KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) by h5366v

VIEWS: 1,298 PAGES: 13

									  Peraturan Keselamatan & Kesehatan Kerja –
                                   ( K3 )
  HIMPUNAN PERATURAN KESELAMATAN & KESEHATAN K3 LENGKAP
                             UNDANG-UNDANG


1. Undang-undang Uap tahun 1930 (Stoom Ordonnantie)
2. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang
  Ketenagakerjaan


Daftar Isi Berdasarkan TOPIK :


1. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
      Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.
       Per.03/MEN/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang, Serta Kewajiban
       Pegawai PengawasKeselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli
       Keselamatan Kerja
      Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. : Per-04/MEN/1987 tentang
       Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara
       Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
      Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1992 tentang Tata
       Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan
       Kesehatan Kerja
2. Asbes
      Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Per.03/MEN/1985 tentang
       Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes Dewan Keselamatan
       dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N)
      Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. : Kep. 155/MEN/1984 Tentang
       Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Dan Transmigrasi Nomor
      Kep.125/MEN/82, Tentang Pembentukan, Susunan Dan Tata Kerja Dewan
      Keselamatan Dan Kesehtan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan Dan
      Kesehatan Kerja Wilayah Dan Panitia Pembina Keselamatan Dan
      Kesehatan Kerja


3. Dokter dan Paramedis Perusahaan
     Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transkop Nomor : PER.01/MEN1976
      tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan
     Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.04/MEN/1998 tentang
      Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat
     Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.Per.01/MEN/1979
      Tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Kesehatan Dan
      Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan.


4. Jamsostek
     Peraturan Menteri tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1998 tentang
      Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi tenaga Kerja Dengan
      Manfaat Lebih dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial
      Tenaga Kerja


5. K3 Umum dan SMK3
     Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
     Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 1135/MEN/1987 tentang
      Bendera Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
     Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Kep.245/MEN/1990 tentang
      Hari Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional
     Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem
      Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6. Kecelakaan
     Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.03/MEN/1998 tentang Tata
      Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
     Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan
      Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja R.I. No. : Kep.
      84/BW/1998 Tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis
      Statistik Kecelakaan Ketenagakerjaan
     Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang
      Ketenagakerjaan
     Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia
      No.: Kep.235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang
      Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak


7. Kimia
     Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.187/MEN/1999 tentang
      Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya
     Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan Atas
      Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida Kehutanan
     Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.
      Per.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam
      Pengangkutan dan Penebangan Kayu


8. Kesehatan Kerja
     Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980
      Tentang: Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan
      Keselamatan Kerja.
     Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. : Per.01/MEN/1981
      Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
     Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.03/MEN/1982
      Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
      Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: KEPTS.333/MEN/1989 tentang
       Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
      Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Kep.51/MEN/1999 tentang Nilai
       Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
      Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. No.:
       Kep.68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan
       HIV/AIDS di Tempat Kerja


9. Kebakaran
      Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.
       Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan
       Alat Pemadam Api Ringan
      Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No Per.02/MEN/1983 tentang
       Instalasi Alarm Kebakaran Automatik
      Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.186/MEN/1999 tentang Unit
       Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
      Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.11/M/BW/1997 tentang
       Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran\


10. Las
      Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.
       Per.02/MEN/1982 tentang Kwalifikasi Juru Las


11. Lift
      Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.03/MEN/1999 tentang
       Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan
       Orang dan Barang
      Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
       Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.407/BW/1999 tentang Peryaratan,
       Penunjukan Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.
12. Listrik dan Petir
      Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.02/MEN/1989 tentang
       Pengawasan Instalasi Instalasi Penyalur Petir
      Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.:
       Kep.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
       (SNI) No. SMI-04-0225-2000Mengenai Persyaratan Umum Instalasi
       Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja
      Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
       Pengawasan Ketenagakerjaan No.: Kep.311/BW/2002 tentang Sertifikasi
       Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik


13. Konstruksi Bangunan
      Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.
       Per.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada
       Konstruksi Bangunan
      Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pekerjaan Umum
       No.: Kep. 174/MEN/1986. No.: 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Dan
       Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi
      Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1989 tentang
       Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat


14. Pesawat Uap dan Bejana Tekan
      Peraturan Uap tahun 1930 (Stoom Verordening)
      Undang-undang Uap tahun 1930 (Stoom Ordonnantie)
      Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No.
       Per.01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan
      Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.01/MEN/1988 tentang
       Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap
15. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)
     Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per.04/MEN/1995 tentang
      Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja


16. Pertambangan dan Gas Bumi
     Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan
      Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
     Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada
      Pemurnia dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi


17. Pesawat Tenaga dan Produksi
     Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.04/MEN/1985 tentang
      Pesawat Tenaga dan Produksi
     Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1985 tentang
      Pesawat Angkat dan Angkut
               Kesehatan dan Keselamatan Kerja
                         di Indonesia Saat Ini
                Jumat, 19-09-2008 18:52:40 oleh:   ikhwan kunto alfarisi




Kanal: Opini Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu
pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani
maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil
karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera.
Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan
penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan
penyakit akibat kerja.


Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses
produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah
Indonesia merdeka menimbulkan konsekwensi meningkatkan intensitas kerja
yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja.
Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam
mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis
kecelakaannya. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang
dilaksanakan tersebut maka disusunlah UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-
pokok mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi
UU No.12 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.


Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau
buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat
dan martabat serta nilai-nilai agama.
Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan
perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai
pengganti peraturan sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement, STBl No.406 tahun
1910 yang dinilai sudah tidak memadai menghadapi kemajuan dan
perkembangan yang ada.


Peraturan tersebut adalah Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang
keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik
di darat, didalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang
berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.


Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai
dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan,
pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan,
barang produk tekhnis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat
menimbulkan bahaya kecelakaan.


Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksaannya
masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil
pengawasan, sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu,
masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada
di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna
membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar terjalan dengan baik.
      KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
                 Posted on March 7th, 2009 mohammad sholeh


                                PENDAHULUAN
Suatu perusahaan yg aman adalah perusahaan yg teratur dan terpelihara dg baik
& cepat menjadi terkenal sbg tempat naungan buruh yg baik
Program keselamatan kerja yg baik adalah program yg terpadu dg pekerjaan
sehari-hari (rutin), sehg sukar utk dipisahkan satu sama lainnya
Pelajaran ini dimaksudkan utk memberi bimbingan kearah pencegahan
kecelakaan pd waktu kita bekerja, pertolongan pertama pd kecelakaan dll


Jenis keselamatan kerja
      1. Keselamatan kerja dalam industri (Industrial Safety)
      2. Keselamatan kerja di pertambangan (Mining Safety)
      3. Keselamatan kerja dalam bangunan (Building & Construction Safety)
      4. Keselamatan kerja lalu lintas (Traffic Safety
      5. Keselamatan kerja penerbangan (Fligh Safety)
      6. Keselamatan kerja kereta api (Railway Safety)
      7. Keselamatan kerja di rumah (Home Safety)
      8. Keselamatan kerja di kantor (Office Safety)


Arti dan tujuan keselamatan kerja
Menjamin keadaan, keutuhan & kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah
Manusia serta Hasil Karya & Budayanya, tertuju pd Kesejahteraan Masyarakat pd
umumnya & manusia pd khususnya


Yang dimaksud keselamatan kerja
Ialah keselamatan yg berhubungan dg peralatan, tempat kerja & lingkungan,
serta cara-cara melakukan pekerjaan
Tujuan keselamatan kerja
     1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dlm melaksanakan
     pekerjaan
     2. Menjamin keselamatan setiap orang yg berada di tempat kerja
     3. Sumber produksi dipelihara & dipergunakan secara aman & efisien


Sasaran keselamatan kerja
     1. Mencegah terjadinya kecelakaan
     2. Mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan
     3. Mencegah/mengurangi kematian
     4. Mencegah/mengurangi cacat tetap
     5. Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan
        bangunan, alat2 kerja, mesin2, pesawat2, instalasi2 dsbg
     6. Meningkatkan produktifitas kerja tanpa memeras tenaga kerja &
        menjamin kehidupan produktifnya
     7. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat2 & sumber2 produksi
        lainnya sewaktukerja dsbgnya
     8. Menjamin tempat kerja yg sehat, bersih, nyaman & aman shg dpt
        menimbulkan kegembiraan semangat kerja
     9. Memperlancar, meningkatkan & mengamankan produksi, industri serta
        pembangunan


Kecelakaan-kecelakaan akibat kerja dpt dicegah
     1. Peraturan perundangan
     2. Standarisasi
     3. Pengawasan
     4. Penelitian bersifat teknis
     5. Riset medis
     6. Penelitian psikologis
     7. Penelitian secara statistik
      8. Pendidikan & latihan2
      9. Penggairahan
      10. Asuransi, &
      11. Usaha keselamatan pd tingkat perusahaan


Tenaga kerja ?
Adalah tiap orang yg mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar
hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat


Catatan : Arti tenaga kerja disini sangatlah luas, meliputi semua pejabat negara
seperti Presiden, MPR, DPR, TNI, pengusaha, buruh, pekerja dsb


Tempat kerja
Ialah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap,
dimana tenaga kerja untuk suatu keperluan suatu usaha dan dimana terdapat
sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk tempat kerja ; semua ruangan,
lapangan, halaman dan sekelilingnya yg merupakan bagian atau yg berhubungan
dg tempat kerja tsb
Tempat kerja meliputi darat, laut, dalam tanah & air serta udara


Pekerja harus !
      1. Menaati peraturan dan instruksi
      2. Memperhatikan instruksi untuk bekerja benar dan aman
      3. Bertindak benar, tepat pada waktu terjadi kecelakaan
      4. Segera melapor kepada instruktur bila terjadi kecelakaan
      5. Menerangkan penyebab terjadinya kecelakaan atau kerusakan
Syarat-syarat keselamatan kerja
     a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
     b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
     c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
     d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu
        kebakaran atau kejadian lain yg berbahaya
     e. Memberi pertolongan pada kecelakaan
     f. Memberi alat perlindungan diri kepada para pekerja
     g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu,
        kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca
        sinar atau radiasi, suara dan getaran
     h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya
        penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan infeksi dan
        penularan
     i. Memperoleh penerangan yg cukup & sesuai
     J. Menyelenggarakan udara yg cukup
     k. Menyelenggarakan suhu & lembab udara yg baik
     l. Memelihara kebersihan, keselamatan & kebersihan
     m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja dan alat kerja
     n. Mengamankan & memperlancar pengangkutan orang, hewan, tanaman
        dan barang
     o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
     p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan
       dan penyimpanan barang
     q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
     r. Menyesuaikan dan mempergunakan pengamanan pada pekerjaan yg
       berbahaya
Pengaruh buruk lingkungan terhadap keselamatan kerja
     Ø Perkembangan dan kemajuan industri mengakibatkan bertambahnya
       pencemaran lingkungan
     Ø Pencemaran tersebut adalah akibat pembuangan sisa-sisa pabrik
       selama atau sesudah proses industri berlangsung
     Ø Buangan ini dapat berbentuk gas, air, padat, panas, radiasi, bunyi dll
     Ø Pada permulaan perkembangan industri belum terasa pengaruh buruk
       yg timbul. Akan tetapi makin lama makin terasa kerugian-kerugian yg
       ditimbulkan akibat makin banyaknya zat buangan dari pabrik-pabrik
       (Industri)
     Ø Pabrik-pabrik membuang kotoran & zat-zat kimia ke sungai. Sungai
       tercemar yg mengakibatkan kehidupan ganggang, ikan & hewan-hewan
       terganggu dan seterusnya mempengaruhi penyediaan makanan bagi
       umat manusia
     Ø Pengotoran udara menyebabkan kesehatan manusia terganggu. Begitu
       pula tumbuh-tumbuhan dapat dirusak oleh gas-gas buangan tersebut.
       Menurut pengalaman, pengotoran air dan udaralah yag paling buruk
       bagi kesehatan makhluk yg hidup
     Ø Seperti pepatah mengatakan, ‘lebih baik mencegah daripada
       mengobatinya’, begitu pula dengan pencemaran, lebih baik
       mencegahnya daripada memperbaiki yg diakibatkannya. Akibat dari
       pencemaran industri menjadi sangat serius, sehingga setiap
       pencemaran yg dilakukannya lambat atau cepat harus dibayar akibatnya
     Ø Pada dasarnya pemulihan kerusakan oleh pencemaran industri
       memakan waktu yg lama & biaya yg besar. Oleh karena itu adalah lebih
       baik kita memikirkan hal tersebut, jauh-jauh sebelum terlanjur, agar
       dengan mempergunakan pengalaman negari-negara lain yg
       perindustriannya lebih maju kita dapat mengurangi kesalahan-kesalahan
       yg diperbuat oleh mereka yg industrinya telah berkembang

								
To top