; Hukum Keuangan Negara - DIPA
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Hukum Keuangan Negara - DIPA

VIEWS: 146 PAGES: 44

  • pg 1
									POKOK BAHASAN:

1. RUANG LINGKUP DAN DASAR HUKUM PENGUJIAN
   DAN PEMBAYARAN TAGIHAN:
   a. Pengertian
   b. Dasar hukum
   c. Paradigma baru pengelolaan keuangan negara
2. KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN
   NEGARA
   a. Pembagian kewenangan
   b. Pejabat yang terkait dengan pelaksanaan ABN
   c. Tugas pokok dan fungsi bendahara pengeluaran
POKOK BAHASAN

3. DIPA SEBAGAI DOKUMEN DASAR
   PEMBAYARAN BELANJA NEGARA
4. MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN
   BELANJA NEGARA
5. MEKANISME PENGUJIAN:
  a. Dokumen Persyaratan Administrasi
     Pembayaran
  b. Persyaratan Administrasi Belanja Pegawai

                                                2
RUANG LINGKUP DAN
DASAR HUKUM
PENCAIRAN ABN




                    3
PENGERTIAN PENGUJIAN
ABN

pencairan anggaran belanja negara
adalah serangkaian proses penarikan
dana APBN dari rekening kas negara ke
rekening penerima, dengan syarat dan
prosedur tertentu.


                                        4
SYARAT DAN PROSEDUR TSB A.L:

 DIDAHULUI OLEH ADANYA KOMITMEN PBJ
 MUNCUL HAK TAGIH DARI PELAKSANAAN
  PEKERJAAN.
 PEMBERKASAN HAK TAGIH DALAM BENTUK
  SPP.
 PENGUJIAN SPP U/ PENERBITAN SPM.
 BERDASARKAN SPM, KPPN MENERBITKAN
  SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
  (SP2D).
                                       5
DASAR HUKUM
UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan
 Negara
UU No.1 tahun 2004 tentang
 Perbendaharaan Negara
UU No.15 tahun 2004 tentang
 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
 Jawab Keuangan Negara. KEPPRES No
 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
 PBJ Pemerintah
                                        6
DASAR HUKUM
 PMK No 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman
  Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN
 PMK No 91/PMK.06/2007 tentang BAS
 PMK No 73/PMK.06/2008 tentang Tata Cara
  Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
  Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian
  Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
 Perdirjen Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang
  Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban
  APBN
 Perdirjen Perbendaharaan No 47/PB/2009, ttg Petunjuk
  Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ
  Bendahara
                                                         7
HAL2 BARU DLM UU KN:
 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEUANGAN
  NEGARA,
 KEDUDUKAN PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG
  KEKUASAAN TERTINGGI PENGELOLAAN
  KEUANGAN NEGARA,
 PENDELEGASIAN KEKUASAAN PRESIDEN KEPADA
  MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI/PIMPINAN
  LEMBAGA,
 SUSUNAN APBN DAN APBD,
 KETENTUAN MENGENAI PENYUSUNAN APBN DAN
  APBD,
 PENETAPAN BENTUK DAN BATAS WAKTU
  PENYAMPAIAN LPJ PELAKSANAAN APBN DAN APBD
                                          8
HAL2 BARU DLM UU PN a.l.:

RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM
 PERBENDAHARAAN NEGARA,
KEWENANGAN PEJABAT
 PERBENDAHARAAN NEGARA,
PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA NEGARA/DAERAH,
PENATAUSAHAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN
 APBN/APBD.
                               9
ASAS UMUM PN

 ASAS KESATUAN MENGHENDAKI AGAR SEMUA
  PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH
  DISAJIKAN DALAM SATU DOKUMEN ANGGARAN.
 ASAS UNIVERSALITAS MENGHARUSKAN AGAR
  SETIAP TRANSAKSI KEUANGAN DITAMPILKAN
  SECARA UTUH DALAM DOKUMEN ANGGARAN.
 ASAS TAHUNAN MEMBATASI MASA BERLAKUNYA
  ANGGARAN UNTUK SUATU TAHUN TERTENTU.
 ASAS SPESIALITAS MEWAJIBKAN AGAR KREDIT
  ANGGARAN YANG DISEDIAKAN TERINCI SECARA
  JELAS PERUNTUKANNYA.

                                            10
                                  Paradigma Baru
                                  dalam pengelolaan Keuangan Negara
Perubahan mendasar
                     dari Financial Administration
                      Ke Financial Management




  Semangat yang                   let
    melandasi                the managers
                                manage




   Pengendalian          Check & Balance
                           Mechanism

                                                              11
      IMPLIKASI
pada aspek :
 Penyusunan,
 Pelaksanaan penerimaan dan
  pengeluaran,
 Audit,
 Pelaporan.
Pelaksanaan penerimaan dan
       pengeluaran

Perubahan mendasar:
 Pembagian kewenangan,
 Sistem pembayaran,
 Pengelolaan kas.
KEKUASAAN ATAS
PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA




                       14
REFORMASI PENGELOLAAN KN

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN SEBAGAI LANDASAN
 HUKUM;
PENATAAN KELEMBAGAAN;
PENATAAN SISTEM PENGELOLAAN
 KEUANGAN NEGARA;
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA DI BIDANG KEUANGAN.
                             15
Pembagian kewenangan
 PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
 PENGGUNA ANGGARAN/BARANG:
  Menteri/pimpinan lembaga/Kepala Satuan
  Kerja Perangkat Daerah;

 BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH:
  Menteri Keuangan/Kepala Satuan Kerja
  Pengelola Keuangan Daerah;

 BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN
  PADA KEMENTERIAN NEGARA/
  LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT
  DAERAH
                                                     17

                        Pasal 4, 6, 7, 9, dan Pasal 10 UUPN
18
                           REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH-KPMK



 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI
           TEKNIS
 Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden
 dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah
  Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I.

 Setiap menteri sebagai pembantu Presiden
  pada hakekatnya adalah Chief Operational
Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian
              yang dipimpinnya.                                           19
  Pasal 4 ayat 1 UU No. 1/2004

Menteri/pimpinan lembaga adalah
Pengguna Anggaran / Pengguna
Barang bagi kementerian negara/
lembaga yang dipimpinnya.




                                  20
  Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/2004


Menteri Keuangan adalah
Bendahara Umum Negara.



                                 21
   STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA



                           PRESIDEN




          MENTERI                   MENTERI KEUANGAN
         PENGGUNA                    BENDAHARAWAN
         ANGGARAN                        UMUM



  SATKER           SATKER            KPPN            KPPN
Kuasa Pengguna   Kuasa Pengguna   Kuasa Bendara   Kuasa Bendara
   Anggaran         Anggaran         Umum            Umum
                                                                  22
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA BERWENANG:
 Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
  penerimaan negara;
 Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang
  dan piutang;
 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
  belanja negara;
 Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan
  perintah pembayaran;
 Menggunakan barang milik negara;
 Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang
  milik negara;
 Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
                                                              23
MENTERI KEUANGAN BERWENANG:

   Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
   Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
   Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
   Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran negara;
   Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan
    pengeluaran anggaran negara;
   Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
   Menyimpan uang negara;
   Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
   Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban
    rekening kas umum negara;
   Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
   Memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
   Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
   Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah;
   Melakukan penagihan piutang negara;
   Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
   Menyajikan informasi keuangan negara;
   Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
   Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
   Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara

                                                                                          24
PEJABAT YG TERKAIT DGN
PELAKSANAAN ABN




                         25
PEJABAT PENGELOLA APBN

KPA
PPK
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN
 DAN/ATAU PENERBIT SPM
BENDAHARA PENGELUARAN


                           26
   STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
    (IDEAL MENURUT UU)


                         MENTERI
                        PENGGUNA
                        ANGGARAN



                       SATKER
                   KUASA PENGGUNA
                      ANGGARAN



                                                 UNIT
 PEMBUAT                   PEGUJI   PENERBIT
            BENDAHARA     TAGIHAN     SPM
                                               AKUTANSI
 KOMITMEN
                                               INSTANSI
                                                     27
KEMENTRIAN NEGARA
                SATKER
            KUASA PENGGUNA
               ANGGARAN

   SETJEN                    BADAN

   DITJEN                    IRJEN

    ESELON 2                ESELON 3
KUASA PENGGUNA          KUASA PENGGUNA
   ANGGARAN                ANGGARAN


                                         28
                       SEKJEN
                   KUASA PENGGUNA
                       ANGGARAN




     KEPALA                               KEPALA
                   KARO KEUANGAN
      BIRO                                 BIRO




                                                 UNIT
PEMBUAT                  PEGUJI     PENERBIT
           BENDAHARA    TAGIHAN       SPM
                                               AKUTANSI
KOMITMEN
                                               INSTANSI



                                                     29
             ESELON 2
            KUASA PENGGUNA
               ANGGARAN




 KEPALA                           KEPALA
              KABAG UMUM
 BIDANG                           BIDANG




PEMBUAT                PENERBIT    PEMBUAT
           BENDAHARA     SPM       KOMITMEN
KOMITMEN



                               UNIT
                  PEGUJI
                             AKUTANSI
                 TAGIHAN
                             INSTANSI
                                              30
                  ESELON 3
                 KUASA PENGGUNA
                    ANGGARAN




KEPALA SEKSI
                   KASUBAG TU           KEPALA
  PEMBUAT
                   Penerbit SPM          SEKSI
 KOMITMEN




                             PEGUJI
               BENDAHARA    TAGIHAN



                                    UNIT
                       PEGUJI
                                  AKUTANSI       31
                      TAGIHAN
                                  INSTANSI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
Pengguna     Anggaran      untuk     melaksanakan
program/kegiatan dan diberikan kewenangan
untuk menggunakan anggaran dalam dokumen
pelaksanaan anggaran. KPA menjadi manajer
dalam pengertian melakukan pengelolaan dan
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan
penggunaan anggaran. Pejabat yang dapat
ditunjuk dan ditetapkan sebagai KPA adalah
kepala satuan kerja atau pejabat lain yang ditunjuk
dalam lingkup satuan kerja tersebut.
                                                  32
   Pejabat Pembuat Komitmen
adalah pejabat yang diberi kewenangan
untuk    melakukan    tindakan    yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja/penanggung-jawab      kegiatan/
pembuatan komitmen.


                                          33
      Pasal 18 ayat 1 UU No.
                      1/2004

Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran berhak untuk menguji,
membebankan pada mata anggaran
yang telah disediakan, dan me-
merintahkan pembayaran tagihan-
tagihan atas beban APBN/APBD


                                   34
Pasal 18 ayat 2 UU No.1/2004
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

1.   Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak
     pihak penagih;
2.   Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/
     kelengkapan       sehubungan     dengan      ikatan/perjanjian
     pengadaan barang/jasa;
3.   Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
4.   Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran
     pengeluaran yang bersangkutan;
5.   Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD



                                                                  35
PENGUJI TAGIHAN/PENERBIT SPM

 menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak
  pihak penagih;
    Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
     orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama
     bank)
    Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan atau
     kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai
     spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak).
    Jadwal waktu pembayaran.
    Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan
     sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam
     DIPA berkenaan dan atau spesifikasi teknis yang sudah
     ditetapkan dalam kontrak.

                                                              36
 meneliti kebenaran dokumen yang menjadi
  persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan
  ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 membebankan pengeluaran sesuai dengan
  mata anggaran pengeluaran yang
  bersangkutan;
 memerintahkan pembayaran atas beban APBN
  (menerbitkan Surat Perintah Membayar).


                                                 37
TUGAS BENDAHARA PENGELUARAN

 Bendahara Pengeluaran melaksanakan
  pembayaran dari uang persediaan yang
  dikelolanya setelah :
  o meneliti kelengkapan perintah pembayaran
    yang diterbitkan oleh Pengguna
    Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  o menguji kebenaran perhitungan tagihan yang
    tercantum dalam perintah pembayaran;
  o menguji ketersediaan dana yang
    bersangkutan.
                                                 39
           Pasal 19 Ayat 1 UU
                    No.1/2004

Pembayaran atas tagihan yang
menjadi beban APBN dilakukan oleh
Bendahara Umum Negara/Kuasa
Bendahara Umum negara




                                    40
                 Pasal 19 Ayat 1 UU
                          No.1/2004
Bendahara Umum Negara/Kuasa       Bendahara   Umum
negara berkewajiban untuk :

Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang
 diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
 Anggaran;
Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
 APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;
Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
Memerintahkan     pencairan   dana    sebagai  dasar
 pengeluaran negara
Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran
 yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
 Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang
 ditetapkan
                                                        41
                   MATERI KEWENANGAN
                SEBELUM UU NO. 1 tahun 2004
       Menteri Teknis                     Menteri Keuangan


PEMBUATAN      PENGUJIAN &    PERINTAH                    PENCAIRAN
                                              PENGUJIAN
KOMITMEN       PEMBEBANAN    PEMBAYARAN                     DANA



                             administratief        Comptabel beheer
   administratief beheer       beheer




                                                                42
               MEKANISME PELAKSANAAN
          BELANJA/PENGELUARAN NEGARA
                       Menteri Teknis         Menteri Keuangan
                 Selaku Pengguna Anggaran     Selaku Bendahara Umum Negara
                      Tahapan Administratif   Tahapan Komtabel




PEMBUATAN
 KOMITMEN
                                              PENGUJIAN
                                                                             SPM

                                                      PENGUJIAN
                                                   •Substantif :
PENGUJIAN                                            Wetmatigheid
                             SPP                     Rechmatigheid
                                                   Formal

Pengujian:
•Wetmatigheid
•Rechmatigheid
•Doelmatigheid
                                                                                   43
                                  MATERI KEWENANGAN
                                 DALAM UU No. 1 Tahun 2004
                   Menteri Teknis      Menteri Keuangan
        Selaku Pengguna Anggaran       Selaku Bendahara Umum Negara



                                                        PERINTAH
PEMBUATAN   PENGUJIAN &    PERINTAH      PENGUJIAN &
                                                        PENCAIRAN
 KOMITMEN   PEMBEBANAN    PEMBAYARAN     PEMBEBANAN
                                                          DANA



      Pengurusan Administrasi                Pengurusan Komtabel
       administratief beheer                  Comptabel beheer




                                                                   44
                    MEKANISME PELAKSANAAN
                      BELANJA/PENGELUARAN
                                   NEGARA
                          Menteri Teknis          Menteri Keuangan
                    Selaku Pengguna Anggaran      Selaku Bendahara Umum Negara
                         Tahapan Administratif    Tahapan Komtabel




PEMBUATAN
 KOMITMEN
                                                 PENGUJIAN
                                                  Ps. 19 Ayat 2
                                                 UU No. 1 Th. 2004
                                                                                 SP2D

                                                           PENGUJIAN
PENGUJIAN                                               •Substantif :
  Ps. 18 Ayat 2                                           Wetmatigheid
UU No. 1 Th. 2004
                                SPM                       Rechmatigheid
                                                        Formal

Pengujian:
•Wetmatigheid
•Rechmatigheid
•Doelmatigheid
                                                                                        45

								
To top