Docstoc

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

Document Sample
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN Powered By Docstoc
					 APA OTONOMI DAERAH ?
OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN
KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI
URUSAN PEMERINTAHAN DAN
KEPENTINGAN MASYARAKATNYA
SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 1 AYAT
5 DAN 6 UU No. 32 TH.2004).
APA ITU DAERAH OTONOM ?
DAERAH OTONOM ADALAH KESATUAN
MASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI
BATAS – BATAS WILAYAH YANG
BERWEWENANG MENGATUR DAN
MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN
KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT
MENURUT PRAKARSA SENDIRI
BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT
DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA.
  MENGAPA ADA OTONOMI
       DAERAH ?
1. SEBAGAI WUJUD ADANYA
  PERUBAHAN PARADIGMA DALAM
  PELAKSANAAN PEMERINTAHAN
  DIINDONESIA YANG SELAMA INI
  (SEBELUM ERA REFORMASI)
  BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH
  TIDAK SESUAI LAGI DENGAN
  TUNTUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
  INDONESIA SAAT INI.
2. SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD
  1945 Ps. 18
  (1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK
    INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH –
    DAERAH PROVINSI DAN DAERAH
    PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN
    KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI,
    KABUPATEN DAN KOTA ITU MEMPUNYAI
    PEMERINTAH DAERAH, YANG DIATUR
    DENGAN UNDANG – UNDANG.
  (2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
    DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
    MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI
    URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT
    ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
3. PEMERINTAH DAERAH DAPAT
  MENINGKATKAN PELAYANAN DAN
  KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,
  MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN
  DEMOKRASI, KEADILAN DAN
  PEMERATAAN, SERTA MEMELIHARA
  HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA
  PUSAT DAN DAERAH DALAM
  MENJAGA KEUTUHAN NEGARA
  KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
       TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI
                  DAERAH
1. PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
     MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK
2.   PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI,
     KEADILAN, DAN PEMERATAAN
3.   PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI
     ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR
     DAERAH DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN
     NKRI
4.   MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN
     MASYARAKAT
5.   MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS,
     MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN
     MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD
SASARAN YANG AKAN DICAPAI MELALUI
   KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ?
 1. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK,
    PENGEMBANGAN KREATIFITAS MASYARAKAT
    DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH.
 2. KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH
    PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
    KEWENANGAN DAN KEUANGAN.
 3. PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN
    RASA KEBANGSAAN, DEMOKRASI, DAN
    KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH.
 4. PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI
    KEMANDIRIAN DAERAH.
 PEMERINTAHAN / KEKUASAAN SENTRALISTIK
TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT
                SAAT INI ?
  1. DALAM SISTEM KEKUASAAN PEMERINTAHAN
     SENTRALISTIK KEKUASAAN SEPENUHNYA
     DIATUR OLEH PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA
     PEMERINTAH DAERAH MENJADI SANGAT
     TERGANTUNG PADA PEMERINTAH PUSAT.
  2. WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS DAN
     PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
     MASYARAKAT DI TIAP – TIAP DAERAH SANGAT
     HETEROGIN.
  3. KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH
     BERBEDA – BEDA SESUAI DENGAN
     PERMASALAHAN MASING – MASING.
      BAGAIMANA OTONOMI
     DAERAH DILAKSANAKAN ?
I.   DASAR HUKUM:
     Ps. 18 UUD 1945, UU No. 32 TH. 2004 TENTANG
     PEMERINTAHAN DAERAH, DAN UU No. 33 TAHUN 2004
     TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
     PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
     Ps. 18 UUD 1945
1)   NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH
     PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS
     KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI,
     KABUPATEN, DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN
     DAERAH YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG.
2)   PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
     MENGATUR SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA
     MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN
3)   PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH
     KABUPATEN DAN KOTA MEMILIKI DEWAN
     PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG
     ANGGOTA – ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI
     PEMILIHAN UMUM
4)   GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
     MASING – MASING SEBAGAI KEPALA
     PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
     KABUPATEN DAN KOTA DIPILIH SECARA
     DEMOKRATIS
5)   PEMERINTAH DAERAH MENJALANKAN
     OTONOMI SELUAS – LUASNYA, KECUALI
     URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH
     UNDANG – UNDANG DITENTUKAN SEBAGAI
     URUSAN PEMERINTAH PUSAT.
6) PEMERINTAH DAERAH BERHAK
   MENERAPKAN PERATURAN
   DAERAH DAN PERATURAN –
   PERATURAN LAIN UNTUK
   MELAKSANAKAN OTONOMI DAN
   TUGAS PEMBANTUAN.
7) SUSUNAN DAN TATACARA
   PENYELENGGARAAN
   PEMERINTAHAN DAERAH DIATUR
   DALAM UNDANG – UNDANG.
II. DAERAH OTONOM:
 DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI
  ATAS DAERAH PROPINSI, DAERAH
  KABUPATEN DAN DAERAH KOTA (Ps. 3 AYAT 1
  UU No. 32 TH 2004)
 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS
  MEMENUHI SYARAT : ADMINISTRASI, TEKNIS
  DAN FISIK WILAYAH
 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS
  MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR – FAKTOR :
  POTENSI DAERAH, LUAS WILAYAH,
  KEPENDUDUKAN, SOSIAL POLITIK, SOSIAL
  BUDAYA, HANKAM DAN FAKTOR LAIN YANG
  MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA
  OTONOMI DAERAH.
III. ASAS UMUM PENYELENGGARAAN
     PEMERINTAHAN
1. ASAS KEPASTIAN HUKUM
2. ASAS KEPENTINGAN UMUM
3. ASAS KETERBUKAAN
4. ASAS PROPORSIONALITAS
5. ASAS AKUNTABILITAS
6. ASAS EFISIENSI
7. ASAS EFEKTIVITAS
IV.    ASAS – ASAS PENYELENGGARAAN
       PEMERINTAHAN DAERAH
       (PEMERINTAH PUSAT)
1. ASAS DESENTRALISASI : YAITU
      PENYERAHAN WEWENANG
      PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH
      PUSAT KAPADA DAERAH OTONOM
      UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR
      URUSAN PEMERINTAHAN DALAM
      SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK
      INDONESIA, SEHINGGA PADA
      AKHIRNYA MENJADI URUSAN
      PEMERINTAH DAERAH
2. ASAS DEKONSENTRASI : YAITU PELIMPAHAN
   WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH
   PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR
   SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN DAN
   KEPADA INSTANSI VERTIKAL WILAYAH
   TERTENTU. DAN PADA HAKEKATNYA HAL ITU
   TETAP MENJADI URUSAN PEMERINTAH
   PUSAT
3. ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND) :
   YAITU PENUGASAN DARI PEMERINTAH
   PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN
   PEMERINTAH DESA, ATAU DARI
   PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN
   / KOTA / DESA, ATAU DARI PEMERINTAH
   KABUPATEN / KOTA KEPADA PEMERINTAH
   DESA
V.    ASAS – ASAS PELAKSANAAN
      OTONOMI DAERAH (PEMERINTAH
      DAERAH)

1. OTONOMI LUAS : YAITU KEKUASAAN
     DAERAH UNTUK
     MENYELENGGARAKAN
     PEMERINTAHAN YANG MENCAKUP
     KEWENANGAN SEMUA BIDANG,
     KECUALI KEWENANGAN YANG OLEH
     UNDANG – UNDANG DITETAPKAN
     TIDAK MENJADI WEWENANG
     PEMERINTAH DAERAH
2. OTONOMI NYATA : YAITU KELELUASAAN
  DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN
  PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU
  YANG SECARA NYATA ADA DAN
  DIPERLUKAN UNTUK TUMBUH DAN
  BERKEMBANG DI DAERAH
3. OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB :
  YAITU PERWUJUDAN
  PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI
  KONSEKWENSI PEMBERIAN HAK DAN
  KEWENANGAN KAPADA DAERAH
  SEBAGAI WUJUD TUGAS DAN
  KEWAJIBAN DAERAH DALAM MENCAPAI
  TUJUAN OTONOMI
VI.  HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
     DAERAH
HAK :
1.   MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN
     PEMERINTAH
2.   MEMILIH PIMPINAN DAERAH
3.   MENGELOLA APARATUR DAERAH
4.   MEMUNGUT PAJAK DAERAH
5.   MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI [ENGELOLAAN
     SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA
     YANG ADA DI DAERAH
6.   MENDAPATKAN SUMBER – SUMBER PENDAPATAN LAIN
     YANG SAH
7.   MENDAPATKAN HAK LAINNYA YANG DIATUR DALAM
     PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 21 UU No.
     32 TH 2004)
KEWAJIBAN
1. MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA
     PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN
     NASIONAL SERTA KEUTUHAN NKRI
2.   MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
3.   MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN
     MASYARAKAT
4.   MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PEMERATAAN
5.   MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR
     PENDIDIKAN
6.   MENYEDIAKAN FASILITAS KESEHARAN
7.   DAN SEBAGAINYA (Ps. 22 UU No. 32 TH
     2004)
VII. URUSAN PEMERINTAHAN YANG
     MENJADI URUSAN PEMERINTAH
     PUSAT:
1. POLITIK LUAR NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER DAN FISKAL NASIONAL
6. AGAMA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
  YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH
                PUSAT ?

 1. PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN
    SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN
    TERSEBUT
 2. MELIMPAHKAN SEBAGIAN URUSAN
    PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR
    SELAKU WAKIL PEMERINTAH
 3. MENUGASKAN SEBAGIAN URUSAN
    PEMERINTAHAN KEPADA PEMERINTAH
    DESA BERDASAR ATAS ASAS TUGAS
    PEMBANTUAN
VIII. PRINSIP – PRINSIP PELAKSANAAN
     OTONOMI DAERAH
1. MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI,
   KEADILAN, PEMERATAAN, POTENSI,
   DAN KERAGAMAN DAERAH
2. DIDASARKAN ATAS OTONOMI LUAS,
   OTONOMI NYATA, DAN BERTANGGUNG
   JAWAB
3. OTONOMI LUAS DAN UTUH
   DILETAKKAN PADA KABUPATEN /
   KOTA, SEDANGKAN OTONOMI
   PROPINSI MERUPAKAN OTONOMI
   YANG TERBATAS
4. PELAKSANAAN OTONOMI HARUS SESUAI DENGAN
   KONSTITUSI NEGARA SEHINGGA TETAP TERJALIN
   HUBUNGAN PUSAT, DAERAH DAN ANTAR DAERAH
5. HARUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH
   OTONOM SERTA DI DALAM KABUPATEN DAN KOTA
   TIDAK ADA LAGI WILAYAH ADMINISTRATIF
6. HARUS MENINGKATKAN PERANAN DAN FUNGSI
   LEGISLATIF DAERAH DAN FUNGSI ANGGARAN
   DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
   DAERAH
7. ASAS DEKONSENTRASI DILETAKKAN PADA
   PROPINSI SEBAGAI WILAYAH ADMINSTRASI
   UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN
   PEMERINTAHAN TERTENTU YANG DILIMPAHKAN
   KEPADA GUBERNUR
IX. SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
 PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH
 PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
 DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN
 TUGAS PEMBANTUAN DENGAN PRINSIP
 OTONOMI SELUAS – LUASNYA DALAM
 SISTEM DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN
 REPUBLIK INDONESIA
 UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
 DAERAH ADALAH DPRD DAN PEMERINTAH
 DAERAH
PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS
 KEPALA DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH
UNSUR PERANGKAT DAERAH:
 SEKRETARIAT DAERAH YANG DIPIMPIN
   OLEH SEKRETARIS DAERAH
 LEMBAGA DINAS DAERAH YANG DIPIMPIN
   OLEH KEPALA DINAS
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG
   DIPIMPIN OLEH KEPALA BADAN DAERAH
 KECAMATAN YANG DIPIMPIN OLEH CAMAT
 KELURAHAN YANG DIPIMPIN OLEH LURAH
 PEMERINTAHAN DAERAH ADA DUA
 TINGKATAN YAITU PEMERINTAHAN DAERAH
 PROPINSI YANG DIPIMPIN ULEH GUBERNUR
 DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
 YANG DIKEPALAI OLEH BUPATI / WALI KOTA
 YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KEPALA
 DAERAH OTONOM DAN BERTANGGUNG JAWAB
 KEPADA DPRD
 GUBERNUR MEMILIKI PERAN ATAU
 KEDUDUKAN GANDA YAITU : SEBAGAI
 KEPALA DAERAH DAN SEKALIGUS
 WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI
          DAERAH ?
KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH
PERATURAN PERUNDANGAN YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR
TINDAKAN PEMERINTAH UNTUK
MENGATUR DAN MELAYANI
MASYARAKAT DALAM BERBAGAI
BIDANG KEHIDUPAN SEHARI - HARI
MACAM KEBIJAKAN PUBLIK ?
1.   KEBIJAKAN DALAM PERATURAN –
     PERATURAN (TERTULIS):
     KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT /
     NASIONAL :
       -   UUD 1945
       -   UU / PERPU
       -   PERATURAN PEMERINTAH
       -   PERATURAN PRESIDEN
       -   PERATURAN MENTERI,
           KEPUTUSAN MENTERI, DAN
           KEPUTUSAN DIREKTORAT.
     KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH:
     - PERATURAN DAERAH
     - PERATURAN GUBERNUR
     - PERATURAN BUPATI / WALIKOTA
     - KEPUTUSAN KEPALA DINAS /
       INSTANSI DAERAH
2.   KEBIJAKAN DALAM PERATURAN YANG TIDAK
     TERTULIS (KONVENSI) CONTOHNYA :
     - PERATURAN TENTANG PEMBERIAN DANA
       BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM
     - PERATURAN TENTANG PENGATURAN DAN
       PENERTIBAN KAWASAN KOTA
     - PERATURAN TENTANG UPAYA
       PEMBANGUNAN JALAN DAN SARANA
       UMUM DLL.
         PROSES PERUMUSAN
         KEBIJAKAN PUBLIK ?
                    2.PERUMUSAN
                  KEBIJAKANPUBLIK




1.ISU MASALAH                             3.PENERAPAN
    PUBLIK                              KEBIJAKAN PUBLIK




                4. EVALUASI KEBIJAKAN
                        PUBLIK
       APA MANFAAT PARTISIPASI
     MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN
          KEBIJAKAN PUBLIK ?
1.   MEMBENTUK PERILAKU / BUDAYA DEMOKRATIS YAITU
     KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK
     POLITIKNYA, BERORGANISASI, BERKUMPUL DAN
     MENYATAKAN PENDAPAT
2.   MEMBENTUK MASYARAKAT HUKUM YAITU MASYARAKAT
     YANG PATUH PADA HUKUM YANG BERLAKU
3.   MEMBENTUK MASYARAKAT YANG BERETIKA / BERMORAL
     YAITU KONDISI MSYARAKAT YANG TERBIASA BERSIKAP
     BAIK DAN TUMBUH SUASANA KEKELUARGAAN, SALING
     MENGHORMATI, SALING MENGHARGAI HAK – HAK SEBAGAI
     SESAMA MANUSIA
4.   MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI YAITU MASYARAKAT
     YANG TERDIRI DARI BERBAGAI KELOMPOK YANG BERBEDA
     DAN DAPAT HIDUP SECARA DAMAI
      PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK
    BERPERAN AKTIF DALAM PERUMUSAN
           KEBIJAKAN PUBLIK ?
A. FAKTOR INTERNAL :
  1. MASYARAKAT TELAH TERBIASA DENGAN
     SISTEM LAMA BAHWA PEMBUATAN KEBIJAKAN
     PUBLIK ITU ADALAH URUSAN PEMERINTAH.
  2. MASYARAKAT TIDAK TAHU ADANYA
     KESEMPATAN UNTUK BERPERAN SERTA DALAM
     PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
  3. MASYARAKAT TIDAK MENGERTI PROSEDUR /
     LANGKAH UNTUK BERPARTISIPASI
  4. MASYARAKAT TIDAK MAU TAHU / ACUH TAK
     ACUH
B. FAKTOR EKSTERNAL :

  1.   TIDAK DIBUKANYA KEPADA WARGA
       UNTUK BERPARTISIPASI
  2.   ADANYA KESEMPATAN UNTUK
       BERPARTISIPASI WARGA TETAPI BELUM
       BANYAK DIKETAHUI
  3.   MASIH ADANYA POLA SENTRLALISTIK
       YANG TIDAK SESUAI DENGAN SEMANGAT
       OTONOMI
  4.   ADANYA ANGGAPAN BAHWA BANYAK
       UNSUR YANG TELIBAT MAKA PERUMUSAN
       AKAN BERJALAN LAMBAN
AKIBAT APABILA MASYARAKAT TIDAK AKTIF
 DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?
 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
    TIDAK AKAN MEMENUHI HAK – HAK
    RAKYAT SECARA MENYELURUH
 2. KEBIJAKAN PUBLIK BISA JADI TIDAK
    SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN
    KEINGINAN MASYARAKAT
 3. KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK SEJALAN
    BAHKAN BERTENTANGAN DENGAN
    NILAI – NILAI BUDAYA MASYARAKAT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:68
posted:5/30/2012
language:
pages:34