Docstoc

OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Document Sample
OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH Powered By Docstoc
					    OTONOMI DAN
PEMBANGUNAN DAERAH


• H. Sampurna Budi Utama, Ak., ME
Pengertian




• Otonomi daerah merupakan pelimpahan
  sebagian kewenangan, tugas, dan tanggung
  jawab dalam penyelenggaraan negara dari
  Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah
A. Dasar Hukum Sistem
Pemerintahan dalam UUD 45

                 • Negara Unitaris/Kesatuan
                    • Tidak akan pernah ada
                      kesatuan pemerintahan
                      lain didalamnya yang
                      bersifat negara.

                 • Desentralisasi Teritorial
                    • Pengakomodasian
                      kemajemukan, kondisi,
                      & keragaman daerah
                      yang ditempuh melalui
                      pemberian otonomi.
Sedikit melihat sejarah:
Negara Kesatuan atau Federalisasi?
• Bung Karno:
   • Federalisme dapat mengundang regionalisme yang
     dapat memecah persatuan dan kesatuan.

• Bung Hatta:
   • Gagasan negara kesatuan tidak selalu berarti
     mencegah separatisme.
   • Justru, “suatu sistem federal dalam kenyataan sesuai
     dengan kepulauan yang terpencar-pencar dan bisa
     diperkirakan akan memperkuat rasa persatuan”.
   • Dalam pikiran Hatta, semakin terdesentralisasi suatu
     sistem pemerintahan, rakyat semakin dapat
     mengusahakan penyelesaian permasalahannya
     sendiri, tanpa tergantung elite penguasa.
  OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA
  NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

                                               PUSAT
           AUTONOMOUS REGION

                                S,A                 S,C,A           S,A

                        KOTA                   PROVINSI                   KABUPATEN

                                      A            A                A

                                                   DESA

PERUBAHAN MENDASAR
    • Dati I & II menjadi Propinsi dan Kabupaten/Kota
    • Pemerintah daerah (KDH+DPRD) menjadi Badan Eksekutif Daerah (Kepala daerah+Perangkat Daerah
      Otonom). Implikasinya, keterpisahan eksekutif & legislatif.
    • Memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi (hanya sampai dengan Propinsi). Implikasinya:
        • Gubernur tetap wakil pusat & KDH
        • Kabupaten & Kota bebas dari intervensi pusat (Kandep tak ada lagi)
KERANGKA HUBUNGAN PUSAT-DAERAH
                                         HUBUNGAN FUNGSI
                                          PUSAT-DAERAH


  DEKONSENTRASI                           DESENTRALISASI                    TUGAS PERBANTUAN


    Beban APBN                              Beban APBD                      BEBAN PEMERINTAH
                                                                            YANG MENUGASKAN


                                HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH


           PAD:               DANA BAGI HASIL:      DANA ALOKASI UMUM      PINJAMAN DAERAH:
  Pajak Daerah, Retribusi         PBB, PPH         DANA ALOKASI KHUSUS           LN & DN
   Daerah, Hasil BUMD,      BPHATB, PKB & BBN-KB                         Jangka pendek & panjang
  dll. penerimaan yg sah        Bagi hasil SDA
Latar Belakang:



         mengapa desentralisasi?

   • Salah satu unsur reformasi total adalah
     tuntutan pemberian otonomi yang luas
     kepada daerah kabupaten dan kota.

   • Mengapa timbul tuntutan tersebut?
Alasan yang melandasi kebijakan
otonomi daerah (Yustika, 2008:v):

 1. Secara substantif, wilayah Indonesia yang
    sangat luas, penduduk yg sangat besar,
    budaya yg beragam serta aspirasi politik
    yg berlainan sangat sulit untuk dikelola
    secara sentralistik.

 2. Antitesis atas apa saja yg dianggap
    sebagai warisan Orde Baru (big bang
    model desentralisasi di Indonesia).
Alasan yang melandasi kebijakan
otonomi daerah (Mardiasmo, 2002:3):

 1. Intervensi Pusat yang terlalu besar di
    masa lalu telah menimbulkan rendahnya
    kapasitas dan efektivitas pemda dalam
    mendorong proses pembangunan dan
    kehidupan demokrasi di daerah..

 2. Sebagai jawaban untuk memasuki era new
    game yg membawa new rules pada semua
    aspek kehidupan pada semua aspek
    kehidupan.
Bagaimana dengan negara lain?

      • Menurut Ter-Minassian (1997:3),
        banyak negara melakukan
        program desentralisasi sebagai
        refleksi atas terjadinya evolusi
        politik yang menghendaki adanya
        perubahan bentuk pemerintahan
        ke arah yang lebih demokratis dan
        mengedepankan partisipasi.
Latar Belakang:




         mengapa desentralisasi?

                  • bukankah…
Based on public finance teory:
• Advantages of centralization:

   • Memungkinkan pemerintah menyediakan barang/jasa
     publik yang sama kepada seluruh WN tanpa
     terpengaruh faktor endowment daerah.

   • Memungkinkan tercapainya economic of scale dalam
     penyediaan barang/jasa publik.

   • Memungkinkan terjadinya efek spillover positif ataupun
     mengurangi efek spillover/eksternalitas negatif.

   • Mencegah terjadinya kompetisi antar pemda.
Sisi negatif sentralisasi…

1. Intervensi Pusat yang terlalu besar di masa lalu
   telah menimbulkan rendahnya kapasitas dan
   efektivitas pemda dalam mendorong proses
   pembangunan dan kehidupan demokrasi di
   daerah.
   •   Arahan dan statutory requirement yang terlalu besar
       dari Pusat, mengakibatkan inisiatif dan prakarsa
       daerah menjadi mati.

   •   Seringkali Pemda menjadikan pemenuhan peraturan
       sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk
       meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sisi negatif sentralisasi…

        • Aspek perencanaan
          • Dominannya peranan Pusat dalam menetapkan
            prioritas pembangunan (top down) di daerah dan
            kurang melibatkan stakeholders.

        • Aspek pelaksanaan
          • Harus tunduk kepada berbagai arahan berupa
            juklak dan juknis dari Pusat.

        • Aspek pengawasan
          • Banyaknya institusi pengawasan fungsional
            (BPKP,Itjen Dep, Irjenbang, Inspektorat Daerah)
            yang satu sama lain dapat saling tumpang tindih.
Latar Belakang:




         mengapa desentralisasi?
    Secara teoritis, desentralisasi dapat
    menghasilkan dua manfaat nyata:

•     Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa
      dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan
      serta mendorong pemerataan hasil-hasil
      pembangunan di seluruh daerah dengan
      memanfaatkan sumber daya dan potensi;



•     Memperbaiki alokasi sumber daya produktif
      melalui pergeseran peran pengambilan
      keputusan publik ke tingkat pemerintah yang
      paling rendah yang memiliki informasi yang
      paling lengkap.
Alasan Penerapan Desentralisasi


      Litvack et al (1998), mengutip
      argumen yang dikemukakan
      oleh Tiebout (1956), Oates
      (1972), Tresch (1981), Breton
      (1996) dan Weingast (1995),
      menyatakan bahwa pelayanan
      publik yang paling efisien
      seharusnya diselenggarakan
      oleh wilayah yang memiliki
      kontrol geografis yang paling
      minimun.
               Dimensi ekonomi
              desentralisasi fiskal

• Efisiensi.
• Keadilan.
• Stabilitas ekonomi makro.
                               Efisiensi

• Efisiensi dari Alokasi Sumber Daya

  • Desentralisasi fiskal diyakini akan
    meningkatkan efisiensi karena
    kedekatan antara struktur kekuasaan
    dan masyarakat akan menghasilkan
    informasi preferensi publik yang lebih
    baik.
                               Efisiensi

• Efisiensi dari Persaingan antar Pemda


  • Persaingan dalam memberikan
    pelayanan publik akan meningkatkan
    inovasi sehingga semakin efisien.
• Tiebout menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan
  barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh
  masyarakat merupakan kepentingan politisi masyakarat lokal
  dengan Pemdanya.

• Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah
  lokal dalam pembebanan pajak untuk pembiayaan barang
  publik bersifat lokal, maka hanya ada dua pilihan bagi warga
  masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut atau tetap
  tinggal di wilayah tersebut dengan berusaha mengubah
  kebijakan pemerintah lokal melalui proses politik (Hyman,
  1993).

• Hipotesis tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat
  potensi untuk mencapai efisiensi ekonomi (maximizing social
  welfare) dalam penyediaan barang publik pada tingkat lokal.
• Model Tiebout tsb menunjukkan kondisi yang diperlukan
  untuk mencapai efisiensi ekonomi dalam penyediaan
  barang publik yang bersifat lokal yang pada gilirannya
  akan menciptakan kondisi yang dikenal sebagai "the
  market for local services would be perfectly competitive"
  (Tresch, 1981: 576-577), (Aronson, 1985:153-161),
  (Stiglitz, 1988:636-637).

• Mendukung pernyataan Tiebout dan para ahli lainnya
  yang disebut di atas, Azfar, et all (1999) memberikan
  istilah desentralisasi administrasi yang terkait dengan
  tugas-tugas pemerintahan sebagai decentralization is
  often thought to “bring government closer to its people”.
         Korelasi antara indeks desentralisasi
   dengan kualitas pemerintahan (Huther and Shah, 1998)

   No                               Komponen                          Koefisien Korelasi Pearson

   1      Citizen Participation
           Political Freedom                                                  0,599**
           political Stability                                                0,604**
   2      Government Orientation
           Judicial Efficiency                                                0,544**
           Bureacratic Efficiency                                             0,540**
           Absense of Corruption                                              0,532**
   3      Social Development
           Human Development Index                                             0,369*
           Egalitarianism In Income Distribution                               0,373*
   4      Economic Management
           Central Bank Independence                                           0,327*
           Debt Management Discipline (invers of debt to GDP ratio)            0,263*
           Opennes of the Economy (outward orientation)                       0,523**
1+2+3+4   GOVERNMENT QUALITY INDEX                                            0,617**
 Konklusi…


• Semakin tinggi derajat
  desentralisasi yang ada di
  suatu negara semakin baik pula
  partisipasi masyarakatnya,
  orientasi pemerintah,
  pembangunan sosial, dan
  manajemen ekonomi (makro)
• Perlu dipahami bahwa desentralisasi
  hanyalah sekedar instrumen untuk
  mewujudkan tata kelola pemerintahan
  yang efektif dan partisipatif (Tanzi,
  2002)
B. Asas Pemerintahan (1)
  • Dekonsentrasi:

     • Terdapat pelimpahan wewenang dari Pusat
       kepada pejabat di Daerah untuk melaksanakan
       wewenang tertentu.

     • Tanggung jawab pelaksanaan wewenang tsb tetap
       ada pada Pusat.

     • Kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,
       pembiayaan dan perangkat lainnya merupakan
       kewenangan Pusat.
Asas Pemerintahan (2)

  • Desentralisasi
    • Menurut Dr. Mahfud Sidik (2001) konsep
      desentralisasi secara umum meliputi:

      • Desentralisasi Politik
      • Desentralisasi Administratif
      • Desentralisasi Fiskal
      • Desentralisasi Ekonomi.
Desentralisasi (Litvack. 1999):
 •   Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan
     yang lebih besar kepada daerah yang melibatkan
     aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan
     standar dan berbagai peraturan.

 •   Desentralisasi administrasi, berupa pelimpahan
     kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya
     antartingkat pemerintahan.

 •   Desentralisasi fiskal, dalam bentuk pemberian
     kewenangan kepada daerah untuk menggali
     sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima
     transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan
     menentukan belanja rutin dan investasi
     (pembangunan)
Transfer Pusat ke Daerah: “ Big Bang”

                                      160
                                                                  Crisis        Decentralization          Extra US$ 15
                                                                                                          billion to spend
                                      140
 Constant 2000 prices, Rp. trillion




                                      120


                                      100


                                       80


                                       60


                                       40


                                       20


                                      -
                                            1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007**
                                                  Interest Payments                 Subsidies
                                                  Transfers to Region               Central Development Expenditures
                    Perkembangan Transfer ke Daerah
                  Tahun 2001-2008 (dalam miliar rupiah)


      Uraian                                           Realisasi APBN
                         2001      2002      2003       2004       2005       2006        2007 2008*
1. Dana Perimbangan 81.054,4 94.656,6 111.070,4 122.867,6 143.221,3 222.120,6 243.967,2 279.567,8
 a. DBH                20.708,6 25.497,2 31.369,5 37.900,8 50.479,2 64.900,3           62.942,0    78.858,6
 b. DAU                60.345,8 69.159,4 76.977,9 82.130,9 88.765,4 145.664,2 164.787,4 179.507,1
  c. DAK                 -                 2.723,0    2.835,9    3.976,7 11.556,1      16.237,8    21.202,1
2. Dana Otsus &
Penyesuaian             0,0     4.722,5   1.539,6    9.243,9    7.242,6    4.049,4    9.296,0     13.986,7
  a. Dana Otsus          -      3.547,5    1.539,6    1.539,6    1.775,3    3.488,3     4.045,7     7.510,3
 b. Dana Penyesuaian     -      1.175,0    2.372,5    7.704,3    5.467,3      561,1     5.250,3     6.476,4
Tujuan Penerapan Desentralisasi
di Indonesia:
 1.   mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat
      dan pemerintah daerah (vertical fiscal imbalance) dan
      antardaerah (horizontal fiscal imbalance);

 2.   meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan
      mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;

 3.   meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya
      nasional;

 4.   tata kelola, transparan, akuntabel dalam pelaksanaan
      kegiatan pengalokasian Transfer ke Daerah yang tepat
      sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; dan

 5.   mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan
      ekonomi makro.
Asas Pemerintahan (3)

  • Tugas Pembantuan

    • Merupakan bagian dari sistem
      pemerintahan daerah.

    • Berfungsi sebagai penengah bagi asas
      dekonsentrasi dan asas desentralisasi.
C. Kebijakan Otonomi Daerah

    Periodisasi     Konfigurasi Politik     UU Otonomi          Hakekat Otonomi


     Perjuangan
                                            UU No 1/1945
    Kemerdekaan         Demokrasi                             Otonomi Luas
                                            UU No 22/1948
       (45-49)

       Pasca
    Kemerdekaan         Demokrasi           UU No 1/1957      Otonomi Luas
      (50-59)

     Demokrasi
                                          Penpres No 6/1959
     Terpimpin          Otoritarian                           Otonomi Terbatas
                                           UU No 18/1965
      (59-65)

     Orde Baru
                        Otoritarian         UU No 5/1974      sentralisasi
      (65-98)


      Reformasi                            UU No 22/1999
                        Demokrasi                             Otonomi Luas
    (98-sekarang)                          UU No 32/2004
Ciri Otonomi…
 1. Terdapat unsur tertentu yang diserahkan oleh Pusat
    kepada Daerah untuk diatur dan diurus oleh Daerah
    dalam batas-batas wilayahnya;

 2. Pengaturan dilakukan atas inisiatif dan kebijakan
    sendiri;

 3. Terdapat alat/organ/kelembagaan untuk mengatur
    dan mengurusi urusan yang dikedaerahkan;

 4. Terdapat sumber-sumber keuangan sendiri.
Prinsip Otonomi

• Otonomi Luas
   • Daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur
     semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi
     urusan Pusat.

• Otonomi Nyata
   • Kewenangan diberikan atas dasar potensi nyata dari
     karakteristik dan kekhasan masing-masing daerah.

• Otonomi yang Bertanggung jawab
   • Penyelenggaraan otonomi harus benar-benar sejalan
     dengan tujuan dan maksud pemberian daerah, yaitu
     dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Urusan Pemerintahan

 • Merupakan fungsi-fungsi pemerintahan
   yang menjadi hak dan kewajiban setiap
   tingkatan dan/atau susunan
   pemerintahan untuk mengatur dan
   mengurus fungsi-fungsi tersebut yang
   menjadi kewenangannya dalam rangka
   melindungi, melayani, memberdayakan,
   dan mensejahterakan masyarakat.
Urusan Pusat…

 •   Politik Luar Negeri;
 •   Pertahanan;
 •   Keamanan;
 •   Moneter;
 •   Yustisi;
 •   Agama;
 •   Bagian urusan yang berskala nasional; serta
 •   Bagian urusan yang bersifat concurrent.
Urusan Pemerintah Daerah…
• Urusan Wajib
  • Urusan yang sangat mendasar yang berkaitan
    dengan hak dan pelayanan dasar kepada
    masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh
    Pemda.

• Urusan Pilihan
  • Urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
    berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
    masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
    dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
    Urusan Pemerintah Daerah…
        • Urusan Wajib (26 urusan)
                                              •   KesBang dan Politik DN
•   Pendidikan         • Pemberdayaan
                                              •   OtDa, Pemerintahan
•   Kesehatan            Perempuan dan
                                                  Umum, Administrasi
•   Pekerjaan Umum       Perlindungan Anak
                                                  Keuangan Daerah,
•   Perumahan          • Keluarga Berencana       Perangkat Daerah,
                         dan Keluarga             Kepegawaian, dan
•   Penataan Ruang       Sejahtera                Persandian
•   Perencanaan        • Sosial               •   Ketahanan Pangan
    Pembangunan                               •   Pemberdayaan
                       • Ketenagakerjaan
•   Perhubungan                                   Masyarakat dan Desa
                       • Koperasi dan UKM
•   Lingkungan Hidup                          •   Statistik
                       • Penanaman Modal      •   Kearsipan
•   Pertanahan
                       • Kebudayaan           •   Komunikasi dan
•   Kependudukan dan
    Catatan Sipil      • Kepemudaan dan           Informatika
                         Olah Raga            •   Perpustakaan
Urusan Pemerintah Daerah…
 • Urusan Pilihan (8 urusan)
    •   Pertanian
    •   Kehutanan
    •   Energi dan Sumberdaya Mineral
    •   Pariwisata
    •   Kelautan dan Perikanan
    •   Perdagangan
    •   Industri
    •   Ketransmigrasian
Harapan Pelaksanaan Otonomi Daerah

  • Daerah mampu meningkatkan daya guna dan
    hasil guna penyelenggaraan pemerintahan
    dalam rangka pemberian pelayanan kepada
    masyarakat.

  • Daerah mampu menggunakan diskresi yang
    diberikan untuk melaksanakan fungsi
    pembangunan serta mengembangkan
    prakarsa masyarakat.
    KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH 2009

 ALOKASI TRANSFER KE DAERAH : 5,7% PDB
 KEBIJAKAN
   • DAU 26% DARI PDN NETO YANG TELAH MEMPERHITUNGKAN SUBSIDI BBM
     DAN SUBSIDI PUPUK SEBAGAI FAKTOR PENGURANG
      • DAU 2008: Rp179,5 T (4,0% PDB) DAN DAU 2009 : Rp183,4T (3,5%
         PDB)
   • DANA BAGI HASIL:
      • DBH MIGAS TERDAPAT KENAIKAN PORSI SEBESAR 0,5% UNTUK
         ANGGARAN PENDIDIKAN DASAR;
   • PENERAPAN FORMULA MURNI DAU/NON-HOLDHARMLESS
   • PENAMBAHAN KOMPONEN DBH CUKAI.
   • JIKA REALISASI ICP DI ATAS 130% DARI ASUMSINYA, MAKA KELEBIHAN
     ANGGARAN DBH DIREALOKASI KE DAU.
   • TERDAPAT PENAMBAHAN DUA BIDANG DAK SEBAGAI PENGALIHAN
     ANGGARAN DARI DEP. PERDAGANGAN DAN KEMENTERIAN
     PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.
Transfer ke daerah meningkat
namun belum dipergunakan
secara optimal…
                                    PERBANDINGAN BELANJA APBD PER JENIS BELANJA
                                TERHADAP TOTAL BELANJA APBD SE-PROVINSI DI INDONESIA
                                                  TAHUN 2005-2008

                                            Belanja Lainnya **)          **) Belanja Lainnya a.l : Bantuan Sosial,
                                            Belanja Modal                    Bantuan Keuangan, Hibah, dan Tak Terduga

                                            Belanja Barang
                                                                                                                           13,31%
                                            Belanja Pegawai

            400.000,00                                                                               12,6%
                                                                                                              51.825,29



            350.000,00                                            100%              42.904,42                              28,73%

                                                                                                    30,9%
                                                                            14,9%                             111.852,75
            300.000,00
                                               14,0%                                104.747,23
                                                        37.855,34           21,6%                                          18,57%
Miliar Rp




            250.000,00                                                                                18,0%

                                28.690,43      22,2%
                                                        54.798,85                                             72.303,53

            200.000,00                                                      31,2%
                                                                                    61.204,19
                                45.483,46
                                               22,1%                                                                       39,40%

                                                        79.050,75
            150.000,00
                                45.222,90                                                            38,5%
                                               41,8%
                                                                            32,3%
                                                                                                              153.396,26
            100.000,00                                                              130.487,67

                                85.626,20               81.860,95

             50.000,00

                               205.022,99              253.565,90                   339.343,51              389.377,83
                  0,00
                         REALISASI 2005      REALISASI 2006              ANGGARAN 2007             ANGGARAN 2008
                                                                                            33.530,76               JUN 08
                                                                                          41.194,00                 MEI 08
PETA DANA PEMDA YANG TERSIMPAN DI SERTIFIKAT BANK




                                                                                          39.191,11                 APR 08
                                                                                          38.869,42                 MAR'08
                                                                                          37.831,94                 FEB 08
                                                                                           37.154,07                JAN 08
                 INDONESIA (SBI)




                                                                                            33.353,00               DES 07
                                                                                46.831,77                           NOV 07
                                                                                 46.512,05                          OKT 07
                                                                               51.151,00                            SEP 07
                                                                               52.882,00                            AGUST 07
                                                                               52.293,00                            JUL 07
                                                                                48.670,00                           JUN 07
                                                                                52.340                              MARET




                                                                                                                0
                                                    60.000



                                                             50.000



                                                                      40.000



                                                                                 30.000



                                                                                              20.000



                                                                                                       10.000
                                                                               Miliar Rupiah
                               GRAFIK PENYAMPAIAN PERDA APBD 2008
                                  PROV/KAB/KOTA SE-INDONESIA
                                                      Per tanggal 30 Juni 2008


200
                         188
                                                                                                        2006       2007   2008
180


160


140
                                                    125
             118
120                                                             110
                                    105
100                                       93
                    85                         82
80                             68
                   66

60                                                    50   48

40    29                                                              32   31
        25
20                                                                              12             16
                                                                                      9                        6
                                                                                  2       41                              2
                                                                                                    1
 0

  Des Thn Jan                  Peb             Mar         Apr             Mei        Juni     Juli        Agt            Sept
  Sebelum
Permasalahan Otonomi Daerah

  • Harus diakui tekanan politik yang sangat kuat
    menjadikan pengembangan kerangka
    desentralisasi di Indonesia dilakukan secara
    tergesa-gesa.

    • Rerangka hukum yang dikembangkan tanpa ada
      penegasan tujuan dan prinsip dasar serta strategi
      yang jelas dan dilaksanakan tanpa adanya saling
      kaitan satu sama lain.
Salah satu akibatnya…
• Muncul euforia otonomi daerah yang ternyata banyak
  berdampak negatif.

• Salah satu yang menonjol adalah munculnya "kejahatan
  institusional". Baik eksekutif maupun legislatif seringkali
  membuat peraturan yang menabrak logika kebijakan publik.

• Kebijakan publik yang semestinya diorientasikan bagi sebesar-
  besarnya kemaslahatan publik justru ditelikung hanya untuk
  kesejahteraan eksekutif-legislatif. Yang menakutkan jika
  kejahatan institusional itu dipraktikkan secara kolektif antara
  eksekutif dan legislatif. Legislatif yang mestinya mengawasi
  kinerja eksekutif justru ikut bermain dan menggaruk uang
  rakyat dengan cara yang "legal" karena dilegitimasi keputusan.
Dark fact…
• Depdagri pernah mengajukan permohonan ke kejaksaaan
  dan kepolisian untuk memeriksa 285 anggota DPRD di 18
  provinsi, baik dalam kasus pidana maupun perdata.

• Ada dua sangkaan kepada mereka: dugaan kejahatan
  individual dan kejahatan kolektif.

• Kejahatan individual dilakukan sendiri-sendiri oleh anggota
  Dewan bekerja sama dengan pihak lain, baik di dalam
  maupun di luar pemerintahan. Sedangkan kejahatan kolektif
  adalah manipulasi mata anggaran untuk kepentingan
  individu melalui keputusan Dewan.

• … dan lebih banyak kasus lagi, baik terekspos ataupun
  tidak…
Kasus Korupsi di Daerah
• Kasus Korupsi Pejabat Daerah (2004-2006)

     900                                                                           767
     800
     700
     600
     500
     400                                                       327
     300
     200                                  63
     100             7
       0
                 r




                                      a




                                                                                   a
                                                            si
                u




                                    ot




                                                                                 ot
                                                          in
             en




                                   K




                                                                               /K
                                                           v
            ub




                                                        ro
                                  i




                                                                             n
                               al




                                                    P




                                                                          te
           G




                             i/W




                                                                           a
                                                    D




                                                                        up
                                                   R
                           at




                                               P




                                                                     ab
                         up




                                               D




                                                                    K
                         B




                                                                    D
                                                                   R
                                                               P
                                                               D




    767 anggota DPRD dari 110 Kabupaten dan 25 Kota
1                   Contoh Kasus Korupsi di DPRD
                     DPRD PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT


        NO             LEMBAGA                 NILAI                  YANG TERLIBAT


    1        DPRD Jawa Barat           Rp. 25 Miliar      Pemimpin DPRD ( tersangka)

    2        DPRD Bogor                Rp. 6,6 miliar     Ketua DPRD divonis

    3        DPRD Cirebon              Rp. 997,8 miliar   Anggota divonis

    4        DPRD Depok                Rp. 17 miliar      17 anggota divonis

    5        DPRD Ciamis               Rp. 5 miliar       4 anggota tersangka

    6        DPRD Garut                Rp. 6,6 miliar     4 pimpinan divonis



• Tahun 2005 Kajati Jabar menangani 131 kasus korupsi, 38
  perkara telah di limpahkan ke pengadilan (27 telah divonis).
• Kasus Kavling Gate: Kurdi Moekri (5 tahun penjara), Eka
  Santosa & Suyaman (dalam tahap persidangan).
• Kasus dugaan mark-up pembangunan Stadion Jalak Harupat
  menyangkut Bupati Bandung.
Kisah Sukses Implementasi
     Otonomi Daerah
Apa rahasianya?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:284
posted:5/29/2012
language:Malay
pages:54