slide Akuntansi Pajak

Document Sample
slide Akuntansi Pajak Powered By Docstoc
					  Sistem Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari
pengabdian dan peran serta WP untuk melaksanakan
kewajiban perpajakan
Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan
pemungutan pajak berada pada WP, pemerintah
berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan
pengawasan.
WP melaksanakan sistem self assesment dengan
harapan mudah dipahami, sederhana, terkendali dan
lebih teratur
        Pembukuan fiskal
Dengan adanya self assesment, pemerintah
memberikan kepercayaan kepada masyarakat
untuk menghitung dan melaporkan sendiri
pajaknya dan diharapkan masyarakat menjadi
mitra untuk pemasukan uang ke kas negara
WP dan pemerintah dengan fungsinya masing-
masing mempunyai media yaitu berupa
pembukuan
         Pembukuan
 (pasal 1 angka 29 UU KUP)
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan
yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa
yang diakhiri dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
pada setiap tahun pajak berakhir.
              Akuntansi
Akuntansi adalah suatu sistem informasi
Proses akuntansi adalah proses pencatatan,
pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan
penganalisaan data keuangan suatu organisasi
Akuntansi dibutuhkan oleh berbagai pihak baik
pihak internal maupun pihak eksternal
Kewajiban pembukuan bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak di Indonesia, wajib
menyelenggarakan pembukuan, yaitu suatu
proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
pada setiap Tahun Pajak berakhir.
                 Kewajiban…
Selain dapat dihitung besarnya PPh, pajak-pajak lainnya
juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar
PPN dan PPnBM dapat dihitung dengan benar,
pembukuan harus mencatat juga jumlah harga
perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai
ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan
PPnBM, jumlah pembayaran atas pemanfaatan BKP
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah PM yang
dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan
Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau
sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya
berdasarkan SAK, kecuali peraturan perundang-
undangan perpajakan menentukan lain
Syarat pembukuan dalam perpajakan

Pembukuan harus diselenggarakan dengan
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
Pembukuan atau pencatatan harus
diselenggarakan di Indonesia dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan
mata uang Rupiah
Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam
bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri
Keuangan
         Syarat pembukuan…

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari
catatan mengenai harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta penjualan dan
pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya
pajak yang terutang
Pembukuan dengan menggunakan bahasa
asing dan mata uang selain Rupiah dapat
diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah
mendapat izin Menteri Keuangan
              Prinsip taat azas

     Prinsip taat asas adalah prinsip yg sama
     digunakan dalam metode pembukuan
     dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk
     mencegah penggeseran laba atau rugi
     Prinsip ini diterapkan dalam :
1.   Stelsel pengakuan penghasilan;
2.   Tahun buku;
3.   Metode penilaian persediaan;
4.   Metode penyusutan dan amortisasi
          Stelsel akrual
Stelsel akrual adalah suatu metode
penghitungan penghasilan dan biaya
dalam arti penghasilan diakui pada waktu
diperoleh dan biaya diakui pada waktu
terutang. Jadi tidak tergantung kapan
penghasilan itu diterima dan kapan biaya
itu dibayar tunai
                  Stelsel kas
suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas
penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar
secara tunai. Menurut stelsel ini, penghasilan baru
dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah
diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya
baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah
dibayar tunai dalam suatu periode tertentu. Stelsel kas
biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi
atau perusahaan jasa misalnya transportasi, hiburan,
restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa
dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung
lama
Pemakaian stelsel kas untuk penghitungan
                  PPh
Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode
harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai
maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok
penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan
persediaan
Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan
hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang
dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan
melalui penyusutan dan amortisasi
Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas
Penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat
juga dinamakan stelsel campuran
Hubungan Akuntansi Pajak dengan
     Akuntansi Komersial
Akuntansi komersial menyajikan informasi
tentang keadaan yang terjadi selama
periode tertentu. Dari informasi tersebut,
manajemen atau pihak lain yang
berkepentingan dapat mengambil suatu
penilaian dan kesimpulan mengenai
kondisi dan kinerja perusahaan.
               Hubungan…
Secara umum, akuntansi komersial disusun dan
disajikan berdasarkan Standar yang berlaku, yaitu
Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun, untuk
kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus
disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku
di Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi
perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan
ketentuan pajak, untuk keperluan pelaporan dan
pembayaran pajak maka Undang-Undang
Perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi
sehingga tidak menimbulkan kerugian material bagi
wajib pajak yang bersangkutan
Tujuan Laporan Keuangan Pajak
 Memberikan informasi-informasi yang
 diperlukan untuk menghitung besarnya
 Penghasilan Kena Pajak (PPh) dan Dasar
 Pengenaan Pajak (PPN)
 Membantu wajib pajak untuk menghitung
 besarnya pajak yang terutang
 Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan
 wajib pajak dalam menjalankan sistem self
 assessment, terutama apabila sedang terjadi
 pemeriksaan atau penyidikan pajak.
Ciri Kualitatif Laporan Keuangan
                Pajak
Dapat dipahami oleh petugas/pemeriksa pajak.
Sensitivitas informasi, bukan materialitas.
Laporan Keuangan Fiskal disajikan secara jujur, dengan itikad
baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk
apapun, substansi beban yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto (deductible expenses) adalah beban untuk
mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang
merupakan obyek pajak yang dihitung dari penghasilan neto.
Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk
kompensasi kerugian, utang-piutang antar periode, dan
perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut
konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan
akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur
Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi
alasan.
                 Ciri……

Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu,
paling lambat akhir bulan ketiga setelah
berakhirnya tahun buku-new thn ke - iv.
Akuntansi Pajak harus independen terhadap
akuntansi komersial.
Apabila akuntansi komersial tidak mampu
menerbitkan laporan keuangan tepat waktu,
akuntansi pajak harus mampu menerbitkan
laporan keuangan fiskal sendiri. Koreksi fiskal
merupakan salah satu cara praktis dalam
penyusunan laporan keuangan fiskal.
 Pendekatan dalam menyusun laporan
          keuangan fiskal
Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek
akuntansi. Pada pendekatan ini, wajib pajak harus
menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan
ketentuan perpajakan. Dengan demikian, setidaknya ada
2 (dua) laporan yang disusun oleh wajib pajak, yaitu
laporan keuangan komersial dan laporan keuangan
fiskal
Ketentuan pajak merupakan standar yang terpisah dari
praktek akuntansi. Pada pendekatan kedua, wajib pajak
bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan
prinsip akuntansi. Untuk kepentingan pajak, wajib pajak
menyusun sebuah laporan keuangan fiskal melalui
proses penyesuaian dan rekonsiliasi antara praktek
akuntansi dengan ketentuan perpajakan
           Pendekatan…

Ketentuan pajak merupakan sisipan
terhadap standar akuntansi. Pada
pendekatan terakhir, laporan keuangan
disusun berdasarkan standar akuntansi.
Namun, preferensi diberikan kepada
ketentuan pajak apabila terdapat
pengaturan yang tidak sejalan dengan
standar akuntansi
Penyusunan laporan keuangan fiskal

Pajak tidak mengatur secara khusus mengenai
cara atau alur dalam menyusun sebuah laporan
keuangan. Oleh karena itu, wajib pajak dapat
mengikuti alur penyusunan laporan keuangan
yang terdapat dalam akuntansi komersial
Laporan keuangan dimulai dari pencatatan
dokumen-dokumen dasar yang terjadi dalam
sebuah transaksi ke dalam buku harian atau
jurnal harian. Kemudian, jurnal harian tersebut
dimasukkan (posting) ke dalam buku besar
               Penyusunan…
Pada akhir periode, dari buku besar disusun neraca
saldo sebelum penyesuaian. Dengan penyesuaian
terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi pada akhir
tahun dan catatan penutup (closing entries), disusunlah
sebuah neraca saldo setelah penyesuaian
Dari neraca saldo setelah penyesuaian tersebut,
diperoleh sebuah laporan keuangan komersial
Untuk kepentingan pajak, laporan keuangan komersial
disesuaikan dengan ketentuan pajak yang
berlaku sehingga diperoleh sebuah laporan keuangan
fiskal. Penyesuaian laporan keuangan komersial dengan
ketentuan pajak lebih dikenal dengan sebutan
rekonsiliasi fiskal
           PPh pasal 21
PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran
lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,
jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang
Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri
Apabila kegiatan dilakukan Orang Pribadi
Subjek Pajak Luar Negeri, Pajak Penghasilan
pasal 26.
Penerima penghasilan yang dipotong PPh
    pasal 21 dan atau PPh pasal 26
Pegawai tetap
Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua
termasuk ahli warisnya
Bukan pegawai yang menerima penghasilan dengan
upah harian/mingguan/satuan/borongan
Bukan pegawai termasjuk tenaga ahli yang menerima
atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa atau kegiatan yang bersifat
berkesinambungan atau tidak
Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam
kegiatan
     Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 terutang pada akhir bulan
dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan
terutangnya penghasilan bersangkutan
PPh pasal 21 yang telah dipotong dan
disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh
sehubungan dengan pekerjaan dari satu
pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang
terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan
                         Kasus 1
Tn. Ibadurrahman dengan status TK/0 bekerja pada PT. Pow-Pow sejak
tahun 1999. Pada tahun 2009, setiap bulan PT. Pow-Pow membayar gaji
pokok sebesar Rp4.000.000, tunjangan transport Rp400.000, dan
tunjangan makan sebesar Rp400.000.
PT. Pow-Pow mengikuti program jamsostek dan Dana Pensiun yang sudah
mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dengan perincian sebagai
berikut :
Premi asuransi kecelakaan kerja                 0,24% dari gaji pokok
Premi asuransi kematian                         0,3% dari gaji pokok
Iuran JHT                                       3.7% dari gaji pokok
Iuran pensiun                                   Rp100.000
Pembayaran yang dilakukan sendiri oleh Tn. Ibadurrahman adalah :
Iuran JHT                                       2% dari gaji pokok
Iuran pensiun                                   Rp50.000
Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan diterima Tn.
Ibadurrahman setiap bulannya
Penghitungan PPh pasal 21 setiap bulan
Gaji                                               Rp    4.000.000
Tunjangan transport                                Rp      400.000
Tunjangan makan                               Rp   400.000
Premi JKK                                          Rp        9.600
Premi JKM                                          Rp       12.000
Penghasilan Bruto                                  Rp    4.821.600
Pengurang
Biaya Jabatan (5% x Rp4.821.600)
Maksimum                          Rp241.080
Iuran JHT                         Rp 80.000
Iuran Pensiun                     Rp 50.000
Jumlah pengurang                                   Rp.      371.080
Penghasilan neto sebulan                           Rp.    4.450.520
Penghasilan neto setahun                           Rp.   53.406.240
PTKP (TK/-)                                        Rp.   15.840.000
Penghasilan Kena Pajak                             Rp.   37.566.240
PPh terutang
5% x Rp37.566.000                                  Rp     1.878.300
PPh pasal 21 terutang sebulan                      Rp.      156.525
                  Jurnal

Biaya gaji          5.069.600
  Utang PPh ps 21               156.525
  Utang premi jamsostek          21.600
  Utang iuran pensiun           100.000
  Utang iuran THT               148.000
  Utang gaji                  4.643.475
               Kasus 2

Azizan, status belum kawin, dalam bulan
januari 2009 bekerja pada PT. Rizqi
selama 10 hari kerja dengan menerima
upah yg dibayar secara harian sebesar
Rp. 200.000/hari untuk 10 hari kerja
tersebut
 Penghitungan PPh pasal 21
Upah sehari                                        Rp200.000
Batasan TKP                                        Rp150.000
Penghasilan Kena Pajak                             Rp 50.000
PPh terutang 5%x50.000                             Rp 2.500
Pemotongan PPh tersebut dilakukan sampai dengan hari ke-6
Pada hari ke-7 dihitung PPh Pasal 21 sbb:
Penghasilan selama 7 hari                          Rp1.400.000
PTKP 7 hari                                        Rp 308.000
PKP                                                Rp1.092.000
PPh terutang Rp1.092.000 x 5%                      Rp 54.600
Yang telah dipotong 6 x Rp2.500                    Rp 15.000
PPh yang kurang bayar                              Rp 39.600
PPh yang dibayar hari ke 8, 9 dan 10 masing-masing adalah :
Rp 200.000 – Rp44.000 = Rp156.000 x 5%             Rp     7.800
                 Jurnal

Biaya Upah        2.000.000
  Utang PPh ps 21              78.000
  Kas atau Bank             1.922.000
               Kasus 3
PT. Jujur melakukan pembayaran
penghasilan atas jasa penyusunan
laporan keuangan yang dilakukan oleh
akuntan Subarkah Ak. Pembayaran
dilakukan 2 kali yaitu pada bulan April dan
Desember 2009 masing-masing sebesar
Rp56.000.000 dan Rp67.000.000.
Subarkah mempunyai NPWP dan ada
penghasilan dari pemberi kerja yang lain
                Jawaban
Penghitungan PPh Pasal 21
Bulan April
50% x Rp56.000.000 = Rp28.000.000
PPh terutang
Rp28.000.000 x 5% = Rp1.400.000
Bulan Desember
50% x Rp67.000.000 = Rp33.500.000
PPh terutang
Rp22.000.000 x 5% = Rp1.100.000
Rp11.500.000 x 15% = Rp1.725.000
Jumlah PPh pasal 21 Rp2.825.000
                    Jurnal

  April 2009
Biaya Honor          56.000.000
  Utang PPh ps 21             1.400.000
  Kas atau Bank              54.600.000
  Desember 2009
Biaya Honor          67.000.000
  Utang PPh ps 21             2.825.000
  Kas atau Bank              64.175.000
             Kasus 4
PT. Akhlak Baik memberikan upah kepada
Wendy atas jasa pembersihan ac sebesar
Rp40.000. Wendy tidak berNPWP
Penghitungan PPh pasal 21
50% x Rp40.000 = Rp20.000
Rp20.000 x 5% x 120% = Rp1.200
Karena tidak berNPWP maka
penghitungan PPh pasal 21 dikenakan
tambahan 20% lebih besar
               Jurnal

Biaya upah        40.000
  Utang PPh ps 21         1.200
  Kas atau Bank          38.800
           PPh Pasal 22

Merupakan penjualan atau pembelian
barang, impor barang, kegiatan usaha
tertentu dan penjualan barang tergolong
sangat mewah yang terkait dengan Badan
pemungut PPh pasal 22 yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
  Pemungut PPh Pasal 22
Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
atas impor barang;
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara
Pemerintah Pusat ataupun Daerah, yang melakukan
pembayaran atas pembelian barang;
BUMN dan BUMD, yang melakukan pembelian barang
dengan dana yang bersumber dari belanja negara
(APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali
badan-badan dibawah ini
Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset
(PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT
Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan
Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT
Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-
bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang
dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
     Pemungut PPh pasal 22
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha
industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri
otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pajak, atas penjualan hasil produksinya di DNi;
Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan
pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan
pelumas.
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor
perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian
bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor
mereka dari pedagang pengumpul.
Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang
yang tergolong sangat mewah.
                     Tarif PPh Pasal 22
No              Jenis Kegiatan                         Tarif bagi WP       Sifat
                                                        ber-NPWP (*)
1    Impor Barang :

     - Importir – API                                 2,5% dari nilai   Tidak
                                                         Impor             Final
     - Importir – non API                             7,5% dari nilai
                                                         Impor
     - Yang tidak dikuasai                            7,5% dari harga
        (Barang Impor yang                               jual lelang
        dilelang DJBC
     (*) bagi WP yang tidak ber-NPWP akan dipungut

     PPh dengan tariff 2x lipat (lebih tinggi 100%)
            Tarif PPh Pasal 22
2   Pembayaran atas          1,5% dari harga Tidak
      pembelian barang          pembelian       Final
      oleh pemungut PPh 22
3   Penjualan brg produksi :

    - Industri Semen         0,25% dari DPP Tidak
                                PPN            Final
    - Industri Kertas        0,10% dari DPP
                                PPN
    - Industri Baja          0,30% dari DPP
                                PPN
    - Industri Otomotif      0,45% dari DPP
                                PPN
                Tarif PPh Pasal 22
4   Penjualan barang produksi oleh      SPBU        SPBU
       produsen/importir BBM, Gas       Swasta       Perta
       dan pelumas atas penjualan                     mina
       BBM, Gas dan Pelumas
    - Premium                            0,3%       0,25%      Penyerahan
    - Solar                              0,3%       0,25%         kepada
                                                                  Agen
    - Permix/Super TT                    0,3%       0,25%         bersifat
    - Minyak Tanah                         -         0,3%         final
    - Gas LPG                              -         0,3%
    - Pelumas                              -         0,3%
5   Pembelian bahan untuk              0,25% dari harga beli   Tidak Final
      keperluan industri atau ekspor      sebelum PPN          (PerDirjen23/
      dari pedagang pengumpul                                     PJ/2009)
6   Penjualan barang yang tergolong    5% dari harga jual      Tidak Final
       sangat mewah **)                  tidak termasuk
                                         PPN
              Kasus 1

PT. Jujur Makmur menjual beras
sebanyak 100 kuintal kepada Departemen
keuangan dengan harga Rp50.000.000
PT. Jujur Selalu menjual seperangkat
komputer kepada Pemda DKI seharga
Rp11.000.000 sudah termasuk PPN
                 Jawaban
  Jurnal yang dilakukan PT. Jujur Makmur
Kas                49.250.000
UM Pajak ps22         750.000
  Penjualan                       50.000.000
  Jurnal yang dilakukan PT. Jujur Selalu
Kas                    9.850.000
UM pajak Ps22            150.000
  Penjualan                       10.000.000
              Kasus 2

PT. Amanah mengimpor bahan baku
dengan harga Rp100.000.000. Bahan
baku dibebaskan dari PPN dan
menggunakan API
PT. Istiqomah membeli baja sebagai
bahan baku sebesar Rp. 100 juta (belum
termasuk PPN) ke PT Krakatau Steel
                 Jawaban
  Jurnal yang dilakukan PT. Amanah
Persd bhn baku        100.000.000
UM pajak ps 22           2.500.000
  Kas/bank                        102.500.000
  Jurnal yang dilakukan PT. Istiqomah
Persd bhn baku        100.000.000
UM pajak ps22              300.000
UM PPN                  10.000.000
  Kas/bank                        110.300.000
               Kasus 3
Tn. Sugih (non Wajib Pajak) membeli sebuah
mobil mewah 5000 cc dengan harga
Rp6.000.000.000 belum termasuk PPN dari PT.
Mobilan Mewah yang ditunjuk sebagai
pemungut PPh pasal 22
Penghitungan PPh pasal 22
Rp6.000.000.000 x 5% x 200%
= Rp600.000.000
Penghitungan PPh pasal 22 atas pihak yang
tidak berNPWP akan dikenakan tarif 100% lebih
besar.
                 Jurnal
Kas       7.200.000.000
      Utang PPh ps 22     600.000.000
      PPN Keluaran        600.000.000
      Penjualan         6.000.000.000
              PPh pasal 23
Dikenakan atas pembayaran atau pembebanan
jasa, sewa, bunga, dividen, royalti, dan hadiah
yang telah diterimanya
Dikenakan tarif 15% x penghasilan bruto yaitu
atas deviden, bunga, royalti dan
hadiah/penghargaan
Dikenakan tarif 2% x penghasilan bruto yaitu
atas sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta serta imbalan
sehubungan dengan jasa
Kecuali telah dikenakan PPh pasal 4(2)
               Kasus 1

PT. Bijak melakukan pembayaran atas
jasa konsultasi kepada PT. Baik
(pengusaha kecil non PKP) sebesar
Rp10.000.000.
PT. Segar melakukan pembayaran atas
jasa catering kepada PT. Seger (PKP)
atas jasa catering sebesar Rp50.000.000
(belum termasuk PPN)
               Jawaban
  Jurnal PT. Bijak
Biaya konsultan      10.000.000
  Kas                         9.800.000
  Utang PPh pasal 23            200.000
  Jurnal PT. Baik
Kas              9.800.000
UM PPh ps 23       200.000
  Penghasilan konsultan       10.000.000
                  jawaban
  Jurnal PT. Segar
Biaya jasa catering    50.000.000
UM PPN                  5.000.000
  Kas                       54.000.000
  Utang PPh pasal 23          1.000.000
  Jurnal PT. Seger
Kas                54.000.000
UM PPh ps 23        1.000.000
  Penghasilan catering            50.000.000
  Utang PPN                        5.000.000
             Kasus 2

PT. Xtra membayar dividen kepada
pemegang saham dalam negeri sebesar
Rp1.000.000
PT. Vita membayar bunga pinjaman
kepada PT. Wita sebesar Rp1.000.000
             Jawaban
Jurnal :
Laba ditahan     1.000.000
   Utang PPh pasal 23      150.000
   Utang dividen           850.000
             Jawaban
Jurnal PT. Vita
Biaya bunga      1.000.000
   Utang PPh 23       150.000
   Kas                850.000
Jurnal PT. Wita
Kas              850.000
UM PPh 23        150.000
   Penghasilan bunga       1.000.000
              Kasus 3

PT. A melakukan pembayaran sewa
kendaraan pada Tn. Z (non Wajib Pajak)
sebesar Rp2.000.000.
Penghitungan PPh pasal 23
2.000.000 x 2% x 200% = Rp80.000
Penghitungan PPh pasal 23 atas pihak
yang tidak berNPWP akan dikenakan tarif
100% lebih besar.
                Jurnal
Biaya sewa         2.000.000
     Utang PPh pasal 23         80.000
     Kas atau bank           1.920.000
              PPh pasal 4(2)
penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya,
bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan
yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi
orang pribadi;
penghasilan berupa hadiah undian;
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,
transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan
transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh
perusahaan modal ventura;
penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah
dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate,
dan persewaan tanah dan bangunan; dan
penghasilan tertentu lainnya,
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
             Kasus 1
PT. Adil menyewa sebuah gudang dari
PT. Zahif (Wajib Pajak Non Pengusaha
Kena Pajak) dengan nilai sewa sebesar
Rp12.000.000
                 jawaban
  Jurnal PT. Adil
Biaya sewa gudang    12.000.000
  Kas                           10.800.000
  Utang PPh ps 4(2)              1.200.000
  Jurnal PT. Zahif
Kas                  10.800.000
Beban PPh ps 4(2)     1.200.000
  Penghasilan sewa gdg          12.000.000
             Kasus 2
PT. Bangun Negeriku, Wajib Pajak
sekaligus PKP yang mempunyai kualifikasi
usaha konstruksi besar memberikan jasa
pelaksanaan konstruksi pembagunan
gudang sebesar Rp2.400.000.000 belum
termasuk PPN kepada PT. Ibu Pertiwi
(PKP)
                 Jawaban
  Jurnal PT. Ibu Pertiwi
Gudang                 2.400.000.000
PPN Masukan              240.000.000
  Kas                             2.568.000.000
  Utang PPh ps 4(2)                  72.000.000
  Jurnal PT. Bangun Negeriku
Kas                    2.568.000.000
Beban PPh ps 4(2)         72.000.000
  PPN Keluaran                     240.000.000
  Penghasilan jasa kons          2.400.000.000
             Kasus 3
PT. Sukadana membeli tanah seharga Rp
300.000.000,-dan bangunan permanen
seharga Rp 800.000.000,-dari Bapak
Salim. NJOP tanah & bangunan tersebut
sesuai SPPT PBB adalah sebesar Rp
1.000.000.000,-dan dibuatkan akta AJB-
nya. Sesuai kesepakatan pajak-pajak
ditanggung oleh pembeli. Diketahui bahwa
NPOPTKP sebesar Rp 30.000.000
                  Jawaban
Penghitungan BPHTB
NPOP                           1,100,000,000
NPOPTKP                           30,000,000
Dasar Pengenaan                1,070,000,000
BPHTB (5%)                        53,500,000
BPHTB Tanah
300jt/1.100jt x 53.500.000 = 14.590.909
BPHTB Bangunan
800jt/1.100jt x 53.500.000 = 38.909.091
PPHTB
5% x Rp1.100.000.000 = 55.000.000
            Jawaban
Bangunan        800.000.000
Tanah           300.000.000
       Kas           1.100.000.000
Bangunan          38.909.091
BPHTB Tanah       14.590.909
Beban PPh ps.4(2) 55.000.000
       Kas           108.500.000
            PPh pasal 26

Pemotongan PPh pasal 26 ditujukan
terhadap jenis penghasilan yang
diterima/diperoleh Subyek Pajak Luar
Negeri
Tidak semua penghasilan yang
dibayarkan ke luar negeri akan di potong
PPh pasal 26 namun dilihat apakah adan
Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) atau tax treaty
               Kasus 1

PT. Crista berusaha di bidang properti
mengasuransikan bangunannya kepada
perusahaan asuransi di luar negeri,
dengan premi asuransi dibayar dimuka
sebesar Rp1 milyar untuk 1 tahun
               jawaban
  Jurnal PT. Crista
Biaya Premi asuransi    1.000.000.000
  utang PPh ps 26            100.000.000
  utang premi asuransi       900.000.000
Utang PPh ps 26       100.000.000
Utang Premi Asuransi 900.000.000
  Kas atau bank            1.000.000.000
              Kasus 2

Mekdi Indonesia membayar royalti kepada
mekdi USA atas pemakaian merek
dagang sebesar Rp250.000.000
             jawaban
Jurnal :
Biaya royalti    250.000.000
   utang PPh ps 26    50.000.000
   utang royalti      200.000.000
      Pajak Pertambahan Nilai

PPN dapat dibedakan ke dalam 2 tipe yaitu
pajak masukan dan pajak keluaran
Jika dalam suatu masa pajak, saldo kredit
rekening PPN-keluaran lebih besar dari pada
saldo debit rekening PPN-Masukan maka
selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar
Apabila sebaliknya maka selisihnya merupakan
kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan
pada masa pajak berikutnya
     Pajak Pertambahan Nilai

PPN masukan dapat dipandang sebagai
uang muka PPN, sedang PPN Keluaran
dapat dipandang sebagai utang PPN
Penghitungan uang muka dan utang PPN
tersebut harus dilakukan pada setiap
bulan atau masa pajak
                Kasus 1

 PT. Sinam adalah PKP pada bulan
 Januari dan Februari 2009 mempunyai
 data sebagai berikut (dalam jutaan):
                   Jan       Feb
Penjualan          250       250
Pembelian          300       200
PPN Keluaran        25         25
PPN Masukan         30         20
                   Jurnal

  Januari
Persediaan brg dgn     300.000.000
PPN masukan (UM PPN) 30.000.000
  Utang dagang            330.000.000
Piutang dagang (kas) 275.000.000
  Hasil penjualan             250.000.000
  PPN Keluaran (utang PPN)      25.000.000
PPN Keluaran          25.000.000
  PPN Masukan                   25.000.000
                    Jurnal

  Februari
Pers brg dggn            200.000.000
PPN Masukan               20.000.000
  Utang dagang                220.000.000
Piutang dagang           275.000.000
  Hasil penjualan             250.000.000
  PPN Keluaran                 25.000.000
PPN Keluaran              25.000.000
  PPN Masukan                  25.000.000
              Kasus 2

PT. QQ adalah eksportir, membeli barang
untuk diekspor. Pada masa maret 2009,
pembelian seluruhnya BKP sejumlah
Rp175.000.000 sedang penjualan ekspor
sebesar Rp.250.000.000. kelebihan
pembayaran direstitusikan pada bulan
maret 2009
                    Jurnal

Piutang dagang 250.000.000
HPP               175.000.000
  Hasil penj eksp                 250.000.000
  pers brg dggan                  175.000.000
Pers brg dggn          175.000.000
PPN masukan             17.500.000
  utang dagang/kas                192.500.000
Piutang restitusi PPN    17.500.000
  PPN masukan                      17.500.000
              Kasus 3

PT. Sejuk pada bulan Februari 2009
melakukan penjualan BKP YTM seharga
Rp750.000.000 . Barang tersebut waktu
diimpor dengan harga Rp500.000.000
(PPnBM 20%):
DPP                   750.000.000
PPN                    75.000.000
jumlah                825.000.000
                    Jurnal
Persediaan            600.000.000
PPN Masukan            50.000.000
  Kas/bank                650.000.000

Piutang dagang        825.000.000
  Hasil penjualan         750.000.000
  PPN Keluaran             75.000.000

PPN keluaran           75.000.000
  PPN Masukan              50.000.000
  kas /bank                25.000.000
                  PENCATATAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

    Kejadian             Metode Langsung                Mtd. Penyisihan/cadangan
 Pembentukan awal
                               Tidak ada               D: B. Piutang Tdk Tertagih
 Cadangan piutang
                               pencatatan              K:     Cad. Piutang Tak Tertagih
   Tidak tertagih

    Penghapusan       D: B. Piutang Tak Tertagih       D: Cadangan piutang tak tertagih
      Piutang         K:     Piutang                   K:     Piutang

                      Menimbulkan kembali piutang      Menimbulkan kembali piutang
                      D: Piutang                       D: Piutang
 Pelunasan Piutang
                      K:     B. Piutang Tak Tertagih   K:     Cad. Piutang tak tetrtagih
  Yang Telah di-
                      Mencatat pelunasan :             Mencatat pelunasan :
  hapus bukukan
                      D: Kas/Bank                      D: Kas/Bank
                      K:     Piutang                   K:     Piutang
                                                       S. akhir CPTT < Pembentukan baru
                                                       D: B. Piutang Tdk Tertagih
Pembentukan Kembali
                               Tidak ada               K:       Cad. Piutang Tak Tertagih
  Cadangan piutang
                               pencatatan              S. Akhir CPTT > Pembentukan baru
   Tidak Tertagih
                                                       D: Cad. Piutang Tak Tertagih
                                                       K:       Laba Piutang Tak Tertagih
Syarat Piutang Tak Tertagih Dapat
   Dibebankan Secara Fiskal

                                    T
               Y




                                    T   Tidak dapat
                                         dibebankan
                                        secara Fiskal




                                           Dapat
               Y                    T    dibebankan
                                        secara Fiskal
               Y
       Perolehan Aktiva Tetap

Membeli tunai
Membangun sendiri
Menukar dengan aktiva lain
Aktiva tetap dicatat dengan prinsip harga
perolehan
Sesuai dengan Pasal 10 UU PPh yang
menganut prinsip harga historis
Pembelian aktiva tetap tidak ada hubungan
                istimewa
 Pembeli : harga beli dan biaya yang
 dikeluarkan dalam rangka memperoleh
 harta
 Penjual : harga penjualan adalah harga
 yang sesungguhnya diterima
  Pembelian aktiva tetap apabila ada
        hubungan istimewa
Pembeli : jumlah yang seharusnya
dikeluarkan oleh pembeli
Penjual : Harga penjualan adalah harga
yang seharusnya (harga pasar wajar)
          Pertukaran aktiva

Menggunakan harga pasar aktiva yang
seharusnya diperoleh
Diakui adanya gain/loss pertukaran aktiva
Tidak mengenal sejenis atau tidak sejenis
Gain/loss karena pertukaran aktiva dinilai
dari selisih harga pasar dikurangi nilai
buku
Aktiva tetap yang didapatkan dari setoran
                  modal
Penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak
terikat oleh perusahaan
Harus disertai rincian yang menerangkan nilai
atau harga, jenis, status, tempat kedudukan dll
Dasar penilaian adalah nilai pasar
Bagi pihak yang mengalihkan terdapat capital
gain/loss yaitu sebesar selisih antara nilai buku
dengan harga pasar yang ditetapkan
   aktiva tetap dari hibah/bantuan

Ada hubungan usaha dinilai berdasarkan harga
pasar :
Penerima : objek pajak penghasilan
Penyumbang : selisih antara nilai pasar dengan
nilai buku yang merupakan laba/rugi
Tidak ada hubungan usaha dinilai berdasarkan
nilai buku
Penerima : Bukan objek pajak
Penyumbang : bukan biaya
       Membangun sendiri
Semua biaya yang dikeluarkan untuk
membangun merupakan komponen harga
perolehan aktiva tetap
Sesuai dengan SE-20/PJ.42/1994, pengeluaran
bunga pinjaman selama masa konstruksi
merupakan komponen dari biaya langsung yang
menjadi bagian pembentukan harga pokok atau
harga perolehan aktiva seperti gedung. Jadi
pengeluaran bunga pinjaman sampai dengan
gedung selesai dan siap digunakan harus
dikapitalisir menjadi komponen harga perolehan.
            SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN
 Sistem
                 Pembelian           Penjualan            Akhir Tahun
Pencatatan
                                                         Stock opname
               Tidak mencatat
                 Persediaan                           HPP (D)
                                                        Persediaan awal (K)
                                    Tidak mencatat
Periodik                              Persediaan
               Pembelian (D)
                  Kas/bank/                           Persediaan akhir (D)
                  htg usaha(K)                           HPP         (K)


               Persediaan (D)                            Stock opname
                                   HPP (D)
                  Kas/bank/
                                     Persediaan (K)     Fisik < Catatan
                  htg usaha(K)
Perpetual     Retur :              Retur :
               Kas/bank/                                 HPP/Loss (D)
                                   Persediaan (D)          Persediaan (K)
               htg usaha(D)
                                      HPP    (K)
                  Persediaan (K)
                        Pencatatan Persediaan

12 Maret 2008, CV Sakti membeli barang dagangan berupa tepung terigu sebanyak 2000
               karung dengan harga Rp 50.000 perkarung secara kas.
13 Maret 2008, CV Sakti menjual 1000 karung tepung terigu @ Rp 60.000 secara kas


1. Sistem Periodik

   Pembelian

     Tanggal                Akun              Debet (Rp)     Kredit (Rp)
     12-03-08   Pembelian                      100.000.000
                   Kas                                        100.000.000

   Penjualan
     Tanggal                Akun              Debet (Rp)     Kredit (Rp)
     12-03-08   Kas                             60.000.000
                   Penjualan                                   60.000.000
2. Sistem Perpetual
  Pembelian

     Tanggal                  Akun       Debet (Rp)     Kredit (Rp)
     12-03-08    Persediaan               100.000.000
                    Kas                                  100.000.000


  Penjualan

     Tanggal                  Akun       Debet (Rp)     Kredit (Rp)
     12-03-08    Kas                       60.000.000
                    Penjualan                             60.000.000

                 Harga Pokok Penjualan     50.000.000
                   Persediaan                             50.000.000
                     METODE PENILAIAN PERSEDIAAN

 Saldo awal per 1-1-2008 = 100 unit @ Rp 10.000 = Rp 1.000.000
 Transaksi selama tahun 2008 :
                           Pembelian                                 Penjualan
  Tanggal     Unit    H. beli/unit     Jumlah Harga    Unit     H. jual/unit     Jumlah Harga
   15-Feb                                               80         13,000          1,040,000
   1-Mar      120         12,000         1,440,000
   4-Apr                                                70         13,000            910,000
   1-Jun       60         11,000           660,000
   12-Jul                                               60         13,000            780,000
   2-Sep      100         13,000         1,300,000
   6-Nov                                               120         15,000          1,800,000
   5-Dec       60         14,000           840,000
 Total        340         50,000         4,240,000     330         54,000          4,530,000

Hasil inventarisasi fisik akhir tahun diketahui jumlah persediaan sebanyak 110 unit.
                METODE PENILAIAN PERSEDIAAN
                  Pada Sistem Pencatatan Periodik

1. FIFO
  Nilai persediaan per 31-12-08
                       Lapisan         Harga/unit         Jumlah Harga
   Unit Persediaan    Persediaan         (Rp)                   (Rp)
   110 unit               50            13.000                  650.000
                          60            14.000                  840.000
   Nilai Persediaan                                            1.490.000

  HPP Tahun 2008
  Persediaan awal                     = Rp 1.000.000
  Pembelian                                  = Rp 4.240.000
  Dikurang Persediaan akhir        = (Rp 1.490.000)
  Harga Pokok Penjualan            = Rp 3.750.000

  Ayat jurnal penyesuaian HPP tgl 31-12-08
    Tanggal              Perkiraan                  Ref       Debet (Rp)      Kredit (Rp)
   31-12      Harga Pokok Penjualan                               3.750.000
              Persediaan (akhir)                                  1.490.000
                   Pembelian                                                      4.240.000
                   Persediaan (awal)                                              1,000,000
               METODE PENILAIAN PERSEDIAAN
                 Pada Sistem Pencatatan Periodik

2. LIFO
  Nilai persediaan per 31-12-08
         Unit        Lapisan        Harga/unit         Jumlah Harga
        Persediaan  Persediaan        (Rp)                   (Rp)
   110 unit            100           10.000                 1.000.000
                        10           12.000                   120.000
   Nilai Persediaan                                         1.120.000
  HPP Tahun 2008
   Persediaan awal                    = Rp 1.000.000
   Pembelian                                 = Rp 4.240.000
   Dikurang Persediaan akhir        = (Rp 1.120.000)
   Harga Pokok Penjualan            = Rp 4.120.000

 Ayat jurnal penyesuaian HPP tgl 31-12-08

  Tanggal              Perkiraan                 Ref      Debet (Rp)     Kredit (Rp)
  31-12     Harga Pokok Penjualan                            4.120.000
            Persediaan (akhir)                               1.120.000
                 Pembelian                                                   4.240.000
                 Persediaan awal                                             1,000,000
              METODE PENILAIAN PERSEDIAAN
                Pada Sistem Pencatatan Periodik
3. SIMPLE AVERAGE
  Harga rata-rata
    Tanggal         Uraian       Unit    Harga/unit    Jumlah Harga
                Saldo              100        10,000       1,000,000
     1-Mar      Pembelian          120        12,000       1,440,000
     1-Jun      Pembelian            60       11,000         660,000
     2-Sep      Pembelian          100        13,000       1,300,000
     5-Dec      Pembelian            60       14,000         840,000
   Jumlah                          440                     5,240,000
   Harga rata-rata                5.240.000 : 440             11,909
  Nilai persediaan = 110 X Rp 11.909 = Rp 1.310.000
  HPP Th. 2008
  Persediaan awal                  = Rp 1.000.000
  Pembelian                               = Rp 4.240.000
  Dikurang Persediaan akhir      = (Rp 1.310.000)
  Harga Pokok Penjualan          = Rp 3.930.000
  Ayat jurnal penyesuaian HPP tgl 31-12-08
   Tanggal              Perkiraan             Ref    Debet (Rp)        Kredit (Rp)
  31-12      Harga Pokok Penjualan                       3.930.000
             Persediaan (akhir)                          1.310.000
                  Pembelian                                                4.240.000
                  Persediaan awal                                          1,000,000
                  METODE PENILAIAN PERSEDIAAN
                   Pada Sistem Pencatatan Perpetual
1. FIFO
  Tgl        Pembelian (Masuk)           Penjualan (Keluar)                   Saldo
          Unit H./unit   Jml harga    Unit    H./unit Jml harga   Unit   H./unit    Jumlah harga
 Saldo                                                            100    10,000        1,000,000
 15-Feb                               80       10,000     800,000 20     10,000          200,000
 1-Mar    120    12,000   1,440,000                                20    10,000          200,000
                                                                  120    12,000        1,440,000
 4-Apr                                20       10,000     200,000
                                      50       12,000     600,000 70     12,000         840,000
 1-Jun    60     11,000     660,000                                70    12,000         840,000
                                  -                                60    11,000         660,000
 12-Jul                           - 60         12,000     720,000 10     12,000         120,000
                                  -                                60    11,000         660,000
 2-Sep    100    13,000   1,300,000                             - 10     12,000         120,000
                                  -                             - 60     11,000         660,000
                                  -                             - 100    13,000       1,300,000
 6-Nov                            - 10         12,000     120,000                            -
                                  - 60         11,000     660,000                            -
                                  - 50         13,000     650,000 50     13,000         650,000
 5-Dec    60     14,000     840,000                             - 50     13,000         650,000
                                  -                             - 60     14,000         840,000
Jumlah    340             4,240,000 330                 3,750,000 110                 1,490,000
                  METODE PENILAIAN PERSEDIAAN
                   Pada Sistem Pencatatan Perpetual
2. LIFO
             Pembelian (Masuk)        Penjualan (Keluar)               Saldo
  Tgl    Unit H./unit Jml harga     Unit H./unit Jml harga     Unit   H./unit Jml harga
 Saldo                                                        100      10,000 1,000,000
15-Feb                               80    10,000   800,000    20      10,000   200,000
1-Mar     120 12,000    1,440,000                              20      10,000   200,000
                                                              120      12,000 1,440,000
4-Apr                                70             840,000    20      10,000   200,000
                                            12,00
                                            0
                                                               50      12,000    600,000
1-Jun      60 11,000     660,000                               20      10,000    200,000
                                                               50      12,000    600,000
                              -                                60      11,000    660,000
                                                          -
12-Jul                         -     60    11,000 660,000      20      10,000     200,000
                               -                          -    50      12,000     600,000
2-Sep     100 13,000    1,300,000                         -    20      10,000     200,000
                               -                          -    50      12,000     600,000
                               -                          -   100      13,000   1,300,000
6-Nov                          -    100           1,300,000    20      10,000     200,000
                                            13,00
                                            0
                              -      20             240,000    30      12,000    360,000
                                            12,00
                                            0
5-Dec      60 14,000     840,000                          -    20      10,000    200,000
                                                               30      12,000    360,000
                   METODE PENILAIAN PERSEDIAAN
                    Pada Sistem Pencatatan Perpetual
 3. Moving Average

              Pembelian (Masuk)         Penjualan (Keluar)               Saldo
  Tgl     Unit H./unit Jml harga     Unit H/unit Jml harga      Unit   H./unit   Jml harga
 Saldo                                                         100     10,000      1,000,000
15-Feb                               80   10,000    800,000     20     10,000        200,000
1-Mar     120    2,000   1,440,000                             140     11,714      1,640,000
 4-Apr                               70   11,714    820,000     70     11,714        820,000
 1-Jun    60    11,000     660,000                             130     11,385      1,480,000
 12-Jul                          - 60     11,385     683,077    70     11,385        796,923
 2-Sep    100   13,000   1,300,000                         -   170     12,335      2,096,923
 6-Nov                           - 100    12,335   1,233,484    70     12,335        863,439
 5-Dec    60    14,000     840,000                         -   130     13,103      1,703,439
Jumlah    340            4,240,000 310             3,536,561   130                 1,703,439
                         METODE PENILAIAN PERSEDIAAN
                            NILAI REALISASI BERSIH

                                                                  Tidak diperkenankan
                                      Y          NRV              secara Fiskal, kecuali
                            NRV
        PSAK                                                      karna rusak, usang
                             <
         14                                                       (tidak dpt dijual secara
                            Cost
                                      T          Cost             Normal) dibebankan



        NRV          =     Market Price   -      Estimasi biaya yg diperlukan untuk menjual


Jenis    Jumlah      Harga pokok      Harga pasar B.Penjualan Nilai relisasi           Nilai
 Brg      Unit         perunit          perunit     perunit   bersih Perunit        Persediaan
  A            200           10.000            9.000        500           8.500        1.700.000
  B            400           14.000           16.000      1.000          15.000        5.600.000
  C            300           15.000           15.500      1.000          14.500        4.350.000
  D            500            9.000            9.000        300           8.700        4.350.000
Jumlah    1.400                                                                       16.000.000
          Macam-macam kurs

Kurs menteri keuangan : kurs yg ditetapkan oleh
Menkeu yg ditetapkan tiap minggu
Kurs realisasi : kurs yg sebenarnya terjadi pada
waktu perusahaan merupiahkan valas atau pada
waktu perusahaan membeli valas
Kurs Bank Indonesia : kurs untuk mencatat
utang piutang serta transaksi dalam valuta
asing. Yang digunakan adalah kurs tengah BI
yang merupakan rata-rata antara kurs jual dan
kurs beli
         Kurs Menteri Keuangan
Digunakan untuk penghitungan pajak-pajak yang
terutang dalam valuta asing yang harus terlebih dahulu
di nilai ke dalam mata uang rupiah
Perhitungan bea masuk, PPN-import, PPh pasal 22
sesuai dengan tanggal PIB
Penghitungan PPN dan PPn BM sesuai tanggal faktur
pajak
Penghitungan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 apabila
penghasilan diterima dlm mata uang asing
Penghitungan pajak ekspor
Penghitungan Pajak final yang dibayarkan dlm valuta
asing
Pengakuan Selisih Kurs menurut
       Akuntansi Pajak
 Keuntungan dan/atau kerugian yang diperoleh
 karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui
 berdasarkan sistem pembukuan yang dianut
 dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan
 Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di
 Indonesia * Penjelasan pasal 4 ayat(1) huruf l UU PPh
 laba selisih kurs merupakan objek Pajak
 Penghasilan dan kerugian selisih kurs
 merupakan Biaya yang dapat dikurangkan
 sebagai Pengurang Penghasilan Bruto
Transaksi dalam mata uang asing
Transaksi yang didenominasi atau
membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata
uang asing misalnya membeli atau menjual
barang atau jasa, meminjam atau meminjamkan
dana, memperoleh atau melepaskan aktiva,
menimbulkan atau melunasi kewajiban dan yang
lainnya
Transaksi dalam mata uang asing dibukukan
dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya
transaksi
              Kasus 1
Tanggal 1 November 2009, PT Pondok
Aren melakukan penjualan ekspor dengan
nilai US$ 50.000. Kurs tengah BI yang
berlaku tanggal tersebut 1 US$ = Rp 9.500
Pengakuan penjualan dan piutang dalam
Rupiah = US$ 50.000 X 9.500 = Rp
475.000.000
Jurnal : Piutang        475.000.000
              Penjualan      475.000.000
              Kasus 2
Tanggal 15 November 2009 PT Pondok
Aren melakukan impor mesin (Aset Tetap)
dari Cina seharga US$ 100.000 secara
kredit. Kurs tanggal tersebut 1US$ = 9.700
Pengakuan nilai Mesin dan Hutang ( PPN
dan Bm diabaikan) :US$ 100.000 X 9.700
= Rp 970.000.000
Jurnal : Mesin     970.000.000
               Hutang 970.000.000
    Pelaporan akhir tahun
Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang
asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat
kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca,
maka dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia
sebagai indikator yang obyektif;
Pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan
menggunakan kurs tanggal neraca tetapi tetap harus
dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal
transaksi; dan
Pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam
mata uang asing harus dilaporkan dengan
menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai
tersebut ditentukan
   Pelaporan akhir tahun…
Dari 2 kasus sebelumnya, berapa laba
atau rugi selisih kurs apabila kurs pada
akhir tahun 2009 adalah sebesar Rp9.800
per US$1
Buat ayat jurnal penyesuaian dan
penyajian dalam neraca.
                  Transaksi Dalam Valuta Asing
                                           Pelaporan Pada
Pos (Account)        Pengakuan Awal                             Laporan Laba Rugi
                                             Tgl Neraca



Pos Moneter :                                 Dilaporkan           Selisih kurs
                        Dibukukan dg
Kas/Bank,                                  dg menggunakan         Diakui sebagai
                       Kurs saat terjadi
Piutang, utang,                            kurs pada tanggal        Gain/(Loss)
                          transaksi
                                                Neraca            tahun berjalan



Pos non moneter :                               Dilaporkan
                        Dibukukan dg
Persediaan, aktiva                         tetap menggunakan
                       Kurs saat terjadi
tetap, ekuitas                              kurs pada tanggal
                          transaksi
                                                Transaksi
                 Pengakuan Selisih Kurs


                                     End of
Transaction     Settlement
                                     periode                        Settlement
   Date           Date
                                                                      Date
1/6                 1/9               31/12                          1/6
 09                  09                 09                            10

         Pengakuan
       Laba (Rugi) Kurs

                                                   Pengakuan
             Pengakuan                           Laba (Rugi) Kurs
           Laba (Rugi) Kurs


 Satu periode akuntansi

               Melewati satu periode akuntansi
       Revaluasi Aktiva Tetap
           PMK No:79/PMK.03/2008

Meningkatkan nilai perusahaan shg
memudahkan perusahaan dalam proses
pencarian dana, baik melalui pinjaman maupun
penjualan saham
Meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap
dimasa mendatang
Meningkatkan keakuratan perhitungan
penghasilan maupun biaya sehingga
mencerminkan kemampuan perusahaan yang
sebenarnya dalam menghasilkan laba
Agar neraca perusahaan menunjukkan posisi
kekayaan perusahaan yang sebenarnya
           Subyek revaluasi

WP Badan dalam negeri termasuk BUT yang
menggunakan pembukuan setelah memenuhi
semua kewajiban pajaknya sampai dengan
masa pajak terakhir sebelum dilakukan revaluasi
WP Orang Pribadi dalam negeri walaupun
menggunakan pembukuan, tidak berhak
melakukan revaluasi karena tidak terjadi
pemisahan harta antara harta pribadi dan harta
perusahaan. Termasuk WP Badan yang
menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa
Inggris dan mata uang dollar amerika serikat
            Obyek Revaluasi
Semua aktiva tetap berwujud, termasuk tanah
yang berstatus hak milik atau hak guna
bangunan atau
Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk
tanah, yang terletak atau berada di Indonesia,
dimiliki, dan dipergunakan untuk 3M
penghasilan yang merupakan objek pajak
Penilaian kembali dapat dilakukan setelah lewat
jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian
kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang
dilakukan berdasarkan peraturan Menteri
Keuangan
      Pengajuan permohonan

Wajib pajak mengajukan permohonan
kepada Dirjen Pajak
Dirjen Pajak diberi wewenang untuk
menerbitkan surat keputusan penilaian
kembali aktiva tetap perusahaan atas
permohonan Wajib Pajak tersebut
      Nilai pasar atau nilai wajar

Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan
berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva
tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian
kembali yang ditetapan perusahaan penilai yang
telah mendapat izin dari pemerintah
Apabila nilai pasar tersebut tidak mencerminkan
keadaan sesungguhnya, Dirjen Pajak dapat
menetapkan kembali nilai pasarnya
Penilaian kembali dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan
perusahaan penilai
Penghitungan PPh Final Revaluasi

Selisih lebih revaluasi dihitung dengan
mengurangkan nilai pasar aktiva (hasil
penilaian) dengan nilai sisa buku fiskal
PPh yang harus dibayar adalah 10% x selisih
lebih revaluasi dan bersifat final
Apabila wajib pajak tidak dapat melunasi
sekaligus PPh yang terutang dapat mengajukan
permohonan pembayaran angsuran paling lama
12 bulan sesuai dengan UU KUP
    Contoh kasus (dalam jutaan)

Pada tanggal 1       Akt NBF Nilai Sel
januari tahun 2009   tetap   pasar lebih
PT ABC melakukan
penilaian kembali.   Tana   2000 2500   500
                     h
 Berapa PPh final
atas revaluasi ?     Ban    200   450   250
                     gnan
                     Mesi   1000 8000   7000
                     n
                     Juml   3200 10950 7750
                     ah
              Jawaban

PPh revaluasi akt tetap 10% x 7750 juta =
775 juta (final)
Jumlah tersebut dapat diangsur oleh wajib
pajak paling lama 12 bulan dengan
mengajukan permohonan sesuai dengan
pasal 9 ayat (4) UU KUP
Perlakuan aktiva tetap setelah direvaluasi

Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah nilai pada
saat penilaian kembali
Masa manfaat aktva menjadi kembali mulai nol tahun
Tidak boleh dialihkan dalam jangka waktu sebelum
masa manfaat berakhir untuk kelompok 1 dan 2 serta
sebelum lewat jangka waktu 10 tahun untuk kelompok 3
dan 4, bangunan dan tanah
Apabila terjadi pengalihan, atas selisih lebih penilaian
kembali diatas NSBF semula, dikenakan tambahan PPh
yang bersifat final dengan tarif tertinggi PPh WP Badan
DN yang berlaku saat penilaian kembali dikurangi 10%
Selisih antara nilai pengalihan aktiva dengan NSBF
merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan
ketentuan PPh
 Pengecualian pengalihan….
Pengalihan yang bersifat force majeur
berdasarkan keputusan atau kebijakan
pemerintah atau keputusan pengadilan
Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam
rangka penggabungan, peleburan atau
pemekaran usaha yang mendapat persetujuan
Penarikan aktiva tetap perusahaan dari
penggunaan karena mengalami kerusakan berat
yang tidak dapat diperbaiki lagi.
Perlakuan aktiva tetap setelah direvaluasi

Selisih lebih penilaian kembali aktiva perusahaan di atas
nilai sisa buku komersial semula, dibukukan dalam
perkiraan “Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap
perushaaan tanggal …..” dan termasuk dalam kelompok
modal.
Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai
saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi
selisih lebih, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian
kembali secara fiskal bukan merupakan obyek pajak.
Dalam hal selisih lebih secara fiskal melebihi selisih lebih
secara komersial, maka pemberian saham bonus atau
pencatatan tamabahan nilai nominal saham tanpa
penyetoran yang bukan merupakan obyek pajak hanya
sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara
komersial
    Sewa guna usaha (leasing)

Sewa guna usaha tanpa hak opsi
(operating lease)
Sewa guna usaha dengan hak opsi
(finance lease)
Periode leasing dapat meliputi jangka
waktu beberapa tahun
           SGU tanpa hak opsi
   Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating
   lease) yaitu :
1. Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU
   tdk dapat menutupi harga perolehan barang
   modal yang di SGU kan ditambah keuntungan
   yg diperhitungkan oleh lessor
2. Perjanjian SGU tdk memuat ketentuan
   mengenai opsi bagi lessee
3. Kepemilikan barang masih berada ditangan
   pihak lessor sehingga yg berhak menyusutkan
   barang adalah lessor.
        Perlakuan Perpajakan

       Lessor                   Lesse

Seluruh pembayaran      Biaya sewa yg dibayar/
sewa yg diterima        terutang boleh menjadi
obyek PPh pasal 23      pengurang
Menyusutkan aktiva yg   Tidak boleh
di SGU karena           menyusutkan karena
kepemilikan             milik lessor
Memungut PPN jasa       Memotong PPh ps 23
sewa yang diberikan     sesuai tarif
                 Kasus

PT. X (lessor) meng-SGU-kan mesin gol II
dg harga Rp200jt kepada PT. Z(lessee)
jangka waktu leasing 24 bulan dan nilai
sisa barang setelah periode leasing
adalah nihil. Pembayaran perbulan
Rp8.000.000.
Jumlah pembayaran adalah Rp192 jt lebih
kecil dari 200jt, karena tidak klausul untuk
memiliki maka termasuk operating lease
                    Jawaban
Lessor      PT. X       Lessee    PT. Z

Terimasew   8.000.000   Bayarsew 8.000.000
a                       a
Pungut      800.000     Bayar PPN 800.000
PPN
Dipotong    160.000     Memotong 160.000
PPh ps 23               PPh ps 23
Diterima    8.640.000   Dibayar   8.640.000
Penyusuta Sesuai        Penyusuta Tidak ada
n         metode        n
             SGU dengan hak opsi
     Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease)
     yaitu :
1.   Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU
     ditambah nilai sisa harus menutup harga perolehan
     barang modal dan keuntungan lessor
2.   Masa SGU ditetapkan sekurang2nya 2 th utk gol I, 3 th
     utk gol II dan III dan 7 tahun utk gol bang
3.   Perjanjian SGU memuat ketentuan mengenal hak opsi
     bagi lessee
4.   Lessor berniat menjual barang dengan menghitung
     jumlah seluruh angsuran lebih besar dari harga pokok
     barang
          Perlakuan perpajakan
         Lessor                     Lessee
Ph yg menjadi obyek PPh    Seluruh pembayaran
adl seluruh pembayaran     boleh menjadi pengurang
Tidak ada penyusutan       Tidak ada penyusutan
Dapat membentuk cad        Tidak memotong PPh
piutang ragu-ragu          pasal 23 atas angsuran
Kerugian dibebankan pd     Tidak dipungut PPN
akm.cad.piutang ragu2
Besarnya PPh pasal 25
triwulanan
Jasa pembiayaan tdk
terutang PPN. Penyerahan
terutang PPN
                Kasus

PT. X (lessor) meng-SGU-kan mesin gol II
dg harga Rp200jt kepada PT. Z(lessee)
jangka waktu leasing 36 bulan dan nilai
sisa barang setelah periode leasing
adalah nihil. Pembayaran perbulan
Rp8.000.000. pembayaran terdiri dari
pokok Rp.5.555.555 dan bunga
Rp.2.444.445 Ada klausul opsi bagi lessee
untuk membeli
                jawaban
  Lessor       PT X     Lessee      PT Y
Mencatat    288 juta
piutang
Terima      2.444.445
bunga
Terimapokok 5.555.555
Jumlah      8.000.000 Byr sewa 8.000.000
Penyusutan Tidak ada Penyusut Tidak ada
Debet biaya 2.5% x     PPh        Tidak
pnyisihan   saldo piut pasal 23   memungut
piut

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Education
Stats:
views:283
posted:5/28/2012
language:Malay
pages:130