Perencanaan_Penganggaran- by alkhoir

VIEWS: 510 PAGES: 84

									                                  DAFTAR ISI


                                                                         Halaman

Halaman Judul                                                                 i
Daftar Isi                                                                   ii

BAB I      Pendahuluan
           1.1 Latar Belakang                                              I–1
           1.2 Deskripsi Singkat                                           I–1
           1.3 Tujuan Instruksional Umum                                   I–1
           1.4 Tujuan Instruksional Khusus                                 I–2
           1.5 Metode Pembelajaran                                         I–2

Bab II     Konsep dan Struktur APBN
           2.1 Pengertian Anggaran                                        II – 1
           2.2 Dasar Hukum APBN                                           II – 1
           2.3 Fungsi, Karakteristik, Prinsip dan Pedekatan Penyusunan    II – 3
               Anggaran
           2.3 Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)       II – 5
           2.4 Format dan Struktur APBN                                   II – 8

Bab III    Format Belanja Negara
           3.1 Format Baru Belanja Negara                                  III – 1
           3.2 Tiga Pilar Penganggaran:                                   III – 13
               3.2.1 Penganggaran Terpadu                                  III – 13
               3.2.2 Penganggaran Berbasis Kinerja                         III – 16
               3.2.3 Penganggaran dengan Kerangka         Pengeluaran      III – 18
                       Berjangka Menengah
           3.3 Perkembangan Pelaksanaan Penganggaran                      III – 19

Bab IV     Penyusunan Anggaran
           4.1  Proses Penyusunan Anggaran (dari RKA-KL,                  IV – 1
                UU APBN hingga Keppres ttg Rincian Anggaran)
           4.2  Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam RKA-KL             IV – 7
           4.3  Instrumen Pengalokasian Anggaran                           IV – 9
           4.4  Contoh Sederhana Indikator Kinerja Dan Standar Biaya      IV – 12

Bab V      Rencana Kerja & Anggaran Kementerian/Lembaga
           5.1  Pendahuluan                                               V–1
           5.2  Pengertian Satker                                         V–3
           5.3  Formulir RKA-KL                                           V–5
           5.4  Kesimpulan                                                V – 11

Lampiran                                                                     ii




                                    ii
                           DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran I     : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2006 Tentang
                 Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
                 Tahun 2007

Lampiran II    : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
                 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

Lampiran III   : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
                 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
                 Kementrian Negara dan Lembaga




                                    iii
                                            Modul Perencanaan dan Penganggaran APBN



                                        BAB I

                                  PENDAHULUAN



A.   Latar Belakang

     Masalah sistem penganggaran menjadi topik hangat di awal tahun 2000-an,
     ketika pemerintah menerbitkan beberapa peraturan, khususnya UU No. 17 Tahun
     2003 tentang Keuangan Negara. UU No 17 Tahun 2003 dan beberapa peraturan
     pemerintah     sebagai    dasar    petunjuk       pelaksanaannya   mengharuskan
     digunakannya sistem penganggaran yang berbeda dengan sebelumnya, seperti
     perubahan dari sistem dual budgeting menjadi unified budgeting, penganggaran
     dengan basis input menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance based
     budgeting system), dan penganggaran dengan kerangka pengeluaran berjangka
     menengah. Sistem ini menggantikan sistem penganggaran tradisional (traditional
     budgeting system) yang ditengarai sarat dengan kelemahan, seperti adanya
     tumpang tindih biaya dan kegiatan yang berdampak pada inefisiensi anggaran.

     Perubahan sistem penganggaran yang baru tersebut tentu saja membawa
     konsekuensi dari perlunya dilakukan beberapa perubahan dalam penyusunan
     dan prosedur penetapan dokumentasi anggaran, seperti perubahan dari DIP/DIK
     menjadi DIPA, ditiadakannya satuan 2 dan 3, digantikannya dengan rencana
     kerja dan anggaran kementerian lembaga (RKA-KL), dll. Perubahan sistem
     penganggaran dan dokumen-dokumen anggaran pendukungnya tidak akan dapat
     berhasil diwujudkan apabila tidak terjadi perubahan mindset dari para pembuat
     kebijakan, pelaku dan pengguna dokumen anggaran tersebut.

     Berkaitan dengan hal tersebut, modul diklat Perencanaan dan Penganggaran
     APBN ini disusun untuk memudahkan satuan kerja (satker) dalam memahami
     sistem perencanaan dan penganggaran APBN, dan cara menyusun rencana
     kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL).



B.   Deskripsi Singkat

     Modul mata pelajaran Perencanaan dan Penganggaran APBN berisi tentang
     perencanaan dokumen anggaran secara menyeluruh dimulai dari dasar hukum
     dan siklus APBN, tiga pilar penganggaran, proses penyusunan anggaran, sampai
     dengan penjelasan formulir RKA-KL. Modul mata pelajaran ini dibagi dalam 4


                                                                                 I-1
Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
                                            Modul Perencanaan dan Penganggaran APBN


     sesi yang masing-masing sesi saling terkait satu sama lain, dari dasar hukum
     penyusunan anggaran sampai dengan penjelasan pengisian formulir RKA-KL.



C.   Tujuan Instruksional Umum

     Setelah menyelesaikan mata pelajaran Perencanaan dan Penganggaran APBN
     ini, peserta diklat diharapkan mampu atau dapat memahami secara garis besar
     Perencanaan Dokumen Anggaran secara menyeluruh, baik dasar hukum, siklus
     APBN, tiga pilar penganggaran, proses penyusunan anggaran maupun formulir
     RKA-KL.

     Dengan dasar pemahaman atas konsepsi dasar dan beberapa pemikiran
     tersebut, diharapkan peran serta dari peserta diklat untuk turut memberikan
     masukan     yang   dapat   menjadi    pendorong      dalam   pengembangan   dan
     penyempurnaan perencanaan dokumen anggaran agar tercipta penyusunan
     dokumen anggaran yang lebih baik.



D.   Tujuan Instruksional Khusus

     Setelah mengikuti pelajaran Perencanaan dan Penganggaran APBN ini, peserta
     diklat diharapkan dapat:

     1. Memahami dan menjelaskan kembali struktur dan format APBN, yang
         meliputi:

         a. Pengertian anggaran

         b. Dasar hukum penyusunan anggaran

         c. Fungsi, Karakteristik, Prinsip dan Pedekatan Penyusunan Anggaran

         d. Siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

         e. Format dan Struktur APBN

     2. Memahami dan menjelaskan kembali format belanja negara berdasarkan UU
         No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang meliputi:

         a. Format baru belanja negara

         b. Tiga pilar penganggaran, yang terdiri dari:

            • Penganggaran Terpadu

            • Penganggaran Berbasis Kinerja

                                                                                 I-2
Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
                                             Modul Perencanaan dan Penganggaran APBN


            • Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Berjangka Menengah

     3. Perkembangan pelaksanaan penganggaran

     4. Memahami dan menjelaskan kembali pedoman umum proses penyusunan
         anggaran, yang meliputi:

         a. Proses penyusunan anggaran (dari RKA-KL, UU APBN hingga Keppres
            tentang rincian anggaran)

         b. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam RKA-KL

         c. Instrumen pengalokasian anggaran

         d. Contoh Sederhana Indikator Kinerja Dan Standar Biaya

     5. Memahami dan menjelaskan kembali konsep RKA-KL dan cara pengisian
         formulir RKA-KL, yang meliputi:

         a. Pengertian satuan kerja (satker)

         b. Formulir RKA-KL

         c. Kesimpulan



E.   Metode Pembelajaran

     Metode pembelajaran dalam diklat perencanaan dan penganggaran APBN
     dilakukan dengan cara pemaparan teori oleh fasilitator yang diikuti dengan tanya
     jawab serta diskusi dan contoh kasus yang berkaitan dengan perencanaan dan
     penyusunan anggaran sampai dengan pengisian formulir RKA-KL. Keberhasilan
     pembelajaran ini sangat tergantung pada partisipasi aktif dari para peserta
     pelatihan dalam aktivitas diskusi, latihan, dan tanya jawab.




                                                                                 I-3
Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
                                          Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN



                                          BAB II

                       KONSEP & STRUKTUR APBN


A. Pengertian Anggaran

   Anggaran berasal dari kata budget (Inggris), sebelumnya dari kata bougette
   (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil. Anggaran negara (state budget) menurut
   John F. Due dalam ”Government Finance and Economic Analysis” adalah: ”A
   budget, in the general sense of the term, is a financial plan for a spesific period of
   time. A government budget therefore, is a statement of proposed expenditures and
   expected revenues for the coming period, together with data of actual expenditures
   and revenues for current and past period.”



   Sementara itu, berdasarkan The National Committee on Governmental Accounting
   (NCGA), “A budget is plan of financial operation embodying an estimated of
   proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of
   financing them.”



   Menurut Wildavsky, anggaran adalah: (i) catatan masa lalu; (ii) rencana masa
   depan;    (iii) mekanisme    pengalokasian      sumber    daya;   (iv) metode   untuk
   pertumbuhan; (v) alat penyaluran pendapatan; (vi) mekanisme untuk negosiasi;
   (vi) harapan-aspirasi-strategi organisasi; (vi) satu bentuk kekuatan kontrol; dan
   (vii) alat atau jaringan komunikasi.

   Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, anggaran negara/daerah meliputi:

   -   rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja;

   -   gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk
       pembangunan;

   -   alat pengendalian;

   -   instrumen politik; dan

   -   disusun dalam periode tertentu.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                II - 1
                                      Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   Anggaran dapat dibedakan dalam arti:

   -   Luas : meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan dan
       dipertanggungjawabkan.

   -   Sempit : meliputi rencana pengeluaran dan penerimaan dalam satu tahun saja.

   Dalam anggaran negara, biasanya disebut dahulu mengenai perencanaan
   pengeluaran/belanja, baru dikemukakan rencana penerimaannya (sumber daya,
   berbeda dengan anggaran perusahaan yang biasanya disusun dahulu rencana
   penjualan dan penerimaannya).



   Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya
   keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa
   batas.



   Menurut Wildavsky (1975), penganggaran adalah penjabaran sumber daya
   keuangan untuk berbagai tujuan manusia.



B. Dasar Hukum APBN

   Perencanaan dan penyusunan anggaran di Indonesia didasarkan pada:

   1. UUD 1945

   2. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

   3. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

   4. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

   5. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
       Pusat dan Pemerintah Daerah

   6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
       (RKP)

   7. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja
       dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga



   Dalam UUD 1945 Amandemen ke 4 pada Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa
   APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                            II - 2
                                      Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   dengan UU dan dilaksanakan secara          terbuka dan bertanggung jawab untuk
   sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (2)
   dijelaskan bahwa RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR
   dengan     memperhatikan    pandangan    Dewan      Pertimbangan   Daerah     (DPD).
   Sedangkan, Pasal 23 ayat (3) menyatakan bahwa apabila DPR tidak menyetujui
   RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, maka Pemerintah harus menjalankan APBN
   tahun yang sebelumnya.



   Amanat UUD 1945 tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam UU No. 17 Tahun
   2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 17 tahun 2003 Pasal 8 menerangkan
   tugas Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal antara lain sebagai berikut:

   a. Menyusun Kebijaksanaan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro

   b. Menyusun Rancangan APBN dan Rancangan Perubahan APBN

   c. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

   d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara

   e. Menyusun laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
       APBN



   Sedangkan, UU No. 17 tahun 2003 Pasal 9 menerangkan Tugas Menteri atau
   Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang antara lain
   sebagai berikut:

   a) Menyusun rancangan anggaran kementerian/lembaga yang dipimpinnya

   b) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran

   c) Melaksanakan anggaran kementerian/lembaga

   d) Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya

   e) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang
       dipimpinnya



   Dalam UU No. 17 tahun 2003 pada Pasal 14 dijelaskan beberapa hal sebagai
   berikut:




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                               II - 3
                                       Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   1) Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/pimpinan lembaga selaku
       pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran
       kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.

   2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun
       berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

   3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai
       dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang
       sedang disusun.

   4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada
       DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.

   5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri
       Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang
       APBN tahun berikutnya.



   Selanjutnya, PP No. 20 tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) menerangkan bahwa program
   dan kegiatan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran
   jangka menengah, dan penganggaran terpadu. Hal ini selaras dengan PP No.21
   tahun 2004 Pasal 4 yang menyatakan bahwa RKA-KL disusun dengan
   menggunakan pendekatan sebagai berikut:

   a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;

   b. Penganggaran Terpadu;

   c. Penganggaran Berbasis Kinerja



   Di samping itu, PP No. 21 tahun 2004 Pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa Menteri
   Keuangan menetapkan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang
   bersifat   khusus     bagi   pemerintah   pusat     setelah   berkoordinasi   dengan
   Kementerian/Lembaga terkait. Sedangkan, Pasal 10 ayat (5) menyatakan bahwa
   Kementerian Keuangan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan
   bersama DPR dengan SE MENKEU Tentang Pagu Sementara, prakiraan maju
   yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan standar biaya yang telah
   ditetapkan.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                               II - 4
                                      Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN




C. Fungsi, Karakteristik, Prinsip dan Pedekatan Penyusunan Anggaran

   Menurut Indra Bastian, fungsi anggaran meliputi:

   -   Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja;

   -   Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa
       mendatang/pedoman bagi pemerintah dalam mengelola untuk satu periode di
       masa yang akan datang;

   -   Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit
       kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan;

   -   Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja;

   -   Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam
       pencapaian visi organisasi;

   -   Anggaran merupakan instrumen politik; dan

   -   Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.



   Sementara itu, menurut UU 17/2003, anggaran adalah alat akuntabilitas,
   manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi,
   anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian
   serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.



   Anggaran mempunyai karakteristik:

   •   Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan;

   •   Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa
       tahun;

   •   Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai
       sasaran yang ditetapkan;

   •   Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi
       dari penyusunan anggaran; dan

   •   Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                            II - 5
                                      Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran:

   1. Keterbukaan

       Adanya keterbukaan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan
       pertanggungjawaban anggaran.

   2. Periodisitas

       Meliputi suatu periode tertentu, biasanya satu tahun anggaran.

   3. Pembebanan         anggaran   pengeluaran       dan   menguntungkan   anggaran
       penerimaan

       Ada tiga basis akuntansi yang dianut, yaitu:

       a. Basis kewajiban (obligation/commitment accounting)

           Anggaran dibebankan pada saat pesanan atau kontrak ditandatangani.
           Basis kewajiban ini hanya untuk pengeluaran.

       b. Basis Akrual

       c. Basis Kas

           Basis yang dipakai harus konsisten/sama baik dalam penyusunan maupun
           pelaksanaan anggaran.

   4. Fleksibilitas

       Anggaran disusun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang bisa berubah
       dikemudian hari.

   5. Prealabel

       Pengajuan anggaran dan persetujuannya oleh DPR/DPRD harus mendahului
       pelaksanaan anggaran.

   6. Kecermatan

       Anggaran harus diperkirakan secara cermat dan teliti.

   7. Kelengkapan atau Universalitas

       Semua penerimaan dan pengeluaran dimuat dalam anggaran.

   8. Komprehensif

       Anggaran disusun untuk semua aktivitas pemerintah.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                            II - 6
                                        Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   9. Terinci

       Setiap    anggaran    diklasifikasikan   pada   kelompok-kelompok    yang   telah
       ditentukan.

   10. Anggaran Berimbang

       Pengeluaran anggaran harus didukung oleh adanya penerimaan anggaran.

   11. Dinamis

       Kenaikan atau penurunan anggaran disesuaikan dengan keadaan keuangan
       negara/daerah dan melalui proses pengesahan anggaran lebih dahulu.



   Sesuai dengan amanat pasal 23C UUD 1945, UU Keuangan negara perlu
   menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut ke dalam
   asas-asas umum yang meliputi: asas tahunan, asas universalitas, asas persatuan,
   dan asas spesialitas. Di samping itu dalam rangka mencerminkan penerapan
   kaidah-kaidah yang baik, dijabarkan asas akuntabilitas berorientasi hasil, asas
   profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan dalam pengelolaan
   keuangan negara dan asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang
   bebas dan mandiri.

   a. Asas akuntabilitas

       Berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
       dan   hasil   akhir   dari   kegiatan    penyelenggaraan   negara   harus   dapat
       dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
       tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   b. Asas profesionalitas

       Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan
       perundang-undangan

   c. Asas proporsionalitas

       Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan
       negara

   d. Asas keterbukaan

       Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
       benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                II - 7
                                      Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


       tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan
       rahasia negara.

D. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

   Fase-fase budget process/cycle ada 5, yaitu:

   1. Budget Preparation: persiapan anggaran oleh eksekutif        (pemerintah) dan
       perangkat-perangkatnya. Tahap ini meliputi dua kegiatan, yaitu perencanaan
       dan penganggaran.

   2. Legislative Enactment: persetujuan legislatif (DPR).

   3. Budget Execution: pelaksanaan APBN.

   4. Financial Reporting: laporan akhir tahun oleh eksekutif (pemerintah) kepada
       legislatif (DPR). Di Indonesia, pelaporan APBN dilakukan 2 kali, yaitu laporan
       pelaksanaan APBN semester I, dan laporan keuangan pemerintah pusat
       (LKPP). Tahapan ini merupakan bagian dari tahap pertanggungjawaban.

   5. Auditing: merupakan tahap akhir dari siklus APBN, dimana realisasi APBN
       diaudit oleh badan pemeriksa keuangan.

   Fase-fase dalam siklus APBN di Indonesia, menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan
   UU No. 1 Tahun 2004 disajikan dalam diagram di bawah ini.


BAPPENAS                                  RPJM           PP
KEMENTERIAN/LEMBAGA                   RENSTRA-KL
BAPPENAS+DEPKEU                                                    PERENCANAAN
                                     PAGU INDIKATIF     SEB
KEMENTERIAN/LEMBAGA                    RENJA-KL
BAPPENAS                                  RKP            PP
DEP.KEUANGAN                       PAGU SEMENTARA       SE-MK
KEMENTERIAN/LEMBAGA                      RKA-KL
DEP.KEUANGAN                                                      PENGANGGARAN
                                   HIMPUNAN RKA-KL

DEP.KEUANGAN                          NOTA KEU &
                                        RAPBN
PEMERINTAH+DPR                           APBN           UU         PENGESAHAN
DEP.KEUANGAN                         RINCIAN APBN       Perpres     ANGGARAN

KEMENTRIAN/L+DEPKEU                       DIPA                     PELAKSANAAN
PEMERINTAH+DPR                            LKPP          UU         PERTNGGJWB




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                             II - 8
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   Dalam diagram di atas dapat dilihat bahwa siklus APBN terdiri dari 5 tahapan, yaitu
   tahap perencanaan, penganggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan, dan
   pertanggungjawaban. Tahap perencanaan dimulai dari penyusunan arah dan
   kebijakan umum APBN, yang didasarkan pada rencana pembangunan jangka
   menengah (RPJM), dan diakhiri pada saat RKP telah disahkan. Tahap
   penganggaran dimulai sejak pagu sementara ditetapkan hingga pembahasan
   dengan DPR mengenai Nota Keuangan (NK) & RAPBN. Sementara itu, tahap
   pengesahan APBN terdiri dari dua kegiatan penting, yaitu pengesahan UU dan
   penetapan Perpres mengenai rincian APBN. Setelah RUU APBN disahkan menjadi
   UU APBN, maka setiap K/L wajib mengusulkan draft DIPA dan menyampaikannya
   ke Departemen Keuangan untuk disahkan. DIPA tersebut merupakan instrumen
   untuk melaksanakan APBN. Selanjutnya, tahap pertanggungjawaban terjadi pada
   saat Pemerintah dan DPR membahas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP)
   menjadi UU.



   Dilihat dari kronologis waktu, fase pertama dimulai sekitar bulan Februari tahun
   berjalan untuk membahas persiapan penyusunan pagu indikatif, berdasarkan
   asumsi ekonomi makro yang disusun oleh Tim. Setelah disetujui oleh Presiden
   dalam Sidang Kabinet, pagu indikatif tersebut selanjutkan diedarkan ke
   kementerian/lembaga melalui Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan
   Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Berdasarkan
   pagu indikatif tersebut, masing-masing K/L menyusun Rencana Kerja dan
   Anggaran K/L. Rencana Kerja K/L tersebut merupakan bahan penyusunan
   Rencana Kerja Pemerintah, yang dikompilasikan oleh Bappenas.

    Selanjutnya,      pada   pertengahan        bulan   Mei   tahun   berjalan   Pemerintah
   menyampaikan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro
   kepada DPR RI yang akan dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluan
   antara Pemerintah dengan DPR RI. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut,
   Pemerintah menyusun Perpres mengenai RKP tahun berikutnya.



   Sementara       itu,   berdasarkan   hasil    pembahasan     dan   kesepakatan    dalam
   pembicaraan pendahuluan, maka pagu indikatif akan berubah menjadi pagu
   sementara. Berdasarkan pagu sementara tersebut, K/L menyusun kembali atau
   menyesuaikan RKA-KL masing-masing. Pagu sementara inilah yang merupakan
   angka-angka yang akan dipasang dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun



Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                   II - 9
                                        Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   berikutnya. NK dan RUU APBN tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR
   RI pada bulan Agustus tahun berjalan, yang biasanya bersamaan dengan Pidato
   Kenegaraan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.



   Dalam merespon pidato kenegaraan Presiden dalam mengantarkan NK & RAPBN,
   fraksi-fraksi akan menyampaikan pemandangan umumnya masing-masing dalam
   Masa Sidang Pertama. Berdasarkan pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut,
   Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Keuangan melakukan pembahasan
   RAPBN tahun berikutnya bersama dengan DPR RI, dalam hal ini Panitia Anggaran.
   Bersamaan dengan itu, Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan dengan
   Komisi terkait secara paralel mengenai RKA K/L masing-masing K/L. RUU APBN
   tahun berikutnya tersebut harus disahkan menjadi UU APBN pada akhir Oktober
   tahun berjalan. Dengan disahkannya UU APBN, maka pagu sementara akan
   ditetapkan menjadi pagu definitif.



   Tingkat pembicaraan RUU APBN antara Pemerintah dengan DPR dilakukan dalam
   2 tingkat pembicaraan, yaitu Tingkat I yang meliputi: rapat Komisi, rapat gabungan
   Komisi, rapat Badan Legislasi, dan rapat Panitia Anggaran, atau rapat Panitia
   Khusus, serta Tingkat II yang meliputi: rapat Paripurna pengambilan keputusan.
   Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II tersebut diadakan Rapat
   Fraksi.



   Berdasarkan UU APBN yang telah disahkan tersebut, K/L bersama dengan
   Departemen Keuangan dan Bappenas menyusun Rincian Anggaran Belanja K/L
   untuk menetapkan RAB K/L per jenis belanja dan mencocokan dengan standar
   biaya agar terjadi efisiensi anggaran. RAB tersebut harus disahkan paling lambat
   pada akhir November tahun berjalan. Berdasarkan RAB K/L tersebut, K/L
   menerbitkan DIPA K/L yang selanjutnya diserahkan ke Departemen Keuangan c.q
   Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) untuk mencocokan dengan RAB
   K/L dan proses pencairan anggaran. DIPA K/L tersebut harus sudah diserahkan
   oleh masing-masing K/L kepada DJPb paling lambat 31 Desember tahun berjalan.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                            II - 10
                                      Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   Secara garis besar siklus APBN dapat dilihat pada skema di bawah ini.
                                              (2)

          (1)                          Pokok-pokok
                                    Kebijakan Fiskal dan                      (3)
                                  Kerangka Ekonomi Makro
          RKP                        (Pertengahan Mei)
      Pagu Indikatif                                            Pagu Sementara
         (Maret)                                               (Pertengahan Juni)
                                (7)
                                        DIPA K/L
          (6)                         (31 Desember)                              (4)

      Rincian Anggaran                                               RAPBN
         Belanja K/L                          (5)                   (Agustus)
      (Akhir November)
                                          APBN
         Perpres                      (Akhir Oktober)             RUU & NK

                                              UU


   Kembali ke awal, dalam rangka penyusunan pagu indikatif, alur APBN dimulai dari
   pembahasan asumsi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi,
   nilai tukar, suku bunga SBI 3 bulan, harga minyak Indonesia (ICP), dan lifting
   minyak. Asumsi ekonomi makro tersebut sebagai dasar penyusunan besaran-
   besaran APBN, baik pendapatan, belanja negara maupun pembiayaan anggaran.
   Penetapan asumsi tersebut dilakukan oleh sebuah Tim Asumsi Ekonomi Makro
   yang terdiri dari wakil-wakil Departemen Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia,
   BPS, BP Migas, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).



   Berdasarkan asumsi ekonomi makro tersebut, Departemen Keuangan menghitung
   besaran (i) pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan
   penerimaan negara bukan pajak, (ii) belanja negara yang terdiri dari belanja
   pemerintah pusat dan belanja ke daerah, dan (iii) pembiayaan yang dapat
   dihimpun. Besaran APBN berdasarkan asumsi ekonomi makro tersebut disebut
   APBN baseline. Setelah itu, Pemerintah menetapkan defisit anggaran yang
   diinginkan dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil, baik di sisi pendapatan
   maupun belanja. Berdasarkan masukan-masukan tersebut disusunlah exercise
   APBN sebagai cikal bakal pagu indikatif.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                            II - 11
                                       Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   Selanjutnya, RAPBN tersebut dibahas bersama-sama dengan DPR RI, baik di
   Panitia Anggaran maupun di Komisi-komisi dengan Departemen Keuangan yang
   mewakili pemerintah maupun K/L. Mengingat besaran pagu APBN disusun
   berdasarkan asumsi ekonomi makro, maka perubahan asumsi ekonomi makro
   hasil pembahasan dengan DPR tersebut akan berdampak pada pagu APBN. Hal
   tersebut membantu menjelaskan mengapa pagu indikatif berbeda dengan pagu
   sementara, dan pagu sementara berbeda dengan pagu definitif.



   Secara garis besar alur APBN dalam penyusunan plafon RAPBN (pagu indikatif,
   pagu sementara, dan pagu definitif) dapat dilihat pada skema di bawah ini.



                                    Departemen
                                     Keuangan




                                     PLAFON                   .Komisi-Komisi DPR
                                                              .Depkeu
                                      RAPBN                   .Kementerian/Lembaga


  •   Depkeu
  •   Bappenas                       Asumsi                  Pembahasan Satuan 2 dan
                                                             Satuan 3
  •   Bank Indonesia                 Makro
  •   BPS


                             •   Pertumbuhan Ekonomi
                             •   Inflasi
                             •   Nilai Tukar
                             •   Harga Minyak
                             •   Produksi Minyak
                             •   Tk. Suku Bunga




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                            II - 12
                                      Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


E. Format dan Struktur APBN

   Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,
   sejak tahun 2001 format dan struktur APBN berubah dari format T-Account sesuai
   dengan prinsip anggaran dinamis berimbang, menjadi format I-Account sesuai
   dengan prinsip anggaran pembiayaan defisit/surplus. Dalam format I-Account,
   APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan
   anggaran.

   •   Pendapatan Negara dan hibah adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai
       penambah nilai kekayaan bersih

   •   Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang
       nilai kekayaan bersih

   •   Selisih lebih pendapatan negara dan hibah terhadap belanja negara merupakan
       surplus anggaran, sedangkan selisih kurang pendapatan negara dan hibah
       terhadap   belanja   negara   merupakan    defisit   anggaran.   Surplus/defisit
       anggaran tersebut dibiayai dari pembiayaan anggaran.

   •   Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau
       pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
       bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya



   Dalam struktur dan format APBN berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang
   Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan,
   penerimaan bukan pajak, dan hibah. Sedangkan, belanja negara meliputi belanja-
   belanja yang dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan
   pusat, dan untuk pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
   dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
   Selanjutnya, pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan luar
   negeri.



   Penjelasan singkat dari masing-masing pos dalam I-Account sesuai dengan PMK
   No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar adalah sebagai berikut.

   1. PENDAPATAN

       a. Penerimaan Perpajakan




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                             II - 13
                                      Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


           Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber
           dari pajak, bea dan cukai yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi
           seluruh pengeluaran.

       b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

           Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber
           dari penerimaan lainnya (PNBP) yang tidak dapat dikategorikan kedalam
           penerimaan pajak yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi seluruh
           pengeluaran.

       c. Hibah

           Penerimaan yang diterima pemerintah baik berupa uang maupun barang
           modal yang sumbernya berasal dari dalam dan luar negeri atau dari hibah
           lainnya.



   2. BELANJA

       a. Belanja Pegawai

           Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam
           bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai
           pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara,
           Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang
           belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
           dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
           modal.

       b. Belanja Barang

           Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis
           pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang
           tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk
           diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja
           ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja
           perjalanan dinas.

       c. Belanja Modal

           Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau
           menambah aset tetap     dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
           satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                           II - 14
                                            Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


            tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut
            dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja
            bukan untuk dijual.

       d. Belanja Pembayaran Bunga Utang

            Pengeluaran        pemerintah   untuk   pembayaran     bunga    (interest)   yang
            dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding)
            baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi
            pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus
            digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan
            Perhitungan.

       e. Belanja Subsidi

            Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada
            perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang
            memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa
            untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat
            dijangkau masyarkat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran
            subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta.
            Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran
            Pembiayaan dan Perhitungan.

       f.   Belanja Hibah

            Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau
            jasa,   bersifat    tidak   wajib   yang   secara   spesifik   telah   ditetapkan
            peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada
            pemerintahan negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi
            kemasyarakatan, serta organisasi internasional.

       g. Belanja Bantuan Sosial

            Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna
            melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat
            langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga
            kemasyarakatan termasuk             didalamnya bantuan untuk lembaga non
            pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam
            bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk
            peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan
            selektif.



Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                     II - 15
                                      Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


       h. Belanja Lain-lain

           Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak
           dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas.Pengeluaran ini
           bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
           bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang
           sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.



   3. TRANSFER KE DAERAH

       a. Dana Perimbangan

           Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi
           hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk
           keperluan pemerintah daerah.

       b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

           Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana
           otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan
           pemerintah daerah.



   4. PEMBIAYAAN

       a. Penerimaan Pembiayaan

           Penerimaan    Pembiayaan     adalah   Penerimaan    Negara   berasal     dari
           penarikan pinjaman, penjualan surat perbendaharaan negara / obligasi
           negara / surat berharga syariah negara, hasil privatisasi, penjualan aset
           hasil restrukturisasi dan penerimaan perbankan lainnya.

       b. Pengeluaran Pembiayaan

           Pengeluaran Pembiayaan adalah Pengeluaran Negara untuk pembayaran
           cicilan utang, penarikan surat utang negara, penanaman modal negara dan
           investasi pemerintah lainnya serta dukungan infrastuktur.



   Dalam menyusun Rancangan APBN, pertama kali Pemerintah menghitung proyeksi
   dasar (Baseline projection), yang memperkirakan besaran APBN berdasarkan
   (i) perkiraan realisasi tahun berjalan, (ii) perkiraan indikator ekonomi makro, dan
   (iii) belum memperhitungkan langkah kebijakan. Setelah itu, disusun langkah-


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              II - 16
                                        Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   langkah kebijakan (Policy Measures) yang merupakan koreksi terhadap perkiraan
   besaran APBN melalui rangkaian kebijakan yang akan ditempuh, baik di sisi
   pendapatan maupun belanja negara. Penjumlahan antara proyeksi dasar dan
   langkah kebijakan yang akan diambil akan menghasilkan sasaran yang akan
   dicapai (Program) merupakan target final APBN dari hasil koreksi dalam policy
   measures terhadap proyeksi dasar.



   Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan penyusunan RAPBN tahun 2008
   dari pagu indikatif menuju pagu sementara. Perubahan terjadi karena perubahan
   asumsi dasar ekonomi makro dan beberapa kebijakan yang direncanakan diambil
   dalam tahun 2008.



                                      RAPBN 2008
                                  (dalam triliun rupiah)
                                                       Postur Awal    Postur Akhir
                                                          (Pagu         (Pagu
                                                        Indikatif)    Sementara)


            A. Pendapatan Negara dan Hibah                   753,8         761,4

                    1.   Penerimaan Perpajakan               582,3         583,7

                         Tax Ratio (% Thd PDB)                13,5           13,6
                    2.   PNBP                                169,4         175,6

            B. Belanja Negara                                826,9         836,4

               I.   Belanja Pemerintah Pusat                 559,0         564,7

               II. Belanja Ke Daerah                         267,9         271,7
            C. Defisit Anggaran (A - B)                      (73,1)         (75,0)

               % Thd PDB                                      (1,7)          (1,7)
            D. Pembiayaan (I + II)                            73,1           75,0

               I.   Pembiayaan Dalam Negeri                   92,1           91,7

               II. Pembiayaan Luar negeri (neto)             (19,0)         (16,7)



   Proses perjalanan angka APBN tidak berhenti sampai di sini saja. Setelah pagu
   indikatif berubah menjadi pagu sementara (yang merupakan angka RAPBN), maka
   setelah disetujui DPR, pagu sementara akan berubah menjadi pagu definitif (angka
   APBN). Dalam perkembangannya, guna menyesuaikan dengan perkembangan


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                 II - 17
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   asumsi ekonomi makro dan kondisi ekonomi dalam satu semester dan perkiraan
   dalam semester II, maka Pemerintah biasanya mengajukan Rancangan APBN
   Perubahan (RAPBN-P). Setelah dibahas dan disepakati DPR, maka angka
   RAPBN-P tersebut akan berubah menjadi APBN-P, yang pada dasarnya
   merupakan angka perkiraan realisasi APBN. Setelah akhir tahun berakhir,
   Pemerintah akan menyampaikan laporan realisasi APBN dalam keseluruhan tahun.
   Angka realisasi APBN tersebut selanjutnya diaudit oleh BPK, kemudian
   disampaikan kepada DPR dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
   (LKPP). Sampai tingkat LKPP tersebut, siklus lengkap APBN berakhir.



                                               (2)

           (1)
                                      Pagu Sementara t+1                         (3)
                                      (Pertengahan Juni)
     Pagu Indikatif t+1
         (Maret)                                                    RAPBN t+1
                                                                    (Agustus)
                                (c)

                                           LKPP t-1
           (b)                                                                    (4)

           APBN-P t                                                  APBN T+1
          (September)                          (a)                 (Akhir Oktober)

                                           RAPBN-P t
                                             (Juli)




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                             II - 18
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN



                                        BAB III

                         FORMAT BELANJA NEGARA


A.   Format Baru Belanja Negara

     UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan tonggak reformasi
     sektor keuangan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang
     cukup mendasar dalam format belanja negara. UU No. 17 tahun 2003 tentang
     Keuangan Negara Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa belanja negara dirinci
     menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Sedangkan, Pasal 15 ayat (5)
     menyatakan bahwa APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit
     organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Dalam penjelasannya,
     klasifikasi jenis belanja negara tersebut tidak lagi membedakan antara pengeluaran
     rutin dan pengeluaran pembangunan.



     Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan ditambah dengan UU No.
     1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sejak tahun 2005 telah dilakukan
     perubahan format baru belanja negara guna mewujudkan format belanja negara
     yang lebih transparan dan tidak tumpang tindih. Perbandingan antara format belanja
     negara yang lama dengan format belanja negara yang baru dapat dilihat pada tabel
     berikut ini.



      FORMAT LAMA                             FORMAT BARU

      •   Klasifikasi Jenis Belanja      •        Klasifikasi Jenis Belanja
          – Dual Budgeting                        – Unified Budgeting
          – Belanja pusat terdiri dari 6          – Belanja pusat terdiri dari 8 jenis
             jenis belanja                            belanja

      •   Klasifikasi Organisasi        •         Klasifikasi Organisasi
          – terdiri atas 53 Departemen/           – terdiri atas 73        K/L   (bagian
             Lembaga                                  anggaran)

      •   Klasifikasi Sektor              •       Klasifikasi Fungsi
          – terdiri atas 20 sektor dan 50         – terdiri atas 11 fungsi dan 79
             subsektor                                subfungsi
          – Program merupakan rincian             – Program          pada        masing
             dari sektor pada pengeluaran             Kementerian/lembaga digunakan
             rutin dan pembangunan                    sebagai dasar kompilasi klasifikasi
                                                      fungsi


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                 III - 1
                                           Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


           –    Nama-nama program antara           – Nama-nama        program     telah
                pengeluaran  rutin  dan              disesuaikan      dengan     unified
                pengeluaran pembangunan              budget
                agak berbeda
                                               •   Dasar Alokasi
      •    Dasar Alokasi                           – Alokasi anggaran berdasarkan
           – Alokasi             anggaran             program kementerian/ lembaga
              berdasarkan          sektor,
              subsektor dan program




   1. Klasifikasi berdasarkan Organisasi

       Klasifikasi belanja   berdasarkan     organisasi disusun    berdasarkan   susunan
       kementerian negara/lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
       Anggaran. Klasifikasi ini tidak bersifat permanen dan akan disesuaikan dengan
       susunan kementerian negara/lembaga pemerintah pusat yang ada. Klasifikasi
       menurut organisasi ini terinci di dalam Bagian Anggaran, Eselon I dan Satuan
       Kerja.



                    Daftar Bagian Anggaran/Kementerian Lembaga


          KODE                  NAMA UNIT ORGANISASI
          001  MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
                  001 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                  001 02 M A J E L I S
          002  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                  002 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                  002 02 D E W A N
          004  BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                  004 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                  004 02 B. P. K. PUSAT
          005  MAHKAMAH AGUNG
                  005 01 SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG
                  005 02 KEPANITERAAN
                          DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
                  005 03 UMUM
                          DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
                  005 04 AGAMA
                          DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
                  005 04 MILITER DAN PERADILAN TUN
                  005 06 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
                  005 07 BADAN DIKLAT LITBANG
                  005 08 BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG
          006  KEJAKSAAN AGUNG
                  006 01 KEJAKSAAN AGUNG
          007  SEKRETARIAT NEGARA
                  007 01 SEKRETARIAT NEGARA


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                III - 2
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


                    007 02 SEKRETARIAT KABINET
                    007 03 RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN
                    007 04 SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
                    007 05 SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN
                    007 06 PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN
        010      DALAM NEGERI
                    010 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    010 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                    010 03 DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
                    010 04 DITJEN PEMERINTAHAN UMUM
                    010 05 DITJEN PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
                    010 06 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
                    010 07 DITJEN OTONOMI DAERAH
                    010 08 DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
                    010 09 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
                    010 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
                    010 12 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
        011      LUAR NEGERI
                    011 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    011 02 DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA
                    011 03 DITJEN AMERIKA DAN EROPA
                    011 04 DITJEN KERJASAMA ASEAN
                    011 05 DITJEN MULTILATERAL
                    011 06 DITJEN INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK
                    011 07 DITJEN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
                    011 08 DITJEN PROTOKOL DAN KONSULER
                    011 09 INSPEKTORAT JENDERAL
                           BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
                    011 11 KEBIJAKAN
        012      PERTAHANAN
                    012 01 DEPARTEMEN PERTAHANAN
                    012 21 MARKAS BESAR TNI
                    012 22 MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT
                    012 23 MARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT
                    012 24 MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARA
        013      HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
                    013 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    013 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                    013 03 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
                    013 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
                    013 06 DITJEN IMIGRASI
                    013 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
                    013 08 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
                    013 09 DITJEN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
                    013 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
                    013 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
        015      KEUANGAN
                    015 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    015 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                    015 03 DITJEN ANGGARAN
                    015 04 DITJEN PAJAK
                    015 05 DITJEN BEA DAN CUKAI
                    015 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
                    015 07 DITJEN PENGELOLAAN UTANG



Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              III - 3
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


                    015 08 DITJEN PERBENDAHARAAN
                    015 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
                           BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA
                    015 10 KEUANGAN
                    015 11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
                    015 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL
        018      PERTANIAN
                    018 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    018 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                    018 03 DITJEN TANAMAN PANGAN
                    018 05 DITJEN PERKEBUNAN
                    018 06 DITJEN PETERNAKAN
                           DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
                    018 07 PERTANIAN
                    018 08 DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR
                           BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
                    018 09 PERTANIAN
                           BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
                    018 10 MANUSIA PERTANIAN
                    018 11 BADAN KETAHANAN PANGAN
                    018 12 BADAN KARANTINA PERTANIAN
        019      PERINDUSTRIAN
                    019 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                           DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN
                    019 02 KIMIA
                           DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM,
                    019 03 MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA
                           DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI ALAT
                    019 04 TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA
                           DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN
                    019 05 MENENGAH
                    019 06 INSPEKTORAT JENDERAL
                           BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
                    019 07 INDUSTRI

        020      ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
                    020 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    020 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                    020 04 DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI
                    020 05 DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
                    020 06 DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
                            BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
                    020 11 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
                            BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA
                    020 12 MINERAL
                    020 13 BADAN GEOLOGI
        022      PERHUBUNGAN
                    022 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    022 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                    022 03 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
                    022 04 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
                    022 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
                    022 08 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
                            BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
                    022 11 PERHUBUNGAN


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              III - 4
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


                            BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
                    022 12 PERHUBUNGAN
                    022 13 BADAN S A R
        023      PENDIDIKAN NASIONAL
                    023 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    023 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                            DITJEN MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN
                    023 03 MENENGAH
                    023 04 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
                    023 05 DITJEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
                            DITJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN
                    023 08 TENAGA KEPENDIDIKAN
                            BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
                    023 11 DIKBUD
        024      KESEHATAN
                    024 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    024 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                    024 03 DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT
                    024 04 DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK
                            DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN
                    024 05 PENYEHATAN LINGKUNGAN
                            DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT
                    024 07 KESEHATAN
                            BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
                    024 11 KESEHATAN
                            BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
                    024 12 SDM KESEHATAN
        025      AGAMA
                    025 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    025 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                    025 03 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
                    025 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
                    025 05 DITJEN PEMBINAAN MASYARAKAT KRISTEN
                    025 06 DITJEN PEMBINAAN MASYARAKAT KHATOLIK
                    025 07 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
                    025 08 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA
                    025 09 DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH
                            BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN AGAMA
                    025 11 DAN DIKLAT
        026      TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
                    026 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    026 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                            DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA
                    026 03 KERJA LUAR NEGERI
                            DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA
                    026 04 KERJA DALAM NEGERI
                            DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL &
                    026 05 JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

                            DITJEN PEMBINAAN PENYIAPAN PERMUKIMAN
                     026 06 DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
                            DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN
                     026 07 MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI
                            DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN
                     026 08 KETENAGAKERJAAN


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              III - 5
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


                           BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
                    026 11 INFORMASI
                           DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN
                    026 13 PRODUKTIVITAS
        027      DEPARTEMEN SOSIAL
                    027 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    027 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                    027 03 DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL
                    027 04 DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
                    027 05 DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
                           BADAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
                    027 11 KESEJAHTERAAN SOSIAL
        029      KEHUTANAN
                    029 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    029 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                    029 03 DITJEN BINA PRODUKSI KEHUTANAN
                           DITJEN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN
                    029 04 SOSIAL
                           DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI
                    029 05 ALAM
                    029 06 BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN
                           BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
                    029 07 KEHUTANAN
        032      KELAUTAN DAN PERIKANAN
                    032 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    032 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                    032 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
                    032 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
                           DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
                    032 05 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
                           DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
                    032 06 PERIKANAN (P2HP)
                           DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU
                    032 07 KECIL (KP3K)
                    032 11 BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP)
                           BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN
                    032 12 PERIKANAN
        033      PEKERJAAN UMUM
                    033 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    033 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                    033 03 DITJEN PENATAAN RUANG
                    033 04 DITJEN BINA MARGA
                    033 05 DITJEN CIPTA KARYA
                    033 06 DITJEN SUMBER DAYA AIR
                    033 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
                           BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER
                    033 13 DAYA MANUSIA
                    033 14 BADAN PENGELOLA BADAN TOL
                           BADAN PENDUKUNG PENGELOLAAN SISTEM
                    033 15 PENYEDIAAN AIR MINUM
        034      MENKO BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
                    034 01 MENKO BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
        035      MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
                    035 01 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN
        036      MENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              III - 6
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


                    036 01 MENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
        040      KEMENTERIAN NEGARA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
                    040 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    040 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                    040     DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN
                        03 PERFILMAN
                    040     DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN
                        04 PURBAKALA
                    040     DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN
                        05 DESTINASI PARIWISATA
                    040 06 DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN
                    040     BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
                        10 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
        041      KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
                    041 01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
        042      KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
                    042 01 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
        043      KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
                    043 01 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
                 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
        044      MENENGAH
                            MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PENGUSAHA
                    044 01 KECIL DAN MENENGAH
        047      KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
                    047 01 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
                 KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
        048      NEGARA
                            MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
                    48  01 NEGARA
        050      BADAN INTELIJEN NEGARA
                    050 01 BADAN INTELIJEN NEGARA
        051      LEMBAGA SANDI NEGARA
                    051 01 LEMBAGA SANDI NEGARA
        052      DEWAN KETAHANAN NASIONAL
                    052 01 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
        054      BADAN PUSAT STATISTIK
                    054 01 BADAN PUSAT STATISTIK
        055      KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS
                            MENTERI NEGARA PERENCANAAN
                    055 01 PEMBANGUNAN/BAPPENAS
        056      BADAN PERTANAHAN NASIONAL
                    056 01 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
        057      PERPUSTAKAAN NASIONAL
                    057 01 PERPUSTAKAAN NASIONAL
        059      MENTERI NEGARA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
                    059 01 SEKRETARIAT JENDERAL
                    059 02 INSPEKTORAT JENDERAL
                    059 03 DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI
                    059 04 DITJEN APLIKASI TELEMATIKA
                            DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI
                    059 05 INFORMASI
                            BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
                    059 06 SUMBER DAYA MANUSIA
                    059 07 BADAN INFORMASI PUBLIK



Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              III - 7
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


        060      KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
                    060 01 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
        061      CICILAN BUNGA HUTANG
                    061 03 CICILAN BUNGA HUTANG
        062      SUBSIDI DAN TRANSFER
                    062 03 SUBSIDI DAN TRANSFER
        063      BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
                    063 01 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
        064      LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
                    064 01 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
        065      BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
                    065 01 SEKRETARIAT UTAMA
                            DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM
                    065 02 PENANAMAN MODAL
                    065 03 DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

                            DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN
                    065 04 MODAL
                    065 05 DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
                            DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
                    065 06 PENANAMAN MODAL
                    065 07 INSPEKTORAT
                    065 08 PUSAT PENELITIAN DAN PELATIHAN
        066      BADAN NARKOTIKA NASIONAL
                    066 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
                 MENEG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR
        067      INDONESIA
                            MENEG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN
                    067 01 TIMUR INDONESIA
        068      BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
                            BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
                    068 01 NASIONAL
        069      BELANJA LAIN-LAIN
                    069 03 BELANJA LAIN-LAIN
        070      DANA PERIMBANGAN
                    070 03 DANA PERIMBANGAN
        071      DANA OTONOMI KHUSUS PENYEIMBANG
                    071 03 DANA OTONOMI KHUSUS PENYEIMBANG
        074      KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
                    074 01 KOMNAS HAM
        075      BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
                    075 01 BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
        076      KOMISI PEMILIHAN UMUM
                    076 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
        077      MAHKAMAH KONSTITUSI RI
                    077 01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
        078      PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
                            PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
                    078 01 KEUANGAN
        079      LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
                    079 01 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
        080      BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
                    080 01 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
        081      BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              III - 8
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


                            BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
                    081 01 TEKNOLOGI
        082      LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
                            LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
                    082 01 NASIONAL
        083      BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL
                            BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN
                    083 01 NASIONAL
        084      BADAN STANDARISASI NASIONAL
                    084 01 BADAN STANDARISASI NASIONAL
        085      BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
                    085 01 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
        086      LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
                    086 01 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
        087      ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
                    087 01 ARSIP NASIONAL
        088      BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
                    088 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
        089      BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
                            BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
                    089 01 PEMBANGUNAN
        090      DEPARTEMEN PERDAGANGAN
                            SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN
                    090 01 PERDAGANGAN
                            DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM
                    090 02 NEGERI
                            DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR
                    090 03 NEGERI
                            DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA
                    090 04 PERDAGANGAN INTERNASIONAL
                            INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN
                    090 05 PERDAGANGAN
                    090 06 BADAN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL
                            BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA
                    090 07 KOMODITI
                            BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
                    090 08 PERDAGANGAN
        091      KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
                            SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA
                    091 01 PERUMAHAN RAKYAT
                    091 02 DEPUTI PEMBIAYAAN
                    091 03 DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN
                    091 04 DEPUTI PERUMAHAN FORMAL
                    091 05 DEPUTI PERUMAHAN SWADAYA
        092      KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA
                            KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH
                    092 01 RAGA
        093      KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
                    093 01 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
        094      BADAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI NAD - NIAS
                    094 01 BIDANG PENGAWASAN
                    094 02 BIDANG KEUANGAN DAN PERENCANAAN
                    094 03 BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
                    094 04 BIDANG EKONOMI DAN USAHA
                    094 05 BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERAN


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              III - 9
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


                            PEREMPUAN
                    094 06 BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
                            BIDANG INFRASTRUKTUR,LINGKUNGAN DAN
                    094 07 PEMELIHARAAN
                            BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN
                    094 08 SUMBER DAYA MANUSIA
                    094 09 SEKRETARIAT, KOMUNIKASI DAN INFORMASI
                    094 10 BIDANG OPERASI
        095      DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
                            SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH
                    095 01 (DPD)
                    095 02 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
        096      PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG LUAR NEGERI
                            PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG LUAR
                    096 03 NEGERI
        097      PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG DALAM NEGERI
                            PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG DALAM
                    097 03 NEGERI
        098      PENERUSAN PINJAMAN
                    098 03 PENERUSAN PINJAMAN
        099      PENYERTAAN MODAL NEGARA
                    099 03 PENYERTAAN MODAL NEGARA
        100      KOMISI YUDISIAL RI
                    100 01 KOMISI YUDISIAL RI
        101      PENERUSAN PINJAMAN SEBAGAI HIBAH
                    101 03 PENERUSAN PINJAMAN SEBAGAI HIBAH
        102      PENERUSAN HIBAH
                    102 03 PENERUSAN HIBAH
        103      BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA
                            BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN
                    103 01 BENCANA


   2. Klasifikasi berdasarkan Fungsí

       Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
       dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Klasifikasi
       belanja berdasarkan fungsi diatur dalam penjelasan pasal 11 ayat (5) UU 17 tahun
       2003, terdiri dari 11 fungsi utama yaitu : pelayanan umum, pertahanan, ketertiban
       dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum,
       kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.
       Penjelasan atas fungsi-fungsi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah
       Nomor 21 tahun 2004.



   3. Klasifikasi berdasarkan Sub Fungsi

       Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Dari 11 (sebelas) fungsi
       utama dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi. Klasifikasi belanja



Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              III - 10
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


       berdasarkan subfungsi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun
       2004. Penggunaan Fungsi dan Sub Fungsi disesuaikan dengan tugas masing-
       masing kementerian negara/lembaga/SKPD. Klasifikasi Fungsi dan Sub Fungsi
       sebagai berikut :



         Kode                       Fungsi dan Subfungsi
        01         PELAYANAN UMUM
        01.01      LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN
                   FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
        01.02      BANTUAN LUAR NEGERI
        01.03      PELAYAN UMUM
        01.04      PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK
        01.05      PINJAMAN PEMERINTAH
        01.06      PEMBANGUNAN DAERAH
        01.07      PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN UMUM
                   PEMERINTAHAN
        01.90      PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA

        02         PERTAHANAN
        02.01      PERTAHANAN NEGARA
        02.02      DUKUNGAN PERTAHANAN
        02.03      BANTUAN MILITER LUAR NEGERI
        02.04      PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN
        02.90      PERTAHANAN LAINNYA

        03         KETERTIBAN DAN KEAMANAN
        03.01      KEPOLISIAN
        03.02      PENANGGULANGAN BENCANA
        03.03      PEMBINAAN HUKUM
        03.04      PERADILAN
        03.05      LEMBAGA PEMASYARAKATAN
        03.06      PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETERTIBAN, KEAMANAN
                   DAN HUKUM
        03.90      KETERTIBAN, KEAMANAN DAN HUKUM LAINNYA

        04         EKONOMI
        04.01      PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN
                   UKM
        04.02      TENAGA KERJA
        04.03      PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
        04.04      PENGAIRAN
        04.05      BAHAN BAKAR DAN ENERGI
        04.06      PERTAMBANGAN
        04.07      INDUSTRI DAN KONSTRUKSI
        04.08      TRANSPORTASI
        04.09      TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
        04.10      PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI
        04.90      EKONOMI LAINNYA

        05         LINGKUNGAN HIDUP


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                             III - 11
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


        05.01      MANAJEMEN LIMBAH
        05.02      MANAJEMEN AIR LIMBAH
        05.03      PENANGGULANGAN POLUSI
        05.04      KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
        05.05      TATA RUANG DAN PERTANAHAN
        05.06      PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN
                   LINGKUNGAN HIDUP
        05.90      PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA

        06         PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
        06.01      PENGEMBANGAN PERUMAHAN
        06.02      PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUKIMAN
        06.03      PENYEDIAAN AIR MINUM
        06.04      PENERANGAN JALAN
        06.05      PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
                   PEMUKIMAN
        06.90      PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA

        07         KESEHATAN
        07.01      OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
        07.02      PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
        07.03      PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
        07.04      KELUARGA BERENCANA
        07.05      PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
        07.90      KESEHATAN LAINNYA

        08         PARIWISATA DAN BUDAYA
        08.01      PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA
        08.02      PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
        08.03      PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN
        08.04      LITBANG PARIWISATA, BUDAYA, KEPEMUDAAN DAN
                   OLAHRAGA
        08.90      PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA

        09         AGAMA
        09.01      PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA
        09.02      KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA
        09.03      PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
        09.90      PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA

        10         PENDIDIKAN
        10.01      PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
        10.02      PENDIDIKAN DASAR
        10.03      PENDIDIKAN MENENGAH
        10.04      PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
        10.05      PENDIDIKAN KEDINASAN
        10.06      PENDIDIKAN TINGGI
        10.07      PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN
        10.08      PENDIDIKAN KEAGAMAAN
        10.09      PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
        10.90      PENDIDIKAN LAINNYA

        11         PERLINDUNGAN SOSIAL


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                             III - 12
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


        11.01      PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ORANG SAKIT DAN CACAT
        11.02      PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN LANSIA
        11.03      PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL KELUARGA
                   PAHLAWAN, PERINTIS
                   KEMERDEKAAN DAN PEJUANG
        11.04      PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN
                   KELUARGA
        11.05      PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
        11.06      PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL
        11.07      BANTUAN PERUMAHAN
        11.08      BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
        11.09      PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL
        11.90      PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA



   4. Klasifikasi berdasarkan Program

       Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk
       upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber
       daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
       kementerian negara/lembaga. Rumusan program harus jelas menunjukkan
       keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja
       yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang
       bersangkutan.



   5. Klasifikasi berdasarkan Kegiatan

       Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
       satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
       Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengesahan sumber daya baik yang
       berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
       dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut
       sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
       barang / jasa.



   6. Klasifikasi berdasarkan Sub Kegiatan

       Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian
       sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci kedalam dua atau
       lebih sub kegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan
       satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Kegiatan / Sub Kegiatan harus




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                             III - 13
                                          Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


       dengan jelas menunjukkan keterkaitan dengan program yang memayungi,
       memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur



   7. Klasifikasi berdasarkan Jenis Belanja (ekonomi)

       Klasifikasi berdasarkan jenis belanja menurut Penjelasan Pasal 11 UU 17 tahun
       2003 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi,
       Hibah, Bantuan Sosial, Belanja lain-lain dan Belanja Daerah. Secara rinci
       klasifikasi berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

       a) Belanja Pemerintah Pusat

           1. Belanja Pegawai

              Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam
              bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai
              pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara,
              Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah
              yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
              dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
              modal.

           2. Belanja Barang

              Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis
              pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang
              tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk
              diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja
              ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja
              perjalanan dinas.

           3. Belanja Modal

              Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau
              menambah aset tetap      dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
              satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset
              tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut
              dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja
              bukan untuk dijual.

           4. Pembayaran Bunga Utang




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              III - 14
                                                 Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


              Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang
              dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding)
              baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi
              pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus
              digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan
              Perhitungan.

           5. Subsidi

              Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada
              perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang
              memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa
              untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat
              dijangkau masyarkat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran
              subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta.
              Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran
              Pembiayaan dan Perhitungan.

           6. Hibah

              Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau
              jasa,     bersifat     tidak    wajib    yang   secara   spesifik   telah   ditetapkan
              peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada
              pemerintahan negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi
              kemayarakatan serta organisasi internasional.

           7. Bantuan Sosial

              Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna
              melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat
              langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga
              kemasyarakatan termasuk                 didalamnya bantuan untuk lembaga non
              pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam
              bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk
              peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan
              selektif.

           8. Belanja Lain-lain

              Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak
              dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran di atas. Pengeluaran
              ini     bersifat     tidak     biasa    dan   tidak   diharapkan    berulang   seperti



Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                          III - 15
                                          Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


              penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak
              terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
              kewenangan pemerintah.

       b) Transfer Ke Daerah

           1. Dana Perimbangan

              Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi
              hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk
              keperluan pemerintah daerah.

           2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

              Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana
              otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan
              pemerintah daerah.

       Klasifikasi menurut jenis belanja (ekonomi) selanjutnya akan dirinci berdasarkan
       kode akun.



B. Tiga Pilar Penganggaran

   UU No. 17 Tahun 2003 juga menyebutkan adanya tiga pilar penganggaran belanja
   negara, yaitu (1) penganggaran terpadu (Unified Budget), (2) penganggaran berbasis
   kinerja (Performance Based Budgeting), dan (3) penganggaran dengan Kerangka
   Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework).



   1. Penganggaran Terpadu (Unified Budget)

       Penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang
       dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan
       kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi
       dana. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya
       operasional yang berulang (recurrent) dipertimbangkan secara simultan. Dengan
       demikian,    dualisme    perencanaan    antara    anggaran   rutin   dan   anggaran
       pembangunan      di     masa   lampau   yang     menimbulkan   peluang     duplikasi,
       penumpukan, dan penyimpangan anggaran tidak akan terjadi lagi.

       Perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara terpadu dalam
       rangka mewujudkan prestasi kerja kementerian/lembaga yang dapat memuaskan
       masyarakat.


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                 III - 16
                                             Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


       Lima komponen pokok pendekatan anggaran terpadu dalam RKA-KL adalah
       sebagai berikut:

       a. Satuan Kerja (Satker)

           Penetapan      Satker   sebagai    kuasa    pengguna     anggaran      (KPA)   untuk
           melaksanakan semua kegiatan yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga.

       b. Kegiatan

           Setiap Satker minimal mempunyai satu kegiatan dalam rangka mewujudkan
           sebagian sasaran program dari unit organisasi

       c. Keluaran

           Kegiatan yang dilaksanakan Satker mempunyai keluaran yang jelas dan tidak
           tumpang tindih dengan keluaran dari kegiatan lain

       d. Jenis Belanja

           Jenis Belanja yang ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua
           kegiatan

       e. Dokumen Anggaran

           Satu dokumen perencanaan, satu dokumen penganggaran, dan satu dokumen
           pelaksanaan anggaran untuk semua jenis satker dan kegiatan.

       Penerapan unified budget secara tegas baru dilaksanakan di Indonesia sejak
       tahun   2005,      dengan   ditiadakannya      pengeluaran   rutin   dan    pengeluaran
       pembangunan dari struktur dan format APBN. Selanjutnya, pengeluaran rutin dan
       pengeluaran pembangunan tersebut dikonversikan, baik ke dalam belanja
       pegawai, belanja barang, maupun belanja modal dan bantuan sosial. Secara
       ringkas, konversi tersebut disajikan dalam diagram berikut.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                      III - 17
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN




       Selanjutnya, eks pengeluaran pembangunan yang dikonversikan ke dalam belanja
       pegawai dan belanja barang dapat dibedakan antara belanja mengikat dan belanja
       tidak mengikat. Yang termasuk dengan belanja mengikat adalah belanja pegawai
       dan belanja barang yang berkaitan dengan biaya operasional guna mendukung
       tugas pokok dan fungsi dan tidak bisa diganggu gugat, sedangkan yang termasuk
       ke dalam belanja tidak mengikat adalah belanja-belanja yang berkaitan dengan
       kegiatan-kegiatan, seperti honor kegiatan, atau belanja barang dalam rangka
       pelaksanaan kegiatan.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                             III - 18
                                            Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN




       Contoh dari belanja barang mengikat:

       n Barang Fisik, antara lain : keperluan sehari-hari perkantoran, pengadaan /
           penggantian inventaris kantor yang nilainya kurang dari Rp300 ribu per unit,
           pengadaaan bahan makanan, uang makan TNI dan Polri, dan belanja barang
           lainnya yang secara langsung menunjang pelaksanaan tupoksi kementerian
           negara/lembaga.

       n Belanja Jasa, antara lain : pengeluaran-pengeluaran untuk langganan daya
           dan jasa listrik, telepon, gas, internet, dan air.

       n Belanja Pemeliharaan, antara lain : untuk pemeliharaan gedung kantor, rumah
           dinas/jabatan, kendaraan bermotor, peralatan dan mesin, dan perbaikan
           peralatan dan sarana gedung yang nilainya kurang dari Rp10 juta per unit.

       n Belanja Perjalanan Dinas: pengeluaran untuk perjalanan dinas yang
           dilakukan oleh PNS secara terus menerus dalam rangka melaksanakan tugas
           tertentu. Contoh: perjalanan dinas dalam rangka mutasi pegawai, perjalanan
           dinas Penilik Sekolah pada Departemen Agama.

       Contoh Belanja Barang Tidak Mengikat:

       n Belanja perjalanan dinas, belanja bahan dan jasa untuk pekerjaan non fisik
           seperti pendidikan dan pelatihan, penelitian, kajian, survey, sosialisasi,
           workshop yang dilaksanakan baik secara swakelola maupun kontraktual.

       n Belanja pemeliharaan lainnya.

           Contoh:

           n Biaya pemeliharaan barang modal yang tidak berkala dengan nilai kurang
               dari Rp10 juta per unit.



   2. Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budget)

       Penganggaran berbasis kinerja mengutamakan upaya pencapaian output
       (keluaran) dan outcomes (hasil) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan. Hal
       tersebut ditujukan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan
       sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya indikator kinerja dan
       pengukuran kinerja untuk tingkat satuan kerja (satker) dan kementerian/lembaga.
       Lima komponen pokok pendekatan anggaran kinerja dalam RKA-KL adalah
       sebagai berikut:


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                III - 19
                                              Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


       a. Satuan Kerja

           Satuan Kerja sebagai penanggung jawab pencapaian Keluaran/Output
           kegiatan/sub kegiatan.

       b. Kegiatan

           Rangkaian tindakan yang dilaksanakan Satuan Kerja sesuai dengan tugas
           pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan.

       c. Keluaran

           Satuan Kerja mempunyai keluaran yang jelas dan terukur sebagai akibat dari
           pelaksanaan kegiatan.

       d. Standar Biaya

           Perhitungan anggaran didasarkan pada standar biaya (bersifat umum dan
           bersifat khusus)

       e. Jenis Belanja

          Pembebanan anggaran pada jenis belanja yang sesuai

       Pada dasarnya penganggaran berbasis kinerja merubah fokus pengukuran kinerja
       dari fokus pengukuran besarnya jumlah alokasi sumber daya bergeser menjadi
       hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. Kerangka konseptual
       penganggaran berbasis kinerja dapat diringkas sebagai berikut.


                                        Kerangka Konseptual
                                    Penganggaran Berbasis Kinerja

                         Mempertimbangkan
                         Alokasi Anggaran                                 RENSTRA
                                                                          • Visi
                                                  •   Output              • Misi
           Budget                                 •   Outcome             • Tujuan
                                Hasil Yang
          Execution                               •   Manfaat             • Sasaran
                                Diharapkan
                                                                          • Strategi

                                                        Kegiatan


                                                      Target Kinerja


                                      Realisasi                        Rencana

                                            Pengukuran Kinerja Evaluasi

                                                  • Efisiensi
                                                  • Efektivitas
                                                  • Akuntabilitas

                              Sistem Monitoring & Pelaporan Kinerja



Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                   III - 20
                                                  Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


       Di samping diperlukan adanya kesiapan program, juga diperlukan komitmen yang
       kuat dari semua pihak yang terlibat dalam penerapan penganggaran berbasis
       kinerja tersebut, sebagaimana disajikan dalam diagram berikut.

                       Kerangka Konseptual

                                                         • Mengendalikan dan mengarahkan setiap
                                                           program/kegiatan dg mengacu kepada
        Penganggaran                                       rencana
          Berbasis                                       • Setiap satuan kerja dpt lebih selektif dlm
           Kinerja                                         merencanakan program/kegiatan
                                                         • Menghindari duplikasi
                                                           pembiayaan/tumpang tindih anggaran
                    Memerlukan
                                                          Komitmen Bersama
                        RENSTRA                         Keputusan stratejik untuk
                                                        peningkatan kualitas
               Isu Stratejik                            organisasi, efisiensi &
                                                        optimalisasi sumber daya,
                          RENJA                         evaluasi, dan pelaporan
                                                        kinerja


           •   Program
                                                               Budget
           •   Sasaran Terukur Program
                                                               Entity
           •   Pengguna Program
           •   Kegiatan
           •   IK




       Indikator Kinerja dan Standar Biaya

       Dalam menetapkan target kinerja, perlu dilakukan metode SMART, yaitu:

       §       Specific – jelas, tepat dan akurat

               Untuk itu pertanyaan yang diperlukan adalah “Faktor apa yang paling
               menentukan keberhasilan?”

       §       Measured – dapat dikuantifikasikan

               Untuk itu pertanyaan yang diperlukan adalah “Karakteristik apa yang dapat
               dikuantifikasikan?”

       §       Achievable – praktis & realistis

               Untuk itu pertanyaan yang diperlukan adalah “Apakah kinerja tahun
               sebelumnya dapat ditingkatkan?”



Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                             III - 21
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


       §   Relevant – bagi konsumen (masyarakat)

           Untuk itu pertanyaan yang diperlukan adalah “Apakah konsumen menganggap
           bahwa target yang ditetapkan yang terpenting?”

       §   Timed – batas atau tenggang waktu

           Untuk itu pertanyaan yang diperlukan adalah “Seberapa cepat dapat dicapai?
           Berapa lama permintaan dapat direspon?”



       Dasar hukum indikator kinerja dan pengukuran kinerja adalah PP No. 21 Tahun
       2004 Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Dalam penyusunan anggaran
       berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja
       dari setiap program dan jenis kegiatan”. Selain itu, dalam Penjelasan PP No. 21
       Tahun 2004         (Poin I.4) dinyatakan bahwa: “Kementerian/lembaga dituntut
       memperkuat diri dengan kapasitas dalam mengembangkan indikator kinerja, dan
       sistem pengukuran kinerja, dan dalam meningkatkan kualitas penyusunan
       kebutuhan biaya, sebagai persyaratan untuk mendapatkan anggaran”



       Agar pengukuran dapat dilakukan, maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam
       angka (kuantifikasi). Oleh karena itu diperlukan indikator-indikator yang dapat
       menunjukkan secara tepat tingkat prestasi kerja/kinerja. Macam-macam Indikator
       Kinerja, yaitu:

       a. Indikator Kinerja Kegiatan

       b. Indikator Kinerja Program

       c. Indikator Efisiensi

       d. Indikator Kualitas



       Dasar hukum standar biaya adalah PP No. 21 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 4 yang
       menyatakan bahwa “Menteri Keuangan menetapkan standar biaya, baik yang
       bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi pemerintah pusat setelah
       berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga terkait”. Hal ini diperkuat
       dengan penjelasan PP No. 21 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 4 yang menyatakan
       bahwa “Standar biaya yang ditetapkan dapat berupa standar biaya masukan pada
       awal tahap penerapan anggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi standar
       biaya keluaran”.


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                               III - 22
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


       Implikasi   anggaran   berbasis kinerja   (ABK) terhadap      penganggaran     dan
       penelaahan biaya kegiatan adalah fokus penganggaran dan penelaahan biaya
       kegiatan akan bergeser dari input costing ke per unit cost of output. Oleh karena
       itu, perlu koordinasi yang erat antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian
       Keuangan agar standar biaya keluaran dapat ditetapkan.



       Pengukuran Kinerja diperlukan untuk menilai seberapa besar perbedaan (gap)
       antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Dengan diketahuinya
       perbedaan (gap) tersebut, maka upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja
       dapat dilakukan.



       Penanggung jawab evaluasi kinerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu
       Pertama, pimpinan satker bertanggung jawab terhadap evaluasi kinerja kegiatan
       (Pasal 8 ayat 2 PP No. 21 Tahun 2004). Kedua, menteri/pimpinan lembaga
       bertanggung jawab terhadap evaluasi kinerja program (Pasal 8 ayat 3 PP No. 21
       Tahun 2004).



   3. Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium
       Term Expenditure Framework)

       KPJM menurut PP No 21 tahun 2004 Pasal 1 poin 5 adalah pendekatan
       penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap
       kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran,
       dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada
       tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Sedangkan, prakiraan
       maju menurut PP No. 21 tahun 2004 Pasal 1 poin 6 adalah perhitungan kebutuhan
       dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna
       memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan
       menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.



       Manfaat KPJM adalah untuk (i) mengembangkan disiplin fiskal, dalam rangka
       menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), (ii) meningkatkan keterkaitan
       antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran (antara KPJM, RKP, dan
       APBN), (iii) mengarahkan alokasi sumberdaya agar lebih rasional dan strategis, (iv)
       meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                III - 23
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


       pelayanan yang optimal dan lebih efisien, (v) meningkatkan predictabiliy dan
       kesinambungan pembiayaan suatu program/kegiatan, (vi) memudahkan kerja
       perencanaan kementerian/lembaga pada tahun-tahun berikutnya, dan (vii)
       mendorong     peningkatan   kinerja   kementerian/lembaga   dalam   memberikan
       pelayanan kepada publik.



       Kaitan antara penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran dengan kerangka
       pengeluaran jangka menengah disajikan sebagai berikut:




C. Perkembangan Pelaksanaan Penganggaran

     Tiga pilar penganggaran belanja negara dilaksanakan secara bertahap. Sistem
     unified budget saat ini sudah dilaksanakan, sementara penganggaran berbasis
     kinerja dan penganggaran dengan pengeluaran dalam jangka menengah sedang
     dalam proses persiapan untuk dapat dilaksanakan.



     Kebijakan penerapan tiga pilar penganggaran belanja negara dan sasaran yang
     ingin dicapai disajikan dalam diagram di bawah ini.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                             III - 24
                                           Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN



              Kebijakan Penerapan

            Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
                 • Penganggaran terpadu                • Optimalisasi penggunaan dana untuk
                 • Kerangka Pengeluaran                  pencapaian sasaran program
                   jangka menengah                     • Penyusunan anggaran dengan perspektif
                 • Penganggaran berbasis                 multi tahun
                                                       • Meningkatkan disiplin dan alokasi
                   kinerja                               anggaran yang efisien dg perkiraan ke
                                                         depan (forward estimates)
                                                       • Wahana untuk mengubah kebijakan,
                                                         program dan kegiatan, mengalokasikan
                                                         sumber daya sesuai prioritas dan
                        Bottom                           sasaran penting pemerintah
                          Up   Stakeholders            • Mengharuskan adanya keterkaitan yang
                Top                                      jelas antara setiap anggaran instansi
                                                         pemerintah dg outputs & outcomes
               Down                                    • Mengembangkan informasi kinerja
                                                         sebagai pengukuran kinerja, dan
                                                         pengukuran biaya
                                                       • Mengubah paradigma penilaian kinerja
                                                         instansi/unit kerja
                                                       • Meningkatkan kualitas pelayanan publik



            Kebijakan Penerapan
          • Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
            Pemerintah (RKP)
          • Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
            Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)


                                      RPJM
                                                         • Untuk menghubungkan Renstra
                                                           dengan anggaran
        Renstra-KL    Renja - KL
                                                         • Menghindarkan tumpang tindih
                                                           program/ kegiatan
                                                         • Ketersediaan pendanaan program/
                                        RKP                kegiatan yang lintas fungsi, lintas
                                                           instansi, lintas daerah
                                                         • Menjamin kepastian pendanaan &
        Renstra-KL    Renja - KL                           pemanfaatan sumber daya secara
                                                           efisien, efektif, dan tanggungjawab
                                                           yang jelas
                                     RKA - KL



     Selanjutnya, perkembangan pelaksanaan masing-masing pilar penganggaran
     belanja negara dapat dijelaskan sebagai berikut.



     Perkembangan pelaksanaan penganggaran Unified Budget dari tahun 2005 sampai
     dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                        III - 25
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


     Tahun 2005

     Ø Mulai menggunakan Dokumen Penganggaran terpadu – RKAKL

     Ø Mulai menerapkan Kuasa Pengguna Anggaran terpagu – Satker

     Ø Mulai menganut klasifikasi Ekonomi terpadu – Jenis Belanja

     Tahun 2006

     Ø Menyempurnakan penggunaan Dokumen Penganggaran Terpadu – RKAKL

     Ø Menyempurnakan kriteria Satker sebagai Pengguna Anggaran dan Pelaksana
         Kegiatan Terpadu

     Ø Menyempurnakan kriteria jenis belanja dan kriteria pembebanan pada jenis
         belanja.

     Tahun 2007

     Ø Mempersiapkan upaya untuk benar-benar menghilangkan kesan masih adanya
         dikotomi belanja rutin dan belanja pembangunan

     Ø Mengevaluasi kembali pembebanan pengeluaran sebagai belanja atau non
         belanja – pendanaan atau pembiayaan



     Perkembangan pelaksanaan penganggaran Performance Based Budget dari tahun
     2005 sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut.

     Tahun 2005

     Ø Memperkenalkan Dokumen Penganggaran Kinerja – RKAKL.

     Ø Mulai menggunakan unit penanggung jawab pencapaian keluaran – Satker.

     Tahun 2006

     Ø Menyempurnakan penggunaan Dokumen Penganggaran Kinerja - RKAKL.

     Ø Menyempurnakan kriteria Satker sebagai penanggung jawab pencapaian
         keluaran.

     Ø Sudah menyediakan sebagian Standar Biaya untuk menghitung alokasi pada
         kegiatan – SBU/SBK.

     Tahun 2007

     Ø Sinkronisasi Fungsi/Subfungsi/Program/Kegiatan dalam rangka konsistensi
         antara perencanaan dan penganggaran.



Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                             III - 26
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


     Ø Memperluas penyediaan Standar Biaya baik yang bersifat umum maupun yang
         bersifat khusus.



     Perkembangan      pelaksanaan    penganggaran     Kerangka    Pengeluaran   Jangka
     Menengah – MTEF dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai
     berikut.

     Tahun 2005

     Ø Memperkenalkan Dokumen Penganggaran untuk                  KPJM/MTEF – RKAKL
         khususnya Form 1.2, 1.4, 1.5, 2.2,.2.4, 3.2, dan 3.4 mengenai prakiraan maju.

     Tahun 2006

     Ø Menyempurnakan penggunaan Dokumen Penganggaran untuk pelaksanaan
         KPJM/MTEF.

     Ø Meletakkan dasar-dasar pelaksanaan MTEF/KPJM .

     Ø Sudah tersedia sebagian standar biaya yang kelak akan membantu dalam
         memperhitungkan prakiraan maju & MTEF.

     Tahun 2007

     Ø Menyempurnakan penggunaan Dokumen Penganggaran untuk pelaksanaan
         KPJM/MTEF – khususnya mulai digunakannya Form 1, Form 2, dan Form 3
         untuk mulai melaksanakan dasar-dasar KPJM/NTEF.

     Ø Memperluas tersedianya Standar Biaya yang akan sangat membantu dalam
         memperhitungkan prakiraan maju dan KPJM.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                               III - 27
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN



                                       BAB IV

                         PENYUSUNAN ANGGARAN


A. Proses Penyusunan Anggaran (dari RKA-KL, UU APBN hingga Keppres ttg
   Rincian Anggaran)

   Hubungan antara rencana strategis, rencana operasional, dan rencana kerja
   anggaran dimulai dari platform Presiden pada saat menyatakan visi misinya, sesaat
   setelah dilantik sebagai Presiden. Berdasarkan platform tersebut, Pemerintah
   menyusun Rencana Pembangunan Nasional (Repenas) dan paralel dengan rencana
   strategis K/L yang disusun oleh masing-masing K/L dalam kurun waktu 5 tahun.
   Selanjutnya, berdasarkan Renstra K/L , masing-masing K/L menyusun Rancangan
   Rencana Kerja K/L setiap tahunnya. Selanjutnya, Repenas tersebut dijabarkan dalam
   rencana kerja tahunan Pemerintah.



   Rencana Kerja      Pemerintah     (RKP) merupakan dasar      penyusunan dokumen
   anggaran yang telah ditetapkan sebagai suatu keputusan pemerintah mengenai
   rencana kerja pemerintah setelah dibahas dengan DPR. Dengan demikian, RKP
   merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
   Nasional, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro
   yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk                 arah
   kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga,
   kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
   indikatif.



   RKP menjadi landasan bagi kementerian negara/lembaga dalam menyusun Rencana
   Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam satu tahun.



   Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan
   penjabaran    perencanaan    strategis   kementerian   negara/lembaga   dan   sudah
   diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah. Rencana kerja yang dituangkan
   dalam RKA-KL juga        merupakan penjabaran rencana        strategis kementerian
   negara/lembaga. Rencana kerja yang dimuat dalam RKA-KL harus diuraikan visi, misi,




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              IV - 1
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   tujuan, kebijakan, program, berikut hasil yang akan diharapkan, dan kegiatan, beserta
   keluaran yang diharapkan.



   Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
   perencanaan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana
   instasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten
   dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran
   menantang tentang keadaan masa depan yang berisi cita dan citra yang ingin
   diwujudkan instasi pemerintah.



   Rumusan visi hendaknya:

   a. mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi,

   b. memberikan arah dan fokus strategi yang jelas,

   c. mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi yang
        terdapat dalam sebuah organisasi,

   d. memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus
        berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya,

   e. mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi,

   f.   mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.



   Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu:

   a. menarik komitmen dan menggerakkan orang,

   b. menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi,

   c. menciptakan standar keunggulan,

   d. menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.



   Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
   mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
   instasi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan
   pernyataan    misi   diharapkan   seluruh   anggota   organisasi   dan   pihak   yang




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                IV - 2
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan           dan peran instasi
   pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah negara.



   Misi suatu instansi pemerintah harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan
   fungsi (tupoksi). Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi
   pemerintah dari aturan perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi
   sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus
   memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan
   memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian            sesuai dengan     tuntutan
   perkembangan lingkungan strategi.



   Rumusan misi hendaknya mampu:

   a. melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi,

   b. memberikan petunjuk terhadap tujuan yang hendak dicapai,

   c. memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani pemerintah,

   d. memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders.



   Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
   tahun sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
   pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan
   tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan
   suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan
   perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan
   misi.



   Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam
   rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
   tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan
   indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk
   diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan
   rencana tingkat pencapaiannya masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat
   dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan
   dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                               IV - 3
                                          Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   Strategik adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam
   kebijakan-kebijakan dan program-program.



   Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh
   pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
   pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran
   dan keterpaduan dalam pewujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi
   pemerintah.



   Program adalah penjabaran kebijakan K/L dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
   beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
   mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi K/L. Dengan demikian, program
   merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu, untuk mendapatkan
   hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam
   rangka kerja sama denga masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program-
   program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup
   kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategik yang diuraikan dan
   ditetapkan     dalam    program-program     yang    akan    dilaksanakan     pada    tahun
   bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.



   Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
   satuan kerja sebagai bagian dari pendapatan sasaran terukur pada suatu program
   dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil
   (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
   beberapa atau kesemua jenis sumber daya (output) dalam bentuk barang/jasa.
   Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh
   instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan
   dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan
   tertentu. Dalam komponen kegiatan ini, perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan
   rencana capaiannya.



   Indikator    kinerja   kegiatan   adalah   ukuran   kuantitatif   dan   kualitatif   yang
   menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator
   kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok:



Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                    IV - 4
                                               Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   a. masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
          kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output,
          misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

   b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk /jasa (fisik dan /atau non
          fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan
          masukan yang digunakan.

   c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran
          pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap
          produk /jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

   d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan
          langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses
          oleh publik.

   e. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, ligkungan atau
          kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator
          dalam suatu kegiatan.



   Indikator-indikator    tersebut    secara      langsung    atau   tidak   langsung   dapat
   mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan
   ini,     penetapan    indikator   kinerja     kegiatan    merupakan   proses   identifikasi,
   pengembangan seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja
   atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi, penetapan
   indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan
   memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang
   harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya:

   a. spesifik dan jelas

   b. dapat diukur secara obyektif

   c. relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

   d. tidak bias



   Selanjutnya, berdasarkan RKP dan RKA- KL, Pemerintah menyusun RAPBN setiap
   tahunnya untuk dibahas dan disahkan oleh DPR menjadi APBN. Sebagaimana
   disebutkan pada bagian sebelumnya, proses ini dimulai dari penyusunan pagu
   indikatif, yang setelah dibahas mengenai kebijakan pokok-pokok fiskal dan ekonomi


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                     IV - 5
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   makro dengan DPR, maka pagu tersebut berubah menjadi pagu sementara, yang
   akan dituangkan dalam NK & RAPBN. Setelah NK & RAPBN tersebut dibahas dan
   disepakati oleh DPR, maka pagu sementara tersebut akan berubah statusnya
   menjadi pagu definitif. Pagu definitif ini selanjutnya akan dibreakdown berdasarkan
   klasifikasi ekonomi, fungsi, dan organisasi, dan ditetapkan dengan Perpres sebagai
   lampiran yang tidak terpisahkan dari UU APBN.



   Setelah UU APBN disahkan, maka menjadi tugas dari masing-masing K/L untuk
   memproses usulan DIPA guna melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah
   direncanakan. DIPA yang sudah ditetapkan tersebut menjadi dokumen pelaksanaan
   anggaran.



   Selanjutnya, hubungan antara renstra sampai dengan DIPA dapat dilihat pada skema
   di bawah ini.




                            PLATFORM PRESIDEN



  5 Tahun                         REPENAS                         Renstra KL




    1 Tahun                          RKP                      Ranc. Renja-KL




                                     APBN                            RKA-KL
   1 Tahun


                             KEPPRES RINCIAN                  DOK. PELAKSANAAN
                                  APBN                           ANGGARAN


   Pada dasarnya kebijakan pembangunan nasional berlaku bagi pusat maupun bagi
   daerah. Dengan demikian, visi dan misi Presiden yang sudah dituangkan dalam
   RPJP Nasional tersebut harus menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam



Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              IV - 6
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   menyusun RPJP Daerah. Dalam rangka menjabarkan tujuan jangka panjang tersebut
   ke dalam jangka menengah, maka RPJP Pusat tersebut menjadi pedoman dalam
   penyusunan RPJM Pusat. Demikian pula, sasaran dalam RPJP Daerah tersebut
   harus dijabarkan dalam RPJM Daerah, dengan memperhatikan RPJM Pusat.



   Proses ini berlanjut lagi, dari penjabaran sasaran lima tahunan menjadi penjabaran
   sasaran tahunan, baik dalam Rencana Kerja Pemerintah (Pusat)/RKP Daerah,
   maupun dalam penyusunan APBN/APBD. Dalam tahap ini, juga harus terjadi
   konsistensi penyusunan Rencana Strategi (Renstra) K/L dan Rencana Kerja (Renja)
   K/L, dengan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Renja SKPD.



   Hubungan antara rencana pembangunan jangka panjang dengan Renja K/L dan
   Renja SKPD sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
   Pembangunan Nasional dapat dilihat pada skema di bawah ini. Sedangkan proses
   penyusunan RKA-KL berdasarkan PP No. 21 tahun 2004 tentang RKA-KL dapat
   diikuti dalam bagan selanjutnya.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              IV - 7
                                                                                            Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN




                                                                             RENSTRA                                     RENJA
                                                                                                      pedoman
                                                                                KL                                         KL
                                                               pedoman



PUSAT          RPJP                pedoman
                                                        RPJM              dijabarkan           RK
              Nasional                                 Nasional                                P


                      acuan                                diperhatikan



DAERAH                      RPJP                                   RPJM                dijabarkan
                                                                                                            RKP                acuan
                                                 pedoman
                            Daerah                                 Daerah                                  Daerah

                                                                          pedoman



                                                                                  RENSTRA                 pedoman
                                                                                                                             RENJA
                                                                                    SKPD                                     SKPD




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                                                                   IV - 8
                                                                                                    Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN




PP 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL (Lampiran 3 )

                         JANUARI – APRIL                           MEI – AGUSTUS                                    SEPTEMBER - DESEMBER
                                                                     (4)                  (8)                       (9)
                                                   Pembahasan
                                                   Pokok-pokok             Pembahasan           PEMBAHASAN                UU APBN
    DPR                                            Kebijakan                 RKA-KL                RAPBN
                                                   Fiskal & RKP

                                                                                (7)                                        (11)
                                                  Kebijakan                           NOTA
                                                  Umum dan                                                                   KEPPRES
  KABINET/                                                                          KEUANGAN
                                                  Prioritas                                                                  TENTANG
  PRESIDEN                                                                          RAPBN DAN
                                                  Anggaran                                                                 RINCIAN APBN
                                                                                    LAMPIRAN



 KEMENTRIAN                                                                 PENELAAHAN
 PEREN-                                                                     KONSISTENSI
 CANAAN                                                                     DENGAN RKP
                             SEB PRIORITAS
                                                                              (6)
                             PROGRAM DAN                                                                     (10)                 (13)
                             PAGU INDIKATIF       (2)                                  LAMPIRAN
                                                                                        RAPBN                 RANCANGAN
                                                        SE PAGU                       (HIMPUNAN                                     PENGESAHAN
                                                                                                              KEPPRES TTG
 Kementrian                                            SEMENTARA                        RKAKL)                  RINCIAN
                                                                              (5)
 Keuangan                                                                                                        APBN
                                                                                 PENELAAHAN
                                                                                 KONSISTENSI
                                                                               DENGAN PRIORITAS
                                                                                  ANGGARAN
                                                                                                               (12)                      (14)
                                       (1)             (3)
                                                                                                                  KONSEP                   DOKUMEN
                   Renstra        Rancangan
  Kement.
  Negara/            KL            Renja KL
                                                          RKA-KL                                                 DOKUMEN
                                                                                                               PELAKSANAAN
                                                                                                                                         PELAKSANAAN
                                                                                                                                          ANGGARAN
  Lembaga                                                                                                       ANGGARAN

   Daerah


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                                                                               IV - 9
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   Dalam bentuk yang lain, proses perencanaan dan penganggaran APBN dengan
   melibatkan K/L dapat dilihat pada skema di bawah ini. Dalam diagram di bawah,
   dapat dilihat bahwa K/L mulai terlibat dalam penyusunan Renstra dan Renja K/L sejak
   bulan Januari/Februari. Tentu saja ini bukan suatu hal yang mudah, mengingat K/L
   harus membuat perkiraan tahun yang akan datang mulai dari awal tahun sebelumnya.




B. Sinkronisasi Program Dan Kegiatan dalam RKA-KL

   Sinkronisasi Program/Kegiatan dalam RKA-KL dilakukan dengan mengevaluasi
   kegiatan dalam RKA-KL dua tahun sebelumnya dengan menjawab pertanyaan-
   pertanyaan berikut ini.

   •   Apakah program sudah sejalan dengan tugas pokok organisasi.

   •   Apakah semua kegiatan sudah sesuai dan secara sinergis mendukung
       programnya.

   •   Apakah semua kegiatan sudah mempunyai keluaran yang sesuai



   Dengan demikian diharapkan, keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu
   program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari



Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                             IV - 10
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   program yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan PP No. 20 Tahun 2004 tentang
   RKP Pasal 8 ayat (2).



   Sinkronisasi program dan kegiatan dapat dilakukan dengan antara lain:

   •   Penempatan program-program pada fungsi/subfungsi yang sesuai, misalnya
       semua program pendidikan dan latihan ditempatkan pada Fungsi/Subfungsi
       Pendidikan.

   •   Penyesuaikan/penambahan program-program kementerian/lembaga agar lebih
       konsisten dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga.

   •   Perlu ditetapkannya Program Penyelenggaraan Pimpinan Kepemerintahan dan
       Kenegaraan di semua Kementerian/Lembaga untuk menampung kegiatan eks
       Administrasi Umum.

   •   Penempatan kegiatan-kegiatan pada program yang benar-benar sesuai, sehingga
       keluaran/output kegiatan akan menunjang tercapainya hasil/sasaran/output dari
       program.

   •   Nomenklatur kegiatan dan subkegiatan lebih sederhana yang sedapat mungkin
       menggambarkan keluaran/output yang hendak dicapai. Dikelompokkannya
       kegiatan-kegiatan ke dalam (a) kegiatan yang terkait dengan program tertentu
       dan (b) kegiatan yang dapat terkait dengan semua program.



   Materi perubahan/perbaikan sistem penganggaran berbasis kinerja telah dan akan
   dilakukan terus menerus, diantaranya adalah pelaksanaan pendekatan Kerangka
   Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) lebih disempurnakan dengan lebih
   mencermati pencantuman besaran angka pada kolom prakiraan maju secara benar.
   Dalam rangka melanjutkan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja telah dilakukan
   sinkronisasi program/kegiatan untuk memperjelas konsistensi perencanaan dan
   penganggaran,     keterkaitan    antara   program   dengan      kegiatan/subkegiatan.
   Penyempurnaan yang cukup mendasar dilakukan dengan meninjau kembali rumusan
   nomenklatur kegiatan/subkegiatan maupun pengkodeannya. Tata cara penyusunan
   anggaran yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
   disamakan dengan yang bersumber dari rupiah murni. Tata cara revisi anggaran tidak
   dimuat dalam petunjuk ini, melainkan diupayakan diatur dengan peraturan Menteri
   Keuangan tersendiri sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU APBN.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              IV - 11
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   Sistem Klasifikasi Anggaran dalam RKA-KL


                                                            SATKER


                                                                         UNIT ORG

                    OUTPUT




          JENIS
          BELANJA
                                                 NATIONAL
                                                  GOALS
      Keterangan:

           FUNGSI
           SUBFUNGSI
           PROGRAM                                                            K/L
           KEGIATAN
           SUBKEGIATAN




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                             IV - 12
                                          Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   Dari diagram di atas terlihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh K/L melalui satuan
   kerja-satuan kerjanya adalah dalam rangka mencapai tujuan nasional (national goals)
   yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, prioritas dalam penyusunan
   RKA-KL diarahkan pada:

   (i) program    dan   kegiatan   yang    mendukung    pencapaian    sasaran   Prioritas
       Pembangunan Nasional dan/atau Prioritas Kementerian/Lembaga,

   (ii) kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat,

   (iii) Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya
       bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri,

   (iv) kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi
       years), dan

   (v) penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pemulihan
       pasca konflik dan pasca bencana di berbagai daerah.



   Sementara itu, dasar-dasar pengalokasian anggaran tergantung pada (i) visi dan misi
   kementerian/lembaga, (ii) skala prioritas karena RKA-KL disusun berdasarkan skala
   prioritas dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil pembahasan
   dengan DPR, Pagu Sementara/Pagu Definitif, hasil Kesepakatan DPR dengan
   kementerian/lembaga, dan tupoksi unit organisasi kementerian/lembaga



   Pengalokasian anggaran kedalam kegiatan/subkegiatan dalam RKA-KL tidak dapat
   mengakibatkan pergeseran anggaran antar program, pengurangan belanja mengikat,
   dan perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan (RM/PLN/HLN/PNBP)
   yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara
   2007. Selain itu, perhitungan alokasi biaya didasarkan pada indek satuan biaya yang
   ditetapkan.



C. Instrumen Pengalokasian Anggaran

   Instrumen pengalokasian anggaran didasarkan pada peraturan dan dokumen
   pendukung. Peraturan antara lain: PMK tentang petunjuk penyusunan dan
   penelaahan RKA-KL, Renja K/L dan RKP, SE Menkeu tentang pagu sementara dan
   pagu definitif, serta PMK tentang Standar Biaya. Sedangkan, dokumen pendukung
   antara lain term of reference (TOR), rincian anggaran biaya (RAB), daftar


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              IV - 13
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   pembayaran gaji bulan tertentu, data analisis kerusakan bangunan, serta daftar
   jumlah dan kondisi inventaris.



   Pengalokasian menurut program dilakukan dengan cara program-program dikaitkan
   dengan fungsi/subfungsi yang sesuai, sehingga setiap program berada pada
   subfungsi tertentu. Program-program dan alokasi anggarannya dalam Pagu
   Sementara      tidak    dapat     ditambah      atau     dikurangi,   kecuali     atas
   persetujuan/rekomendasi DPR-RI/ ketua Komisi mitra kerja kementerian/lembaga
   terkait yang ditunjukkan dengan dokumen tertulis. Alokasi anggaran pada masing-
   masing program tidak dapat digeser/diubah antar sumber pendanaan/sumber
   pembiayaan. Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan
   (Kode 000019) adalah program yang dapat terkait dengan semua fungsi pada
   subfungsi lain-lain (Kode 0090), khususnya dalam rangka pengalokasian anggaran
   untuk belanja-belanja yang sifatnya mengikat, sehingga kode program tersebut
   adalah xx 9019. Dalam program xx9019 tersebut dimungkinkan untuk adanya
   kegiatan-kegiatan/belanja-belanja yang tidak mengikat.



   Pengalokasian menurut kegiatan terdiri dari (i) kegiatan dasar yang meliputi
   pengelolaan gaji, tunjangan dan honorarium, penyelesaian langganan daya dan jasa,
   serta perawatan sarana prasarana, dan (ii) kegiatan tupoksi yang meliputi kegiatan
   prioritas dan kegiatan penunjang. Kegiatan tupoksi diarahkan untuk mencapai output
   yang menjadi tanggungjawabnya, dan untuk mendukung mewujudkan sasaran
   program. Kegiatan tupoksi tersebut dibiayai dengan belanja tidak mengikat.
   Sedangkan, belanja mengikat lebih cenderung untuk membiayai kegiatan dasar.



   Gambaran lebih jelasnya mengenai pembagian belanja mengikat dan tidak mengikat
   dapat dilihat pada skema di bawah ini.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                               IV - 14
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN




                                                 KEGIATAN
                     SATKER

                                                KEGIATAN DASAR
                                                §GAJI & TUNJANGAN YANG
                                                 MELEKAT PADA GAJI
                                                §LANGGANAN DAYA DAN JASA
                                                §PEMELIHARAAN SARANA DAN
                                                 PRASARANA KANTOR
                                                 DIDANAI DARI BELANJA
                                                 MENGIKAT

                KEGIATAN TUPOKSI (KEGIATAN PRIORITAS & KEGIATAN
                PENUNJANG)
                §UNTUK MENCAPAI OUTPUT YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA
                §UNTUK MENDUKUNG MEWUJUDKAN SASARAN PROGRAM
                       DIDANAI DARI BELANJA TIDAK MENGIKAT




   Namun, ada juga belanja pegawai tidak mengikat yaitu belanja pegawai yang
   diberikan dalam rangka mendukung pembentukan modal dan atau kegiatan yang
   bersifat temporer. Anggaran untuk belanja pegawai tidak mengikat dapat disediakan
   untuk kegiatan sepanjang:

   o   pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/pokja.

   o   mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.

   o   sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/instansi lain.

   o   sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam
       kerja.

   o   merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS disamping tugas
       pokoknya sehari-hari.

   o   bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal satker.



   Contoh belanja pegawai tidak mengikat adalah:

   -   Honorarium yang disediakan untuk PNS yang ditunjuk sebagai pengelola
       keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi kuasa pengguna anggaran/kuasa
       pengguna       barang.   Honorarium     ini     diberikan   karena   perangkapan
       jabatan/penugasan dan tanggung jawab.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              IV - 15
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   -   Honorarium yang disediakan untuk anggota Tim Penyusunan Draft Peraturan
       Perundang-undangan yang mengikutsertakan satker/instansi lain yang terkait.
       Honorarium ini diberikan dalam rangka mencapai keluaran berupa peraturan

   -   Honorarium yang disediakan untuk anggota Tim Penyusunan Standar Biaya
       Khusus     Kementerian/Lembaga       yang       anggotanya   terdiri   dari   unsur
       Kementerian/lembaga, Departemen keuangan, dan Badan pusat Statistik.
       Honorarium ini disediakan dalam rangka mencapai keluaran berupa standar biaya
       kegiatan tertentu.

       Mekanisme penyusunan RKA-KL dapat dilihat pada skema di bawah ini.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                 IV - 16
                                                                          Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN




                       UNIT                K/L            DJAPK           SEKKAB                    DJPBN
       WAKTU

                                    RKA-KL YG             PENELAAHAN
                                    DISEPAKATI              RKA-KL
       JULI                         DPR


                                                         HIMPUNAN
       AGUSTUS                                           RKA-KL


       SEPTEMBER

                                                         PENELAAHAN
       OKTOBER                                             RKA-KL
                                    PENYESUAIAN
                                    RKA-KL DNG
                                    PAGU DEFINITIF       PENYUSUNAN
                                                         RINCIAN APBN
                                                                            PENETAPAN
       NOVEMBER                                                 KONSEP       PERPRES
                                                                PERPRES
                                                                              PERPRES
                                                       SAPSK                  RABPP                PENGESAHAN
                                          KONSEP                                                      DIPA
       DESEMBER                           DIPA




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                                              IV - 17
                                        Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


D. Contoh Sederhana Indikator Kinerja Dan Standar Biaya

   Program     : Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

   Kegiatan : Peningkatan Kualitas Guru MI dan MTs

   Subkegiatan           : Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru

   INDIKATOR KINERJA

   Ø Input :

       -   jumlah guru yang mengikuti lokakarya,

       -   biaya total

   Ø Indikator kinerja Kegiatan :

       -   jumlah guru yang mengikuti lokakarya hingga selesai (output subkegiatan),

       -   jumlah guru dengan kualifikasi yang diharapkan (output kegiatan)

   Ø Indikator kinerja Program :

       -   Jumlah dan presentase penduduk yang menamatkan pendidikan sembilan
           tahun (Outcome)

   Ø Indikator efisiensi :

       -   Biaya lokakarya per peserta (harga per unit satuan dari output subkegiatan)

       -   Biaya per guru untuk meningkatkan kualifikasi guru satu tingkat lebih tinggi
           (harga per unit satuan dari output kegiatan)

       -   Biaya per murid untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun (harga
           per unit satuan dari outcome program)

       Indikator efisiensi ini dapat menjadi dasar penetapan Standar Biaya Keluaran

   Ø Indikator kualitas subkegiatan & kegiatan :

       -   Presentase peserta yang mengikuti lokakarya hingga selesai, atau

       -   Presentase peserta yang nilai hasil evaluasinya baik/tinggi (jika dalam
           lokakarya tersebut ada evaluasi)

       -   Presentase guru dengan kualifikasi yang sesuai dengan yang diharapkan

   Ø Indikator kualitas program (outcome):

       -   Presentase murid yang menamatkan wajib belajar 9 tahun (lulusan MTs)
           dengan nilai baik/tinggi.



Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                 IV - 18
                                                 Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN




   STANDAR BIAYA

   a. Standar Biaya Masukan

       Contoh standar biaya masukan (input):

            satu rim kertas ukuran A4 70 gram                          Rp           25.000,-

            satu unit PC Pentium 4 Multimedia                          Rp 10.000.000,-

            satu angkatan Pelatihan Kewirausahaan                      Rp 450.000.000,-

   b. Standar Biaya Keluaran

       Contoh ilustrasi standar biaya keluaran (output):

            Biaya lokakarya tipe A per peserta                         Rp 500.000,-

            Biaya buku panduan Paket A per buku                        Rp 150.000,-

            Penambahan ruang kelas per m2                              Rp 850.000,-



   Contoh : ilustrasi Standar Biaya Keluaran & Penganggaran Kegiatan

   Nama Kegiatan                               : Peningkatan Kualitas Guru MI & MTs

   Sub kegiatan                                : Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru MTs

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Output                                      : Jumlah guru peserta lokakarya

   Spesifikasi Kegiatan                        : Lokakarya Tipe A

   Standar Biaya Keluaran/peserta : Rp 100.000.-

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Jumlah output                               : 30 orang

   Jumlah Anggaran                             : 30 x Rp 100.000,- = Rp 3.000.000,-




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                                         IV - 19
                                      Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN



                                       BAB V

  RENCANA KERJA & ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA


A. Pendahuluan

   Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa rencana kerja dan
   anggaran    kementerian/lembaga      merupakan      penjabaran    rencana   strategis
   kementerian negara/lembaga, yang harus diuraikan secara lengkap mengenai visi,
   misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang akan diharapkan, kegiatan, keluaran
   yang diharapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 21               tahun 2004 tentang
   Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai
   peraturan turunan dari UU Nomor 17/2003 mengamanatkan pemerintah untuk
   memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan menetapkan penggunaan
   anggaran berbasis kinerja. Untuk memenuhi ketentuan ini, setiap kementerian
   negara/lembaga dituntut mempunyai program dan kegiatan yang jelas dengan
   indikator kinerja yang terukur sehingga dapat dialokasikan sumber daya, termasuk
   anggaran sesuai dengan prestasi yang akan dicapai.

   Program adalah perjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam
   bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan
   sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
   misi kementerian Negara/lembaga yang dilaksanakan instansi atau masyarakat
   dalam koordinasi kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Dengan
   demikian, rumusan program harus secara jelas menunjukkan keterkaitan
   dengan kebijakan yang mendasarinya, memiliki sasaran kinerja yang jelas dan
   terukur    untuk   mendukung     upaya    pencapaian     tujuan    kebijakan   yang
   bersangkutan.

   Program dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan
   antara lain pendekatan dan metodologi pelaksanaan secara ringkas
   berbagai     kegiatan    yang    dilaksanakan       dalam   rangka     mendukung
   implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan
   program, serta penanggungjawabnya. Program dirinci lagi ke dalam
   kegiatan dan subkegiatan.

   Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
   beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
   pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan p e n g e r a h a n


Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                               V-1
                                        Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   sumber      daya,    baik     yang    berupa       sumberdaya manusia, maupun
   barang modal termasuk peralatan teknologi, serta dana atau kombinasi dari
   beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)
   untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa.

   Subkegiatan adalah bagian dari keg                 iatan yang menunjang usaha
   pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Timbulnya subkegiatan
   adalah sebagai konsekuensi adanya perbedaaan jenis dan satuan keluaran
   antar subkegiatan dalam kegiatan dimaksud. Dengan demikian dapat
   dikatakan bahwa subkegiatan yang satu dipisahkan dengan subkegiatan
   lainnya berdasarkan perbedaan keluaran.

   Kegiatan/subkegiatan harus dengan jelas menunjukkan keterkaitan dengan
   program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan
   terukur untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang
   bersangkutan. Kegiatan/subkegiatan dilaksanakan berdasarkan kerangka
   acuan    yang    menjelaskan     secara    rinci    berbagai   masukan/kebutuhan
   sumberdaya yang dibutuhkan untuk implementasi kegiatan/subkegiatan
   yang bersangkutanindikator-indikator keluaran beserta cara mengukurnya,
   serta penanggung jawabnya.



   Dengan demikian, kegiatan disusun dengan mengacu kepada:

   •   Rencana pembangunan jangka menengah nasional

   •   Rencana Kerja Pemerintah

   •   Rencana strategis kementerian negara/lembaga

   •   Program       prioritas    dan      program,       pendukung      kementerian
                   negara/lembaga.

   Dalam pelaksanaannya kegiatan dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori,
   yaitu:

   1. Kegiatan kantor pusat

       adalah kegiatan yang pengelolaannya merupakan wewenang dan
       tanggung jawab kantor pusat kementerian Negara/lembaga

   2. Kegiatan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                             V-2
                                       Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


       adalah kegiatan yang beralokasi di daerah, dimana wewenang dan
       tanggung jawab pengelolaan dilimpahkan kepada (gubernur sebagai
       wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.

   3. kegiatan dalam rangka tugas pembantuan

       adalah kegiatan yang beralokasi di daerah, dengan sumber dana
       APBN, yang pelaksanaannya merupakan penugasan dari Pemerintah
       Pusat kepada Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa.

   4. Kegiatan dalam badan layanan umum

       adalah kegiatan        dibiayai dari APBN yang dilaksanakan oleh badan
       layanan umum untuk penyediaan barang/jasa kepada masyarakat.

   Selain kegiatan, juga terdapat kegiatan lanjutan yang merupakan terusan
   dari kegiatan sebelumnya, dengan jangka waktu penyelesaiannya lebih
   dari   satu   tahun    anggaran.     Pada    prinsipnya     kegiatan   operasional
   merupakan kegiatan berlanjut, sehingga pada saat menyusun anggaran
   yang    direncanakan      perlu   dicantumkan       prakiraan   maju untuk tahun
   anggaran berikutnya. Prakiraan maju adalah perhitungan dana yang
   dibutuhkan ditahun yang akan datang untuk mendukung program yang
   telah ditetapkan. Di samping hal tersebut, terdapat kegiatan yang dapat
   dianggap sebagai kegiatan lanjutan, antara lain:

   •   kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari suatu rencana induk
       (master plan)

   •   kegiatan-kegiatan yang penyelesaiannya memerlukan lebih dari satu
       tahun (multiyears).

   Rumusan       nama     kegiatan/subkegiatan         harus   mencerminkan     arah
   pencapaian program. Bentuk perumusan dimulai dengan kata kerja yang
   diikuti dengan kata benda atau kata keterangan.

   Selanjutnya dalam menentukan rumusan kegiatan dan subkegiatan perlu
   diperhatikan beberapa hal, diantaranya:

   •   Penentuan suatu kegiatan didasarkan atas program dalam satu
       lingkaran unit eselon I.

   •   Instansi pusat pada dasarnya melakukan kegiatan yang bersifat
       pembinaan koordinasi. Integrasi, sinkronisasi pada setiap tahapan




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                             V-3
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


       manajemen        atau     melakukan       kegiatan      rintisan    dalam      rangka
       pengembangan sistem tertentu dengan lingkup nasional.

   •   Untuk kegiatan-kegiatan nonfisik yang karena sifat dan permasalahannya
       memerlukan       keterpaduan       sistem     pada     tingkat     nasional,    dapat
       dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai kegiatan pusat.

   •   Untuk kegiatan-kegiatan fisik, seperti pembangunan, perluasan, perawatan
       (pemeliharaan) sarana fisik/gedung dan/atau pengadaan barang/jasa yang
       kegiatannya secara nyata berada di daerah (propinsi/kabupaten/kota), agar
       dialokasikan ke daerah yang bersangkutan dengan cara:

       o   Mengintergrasikan kegiatan dimaksud ke dalam kegiatan di daerah
           yang sejenis pada program yang sama menjadi subkegiatan atau
           unsur kegiatan.

       o   Apabila tidak ada kegiatan sejenis yang menampungnya, maka
           dapat diciptakan kegiatan baru yang berdiri sendiri.

   •   Sebagai konsekuensi pengalokasian dana ke daerah (propinsi/
       kabupaten/kota),      maka     pengadaan       barang/jasa       tersebut   tidak
       diperkenankan dilaksanakan oleh unit eselon I di pusat.

       Adapun tujuan utama menetapkan subkegiatan dalam RKA-KL adalah:

   •   Memperlancar pelaksanaan kegiatan melalui pendelegasian wewenang
       dan kejelasan penanggung jawab pelaksana fisik dan keuangan kegiatan.

   •   Memperlancar penyaluran dan kegiatan

   •   Memperpendek rentang pengawasan (span of control)

   •   Mempertegas keluaran dari sub kegiatan.

   Pelaksanaan kegiatan oleh K/L, biasanya dilaksanakan oleh satuan kerja-satuan
   kerja yang terdapat dalam K/L tersebut. Pengertian mengenai satuan kerja (Satker)
   tersebut dijelaskan dalam sub bagian berikut.



B. Pengertian Satuan Kerja

   Satuan kerja dalam K/L atau unit eselon I dapat terdiri dari: (i) satuan kerja pusat
   Eselon I, (ii) satuan kerja pusat Eselon II, (iii) satuan kerja instansi vertikal Eselon II,
   (iv) Satuan Kerja Instansi Vertikal Eselon III, (v) satuan kerja perangkat daerah




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                       V-4
                                      Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   (SKPD), (vi) satuan kerja non vertikal tertentu (SNVT), (vii) satuan kerja sementara
   (SKS), dan (viii) satuan kerja khusus (di uar bagian anggaran K/L).

   1. Satker Pusat

       Satker pusat adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
       dan mengelola anggaran kantor pusat unit organisasi kementerian/lembaga.

       Untuk mendukung kecepatan dan kelancaran penganggaran dan pelaksanaan
       anggaran satker pusat dapat berupa:

       a. Unit eselon II, sepanjang memenuhi salah satu atau lebih syarat sbb:

           §   Lokasi satker berada pada propinsi/kabupaten/kota yang berbeda
               dengan kantor pusatnya.

           §   Karakteristik tugas/kegiatan satker yang komplek

           §   Volume kegiatan dengan anggaran yang relatif besar

       b. Komite atau sejenisnya dengan bidang tugas/kegiatan memerlukan
           koordinasi lintas unit organisasi /kementerian/lembaga.

           Contoh:

           Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang mendapatkan anggaran dari
           dan dikoordinasikan oleh Ditjen PBN.

   2. Satker Vertikal / Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian/Lembaga

       Satker Vertikal/UPT adalah satker di daerah yang melaksanakan satu atau
       beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian/lembaga untuk
       mencapai keluaran/output      dalam   rangka    menunjang     sasaran   program
       kementerian/lembaga yang bersangkutan.

       Contoh :

       Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal
       Ditjen PBN.

   3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

       SKPD adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan
       mengelola anggaran kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan asas
       dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

       Contoh :




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                              V-5
                                      Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


       §   Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan dan
           mengelola anggaran Departemen Kesehatan dalam rangka dekonsentrasi
           maupun tugas pembantuan.

       §   Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan dan
           mengelola     anggaran   Departemen     Kesehatan    dalam     rangka   tugas
           pembantuan.

   4. Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT)

       SNVT     adalah     satker   yang    ditetapkan    kementerian/lembaga      untuk
       melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran
       kementerian/lembaga yang bersangkutan karena adanya sifat           tertentu dari
       kegiatan dimaksud.

       Beberapa contoh SNVT pada Tahun 2006 yang dimungkinkan masih
       digunakan pada tahun 2007, antara lain:

       §   Di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terdapat
           satker pusat yang ada di lokasi kegiatan dan kegiatan dimaksud tidak dapat
           dilaksanakan oleh SKPD karena bukan merupakan tugas pokok dan
           fungsinya.

           Contoh :

           Kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan dilaksanakan oleh PT. PLN
           (Persero) setempat.

       §   Di lingkungan Departemen Perhubungan terdapat kegiatan yang ditinjau
           dari sifat pekerjaan memerlukan penanganan oleh satker pusat.

           Contoh :

           o   Pembangunan       Bandar    Udara   yang    dilaksanakan    oleh    SNVT
               Pembangunan Bandar Udara “Sultan Badaruddin II” Palembang di
               bawah Ditjen Perhubungan Udara.

           o   Pembangunan Jalan Kereta Api di Lampung yang dilaksanakan oleh
               SNVT Pengembangan Perkeretaapian Lampung di bawah Ditjen
               Perkeretaapian.

   5. Satker Sementara

       Dalam hal kementerian/lembaga tidak dapat memanfaatkan satker-satker
       tersebut di atas maka dapat menggunakan satker sementara.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                V-6
                                        Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   6. Satker Khusus

       Satker Khusus adalah satker yang ditetapkan untuk melaksanakan satu atau
       beberapa kegiatan dan mengelola dana yang bersumber dari bagian anggaran
       (BA) di luar anggaran kementerian/lembaga atau Bagian Anggaran pembiayaan
       Perhitungan, antara lain BA 69



C. Formulir RKA-KL

   Pengisian formulir RKA-KL dimulai dengan masing-masing satker mengisi formulir
   1.1 (Rincian kegiatan dan keluaran untuk Satker) kemudian mengisi formulir 1.2
   (Rincian anggaran belanja Satker), formulir 1.3 (Rincian anggaran belanja per jenis
   belanja), dan formulir 1.4 (rincian anggaran pendapatan per MAP). Selanjutnya,
   masing-masing     organisasi     Eselon    I    dan   Kementerian/Lembaga   tinggal
   menjumlahkan sesuai dengan urutan, seperti formulir 2.1, dan formulir 3.1, dan
   seterusnya.



                                     FORMAT RKA-KL
             1.1              1.2         1.3                   1.4            1.5
             2.1              2.2                 2.3           2.4
             3.1              3.2                 3.3           3.4


      KEGIATAN           KEGIATAN          KEGIATAN         KEGIATAN       KEGIATAN
      KELUARAN          PRAKIRAAN        JENIS BELANJA     PENDAPATAN    JENIS BELANJA
       VOLUME              MAJU                                           RINCIAN PER
                                            MEMUAT
      KELUARAN                                                          MATA ANGGARAN
                                         BIAYA OUTPUT
                          KPJM
     ANGGARAN                                                             MEMUAT BIAYA
                                             ANGARAN
      KINERJA                                                                INPUT
                                             TERPADU
                                                                         ANGGARAN
                                         ANGGARAN
                                                                          KINERJA
                                          KINERJA




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                             V-7
                                       Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


   ► Kolom untuk informasi mengenai output dan kegiatan dalam Aplikasi RKA-KL
       terdapat di :

           §   Formulir 1.1, 2.1, dan 3.1 (volume keluaran per kegiatan)

           §   Formulir 1.2, 2.2, dan 3.2 (jumlah belanja/dana per kegiatan dan lokasi)

           §   Formulir 1.5 (dana per subkegiatan dan MAK, volume input)




   Untuk formulir 1.1 kolom untuk 2007 harus diisi, baik output kegiatan maupun
   suboutput dari subkegiatan, karena diperlukan untuk penyusunan SAPSK/DIPA
   2007. Pengisian kolom KPJM melalui Formulir 1.1, dengan menginput jumlah
   keluaran (output) per kegiatan pada kolom 2008-2009. Output tetap atau berubah
   (naik/turun) dipengaruhi oleh parameter terkait. Untuk sementara, kolom keluaran
   dari masing-masing subkegiatan pada kolom 2008-2009 tidak harus diisi.

   Perkiraan Anggaran untuk 2008-2009 setelah kolom keluaran (output) dari masing-
   masing Kegiatan untuk tahun 2007 terisi, maka program aplikasi RKA-KL secara
   otomatis menghitung indeks/satuan biaya per kegiatan.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                               V-8
                                                       Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN




FORMULIR 1.1




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                            V-9
                                                       Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN




FORMULIR 1.2




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                           V - 10
                                                       Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN




              Volume Output
                 kegiatan




             NAMA KEGIATAN A
             NAMA SUBKEGIATAN A1
             BELANJA PEGAWAI
             Gaji & Tunjangan
             Rincian:
             Honor/Lembur

             BELANJA BARANG
             Barang & Jasa
             Pengadaan Bahan/ATK
             Rincian:
             Langganan listrik, telepon,
             gas, air

             BELANJA MODAL
             Tanah
             Rincian:                                       Volume input
             Pembuatan sertifikat tanah




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                           V - 11
                                                       Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                           V - 12
                                                                                    Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN




Standarisasi Satuan Keluaran (untuk satu kegiatan yang sama mengingat data dalam Formulir 1.1 dari seluruh satker harus dapat
diakumulasi untuk membuat Formulir 2.1 dan Formulir 3.1, maka satuan keluaran dari satu kegiatan harus sama (standard), agar
seluruh keluaran dapat dijumlahkan. Agar hal tersebut dapat dilakukan, diperlukan pemahaman terhadap Kegiatan dan outputnya.
Perlu SMART dan Intervention Logic.



Sekedar Contoh


                                                                                                          Tidak selalu
                                                                                                           merupakan
                                                                                                          penjumlahan
                                                                                                           suboutput




                                                   jemaah       189.000   189.000    190.000   190.000




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                                                                        V - 13
                                         Modul Diklat Perencanaan dan Penganggaran APBN


D. Kesimpulan

   §   Dalam         penyusunan   program/kegiatan,     keterkaitan    perencanaan       –
       penganggaran – pelaksanaan – pertanggungjawaban menjadi prasyarat
       tercapainya kinerja yang diinginkan.

   §   Perlu peningkatan kapasitas dalam menyusun perencanaan dan penganggaran,
       terutama dalam menerapkan anggaran terpadu, anggaran berbasis kinerja, dan
       kerangka pengeluaran jangka menengah.

   §   Penerapan penganggaran berbasis kinerja memerlukan perubahan pola pikir dan
       re-orientasi manajemen publik dari orientasi input ke outcomes/result oriented.

   §   Kebutuhan akan perubahan dan re-orientasi tersebut, menuntut pula perubahan
       berbagai sistem lainnya yang tidak terbatas pada penyempurnaan dalam
       manajemen keuangan negara dan sistem perencanaan pembangunan nasional
       secara keseluruhan, tetapi juga penyempurnaan berbagai elemen lain dalam
       manajemen pemerintahan, utamanya manajemen sumber daya manusia
       aparatur, antara lain seperti sistem merit dalam pengembangan pegawai, sistem
       remunerasi, sistem reward and punishment, dan pembangunan budaya
       kerja/organisasi, meskipun beberapa bagian didalamnya          bukan merupakan
       informasi kinerja yang terkait secara langsung dengan proses penganggaran
       secara teknis

   §   Penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam kerangka pembaharuan
       manajemen keuangan negara, memerlukan komitmen yang tinggi dari semua
       pihak disertai dengan langkah konkrit penataan organisasi di pusat dan daerah;
       adanya kerangka hukum yang jelas dan pasti; dukungan kemampuan sumber
       daya manusia aparatur; serta kerja sama yang efektif antara eksekutif dan
       legislatif.

   §   Keberhasilan penerapan penganggaran berbasis kinerja cenderung tergantung
       pada ukuran keberhasilan yang lebih luas yang menyertainya.




Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah                               V - 14

								
To top