Docstoc

new pih makalah

Document Sample
new pih makalah Powered By Docstoc
					                                      BAB I
                                  PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
      Dewasa ini, permasalahan menyangkut hukum sudah sangat sering sekali
terdengar baik di media masa, elektronik maupun secara langsung. Permasalahan
itu muncul bukan dibuat-buat agar pers terkesan ada kerjaan, tetapi memang
karena mengakarnya permasalahan tersebut di masyarakat. Mulai dari
persengketaan   hasil   pemilu,   asusila,   korupsi,   permohonan   grasi   yang
bertentangan, perampokan besar-besaran, pembunuhan, bahkan sampai mafia
peradilan yang terorganisir. Dengan banyaknya permasalahan di atas, banyak
pihak – pihak yang dirugikan.
      Peran lembaga peradilan sangat dibutuhkan dalam rangka penyelesaian
masalah secara adil dan konsekuen. Aparat kepolisian, Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi bahkan institusi independen seperti KPK diharapkan saling
bersinergi untuk menegakkan keadilan agar tercipta supremasi dan kepastian
hukum. Kepedulian institusi yang diaplikasikan dalam bentuk tugas dan
wewenang masing-masing tidak menutup kemungkinan memerlukan data,
keterangan, informasi atau bahkan bukti dan jasa dari instiusi lain guna
mewujudkan harapan di atas.
      Beberapa contoh permasalahan yang kerap kali terjadi di atas adalah
persengketaan hasil pemilukada dan korupsi. Hasil pemilukada yang memutuskan
sepasang calon menang tidak begitu saja dapat diterima oleh calon lain.
Ketidakpuasan inilah yang membuat adanya kewenangan suatu institusi untuk
memutuskan hasil persengketaanya. Lain halnya dengan hasil pemilu, korupsi
sebagai tindakan seseorang atau korporasi untuk memperkaya diri dengan
melawan hukum ini bukan merugikan seseorang atau beberapa orang, tetapi
merugikan negara. Lebih jauh lagi, tindakan korupsi dapat menyengsarakan
rakyat.
      Adapun permasalahan terkait dengan pemberian grasi oleh presiden juga
menimbulkan pertanyaan seperti bagaimana bila grasi disandingkan dengan
peninjauan kembali oleh MK. Dari semua penjelasan di atas itulah, penulis
mencoba untuk menjawab permasalahan yang timbul akibat hukum di Indonesia.




                                                                                1
B.   Tujuan
     Beberapa tujuan penulisan makalah ini adalah :
     1. Memberikan wawasan kepada pembaca tentang tugas dan wewenang
        Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai
        lembaga peradilan.
     2. Memberikan opini sekaligus wawasan kepada pembaca tentang
        hukuman mati bagi koruptor di Indonesia .
     3. Memberikan wawasan kepada pembaca tentang kewenangan MK atau
        MA yang memutuskan sengketa hasil pemilu dan pemilukada.
     4. Memberikan wawasan kepada pembaca tentang kedudukan Grasi bila
        disandingkan dengan Peninjauan Kembali.




                                                                      2
                                    BAB II
                                PEMBAHASAN
   1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan
         Mahkamah Agung

     Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, setiap Daerah
Tingkat II Kabupaten yang belum ada Pengadilan Negerinya dapat diusulkan
untuk dibentuk Pengadilan Negeri (sesuai Pasal 4 (1) UU No 8 Tahun 2004).
Pembentukan Pengadilan dilakukan secara bertahap berdasarkan pada urgensi
prioritas. Dengan adanya otonomi daerah membawa konsekwensi pemekaran
wilayah, sejak pascareformasi tahun 1998 telah terbentuk sekitar 179 daerah
otonomi baru, satu hal yang tak terbayangkan di era Orde Baru. Saat ini sudah ada
347 (tiga ratus empat puluh tujuh) Pengadilan Negeri dan 30 Pengadilan Tinggi di
seluruh Indonesia, ditambah dengan Pengadilan Khusus yaitu 33 Pengadilan
Hubungan Industrial (mengadili perkara hubungan industrial, antara buruh/serikat
buruh dengan pengusaha), 4 Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan 5 Pengadilan
Niaga (mengadili perkara niaga) serta 5 Pengadilan Perikanan (mengadili kasus
illegal fishing/pencurian hasil laut). Kesemuanya itu berada dibawah Mahkamah
Agung.



Berikut adalah penjelasan terkait dengan Pengadilan Negeri:

1. Susunan Pengadilan

  Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ kota dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota. Pembentukan pengadilan negeri
baru dibentuk dengan Keputusan Presiden. Organisasi Pengadilan Negeri terdiri
dari Pimpinan Pengadilan Negeri yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang
Wakil Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, dimana Panitera
Pengadilan merangkap sebagai seorang Sekretaris Pengadilan.

2. Kewenangan




                                                                               3
  a) Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama;

  b) Pengadilan Negeri dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat
tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

  c) Selain tugas dan kewenangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri dapat
diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Adapun penjelasan terkait dengan Pengadilan Tinggi:

  Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerah hukumnya
meliputi wilayah Propinsi. Artinya, Pengadilan Tinggi berlaku bagi seluruh
Kabupaten/Kota yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Tinggi di masing-
masing propinsinya

Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tinggi

         Pengadilan Tinggi selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan
peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilam Umum, dalam pasal 51
menyatakan :
(1)   Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan
perkara perdata di Tingkat Banding.
(2)   Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat
Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di
daerah hukumnya.
         Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas
pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang
hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1
UU No. 8 Tahun 2004).
         Dan selain tugas dan kewenangan diatas pengadilan dapat diserahi tugas
dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (pasal 52 ayat 2 UU
No. 8 Tahun 2004)


                                                                               4
Berikut adalah penjelasan tentang fungsi dan wewenang Mahkamah Agung:
Mahkamah Agung memiliki 5 fungsi pokok yaitu peradilan, pengawasan,
mengatur, nasihat, dan administratif.
1. FUNGSI PERADILAN
a.   Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan
     pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan
     hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua
     hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara
     adil, tepat dan benar.
b.   Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung
     berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
     - semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
         permohonan    peninjauan   kembali   putusan   pengadilan   yang    telah
     - memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-
         undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
         semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan
         muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan
     -
         yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No
         14 Tahun 1985)
c.   Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang
     menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-
     undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya)
     bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31
     Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).


2. FUNGSI PENGAWASAN
a.   Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya
     peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang
     dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar
     dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
     ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan
     memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok



                                                                                5
     Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
b.   Mahkamah Agunbg juga melakukan pengawasan :
         terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan
         Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan
         pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal
         menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang
     -
         diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang
         bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran
         dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal
         32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
         Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut
     - peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun
         1985).
3. FUNGSI MENGATUR
a.   Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi
     kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum
     cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai
     pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang
     diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-
     undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
b.   Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap
     perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.



4. FUNGSI NASEHAT
a.   Mahkamah      Agung    memberikan     nasihat-nasihat   atau   pertimbangan-
     pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain
     (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah
     Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam
     rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah
     Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang
     Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan
     kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala


                                                                               6
     Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan
     pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada
     peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
b.   Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi
     petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka
     pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang
     Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-
     undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
5. FUNGSI ADMINISTRATIF
a.   Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan
     Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10
     Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris,
     administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah
     Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-
     undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan
     Mahkamah Agung.
b.   Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan
     organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35
     Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970
     tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
6. FUNGSI LAIN-LAIN
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14
Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain
berdasarkan Undang-undang.

Pasal 24A ayat 1 menjelaskan bahwa kewenangan MA adalah

      mengadili pada tingkat kasasi
      menguji peraturan peundang-undangan di bawah undang-undang
      serta wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
     2. Opini tentang Hukuman Mati bagi koruptor di Indonesia


                                                                             7
     Permasalahan hukum yang mendatangkan banyak reaksi dari masyarakat
umum adalah perdebatan mengenai hukuman mati. Baik di Indonesia maupun di
negara-negara lainnya, sejak dahulu permasalahan ini telah membangkitkan
respon dari setiap lapisan masyarakat. Namun layakkah hukuman mati bagi
koruptor?

     Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan
publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Dalam
prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas,
karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak.

      Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia,
Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai
negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika
Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi.
Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih
sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi
dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik maka semakin kuat
dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktek
korupsi dan usaha-usaha penggelapan.

     Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumpere
yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara
harafiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun
pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan
publik yang dipercayakan kepada mereka. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari
yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk
memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang
diresmikan, dan sebagainya.

Akibat-akibat korupsi adalah :




                                                                                 8
   1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap
        penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.
   2. Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer,
        menimbulkan ketimpangan sosial budaya.
   3. Pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas
        administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.
   4. Ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah,
        memboroskan sumber-sumber negara.
   5. Terganggunya tata ekonomi, gangguan terhadap perusahaan, gangguan
        penanaman modal.
   6. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.
   7. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar
        negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.
   8. Tata     administrasi     seperti   tidak   efisien,   kurangnya   kemampuan
        administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara,
        keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan
        represif.

Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi
kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang
tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Hukuman Mati Untuk Koruptor

       Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan
(atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas
seseorang akibat perbuatannya.

Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati:

       Hukuman pancung: hukuman dengan cara potong kepala.
       Sengatan listrik: hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian
        dialiri listrik bertegangan tinggi.
       Hukuman gantung: hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan.


                                                                                 9
       Suntik mati: hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh.
       Hukuman tembak: hukuman dengan cara menembak jantung seseorang,
        biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak
        melihat.
       Rajam: hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati.

       Mengenai masalah layak atau tidak hukuman mati dilaksanakan di
Indonesia, ada 2 pendapat yang berbeda. Pertama, hukuman mati tidak layak
untuk dilaksanakan karena melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup.
Pada pasal 28 ayat 1, menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

       Dari dimensi dan kacamata HAM, dapat dicatat perkembangan instrumen-
instrumen sebagai berikut:

   1. Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, pada Pasal 3
        mengenai hak untuk hidup, jelas bertentangan dengan pidana mati;
   2. Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan politik (International Covenat
        on Civil and Political Rights- ICCPR). Hak untuk hidup (rights to life),
        yaitu pada Bagian III Pasal 6 (1), menyatakan bahwa setiap memusia
        berhak atas hak untuk hidup dan menyatakan perlindungan hukum dan
        tiada yang dapat mencabut hak itu. Konvenan Internasional ini diadopsi
        pada 1966, dan berlaku (enter into force) sejak 1976. Hingga 2 November
        2003, tercatat telah 151 negara melakukan ratifikasi/aksesi terhadap
        konvenan ini.
   3. Second Optional of ICCPR Aiming or The Abolition of Death Penalty,
        tahun 1990. protocol opsional ini bertujuan untuk menghapuskan pidana
        mati. Hingga saat ini, tercatat 50 negara telah meratifikasi.
   4. Protocol No.6 Europian Convention far The Protection Human Rights and
        Fundamental Freedom, tahun 1950 (berlaku mulai 1 Naret 1985).



                                                                              10
          Instrumen ini bertujuan untuk menghapuskan pidana mati si kawasan
          Eropa.
   5. The Rome Statute of International Criminal Court, 17 Juli 1998. dalam
          Pasal 7 tidak mengatur pidana mati sebagai salah satu cara pemidanaan.
          Hingga saat ini, tercatat 94 negara telah meratifikasi instrument ini.

      Yang terpenting adalah para penegak hukum harus menjalankan tugasnya
dengan baik dan tegas. Jangan melihat status atau jabatan para koruptor, mereka
harus tetap mendapatkan hukuman yang berat. Hukuman seumur hidup, lalu harus
membayar denda 3 sampai 4 kali dari uang yang dikorupsi, dan memberikan
penjara dengan fasilitas yang sangat minim, suasana yang sangat tidak enak, lalu
tidak diperbolehkan bertemu keluarga atau kerabat selama 1 sampai 2 tahun, itu
sudah termasuk hukuman yang sangat berat dan memberikan efek jera kepada
para koruptor, tanpa harus memberikan hukuman mati.

     Pendapat yang ke-2 sangat setuju bila Hukuman mati bagi koruptor
diterapkan di Indonesia. Hukuman mati bagi koruptor tidak melanggar hak asasi
manusia karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Hifdzil
Alim SH, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta). Korupsi termasuk kejahatan luar biasa karena bagian dari pencurian,
perampokan, dan penjajahan terhadap hak seluruh rakyat Indonesia. Artinya,
pelaku korupsi atau koruptor melanggar hak asasi manusia (HAM)                     karena
korupsi     secara    perlahan-lahan    membunuh       jutaan   penduduk     Indonesia.


     Paradigma ini disamakan dengan terorisme. Teroris yang meledakkan bom
Bali I dan membunuh sekitar 200 orang divonis hukuman mati, kenapa koruptor
yang membunuh jutaan orang tidak bisa dihukum mati. Padahal terorisme dan
korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa. Hukuman mati bagi koruptor
diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20
Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memungkinkan pelaku
korupsi di negeri ini untuk dijatuhi hukuman mati.




                                                                                      11
     Dari dua pendapat di atas, penulis lebih memilih untuk menggabungkan
pendapat tersebut dengan tetap memperhatikan syarat atau kriteria – kriteria
pelaku korupsi yang dapat dijatuhi hukuman mati. Memang benar jika hukuman
mati itu melanggar Hak Asasi Manusia, tetapi tidakkah seluruh warga Indonesia
berfikir bahwa korupsi itu sendiri juga melanggar Hak Asasi Manusia, terlebih
lagi menyengsarakan rakyat kecil. Oleh karena itu, sangatlah bijak bila ada
peraturan baru entah disisipkan dalam undang-undang Tipikor atau membuat
peraturan baru yang memuat kriteria bagi siapa dan perbuatan korupsi bagaimana
yang patut dijatuhi hukuman mati. kriteria - kriteria tersebut antara lain dapat
berupa jumlah uang yang dikorupsi, status pelaku, serta berhubungan langsung
dengan kepentingan publik. Kriteria itu perlu didefinisikan secara jelas dan
lengkap, kemudian dimasukkan dalam batang tubuh UU. Hal itu perlu dilakukan
agar ketentuan UU bisa menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor.

   3. Kewenangan MK dan MA terkait Pemilu dengan Pemilukada

     Lembaga yudikatif sesuai dengan yang dicetuskan montesque memiliki
tugas untuk mengadili tindakan masyarakat yang melanggar hukum. Lembaga
tinggi ini yang sekarang ada di Indonesia adalah     Mahkamah Konstitusi dan
Mahkamah Agung.

     Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara
yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah
Agung (MA). Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama
merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan
terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (executive) dan
lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislature).

     Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan
terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang
merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal
dan secara horizontal mencakup empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan
agama, dan lingkungan peradilan militer.



                                                                             12
       Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan
sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan
bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah
Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan
kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah
Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara
atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun
berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum
dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak-adilan
secara individuil dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan individuil paling-paling
hanya yang berkenaan dengan perkara ‘impeachment’ terhadap Presiden/Wakil
Presiden. Oleh karena itu, pada pokoknya, seperti yang biasa saya sebut untuk
tujuan memudahkan pembedaan, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah
‘court of justice’, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah ‘court of law’1. Yang
satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua
mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri (Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, SH 2004).

      Perbedaan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah
Agung sudah jelas terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam Pasal 24A
ayat 1 dijelaskan bahwa kewenangan MA adalah mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan peundang-undangan di bawah undang-undang, serta wewenang
lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 24C ayat 1,
dijelaskan bahwa kewenangan MK adalah         menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
Pemilu disini diperuntukkan pada pemilihan presiden dan wakil presiden serta
pemilu legislatif.




                                                                              13
     Lain halnya dengan pemilu, Perselisihan hasil pemilukada pada mulanya
dimasukkan dalam kewenangan MA karena sejak digulirkan UU No. 32 tahun
2004 tentang Otonomi Daerah, maka pemilukada termasuk dalam rezim
pemerintah daerah hal ini dipertegas lagi denga keluarnya Peraturan Pemerintah
No 6/2005 (Pilkada). Posisi KPUD sebagai penyelenggara Pilkada tidak
berhubungan langsung dengan KPU pusat sehingga setiap ada sengketa pemilu
harus diseslesaikan oleh Mahkamah Agung.

     . Akan tetapi, semenjak adanya perubahan ke dua UU No.32 Tahun 2004
dengan membentuk UU No. 12 Tahun 2008, kewenangan dalam perselisihan hasil
pemilukada dimasukkan dalam kewenangan MK sebagaimana tercantum dalam
pasal 236C yang menyatakan bahwa “Penanganan sengketa hasil perhitungan
suarapemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah
Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan
belas) bulan sejak Undang Undang ini diundangkan”. Hal ini dilakukan
karena Penyelesaian sengketa pemilukada oleh MA Justru banyak menambah
permasalahan semakin kompleks, baik dari segi jangka waktu penyelesaian yang
berlarut-larut, materi putusan yang banyak menimbulkan kontroversi, dan bahkan
ketidakpercayaan   masyarakat   terhadap   kemampuan      MA    untuk   dapat
menyelesaikan sengketa pemilukada dengan cara mempraktekkan system
peradilan yang bersih, cepat dan murah. Alasan itulah yang membuat sengketa
hasil pemilukada dimasukkan dalam rezim pemilu, bukan rezim pemerintahan.

   4. Grasi disandingkan dengan Peninjauan Kembali

     Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia
No. 22 tahun 2002 tentang grasi, menjelaskan bahwa Grasi adalah pengampunan
berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan
pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pembentukan Undang-
Undang ini bertujuan menyesuaikan pengaturan mengenai grasi dengan ketentuan
Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung.




                                                                            14
      Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang
yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.
Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau
menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak
berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap
terpidana.
      Sedangkan pengertian peninjauan kembali tidak dijelaskan secara otentik
dalam peraturan perundang-undangan. Namun secara umum, peninjauan kembali
adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali
atau perubahan terhadap putusan hakim yang ada pada umumnya tidak dapat
diganggu gugat lagi.
      Hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi tidak serta merta langsung
diberikan kepada terpidana, karena harus ada hirarki atau urutan proses
penyelesaian perkara hingga mencapai ke grasi. Sama halnya dengan grasi,
peninjauan kembali seperti yang tercantum dalam Pasal 263 KUHAP ayat 2 juga
tidak serta merta, tetapi ada syaratnya, yaitu (2) Permintaan peninjauan kembali
dilakukan atas dasar :

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan
berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan
penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan
ketentuan pidana yang lebih ringan

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang
dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau
suatu kekeliruan yang nyata.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Peninjauan Kembali dan Grasi
termasuk dalam upaya hukum luar biasa. Berikut ini adalah putusan-putusan
hukum yang harus urut dilalui oleh terpidana (tidak boleh melompat) :


                                                                                   15
           1. Putusan Pengadilan Negeri             [tingkat pertama]
           2. Putusan Pengadilan Tinggi             [tingkat banding]
           3. Putusan Mahkamah Agung                [putusan kasasi]
           4. Permohonan Peninjauan Kembali         [di Mahkamah Agung]
           5. Permohonan Grasi                      [Putusan dari Presiden]

     Dalam kenyataannya, adapula terpidana yang mengajukan grasi bersamaan
dengan peninjauan kembali, atau meskipun tidak bersmaan tetapi waktu
pengajuannya sangat dekat (hampir bersamaan). Lantas yang jadi pertanyaan
adalah bagaiamana kedudukan atau eksistensi diantara keduanya ?. hal ini sudah
dijelaskan dalam pasal 14 ayat 1 BAB IV ketentuan lain-lain UU No. 22 Tahun
2002 yang berbunyi “Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu
bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara
kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan
kembali diputus lebih dulu “. Artinya, tata urutan pemutusannya tidak boleh
langsung melompat ke grasi karena pada dasarnya grasi diluar kewenangan
peradilan yang sifatnya luar biasa khusus dari presiden. Lain halnya dengan
peninjauan kembali meskipun juga bersifat luar biasa tetapi tetap masuk dalam
kewenangan lembaga peradilan yang memang berfungsi mengadili.

     Lebih jauh lagi, grasi boleh diajukan oleh terpidana asalkan dengan niat dan
alasan-alasan yang kuat dan cukup. Contoh kasus yang terjadi di tanah air adalah
Tommy Soeharto, yaitu dalam waktu yang hampir bersamaan, Tommy
mengajukan grasi sekaligus peninjauan kembali (PK). Kalau sejak awal Tommy
memang berniat mengajukan grasi, seharusnya ia mempunyai alasan-alasan yang
cukup. Misalnya, menyesali perbuatannya, berjanji akan mengembalikan kerugian
negara, atau belum pernah dipidana. Dengan demikian, pemerintah mempunyai
alasan untuk mempertimbangkan permohonan itu. Nyatanya, Tommy tidak
menyampaikan alasan-alasan itu. Ia bahkan mengajukan PK yang secara tersirat
membantah kesalahan-kesalahannya itu (kompas.com 2000). Maka jelas sekali
bahwa PK harus lebih diutamakan daripada grasi dalam hal waktu pengajuan yang
bersamaan atau hamper bersamaan.




                                                                              16
                                    BAB III

                                  SIMPULAN

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas, penulis berkesimpulan :

    Setiap tingkat pengadilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi
       sampai Mahkamah Agung memiliki tugas, kewenagan dan fungsi masing
       – masing guna mewujudkan pemerintahan yang adil dan bijaksana.
    Penulis lebih memilih untuk menggabungkan pendapat yang setuju
       hukuman mati bagi koruptor dan yang tidak setuju dengan syarat atau
       kriteria – kriteria pelaku korupsi yang dapat dijatuhi hukuman mati harus
       tercantum jelas dalam Undang-Undang.
    Baik perselisihan hasil pemilu maupun pemilukada, pihak-pihak yang
       menggugat hasil tersebut wajib mengajukan pada Mahkamah Konstitusi
       semenjak adanya peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung
    Apabila pengajuan grasi bersamaan atau hampir bersamaan dengan
       pengajuan peninjauan kembali, maka yang lebih diutamakan untuk diputus
       adalah peninjauan kembali serta permohonan grasi harus dengan niat dan
       alasan-alasan yang kuat dan cukup.




                                                                             17
                               DAFTAR PUSTAKA

UU No. 22 Tahun 2002

UUD 1945

KUHAP BAB II

Arto, A. Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama, Pustaka Pelajar :
Yogyakarta, cet VI, 2005
http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas...
Marpaung, Leden, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara
Pidana, Sinar Grafika : Jakarta, Cet II, 2004
Soedirjo, Kasasi dalam Perkara Perdata, Akademika Pressindo : Jakarta, Cet II,
1985
file:///J:/ad%27/blogid=12684.htm. Rahman, Ibadur. Upaya hukum. Tanggal
posting 26 November 2009


Asshiddiqie, SH , Prof. Dr. Jimly.2004.kuliah umum.KEDUDUKAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN
INDONESIA.

Layakkah Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia       Warta Warga.htm.
tanggal posting 16 Mei 2010

/eksistensi-grasi-dalam-perspektif-hukum.html. tanggal akses 7 Januari 2011




                                                                                 18
19

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:291
posted:5/29/2012
language:Malay
pages:19