Pengantar Medikolegal Hubungan Dokter-Pasien

							  Pengantar Medikolegal
Hubungan Dokter-Pasien

             Yuli Budiningsih
                  Dedi Afandi
             Budi Sampurna
MEMAHAMI PRAKTIK
    KEDOKTERAN
ILMU KEDOKTERAN
   EMPIRIS
       PROBABILITAS
       PELUANG BIAS & “UNKNOWN”
       REASONABLE MEDICAL CERTAINTY
   EVIDENCE BASED
   HUBUNGAN DOKTER-PASIEN BERDASAR
    UPAYA : KONTRAK TERAPEUTIK
    (INSPANNINGSVERBINTENNIS)
   COMPLEX AND TIGHTLY COUPLED
    SYSTEM
       SPESIALISASI & INTERDEPENDENSI
       PRONE TO ACCIDENT
Praktik Kedokteran

   Menurut UU nomor 29 tahun 2004
    Pasal 1 ayat 1 :
    “Praktik kedokteran adalah rangkaian
    kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan
    dokter gigi terhadap pasien dalam
    melaksanakan upaya kesehatan”
HUBUNGAN
PROFESIONAL KESEHATAN
DENGAN PASIEN
PROFESI
   SYARAT UTAMA :
       PELATIHAN EKSTENSIF
       KOMPONEN INTELEKTUAL TINGGI
       PELAYANAN PENTING
   SYARAT UMUM :
       SERTIFIKASI - proficiency check
       ORGANISASI PROFESI
       OTONOMI KERJA - self regulation
PROFESI (2)
   CONSULTANT :
       HUBUNGAN INDIVIDU - PROFESIONAL
       FEE FOR SERVICE
       CONTOH : dokter, pengacara
   SCHOLAR :
       HUBUNGAN INDIVIDU - INSTITUSI
       GAJI / HONOR
       CONTOH : guru, perawat
TREND

   BERGESER KE ARAH SCHOLAR (?)
   PRAKTEK PRIBADI BERGESER KE
    RUMAH SAKIT / KLINIK
   HUBUNGAN DWIPARTIT BERGESER KE
    TRI / MULTIPARTIT
   FEE FOR SERVICE BERGESER KE PRE-
    PAID
HUBUNGAN
PROFESIONAL-KLIEN

   ISSUE : LETAK KEWENANGAN (SIAPA YANG
    BERWENANG MEMUTUSKAN APA)
   ALTERNATIF HUBUNGAN :
       AGEN
       KONTRAK
       FRIENDSHIP
       PATERNALISTIK
       FIDUCIARY : VIRTUE BASED
HUBUNGAN
DOKTER-PASIEN
   DIPENGARUHI OLEH ETIKA PROFESI DAN
    KEWAJIBAN PROFESI
   PRINSIP MORAL :
       AUTONOMY, BENEFICENCE, NON
        MALEFICENCE, JUSTICE
       VERACITY, FIDELITY, PRIVACY,
        CONFIDENTIALITY
       SALING PERCAYA
HUB. DOKTER - PASIEN
   PATERNALISTIK
       SEJAK HIPPOCRATES
       DIANGGAP DASARNYA : SALING PERCAYA
       PRINSIP MORAL UTAMA : BENEFICENCE
       “MENIADAKAN” HAK PASIEN (CONSENT)
       MULAI DIKRITIK TAHUN 1956
   KONTRAKTUAL
       MULAI TAHUN 1972-1975 (social contract)
       PRINSIP MORAL UTAMA : AUTONOMY
       INSPANNINGSVERBINTENNIS
“KONTRAK TERAPEUTIK”

   SALAH SATU HUBUNGAN HUKUM
    DOKTER-PASIEN
   TIDAK SEIMBANG / SETARA
       DOKTER TIDAK MENJANJIKAN HASIL
        (RESULTAATSVERBINTENNIS), TETAPI
        MENJANJIKAN UPAYA YANG SEBAIK-
        BAIKNYA (INSPANNINGSVERBINTENNIS)
        – reasonable care
   HARUS DIJAGA DENGAN ATURAN
HUB. DOKTER-PASIEN (cont..)
   KRITIK TERHADAP KONTRAKTUAL :
       TAK ADA NEGOSIASI EKSPLISIT
       TAK ADA EKSPEKTANSI EKSPLISIT
       TERLALU MATERIALISTIK, BUKAN ETIK
       MELUPAKAN FAKTOR SISTEM SOSIAL
       TERLALU LEGALISTIK : PERATURAN
       TERFOKUS PADA PRINSIP AUTONOMY
       CENDERUNG MEMINIMALKAN MUTU
   DISEBUT : BOTTOM-LINE ETHICS
HUB. DOKTER-PASIEN (cont..)
   FIDUCIARY : VIRTUE BASED ETHICS
       PRINSIP : MORAL KEUTAMAAN
       BUKAN SEKEDAR KEWAJIBAN DAN
        PERATURAN, TETAPI JUGA “BAGAIMANA
        SIKAP SEBAIKNYA”
       EMPATHY, COMPASSION, PERHATIAN,
        KERAMAHAN, KEMANUSIAAN, SALING
        PERCAYA, ITIKAD BAIK, dll
       HUBUNGAN : BERTUMBUH-KEMBANG,
        BERTUJUAN MENSEJAHTERAKAN PASIEN
       KOMUNIKASI HARUS BAIK
 ASPEK
 HUKUM

HAK DAN
KEWAJIBAN
DOKTER
     HAK DAN
    KEWAJIBAN
       PASIEN
HUBUNGAN HUKUM DOKTER-
PASIEN
   IUS DELICTU : AKIBAT PERATURAN
    PERUNDANGUNDANGAN
       MIS : RAHASIA KEDOKTERAN


   IUS CONTRACTU : AKIBAT ADANYA
    HUBUNGAN KONTRAKTUAL
       MIS : UPAYA SESUAI STANDAR
        TERTINGGI
HAK PASIEN
   Declaration of Lisbon (1991) : The Rights
    of the patient
   UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan :
    pasal 53 : hak pasien
   UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik
    Kedokteran, Pasal 52 dan 53.
   SE Ditjen Yanmed Depkes RI No
    YM.02.04.3.5.2504 : Pedoman Hak dan
    kewajiban pasien, dokter dan RS
   Deklarasi Muktamar IDI : Hak dan
    kewajiban pasien dan dokter
Declaration of Lisbon
   Hak memilih dokter
   Hak dirawat dokter yang “bebas”
   Hak menerima / menolak pengobatan setelah
    menerima informasi
   Hak atas kerahasiaan
   Hak mati secara bermartabat
   Hak atas dukungan moral / spiritual
UU Kesehatan
   Hak atas Informasi
   Hak atas second opinion
   Hak atas kerahasiaan
   Hak atas persetujuan tindakan medis
   Hak atas pelayanan kesehatan
   Hak atas ganti rugi
KEWAJIBAN PASIEN
   Itikad baik
   Beri informasi yang adekuat
   Melaksanakan nasehat dokter dalam rangka
    perawatan / pengobatan
   Menghormati hak dokter
   Memberi imbalan & ganti rugi
   Berterus terang apabila timbul masalah
HAK DOKTER


   HAK UNTUK BEKERJA “BEBAS”, PROFESIONAL
   HAK MENOLAK MELAKUKAN PEKERJAAN YG DI
    LUAR STANDAR PROFESI ATAU MELANGGAR
    ETIK
   HAK MEMILIH PASIEN DAN MENGAKHIRI HUB
    DR-PASIEN, KECUALI GAWAT DARURAT MEDIS
   HAK ATAS PRIVACY
   HAK ATAS IMBALAN
KEWAJIBAN DOKTER
   KEWAJIBAN PROFESI :
       SUMPAH DOKTER
       KODEKI
       STANDAR PERILAKU
       STANDAR PROSEDUR
       STANDAR PELAYANAN MEDIS
   KEWAJIBAN AKIBAT HUB. DOKTER-PASIEN
       MEMENUHI HAK PASIEN
   KEWAJIBAN SOSIAL
IMPLIKASI HUKUM-ETIK




                     PIDANA
                   PERDATA
                    DISIPLIN
                        ETIK
Pelanggaran Etika Kedokteran
   Sanksi = moral – adminsitratif
    - teguran
    - penghentian tugas/kewenangan tertentu
      untuk sementara
    - pengalihan tugas
    - re-edukasi
    - pencabutan ijin praktik
TUNTUTAN PIDANA

    KELALAIAN          : 359-361 KUHP
    KETERANGAN PALSU   : 267-268 KUHP
    ABORSI ILEGAL      : 347-349 KUHP
    PENIPUAN           : 382 BIS KUHP
    PERPAJAKAN         : 209, 372 KUHP
    EUTHANASIA         : 344 KUHP
    PENYERANGAN SEKS   : 284-294 KUHP
TUNTUTAN PERDATA
   PS 1365 KUH PERDATA :
        Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
         kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
         karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantinya
   PS 1366 KUH PERDATA : Juga akibat kelalaian
   PS 1367 KUH PERDATA : Juga respondeat superior
   Ps 55 UU KESEHATAN :
        Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau
         kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan
UNSUR-UNSUR “KELALAIAN”
sebagai salah satu malpraktek

   ADA KEWAJIBAN      DUTY

   PELANGGARAN        BREACH OF DUTY
    KEWAJIBAN TSB
                       CAUSAL
   HUB. KAUSAL         RELATIONSHIP

   CEDERA /           DAMAGE
    KERUGIAN
ADANYA KEWAJIBAN

   AKIBAT ADANYA HUBUNGAN DR-PASIEN
   TIDAK MELAWAN HAK PASIEN (Consent)
   REASONABLE COMPETENCE
   REASONABLE CARE : SESUAI NORMA /
    STANDAR PROFESI
   PERBUATAN ATAU KELALAIAN
   TAK PERSOALKAN : “SEMAMPUNYA” & “NIAT
    BAIK”
   YANG PENTING : PROSEDUR dan
    REASONABLE COMMUNICATION
REASONABLE COMPETENCE
   SKILL & KNOWLEDGE SESUAI KATALOG
    PENDIDIKAN
   DIBANDINGKAN DENGAN DOKTER RATA-
    RATA
   PADA SITUASI DAN KEADAAN TERTENTU
REASONABLE CARE :
SESUAI STANDAR PROFESI

   STANDAR PERILAKU : UNIVERSAL
   STANDAR PROSEDUR :
       TERGANTUNG SARANA KESEHATAN SETEMPAT
   STANDAR PELAYANAN MEDIS
       TERGANTUNG SARANA KESEHATAN SETEMPAT
       TERGANTUNG SITUASI – KONDISI TERTENTU
       TERGANTUNG SUMBER DAYA

   DPT DISIMPULKAN DARI DOKUMEN TERTULIS
    ATAU DARI SAKSI AHLI
PELANGGARAN KEWAJIBAN

   HARUS DIBUKTIKAN DAHULU
   TIDAK BISA GUNAKAN “STRICT LIABILITY”
       STRICT LIABILITY HANYA BERLAKU BAGI PRODUK
        – BUKAN JASA
   KADANG FAKTA SUDAH MENUNJUKKAN
    ADANYA KELALAIAN : RES IPSA LOQUITUR
    (The thing speaks for it self)
       AKIBAT ALATNYA DOKTER
       TIDAK ADA KONTRIBUSI PASIEN
       KEADAAN NORMAL : TAK TERJADI
          mis : gunting / tampon tertinggal
    HUBUNGAN KAUSAL
   DICARI : LEGAL CAUSE / PROXIMATE CAUSE
   PENGUJIAN :
       CAUSATION IN FACT : BUT FOR TEST “kalau tidak” /
        (Conditio sine qua non theory)
          Mis. Kalau gunting tak tertinggal, tak akan terjadi
           perforasi – peritonitis
          Mis. Kalau diagnosis tak salah atau terlambat, pasien
           dapat tertolong ( ? )
          Terlalu menyederhanakan hubungan kausalitas
       FORESEEABILITY (Adequate theory)
          Bahwa cedera adalah akibat yang dapat diperkirakan
           sebelumnya dari tindakan substandar oleh dokter yang
           layak
CEDERA / DAMAGE
   HARUS SEBAGAI AKIBAT
    PELANGGARAN KEWAJIBAN
   JENIS KERUGIAN :
       GENERAL DAMAGE : NON-EKONOMIK
       SPECIAL DAMAGE :
          PAST AND FUTURE COSTS & EXPENSES
          LOSS OF INCOME, LOSS OF EARNING
           CAPACITY
       PUNITIVE DAMAGE : sengaja, culpa lata,
        kekerasan, penipuan dll
GANTI RUGI
   DITAGIHKAN SATU KALI
   TUNAI / ANGSUR (dapat berbunga)
   “KEHILANGAN KESEMPATAN” SUKAR
    DIHITUNG, PREDIKTIF, TIDAK PASTI
    JUMLAH DAN LAMANYA
   MEMPERTIMBANGKAN KEDUDUKAN DAN
    KEMAMPUAN KEDUA PIHAK
CONTOH

   DOKTER LALAI             AMPUTASI
   KERUGIAN :
       BIAYA :
          BIAYA PERAWATAN HINGGA SEMBUH
          BIAYA FISIOTERAPI & KAKI PALSU

          BIAYA NON MEDIS

       KEHILANGAN KESEMPATAN
          SELAMA PERAWATAN
          KETERBATASAN PELUANG KERJA

       IMMATERIEL
Pencegahan
   UPAYA CEGAH PELANGGARAN
     REASONABLE COMPETENCE, REASONABLE CARE,
       REASONABLE COMMUNICATION
     PROFESIONALISME : ETIK, STANDAR, PENGAWASAN,
       KOREKSI
   UPAYA CEGAH RISIKO
     PRODUCT LIABILITY PREVENTION, QUALITY ASSURANCE,
       RISK MANAGEMENT
   SIAPKAN LEGAL DEFENCE
     MEDICAL EVIDENCE : REKAM MEDIK, INFORMED CONSENT
   ALIHKAN RISIKO :
     ASURANSI PROFESI
     NO FAULT COMPENSATION
Pencegahan (2)
   Pendidikan etika kedokteran sejak dini
   Sikap etis dan profesional
   UU Praktik Kedokteran
   Good clinical governance
   Evidence Based Medicine