PEMUNGUT PPN by alkhoir

VIEWS: 945 PAGES: 16

									PEMUNGUT PPN



               1
Pemungut PPN adalah bendaharawan               UU PPN                   1. Pajak yang terutang atas
Pemerintah, badan, atau instansi                                           penyerahan Barang Kena Pajak
Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri     Pasal 1                          dan atau penyerahan Jasa Kena
                                                             Pasal
Keuangan untuk memungut, menyetor,        Angka
                                                             16A
                                                                           Pajak kepada Pemungut PPN
dan melaporkan pajak yang terutang          27                             dipungut, disetor, dan
oleh Pengusaha Kena Pajak atas                                             dilaporkan oleh Pemungut PPN
penyerahan Barang Kena Pajak dan                                        2. Tata cara pemungutan,
atau penyerahan Jasa Kena Pajak                                            penyetoran dan pelporan oleh
kepada bendaharawan Pemerintah,                                            Pemungut PPN diatur dengan
badan, atau instansi Pemerintah                                            Keputusan Menteri Keuangan
tersebut

                                 KEPMENKEU                      PERMENKEU
                             563/KMK.03/2003                 73/PMK.03/2010
                             24 Desember 2003                  31 Maret 2010

             Menunjuk                   Pedoman Pemungutan           Menunjuk KPS Migas dan KP Panas
          Bendaharawan                     Penyetoran dan               Bumi selaku Pemungut PPN
       Pemerintah dan KPPN              Pelaporan Pemungut
       selaku Pemungut PPN                      PPN
                           Kewajiban Mendaftarkan Diri


                       Tempat Pendaftaran :          Tatacara Pendaftaran
                                                     Mengisi          formulir
  untuk                KPP sesuai lokasi kedudukan   pendaftaran       dengan
memperoleh :
                                                     menunjukkan :
NPWP                                                 1. Surat      Keputusan
                                                         Pengangkatan
                                                         sebagai       Pejabat
                           E Registration                Bendahara
                                                     2. KTP            pejabat
                                                         Bendahara



      Tatacara Penghapusan NPWP
      1. Perubahan organisasi
      2. Proyek telah selesai
      PEMUNGUT PPN (BENDAHARA PEMERINTAH & KPPN)

                  OBJEK PEMUNGUTAN


setiap pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP

                             kecuali
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1 juta, dan tidak merupakan jumlah yang
terpecah-pecah

Pembayaran untuk pembebasan tanah

Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut /
dibebaskan dari pengenaan PPN
Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina
Pembayaran atas rekening telepon
Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan
penerbangan
                                                                                4
Kasus ……
Berapakah PPN dan/atau PPnBM terutang yang harus dipungut untuk
transaksi-transaksi dengan Pemungut PPN di bawah ini :
1. PKP PT ABC melakukan penyerahan semen kepada Bendaharawan
   Pemerintah dengan nilai tagihan seluruhnya sebesar Rp 11.000.000,00
2. PKP PT XYZ melakukan penyerahan AC kepada Bendaharawan Pemerintah
   dengan nilai tagihan seluruhnya sebesar Rp 13.000.000,00 (dikenakan
   PPnBM tarif 20%)
3. PKP pedagang eceran Toko Terompah melakukan penyerahan sepatu
   kepada Bendaharawan Pemerintah dengan harga jual             sebesar Rp
   900.000,00
4. PKP pedagang eceran Toko Kelontong melakukan penyerahan Mie Instant
   kepada Bendaharawan Pemerintah dengan harga jual             sebesar Rp
   800.000,00


                                                                      5
            JUMLAH PPN ATAU PPnBM YANG DIPUNGUT

 Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai
            dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.




Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut
adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.
Contoh:
Jumlah pembayaran                                        Rp 11.000.000,00
Jumlah PPN : 10/110 x Rp 11.000.000,00                   Rp 1.000.000,00
Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan
(Rp 11.000.000,00 - Rp 1.000.000,00)                     Rp 10.000.000,00
Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang
menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang PPN juga
terutang PPnBM, maka jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut adalah sebagai
berikut:
Contoh :
PPnBM dengan tarif 20% Jumlah pembayaran                  Rp 13.000.000,00
Jumlah PPN yang dipungut:
        (10/130 x Rp13.000.000,00)                        Rp 1.000.000,00
Jumlah PPnBM yang dipungut:
        (20/130 x Rp13.000.000,00)                        Rp 2.000.000,00
Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan:
Rp13.000.000,00 - (Rp1.000.000,00 + Rp2.000.000,00) = Rp10.000.000,00
Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (termasuk PPN
dan PPnBM) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan
PPnBM tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan.
Contoh 1:
Harga Jual                                              Rp 900.000,00
PPN : 10% x Rp 900.000,00                               Rp   90.000,00
PPnBM (Misal terutang dengan tarif 20%)                 Rp 180.000,00
Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM                       Rp 1.170.000,00
Meskipun Harga Jual Rp900.000,00 tetapi karena pembayaran termasuk PPN dan
PPn BM berjumlah Rp1.170.000,00 (di atas Rp1.000.000,00), maka PPN dan PPn BM
yang terutang harus dipungut oleh Bendaharawan.
Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (termasuk PPN
dan PPnBM) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan
PPnBM tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan.


Contoh 2:
Harga Jual                                              Rp 800.000,00
PPN : 10% x Rp 800.000,00                               Rp 80.000,00
PPnBM (Misal terutang dengan tarif 10%)                 Rp 80.000,00
Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM                       Rp 960.000,00
Karena Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM berjumlah Rp 960.000,00 (kurang dari
Rp1.000.000,00), maka PPN dan PPnBM yang terutang tidak perlu dipungut oleh
Bendaharawan, tetapi harus dipungut dan disetor sendiri oleh PKP Rekanan
Pemerintah, dan Faktur Pajak tetap harus dibuat.
                 PEMUNGUT PPN (Bendahara Pemerintah)
                    Mekanisme Pemungutan

PKP Rekanan wajib membuat Faktur Pajak (rangkap 3) dan SSP (rangkap 5) pada saat
                               menyampaikan tagihan
 SSP tersebut diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah
yang bersangkutan, tetapi penandatangan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah
           atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah.
   Pada setiap lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan
   pemungutan wajib dibubuhi cap "Disetor tanggal ........." dan ditandatangani oleh
                             Bendaharawan Pemerintah.

     Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran

                       Pemungut PPN wajib menyetor pada:
  Bendahara  paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

                        Pelaporan oleh Pemungut PPN:
 Bendahara  dengan SPT Masa bagi Pemungut paling lambat akhir bulan berikutnya
                         setelah Masa Pajak berakhir
       PEMUNGUT PPN (BENDAHARA PEMERINTAH & KPPN)
                             Mekanisme pemungutan


PKP Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan


Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran

Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN dilaporkan oleh PKP Rekanan dalam SPT Masa
PPN pada masa sesuai dengan tanggal Faktur Pajak

Penyetoran PPN dilakukan paling lambat :
Untuk Bendahara : paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya
                   setelah Masa Pajak berakhir
Untuk KPPN : pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran         PMK Nomor
                                                                       80/PMK.03/2010
Pelaporan oleh Pemungut PPN:
Untuk KPPN : setiap hari kerja menyampaikan lb ke-3 Faktur Pajak
Untuk Bendahara : dengan SPT Masa bagi Pemungut paling lambat
akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

                                                                                    11
Mekanisme Pemungutan Pajak oleh Bendahara selaku
                Pemungut PPN
Penyerahan
                  Penagihan     Pembayaran     Setor    Lapor
 BKP/JKP
 20/1/11          9/2/11             23/3/11   7/4/11   30/4/11




                                       P
           PKP membuat:                e       Dengan
           - FP tgl 9/2/11             m        SSP
           - SSP diisi identitas &     u                Dengan SPT
             jumlah pajak              n                 MASA PPN
                                                         1107 PUT
                                       g
                                       u
           Dilaporkan oleh
                                       t
            PKP dlm SPT
                                       a
            Masa Februari
                                       n
                                                                    PMK-73/2010
 PEMUNGUT PPN
 (KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
 MINYAK DAN GAS BUMI) DAN (KONTRAKTOR/PEMEGANG KUASA/IZIN
 PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI)

               mekanisme pemungutan

pemungutan dan pembuatan Faktur Pajak dibuat saat :
Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP
Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan
BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
Penerimaan pembayaran termin dalam hal ppenyerahan sebagian tahap pekerjaan

Penyetoran dan pelaporan :
Penyetoran PPN dan PPnBM yang dipungut dilakukan paling lama pada tanggal 15 bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Pelaporan PPN dan PPnBM yang dipungut ke KPP yang bersangkutan melalui SPT Masa
PPN bagi Pemungut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

                                                                                       13
PEMUNGUT PPN (KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI)

                   Obyek Pemungutan

setiap pembayaran yang dilakukan atas penyerahan BKP dan/atau JKP

                             kecuali
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10 juta dan tidak merupakan jumlah
yang terpecah-pecah
Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas: PPN tidak dipungut /
dibebaskan dari pengenaan PPN
Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina
Pembayaran atas rekening telepon
Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan
penerbangan
Pembayaran lain yang menurut ketentuan tidak terutang PPN
                                                                                   14
Bentuk SPT 1107 PUT
LATIHAN
  Bendahara Pemkot pada Bulan Maret 2012 melakukan
  pembelian barang dan jasa sebagai berikut :
  1. Membeli seperangkat komputer kepada CV ABC dengan
     harga Rp. 5.500.000, harga sudah termasuk PPN
  2. Menggandakan bahan diklat di Toko Setia Kawan sebesar
     Rp. 500.000
  3. Melakukan perbaikan motor dinas di bengkel Teknik Motor
     dengan ongkos service 200.000 dan pembelian spare part
     300.000
  4. Membeli makan minum di warung Bu Siti untuk keperluan
     rapat sebesar Rp. 2.000.000

  Bagaimana penghitungan PPN nya ?

								
To top