Docstoc

POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

Document Sample
POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Powered By Docstoc
					POKOK-POKOK PERUBAHAN
     UNDANG-UNDANG
     KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PERPAJAKAN

   DR. I MADE GDE ERATA, M.A.


    DISAMPAIKAN PADA CERAMAH UMUM
          MAHASISWA D-IV STAN
         Jakarta, 9 November 2007
Presiden SBY menyerahkan SPT-PPh OP
              Definisi
Sejalan dengan usul perubahan pada
undang-undang perpajakan lainnya dan
perkembangan teknologi informasi,
beberapa definisi telah ditambahkan dan
dilakukan penyesuaian agar dapat
dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh
undang-undang perpajakan.
      Nomor Pokok Wajib Pajak
 dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

a. Mempertegas bahwa kewajiban perpajakan
   adalah dimulai sejak memenuhi persyaratan
   subjektif dan persyaratan objektif, bukan
   karena diberi Nomor Pokok Wajib Pajak.
b. Wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk
   memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas
   namanya sendiri agar dapat melaksanakan
   hak dan kewajiban perpajakannya secara
   terpisah dari hak dan kewajiban suaminya.
        Surat Pemberitahuan (SPT)
a. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang
   memungkinkan pengambilan atau penyampaian Surat
   Pemberitahuan dapat dilakukan melalui media elektronik,
   maka ketentuan mengenai pengambilan, pengisian,
   penandatanganan dan penyampaian Surat Pemberitahuan
   perlu disesuaikan untuk menampung:
     1) Pengambilan formulir Surat Pemberitahuan secara
         elektronik;
     2) Penandatanganan Surat Pemberitahuan dengan
         menggunakan tandatangan stempel atau tandatangan
         elektronik/digital (tidak harus dengan tanda tangan
         basah);
     3) Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik.
    SPT…                (lanjutan)
b. Dalam rangka memberikan waktu yang cukup kepada
   Wajib Pajak badan untuk mempersiapkan Surat
   Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, batas
   akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
   Pajak Penghasilan perlu dibedakan, yaitu untuk Wajib
   Pajak orang pribadi tetap paling lambat 3 (tiga) bulan
   setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk Wajib
   Pajak badan paling lambat 4 (empat) bulan setelah
   akhir Tahun Pajak.
c. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu
   penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
   Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan, dengan
   cara hanya menyampaikan pemberitahuan secara
   tertulis.
     SPT…             (lanjutan)

d.   Wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan
     yang telah disampaikan sebelum daluwarsa
     penetapan, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
     Untuk Surat Pemberitahuan yang rugi atau lebih
     bayar, pembetulan harus disampaikan paling lama 2
     (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

e.   Sanksi administrasi berupa denda bagi Wajib Pajak
     yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan
     ketidakbenaran perbuatannya setelah dilakukan
     tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan
     penyidikan, diturunkan dari 200% (dua ratus persen)
     menjadi 150% (seratus lima puluh persen).
  SPT…               (lanjutan)

f. Walaupun telah dilakukan pemeriksaan tetapi belum
   diterbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan
   kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam
   laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian
   Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai
   keadaan yang sebenarnya dengan melunasi pajak yang
   harus dibayar beserta sanksi administrasi berupa
   kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen), sedangkan
   proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
g. Laporan Keuangan yang wajib dilampirkan pada Surat
   Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah
   Laporan Keuangan atas kegiatan usahanya sendiri,
   bukan Laporan Keuangan Konsolidasi.
             Sanksi Administrasi
a. Sanksi administrasi berupa denda bagi Wajib Pajak yang
   terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan
   dinaikkan menjadi sebagai berikut:
    1)   Rp500.000,00 untuk SPT Masa PPN;
    2)   Rp100.000,00 untuk SPT Masa lainnya;
    3)   Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
         badan;
    4)   Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
         orang pribadi.
b. Kealpaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
   atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya
   tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan
   negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi
   pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa
   kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.
            Pembayaran Pajak
a.   Menegaskan bahwa pajak yang dibayar pada tempat
     pembayaran yang ditentukan merupakan pembayaran
     pajak yang sah apabila telah disahkan oleh Pejabat
     kantor penerima pembayaran atau telah mendapatkan
     validasi.
b.   Kekurangan pembayaran pajak yang terutang
     berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus
     dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan
     disampaikan.
c.   Pajak yang masih harus dibayar dalam ketetapan
     pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
     sejak tanggal diterbitkan. Namun demikian untuk Wajib
     Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu,
     jangka waktu pelunasan tersebut dapat diperpanjang
     paling lama menjadi 2 (dua) bulan.
          Penetapan dan Ketetapan
a.    Menyempurnakan beberapa ketentuan yang
      berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar
      untuk menampung bahwa:
     1)   Surat Pemberitahuan Lebih Bayar untuk Wajib Pajak
          Tertentu tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu
          untuk memberikan pengembalian kelebihan pembayaran
          pajak. Misalnya terhadap Wajib Pajak yang memenuhi
          persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
          diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
          paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima
          secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling
          lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara
          lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.
     2)   Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk
          penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan
          pembayaran pajak melalui Surat Pemberitahuan Lebih
          Bayar tidak berlaku dalam hal kepada Wajib Pajak
          dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan tindak
          pidana di bidang perpajakan.
 Penetapan dan Ketetapan…                 (lanjutan)




b. Menambah ketentuan untuk menerbitkan Surat
   Tagihan Pajak, dalam hal:
     1) Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak
        tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur
        Pajak;
     2) Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi
        dan telah diberikan pengembalian Pajak
        Masukan.
  Pembetulan Ketetapan Pajak
a. Batas akhir penyelesaian pembetulan
   ketetapan pajak diubah dari 12 (dua belas)
   bulan menjadi 6 (enam) bulan.
b. Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur
   Jenderal Pajak wajib memberikan
   keterangan secara tertulis mengenai hal-hal
   yang menjadi dasar untuk menolak atau
   mengabulkan sebagian permohonan Wajib
   Pajak.
Restitusi PPN atas Barang Bawaan
          bagi Turis Asing

Orang pribadi yang bukan subjek pajak
dalam negeri yang melakukan pembelian
Barang di dalam negeri dan dibawa ke luar
negeri, dapat diberikan pengembalian Pajak
Pertambahan Nilai yang telah dibayar.
Daluwarsa Penetapan dan Penagihan
a. Daluwarsa Penetapan
   Daluwarsa penetapan pajak dipersingkat dari
   10 (sepuluh) tahun menjadi 5 (lima) tahun
   sejak berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun
   Pajak atau Tahun Pajak.
b. Daluwarsa Penagihan
   Daluwarsa penagihan pajak dipersingkat dari
   10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya Masa
   Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak,
   menjadi 5 (lima) tahun sejak penerbitan
   ketetapan pajak.
          Hak Mendahulu

Hak mendahulu untuk melakukan penagihan
pajak atas barang-barang milik penanggung
pajak melebihi segala hak mendahulu
lainnya, yang selama ini dibatasi selama 2
(dua) tahun, diubah menjadi sampai dengan
daluwarsa penagihan pajak.
                Gugatan

Menambah objek gugatan yang dapat
diajukan Gugatan oleh Wajib Pajak ke
badan peradilan pajak, yaitu:
 a. Keputusan pencegahan dalam rangka
    penagihan pajak.
 b. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat
    Keputusan Keberatan yang tidak sesuai
    dengan prosedur.
                Keberatan
a. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
   3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak
   dikirim.
b. Wajib Pajak wajib melunasi paling sedikit
   sejumlah yang telah disetujui dalam
   pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum
   surat keberatan disampaikan.
c. Jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak
   yang kurang dibayar dalam Surat Ketetapan
   Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan
   Pajak Kurang Bayar Tambahan, tertangguh
   sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
   penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
          Keberatan…                (lanjutan)

d. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau
   dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
   administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh
   persen). Sanksi administrasi tersebut tidak dikenakan
   apabila Wajib Pajak mengajukan banding.
e. Wajib Pajak diberikan hak untuk hadir dan memberikan
   keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai
   permohonan keberatannya.
f. Permohonan keberatan yang tidak memenuhi
   persyaratan bukan merupakan surat keberatan,
   sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
g. Jumlah pajak yang diajukan keberatan belum
   merupakan utang pajak yang dapat ditagih dengan
   Surat Paksa dan belum boleh dikompensasi dengan
   kelebihan pajak lainnya.
                          Banding
a.   Untuk Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu
     pelunasan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam
     Surat Keputusan Keberatan, tertangguh sampai dengan 1
     (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
b.   Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau
     dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi
     berupa denda sebesar 100% (seratus persen).
c.   Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan
     permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib
     memberikan keterangan secara tertulis terhadap hal-hal yang
     menjadi dasar keputusan keberatan.
d.   Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
     banding belum merupakan pajak yang terutang sampai
     dengan Putusan Banding.
e.   Jumlah pajak yang diajukan banding belum merupakan utang
     pajak yang dapat ditagih dengan Surat Paksa dan belum
     boleh dikompensasi dengan kelebihan pajak lainnya.
          Imbalan Bunga

Kelebihan pembayaran akibat dari
keberatan, banding, peninjauan kembali,
pembetulan, pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak diberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
   Pembukuan atau Pencatatan
Memperjelas dan mempertegas peraturan yang
berkaitan dengan kewajiban menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan antara lain:
  a. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan
     dan menyimpan pembukuan atau pencatatan di
     Indonesia;
  b. Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan
     yang dikelola secara elektronik atau secara program
     aplikasi on-line wajib menyimpan soft copy di
     Indonesia selama 10 tahun.
                  Pemeriksaan
a.   Mempertegas dan memperjelas ketentuan yang
     mengatur kewenangan pemeriksa pajak untuk
     melakukan penyegelan terhadap barang bergerak atau
     tidak bergerak.
b.   Tata cara pemeriksaan mengatur antara lain tentang
     penyampaian pemberitahuan hasil pemeriksaan
     kepada Wajib Pajak dan pemberian kesempatan Wajib
     Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir temuan
     hasil pemeriksaan.
c.   Wajib Pajak orang pribadi yang diperiksa tetapi tidak
     memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau
     dokumen yang diperlukan sehingga tidak dapat
     dihitung besarnya pajak, maka pajaknya dapat
     dihitung secara jabatan.
d.   Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen,
     data, informasi dan keterangan lain, dalam rangka
     pemeriksaan pajak wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak
     paling lambat 1 (satu) bulan sejak permintaan
     disampaikan.
     Wajib Pajak “Go Public”.

Wajib Pajak badan go public, khususnya yang
Surat Pemberitahuan Tahunan-nya menyatakan
lebih bayar atau terpilih untuk diperiksa
berdasarkan analisis rasio, dan Surat
Pemberitahuan-nya dilampiri Laporan Keuangan
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dapat
dilakukan Pemeriksaan Kantor.
      Akses Data Perpajakan

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan
pihak lainnya wajib memberikan data dan informasi
perpajakan. Dalam hal data dan informasi tersebut
tidak mencukupi, Direktorat Jenderal Pajak
berwenang menghimpun data dan informasi dengan
Peraturan Pemerintah. Di dalam menghimpun data
ini tetap memperhatikan kerahasiaan bank.
  Pengurangan dan Pembatalan
a. Atas permintaan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
   Direktur Jenderal Pajak dapat:
   1) mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang
      dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
      kesalahannya;
   2) mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak
      yang tidak benar;
   3) mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang
      tidak benar;
   4) membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan
      pajak yang dilaksanakan tanpa:
       penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
       pembahasan akhir dengan Wajib Pajak.

b. Batas akhir penyelesaian pengurangan atau pembatalan
   diubah dari 12 (dua belas) bulan menjadi 6 (enam) bulan.
                 Sunset Policy
a. Dalam rangka mendorong Wajib Pajak mengungkapkan
   penghasilan yang belum dilaporkan dalam Surat
   Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun
   2007, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk
   menyampaikan pembetulan dengan diberikan pengurangan
   atau penghapusan sanksi administrasi, dengan syarat
   pembetulan tersebut dilakukan pada tahun pertama
   berlakunya Undang-Undang ini.

b. Paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-
   Undang ini, Wajib Pajak orang pribadi yang sukarela
   mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP diberikan
   penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau
   kurang dibayar. Disamping itu terhadap Wajib Pajak tersebut
   tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau
   keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan
   Wajib Pajak tidak benar atau lebih bayar.
       Sanksi Bagi Petugas Pajak
a.   Petugas pajak yang dengan sengaja menyalahgunakan
     wewenang dan atau melanggar hak-hak perpajakan Wajib
     Pajak, dapat diadukan ke unit internal Departemen
     Keuangan.
b.   Pegawai pajak yang terbukti melakukan pemerasan dan
     pengancaman kepada Wajib Pajak diancam pidana Pasal
     368 KUHP tentang pengancaman.
c.   Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri
     sendiri secara melawan hukum diancam pidana sesuai
     Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
d.   Pegawai pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata
     atau pidana apabila dalam melaksanakan tugasnya
     didasarkan pada iktikad baik dan sesuai peraturan.
 Kode Etik Bagi Petugas Pajak

a. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib
   mematuhi Kode Etik Pegawai Direktorat
   Jenderal Pajak.

b. Pengawasan pelaksanaan dan
   penampungan pengaduan pelanggaran
   Kode Etik dilaksanakan oleh Komite
   Kode Etik.
 Komite Pengawas Perpajakan

Dalam rangka pengawasan perpajakan,
Menteri Keuangan membentuk komite
pengawasan di bidang perpajakan.
                Ketentuan Pidana
a. Untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban
   perpajakan maka perlu menyempurnakan ketentuan yang
   mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan, atas:
   1) kealpaan/kelalaian yang kedua kali dan seterusnya dalam
      menyampaikan Surat Pemberitahuan, yang merugikan pendapatan
      negara.
   2) Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak
      menyimpan pembukuan di Indonesia;
   3) setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan, atau
      menggunakan, atau menerbitkan dan menggunakan, Faktur Pajak
      atau bukti pemungutan pajak atau bukti pemotongan pajak, bukti
      setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
   4) setiap orang dari asosiasi, instansi dan lembaga pemerintah, dan
      pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan data
      dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak, termasuk pihak
      yang menyebabkan tidak terpenuhinya data dan informasi
      dimaksud.
b. Disamping itu, kontruksi pidana pajak yang sebelumnya
   hanya mengatur ancaman pidana maksimal disesuaikan
   menjadi ancaman pidana minimal dan maksimal.
         Ketentuan Penyidikan
Penegasan dan penyempurnaan ketentuan yang mengatur
tentang penyidikan terutama dalam hal:
 a. Wewenang penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
    hanya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
    lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
 b. Penyitaan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak
    termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga, milik
    Wajib Pajak, Penanggung Pajak, atau pihak-pihak lainnya yang
    telah ditetapkan sebagai tersangka.
 c. Batas waktu penetapan keputusan penghentian penyidikan
    tindak pidana di bidang perpajakan oleh Jaksa Agung
    berdasarkan permintaan Menteri Keuangan, paling lama 6
    (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
 d. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan
    yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri
    Keuangan dapat menugaskan unit pemeriksa internal di
    lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan
    pemeriksaan bukti permulaan.
LUNASI PAJAKNYA, AWASI PENGGUNAANNYA
TERIMA KASIH

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:5/30/2012
language:
pages:35