.06/2004 tentang Perubahan atas
        KMK No.301/KMK.06/2004 tentang Tata                                                       tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran                              PMK No.584/PMK.02/2004 tentang Tata Cara
        Cara Penghitungan dan Pembayaran                                                          Subsidi BBM Tahun 2004 dan PMK No.                                         Penghitungan dan Pembayaran Subsidi BBM Tahun
        Subsidi BBM Tahun 2004 dan PMK No.                                                        585/PMK.02/2004 tentang Pembentukan Satker                                 2004 dan PMK No. 585/PMK.02/2004 tentang
        585/PMK.02/2004 tentang Pembentukan                                                       Tetap Finek BBM                                                            Pembentukan Satker Tetap Finek BBM
        Satker Tetap Finek BBM

 1 f.   Penyusunan Rancangan Perpres tentang          50%        Dalam proses untuk        f.     Penyelesaian Perpres tentang Gaji dan              DJAPK              f.   Selesai dan dilaksanakannya Perpres tentang Gaji
        Gaji dan Penghasilan serta Hak Lainnya                   disampaikan                      Penghasilan serta Hak Lainnya bagi Ketua dan                               dan Penghasilan serta Hak Lainnya bagi Ketua dan
        bagi Ketua dan Anggota Komite Badan                      kembali setelah                  Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan                               Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan
        Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian                  disampaikan ke                   Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas                                   Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi
        BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui                    Wakil Sekab RI                   Bumi melalui pipa                                                          melalui pipa
        pipa                                                     setelah terlebih
                                                                 dahulu
                                                                 mendapatkan
                                                                 rekomendasi/
                                                                 harmonisasi Dep.



                                                                                                Hal: II - 15/66
                                                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                                                          REPUBLIK INDONESIA


II. Bidang Belanja Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                       PROGRAM                                                              TARGET
 1 h.   Penyusunan peraturan (payung hukum)       0%                               h.     Mengajukan usulan penyusunan peraturan           DJAPK        h.   Tersusunnya peraturan subsidi sehingga
        subsidi                                                                           subsidi                                                            pengalokasian subsidi sesuai target secara akurat
                                                                                                                                                             dan tepat waktu

 1 i.   Penyusunan peraturan mengenai kriteria    0%                               i.     Mengajukan usulan peraturan mengenai kriteria    DJAPK        i.   Tersusunnya peraturan mengenai kriteria
        pengalokasian bantuan sosial                                                      pengalokasian bantuan sosial                                       pengalokasian bantuan sosial

 1 j.   Ketentuan/peraturan tentang pembayaran    0%     Belum dilaksanakan        j.     Penyusunan peraturan DJPBN tentang               DJPBN        j.   Tersedianya landasan hukum pembayaran hutang
        hutang luar negeri                                                                pembayaran utang luar negeri                                       luar negeri

 1 k.   Ketentuan/peraturan tentang pembayaran    0%     Belum dilaksanakan        k.     Penyusunan Peraturan DJPBN tentang               DJPBN        k.   Tersedianya landasan hukum pembayaran imbalan
        hutang dalam negeri                                                               pembayaran imbalan utang dalam negeri                              bunga

 1 l.   Ketentuan/peraturan tentang pembayaran    0%     Belum dilaksanakan        l.     Penyusunan Peraturan DJPBN tentang               DJPBN        l.   Tersedianya landasan hukum pembayaran subsidi
        subsidi                                                                           pembayaran subsidi

 1 m.   Ketentuan/peraturan tentang pembayaran    0%     Belum dilaksanakan        m.     Penyusunan Peraturan DJPBN tentang               DJPBN        m.   Tersedianya landasan hukum pembayaran kepada
        kepada surveyer                                                                   pembayaran kepada surveyer                                         pihak ketiga

 1 n.   Ketentuan/peraturan tentang pembayaran    0%     Belum dilaksanakan        n.     Penyusunan Peraturan DJPBN tentang               DJPBN        n.   Tersedianya landasan hukum pembayaran dana
        dana bagi hasil                                                                   pembayaran dana bagi hasil                                         bagi hasil

 1 o.   Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU       100%                             o.                                                                   o.
        No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
        Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
        Pemerintahan Daerah
 1 p.   Revisi PP No. 106 Tahun 2000 tentang      30%    Pembahasan Tim            p.     Penyelesaian revisi PP tentang Dana              DJAPK        p.   Revisi PP tentang Dana Dekonsentrasi dan Dana
        Pengelolaan dan Pertanggungjawaban               intern Departemen                Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan                            Tugas Pembantuan
        Keuangan dalam pelaksanaan                       Keuangan
        Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan


 1 q.   PP tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas   20%    Draf                      q.     Penyelesaian PP tentang Dana Dekonsentrasi dan   DJAPK        q.   Ditetapkannya PP tentang Dana Dekonsentrasi dan
        Pembantuan                                                                        Tugas Pembantuan                                                   Tugas Pembantuan

 1 r.   Ditetapkannya Keputusan Menteri           0%                               r.     Penyusunan Keputusan Menteri Keuangan            DJAPK        r.   Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
        Keuangan tentang Alokasi Anggaran                                                 tentang Alokasi Anggaran Dekonsentrasi dan                         Pembantuan berdasarkan asas proporsionalitas
        Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan                                                Tugas Pembantuan                                                   sesuai dengan peraturan perundang-undangan



2. Aspek Sistem dan Prosedur                                                  2.   Aspek Sistem dan Prosedur                                       2.   Aspek Sistem dan Prosedur

 2 a.   Pembuatan dan pengembangan sistem         0%                               a.     Penyelesaian pembuatan dan pengembangan          DJAPK        a.   Tersedianya sistem informasi dan database dana
        informasi dan database dana bagi hasil                                            sistem informasi dan data base dana bagi hasil                     bagi hasil migas bersama dengan instansi terkait
        bersama dengan instansi terkait                                                   migas bersama dengan instansi terkait

 2 b.   Subsidi BBM                               0%                               b.     Pemberian subsidi BBM kepada konsumen            DJAPK        b.   -   Peningkatan efektivitas pengeluaran negara
                                                                                          melalui badan usaha yang diberikan ijin untuk                          untuk menjaga kesinambungan fiskal
                                                                                          mendistribusikan BBM                                               -   Subsidi yang tepat sasaran




                                                                                        Hal: II - 16/66
                                                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                                                          REPUBLIK INDONESIA


II. Bidang Belanja Negara

                       KONDISI SEKARANG                                                                        PROGRAM                                                              TARGET

 2 c.   Memproses permohonan reimbursement        0%                               c.     -   Menyampaikan surat pemindahbukuan PPN          DJAPK        c.   Terlaksananya pembayaran reimbursement PPN
        PPN Pengusaha panas bumi                                                              ke Ditjen Perbendaharaan                                         pengusaha panas bumi
                                                                                          -   Menyampaikan surat jawaban ke pengusaha
                                                                                              panas bumi

 2 d.   Pemantauan dan evaluasi pendanaan         0%     Tahap sedang              d.     Dicantumkannya Dana Dekonsentrasi dan Dana         DJAPK        d.   Terlaksananya sinkronisasi pendanaan untuk
        Pudat (Dekonsentrasi dan Tugas                   diusulkan                        Tugas Pembantuan dalam APBN (I-Account)                              daerah melalui Dana Desentralisasi dengan Dana
        Pembantuan) di daerah                                                                                                                                  Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

 2 e.   Pemetaan alokasi anggaran                 0%     Tahap perencanaan         e.     Penyusunan daftar kegiatan kegiatan daerah yang    DJAPK        e.   Partisipasi aktif Direktorat Pembiayaan dan
        kementerian/lembaga untuk kegiatan di                                             akan dibiayai dari APBD untuk masing-masing                          Informasi Keuangan Daerah (Dit. PIKD) dalam
        daerah dalam rangka pelaksanaan asas                                              daerah (provinsi, kabupaten/kota) sebagai dasar                      penyampaian informasi tentang kegiatan di dalam
        dekonsetrasi dan tugas pembantuan                                                 alokasi anggaran kementerian/ lembaga di daerah                      APBD masing-masing daerah (provinsi dan
                                                                                                                                                               kabupaten kota)
 2 f.   Fasilitasi dan bimbingan teknis           0%     Tahap sedang              f.     Menyelenggarakan workshop dan bimbingan            DJAPK        f.   Meningkatnya kemampuan teknis K/L dan daerah
        pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana          diusulkan                        teknis pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana                       dalam mengelola Dana Dekonsentrasi dan Dana
        Tugas Pembantuan                                                                  Tugas Pembantuan kepada K/L dan daerah                               Tugas Pembantuan

 2 g.   Penyusunan database pendanaan sektoral    0%     Tahap sedang              g.     Pemetaan alokasi pendanaan sektoral (K/L) di       DJAPK        g.   Tersedianya database pendanaan sektoral di daerah
        di daerah                                        diusulkan                        daerah

 2 h.   Penerapan format baru Belanja Negara      100%                             h.     -   Menerapkan format baru belanja negara secara   DJAPK        h.   Pelaksanaan sistem penganggaran yang transparan
        dalam APBN                                                                            konsisten                                                        dan akuntabel (penerapan unified budget )
                                                                                          -   Menyediakan mekanisme dan prosedur
                                                                                              penyusunan dan penelaahan RKA-KL dan
                                                                                              penyusunan DIPA

 2 i.   Penyempurnaan formula dan mekanisme                                        i.     Penyempurnaan formula dan mekanisme serta          DJAPK        i.   Mekanisme penetapan dan penyaluran DBH,
        serta tata cara penyaluran dana                                                   tata cara penyaluran dana desentralisasi                             formula DAU dan tatacara penyaluran DAK yang
        desentralisasi yang meliputi Dana Bagi                                                                                                                 sudah disempurnakan
        Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU)
        dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
 2 j.   Penyempurnaan laporan arus kas            90%    Dalam penyelesaian        j.     -   Pembuatan buku pembantu pada subsistem         DJPBN        j.   Tersedianya data dan program untuk penyusunan
                                                                                              BUN, subsistem Adm. Kas Negara, subsistem                        laporan arus kas yang reliabel dan akurat
                                                                                              rekening pemerintah lainnya, subsistem
                                                                                              program pensiun, subsistem administrasi
                                                                                              rekening khusus
                                                                                          -   Pembuatan program penyusunan laporan
                                                                                              realisasi APBN melalui BUN
                                                                                          -   Pembuatan program konsolidasi untuk
                                                                                              penyusunan 'flash report ' realisasi APBN
                                                                                              melalui BUN dan KPPN



3. Aspek Organisasi                                                           3.   Aspek Organisasi                                                  3.   Aspek Organisasi



4. Aspek Sumber Daya Manusia                                                  4.   Aspek Sumber Daya Manusia                                         4.   Aspek Sumber Daya Manusia



                                                                                        Hal: II - 17/66
                                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                                        REPUBLIK INDONESIA


II. Bidang Belanja Negara

                         KONDISI SEKARANG                                    PROGRAM                                               TARGET

5. Aspek Sarana dan Prasarana               5.   Aspek Sarana dan Prasarana                          5.   Aspek Sarana dan Prasarana

 5 a.   Kurangnya sarana dan prasarana           a.     Menambah sarana dan prasarana:       DJAPK        a.   Tersedianya sarana dan prasarana dalam jumlah
        pendukung pelaksanaan tugas                                                                            dan kualitas yang memadai untuk mendukung
                                                                                                               pelaksanaan tugas




   Ungu : Perbaikan after Wawancara
   Cokelat : Perbaikan after konfirmasi




                                                      Hal: II - 18/66
                                                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                    REPUBLIK INDONESIA


III. Bidang Pembiayaan Anggaran

                        KONDISI SEKARANG                                                                                 PROGRAM                                                                       TARGET

                                                   Tingkat
        Kondisi setelah Program 100 hari                            Keterangan                                      Program                          Unit Pelaksana                           Target 2009                         Keterangan
                                                 Penyelesaian

1. Aspek Hukum                                                                         1.   Aspek Hukum                                                               1.   Aspek Hukum

 1 a.   Penyusunan/review peraturan dan              80%        Pembahasan draft            a.     -   Penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP)           DJPBN              a.   -   Implementasi PP tentang Tata Cara
        dokumen hukum yang berkaitan dengan                     RPP tentang Tata                       tentang Tata Cara Penatausahaan,                                             Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan
        pengelolaan SUN                                         Cara Penatausahaan,                    Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi                                  Publikasi Informasi atas Pengelolaan Surat
                                                                Pertanggung-                           atas Pengelolaan Surat Utang Negara                                          Utang Negara
                                                                jawaban, dan                       -   Penyusunan Perubahan Keputusan Menteri                                   -   Implementasi PMK tentang Lelang Surat Utang
                                                                Publikasi Informasi                    Keuangan (KMK) No.83/KMK.01/2003                                             Negara di Pasar Perdana yang telah
                                                                atas Pengelolaan                       tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar                                   disempurnakan
                                                                Surat Utang Negara                 -   Penyusunan dan penyempurnaan Prosedur                                    -   Implementasi Prosedur Operasi Standar yang
                                                                di tingkat tim kerja                   Operasi Standar                                                              telah disempurnakan
                                                                sudah selesai                      -   Amandemen UU no. 24 tahun 2002 tentang                                   -   UU tentang SUN yang telah diamandemen
                                                                                                       SUN

 1 b.   Rancangan Undang-undang tentang              50%        Tim kerja telah             b.     Menyempurnakan draft RUU                             DJPBN              b.   Diberlakukannya Undang-undang tentang
        Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar                     menyusun draft,                                                                                                 Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
        Negeri                                                  namun masih perlu
                                                                dibahas ditingkat
                                                                interdep.

 1 c.   Rancangan Peraturan Pemerintah tentang       20%        Draf telah tersusun         c.     Menyempurnakan draft RPP                             DJPBN              c.   Implementasi Peraturan Pemerintah tentang
        Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri                                                                                                                                        Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri

 1 d.   Rancangan Peraturan Pemerintah tentang       75%        Tim kerja telah             d.     Menyempurnakan draft RPP                             DJPBN              d.   Implementasi Peraturan Pemerintah tentang
        Pengelolaan Hibah Luar Negeri                           menyusun draft,                                                                                                 Pengelolaan Hibah Luar Negeri
                                                                namun masih perlu
                                                                dibahas ditingkat
                                                                interdep.

 1 e.   Rancangan Peraturan Pemerintah tentang       75%        Tim kerja telah             e.     Menyempurnakan draft RPP                             DJPBN              e.   Implementasi Peraturan Pemerintah tentang
        Tata Cara Pengadaan dan Penerusan                       menyusun draft,                                                                                                 Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri
        Pinjaman dan Hibah Luar Negeri                          namun masih perlu
                                                                dibahas ditingkat
                                                                interdep.

 1 f.   Rancangan Peraturan Direktur Jenderal        0%         Penyusunan Draf             f.     Mempersiapkan Template Draft Peraturan Dirjen        DJPBN              f.   Implementasi Peraturan Direktur Jenderal
        Perbendaharaan tentang Pengelolaan                                                         PBN                                                                          Perbendaharaan tentang Pengelolaan PHLN
        PHLN


2. Aspek Sistem dan Prosedur                                                           2.   Aspek Sistem dan Prosedur                                                 2.   Aspek Sistem dan Prosedur

 2 a.   Peningkatan koordinasi dan kerjasama         50%                                    a.     Penyelenggaraan koordinasi dengan BI dan unit        DJPBN              a.   Pembayaran bunga dan pokok SUN secara akurat
        dengan BI dan unit terkait intern                                                          terkait lain secara reguler melalui pembentukan                              dan tepat waktu
        Departemen Keuangan dalam proses                                                           tim koordinasi bersama
        pembayaran bunga dan pokok SUN




                                                                                                 Hal: III - 19/66
                                                                                  MENTERI KEUANGAN
                                                                                  REPUBLIK INDONESIA

III. Bidang Pembiayaan Anggaran

                        KONDISI SEKARANG                                               PROGRAM                                                         TARGET

 2 c.   Penerbitan SUN (Obligasi Negara dan         23%   c.     Penerbitan SUN di pasar perdana dalam negeri        DJPBN   c.   Terpenuhinya dana pembiayaan rupiah dan valuta
        Surat Perbendaharaan Negara) secara                      dan internasional                                                asing APBN
        regular

 2 d.   Pengurangan stok utang melalui              0%    d.     Pelaksanaan pembelian kembali (buyback ) ON di      DJPBN   d.   Berkurangnya nilai nominal ON di pasar
        pembelian kembali Obligasi Negara                        pasar sekunder
        sebelum jatuh tempo

 2 e.   Peningkatan durasi portofolio SUN           0%    e.     Pelaksanaan program pertukaran (debt switching)     DJPBN   e.   Terciptanya struktur jatuh tempo SUN yang lebih
        melalui program pertukaran (debt                                                                                          seimbang
        switching)

 2 f.   Penyeimbangan profil jatuh tempo            50%   f.     Pelaksanaan manajemen portofolio yang tepat         DJPBN   f.   Berkurangnya tekanan terhadap APBN dalam
        Obligasi Negara                                                                                                           pembiayaan kewajiban SUN

 2 g.   Perbaikan likuiditas SUN di pasar           50%   g.     Peningkatan aktivitas transaksi di pasar sekunder   DJPBN   g.   Terciptanya pasar sekunder SUN yang aktif dan
        sekunder                                                 SUN                                                              likuid

 2 h.   Pembangunan kepercayaan pasar dan           50%   h.     Pembentukan yield curve sebagai benchmark           DJPBN   h.   Terciptanya SUN sebagai benchmark portofolio
        daya tarik terhadap SUN                                  investasi                                                        investasi

 2 i.   Penerbitan SUN yang dapat dijadikan         50%   i.     Pengkajian instrumen SUN                            DJPBN   i.   Tersedianya instrumen SUN yang dapat menjadi
        benchmark dan likuid di pasar sekunder                                                                                    benchmark dan likuid di pasar sekunder

 2 j.   Evaluasi berkala indikator makro ekonomi    50%   j.     Analisis rutin terhadap data indikator makro        DJPBN   j.   Data indikator makro ekonomi yang mutakhir
                                                                 ekonomi

 2 k.   Peningkatan frekuensi komunikasi dengan     50%   k.     Pelaksanaan pertemuan dan koordinasi dengan         DJPBN   k.   Terlaksananya program kebijakan SUN yang dapat
        otoritas moneter dalam bentuk pertukaran                 otoritas moneter secara rutin                                    bersinergi dengan kebijakan moneter
        informasi dan dialog, serta menyelaraskan
        program SUN dengan kebijakan moneter


 2 l.   Peningkatan aktivitas perdagangan antar     50%   l.     Pemahaman terhadap kondisi pasar sehingga           DJPBN   l.   Terciptanya pasar sekunder SUN yang aktif dan
        anggota Himpunan Pedagang SUN                            kebijakan yang diambil dapat mendorong                           likuid
        (Himdasun)                                               aktivitas perdagangan

 2 m.   Pengembangan infrastruktur yang             20%   m.     Pengembangan mekanisme repo                         DJPBN   m.   Tersedianya mekanisme repo yang dapat
        dibutuhkan bagi pengembangan pasar                                                                                        mendorong meningkatnya aktivitas dan likuiditas
        yang aktif dan likuid                                                                                                     pasar SUN

 2 n.   Pengembangan komunikasi yang baik           50%   n.     Penyelenggaraan pertemuan dengan para pelaku        DJPBN   n.   Tersedianya informasi pasar yang mutakhir
        dengan para pelaku pasar SUN untuk                       pasar secara rutin
        mendapatkan informasi pasar yang akurat

 2 o.   Pemantauan perdagangan SUN di pasar         50%   o.     Memantau aktivitas perdagangan SUN di pasar         DJPBN   o.   Tersedianya data seri SUN yang diminati pasar
        sekunder untuk mengetahui seri SUN                       sekunder
        yang diminati pelaku pasar

 2 p.   Peningkatan kerjasama dengan investor       50%   p.     Pelaksanaan investor gathering                      DJPBN   p.   Perluasan basis investor SUN
        institusi dan regulator pasar keuangan
        untuk memperluas basis investor




                                                               Hal: III - 20/66
                                                                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                                                                      REPUBLIK INDONESIA

III. Bidang Pembiayaan Anggaran

                        KONDISI SEKARANG                                                                   PROGRAM                                                        TARGET


 2 q.   Pengembangan kerjasama yang baik           0%                         q.     Pelaksanaan verifikasi dan konsolidasi data        DJPBN   q.   Data SUN yang sinkron dan akurat
        dengan BI selaku pelaksana kliring,                                          secara rutin dengan BI
        setelmen, dan registri SUN

 2 r.   Penerbitan Berita Triwulanan               0%                         r.     Penyusunan dan penerbitan Berita Triwulanan        DJPBN   r.   Tersedianya informasi tentang pengelolaan SUN
                                                                                     setiap tiga bulan                                               bagi publik

 2 s.   Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi SUN   50%                        s.     Penyelenggaraan seminar, diskusi, ceramah, dan     DJPBN   s.   Meningkatnya pemahaman publik terhadap SUN
        ke berbagai kalangan                                                         workshop kepada akademisi, investor dan
                                                                                     masyarakat umum

 2 t.   Penelaahan sistem informasi management     0%    Tahap pengenalan     t.     Mempelajari sistem informasi management treasury   DJPBN   t.   Terwujudnya aplikasi sistem informasi management
        treasury                                                                     yang ada                                                        treasury

 2 u.   Sistem Informasi menggunakan DMFAS         10%   Dalam proses         u.     -   Upgrading Software DMFAS Versi 5.2 menjadi     DJPBN   u.   Diterbitkannya statistik Pinjaman dan Hibah Luar
                                                         Upgrading Software              DMFAS Versi 5.3                                             Negeri Pemerintah secara tepat waktu dan sesuai
                                                         menjadi DMFAS               -   Melakukan Uji coba sistem baru                              standar internasional
                                                         Versi 5.3                   -   Melakukan pelatihan penggunaan sistem baru

 2 v.   Monitoring dan Evaluasi Pendanaan                                     v.     Memecahkan permasalahan proyek-proyek yang         DJPBN   v.   Penyerapan PHLN sesuai jadwal yang telah
        Proyek-proyek yang dibiayai PHLN                                             dibiayai PHLN dengan cara:                                      ditetapkan
        - Prosedur replenishment                   40%   Pengalihan                  - Pemberlakuan prosedur pelaksanaan                             - Dapat diminimalisir penggunaan dana talangan
                                                         pengelolaan                    replenishment oleh Executing Agency c.q.                         Rekening BUN
                                                         rekening khusus ke             Project Management Unit
        -   Evaluasi Performance Proyek            20%   Executing Agency            - Evaluasi performance proyek/kegiatan dari                     -   Dapat ditekannya beban biaya pinjaman luar
                                                                                        segi penyerapan pinjaman                                         negeri secara keseluruhan

 2 w.   Penatausahaan Pinjaman dan Hibah Luar                                 w.     Peningkatan sistem administrasi dan                DJPBN   w.   Sistem administrasi dan penatausahaan PHLN
        Negeri                                                                       penatausahaan PHLN                                              yang baik sehingga dapat meminimalisasi beban
        - Penyempurnaan sistem administrasi        20%                               - Penataan dan administrasi dokumen Asli Loan                   penalty fee akibat keterlambatan dalam pembayaran
           pinjaman                                                                     Agreement dan Grant Agreement
        - Koordinasi dan Kerjasama dengan          95%                               - Pembayaran pokok dan bunga pinjaman tepat
           Bank Indonesia dan pihak terkait                                             waktu
           intern Departemen Keuangan


 2 x.   Penyelesaian Loan Agreement/Grant                                     x.     -   Mempertimbangkan kemampuan keuangan            DJPBN   x.   Akuntabilitas dan transparansi penyelesaian Loan
        Agreement                                                                        negara untuk membayar kembali pinjaman                      Agreement/Grant Agreement
        - Effeectiveness Loan Agreement/Grant      75%                                   luar negeri memperhitungkan sifat proyek
           Agreement                                                                     (cost recovery ) atau non-cost recovery )

 2 y.   Mengurangi Ketergantungan dana dari        40%                        y.     -   Mengupayakan perolehan debt swap, debt         DJPBN   y.   Berkurangnya beban pembayaran pokok dan bunga
        luar negeri                                                                      forgiveness, dsb                                            pinjaman luar negeri
                                                                                     -   Moratorium dan rescheduling pinjaman luar
                                                                                         negeri
                                                                                     -   Mengusahakan mekanisme pembiayaan
                                                                                         melalui grant
                                                                                     -   Selektif dalam pemilihan proyek yang akan
                                                                                         dibiayai PHLN




                                                                                   Hal: III - 21/66
                                                                                                                  MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                  REPUBLIK INDONESIA

III. Bidang Pembiayaan Anggaran

                           KONDISI SEKARANG                                                                            PROGRAM                                                                 TARGET

3. Aspek Organisasi                                                                  3.   Aspek Organisasi                                                     3.   Aspek Organisasi

 3 a.   Penyelesaian Master Repo Agreement                0%                              a.     Peningkatan pembahasan bersama dengan BI dan          DJPBN        a.   Tersedianya Master Repo Agreement untuk
        bersama-sama dengan BI dan pelaku pasar                                                  pelaku pasar lainnya                                                    pengembangan pasar SUN
        lainnya

 3 b.   Penelitian kemungkinan pembentukan                0%                              b.     Penyelenggaraan studi tentang Primary Dealer          DJPBN        b.   Tersedianya Primary Dealer untuk pengembangan
        Primary Dealer                                                                           bersama-sama dengan unit terkait                                        pasar SUN

 3 c.   Belum terdapat jabatan fungsional sabagai                                         c.     Mempersiapkan kerangka hukum dan operasional          DJPBN        c.   Terbentuknya jabatan fungsional analisa resiko dan
        analisa resiko dan negosiator serta belum                                                untuk pengisian jabatan fungsional serta                                negosiator yang profesional
        adanya tunjangan fungsional untuk tim                                                    tunjangan fungsional untuk analisa resiko dan
        analisa resiko dan negosiator                                                            negosiator



4. Aspek Sumber Daya Manusia                                                         4.   Aspek Sumber Daya Manusia                                            4.   Aspek Sumber Daya Manusia

 4 a.   Peningkatan kualitas dan kompetensi               50%                             a.     Pengembangan program pelatihan yang berkaitan         DJPBN        a.   Tersedianya SDM dengan kualitas dan kompetensi
        SDM dalam pengelolaan SUN                                                                dengan pengelolaan SUN, di dalam dan di luar                            yang diperlukan dalam pengelolaan SUN
                                                                                                 negeri

 4 b.   Peningkatan kapasitas SDM dibidang                      Tahap Perencanaan         b.     Melakukan peningkatan kapasitas SDM dengan            DJPBN        b.   Dimilikinya tenaga yang handal dan profesional
                                                                                                 cara:                                                                   dalam bidang pengelolaan PHLN
        -   Legal Aspect of Debt Management               0%                                     - Pelatihan Legal Aspect of Debt Management
        -   Management Resiko (Currency and               0%                                     -   Pelatihan Management Resiko (Currency and
            Interest Risk)                                                                           Interest Risk)
        -   Loan Negosiasi                                0%                                     -   Pelatihan Loan Negosiasi
        -   Financial Offer Evaluation (Effective Cost)   0%                                     -   Pelatihan Financial Offer Evaluation (Effective
                                                                                                     Cost)
        -   Export Credit Procedure                       0%                                     -   Pelatihan Export Credit Procedure

 4 c.   Pelatihan kemampuan pegawai di bidang             0%    Tahap pembelajaran        c.     Mengadakan program pelatihan tentang aplikasi         DJPBN        c.   Terpenuhinya tenaga SDM yang mampu menyusun
        aplikasi sistem informasi management                                                     sistem informasi management treasury                                    aplikasi sistem informasi management treasury
        treasury


5. Aspek Sarana dan Prasarana                                                        5.   Aspek Sarana dan Prasarana                                           5.   Aspek Sarana dan Prasarana

 5 a.   Pengoptimalan akses informasi melalui             50%                             a.     Penyediaan terminal Bloomberg, PIPU, dll              DJPBN        a.   Tersedianya akses informasi keuangan global secara
        penyedia jasa informasi keuangan seperti                                                                                                                         cepat dan akurat
        Bloomberg, PIPU, dll

 5 b.   Pengembangan program dan aplikasi                 50%                             b.     Pengembangan program dan aplikasi untuk               DJPBN        b.   Tersedianya sistem pengelolaan SUN
        komputer secara bertahap                                                                 berbagai kegiatan pengelolaan SUN

 5 c.   Pengembangan perangkat keras dan lunak            50%                             c.     -   Peningkatan kapasitas                             DJPBN        c.   Terlaksananya transaksi secara on-line
        untuk mendukung transaksi secara on-                                                          server
        line                                                                                     -   Pengembangan dan penerapan perangkat
                                                                                                     lunak terkait




                                                                                               Hal: III - 22/66
                                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                                    REPUBLIK INDONESIA


III. Bidang Pembiayaan Anggaran

                         KONDISI SEKARANG                                                                PROGRAM                                                     TARGET

 5 d.   Pengembangan informasi dan data                 Tahap Perencanaan   d.     Mengembangkan sistem informasi dan data        DJPBN   d.   Tersedianya data elektronik posisi pinjaman, dan
        statistik berbasis IT                                                      statistik dengan cara                                       administrasi lainnya secara aman, efisien, dan
        - e-monitoring Pinjaman                   0%                               - Penerapan e-monitoring Pinjaman                           terukur serta dapat digunakan untuk basis
        -   e-report                              0%                               -   Penyempurnaan sistem e-report                           perencanaan dan pengambil keputusan di masa
        -   e-analyze                             0%                               -   Penyempurnaan sistem e-analyze                          datang

 5 e.   Peralatan Komputer dan Jaringan           50%                       e.     Pengadaan Peralatan Komputer dan Jaringan      DJPBN   e.   Tersedianya peralatan komputer yang memadai
                                                                                                                                               dalam rangka menunjang Sistem Informasi

 5 f.   Peningkatan fasilitas dan kondisi ruang   20%                       f.     Mengajukan Peningkatan fasilitas dan kondisi   DJPBN   f.   Tersedianya ruang kantor yang memadai dan          Tingginya
        kantor                                                                     ruang kantor                                                representatif                                      intensitas
                                                                                                                                                                                                  pertemuan
                                                                                                                                                                                                  dengan pihak
                                                                                                                                                                                                  asing


   Ungu : Perbaikan after Wawancara
   Cokelat : Perbaikan after konfirmasi




                                                                                 Hal: III - 23/66
                                                                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                   REPUBLIK INDONESIA


IV. Bidang Kekayaan Negara

                         KONDISI SEKARANG                                                                               PROGRAM                                                         TARGET

                                                   Tingkat
        Kondisi setelah Program 100 hari                            Keterangan                                     Program              Unit Pelaksana                           Target 2009                          Keterangan
                                                 Penyelesaian

1. Aspek Hukum                                                                         1.   Aspek Hukum                                                  1.   Aspek Hukum

 1 a.   Draf RUU Pengurusan Piutang Negara          100%        Sudah tersusun draf         a.     Penyempurnaan                        DJPLN→DJPPKN          a.   UU Pengurusan piutang negara berikut peraturan        2006
        1) 7 Draf RPP                                50%        Sudah tersusun draf                 - Penyusunan                                                   pelaksanaannya yang komprehensif
             - Pengosongan                                      tetapi belum dibahas
             - Paksa Badan                                      antar Dept
             - Penghapusan
             - Keringanan utang
             - Penilaian
             - Pencegahan
             - Pengurusan Piutang Negara
        2) 7 Draf R Permenkeu                        0%                                             - Penyusunan                        DJPLN→DJPPKN
             -   Pengosongan
             -   Paksa Badan
             -   Penghapusan
             -   Keringanan utang
             -   Penilaian
             -   Pencegahan
             -   Pengurusan Piutang Negara

 1 b.   RPP Tata Cara Penghapusan Piutang            80%        Tinggal menunggu            b.     Penyusunan                           DJPLN→DJPPKN          b.   Adanya peraturan pemerintah berikut peraturan         2005
        Negara/Daerah                                           penetapan Presiden                                                                                 pelaksanaannya sebagai landasan penghapusan
        - R Permenkeu tentang Tata Cara              60%        Sudah tersusun draf                 - Penyusunan                        DJPLN→DJPPKN               piutang negara
          Pengajuan Usul dan Penetapan
          Penghapusan Piutang Negara/ Daerah
          dan Piutang Perusahaan
          Negara/Daerah
 1 c.   Draf Keputusan Presiden tentang PUPN         50%        Sudah tersusun draf         c.     Penyempurnaan                        DJPLN→DJPPKN          c.   Peraturan Presiden tentang PUPN yang mantap           2005

 1 d.   Juklak dan Juknis Pengurusan Piutang         75%        Sudah tersusun dan          d.     Penyempurnaan                        DJPLN→DJPPKN          d.   Juklak dan Juknis Pengurusan Piutang Negara yang      2005
        Negara                                                  dibahas                                                                                            lengkap


 1 e.   Draf RUU dan RPP Penilaian                   0%         Belum tersusun              e.     Penyusunan                              DJPPKN             e.   UU Penilaian berikut peraturan pelaksanaannya         2008
                                                                                                                                                                   yang komprehensif

 1 f.   Draf RPP Pengelolaan Kekayaan Negara/        50%        Sudah tersusun              f.     Penyempurnaan                           DJPPKN             f.   Adanya PP berikut peraturan pelaksanaannya            2007
        Daerah                                                                                                                                                     sebagai landasan dalam pengelolaan kekayaan
                                                                                                                                                                   negara/ daerah

 1 g.   Juklak dan Juknis Pengelolaan Kekayaan       0%                                     g.     Penyusunan                              DJPPKN             g.   Adanya Juklak dan Juknis Pengelolaan Kekayaan         2007
        Negara                                                                                                                                                     Negara

 1 h.   Juklak dan Juknis Penilaian                  0%                                     h.     Penyempurnaan                           DJPPKN             h.   Adanya Juklak dan Juknis Penilaian yang               2007
                                                                                                                                                                   komprehensif



                                                                                                 Hal: IV - 24/66
                                                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                                                 REPUBLIK INDONESIA

IV. Bidang Kekayaan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                              PROGRAM                                                              TARGET

 1 i.   RUU tentang Pengelolaan Kekayaan          0%    Dalam tahap       i.         Merampungkan penyuusunan RUU tentang        DJPBN→ DJPPKN   i.   Terselesaikannya dan terimplementasikannya UU
        Negara                                          persiapan                    Pengelolaan Kekayaan Negara                                      Tentang Pengelolaan Kekayaan Negara



 1 l.   Rancangan Peraturan Pelaksanaan di        0%    Dalam tahap       l.     Menyusun draft RPP, R Perpres dan Rpermenkeu    DJPBN→DJPPKN    l.   Terimplementasikannya Peraturan Pelaksanaan di
        bidang pengelolaan kekayaan negara              persiapan                                                                                     bidang pengelolaan kekayaan negara potensial
        potensial

 1 m.   Rancangan Peraturan Pelaksanaan di        0%    Dalam tahap       m.     Menyusun draft RPP, R Perpres dan Rpermenkeu    DJPBN→DJPPKN    m.   Terimplementasikannya Peraturan Pelaksanaan di
        bidang pengelolaan kekayaan negara              persiapan                                                                                     bidang pengelolaan kekayaan negara lainnya
        lainnya

 1 n.   Rancangan Peraturan Pelaksanaan dari PP   0%    Dalam tahap       n.     Menyusun draft R Perpres dan Rpermenkeu         DJPBN→DJPPKN    n.   Terimplementasikannya Peraturan Presiden dan
        tentang Pengelolaan Barang Milik                persiapan                                                                                     Permenkeu sebagai pelaksanaan atas PP tentang
        Negara/Daerah                                                                                                                                 Pengelolaan BMN/D
        - satu R Perpres
        - satu R Permenkeu

 1 o.   Rancangan Peraturan Pelaksanaan di        0%    Dalam tahap       o.     Menyusun draft R Perpres dan Rpermenkeu         DJPBN→DJPPKN    o.   Terimplementasikannya Peraturan Pelaksanaan di
        bidang pengelolaan investasi pemerintah         persiapan                                                                                     bidang pengelolaan investasi pemerintah


 1 p.   Rancangan Permenkeu tentang               50%   Draft Rancangan   p.     Melanjutkan penyelesaian draft Permenkeu        DJPBN→DJPPKN    p.   Terimplementasikannya Permenkeu tentang
        Penyelesaian aset bekas Asing/Cina              Permenkeu                tentang Penyelesaian aset bekas asing/cina                           Penyelesaian aset bekas asing/cina


 1 q.   Menyediakan landasan hukum yang                                                                                                          q.   Tersedianya landasan hukum yang kuat dalam
        cukup dalam rangka pengelolaan                                                                                                                rangka pengelolaan penerusan pinjaman dan
        penerusan pinjaman/pinjaman                                                                                                                   pinjaman
        - Menyesuaikan/merevisi peraturan                                        -   Melakukan kajian dan menyempurnakan             DJPBN
           yang telah ada sehubungan dengan                                          peraturan tentang tentang pengelolaan
           reorganisasi dan adanya peraturan                                         penerusan pinjaman/pinjaman yang ada saat
           perundangan yang baru                                                     ini menyesuaikan dengan peraturan terkait
                                                                                     lainnya seperti UU No. 1 Tahun 2004
        -   Membuat peraturan baru sesuai         0%    masih dalam              -   Mengupayakan tersedianya peraturan yang         DJPBN
            dengan kebutuhan seperti :                  persiapan                    memadai dibidang pengelolaan penerusan
            *  Perubahan tingkat suku bunga                                          pinjaman dan penyempurnaan ketentuan
            *  Rerukturisasi Pinjaman                                                hukum tentang skim kredit program yang
               Pemerintah                                                            telah ada.
            *  Pelimpahan wewenang dari
               Mekeu kepada Dirjen PBN (Surat
               Kuasa)
            *  Membuat perjanjian penerusan
               pinjaman/ pinjaman
            *  Menutup perjanjian penerusan
               pinjaman/ pinjaman




                                                                               Hal: IV - 25/66
                                                                                                             MENTERI KEUANGAN
                                                                                                             REPUBLIK INDONESIA


IV. Bidang Kekayaan Negara

                         KONDISI SEKARANG                                                                         PROGRAM                                                                       TARGET


 1 r.   Revisi/perbaikan peraturan tentang Kredit                                     r.     -   Melakukan kajian tentang skim kredit program      DJPBN            r.   Tersedianya landasan hukum yang kuat dalam
        Program yang telah ada seperti perubahan                                                 yang telah ada                                                          rangka pengelolaan kredit program
        tingkat bunga, alokasi plafond, jangka
        waktu kredit


                                                                                             -   Melakukan revisi/perbaikan terhadap skim
                                                                                                 kredit program yang telah ada.

 1 s.   Membuat peraturan tentang Kredit            0%    Disesuaikan dengan          s.     -   Membuat Tim kerja untuk membahas dan              DJPBN            s.   Tersedianya landasan hukum yang kuat dalam
        Program yang meliputi:                            program Dep. Teknis                    menyiapkan kerangka peraturan yang akan                                 rangka pengelolaan kredit program
                                                                                                 dibuat.
        -   Peraturan tentang skim kredit program                                            -   Mengupayakan dana untuk membiayai
            yang baru                                                                            kegiatan tim kerja
        -   Perjanjian kerjasama dengan lembaga                                              -   Menyusun draft peraturan mengenai kredit
            keuangan pelaksana                                                                   program


 1 t.   Draf RUU Lelang                             60%   Sudah tersusun draft        t.     Penyempurnaan                                      DJPLN→DJPPKN        t.   UU Lelang berikut peraturan pelaksanaannya yang   2005
                                                                                                                                                                         komprehensif

        1) 2 Draf RPP                               50%   Sudah tersusun draft
             -   Pejabat Lelang                           tetapi belum dibahas
             -   Pelaksanaan Lelang                       antar Dept

        2) 3 Draf R Permenkeu                       50%   Sudah tersusun draft
             -   Pejabat lelang                           tetapi belum dibahas
             -   Balai lelang
             -   Pelaksanaan lelang

 1 u.   Juklak dan Juknis Lelang                    75%   Sudah tersusun dan          u.     Penyempurnaan                                      DJPLN→DJPPKN        u.   Juklak dan Juknis Lelang yang lengkap             2005
                                                          sudah dibahas


2. Aspek Sistem dan Prosedur                                                     2.   Aspek Sistem dan Prosedur                                                2.   Aspek Sistem dan Prosedur

 2 a.   SAIPPLN (Sistem Administrasi dan            90%   Tahap pilot project         a.     Penyempurnaan SAIPPLN menjadi SIMPLE            DJPLN→DJPPKN           a.   SIMPLE telah diaplikasikan di seluruh KPKN,       2009
        Informasi Pengurusan Piutang dan Lelang           pada 3 (tiga) KP2LN                (Sistem Informasi Manajemen Piutang dan Lelang)                             Kanwil dan Kantor Pusat
        Negara) SIMPLE (Sistem Informasi
        Manajemen Piutang dan Lelang) dan
        pengembangannya
 2 b.   Sistem Informasi Manajemen Aset dan         0%                                b.     Penyusunan sistem dan pembangunan database            DJPPKN           b.   Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Aset dan   2009
        Database Kekayaan Negara                                                                                                                                         database Kekayaan Negara

 2 c.   Standar Penilaian dan Kode Etik Penilai     0%                                c.     Penyempurnaan                                         DJPPKN           c.   Adanya standar penilaian yang komprehensif        2007

 2 d.   Kode Etik Pejabat Lelang                    0%                                d.     Penyusunan                                         DJPLN→DJPPKN        d.   Adanya Kode Etik Pejabat Lelang                   2006




                                                                                           Hal: IV - 26/66
                                                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                                                          REPUBLIK INDONESIA

IV. Bidang Kekayaan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                       PROGRAM                                                                TARGET

 2 e.   Pelaksanaan Paksa Badan                     0%                             e.     Pengefektifan Pelaksanaan Paksa Badan             DJPLN→DJPPKN   e.   Paksa badan dilaksanakan secara efektif            2007

 2 f.   Pedoman Penatausahaan                                                      f.     Penyusunan Pedoman Penatausahaan BKPN dan         DJPLN→DJPPKN   f.   Penatausahaan BKPN dan Risalah Lelang di           2006
        1) Risalah lelang                           25%                                   Risalah Lelang                                                        seluruh KP2LN telah dilaksanakan baik secara
        2) BKPN                                     50%    Sudah tersusun                                                                                       manual maupun komputerisasi
                                                           pedoman
                                                           penatausahaan
                                                           BKPN

 2 g.   Pedoman tehnik penilaian tanah,             30%    Baru tersusun draf      g.     Penyusunan pedoman teknik penilaian tanah,        DJPLN→DJPPKN   g.   Penilaian tanah, bangunan dan mesin-mesin telah    2008
        bangunan dan mesin-mesin                           pedoman teknik                 bangunan dan mesin-mesin                                              dilaksanakan secara komputerisasi di seluruh
                                                           penilaian tanah dan                                                                                  KP2LN
                                                           bangunan

 2 h.   Penanganan kasus hukum piutang negara       90%    Pedoman telah           h.     Penyusunan pedoman penanganan kasus hukum         DJPLN→DJPPKN   h.   Penanganan kasus hukum piutang negara dan          2006
        dan lelang                                         tersusun                       piutang negara dan lelang                                             lelang dapat dilaksanakan secara optimal

 2 i.   Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik   100%   Sudah ada               i.     Penyempurnaan                                        DJPPKN      i.   Adanya Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik   2009
        Penilai Indonesia                                                                                                                                       Penilai yang lengkap dan sempurna

 2 j.   Kode Etik Pejabat Lelang Indonesia          50%    Baru tersusun draf      j.     Penyusunan kode etik pejabat lelang Indonesia     DJPLN→DJPPKN   j.   Adanya kode etik pejabat lelang                    2006

 2 k.   Pelaksanaan lelang Internet                 0%                             k.     Penyusunan Permenkeu                              DJPLN→DJPPKN   k.   Terlaksananya lelang internet                      2006

 2 l.   Mengembangkan sistem Penatausahaan                                                                                                                 l.   Tersedianya database yang berbasis TI
        dan Pelaporan BM/KN :
        - Penatausahaan dan Pelaporan tanah         0%     Masih tahap                    -   Inventarisasi dan Penatausahakan tanah dan       DJPBN            -   Tersedianya Data Base Tanah dan Bangunan
           dan bangunan milik negara                       persiapan berbasis TI              bangunan, dan mengembangkan program                                   yang berbasis TI
                                                                                              Interface NJOP Data Tanah dan Bangunan
                                                                                              BM/KN

        -   Penatausahaan dan Pelaporan PMN         0%     Masih tahap                    -   Melakukan Inventarisasi dan Penatausahaan                         -   Tersedianya Data Base PMN dan Investasi
            dan Investasi Pemerintah lainnya               persiapan berbasis TI              PMN dan Investasi Pemerintah lainnya                                  Pemerintah lainnya yang berbasis TI


 2 m.   Mengoptimalkan penggunaan,                  45%    Dalam upaya             m.     Melakukan Penertiban perijinan atas penggunaan,      DJPBN       m.   Tertibnya penggunaan, pemanfaatan dan
        pemanfaatan dan pemindahtanganan                   penertiban secara              pemanfaatan dan pemindahtanganan                                      pemindahtanganan BM/KN
        BM/KN                                              menyeluruh

 2 n.   Menertibkan dokumen kepemilikan             0%     Dalam upaya             n.     Mengupayakan penertiban Sertifikasi tanah milik      DJPBN       n.   Tertibnya dokumen kepemilikan tanah milik negara
        BM/KN                                              penertiban                     negara

 2 o.   Melaksanakan penyelesaian status hukum      20%    Dalam Proses            o.     Menyelesaikan status hukum kepemilikan Aset          DJPBN       o.   Berkurangnya volume Aset bekas Asing/Cina
        kepemilikan aset bekas Asing/ Cina                                                bekas Asing/Cina




                                                                                        Hal: IV - 27/66
                                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                                    REPUBLIK INDONESIA


IV. Bidang Kekayaan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                  PROGRAM                                                        TARGET

 2 p.   Menerapkan secara lebih baik sistem dan         Sedang berjalan      p.     -   Melakukan evaluasi terhadap sistem dan        DJPBN   p.   Terlaksananya sistem dan prosedur pengelolaan
        prosedur yang telah ada seperti :                                               prosedur yang telah ada                                    penerusan pinjaman/pinjaman secara baik
        - Pengelolaan RDI                                                           -   Melakukan perbaikan/penyesuaian terhadap
                                                                                        sistem dan prosedur yang belum sesuai

        -   Pengelolaan RPD                                                         -   Membuat tambahan sistem dan prosedur yang
                                                                                        baru untuk penerusan pinjaman luar negeri.

                                                                                    -   Menugaskan kepada setiap pimpinan untuk
                                                                                        mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

                                                                                    -   Melaksanakan evaluasi secara berkala atas
                                                                                        pelaksanaan tugas.

 2 q.   Membuat dan menerapkan sistem dan         0%        masih dalam      q.     Idem dengan butir p                               DJPBN   q.   Idem dengan butir p
        prosedur mengenai penerusan pinjaman                 persiapan

 2 r.   Membuat dan menerapkan sistem dan         0%    disesuaikan dengan   r.     -   Melakukan evaluasi terhadap sistem dan        DJPBN   r.   Terlaksananya sistem dan prosedur pengelolaan
        prosedur mengenai skim baru untuk TSL           program departemen              prosedur yang telah ada.                                   TSL kepada UKM secara baik
        kepada UKM                                      teknis                      -   Membuat tambahan sistem dan prosedur yang
                                                                                        baru untuk pengelolaan TSL kepada UKM
                                                                                    -   Menugaskan kepada setiap pimpinan untuk
                                                                                        mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

                                                                                    -   Melaksanakan evaluasi secara berkala atas
                                                                                        pelaksanaan tugas.

 2 s.   Menerapkan secara lebih baik sistem dan   ….%     sedang berjalan    s.     -   Melakukan evaluasi terhadap sistem dan        DJPBN   s.   Terlaksananya sistem dan prosedur pengelolaan
        prosedur yang telah ada mengenai                                                prosedur yang telah ada.                                   kredit program secara baik
        pengelolaan Kredit Program (KKP dan                                         -   Melakukan perbaikan/penyesuaian terhadap
        KUMK)                                                                           sistem dan prosedur yang belum sesuai

                                                                                    -   Menugaskan kepada setiap pimpinan untuk
                                                                                        mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

                                                                                    -   Melaksanakan evaluasi secara berkala atas
                                                                                        pelaksanaan tugas.

 2 t.   Membuat dan menerapkan sistem dan         0%    disesuaikan dengan   t.     -   Melakukan evaluasi terhadap sistem dan        DJPBN   t.   Terlaksananya sistem dan prosedur pengelolaan
        prosedur mengenai skim baru untuk               program departemen              prosedur yang telah ada.                                   kredit program (skim kredit baru) secara baik
        kredit program                                  teknis                      -   Membuat tambahan sistem dan prosedur yang     DJPBN
                                                                                        baru untuk pengelolaan kredit program (skim
                                                                                        kredit baru).
                                                                                    -   Menugaskan kepada setiap pimpinan untuk       DJPBN
                                                                                        mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

                                                                                    -   Melaksanakan evaluasi secara berkala atas     DJPBN
                                                                                        pelaksanaan tugas.




                                                                                  Hal: IV - 28/66
                                                                                                            MENTERI KEUANGAN
                                                                                                            REPUBLIK INDONESIA

IV. Bidang Kekayaan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                          PROGRAM                                                               TARGET

3. Aspek Organisasi                                                             3.   Aspek Organisasi                                                   3.   Aspek Organisasi

 3 a.   Pembukaan Kantor Pelayanan Piutang dan    90%   Masih ada 5 KP2LN            a.     Membuka seluruh kantor yang telah dibentuk         DJPPKN        a.   Seluruh KP2LN (56 kantor) telah dibuka                 2006
        Lelang Negara (KP2LN)                           yang belum dibuka
                                                        dari 56 KP2LN


 3 b.   Ada 2 (dua) lembaga (PUPN dan DJPLN)      0%                                 b.     Penyatuan lembaga yang mengurus piutang            DJPPKN        b.   Hanya ada 1 (satu) lembaga yang mengurus               2006
        yang mengurus piutang negara macet                                                  negara macet dengan menghilangkan lembaga                             piutang negara macet
                                                                                            PUPN

 3 c.   Terdapatnya SDM yang kualitasnya                                             c.     -   Menyesuaikan jumlah SDM dengan beban           DJPBN         c.   Terpenuhinya kebutuhan SDM yang memadai dan
        memadai dan sesuai dengan kebutuhan                                                     kerja masing-masing bagian                                        berkualitas dalam pengelolaan pinjaman
        dalam mengelola pinjaman                                                            -   Mendapatkan SDM dengan kualitas memadai
                                                                                                sesuai dengan kebutuhan
                                                                                            -   Meningkatkan kualitas SDM melalui
                                                                                                pelatihan/pendidikan
                                                                                            -   Mengupayakan adanya perbaikan sistem
                                                                                                remunerasi yang dananya berasal dari PNBP

 3 d.   Terdapatnya SDM yang kualitasnya                                             d.     Idem dengan butir c                                DJPBN         d.   Terpenuhinya kebutuhan SDM yang memadai dan
        memadai dan sesuai dengan kebutuhan                                                                                                                       berkualitas dalam pengelolaan TSL kepada UKM
        dalam mengelola TSL kepada UKM

 3 e.   Terdapatnya SDM yang kualitasnya                                             e.     Idem dengan butir c                                DJPBN         e.   Terpenuhinya kebutuhan SDM yang memadai dan
        memadai dan sesuai dengan kebutuhan                                                                                                                       berkualitas dalam pengelolaan kredit program
        dalam mengelola kredit program

4. Aspek Sumber Daya Manusia                                                    4.   Aspek Sumber Daya Manusia                                          4.   Aspek Sumber Daya Manusia

 4 a.   SDM yang kompeten di bidang               60%   Masih kurang tenaga          a.     Menyediakan dan menempatkan tenaga SDM             DJPPKN        a.   Kebutuhan SDM di bidang pengelolaan kekayaan           2009
        pengelolaan kekayaan negara dan lelang          Penilai, Pemeriksa,                 yang kompeten di bidang pengelolaan kekayaan                          negara dan lelang (Penilai, Pemeriksa, Juru sita dan
        khususnya Penilai, Pemeriksa, Juru sita         Juru sita dan Pejabat               negara dan lelang (Penilai, Pemeriksa, Juru sita                      Pejabat Lelang) terpenuhi
        dan Pejabat Lelang                              Lelang                              dan Pejabat Lelang)


5. Aspek Sarana dan Prasarana                                                   5.   Aspek Sarana dan Prasarana                                         5.   Aspek Sarana dan Prasarana

 5 a.   Gedung kantor                             65%   Masih ada 23 gedung          a.     Membangun gedung kantor                            DJPPKN        a.   Seluruh KP2LN mempunyai gedung sendiri dan             2009
                                                        KP2LN dari 55                                                                                             menempati GKN
                                                        kantor yang pinjam
                                                        dan sewa

 5 b.   Komputer dan AC, serta sarana             50%   Masih terbatasnya            b.     Memenuhi kebutuhan komputer dan AC, serta          DJPPKN        b.   Kebutuhan komputer dan AC, serta sarana                2009
        pendukung lainnya                               sarana komputer dan                 sarana pendukung lainnya                                              pendukung lainnya terpenuhi
                                                        AC di kantor




                                                                                          Hal: IV - 29/66
                                                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                                                 REPUBLIK INDONESIA


IV. Bidang Kekayaan Negara

                       KONDISI SEKARANG                                                               PROGRAM                                                      TARGET
 5 c.   Mengembangkan sistem komputerisasi di   0%      tergantung        c.     -   Menunjuk konsultan untuk membuat sistem     DJPBN   c.   Tersedianya sistem komputerisasi di lingkungan
        lingkungan direktorat                        ketersediaan dana               komputerisasi                                            direktorat dan sarana dan prasarana yang
                                                                                 -   Melakukan pelatihan kepada pegawai yang                  memadai.
                                                                                     menangani.
                                                                                 -   Mengupayakan pendanaan dari PNBP


 5 d.   Tercukupinya sarana dan prasarana            disesuaikan dengan   d.     Mendapatkan sarana dan prasarana yang           DJPBN
                                                         kebutuhan               memadai seperti ATK, komputer, dan lain-lain.




                                                                               Hal: IV - 30/66
                                                                                                                MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                REPUBLIK INDONESIA


V. Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                             PROGRAM                                                                       TARGET

                                                    Tingkat
        Kondisi setelah Program 100 hari                                Keterangan                              Program                            Unit Pelaksana                           Target 2009                            Keterangan
                                                  Penyelesaian

1. Aspek Hukum                                                                       1.   Aspek Hukum                                                               1.   Aspek Hukum

 1 a.   Koordinasi penetapan sasaran pemantauan                                           a.     -   Penetapan MoU antara MK dan Gubernur BI       DJAPK→BKF             a.   Terwujudnya koordinasi penetapan sasaran
        dan pengendalian inflasi                                                                                                                                              pemantauan dan pengendalian inflasi
                                                                                                 -   Penyusunan KMK tentang sasaran/target
                                                                                                     inflasi 2008-2011

 1 b.   Penyusunan NK dan RUU APBN                   100%        Untuk tahun 2005         b.     Mempertahankan tingkat penyelesaian NK dan           DJAPK              b.   Tercapainya tingkat penyelesaian NK dan RUU
                                                                 sudah selesai dan               RUU APBN                                                                     APBN setiap tahun.
                                                                 dilakukan setiap
                                                                 tahun

 1 c.   Penyusunan NK dan RUU APBN-P                 100%        Untuk tahun 2005         c.     Mempertahankan tingkat penyelesaian NK dan           DJAPK              c.   Tercapainya tingkat penyelesaian NK dan RUU
                                                                 sudah selesai dan               RUU APBN-P                                                                   APBN-P setiap tahun.
                                                                 dilakukan setiap
                                                                 tahun

 1 d.   Permenkeu Penyusunan RKA-KL                   20%        Draf                     d.     Penyelesaian Permenkeu Penyusunan RKA-KL             DJAPK              d.   Ditetapkannya Permenkeu Penyusunan RKA-KL

 1 e.   Penyusunan peraturan perundangan yang         5%                                  e.     Penyelesaian peraturan perundangan yang terkait      DJAPK              e.   Terselesaikannya peraturan perundangan yang
        terkait dengan penerapan MTEF                                                            dengan penerapan MTEF                                                        terkait dengan penerapan MTEF

 1 f.   Penyusunan peraturan perundangan yang        100%                                 f.     Penyelesaian peraturan perundangan yang terkait      DJAPK              f.   Terselesaikannya peraturan perundangan yang
        terkait dengan penerapan anggaran                                                        dengan penerapan anggaran berbasis kinerja                                   terkait dengan penerapan anggaran berbasis kinerja
        berbasis kinerja

 1 g.   Penyusunan pedoman anggaran berbasis         100%                                 g.     Penyelesaian pedoman anggaran berbasis kinerja       DJAPK              g.   Terselesaikannya pedoman anggaran berbasis
        kinerja pada Kementerian Negara/                                                         pada Kementerian Negara/Lembaga                                              kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga
        Lembaga

 1 h.   Penyusunan standar pelayanan umum            100%                                 h.     Penyelesaian standar pelayanan umum bagi setiap      DJAPK              h.   Terselesaikannya standar pelayanan umum bagi
        bagi setiap kementerian/lembaga                                                          kementerian/lembaga                                                          setiap kementerian/lembaga

 1 i.   Memberikan masukan untuk memperjelas                                              i.     Memberikan masukan untuk memperjelas                 DJAPK              i.   Pelaksanaan sistem penganggaran secara sinkron
        pembagian tugas dan wewenang DJAPK                                                       pembagian tugas dan wewenang DJAPK dan                                       dalam perumusan kebijakan penganggaran dan
        dan DJPb                                                                                 DJPb                                                                         perbendaharaan

 1 j.   Permenkeu tentang Standar Biaya Umum         100%                                 j.                                                          DJAPK              j.   Ditetapkannya Permenkeu tentang Standar Biaya
                                                                                                                                                                              Umum
 1 k.   Permenkeu tentang Standar Biaya Khusus        5%         Penelitian               k.     Penyelesaian Permenkeu tentang Standar Biaya         DJAPK              k.   Ditetapkannya Permenkeu tentang Standar Biaya
                                                                                                 Khusus                                                                       Khusus

 1 l.   RPP Standar Akuntansi Pemerintahan            90%        Draft berada di          l.     Permintaan konfirmasi                                DJPBN              l.   PP standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
                                                                 Depkumdang

 1 m.   RPP Pelaporan Keuangan dan Kinerja            60%        Pembahasan intern        m.     Penyempurnaan Draft RPP                              DJPBN              m.   PP Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
        Instansi Pemerintah                                                                                                                                                   Pemerintah




                                                                                               Hal: V - 31/66
                                                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                                                   REPUBLIK INDONESIA


V. Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                PROGRAM                                                       TARGET

 1 n.   RPMK mengenai Sistem Akuntansi dan       30%    Pembahasan intern    n.     Penyempurnaan Draf                              DJPBN   n.   PMK mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan
        Pelaporan Keuangan (pengganti KMK                                                                                                        Keuangan
        337/KM.01/2003)




 1 o.   PMK Bagan Perkiraan Standar              100%                        o.     Pedoman penggunaan MAK/MAP perlu segera         DJPBN   o.   PMK tentang Bagan Perkiraan Standar dan
                                                                                    ditetapkan                                                   Pedoman Penggunaan MAK/MAP

 1 p.   Rancangan Peraturan Dirjen mengenai      80%    Finalisasi Draft     p.     Penyempurnaan Draft                             DJPBN   p.   Peraturan Dirjen mengenai Posting Rules dan Jurnal
        Posting Rules dan Jurnal Standar                                                                                                         Standar

 1 q.   Rancangan Peraturan Dirjen mengenai      0%     Masih dlm rencana    q.     Penyusunan Peraturan Dirjen                     DJPBN   q.   Peraturan Dirjen mengenai Tata Cara Penyusunan
        Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan                                                                                                    Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berbasis
        Pemerintah Pusat TA 2005                                                                                                                 akrual

 1 r.   RPP tentang Jabatan Fungsional           0%     Masih berupa         r.     Penyusunan RPP tentang Jabatan Fungsional       DJPBN   r.   PP tentang Jabatan Fungsional Perbendaharaan
        Perbendaharaan                                  rencana                     Perbendaharaan

 1 s.   Penyempurnaan Pedoman/Peraturan          10%                         s.     Menyelesaikan Penyusunan Pedoman LPJ APP        DJPBN   s.   Terimplementasikannya Peraturan Menteri
        Menteri tentang Pedoman Penyusunan LPJ                                                                                                   Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan LPJ APP
        APP

 1 t.   Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk        100%   Sudah tersusun       t.     Menyusun/Menyempurnakan Juklak dan Juknis       DJPBN   t.   Penelaahan DIPA terimplementasikan dengan
        Teknis Penelaahan DIPA                                                      Penelaahan DIPA                                              Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
                                                                                                                                                 penelaahan DIPA

 1 u.   Peraturan Menteri Keuangan tentang       100%   Sudah tersusun       u.     Menyusun/menyempurnakan Peraturan Menteri       DJPBN   u.   Pembayaran APBN terimplementasikan dengan
        Mekanisme Pembayaran APBN                                                   Keuangan tentang Mekanisme Pembayaran APBN                   Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman
                                                                                                                                                 Pembayaran APBN

 1 v.   Peraturan Pemerintah tentang Sistem      0%                          v.     Menyusunan Peraturan Pemerintah tentang         DJPBN   v.   Terimplementasikanya Peraturan Pemerintah
        Perbendaharaan dan Anggaran Negara                                          Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara                    tentang Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
        (SPAN)                                                                      (SPAN)                                                       Negara (SPAN)
 1 w.   PP tentang Pelaksanaan Fungsi            100%   Sudah tersusun       w.     Menyusun/Menyempurnakan PP tentang              DJPBN   w.   Terimplementasikannya Peraturan Pemerintah
        Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran                                         Pelaksanaan Fungsi Penyusunan dan Pelaksanaan                tentang pelaksanaan fungsi Penyusunan dan
                                                                                    Anggaran                                                     Pelaksanaan Anggaran

 1 x.   RPP mengenai pengelolaan uang negara     10%    Sedang disusun       x.     Penyusunan RPP mengenai pengelolaan uang        DJPBN   x.   Tersedianya landasan hukum pelaksanaan TSA
                                                        (Tahun 2005)                negara

 1 y.   Ketentuan/peraturan penempatan dan              Belum dilaksanakan   y.     Penyusunan RPP mengenai penempatan dan          DJPBN   y.   Tersedianya landasan hukum untuk penempatan
        peminjaman dana untuk menutup                   (Tahun 2006                 peminjaman dana untuk menutup kekurangan kas                 dan peminjaman dana untuk menutup kekurangan
        kekurangan kas                                                                                                                           kas




                                                                                  Hal: V - 32/66
                                                                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                                                                        REPUBLIK INDONESIA


V. Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                     PROGRAM                                                                    TARGET

2. Aspek Sistem dan Prosedur                                               2.   Aspek Sistem dan Prosedur                                              2.   Aspek Sistem dan Prosedur

 2 a.   Pengembangan Model Keuangan                10%                          a.     Tahun 2006                                        Bapekki→BKF        a.   Tersedianya model ekonomi keuangan yang handal
                                                                                           - Penyusunan dan evaluasi model                                       di bidang pengelolaan keuangan negara
                                                                                             perkembangan variabel penentu inflasi
                                                                                           - Penyusunan dan evaluasi model
                                                                                             perkembangan sektor riil
                                                                                           - Penyusunan dan evaluasi model
                                                                                             perkembangan tingkat suku bunga
                                                                                           - Penyusunan dan evaluasi model
                                                                                             perkembangan variabel kebijakan fiskal
                                                                                           - Penyusunan dan evaluasi model
                                                                                             perkembangan variabel penentu makro
                                                                                             lainnya

 2 b.   Pengembangan sistem informasi dan          30%                          b.     Tahun 2005-2006                                   Bapekki→BKF        b.   Terwujudnya sistem informasi dan monitoring
        monitoring kebijakan fiskal                                                    -     Penyusunan prosedur konsolidasi data                                kebijakan fiskal di bidang pengelolaan keuangan
                                                                                       -     Konsolidasi data internal dan eksternal                             negara yang berbasis teknologi informasi
                                                                                       -     Penyusunan database ekonomi, keuangan dan
                                                                                             fiskal yang terintegrasi

 2 c.   Pembentukan Database Ekonomi Makro         90%   Tahap Percobaan        a.     -     Langganan CEIC                              DJAPK→BKF          a.   Dapat tersedianya database yang lengkap, akurat
                                                                                       -     Penambahan Komputer
                                                                                       -     Pembentukan LAN

 2 d.   Pengumpulan data pendukung dan             70%                          b.     Melakukan koordinasi dalam rangka                   DJAPK            b.   Tersedianya data pendukung dan database
        database perencanaan APBN                                                      pengumpulan dan penyajian data pendukung dan                              perencanaan APBN secara lengkap dan akurat
                                                                                       database perencanaan APBN
        1) Pendapatan Negara                                                           - Pendapatan Negara                                                       -   Pendapatan Negara
        2) Belanja Negara                                                              - Belanja Negara                                                          -   Belanja negara
        3) Pembiayaan Anggaran                                                         - Pembiayaan Anggaran                                                     -   Pembiayaan Anggaran

 2 e.   Pengembangan model perencanaan APBN        60%                          c.     Mengembangkan model perencanaan APBN yang           DJAPK            c.   Tersedianya model perencanaan APBN yang akurat
                                                                                       akurat dan realistis                                                      dan realistis
        1) Pendapatan Negara                                                           - Pendapatan Negara                                                       - Pendapatan Negara
        2) Belanja Negara                                                              - Belanja Negara                                                          - Belanja negara
        3) Pembiayaan Anggaran                                                         - Pembiayaan Anggaran                                                     - Pembiayaan Anggaran

 2 f.   Penerapan unified budget secara bertahap   60%                          d.     Tahun 2005-2006                                     DJAPK            d.   Diterapkannya unified budget secara komprehensif
                                                                                       - Menghilangkan rutin dan pembangunan
                                                                                          dengan alokasi discretionary dan non
                                                                                          discretionary
                                                                                       Tahun 2007-2009
                                                                                       - Menyatukan alokasi discretionary dan non
                                                                                          discretionary




                                                                                     Hal: V - 33/66
                                                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                                                     REPUBLIK INDONESIA


V. Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                  PROGRAM                                                            TARGET

 2 g.   Penyusunan kerangka perencanaan APBN        75%                        e.     Menyusun kerangka perencanaan APBN jangka           DJAPK   e.   Penerapan kerangka perencanaan APBN jangka
        jangka menengah                                                               menengah                                                         menengah yang komprehensif dan sustainable
        1) Pendapatan Negara                                                          - Pendapatan Negara                                              - Pendapatan Negara
        2) Belanja Negara                                                             - Belanja Negara                                                 - Belanja negara
        3) Pembiayaan Anggaran                                                        - Pembiayaan Anggaran                                            - Pembiayaan Anggaran

 2 h.   Penyempurnaan format APBN menuju ke         30%                        f.     Menyusun format APBN sesuai dengan GFS 2001         DJAPK   f.   Penerapan format APBN yang transparan dan
        penerapan GFS 2001                                                                                                                             akuntabel sesuai dengan GFS 2001

 2 i.   Penyusunan pedoman Penelaahan atas          5%                         g.     Penyelesaian pedoman Penelaahan atas                DJAPK   g.   Terselesaikannya pedoman Penelaahan atas
        perubahan program Kementerian/                                                perubahan program Kementerian/Lembaga                            perubahan program Kementerian/Lembaga
        Lembaga
 2 j.   Penyusunan pedoman Penyempurnaan            5%                         h.     Penyelesaian pedoman Penyempurnaan klasifikasi      DJAPK   h.   Terselesaikannya pedoman Penyempurnaan
        klasifikasi anggaran sesuai standar                                           anggaran sesuai standar internasional                            klasifikasi anggaran sesuai standar internasional
        internasional
 2 k.   Penyusunan pedoman Evaluasi terhadap        5%                         i.     Penyelesaian pedoman Evaluasi terhadap realisasi    DJAPK   i.   Terselesaikannya pedoman Evaluasi terhadap
        realisasi pelaksanaan anggaran                                                pelaksanaan anggaran                                             realisasi pelaksanaan anggaran

 2 l.   Penyusunan pedoman Pengelolaan              5%                         j.     Penyelesaian pedoman Pengelolaan penyediaan         DJAPK   j.   Terselesaikannya pedoman Pengelolaan penyediaan
        penyediaan pembiayaan utang negara                                            pembiayaan utang negara                                          pembiayaan utang negara

 2 m.   Penyusunan pedoman MTEF pada                5%                         k.     Penyelesaian pedoman MTEF pada Kementerian          DJAPK   k.   Terselesaikannya pedoman MTEF pada
        Kementerian Negara/Lembaga                                                    Negara/Lembaga                                                   Kementerian Negara/Lembaga

 2 n.   Penyusunan pedoman sosialisasi dan          5%                         l.     Penyelesaian pedoman sosialisasi dan publikasi      DJAPK   l.   Terselesaikannya pedoman sosialisasi dan publikasi
        publikasi informasi MTEF                                                      informasi MTEF                                                   informasi MTEF

 2 o.   Penyusunan pedoman sosialisasi dan          5%                         m.     Penyelesaian pedoman sosialisasi dan publikasi      DJAPK   m.   Terselesaikannya pedoman sosialisasi dan publikasi
        publikasi informasi anggaran berbasis                                         informasi anggaran berbasis kinerja                              informasi anggaran berbasis kinerja
        kinerja

 2 p.   Sosialisasi tentang ketentuan Pelaksanaan   50%    Dalam proses        n.     Mengupayakan adanya pemahaman seluruh unit          DJPb    n.   Terimplementasikannya Peraturan Pemerintah
        Anggaran                                           sosialisasi                terkait (Kanwil DJPBN, Kementrian                                tentang pelaksanaan fungsi Penyusunan dan
                                                                                      Negara/Lembaga) dengan melakukan sosialisasi                     Pelaksanaan Anggaran
                                                                                      ketentuan-ketentuan tentang Pelaksanaan
                                                                                      Anggaran.
 2 q.   Sistem perbendaharaan dan anggaran          0%     Tahap perencanaan   o.     Mengupayakan penyelesaian penyusunan SPAN           DJPBN   o.   Terlaksananya SPAN (Sistem Perbendaharaan dan
        negara (SPAN)                                                                 dengan cara melibatkan kementerian negara/                       Anggaran Negara)
                                                                                      lembaga dan unit terkait lainnya, melakukan studi
                                                                                      banding sistem manajemen keuangan negara,
                                                                                      sosialisasi dan diklat pelaksanaan SPAN

 2 r.   Belum tersedianya ketentuan standar         0%                         p.     Menyusun ketentuan standar mutasi pegawai           DJPBN   p.   Ketentuan standar mutasi pegawai
        mutasi pegawai                                                                DJPBN

 2 s.   Sistem akuntansi pemerintah masih           100%                       q.     Penyusunan sistem akuntansi pemerintah berbasis     DJPBN   q.   Terselenggaranya sistem akuntansi pemerintah
        berbasis kas                                                                  kas menuju akrual (cash towards accrual)                         berbasis akrual




                                                                                    Hal: V - 34/66
                                                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                                                          REPUBLIK INDONESIA


V. Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

                          KONDISI SEKARANG                                                                       PROGRAM                                                         TARGET

 2 u.    Prosedur kerja untuk KPPN, Kanwil,           50%   belum disahkan         s.      Penyiapan Prosedur Kerja yang komprehensif dan     DJPBN   s.    Kegiatan di KPPN, Kanwil telah menggunakan
         KPPN Khusus belum diimplementasikan                                               ditetapkan dengan Peraturan Dirjen                               prosedur kerja yang baku dan komprehensif
         secara seragam di seluruh Indonesia                                               Perbendaharaan

 2 v.    Businesss Process DJPBN sedang               70%   tahap finalisasi       t.      Penyempurnaan Business Process                     DJPBN   t.    DJPb telah menggunakan Business Process yang
         diperbaharui                                                                                                                                       komprehensif dan sistematis

 2 w.    Sistem yang ada belum bisa menghasilkan      50%   belum sesuai           u.      Percepatan penyajian Laporan Keuangan              DJPBN   u.    Laporan dapat dihasilkan tepat waktu sesuai
         laporan tepat waktu sebagaimana                    ketentuan                                                                                       dengan Undang-Undang Keuangan Negara No 17
         ketentuan yang berlaku                                                                                                                             tahun 2003

 2 x.    Masih ada MAK/MAP yang belum                 99%   BPS bersifat dinamis   v.      Penelaahan setiap usulan penambahan                DJPBN   v.    BPS telah mengakomodasi semua jenis penerimaan
         tercakup dalam Bagan Perkiraan Standar                                            MAK/MAP baru                                                     dan pengeluaran

 2 y.    Sistem Aplikasi untuk SAPP belum dapat       60%   Aplikasi SABMN         w.      Penyempurnaan Sistem Aplikasi                      DJPBN   w.    SABMN dan SAPP yang terintegrasi
         dilaksanakan secara lengkap                        sedang disesuaikan
                                                            dengan format baru

 2 z.    Informasi keuangan pemda dan BUMN            0%    dalam rencana          x.      Penyiapan prosedur teknis penyajian laporan        DJPBN   x.    Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah
         belum terintegrasi dalam lap. Keu Pem                                             keuangan                                                         komprehensif
         Pusat

 2 aa.   Aplikasi Akuntansi Pemda dan BUMN            30%   tahap                  y.      Percepatan penyelesaian pengembangan aplikasi      DJPBN   y.    Lap keuangan Pemda dan BUMN menggunakan
         belum siap                                         pengembangan                                                                                    aplikasi yang dapat diintegrasikan dengan SAPP

 2 ab.   BPK belum dapat mengakses langsung           0%    tahap rencana          z.      Membuat sistem akses data untuk mendukung          DJPBN   z.    BPK dapat melakukan pemeriksaan secara
         data elektronik SAPP                                                              pemeriksaan BPK                                                  elektronik

 2 ac.   Database belum sempurna                      95%   data belum diterima    aa.     Penyusunan database yang akurat                    DJPBN   aa.   Tersedia database yang akurat

 2 ad.   Belum ada Help Desk                          0%    tahap rencana          ab.     Penyiapan Help Desk                                DJPBN   ab.   Permasalahan yang muncul dapat ditangani
                                                                                                                                                            melalui Help Desk
 2 ae.   Website cukup optimal                        98%   informasi bersifat     ac.     Update informasi secara berkala                    DJPBN   ac.   Website menyajikan informasi terkini/terupdate
                                                            dinamis

 2 af.   Sistem dan prosedur jabatan fungsional       5%    tahap penyusunan       ad.     Penyiapan sistem dan prosedur jabatan fungsional   DJPBN   ad.   Sistem dan prosedur jabatan fungsional
         perbendaharaan                                                                    perbendaharaan                                                   perbendaharaan yang baku

 2 ag.   Kajian Statistik Keuangan Pemerintah         0%    Tahap pembahasan       ae.     Penyusunan kajian statistik keuangan pemerintah    DJPBN   ae.   Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sudah
         (GFS)                                                                             (GFS)                                                            mengacu pada Kajian Statistik Keuangan

 2 ah.   Identifikasi sifat masing-masing rekening    80%   Dalam penyelesaian     af.     Meneliti kembali alasan pembukaan rekening         DJPBN   af.   Penggunaan rekening sesuai dengan yang telah
         rekening pemerintah                                (Tahun 2005)                   pemerintah                                                       ditetapkan

 2 ai.   Penataan kembali rekening-rekening           80%   Dalam penyelesaian     ag.     Melakukan koordinasi dengan ditjen/direktorat      DJPBN   ag.   Semua rekening pemerintah tercatat dan
         pemerintah                                         (Tahun 2005)                   dimana semula rekening tersebut dikelola                         diadministrasikan oleh Dit. Pengelolaan Kas
                                                                                                                                                            Negara

 2 aj.   Study cost & benefit transaksi penerima an         Belum dilaksanakan     ah.     -   Melakukan pembicaraan dengan BI mengenai       DJPBN   ah.   Penerapan TSA yang menguntungkan pemerintah
         dan pengeluaran dlm penerapan TSA                  (Tahun 2005)                       dana Pemerintah yang ada di BI
                                                                                           -   Meminta bank umum untuk menyampaikan
                                                                                               penawaran transaction cost



                                                                                         Hal: V - 35/66
                                                                                                              MENTERI KEUANGAN
                                                                                                              REPUBLIK INDONESIA

V. Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

                          KONDISI SEKARANG                                                                         PROGRAM                                                                TARGET

 2 ak.   Review ketentuan perundang-undangan        100%   Telah selesai (Tahun        ai.     Meneliti, mengkaji kembali serta merevisi         DJPBN        ai.   Peraturan perundang-undangan yang ada sejalan
         yang tidak selaras dengan kebijakan               2005)                               peraturan perundang-undangan yang tidak                              dengan kebijakan pengelolaan kas
         pengelolaan kas                                                                       selaras dengan kebijakan pengelolaan kas

 2 al.   Uji coba pelaksanaan BI-RTGS pada                 Belum dilaksanakan          aj.     Melakukan kerjasama dengan BI untuk               DJPBN        aj.   Semua KPPN terhubung dengan sistem BI-RTGS
         beberapa KPPN                                     (Tahun 2005)                        menghubung kan KPPN dengan sistem BI-RTGS                            guna mendukung penerapan TSA

 2 am. Presentasi kesiapan bank-bank umum dlm       80%    Masih dilaksanakan          ak.     Mengundang bank umum untuk melakukan                           ak.   Semua bank umum mitra KPPN tidak mengalami
       mendukung pelaksanaan TSA                           secara bertahap                     presentasi kesiapan bank mendukung                                   hambatan mendukung pelaksanaan TSA
                                                           (Tahun 2005)                        pelaksanaan TSA

 2 an.   Penyempurnaan dan penertiban subsistem     80%    Dalam penyelesaian          al.     Membuat buku besar dan buku pembantu              DJPBN        al.   Pengelolaan kas yang cepat, transparan dan reliable
         administrasi pendukung                            (Tahun 2005)

 2 ao.   Uji coba penggabungan SISPEN dgn MP3              Belum dilaksanakan          am.     Melakukan koordinasi dengan Ditjen. Pajak dan     DJPBN        am.   Pelaksanaan SISPEN, MP3 dan EDI sejalan dan
         dan EDI                                           (Tahun 2005)                        Ditjen. Bea Cukai                                                    mendukung pelaksanaan TSA

 2 ap.   Review sistem dan prosedur perlakuan       80%    Dalam penyelesaian          an.     Meneliti perlakukan dana yang ada pada rekening   DJPBN        an.   Kejelasan perlakuan rekening khusus sebagai
         akuntansi rekening khusus                         (Tahun 2005)                        khusus                                                               bagian dari kas pemerintah

 2 aq.   Penerapan TSA pada beberapa KPPN                  Belum dilaksanakan          ao.     Memilih/menetapkan KPPN yang dijadikan pilot      DJPBN        ao.   Kelancaran penerapan TSA di KPPN
         sebagai pilot project                             (Tahun 2005)                        projek pelaksanaan TSA

 2 ar.   Peyusunan petunjuk teknis pelaksanaan             Belum dilaksanakan          ap.     Penelaahan teknis pelaksanaan TSA di KPPN         DJPBN        ap.   Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan TSA
         TSA                                               (Tahun 2006)                        Pilot Project

 2 as.   Evaluasi pelaksanaan pilot project                Belum dilaksanakan          aq.     Mengkaji hasil uji coba penerapan TSA di KPPN     DJPBN        aq.   Tersedianya acuan pelaksanaan penerapan TSA di
         penerapan TSA                                     (Tahun 2007)                        Pilot Project                                                        semua KPPN dan Ditjen. Perbendaharaan.

 2 at.   Penerapan BI-RTGS pada Ditjen.                    Belum dilaksanakan          ar.     Koordinasi dan kerjasama dengan BI                DJPBN        ar.   BI-RTGS sebagai sarana pendukung utama
         Perbendaharaan                                    (Tahun 2008)                                                                                             pelaksanaan TSA

 2 au.   Penerapan Treasury Single Account secara          Belum dilaksanakan          as.     Pelaksanaan petunjuk teknis TSA yang telah        DJPBN        as.   Pengelolaan kas yang cepat, akurat, transparan dan
         penuh                                             (Tahun 2009)                        ditetapkan                                                           akuntabel.


3. Aspek Organisasi                                                               3.   Aspek Organisasi                                                  3.   Aspek Organisasi

 3 a.    Peningkatan koordinasi antarunit           80%                                a.      Merumuskan pola koordinasi dan kebutuhan data     DJAPK        a.    Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
         organisasi dalam perencanaan APBN                                                     antarunit organisasi                                                 APBN dilaksanakan secara terkoordinasi


 3 b.    Pelayanan Organisasi DJPBN yang belum      10%    Draf KMK                    b.      Menyempurnakan struktur organisasi antara lain    DJPBN        b.    Mewujudkan kualitas Organisasi DJPBN yang
         optimal                                                                               dengan membentuk Korpel, membentuk 7 KPPN                            dapat memberikan pelayanan optimal
                                                                                               baru, menyusun uraian jabatan

 3 c.    UAW belum berfungsi sebagaimana            20%                                c.      Penyempurnaan uraian jabatan untuk tingkat        DJPBN        c.    Wilayah dapat berfungsi sebagaimana tupoksinya.
         mestinya                                                                              wilayah




                                                                                             Hal: V - 36/66
                                                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                                                       REPUBLIK INDONESIA


V. Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

                        KONDISI SEKARANG                                                                    PROGRAM                                                                TARGET

4. Aspek Sumber Daya Manusia                                                4.   Aspek Sumber Daya Manusia                                          4.   Aspek Sumber Daya Manusia

 4 a.   Kualitas SDM dalam bidang analisis        75%                            a.     Mengadakan pendidikan dan pelatihan serta studi     DJAPK        a.   Tersedianya SDM yang berkualitas di bidang
        kebijakan fiskal dan perencanaan APBN                                           banding mengenai kebijakan fiskal dan                                 kebijakan fiskal dan perencanaan APBN
                                                                                        perencanaan APBN serta bidang lain yang
                                                                                        menunjang, seperti : public policy , statistics ,
                                                                                        forecasting, econometrics

 4 b.   Pemenuhan kuantitas SDM dalam bidang                                     b.     Memenuhi kebutuhan jumlah SDM di bidang             DJAPK        b.   Tersedianya SDM dalam jumlah yang memadai
        kebijakan fiskal dan perencanaan APBN                                           kebijakan fiskal dan perencanaan APBN


 4 c.   Penyediaan tenaga yang kompeten di        75%                            c.     Pengadaan jabatan fungsional penganggaran           DJAPK        c.   Tersediannya SDM yang bekompeten dibidang
        bidang penganggaran                                                                                                                                   penganggaran

 4 d.   Penyediaan tenaga yang kompeten di        50%                            d.     Peningkatan kompetensi SDM yang terlibat dalam      DJAPK        d.   SDM yang memiliki kompetensi yang memadai
        bidang penyelenggaraan SIKD                                                     penyelenggaraan SIKD                                                  dalam penyelenggaraan SIKD

 4 e.   Penyediaan tenaga yang kompeten di                                       e.     Menyediakan tenaga yang kompeten/ahli di            DJAPK        e.   Tersedia SDM yang kompeten/ahli di bidang
        bidang anggaran terpadu, Kerangka                                               bidang anggaran terpadu dan anggaran berbasis                         anggaran terpadu dan anggaran kinerja,
        Pengeluaran jangka Menengah dan                                                 kinerja, penyusunan unit cost dan kerangka                            penyusunan unit cost dan kerangka pengeluaran
        anggaran berbasis kinerja                                                       pengeluaran jangka menengah                                           jangka menengah

 4 f.   Pelatihan pegawai di bidang pelaksanaan   10%                            f.     Mengirim pegawai dalam jumlah yang                  DJPBN        f.   Tersedianya SDM dengan kualitas dan kompetensi
        anggaran                                                                        memadai/sesuai kebutuhan pada diklat-diklat                           dalam bidang pelaksanaan anggaran
                                                                                        tentang pelaksanaan anggaran yang diadakan
                                                                                        Departemen Keuangan baik dalam maupun luar
                                                                                        negeri

 4 g.   Belum tersedianya konsep pola hubungan    0%                             g.     Melakukan riset praktek keterikatan pola diklat     DJPBN        g.   Tersedianya pola diklat dan karir pada DJPb
        Diklat dengan pada DJPb                                                         dan karir untuk pegawai DJPb

 4 h.   Terbatasnya SDM yang menguasai sistem     10%   baru dalam tahap         h.     Merencanakan program pelatihan akuntansi            DJPBN        h.   SDM yang ada telah menguasai sistem akuntansi
        akuntansi pemerintah berbasis akrual            pengenalan                      berbasis akrual                                                       berbasis akrual


 4 i.   Terbatasnya SDM yang menguasai IT         80%   Masih blm memadai        i.     Penambahan dan pelatihan SDM dibidang IT            DJPBN        i.   Tersedianya SDM yang memadai dan kompeten
        dalam pembuatan aplikasi SAP                                                                                                                          dibidang IT

 4 j.   Belum ada SDM yang disiapkan khusus       0%    tahap rencana            j.     Pelatihan secara periodik                           DJPBN        j.   Tersedia SDM Help Desk yang handal
        untuk menangani Help Desk

 4 k.   Peningkatan kapasitas SDM                                                k.     Melakukan peningkatan kapasitas SDM :               DJPBN        k.   Tersedianya SDM yang handal dan profesional di
                                                                                        -   Pelatihan BI-RTGS                                                 bidang Pengelolaan Kas Negara
                                                                                        -   Sosisalisasi RPP Pengelolaan Uang
                                                                                        -   Sosialisasi/pelatihan/pendidikan mekanisme
                                                                                            pelaksanaan TSA
                                                                                        -   Sosialisasi anggaran berbasis akrual
                                                                                        -   Pengenalan Commitment Accounting
                                                                                        -   Pelatihan pengelolaan kas dan anggaran
                                                                                            berbasis akrual


                                                                                      Hal: V - 37/66
                                                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                                                          REPUBLIK INDONESIA


V. Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

                         KONDISI SEKARANG                                                                      PROGRAM                                                                     TARGET

5. Aspek Sarana dan Prasarana                                                  5.   Aspek Sarana dan Prasarana                                            5.   Aspek Sarana dan Prasarana

 5 a.   Pengembangan sistem jaringan (LAN)        100%                              a.     Pengembangan sistem jaringan (LAN) fiskal dan     DJAPK→ BKF        a.   Tersedianya jaringan (intranet dan interne t) serta
        fiskal dan ekonomi makro                                                           ekonomi makro                                                            setiap pegawai mempunyai e-mail Depkeu

 5 b.   Penyediaan media penyebarluasan           60%                               b.     Meningkatkan jumlah dan frekuensi media             DJAPK           b.   Tersedianya media penyebarluasan informasi fiskal
        informasi fiskal dan APBN                                                          penyebarluasan informasi fiskal dan APBN                                 dan APBN yang akurat dan komprehensif
                                                                                           berupa Buletin Info Fiskal dan Website APBN

 5 c.   Sarana dan prasarana kerja masih belum    60%                               c.     Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja       DJAPK           c.   Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja
        memadai

 5 d.   Pengadaan peralatan dan sarana            10%    Penjajagan                 d.     Pengadaan peralatan dan sarana penunjang kantor     DJAPK           d.
        penunjang kantor modern                                                            modern

 5 e.   Pengembangan perangkat dan sistem         80%    Penyempurnaan              e.     Pengembangan perangkat sistem informasi RKA-        DJAPK           e.   Tersedianya perangkat dan sistem informasi RKA-
        informasi RKA-KL                                                                   KL                                                                       KL

 5 f.   Pengadaan peralatan penunjang             0%                                f.     Pengadaan peralatan penunjang penatausahaan         DJAPK           f.   Peralatan penunjang penatausahaan dan bank data
        penatausahaan dan bank data                                                        dan bank data

 5 g.   Sarana untuk pelaksanaan TSA                                                g.     Pengadaan peralatan (komputer)                      DJPBN           g.   Tersedianya peralatan yang memadai untuk
                                                                                                                                                                    mendukung pelaksanan TSA

 5 h.   Sarana Prasarana penunjang peningkatan                                      h.     Mengupayakan tersedianya komputer dan               DJPBN           h.   Terpenuhinya kebutuhan komputer dan program
        pelaksanaan anggaran                                                               menyempurnakan program software aplikasi                                 aplikasi RKAKL/DIPA yang memadai
        - Komputer                                60%                                      RKAKL/DIPA yang memadai
        - program aplikasi RKAKL/DIPA             100%

 5 i.   Sarana untuk aplikasi ORAFIN              30%    belum merata               i.     Membangun sarana dan prasarana pendukung            DJPBN           i.   Tersedianya sarana untuk mendukung
                                                                                           aplikasi ORAFIN                                                          implementasi ORAFIN

 5 j.   Buletin Teknis dan Interpretasi Standar   50%    Draft PP SAP berada        j.     Penerbitan buletin dan interpretasi Standar         DJPBN           j.   Tersedianya buletin dalam jumlah yang cukup dam
        Akuntansi Pemerintahan                           di Depkumdang                     Akuntansi Pemerintahan                                                   memadai


 5 k.   Sarana pendukung Help Desk belum          0%     tahap rencana              k.     Pengadaan sarana Help Desk                          DJPBN           k.   Tersedianya sarana Help Desk yang memadai
        tersedia




                                                                                         Hal: V - 38/66
                                                                                                               MENTERI KEUANGAN
                                                                                                               REPUBLIK INDONESIA

VI. Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

                        KONDISI SEKARANG                                                                            PROGRAM                                                                           TARGET

                                                  Tingkat
        Kondisi setelah Program 100 hari                           Keterangan                                  Program                             Unit Pelaksana                             Target 2009                             Keterangan
                                                Penyelesaian

1. Aspek Hukum                                                                     1.   Aspek Hukum                                                                 1.   Aspek Hukum

 1 a.   Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi                                            a.     Tahun 2005                                          Bapekki→DJAPK         a.   Terwujudnya pengaturan dan pelaksanaan
        Daerah                                                                                                                                                                pemungutan PDRD yang selaras dengan kebijakan
        Ijin prinsip Amandemen UU No.34/2000       100%        Tanggal 4 Januari                - Draf RUU Revisi UU No.34/2000 tentang                                       desentralisasi fiskal dan otonomi daerah
                                                               2005                               Perubahan Kedua atas UU No.18/1997 tentang
                                                                                                  PDRD
                                                                                                - Pengumpulan 4.000 perda

                                                                                               Tahun 2006
                                                                                                - Pengumpulan 2.000 perda

                                                                                               Tahun 2007
                                                                                                - UU tentang Revisi UU No.34/2000 tentang
                                                                                                  Perubahan Kedua atas UU No.18/1997 tentang
                                                                                                  PDRD
                                                                                                - Pengumpulan 2.000 perda

                                                                                               Tahun 2008
                                                                                                - PP tentang Pajak Daerah
                                                                                                - PP tentang Retribusi Daerah

 1 b.   Pengelolaan ekonomi dan keuangan            40%                                 b.     Tahun 2005                                          Bapekki→DJAPK         b.   Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang
        daerah                                                                                  - Revisi PP No.129/2000 tentang Persyaratan                                   ekonomis, efektif, efisien, transparan, partisipatif,
                                                                                                  Pembentukan dan Kriteria Pemekaran,                                         dan akuntabel
                                                                                                  Penghapusan dan Penggabungan Kabupaten,
                                                                                                  Kota dan Propinsi
                                                                                                - Revisi PP No.107/2000 tentang Pinjaman dan
                                                                                                  Obligasi Daerah

                                                                                               Tahun 2006                                               BKF
                                                                                                - PMK tentang Pedoman Penerbitan Obligasi
                                                                                                  Daerah
                                                                                                - IMK tentang Pengendalian Pinjaman Daerah

                                                                                                - PMK tentang Perubahan KMK
                                                                                                  No.35/KMK.07/ 2003 tentang Perencanaan,
                                                                                                  Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan
                                                                                                  Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri
                                                                                                - PMK tentang Tim Penilai usulan proyek
                                                                                                  daerah yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri

 1 c.   Penyusunan RPP tentang Hibah dan Dana                  Draf RPP                 c.     Penyelesaian PP tentang Hibah dan Dana Darurat         DJAPK              c.   Ditetapkannya PP tentang Hibah dan Dana Darurat
        Darurat

 1 d.   Penyusunan RPP Pengelolaan Keuangan         10%                                 d.     Memberikan masukan                                     DJAPK              d.   Penyelesaian PP Pengelolaan Keuangan Daerah
        Daerah serta RKA-SKPD                                                                                                                                                 serta RKA-SKPD




                                                                                             Hal: VI - 39/66
                                                                                                            MENTERI KEUANGAN
                                                                                                            REPUBLIK INDONESIA

VI. Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

                        KONDISI SEKARANG                                                                         PROGRAM                                                                       TARGET

2. Aspek Sistem dan Prosedur                                                    2.   Aspek Sistem dan Prosedur                                                2.   Aspek Sistem dan Prosedur

 2 a.   Pengembangan model keuangan                                                  a.     Tahun 2007                                        Bapekki→DJAPK        a.   Tersedianya model ekonomi keuangan yang handal
                                                                                             - Penyusunan model ekonomi keuangan daerah                                 di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah
                                                                                                                                                                        negara
                                                                                             - Penyusunan model pajak dan retribusi daerah


 2 b.   Pengembangan sistem informasi dan           30%                              b.     Tahun 2005-2006                                   Bapekki→DJAPK        b.   Terwujudnya sistem informasi dan monitoring
        monitoring kebijakan keuangan daerah                                                 - Database peraturan daerah dan pendapatan                                 kebijakan keuangan daerah yang berbasis teknologi
                                                                                               asli daerah                                                              informasi
                                                                                             - Database keuangan daerah
                                                                                             - Database laporan keuangan BUMD

 2 c.   Pengembangan standarisasi dan evaluasi      30%                              c.     Tahun 2006                                        Bapekki→DJAPK        c.   Terwujudnya standarisasi dan evaluasi pengkajian
        pengkajian                                                                           - Standarisasi Evaluasi Peraturan Daerah                                   yang baku di bidang hubungan keuangan pusat
                                                                                             - Standarisasi Evaluasi Pinjaman Daerah                                    dan daerah
                                                                                             - Standarisasi Evaluasi Aspek Ekonomi atas
                                                                                               Pembentukan dan Pemekaran Daerah

 2 d.   Penyusunan mekanisme pengendalian           0%     Tahap perencanaan         d.     Menyusun mekanisme pengendalian Defisit/             DJAPK             d.   Berjalannya mekanisme pengendalian Defisit/
        Defisit/Surplus Anggaran Daerah                                                     Surplus Anggaran Daerah                                                     Surplus Anggaran Daerah

 2 e.   Pembuatan sistem penatausahaan              0%                               e.     Penyiapan sistem penatausahaan Pinjaman              DJAPK             e.   Sistem penatausahaan Pinjaman Daerah dan
        Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah                                                 Daerah dan Obligasi Daerah                                                  Obligasi Daerah

 2 f.   Pembangunan SIKD yang terintegrasi          5%     Proyek Percontohan        f.     Pembangunan SIKD yang terintegrasi antara pusat      DJAPK             f.   SIKD yang terintegrasi antara pusat dan daerah
        antara pusat dan daerah                                                             dan daerah

2 g.    Pembuatan Bank Data yang berisikan          50%                              g.     Penyiapan Bank Data mengenai informasi               DJAPK             g.   Bank Data mengenai informasi keuangan daerah
        informasi keuangan daerah secara nasional                                           keuangan daerah secara nasional                                             secara nasional


2 h.    Penerapan standar GFSM 2001 dalam           10%                              h.     Penyusunan data statistik sesuai GFSM 2001           DJAPK             h.   Terbentuknya data statistik keuangan daerah sesuai
        penyusunan data statisktik keuangan                                                                                                                             GFSM 2001
        daerah



3. Aspek Organisasi                                                             3.   Aspek Organisasi                                                         3.   Aspek Organisasi

 3 a.   Perbaikan struktur organisasi yang          100%                                                                                         DJAPK
        menunjang implementasi SIKD



4. Aspek Sumber Daya Manusia                                                    4.   Aspek Sumber Daya Manusia                                                4.   Aspek Sumber Daya Manusia




                                                                                          Hal: VI - 40/66
                                                                                  MENTERI KEUANGAN
                                                                                  REPUBLIK INDONESIA

VI. Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

                       KONDISI SEKARANG                                                PROGRAM                                                               TARGET

5. Aspek Sarana dan Prasarana                       5.   Aspek Sarana dan Prasarana                                           5.   Aspek Sarana dan Prasarana

 5 a.   Sarana dan prasarana yang memadai     50%        a.       Tahun 2005-2009                               Bapekki→BKF        a.   Terwujudnya kantor modern yang efisien dan
                                                         a.1.     Penyempurnaan Infrastruktur                                           berbasis teknologi informasi
                                                                   - Pengadaan hardware
                                                                   - Pengadaan software
                                                                   - Pengadaan jaringan komunikasi data
                                                         a.2.     Pengadaan perlengkapan inventaris kantor


 5 b.   Pengembangan perangkat dan sistem     30%        b.       Pengembangan perangkat dan sistem Informasi     DJAPK            b.   Infrastruktur yg memadai untuk implementasi
        Informasi Keuangan Daerah                                 Keuangan Daerah                                                       Sistem Informasi Keuangan Daerah

 5 c.   Pembangunan jaringan dan aplikasi     40%        c.       Pembangunan jaringan dan aplikasi pendukung     DJAPK            c.   Jaringan dan aplikasi pendukung Sistem Informasi
        pendukung Sistem Informasi Keuangan                       Sistem Informasi Keuangan Daerah                                      Keuangan Daerah
        Daerah




                                                                Hal: VI - 41/66
Hal: VI - 42/66
                                                                                                                  MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                  REPUBLIK INDONESIA


VII. Bidang Lembaga Keuangan Non Bank, Akuntan Publik, dan Penilai

                           KONDISI SEKARANG                                                                            PROGRAM                                                                   TARGET
                                                  Tingkat
        Kondisi setelah Program 100 hari                           Keterangan                                     Program                      Unit Pelaksana                            Target 2009                         Keterangan
                                                Penyelesaian

1. Aspek Hukum                                                                       1.   Aspek Hukum                                                            1.   Aspek Hukum


                                                          ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
 1 a.   UU Asuransi                                                                       a.      Penyelesaian amandemen UU Asuransi               DJLK               a.   Implementasi UU Asuransi dan peraturan
         - UU No. 2/1992                           100%                                                                                                                    pelaksaannya yang telah di amandemen
         - PP No. 73/1992 ttg Penyelenggaraan      100%
           Usaha Perasuransian
         - PP No. 63/1999 ttg Amandemen PP         100%
           No. 73/1992
         - KMK No. 421/1999 ttg Fit & Proper       100%
           Test
         - KMK No. 422/1999 ttg                    100%
           Penyelenggaraan Usaha
           Perasuransian
         - KMK No. 423/1999 ttg Pemeriksaan        100%
         - KMK No. 424/1999 ttg Kesehatan          100%
           Keuangan
         - KMK No. 425/1999 ttg Penunjang          100%
           Usaha Perasuransian
         - KMK No. 426/1999 ttg Kelembagaan        100%
           Perusahaan Asuransi

 1 b.   RUU Pengganti UU No 2 Tahun 1992           100%        Telah disampaikan          b.      Penyusunan RUU pengganti UU Asuransi             DJLK               b.   Implementasi UU Asuransi yang telah
        tentang Usaha Asuransi                                 ke DPR                                                                                                      diamandemen

 1 c.   RUU tentang Perubahan UU No. 11 Tahun      100%        Telah disampaikan          c.      Penyelesaian Amandemen UU Dana Pensiun           DJLK               c.   Implementasi UU tentang Dana Pensiun yang telah
        1992 tentang Dana Pensiun                              ke DPR                                                                                                      diamandemen

 1 d.   UU 24/2004 tentangg Lembaga Penjamin                                              d.      Penyelesaian Amandemen UU tentang Lembaga        DJLK               d.   Implementasi UU LPS dan peraturan
        Simpanan (LPS)                                                                            Penjamin Simpanan (LPS)                                                  pelaksanaannya
         - RPP Modal Awal                           90%        Draf Final Menunggu                - Penyelesaian penyusunan Rancangan
                                                               konsultasi dengan                     Peraturan Pemerintah sebagai peraturan
                                                               DPR untuk jumlah                      pelaksanaan UU LPS
                                                               modal awal
         - RPP Surplus dan Tingkat Likuiditas       80%        Draf                                                                                                           - PP Surplus dan Tingkat Likuiditas
         - RPP Penjaminan Bank Syariah              80%        Draf                                                                                                           - PP Penjaminan Bank Syariah

 1 e.   RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)            95%        Telah disampaikan          e.      Penyelesaian UU OJK                         DJLK dan Bapepam        e.   Implementasi UU OJK dan melakukan amandemen
                                                               kembali oleh DPR ke                                                                                         UU Asuransi, UU Dana Pensiun dan RUU Usaha
                                                               Pemerintah untuk di                                                                                         Jasa Pembiayaan
                                                               Review

 1 f.   RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan                    Draf RUU dalam             f.      Penyelesaian RUU Jaring Pengaman Sektor          DJLK               f.   Implementasi UU Jaring Pengaman Sektor
                                                               pembahasan dgn BI                  Keuangan                                                                 Keuangan

 1 g.   RUU Akuntan Publik                          90%        Menunggu masukan           g.      Penyelesaian RUU Akuntan Publik               DJLK→Setjen           g.   Implementasi UU Akuntan Publik dan peraturan
                                                               akhir dari IAI                                                                                              perundangan di bidang penilai




                                                                                               Hal: VII - 43/66
                                                                                                                     MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                     REPUBLIK INDONESIA


VII. Bidang Lembaga Keuangan Non Bank, Akuntan Publik, dan Penilai

                         KONDISI SEKARANG                                                                                  PROGRAM                                                                           TARGET

                                                    Tingkat
        Kondisi setelah Program 100 hari                             Keterangan                                      Program                            Unit Pelaksana                              Target 2009                         Keterangan
                                                  Penyelesaian

 1 h.   RUU Usaha Jasa Gadai                          30%        Usulan penyampaian          h.      Penyelesaian RUU Usaha Jasa Gadai                      DJLK              h.   Implementasi UU Usaha Jasa Gadai dan Peraturan
                                                                 Ijin Prakarsa ke                                                                                                  Pelaksanaannya
                                                                 Presiden

 1 i.   RUU Perusahaan Pembiayaan Ekspor              40%        Draf RUU masih              i.      Penyelesaian RUU Perusahaan Pembiayaan                 DJLK              i.   Implementasi UU Perusahaan Pembiayaan Ekspor
        Indonesia                                                dibahas oleh Panitia                Ekspor Indonesia                                                              Indonesia
                                                                 Antar Departemen
                                                                 (PAD)



2. Aspek Sistem dan Prosedur                                                            2.   Aspek Sistem dan Prosedur                                                   2.   Aspek Sistem dan Prosedur

 2 a.   Pengembangan sistem informasi, jaringan       40%        - LAN - DJLK                a.          - Penyelesaian pengembangan sistem informasi       DJLK              a.       - Sistem informasi yang terintegrasi di bidang
        dan database lembaga keuangan non bank                   - Sistem Informasi                        di Direktorat Dana Pensiun dan Direktorat                                     lembaga keuangan non bank
        berbasis teknologi informasi                             Dit. Dana Pensiun                         Asuransi
                                                                 dan Dit. Asuransi                       - Pengembangan database jasa keuangan non                                     - Database jasa keuangan non bank yang
                                                                                                           bank                                                                          memadai



3. Aspek Organisasi                                                                     3.   Aspek Organisasi                                                            3.   Aspek Organisasi

 3 a.   Usulan penggabungan DJLK dan                  80%        Pihak Menpan sudah          a.      -     Penyelesaian penggabungan DJLK dan               DJLK              a.   -     Terbentuknya organisasi baru "Badan Pengawas
        Bapepam                                                  menyetujui rencana                        Bapepam                                                                       Pasar Modal dan Lembaga Keuangan"
                                                                 penggabungan                                                                                                            (Bapepam dan LK)
                                                                                                     -     Pemisahan organisasi hasil penggabungan          DJLK                   -     Terbentuknya OJK Mini
                                                                                                           Bapepam dan DJLK dari Departemen
                                                                                                           Keuangan
                                                                                                     -     Penyelesaian penggabungan OJK-mini dengan        DJLK                   -     Terbentuknya OJK
                                                                                                           fungsi pengawasan Bank dari Bank Indonesia




4. Aspek Sumber Daya Manusia                                                            4.   Aspek Sumber Daya Manusia                                                   4.   Aspek Sumber Daya Manusia

 4 a.   Peningkatan kualitas SDM Pemeriksa                                                   a.      Pelatihan bagi pemeriksa di bidang Lembaga             DJLK              a.   -     SDM memiliki kompetensi teknis pemeriksaan
        Lembaga Keuangan                                                                             Keuangan                                                                            dan penguasaan substansi yang memadai
                                                                                                                                                                                   -     Implementasi konsep risk based supervision
                                                                                                                                                                                         dalam pemeriksaan asuransi dan reasuransi

 4 b.   Peningkatan kualitas SDM Pemeriksa                                                   b.      Pelatihan bagi pemeriksa dan menambah jumlah           DJLK              b.   Intensitas pemeriksaan terhadap akuntan publik dan
        Akuntan Publik dan Penilai                                                                   tenaga pemeriksa akuntan publik dan penilai                                   penilai dapat meningkat

 4 c.   Peningkatan disiplin pegawai                  80%                                    c.      Penyusunan kode etik pegawai dan penerapan             DJLK              c.   Diterbitkannya dan ditetapkannya kode etik pegawai
                                                                                                     sistem pengawasan melekat                                                     di lingkungan DJLK

 4 d.   Peningkatan kinerja pegawai                   80%                                    d.      Menyusun pedoman reward dan punishment                 DJLK              d.   Menerapkan sistem reward dan punishment bagi
                                                                                                     dalam mengukur kinerja pegawai                                                pegawai




                                                                                                  Hal: VII - 44/66
                                                                                         MENTERI KEUANGAN
                                                                                         REPUBLIK INDONESIA


VII. Bidang Lembaga Keuangan Non Bank, Akuntan Publik, dan Penilai

                         KONDISI SEKARANG                                                     PROGRAM                                                      TARGET

5. Aspek Sarana dan Prasarana                               5.   Aspek Sarana dan Prasarana                                5.   Aspek Sarana dan Prasarana

 5 a.   Pengadaan peralatan penunjang kantor   80%               a.      - Pemenuhan kebutuhan peralatan yang       DJLK        a.   Peralatan kantor yang representatif
                                                                           memadai
                                                                         - Penambahan sarana komputerisasi kantor




                                                                      Hal: VII - 45/66
                                                                                                                    MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                    REPUBLIK INDONESIA


VIII. Bidang Pasar Modal

                        KONDISI SEKARANG                                                                                 PROGRAM                                                                     TARGET

                                                    Tingkat
        Kondisi setelah Program 100 hari                             Keterangan                                     Program                       Unit Pelaksana                            Target 2009                           Keterangan
                                                  Penyelesaian

1. Aspek Hukum                                                                        1.   Aspek Hukum                                                              1.   Aspek Hukum

 1 a.   Amandemen UU No 8 Tahun 1995 tentang
        Pasar Modal
                                                     100%   ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                                 Telah disampaikan
                                                                 ke DPR
                                                                                           a.      Melakukan pembahasan amandemen RUU Pasar
                                                                                                   Modal dengan komputer
                                                                                                                                                     Bapepam             a.   Amandemen RUU Pasar Modal disahkan dan
                                                                                                                                                                              diimplementasikan

 1 b.   RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)                         Telah disampaikan         b.      Penyelesaian UU OJK                           Bapepam dan DJLK        b.   Implementasi UU OJK dan melakukan amandemen
                                                                 ke DPR                                                                                                       UU Asuransi, UU Dana Pensiun dan RUU Usaha
                                                                                                                                                                              Jasa Pembiayaan



2. Aspek Sistem dan Prosedur                                                          2.   Aspek Sistem dan Prosedur                                                2.   Aspek Sistem dan Prosedur

 2 a.   Pengembangan sistem pelayanan yang                                                                                                                               a.   Penerapan secara penuh pelayanan berbasis IT
        berbasis IT
        - e-monitoring reksadana                     100%                                          -   Penerapan e-monitoring                        Bapepam
        - e-licenzing pasar modal                    50%                                           -   Penyempurnaan peraturan e-licenzing
        - e-reporting pasar modal                    50%                                           -   Penyempurnaan peraturan e-reporting



3. Aspek Organisasi                                                                   3.   Aspek Organisasi                                                         3.   Aspek Organisasi

 3 a.   Rencana penggabungan DJLK dan                 80%        Pihak Menpan sudah        a.      -   Penyelesaian penggabungan DJLK dan        Bapepam dan DJLK        a.   -   Terbentuknya organisasi baru "Badan Pengawas Berdirinya OJK
        Bapepam                                                  menyetujui rencana                    Bapepam                                                                    Pasar Modal dan Lembaga Keuangan"            mini, dengan
                                                                 penggabungan                                                                                                     (Bapepam dan LK)                             struktur
                                                                                                                                                                                                                               organisasi yang
                                                                                                                                                                                                                               disusun
                                                                                                                                                                                                                               berdasarkan
                                                                                                                                                                                                                               fungsi



4. Aspek Sumber Daya Manusia                                                          4.   Aspek Sumber Daya Manusia                                                4.   Aspek Sumber Daya Manusia

 4 a.   Meningkatkan kemampuan SDM untuk             100%                                  a.      Reorganisasi Bapepam serta menyempurnakan         Bapepam             a.   SOP untuk struktur organisasi baru dapat
        melakukan pembinaan, pengaturan,                                                           SOP yang telah ada dan menyusun SOP baru                                   diimplementasikan
        pengawasan serta pengembangan Pasar                                                        sehubungan dengan struktur Bapepam baru
        Modal secara lebih efektif dan intensif                                                    setelah reorganisasi

 4 b.   Meningkatkan kualitas SDM                     90%                                  b.      Mengirim pegawai untuk meningkatkan               Bapepam             b.   Prosentase pegawai S2 di Bapepam meningkat
                                                                                                   pendidikan ke jenjang S2

 4 c.   Meningkatkan disiplin pegawai                 80%                                  c.      Penyusunan kode etik pegawai dan menerapkan       Bapepam             c.   Diterbitkannya dan diterapkannya kode etik
                                                                                                   sistem pengawasan melekat                                                  pegawai di lingkungan Bapepam

 4 d.   Meningkatkan kinerja pegawai                  80%                                  d.      Menyusun pedoman reward dan punishment            Bapepam             c.   Menerapkan sistem reward dan punishment bagi
                                                                                                   dalam mengukur kinerja pegawai                                             pegawai




                                                                                                Hal: VIII - 46/66
                                                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                                                        REPUBLIK INDONESIA


VIII. Bidang Pasar Modal

                          KONDISI SEKARANG                                                   PROGRAM                                                            TARGET

5. Aspek Sarana dan Prasarana                             5.   Aspek Sarana dan Prasarana                                        5.   Aspek Sarana dan Prasarana

  5 a.   Pengembangan office automation             20%        a.      -   Mengembangkan sistem document information   Bapepam        a.   Terlaksananya Office Automation
                                                                           management system (DIMS)
                                                                       -   Membangun sistem informasi kepegawaian
                                                                           Bapepam
                                                                       -   Membangun sistem perpustakaan
                                                                       -   Membangun sistem inventory

  5 b.   Prasarana dan sarana termasuk luas ruang              b.      Mengajukan permohonan penambahan sarana dan     Bapepam        b.   Prasarana dan Sarana yang memadai sehingga
         dan perlengkapan kantor kurang memadai                        prasarana                                                           menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bapepam
                                                                                                                                           oleh pegawai dan terwujudnya kantor yang
                                                                                                                                           representatif




Di matriks ada
Produk derivatif
Produk syariah pasar modal
Perlindungan investor
Sosialisasi
Kerjasama dengan self regulatory organization




                                                                    Hal: VIII - 47/66
                                                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                                                       REPUBLIK INDONESIA


IX. Bidang Kerjasama Keuangan Internasional

                        KONDISI SEKARANG                                                                    PROGRAM                                                                           TARGET

                                               Tingkat
        Kondisi setelah Program 100 hari                    Keterangan                                 Program                              Unit Pelaksana                           Target 2009                         Keterangan
                                             Penyelesaian

1. Aspek Hukum                                                           1.   Aspek Hukum                                                                    1.   Aspek Hukum

1 a.    Kerjasama ekonomi dan keuangan
        internasional
                                                 70%   ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                                              a.        - MoU in Financial Sector
                                                                                        - MoU on the Office of the South East Asia Voting
                                                                                                                                            Bapekki→BKF           a.   Terwujudnya kerjasama ekonomi dan keuangan
                                                                                                                                                                       internasional yang dinamis
                                                                                          Group ( SEAVG) in the International Monetary
                                                                                          Fund ( IMF)
                                                                                        - MoU on Capital Market Training Program
                                                                                        - KMK tentang Tugas Belajar dengan Biaya
                                                                                          Hibah/Grant Luar Negeri

                                                       ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                                                        - MoU on Fiscal Management Capacity Building
                                                                                          (Indonesia-Australia)



2. Aspek Sistem dan Prosedur                                             2.   Aspek Sistem dan Prosedur                                                      2.   Aspek Sistem dan Prosedur

 2 a.   Pengembangan model keuangan                                           a.        - Penyusunan model keuangan internasional           Bapekki→BKF           a.   Tersedianya model ekonomi keuangan yang handal
                                                                                        - Penyusunan model Early Warning System                                        di bidang kerjasama internasional
                                                                                          keuangan regional

 2 b.   Pengembangan sistem informasi dan        30%                          b.       Pembangunan aplikasi sistem informasi:               Bapekki→BKF           b.   Terwujudnya sistem informasi dan monitoring
        monitoring kerjasama internasional                                              - Database hasil kesepakatan/perjanjian                                        kerjasama internasional yang berbasis teknologi
                                                                                          internasional                                                                informasi
                                                                                        - Early Warning System Economic Surveillance

 2 c.   Pengembangan prosedur di bidang          50%                          c.        - Prosedur Keanggotaan dan Kontribusi pada          Bapekki→BKF           c.   Terwujudnya standarisasi prosedur yang baku di
        kerjasama internasional                                                           Organisasi Internasional                                                     bidang kerjasama internasional
                                                                                        - Prosedur pengajuan training hibah luar negeri


3. Aspek Organisasi                                                      3.   Aspek Organisasi                                                               3.   Aspek Organisasi



4. Aspek Sumber Daya Manusia                                             4.   Aspek Sumber Daya Manusia                                                      4.   Aspek Sumber Daya Manusia



5. Aspek Sarana dan Prasarana                                            5.   Aspek Sarana dan Prasarana                                                     5.   Aspek Sarana dan Prasarana

   a.   Sarana dan prasarana yang memadai        50%                          a.       Tahun 2005-2009                                      Bapekki→ BKF          a.   Terwujudnya kantor modern yang efisien dan
                                                                              a.1.     Penyempurnaan Infrastruktur                                                     berbasis teknologi informasi
                                                                                        - Pengadaan hardware
                                                                                        - Pengadaan software
                                                                                        - Pengadaan jaringan komunikasi data
                                                                              a.2.     Pengadaan perlengkapan inventaris kantor




                                                                                     Hal: IX - 48/66
                                                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                                                       REPUBLIK INDONESIA


X. Bidang Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

                         KONDISI SEKARANG                                                                   PROGRAM                                                                        TARGET

                                                  Tingkat
       Kondisi setelah Program 100 hari                        Keterangan                              Program                           Unit Pelaksana                             Target 2009                           Keterangan
                                                Penyelesaian

1. Aspek Hukum                                                              1.   Aspek Hukum                                                              1.   Aspek Hukum

  a.   KMK di bidang Teknologi Informasi
       1) KMK tentang kebijakan TI integrasi        0%
                                                          ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                                                 a.     Tahun 2005 - 2006
                                                                                        - Mengajukan Rancangan KMK tentang
                                                                                                                                            SETJEN             a.    Terselenggaranya sistem informasi keuangan
                                                                                                                                                                     dengan menggunakan teknologi informasi yang
                                                                                           kebijakan TI integrasi.                                                   terintegrasi dalam rangka mendukung tugas
       2) KMK tentang kebijakan perkantoran         0%                                  - Mengajukan rancangan KMK tentang                                           Departemen Keuangan dan layanan kepada
          elektronis Depkeu                                                                kebijakan perkantoran elektronis Departemen                               masyarakat
       3) Pembentukan unit TI di daerah             0%                                  - Mengajukan konsep surat Menkeu kepada
                                                                                           Menpan tentang pembentukan unit TI di
                                                                                           daerah.
                                                                                        Tahun 2006 - 2009
       4) KMK tentang kebijakan security            0%                                  - Mengajukan rancangan KMK tentang
                                                                                           kebijakan security.
                                                                                        Tahun 2007 - 2009
       5) KMK tentang kebijakan akses               0%                                  - Mengajukan rancangan KMK tentang
                                                                                           kebijakan akses.
                                                                                        Tahun 2008 - 2009
       6) KMK tentang kebijakan Disaster            0%                                  - Mengajukan rancangan KMK tentang
          Recovery Center (DRC)                                                            kebijakan Disaster Recovery Center (DRC).


2. Aspek Sistem dan Prosedur
                                                          ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                                            2.   Aspek Sistem dan Prosedur                                                2.   Aspek Sistem dan Prosedur

  a.   Blueprint pengembangan TI terintegrasi       60%                          a.     Tahun 2005                                                             a.    Terlaksananya pengembangan TI dan layanan
       Departemen Keuangan                                                              - Penyusunan blueprint pengembangan TI                                       terintegrasi yang mengacu pada pembakuan
                                                                                           terintegrasi Departemen Keuangan                                          infrastruktur, pengembangan aplikasi dan database.
                                                                                        Tahun 2006-2009
  b.   Bakuan infrastruktur TI terintegrasi         10%                                 - Penyusunan bakuan infrastruktur TI
                                                                                           terintegrasi
  c.   Bakuan pengembangan aplikasi                 30%                                 - Penyusunan bakuan pengembangan aplikasi
                                                                                           terintegrasi
  d.   Bakuan database                              0%                                  - Penyusunan bakuan database terintegrasi
                                                                                        Tahun 2005 - 2009
  e.   Bakuan layanan enterprise TI                 40%                                 - Penyusunan bakuan layanan enterprise TI


3. Aspek Organisasi
                                                          ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                                            3.   Aspek Organisasi                                                         3.   Aspek Organisasi

  a.   Pembentukan unit TI di daerah                0%                           a.     Tahun 2005                                                             Terlaksananya pengelolaan TI terintegrasi di tingkat
                                                                                        - Mengusulkan pembentukan unit TI di daerah                            daerah dan unit DRC
  b.   Pembentukan unit DRC                                                      b.     Tahun 2007
                                                                                        - Mengusulkan pembentukan unit DRC




                                                                                      Hal: X - 49/66
                                                                                             MENTERI KEUANGAN
                                                                                             REPUBLIK INDONESIA


X. Bidang Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

                       KONDISI SEKARANG                                                           PROGRAM                                                                     TARGET

4. Aspek Sumber Daya Manusia                                      4.   Aspek Sumber Daya Manusia                                             4.   Aspek Sumber Daya Manusia

  a.   Pengadaan dan Pengembangan kualitas       20%                   a.     Tahun 2006                                         BPPK             Tersedianya kebutuhan SDM di bidang TI Berkurangnya
       SDM di bidang TI                                                       - Mengusulkan rekruitmen pegawai di bidang       Outsourcing        kesenjangan pengetahuan TI
                                                                              Tahun 2005 - 2009
                                                                              - Penyelenggaraan diklat dan sosialisasi di
                                                                                 bidang TI dengan unit terkait


5. Aspek Sarana dan Prasarana                                     5.   Aspek Sarana dan Prasarana                                            5.   Aspek Sarana dan Prasarana

  a.   Peningkatan dan perluasan infrastruktur   40%                          Tahun 2005 - 2006                                                   Tersedianya infrastruktur TI yang terintegrasi
       TI terintegrasi                                                        - Peningkatan kapasitas internet dan selular
  b.   Peningkatan dan perluasan fasilitas       50%                          Tahun 2005 - 2007

                                                       ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
       layanan publik                                                         - Peningkatan dan perluasan data center depkeu
                                                                                 pusat
                                                                              Tahun 2005 - 2009
              `                                                               - Peningkatan dan perluasan kampus LAN
                                                                              - Penambahan lisensi perangkat lunak
                                                                              Tahun 2006 - 2009
                                                                              - Peningkatan dan perluasan WAN
                                                                              Tahun 2007 - 2009
                                                                              - Pengembangan dan perluasan data center
                                                                                 regional
                                                                              - Pengembangan dan perluasan DRC

                                                       ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009




                                                                            Hal: X - 50/66
                                                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                                                          REPUBLIK INDONESIA


XI. Bidang Sumber Daya Manusia

                       KONDISI SEKARANG                                                                        STRATEGI                                                                         TARGET

                                                    Tingkat
       Kondisi setelah Program 100 hari                          Keterangan                               Strategi                           Unit Pelaksana                            Target 2009                          Keterangan
                                                  Penyelesaian

1. Aspek Hukum                                                                1.   Aspek Hukum                                                                 1.   Aspek Hukum

                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
  a.   Belum sesuainya Kep. Menkeu                    0%                           a.     Keppres tentang status organisasi STAN sebagai     BPPK dan Setjen        a.   Tersedianya dasar hukum yang kuat demi
       No.998/MK/5/7/1976 dan                                                             sekolah tinggi kedinasan sesuai dengan ketentuan                               terselenggaranya diklat dan pendidikan kedinasan
       No.741/KMK.01/1989 dengan UU                                                       yang berlaku                                                                   yang sesuai dengan kebutuhan instansi pengguna
       Sisdiknas beserta peraturan
       pelaksanaannya


                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
  b.   Diperlukan landasan hukum untuk                40%                          b.     SK Kepala BPPK mengenai penyempurnaan dan              BPPK               b.   Tersedianya landasan hukum komponen
       penyempurnaan dan pengembangan                                                     pengembangan komponen diklat                                                   penyelenggaraan diklat yang sanggup memenuhi
       komponen diklat (meliputi: instruktur,                                                                                                                            kebutuhan Depkeu maupun instansi pengguna
       penyelenggara, peserta, teknologi                                                                                                                                 lainnya
       pembelajaran, dan alat bantu diklat)


                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
  c.   Dibutuhkan unit organisasi setingkat           0%                           c.     Kep. Menkeu tentang pembentukan 3 Balai Diklat         BPPK               c.   Terbentuknya 3 BDK Besar yg mampu lebih
       eselon II/a guna meningkatkan mutu                                                 Keuangan (BDK) Besar setingkat eselon II/a di                                  meningkatkan mutu pelayanan di wilayah kerjanya
       penyelenggaraan diklat di Indonesia                                                lingkungan BPPK yang berlokasi di Palembang,
       Bagian Barat, Tengah, dan Timur                                                    Makassar, dan Malang


                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
  d.   Belum tersedianya dasar hukum unit             0%                           d.     Kep. Menkeu tentang pembentukan organisasi             BPPK               d.   Tersedianya dasar hukum berdirinya organisasi
       organisasi setingkat eselon II yang                                                setingkat eselon II yang melakukan kajian ilmiah                               setingkat eselon II yang melakukan kajian ilmiah
       melakukan kajian ilmiah dan publikasi di                                           serta publikasi di bidang Keuangan Publik dan                                  serta publikasi di bidang keuangan publik dan
       bidang keuangan publik dan akuntansi                                               Akuntansi Pemerintah                                                           akuntansi pemerintah
       pemerintah


                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
  e.   Masih diperlukan landasan hukum untuk          40%                          e.     SK Kepala BPPK mengenai pengembangan diklat            BPPK               e.   Tersedianya landasan hukum untuk melaksanakan
       melaksanakan riset yang berkaitan dengan                                           yang dilaksanakan oleh BPPK                                                    riset yang berkaitan dengan pengembangan diklat
       pengembangan diklat



                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
  f.   Dasar hukum pengiriman SDM BPPK               100%                          f.         Surat Keputusan/Surat Perintah yg                  BPPK               f.   Terkirimnya SDM BPPK yg berkompeten dalam
       dalam memberi seminar, workshop, atau                                                  dikeluarkan oleh pejabat eselon II mengenai                                rangka membantu peningkatan pengetahuan dan
       lokakarya tentang keuangan dan kekayaan                                                keikutsertaan SDM BPPK dalam seminar,                                      pemahaman masyarakat mengenai keuangan dan
       negara                                                                                 workshop, atau lokakarya tentang keuangan                                  kekayaan negara
                                                                                              dan kekayaan negara

2. Aspek Sistem dan Prosedur                                                  2.   Aspek Sistem dan Prosedur                                                   2.   Aspek Sistem dan Prosedur

  a.   1) Penyempurnaan mutu
          penyelenggaraan diklat
                                                      70%   ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                                                   a.     -   Melakukan launching sistem Diklat Jarak Jauh
                                                                                              Keuangan
                                                                                                                                                 BPPK               a.   Terciptanya penyelenggaraan diklat yang sanggup
                                                                                                                                                                         memenuhi kebutuhan Depkeu maupun instansi

                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
       2) Pengembangan diklat berbasis                40%                                 -   Melakukan penyempurnaan serta perbaikan                                    pengguna lainnya
          kompetensi yang diinginkan                                                          sistem diklat klasikal yang sudah berjalan
                                                                                              (khususnya DJP)
                                                                                          -   Menyusun program diklat berbasis kompetensi
                                                                                              (baik hard skill maupun soft skill )



                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                                                        Hal: XI - 51/66
                                                                                                                MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                REPUBLIK INDONESIA


XI. Bidang Sumber Daya Manusia

                         KONDISI SEKARANG                                                                             STRATEGI                                                                         TARGET

                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
  b.   1) Penyediaan komponen diklat yang             60%                                b.     -   Menyusun dan mengembangkan sistem dan                BPPK               b.   Tersedianya komponen penyelenggaraan diklat
          berbasis TI                                                                               prosedur yang berbasis TI (e-registration, e-                                yang sanggup memenuhi kebutuhan Depkeu
                                                                                                    evaluation, dan yang lainnya)                                                maupun instansi pengguna lainnya
       2) Pengembangan sistem Diklat Jarak            70%                                       -   Melakukan riset penyelenggaraan e-learning
          Jauh
       3) Pengembangan monografi diklat               40%     Baru tersedia untuk               -   Melakukan riset monografi diklat dengan unit       BPPK dan
                                                              DJP, DJA, DJBC, dan                   eselon I terkait                                    Eselon I
                                                              DJPLN
       4) Pengembangan profil kompetensi              40%     Baru tersedia untuk               -   Melakukan penyusunan profil kompetensi             BPPK dan
          pegawai di unit eselon I                            DJP, DJBC, dan                        pegawai dan training need assessment (TNA)          Eselon I
                                                              DJPLN                                 untuk seluruh unit eselon I
       5) Penyusunan pola diklat dan karier           0%                                        -   Melakukan riset penyusunan pola diklat dan         BPPK dan
          untuk SDM Depkeu                                                                          karier untuk seluruh eselon I di Depkeu             Eselon I


                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
  c.   Pengembangan sistem penyelenggaraan            70%                                c.     -   Melakukan launching sistem Diklat Jarak Jauh         BPPK               c.   Terciptanya penyelenggaraan diklat yang bermutu
       diklat sebagai alternatif dari sistem diklat                                                 Keuangan
       klasikal yang diterapkan selama ini                                                      -   Melakukan penyempurnaan serta perbaikan
                                                                                                    sistem diklat klasikal yang sudah berjalan



                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
  d.   Belum tersedia prosedur penulisan,             0%                                 d.     Menerbitkan prosedur penulisan, penelitian, dan          BPPK               d.   Tersedianya prosedur penerbitan jurnal ilmiah dan
       penelitian, dan pengiriman naskah ilmiah                                                 pengiriman naskah ilmiah                                                         buku-buku mengenai keuangan negara


                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
  e.   Mengembangkan upaya penyusunan                 30%                                e.     Mengembangkan manajemen diklat berbasis TI               BPPK               e.   Terselenggaranya diklat keuangan negara dan
       diklat keuangan negara dan kekayaan                                                                                                                                       kekayaan negara sesuai dengan kebutuhan instansi
       negara sesuai dengan kebutuhan instansi                                                                                                                                   pengguna
       pengguna


                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
  f.   Pengembangan dan penyusunan profil             20%                                f.     Melakukan penyusunan profil monografi,                 BPPK dan             f.   Tersusunnya profil monografi, kompetensi,
       monografi, kompetensi, levelling, dan                                                    kompetensi, levelling, dan kebutuhan diklat untuk   Kanwil di daerah             levelling, dan kebutuhan diklat pegawai di daerah.
       kebutuhan diklat untuk pegawai yang                                                      pegawai di daerah (dalam wilayah kerja BDK)
       belokasi di daerah



3. Aspek Organisasi                                                                 3.   Aspek Organisasi                                                              3.   Aspek Organisasi

  a.   Kurang jelasnya keberadaan lembaga
       STAN dengan adanya surat Mendiknas
                                                      0%    ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                            ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                                                         a.     -   Melakukan kajian mengenai struktur
                                                                                                    organisasi STAN
                                                                                                                                                         BPPK               a.   Diresmikannya organisasi STAN dalam struktur
                                                                                                                                                                                 organisasi Depkeu dalam menghasilkan SDM yang
       No.13/MPN/2002 tanggal 11 Januari 2002                                                   -   Melakukan pembahasan mengenai struktur                                       berkualitas
                                                                                                    organisasi STAN dengan instansi terkait

  b.   Diperlukan organisasi setingkat eselon
       II/a untuk melayani kebutuhan diklat di
                                                      0%    ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                                                         b.     Meningkatkan status 3 BDK (Palembang,
                                                                                                Makassar, dan Malang) menjadi Balai Diklat Besar
                                                                                                                                                         BPPK               b.   Tersedianya organisasi yang sanggup melayani
                                                                                                                                                                                 kebutuhan diklat untuk Indonesia Bagian Barat,
       Indonesia Bagian Barat, Tengah, dan                                                      setingkat eselon II/a                                                            Tengah, dan Timur
       Timur




                                                                                              Hal: XI - 52/66
                                                                                              MENTERI KEUANGAN
                                                                                              REPUBLIK INDONESIA


XI. Bidang Sumber Daya Manusia

                       KONDISI SEKARANG                                                            STRATEGI                                                                  TARGET

  c.   Diperlukan tim yang mengawasi mutu        30%                   c.     -   Membentuk Tim Validasi Diklat                   BPPK            c.   Terciptanya tim yang mengawasi mutu
       penyelenggaraan diklat                                                 -   Membentuk Tim Evaluasi kinerja BDK                                   penyelenggaraan diklat
                                                                              -   Membentuk Tim Evaluasi Pasca Diklat dengan     BPPK dan
                                                                                  Eselon I terkait                                Eselon I

  d.   Diperlukan organisasi yang melakukan      0%                    d.     Membentuk Unit Organisasi yang melakukan            BPPK            d.   Tersedianya unit pengelola yang menerbitkan
       kajian dan publikasi di bidang keuangan                                kajian dan publikasi dibidang keuangan publik                            jurnal ilmiah dan buku-buku mengenai keuangan
       negara dan akuntansi pemerintahan                                      dan akuntansi pemerintahan                                               negara



4. Aspek Sumber Daya Manusia                                      4.   Aspek Sumber Daya Manusia                                             4.   Aspek Sumber Daya Manusia

  a.   Penyediaan tenaga instruktur              80%   ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                                       a.     -
                                                                              -
                                                                                  Merekrut widyaiswara baru
                                                                                  Memanfaatkan tenaga struktural yang sudah
                                                                                                                                  BPPK            a.   Tersedianya tenaga instruktur dalam rangka
                                                                                                                                                       penyelenggarakan diklat dan pendidikan kedinasan
                                                                                  ada
                                                                              -   Melaksanakan TOT untuk meningkatkan
                                                                                  kualitas widyaiswara yang ada

  b.   SDM ahli pengembangan diklat              80%                   b.     -   Mengirimkan SDM BPPK untuk mengikuti            BPPK            b.   Tersedianya SDM yang ahli dalam
                                                                                  seminar/diklat/workshop/ lokakarya                                   mengembangkan komponen diklat
                                                                                  mengenai pengembangan komponen diklat
                                                                              -   Mengundang pakar dibidang pendidikan
                                                                                  untuk memberikan seminar, ceramah,
                                                                                  workshop dibidang pengembangan komponen

  c.   SDM yang memiliki pengetahuan dan         20%                   c.     Memberikan kesempatan SDM BPPK untuk                BPPK            c.   Tersedianya SDM yang memiliki pengetahuan dan
       kemampuan di bidang Teknologi                                          mempelajari teknologi informasi                                          kemampuan di bidang TI
       Informasi (TI)

  d.   SDM yang sanggup menerbitkan tulisan      10%                   d.     Melakukan sosialisasi program BPPK dalam            BPPK            d.   Tersedianya SDM yang sanggup menerbitkan
       ilmiah maupun buku-buku dibidang                                       penerbitan tulisan ilmiah kepada seluruh pegawai                         jurnal ilmiah, buku keuangan publik dan akuntansi
       keuangan publik maupun akuntansi                                       Depkeu                                                                   pemerintah
       pemerintahan

  e.   SDM yang memiliki pengetahuan dan         80%                   e.     -   Mengikutsertakan SDM BPPK dalam seminar,        BPPK            e.   Tersedianya SDM yg sanggup menyelenggarakan
       wawasan di bidang keuangan negara                                          workshop, lokakarya manajemen diklat                                 diklat keuangan dan kekayaan negara sesuai
                                                                                                                                                       dengan kebutuhan instansi pengguna
                                                                              -   Mengundang pakar di bidang pendidikan
                                                                                  maupun keuangan negara untuk memberikan
                                                                                  seminar, ceramah, workshop, atau lokakarya
                                                                                  tentang peraturan terbaru

  f.   Pengembangan sistem yang mengkaitkan      0%                    f.     Pengembangan sistem remunerasi yang berbasis        BPPK            f.   Sistem remunerasi yang berbasis kinerja bagi
       kinerja dengan sistem remunerasi bagi                                  kinerja bagi tenaga instruktur                                           tenaga instruktur
       tenaga instruktur




                                                                            Hal: XI - 53/66
                                                                                       MENTERI KEUANGAN
                                                                                       REPUBLIK INDONESIA


XI. Bidang Sumber Daya Manusia

                        KONDISI SEKARANG                                                     STRATEGI                                                                     TARGET

  g.   Pembinaan SDM                              60%        g.     Tahun 2005                                                 Bapekki          g.   Terwujudnya SDM yang handal
                                                                        -   Pengelompokkan bidang penelitian
                                                                        -   Pengalokasian peneliti/pranata komputer
                                                                        -   Peningkatan kemampuan SDM
                                                                        -   Penyusunan 63 jenis diklat prioritas dalam dan
                                                                            luar negeri

  h.   Pembinaan SDM                              60%        h.         -   Pengelompokan bidang penelitian                  Bapekki→BKF        h.   Terwujudnya SDM yang handal
                                                                        -   Pengalokasian peneliti/pranata komputer
                                                                        -   Peningkatan kemampuan SDM
                                                                        -   Penyusunan 63 jenis diklat prioritas dalam dan
                                                                            luar negeri

  i.   Tugas Belajar dengan Biaya Hibah/ Grant    10%        i.     Tahun 2005                                                 Bapekki          i.   Terwujudnya SDM yang berwawasan internasional
       Luar Negeri                                                      - 315 orang pegawai Depkeu (281 non degree, 34
                                                                          degree)

                                                                    Tahun 2006                                               Bapekki→BKF
                                                                        - 331 orang pegawai Depkeu (295 non degree, 36
                                                                          degree)

                                                                    Tahun 2007                                               Bapekki→BKF
                                                                        - 348 orang pegawai Depkeu (309 non degree, 39
                                                                          degree)

                                                                    Tahun 2008                                               Bapekki→BKF
                                                                        - 365 orang pegawai Depkeu (322 non degree, 43
                                                                          degree)

                                                                    Tahun 2009                                               Bapekki→BKF
                                                                        - 383 orang pegawai Depkeu (335 non degree, 48
                                                                          degree)

  i.   Diseminasi hasil analisis dan pengkajian   60%        i.         - Publikasi buku Kajian Ekonomi Keuangan/            Bapekki→BKF        i.   Terwujudnya proses pembelajaran melalui hasil
       ekonomi dan keuangan                                               KEK (4 edisi pertahun)                                                     kajian
                                                                        - Publikasi buku Jurnal Keuangan da
                                                                          Moneter/JKM (2 edisi pertahun)



5. Aspek Sarana dan Prasarana                           5.   Aspek Sarana dan Prasarana                                                    5.   Aspek Sarana dan Prasarana

  a.   Diperlukan tempat beserta sarana dan       70%        a.     -       Melakukan pengadaan sarana dan prasarana            BPPK            a.   Tersedianya sarana dan prasarana TI, gedung dan
       prasarananya demi terlaksananya diklat                               teknologi informasi                                                      peralatan, serta perlengkapan proses belajar
       dan pendidikan kedinasan                                     -       Membangun gedung dan peralatan/                                          mengajar
                                                                            perlengkapannya
                                                                    -       Penyediaan sarana dan prasarana proses
                                                                            belajar-mengajar (Alat instruksional dan
                                                                            multimedia)



                                                                  Hal: XI - 54/66
                                                                                          MENTERI KEUANGAN
                                                                                          REPUBLIK INDONESIA


XI. Bidang Sumber Daya Manusia

                        KONDISI SEKARANG                                                        STRATEGI                                                        TARGET

  b.   Diperlukan penambahan sarana dan          60%               b.     -   Pengadaan hardware dan software komputer         BPPK   b.   Terpenuhinya bahan ajar penyelenggaraan diklat
       prasarana untuk peningkatan kualitas                               -   Pengadaan alat pengganda dan pencetak                        yang sanggup memenuhi kebutuhan Depkeu
       bahan ajar                                                             bahan ajar                                                   maupun instansi pengguna lainnya
                                                                          -   Pengadaan dan pemeliharaan alat bantu ajar


  c.   Diperlukan sarana dan prasarana untuk     70%               c.     -   Menyediakan laboratorium (komputer, mini         BPPK   c.   Tersedianya sarana dan prasarana yang
       meningkatkan mutu penyelenggaraan                                      office , dan leadership) dan perpustakaan di 3               mendukung penyelenggaraan diklat yang bermutu
       diklat                                                                 BDK
                                                                          -   Pengadaan hardware komputer
                                                                          -   Penyusunan software komputer (SIM Diklat,
                                                                              SIM Keuangan, SIM Kepegawaian, dan SIM
                                                                              Administrasi Barang)
                                                                          -   Perluasan dan peningkatan akses data ke
                                                                              berbagai institusi nasional maupun
                                                                              internasional

  d.   Diperlukan penambahan buku-buku           50%               d.     -   Penyediaan buku-buku referensi                   BPPK   d.   Tersedianya jurnal ilmiah dan buku-buku
       referensi serta akses ke pusat data dan                            -   Menyediakan akses pusat-pusat literatur baik                 mengenai keuangan negara
       informasi                                                              ke perpustakaan maupun ke website ilmiah

  e.   Diperlukan pengembangan dan               60%               e.     -   Pengadaan buku-buku referensi                    BPPK   e.   Terselenggaranya diklat keuangan negara dan
       penyempurnaan diklat keuangan dan                                  -   Pengadaan ruang ajar, alat bantu ajar, alat                  kekayaan negara sesuai dengan kebutuhan instansi
       kekayaan negara sesuai dengan kebutuhan                                transportasi, dan sarana penunjang lainnya                   pengguna
       instansi pengguna

  f.   Diperlukan sarana untuk meningkatkan      70%               f.     Membangun situs internet BPPK secara lebih           BPPK   f.   Tersedianya situs internet BPPK dalam rangka
       pengetahuan dan pemahaman masyarakat                               komprehensif                                                     meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
       mengenai keuangan negara dan kekayaan                                                                                               masyarakat mengenai keuangan dan kekayaan
       negara                                                                                                                              negara

                                                       ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009




                                                                        Hal: XI - 55/66
                                                                                                                   MENTERI KEUANGAN
                                                                                                                   REPUBLIK INDONESIA


XII. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Administrasi

                        KONDISI SEKARANG                                                                                PROGRAM                                                                      TARGET

                                                    Tingkat
        Kondisi setelah Program 100 hari                             Keterangan                                    Program                          Unit Pelaksana                            Target 2009                           Keterangan
                                                  Penyelesaian

1. Aspek Hukum                                                                        1.   Aspek Hukum                                                                1.   Aspek Hukum

 1 a.   RUU tentang Pinjaman dan Hibah Luar
        Negeri
                                                          ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                                 Masih dalam
                                                                 pembahasan
                                                                                           a.      Penyelesaian UU tentang Pinjaman dan Hibah
                                                                                                   Luar Negeri
                                                                                                                                                   Biro Hukum/DJPb         a.   Senyelesaian UU tentang Pinjaman dan Hibah Luar
                                                                                                                                                                                Negeri
                                                                 interdep

 1 b.   RUU tentang Indonesian Financial Safety                  Masih dalam               b.      Penyelesaian RUU tentang Indonesian Financial   Biro Hukum/DJLK         b.   Penyelesaian RUU tentang Indonesian Financial
        Net                                                      pembahasan                        Safety Net                                                                   Safety Net
                                                                 interdep

 1 c.   RUU Pengganti Undang-undang Nomor                        Masih dalam               c.      Penyelesaian RUU Pengganti Undang-undang        Biro hukum/DJPLN        c.   Penyelesaian RUU Pengganti Undang-undang
        49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN                           pembahasan                        Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN                                         Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN
                                                                 interdep

 1 d.   RUU tentang Perubahan Undang-undang                      Tim sudah dibentuk        d.      Penyelesaian RUU tentang Perubahan Undang-           Biro               d.   Penyelesaian RUU tentang Perubahan Undang-
        Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak                        oleh Menteri                      undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak         Hukum/DJAPK                 undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak
        Daerah dan retribusi Daerah                              Keuangan                          Daerah dan retribusi Daerah                                                  Daerah dan retribusi Daerah

 1 e.   RUU tentang Perubahan Undang-undang                      Tim sudah dibentuk        e.      Penyelesaian RUU tentang Perubahan Undang-       Biro Hukum/DJP         e.   Penyelesaian RUU tentang Perubahan Undang-
        Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan                     oleh Menteri                      undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan                                  undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
        Umum dan tata cara Perpajakan                            Keuangan                          Umum dan tata cara Perpajakan                                                Umum dan tata cara Perpajakan

 1 f.   RUU tentang Perubahan Keempat Undang-                    Tim sudah dibentuk        f.      Penyelesaian RUU tentang Perubahan Keempat       Biro Hukum/DJP         f.   Penyelesaian RUU tentang Perubahan Keempat
        undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang                        oleh Menteri                      Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang                                     Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
        Pajak Penghasilan                                        Keuangan                          Pajak Penghasilan                                                            Pajak Penghasilan

 1 g.   RUU tentang Perubahan Keempat Undang-                    Tim sudah dibentuk        g.      Penyelesaian RUU tentang Perubahan Keempat       Biro Hukum/DJP         g.   Penyelesaian RUU tentang Perubahan Keempat
        undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang                        oleh Menteri                      Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang                                     Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang
        Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak                        Keuangan                          Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan                                  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
        Penjualan Atas Barang Mewah                                                                Atas Barang Mewah                                                            Barang Mewah

 1 h.   RUU tentang Pengampunan Pajak                            Tim sudah dibentuk        h.      Penyelesaian RUU tentang Pengampunan Pajak       Biro Hukum/DJP         h.   Penyelesaian RUU tentang Pengampunan Pajak
                                                                 oleh Menteri
                                                                 Keuangan

 1 i.   RUU tentang Perubahan Undang-undang                      Tim sudah dibentuk        i.      Penyelesaian RUU tentang Perubahan Undang-      Biro Hukum/DJBC         i.   Penyelesaian RUU tentang Perubahan Undang-
        Nomor 10 Tahun 1995 Tentang                              oleh Menteri                      undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang                                           undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
        Kepabeanan                                               Keuangan                          Kepabeanan

 1 j.   RUU tentang Perubahan Undang-undang                      Tim sudah dibentuk        j.      Penyelesaian RUU tentang Perubahan Undang-      Biro Hukum/DJBC         j.   Penyelesaian RUU tentang Perubahan Undang-
        Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai                        oleh Menteri                      undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai                                     undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
                                                                 Keuangan

 1 k.   RUU tentang Pengelolaan Kekayaan                         Tim sudah dibentuk        k.      Penyelesaian RUU tentang Pengelolaan Kekayaan   Biro Hukum/DJPb         k.   Penyelesaian RUU tentang Pengelolaan Kekayaan
        negara                                                   oleh Menteri                      negara                                                                       negara
                                                                 Keuangan

 1 l.   RPP tentang Pemberian Tax Incentives                     Masih berupa draft        l.      Penyelesaian RPP tentang Pemberian Tax           Biro Hukum/DJP         l.   Penyelesaian RPP tentang Pemberian Tax Incentives
                                                                 RPP                               Incentives


                                                                                                Hal: XII - 56/66
                                                                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                                                                      REPUBLIK INDONESIA


XII. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Administrasi

                        KONDISI SEKARANG                                                                   PROGRAM                                                                   TARGET

 1 m.   RPP tentang Penghapusan Piutang                Telah disampaikan      m.      Penyelesaian RPP tentang Penghapusan Piutang         Biro            m.   Penyelesaian RPP tentang Penghapusan Piutang
        Negara/daerah dan Piutang Perusahaan           (menunggu tanda                Negara/daerah dan Piutang Perusahaan             Hukum/DJPLN              Negara/daerah dan Piutang Perusahaan
        Negara/Daerah                                  tangan Presiden)               Negara/Daerah                                                             Negara/Daerah

 1 n.   RPP tentang Pedoman Pelaksanaan APBN           Masih dalam            n.      Penyelesaian RPP tentang Pedoman Pelaksanaan      Biro Hukum/        n.   Penyelesaian RPP tentang Pedoman Pelaksanaan
                                                       pembahasan di                  APBN                                                  KPMK                APBN
                                                       KPMK

 1 o.   RPP tentang Pengelolaan dan                    Masih dalam            o.      Penyelesaian RPP tentang Pengelolaan dan          Biro Hukum/        o.   Penyelesaian RPP tentang Pengelolaan dan
        Pertanggungjawaban Penggunaan Dana             pembahasan di                  Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Anggaran           KPMK                Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Anggaran
        Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan            KPMK                           Pembiayaan dan Perhitungan                                                Pembiayaan dan Perhitungan

 1 p.   RPP tentang Pengelolaan Uang Negara            Masih dalam            p.      Penyelesaian RPP tentang Pengelolaan Uang            Biro            p.   Penyelesaian RPP tentang Pengelolaan Uang
                                                       pembahasan di                  Negara                                           Hukum/KPMK               Negara
                                                       KPMK

 1 q.   RPP tentang Pengelolaan Barang                 Sudah disampaikan      q.      Penyelesaian RPP tentang Pengelolaan Barang          Biro            q.   Penyelesaian RPP tentang Pengelolaan Barang
        Milik/Kekayaan Negara                          ke MenKumHam                   Milik/Kekayaan Negara                            Hukum/KPMK               Milik/Kekayaan Negara


 1 r.   RPP tentang Laporan Keuangan dan               Masih dalam            r.      Penyelesaian RPP tentang Laporan Keuangan dan        Biro            r.   Penyelesaian RPP tentang Laporan Keuangan dan
        Kinerja Kementrian Negara/Lembaga              pembahasan di                  Kinerja Kementrian Negara/Lembaga                Hukum/KPMK               Kinerja Kementrian Negara/Lembaga
                                                       KPMK

 1 s.   RPP tentang Pengendalian Intern                Masih dalam            s.      Penyelesaian RPP tentang Pengendalian Intern         Biro            s.   Penyelesaian RPP tentang Pengendalian Intern
        Pemerintah                                     pembahasan di                  Pemerintah                                       Hukum/KPMK               Pemerintah
                                                       KPMK

 1 t.   RPP Pelaksanaan Undang-undang Nomor            draft awal RPP         t.      Penyelesaian RPP Pelaksanaan Undang-undang       Dikoordinasikan     t.   Penyelesaian RPP Pelaksanaan Undang-undang
        33 Tahun 2004 tentang Perimbangan              sudah disiapkan dan            Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan            oleh staf ahli         Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
        Keuangan Pusat dan Daerah                      dikoordinasikan oleh           Keuangan Pusat dan Daerah                         Menkeu bidang           Keuangan Pusat dan Daerah
                                                       staf ahli Menkeu                                                               Pengeluaran Negara
                                                       bidang Pengeluaran
                                                       Negara
 1 u.   RPP tentang BLU                                Sudah disampaikan      u.      Penyelesaian RPP tentang BLU                      Biro Hukum/        u.   Penyelesaian RPP tentang BLU
                                                       ke MenKumHam                                                                         KPMK


 1 v.   RPP tentang PNBP                               Sudah disampaikan      v.      Penyelesaian RPP tentang PNBP                     Biro Hukum/        v.   Penyelesaian RPP tentang PNBP
                                                       ke MenKumHam                                                                        DJAPK

 1 w.   RPP tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman        Sudah disampaikan      w.      Penyelesaian RPP tentang Tatacara Pengadaan     Biro Hukum/ DJPb     w.   Penyelesaian RPP tentang Tatacara Pengadaan
        dan Penerusan Hibah Luar Negeri                ke Menkeu                      Pinjaman dan Penerusan Hibah Luar Negeri                                  Pinjaman dan Penerusan Hibah Luar Negeri


 1 x.   Amandemen UU No. 14 Tahun 2002            0%                          x.      Mengamandemen Penyelesaian UU No. 14 Tahun           Set. PP         v.   UU Pengadilan Pajak dan Peraturan Pelaksanaan
        tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan                                        2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan                               yang sudah di amandemen
        Pelaksanaan                                                                   Pelaksanaan




                                                                                   Hal: XII - 57/66
                                                                                                            MENTERI KEUANGAN
                                                                                                            REPUBLIK INDONESIA


XII. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Administrasi

                        KONDISI SEKARANG                                                                         PROGRAM                                                                             TARGET

 1 y.   Evolusi organisasi dalam rangka          0%                                y.      Tahun 2005 :                                        Biro Organta/ BKF        y.   Terwujudnya unit organisasi yang
        pemisahan fungsi perumusan kebijakan                                                   - Perpres tentang pembentukan BKF                                             menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan

                                                                                           Tahun 2006 :
                                                                                               - Kempenkeu tentang tugas dan fungsi BKF


2. Aspek Sistem dan Prosedur                                                  2.   Aspek Sistem dan Prosedur                                                       2.   Aspek Sistem dan Prosedur

 2 a.   Standard Operating Procedure (SOP)       10%   Draft Kepmen                a.      Penyelesaian Standard Operating Procedur (SOP)         Biro Humas/           a.   Standard Operating Procedur (SOP) Sosialisasi di   Selesai
        Sosialisasi di lingkungan Departemen                                               Sosialisasi di lingkungan Departemen Keuangan            Pusintek                 lingkungan Departemen Keuangan
        Keuangan

 2 b.   Standard Operating Procedure (SOP)       10%   Draft Kepmen                b.      Penyelesaian Standard Operating Procedure (SOP)        Biro Hukum            b.   Penyelesaian Standard Operating Procedure (SOP)    Selesai
        Pembentukan Peraturan Perundang-                                                   Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di                                       Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di
        undangan di lingkungan Departemen                                                  lingkungan Departemen Keuangan                                                    lingkungan Departemen Keuangan
        Keuangan

 2 c.   Tim Portal Departemen Keuangan           10%   Draft Kepmen                c.      Penyelesaian Tim Portal Departemen Keuangan            Biro Humas/           c.   Tim Portal Departemen Keuangan                     Selesai
                                                                                                                                                    Pusintek

 2 d.   Perencanaan pelayanan informasi publik   0%    Call centre, SMS            d.      Pembuatan sistem informasi publik yang berbasis        Biro Humas/           d.   Sistem informasi publik yang berbasis TI           berlanjut
        yang berbasis TI                               Service, information                TI                                                       Pusintek
                                                       desk, website

 2 e.   Pembuatan Bank data/materi informasi     1%    Penertiban internal         e.      Bank data/materi informasi publik                      Biro Humas/           e.   Bank data/materi informasi publik                  berlanjut
        publik                                         dan eksternal                                                                                Pusintek

 2 f.   Penyiapan Database lembaga pemerintah,   30%                               f.      Database lembaga pemerintah, non pemerintah,           Biro Humas/           f.   Database lembaga pemerintah, non pemerintah,       berlanjut
        non pemerintah, NGO, Pers                                                          NGO, Pers                                                Pusintek                 NGO, Pers


 2 g.   Penyiapan Database Opini Publik          40%   Laporan Opini               g.      Database Opini Publik                                  Biro Humas/           g.   Database Opini Publik                              berlanjut
                                                       Publik                                                                                       Pusintek

 2 h.   Sistem Informasi Manajemen               35%   back office                 h.      -     Penyusunan SOP (standard operation procedure ) SETJEN                  h.   Terintegrasinya Sistem Informasi Kepegawaian di    berlanjut
        Kepegawaian belum terintegrasi                                                           pertukaran data dan updating antar-unit        (Ropeg/Pusintek)             lingkungan Depkeu
                                                                                                 Pembina kepegawaian                            beserta unit
                                                                                           -     Pelaksanaan, dan pengendalian implementasi Pembina
                                                                                                 SOP serta sinkronisasi database kepegawaian kepegawaian di
                                                                                                 di unit-unit di lingkungan Depkeu              lingk. Depkeu

                                                                                           -     Pengembangan Aplikasi Kepegawaian berbasis
                                                                                                 transaksi /mutasi kepegawaian (office
                                                                                                 automation ) untuk lingkungan Depkeu
                                                                                           -     Pengembangan fitur dan content website
                                                                                                 sdm.depkeu.go.id




                                                                                        Hal: XII - 58/66
                                                                                                           MENTERI KEUANGAN
                                                                                                           REPUBLIK INDONESIA


XII. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Administrasi

                        KONDISI SEKARANG                                                                        PROGRAM                                                                        TARGET

                                                                                           -   Pengembangan tata naskah (dossier) modern
                                                                                               berbasis teknologi informasi;
                                                                                           -   Peningkatan ketrampilan, dan pengetahuan
                                                                                               SDM SIM Kepegawaian di Lingk. Depkeu

 2 i.   Pembangunan Sistem Assessment Center        10%   Mempersiapkan            i.      -   Penyelenggarann pilot project assessment center SETJEN (Ropeg dan     i.   Penerapan Assessment center dalam rangka mutasi    berlanjut
        Departemen Keuangan dalam rangka                  pilot project                                                                        Unit Esl. I)               jabatan
        mutasi jabatan struktural                                                          -   Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
                                                                                               seluruh unit
                                                                                           -   Penyusunan materi dan metode penilaian
                                                                                               assessment center seluruh unit.I

 2 j.   Meningkatkan akuntabilitas publik           25%   Sudah ada                j.      -   Optimalisasi fitur hotline mengenai pelayanan SETJEN (Ropeg dan       j.   Tersedianya layanan hotline Biro Kepegawaian       berlanjut
                                                          fasilitasnya dan                     pegawai Depkeu di website Biro Kepegawaian        Unit Esl. I)             yang mudah diakses oleh ‘stakeholder ’
                                                          sudah operasional,                   (www.sdm.depkeu.go.id) bekerjasama dengan
                                                          namun belum                          unit teknis terkait
                                                          sempurna                         -   Pemberian penghargaan/tanda jasa dan
                                                                                               penegakan disiplin pegawai

 2 k.   Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi      50%   Sudah berjalan,          k.      Penyelenggaraan pertemuan rutin unit pembina      SETJEN (Ropeg dan       k.   Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dan     berlanjut
        dengan unit pembina kepegawaian dan               namun perlu                      kepegawaian dan unit teknis terkait di                Unit Esl. I)             terciptanya problem-solving forum
        unit teknis terkait                               ditingkatkan                     lingkungan Depkeu dalam rangka pembinaan
                                                          intensitas dan scope -           kepegawaian
                                                          nya

 2 l.   Penyiapan database jaringan dokumentasi     20%                            l.      Pembuatan database jaringan dokumentasi              Biro Hukum/          l.   Tersedianya database jaringan dokumentasi          berlanjut
        hukum                                                                                                                                      Pusintek

 2 m.   Evaluasi Pengelolaan dan Pengamanan         60%                            m.      Terlaksananya koordinasi Tim evaluasi              Biro Umum/ Tim         m.   Pedoman Pengelolaan dan Pengamanan dokumen/ Berkesinam-
        dokumen/arsip di lingkungan                                                        pengelolaan dan pengamanan dokumen/arsip di          Biro Organta              arsip di lingkungan Departemen Keuangan     bungan
        Departemen Keuangan                                                                lingkungan Departemen Keuangan                    Unit Eselon I terkait

 2 n.   Penyusunan standar dan kriteria kinerja     0%    Dalam pengkajian         n.      Merumuskan standar kriteria pelayanan                Biro Organta         n.   Tersedianya Standar dan Kriteria Kinerja Pelayanan Selesai
        pelayanan

 2 o.   Pengembangan implementasi Sistem            10%   Sedang dipersiapkan      o.      Mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah          Biro Organta         o.   Terlaksananya SAKIP dalam rangka mewujudkan        Berlanjut
        Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                          di bidang SAKIP                                                                good governance

 2 p.   Penyusunan Rencana Strategik                10%   Permenkeu                p.      Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan       Biro Perencanaan       p.   Tersusunnya Rencana Strategik Departemen           Selesai/ berlanjut
        Departemen Keuangan 2005-2009                                                      Rencana Strategik                                   dan Keuangan               Keuangan 2005-2009 dan periode 5 tahun
                                                                                                                                                                          berikutnya

 2 q.   Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran       70%                            q.      Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam           Biro Perencanaan       q.   Tersedianya alokasi anggaran Departemen yang       Selesai/ berulang
                                                                                           rangka penyusunan RKA                               dan Keuangan               berdaya guna dan berhasil guna

 2 r.   Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)   0%    Irmenkeu                 r.      Melakukan pembinaan, koordinasi, implementasi,     Biro Perencanaan       r.   Tersusunnya laporan keuangan Departemen sesuai
                                                                                           dan monitoring SAI                                  dan Keuangan               dengan SAI




                                                                                        Hal: XII - 59/66
                                                                                                           MENTERI KEUANGAN
                                                                                                           REPUBLIK INDONESIA


XII. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Administrasi

                        KONDISI SEKARANG                                                                        PROGRAM                                                                        TARGET

 2 s.   Pengembangan Sistem Informasi Sengketa                                     s.      Penyempurnaan Sistem Informasi Sengketa Pajak         Set. PP            s.   Sistem Informasi Sengketa Pajak yang sudah
        Pajak (SISPA) yang belum berbasis open                                             (SISPA) yang belum berbasis open system                                       berbasis open system
        system

 2 t.   Non web based Database Warehousing        10%                              t.      Redesign Database Warehousing                         Set. PP            t.   Web based Database Warehousing

 2 u.   Pengembangan sistem informasi             30%                              u.       - Sistem Aplikasi Monitoring Surat Penting dan    Bapekki→BKF           u.   Terwujudnya sistem informasi dan monitoring di
                                                                                              Rahasia (Monisuper)                                                        bidang administrasi yang berbasis teknologi
                                                                                            - Penyusunan model Early Warning System                                      informasi
                                                                                              keuangan regional

 2 v.   Pengembangan sistem informasi                                              v.       - Standarisasi Penulisan Ilmiah                   Bapekki→BKF           v.   Terwujudnya standarisasi pengkajian yang baku


3. Aspek Organisasi                                                           3.   Aspek Organisasi                                                            3.   Aspek Organisasi

 3 a.   Penatalaksanaan sistem administrasi       90%                              a.      Penatalaksanaan sistem administrasi berbasis TI     Biro Humas           a.   Penatalaksanaan sistem administrasi berbasis TI     Berlanjut
        berbasis TI

 3 b.   Penggabungan Ditjen Lembaga Keuangan      10%    Menunggu                  b.      Penyelesaian proses penyempurnaan organisasi        Biro Organta         b.   Terintegrasinya unit pembina dan pengawas sektor
        dan Bapepam                                      Peraturan Presiden                                                                                              jasa keuangan menuju terbentuknya Otoritas Jasa
                                                                                                                                                                         Keuangan
 3 c.   Pembentukan Kanwil Ditjen Pajak Modern           Masih dalam               c.      Pengkajian bahan usulan                             Biro Organta         c.   Terwujudnya organisasi modern yang mendukung
        secara bertahap                                  pengkajian                                                                                                      pelayanan prima dan administrasi perpajakan
                                                                                                                                                                         modern
 3 d.   Pembentukan Kantor Pelayanan              100%   Selesai                   d.      Pengkajian bahan usulan                             Biro Organta         d.   Tercapainya efektivitas pelayanan sesuai dengan
        Perbendaharaan Negara baru di                                                                                                                                    analisis jabatan dan beban kerja
        lingkungan DJPb

 3 e.   Perumusan uraian jabatan Kanwil dan       60%    Finalisasi                e.      Penyelesaian proses perumusan                       Biro Organta         e.   Tersedianya informasi jabatan di lingkungan
        KPP WP Besar                                                                                                                                                     Kanwil dan KPP WP Besar

 3 f.   Perumusan uraian jabatan Sekretariat      50%    Finalisasi                f.      Penyelesaian proses perumusan                       Biro Organta         f.   Tersedianya informasi jabatan di lingkungan
        Pengadilan Pajak                                                                                                                                                 Sekretariat Pengadilan Pajak

 3 g.   Penyusunan Prosedur Kerja di lingkungan   75%    Finalisasi                g.      Penyelesaian proses perumusan                       Biro Organta         g.   Terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
        Ditjen Pajak                                                                                                                                                     tugas unit-unit di lingkungan Ditjen Pajak

 3 h.   Pengalihan pengelolaan dokumen ex                                          h.      Terlaksananya koordinasi pelaksanaan              Biro Umum/Tim          h.   Terlaksananya akuisisi arsip ex BPPN ke Arsip       Berkesinam-
        BPPN (tindak lanjut Keppres 15/2004)                                               penyusutan dokumen/arsip ex BPPN                                              Nasional RI                                         bungan

 3 i.   Penambahan kantor perwakilan              0%                               i.      Pembentukan kantor perwakilan Sekretariat              Set PP            i.   Kantor Perwakilan Sekretariat Pengadilan Pajak di
        Sekretariat Pengadilan Pajak                                                       Pengadilan Pajak di daerah                                                    daerah

 3 j.   Evolusi Organisasi                        0%                               j.      Tahun 2005                                        Bapekki→BKF dan        j.   Terbentuknya Badan Kebijakan Fiskal yang handal
                                                                                            - Persiapan/pembahasan Naskah Akademik                Setjen
                                                                                              Usulan pembentukan Badan Kebijakan Fiskal
                                                                                              (BKF)




                                                                                        Hal: XII - 60/66
                                                                                                               MENTERI KEUANGAN
                                                                                                               REPUBLIK INDONESIA


XII. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Administrasi

                        KONDISI SEKARANG                                                                             PROGRAM                                                                         TARGET

                                                                                              Tahun 2006
                                                                                                  - Perumusan/pembahasan tugas dan fungsi
                                                                                                    BKF (Kepmenkeu)
                                                                                                  - Penunjukan pejabat eselon I dan II

                                                                                              Tahun 2007
                                                                                                  - Penunjukan pejabat eselon III dan IV
                                                                                                  - Operasional BKF


4. Aspek Sumber Daya Manusia                                                     4.   Aspek Sumber Daya Manusia                                                      4.   Aspek Sumber Daya Manusia

 4 a.   Pengembangan kualitas                      75%   Pendidikan dan               a.      Pendidikan dan pelatihan di bidang kehumasan           BPPK dan             a.   Keahlian di bidang teknis kehumasan dan              Berlanjut
                                                         pelatihan di bidang                  dan keuangan dalam dan luar negeri                    outsourcing                keuangan
                                                         kehumasan dan
                                                         keuangan dalam dan
                                                         luar negeri
 4 b.   Pengadaan pegawai belum sepenuhnya         90%   Formasi pegawai              b.      -     Penyelenggaraan analisis kebutuhan SDM        SETJEN (Ropeg)          b.   Tersedianya pegawai yang memadai secara              berlanjut
        sesuai kebutuhan.                                yang didapat tidak                         dalam rangka rekrutmen pegawai;                                            kuantitas dan kualitas (sesuai dengan kebutuhan)
                                                         selalu sesuai dengan                 -     Pengajuan formasi ke MENPAN berdasarkan
                                                         kebutuhan                                  analisis kebutuhan pegawai (manpower
                                                                                                    planning/HR planning );
                                                                                              -     Pelaksanaan staffing /penempatan sesuai
                                                                                                    dengan kebutuhan unit.

 4 c.   Pelaksanaan mutasi jabatan belum           40%   Pola mutasi baru ada         c.      -     Penyelenggaraan kajian pola mutasi sebagai   SETJEN (Ropeg dan        c.   Terlaksananya pola mutasi jabatan berdasarkan        berlanjut
        sepenuhnya berdasarkan pola mutasi               di beberapa unit Esl.                      pilot project penyusunan pola mutasi         Unit Esl. I)                  pola mutasi
                                                         I                                    -     Penyelenggaraan kajian pola mutasi untuk
                                                                                                    seluruh unit di Lingkungan Depkeu

 4 d.   Pemberian penghargaan pegawai baru         90%   Finalisasi                   d.      Memberikan sosialisasi tentang persyaratan          SETJEN (Ropeg)          d.   Pemberian penghargaan pegawai tidak hanya           berlanjut
        berupa Satya Lencana Karya Satya (SLKS)                                               pemberian penghargaan kepada pegawai                                             berdasarkan masa kerja saja tetapi juga berdasarkan
        berdasarkan masa kerja pegawai                                                                                                                                         kelayakan/performance

 4 e.   Penegakan disiplin pegawai belum           60%   Khusus hukuman               e.      -     Melakukan sosialisasi peraturan disiplin      SETJEN (Ropeg)          e.   Penegakan disiplin pegawai sesuai ketentuan          berlanjut
        sepenuhnya sesuai ketentuan                      disiplin berat                             pegawai
                                                                                              -     Melakukan koordinasi dengan ITJEN

 4 f.   Pembentukan Jabatan Fungsional             50%   Finalisasi                   f.      Penyelesaian proses perumusan                         Biro Organta          f.   Terwujudnya pengembangan karier pegawai
        Bendahara Penerima dan Pengeluaran                                                                                                                                     melalui jabatan fungsional Bendahara Penerima
                                                                                                                                                                               dan Pengeluaran

 4 g.   Pembentukan Jabatan Fungsional             50%   Finalisasi                   g.      Penyelesaian proses perumusan                         Biro Organta          g.   Terwujudnya pengembangan karier pegawai
        Penyuluh Pajak                                                                                                                                                         melalui jabatan fungsional Penyuluh Pajak

 4 h.   Kebutuhan tenaga arsiparis di lingkungan                                      h.      Pengadaan tenaga arsiparis                         Biro Kepegawaian         h.   Tersedianya tenaga profesional kearsipan pada Unit
        Setjen Departemen Keuangan                                                                                                                                             Kearsipan di lingkungan Setjen Depkeu

 4 i.   Pengembangan kinerja pegawai               70%                                h.      Rekruitmen yang selektif Pengembangan melalui            Set PP             h.   Terpenuhinya pegawai berbasis performasi
        berbasiskan kompetensi                                                                pendidikan dan pelatihan



                                                                                           Hal: XII - 61/66
                                                                                                MENTERI KEUANGAN
                                                                                                REPUBLIK INDONESIA


XII. Bidang Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Administrasi

                        KONDISI SEKARANG                                                             PROGRAM                                                                        TARGET

5. Aspek Sarana dan Prasarana                                      5.   Aspek Sarana dan Prasarana                                                  5.   Aspek Sarana dan Prasarana

 5 a.   Pengembangan jaringan TI                  40%                   a.      Pengembangan jaringan TI                            Pusintek             a.   Pengembangan jaringan TI                           Berlanjut

 5 b.   Peralatan penunjang kerja                 25%                   b.      Peningkatan penyediaan peralatan penunjang      Biro Perlengkapan        b.   Tersedianya peralatan penunjang kerja yang         Berlanjut
                                                                                kerja                                                                         memadai

 5 c.   Kendaraan operasional                     30%                   c.      Peningkatan penyediaan kendaraan operasional    Biro Perlengkapan        c.   Tersedianya kendaraan operasional yang memadai Berlanjut

 5 d.   Membangun/renovasi gedung kantor di       35%                   d.      Melanjutkan pembangunan gedung kantor dan       Biro Perlengkapan        d.   Tersedianya gedung kantor yang representatif       berlanjut
        Pusat and Daerah (Gedung Keuangan                                       melaksanakan perbaikan/renovasi gedung kantor
        Negara)                                                                 yang telah ada di Pusat dan daerah

 5 e.   Pengadaan peralatan penunjang gedung      10%                   e.      Pengadaan sarana dan prasarana penunjang        Biro Perlengkapan        e.   Tersedianya sarana/prasarana gedung kantor yang berlanjut
        kantor                                                                  gedung kantor yang diperlukan                                                 memadai

 5 f.   Pembinaan penatausahaan barang                                  f.      Melaksanakan koordinasi penatausahaan barang    Biro Perlengkapan        f.   Tercapainya pengamanan dan penatausahaan
        milik/kekayaan negara                                                   milik/kekayaan negara dengan unit-unit di                                     barang milik/kekayaan negara (Departemen
                                                                                lingkungan Departemen Keuangan                                                Keuangan) yang akurat

 5 g.   Pemeliharaan gedung dan peralatan kerja   35%                   g.      Optimalisasi pemeliharaan gedung, peralatan        Biro Umum             g.   Terpenuhinya gedung dan peralatan kerja serta      Berkesinam-
        serta kendaraan dinas di lingkungan                                     kerja, keamanan, dan kendaraan dinas di                                       kendaraan dinas yang representatif di lingkungan   bungan
        Kantor Pusat Depkeu yang belum                                          Lingkungan Kantor Pusat Depkeu                                                kantor pusat Depkeu
        memadai
 5 h.   Penyempurnaan teknologi dan sistem        40%                   h.      Peningkatan teknologi dan sistem aplikasi         Biro Umum/             h.   Teknologi dan sistem aplikasi kearsipan di         Berkesinam-
        aplikasi kearsipan                                                      kearsipan                                           Pusintek                  lingkungan Depkeu                                  bungan

 5 i.   Penggunaan gedung kantor yang belum
        mandiri
                                                        ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                                        e.      Pengadaan gedung kantor Pengadilan Pajak yang
                                                                                mandiri
                                                                                                                                     Set. PP             e.   Gedung kantor Pengadilan Pajak yang mandiri


 5 j.   Penggunaan peralatan kantor yang belum                          f.      Pengadaan peralatan kantor modern                    Set. PP             f.   Peralatan kantor modern yang representatif
        representatif

 5 g.   Sarana dan prasarana yang memadai                               g.      -   Penyempurnaan infrastruktur                  Bapekki→BKF             g.   Terwujudnya kantor modern yang efisien dan
                                                                                    - Pengadaan hardware                                                      berbasis teknologi informasi
                                                                                    - Pengadaan software
                                                                                    - Pengadaan jaringan komunikasi data
                                                                                -   Pengadaan perlengkapan inventaris kantor




                                                                             Hal: XII - 62/66
                                                                                                           MENTERI KEUANGAN
                                                                                                           REPUBLIK INDONESIA


XIII. Bidang Pengawasan Fungsional

                         KONDISI SEKARANG                                                                       PROGRAM                                                                          TARGET

                                                   Tingkat
        Kondisi setelah Program 100 hari                        Keterangan                                 Program                             Unit Pelaksana                           Target 2009                         Keterangan
                                                 Penyelesaian

1. Aspek Hukum                                                               1.   Aspek Hukum                                                                   1.   Aspek Hukum

1 a.    Peraturan yang dapat mendukung :
         - Peningkatan integritas auditor
                                                     0%    ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009
                                                                                  a.      Thn 2006
                                                                                           - Mengajukan konsep KMK tentang tunjangan
                                                                                                                                                   ITJEN             a.   Peningkatan kualitas pengawasan Inspektorat
                                                                                                                                                                          Jenderal yang didukung oleh landasan hukum yang
                                                                                             tambahan bagi pegawai/auditor dan biaya                                      memadai
                                                                                             pemeriksaan
         - Pengembangan teknologi informasi                                                - Mengajukan konsep KMK tentang kerjasama
           pengawasan, pelaksanaan penerapan                                                 akses informasi terhadap sistem informasi unit
           prinsip GG                                                                        Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan

         - Peningkatan efektifitas investigasi                                             - Mengajukan konsep KMK tentang
         - Pemantauan Risk Management dan                                                    penambahan fungsi Itjen dalam rangka
         - Pengembangan intelijen                                                            mendorong pelaksanaan GG, risk management
                                                                                             di lingkup Departemen Keuangan dan
                                                                                             intelijen
                                                                                           - Mengajukan konsep KMK tentang penunjukan
                                                                                             tim adhoc GG


2. Aspek Sistem dan Prosedur                                                 2.   Aspek Sistem dan Prosedur                                                     2.   Aspek Sistem dan Prosedur

 2 a.   Penggunaan pendekatan Risk Based Audit       20%                          a.      Thn 2005                                                 ITJEN             a.   80% Audit yang dilakukan ITJEN berbasis RBA
        (RBA)                                                                              - Penetapan pedoman RBA
                                                                                           - Sosialisasi pedoman RBA
                                                                                           - Uji Coba Penetapan program audit berbasis
                                                                                             RBA
                                                                                          Thn 2006 - 2009
                                                                                           - Penetapan program audit berbasis RBA

 2 b.   Monitoring pelaksanaan risk management       0%                           b.      Thn 2005                                                 ITJEN             b.   Pelaksanaan risk management dapat dimonitor
        di tiap unit kerja                                                                 - Kerjasama dengan pihak terkait dalam                                         dengan baik
                                                                                             pemahaman risk management
                                                                                           - Sosialisasi risk management di lingkungan Itjen

                                                                                          Tahun 2006-2009
                                                                                           - workshop dan penyusunan bahan sosialisasi
                                                                                             risk management
                                                                                           - Sosialisasi risk management di lingkungan
                                                                                             departemen
                                                                                           - Pengembangan kegiatan risk management

 2 c.   Prioritas tindak lanjut pengaduan            25%                          c.      Thn 2005                                                 ITJEN             c.   Peningkatan penanganan pengaduan melalui
        masyarakat                                                                         - Penyempurnaan pedoman pengaduan                                              investigasi
                                                                                             masyarakat
                                                                                           - Publikasi tatacara pengaduan masyarakat




                                                                                       Hal: XIII - 63/66
                                                                                 MENTERI KEUANGAN
                                                                                 REPUBLIK INDONESIA


XIII. Bidang Pengawasan Fungsional

                       KONDISI SEKARANG                                               PROGRAM                                                      TARGET

                                                                Thn 2006 - 2009
                                                                 - Penyempurnaan Sistem Informasi Penanganan
                                                                   Pengaduan Masyarakat

 2 d.   Peningkatan penelitian & pengembangan     10%   d.      Tahun 2005                                        ITJEN   d.   ITJEN mampu mengembangkan metodologi
        audit                                                    - Peningkatan kajian terhadap current issue                   pengawasan yang efektif
                                                                 - Persiapan penyusunan skor kinerja satuan
                                                                   kerja
                                                                Thn 2006 - 2009
                                                                 - Peningkatan kajian terhadap current issue
                                                                 - Mencari metode/teknik pengawasan yang
                                                                   sesuai dengan kondisi pengawasan di
                                                                   Departemen
                                                                 - Penyusunan dan uji coba penerapan skor
                                                                   kinerja satuan kerja

 2 e.   Penegakan dan pengawasan kualitas kerja   40%   e.      Thn 2005                                          ITJEN   e.   Peningkatan kualitas pengawasan
                                                                 - Pedoman pelaksanaan dan penegakan kode
                                                                   etik Itjen
                                                                 - Pembentukan komite pengawas kualitas dan
                                                                   tata cara kerjanya
                                                                 - Penyusunan dan presentasi atas penjelasan
                                                                   ringkas kode etik Itjen dan GG
                                                                Thn 2006 - 2009
                                                                 - Pelaksanaan pengawasan kualitas (peer reviu)
                                                                 - Presentasi atas penjelasan ringkas kode etik
                                                                   Itjen dan GG oleh tim audit

 2 f.   Pengembangan teknologi informasi          30%   f.      Tahun 2005                                        ITJEN   f.   TI dapat menyediakan data yang dibutuhkan untuk
        pengawasan                                               - Sosialisasi kebutuhan informasi pengawasan                  pelaksanaan pengawasan
                                                                   dengan instansi terkait
                                                                 - Penyediaan data informasi melalui jaringan
                                                                   intranet untuk mendukung penugasan audit

                                                                 - penambahan menu aplikasi untuk
                                                                   mempertajam analisis temuan (audit finding )
                                                                 - Inventarisasi TI yang perlu dikembangkan
                                                                   dalam rangka pemanfaatan data
                                                                Tahun 2006-2009
                                                                 - Inventarisasi TI yang perlu dikembangkan
                                                                   dalam rangka pemanfaatan data
                                                                 - Kerjasama pemanfaatan teknologi dan
                                                                   informasi dengan unit eselon I lain di
                                                                   Departemen
                                                                 - Penyusunan paket program pertukaran data/
                                                                   informasi elektronik
                                                                 - Pelaksanaan pertukaran data secara on line




                                                             Hal: XIII - 64/66
                                                                                      MENTERI KEUANGAN
                                                                                      REPUBLIK INDONESIA


XIII. Bidang Pengawasan Fungsional

                        KONDISI SEKARANG                                                   PROGRAM                                                              TARGET

 2 g.   Sosialisasi prinsip dan penerapan GG       0%        g.      Tahun 2005                                         ITJEN        g.   Terwujudnya pemahaman GG di lingkungan
                                                                      - workshop dan penyusunan bahan sosialisasi                         Departemen
                                                                        GG
                                                                      - Sosialisasi GG di lingkungan Itjen
                                                                     Tahun 2006-2009
                                                                      - Kerjasama dengan BPPK, MenPAN dan LAN
                                                                        dalam sosialisasi GG di lingkungan
                                                                        Departemen Keuangan
                                                                      - Sosialisasi GG di lingkungan departemen
                                                                        melalui kegiatan audit

 2 h.   Kerjasama antar unit di Departemen         0%        h.      Tahun 2006-2009                                    ITJEN        h.   Termonitornya penerapan GG di Departemen
        Keuangan dan instansi terkait dalam                          - embentukan Tim Good Governance
        penerapan good governance                                       Departemen

 2 i.   Pengembangan sasaran audit dan             0%        i.      Tahun 2006-2009                                    ITJEN        i.   Sasaran audit dan program audit yang dapat
        pengkajian sistem penerapan prinsip good                      - Menelaah sistem dan prosedur yang strategis                       mereviu penerapan GG di unit eselon I terkait
        governance dalam sistem dan prosedure                           dan harus menerapkan prinsip-prinsip GG
        unit eselon I                                                 - Kerjasama dengan unit eselon I terkait dalam
                                                                        pengembangan sasaran audit yang
                                                                        menerapkan GG
                                                                      - Inventarisasi bidang kerja unit eselon I yang
                                                                        belum menerapkan GG
                                                                      - Memperbaiki audit program yang dapat
                                                                        digunakan untuk melihat implementasi GG
                                                                      - Review implementasi GG pada sistem dan
                                                                        prosedur kerja unit eselon I

 2 j.   Pemberian saran mengenai prinsip good      0%        j.      Tahun 2006-2009                                    ITJEN        j.   Itjen dapat memberikan masukan mengenai
        governance dan Internal Control sebelum                       - Kerja sama dengan Biro hukum dalam                                prinsip good governance dan Internal Control dalam
        konsep peraturan ditetapkan                                     mengkaji konsep peraturan perundangan dari                        peraturan perundangan yang dikeluarkan
                                                                        sisi GG & SPI sebelum dibahas lebih lanjut                        dilingkungan Depkeu

3. Aspek Organisasi                                     3.   Aspek Organisasi                                                   3.   Aspek Organisasi

 3 a.   Pembentukan unit Intelijen                 0%                Tahun 2005                                         ITJEN        a.   Terbentuknya unit intelijen
                                                                      - Melakukan kajian pembentukan unit intelijen


                                                                     Tahun 2006-2009
                                                                      - Mengusulkan kepada Menteri Keuangan
                                                                        tentang pembentukan unit intelijen




                                                                  Hal: XIII - 65/66
                                                                                                        MENTERI KEUANGAN
                                                                                                        REPUBLIK INDONESIA


XIII. Bidang Pengawasan Fungsional

                         KONDISI SEKARANG                                                                    PROGRAM                                                              TARGET

4. Aspek Sumber Daya Manusia                                              4.   Aspek Sumber Daya Manusia                                            4.   Aspek Sumber Daya Manusia

 4 a.   Jumlah, kemampuan dan integritas SDM         80%, 60% dan              a.      Thn 2005-2009                                        ITJEN        a.   SDM Itjen yang mempunyai kemampuan dan
        Itjen                                            40%                            - Penambahan pegawai 5 % per tahun                                    integritas tinggi di bidang pengawasan
                                                                                        - Pendidikan bagi SDM di bidang pengawasan
        Catatan                                                                           antara lain: RBA, GG, TI, JFA, CISA & CIA,
        - S-1 sebanyak 196 orang (Akuntan                                                 EDP Audit, teknik investigasi, teknik penyidik,
           82orang, Sarjana Hukum 12 orang),                                              intelijen dan diklat peningkatan integritas
        - S-2 sebanyak 69 orang, dan
        - S-3 sebanyak 3 orang                                                          - Usulan perbaikan renemurasi dan biaya
        - sertifikasi Internasional/Nasional : CIA                                        pemeriksaan
           6 orang, Penyidik 10 orang, EDP Audit                                        - Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang
           72 orang, Teknik Investigasi 53 orang)                                         investigasi, risk management dan intelijen


5. Aspek Sarana dan Prasarana                                             5.   Aspek Sarana dan Prasarana                                           5.   Aspek Sarana dan Prasarana

        -   Alat Transportasi                            50%                           Thn 2005-2009                                                          Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan
        -   Sarana investigasi/intelijen                                                - Penambahan sarana dan prasarana baik                                berupa perangkat :
        -   Komputer, printer                                                             melalui pembiayaan DIPA/SKO dan                                     - Transportasi (60 unit)
        -   Aplikasi Sistem Komputer                                                      kerjasama dengan instansi donor                                     - Investigasi/intelijen (50 unit)
                                                                                                                                                              - Komputer dan Printer (200 unit)
                                                                                                                                                              - Aplikasi sistem komputer (10paket)




                                                                                                                                                                 MENTERI KEUANGAN,




                                                               ROAD-MAP DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005 - 2009JUSUF ANWAR




                                                                                    Hal: XIII - 66/66

								
To top