Docstoc

hubptain-gdl-iftitahulw-7480-5-bab4

Document Sample
hubptain-gdl-iftitahulw-7480-5-bab4 Powered By Docstoc
					                                     BAB IV

          HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

        AGAMA TENTANG WALI ADAL KARENA SEKAMPUNG



A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Tentang Wali Adhal

   Karena Sekampung.

          Dalam menyelesaikan perkara perdata yang terjadi di antara anggota

   masyarakat ya ng beragama Islam, pihak yang bersangk utan diharuskan

   mengajukan permohonan pemeriksaan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi

   tempat tinggalnya. Misalnya saja dalam proses penyelesaian perkara wali adhal di

   Pengadilan Agama Bangil, dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum

   Islam yang berlaku, yaitu mulai dari pengajuan perkara sampai disidangkan dan

   diputuskan. Adapun faktor- faktor yang menyebabkan wali adhal di Pengadilan

   Agama Bangil No 30/Pdt.P/2007/PA.Bgl, adalah pihak Pemohon dengan calon

   suami Pemohon berada dalam satu kampung.

          Pihak calon mempelai perempuan mendaftarkan surat permohonan wali

   adhal dengan alasan bahwa wali Pemohon dalam hal ini ayah kandung Pemohon

   menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan calon suami pemohon

   berada dalam satu kampung dengannya, maka Pengadilan berkompetensi untuk

   memeriksa dan memutuskan apakah wali tersebut benar-benar adhal atau tidak,

   apabila alasan-alasan yang dikemukakan tidak memenuhi syarat secara syar’i,

   sehingga keadhalan wali tidak dapat dibenarkan maka Pengadilan Agama




                                       64
                                                                              65




menetapkan keadhalan wali tersebut dan mengabulkan permohonan pemohon

atau pihak anak. Sebaliknya apabila keadhalan wali memenuhi syarat secara

syar’i, misalnya antara pemohon dengan calon suaminya berbeda agama atau

alasan lain yang dapat menyebabkan larangan pernikahan, sehingga alasan wali

tersebut bisa diterima, dan permohonan Pemohon ditolak.

       Menurut pendapat penulis, para hakim di Pengadilan Agama Bangil dalam

menetapkan dan memutuskan perkara wali adhal, memperhatikan alasan-alasan

yang menjadi pokok permasalahan yang menjadikan wali tersebut enggan

menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya sehingga dapat

mengakibatkan kedudukan wali berpindah pada wali hakim.

       Dasar hukum yang digunakan seorang hakim merupakan landasan dalam

menetapkan suatu perkara, oleh karena itu dalam mempelajari suatu perkara

diperlukan   pertimbangan-pertimbangan      mengenai     akibat   hukum     yang

ditimbulkan bagi kedua belah pihak, meskipun wali dalam hal ni bukan

merupakan pihak yang berperkara, akan tetapi perlu dipertimbangkan, karena

diharapkan keputusan yang ditetapkan dapat di rasa adil bagi kedua belah pihak.

                              e
       Sesuai dengan apa yang t lah dijelaskan bahwa wali adalah salah satu

rukun perkawinan, maka tanpa wali perkawinan tersebut tidak sah, sebagaimana

duduk perkara dalam permasalahan ini seorang gadis “Khoirun Nisa binti Chotib”

yang ingin menikah dengan laki- laki pilihannya tetapi tidak mendapat restu atau

izin dari walinya dalam hal ini adalah ayah kandungnya, sehingga dia

mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Bangil. Karena
                                                                                         66




      “Khoirun Nisa binti Chotib” selanjutnya disebut Pemohon bertempat tinggal di

      daerah yuridiksinya, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Bangil.

              Setelah melalui beberapa proses persidangan putusan Pengadilan Agama

      Bangil dalam penetapannya majelis hakim menerima permohonan pemohon,

      berdasarkan pertimbangan hukum para hakim di Pengadilan Agama Bangil

      menganggap alasan yang digunakan oleh wali tidak berdasarkan hukum Islam

      yang berlaku, karena bukan merupakan suatu halangan bagi kedua calon

      mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Dipengaruhi oleh faktor zaman

      dan lingkungan yang menyebabkan seorang wali menjadi begitu hati- hati untuk

      menikahkan anaknya, sehingga terkadang alasan-alasan keadhalan seorang wali

      dirasa tidak prinsip dan bahkan terkadang tidak rasional, adapun alasan-alasan

      yang tidak sesuai dengan syar’i yang menyebabkan wali enggan menikahkan

      anaknya, dan seringkali ditemui menjadi faktor pokok keadhalan seorang wali

      dalam penetapan putusan di Pengadilan Agama Bangil, antara lain1 :

      a. Bukan sarjana.

                  Pendidikan menjadi faktor yang sangat menunjang kelangsungan

          hidup berumah tangga, keseimbangan dan kesetaraan pendidikan dari kedua

          belah   pihak   melahirkan    keseimbangan      bagi   seorang   laki-laki   dalam

          kedudukannya sebagai kepala rumah tangga yang akan menjadi nahkoda pada

          perahu yang akan diarunginya. Seorang wali juga dapat beranggapan dengan



1
    Wawancara dengan ketua PA Bangil Bpk. H. Solihun SH
                                                                               67




   ia menikahkan anak gadisnya dengan calon suami yang berpendidikan dan

   cerdas akan melahirkan keturunan yang berpendidikan pula.

b. Karena dijadikan isteri kedua.

           Islam tidak melarang seorang laki-laki beristeri lebih dari satu selama

   memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU yang berlaku,

   namun kadangkala seorang wali enggan menikahkan anak gadisnya untuk

   dijadikan isteri kedua dengan kekhawatiran calon suami tersebut tidak dapat

   memenuhi dan mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

c. Karena adat istiadat (adat kejawen).

           Pada daerah-daerah tertentu masih didapati kepercayaan-kepercayaan

   nenek moyang yang masih melekat pada masyarakat turun temurun, misalnya

   “satuan kecil”, yakni jumlah hitungan hari calon suami dan calon isteri kurang

   dari 21 satuan, seperti misalnya hari kelahiran calon suami “senin legi”

   hitungannya adalah 9, sedangkan calon isteri hari kelahirannya “minggu

   wage”, hitungannya juga 9, maka jika dijumlah antara kelahiran calon suami

   dengan calon isteri berjumlah 18 satuan, hal yang demikian ini dinamakan

   satuan kecil. Sehingga seorang wali beranggapan bahwa perkawinan seperti

   ini berakibat tidak baik dalam rumah tangga kedua calon mempelai nantinya,

   untuk itu mereka harus menghindari bentuk perkawinan seperti ini. Begitupun

   kepercayaan suatu daerah yang melarang anak gadisnya menikah dalam waktu

   yang sama dengan saudara kandungnya, dan lain sebagainya.
                                                                             68




       Para Hakim ini berpendapat bahwa penolakan wali dengan alasan

sekampung ini juga bukan merupakan alasan yang sesuai dengan syari’at agama,

Islam tidak pernah melarang seseorang untuk menikah dengan orang sekampung,

hal ini akan menjadi pertimbangan yang sangat dalam bila alasan sekampung

tersebut adalah alasan adanya adat istiadat nenek moyang yang melarang adanya

pernikahan dalam satu kampung karena dapat mengakibatkan adanya masalah-

masalah yang tidak diinginkan, namun dalam kampung tersebut yakni dusun

Legok, desa Legok, kecamatan Pasuruan, tidak ditemui adanya kebiasaan

tersebut, hal ini terbukti berdasarkan pengakuan Penghulu setempat beserta

pengakuan pend uduk yang bertempat tinggal di dusun tersebut, itu berarti alasan

yang menjadi pokok penolakan wali menikahkan anak perempuannya benar-benar

tidak prinsip, hal ini hanya menjadi kepatutan seorang wali yang menghendaki

anak perempuannya menikah dengan laki- laki bukan dari kampung yang sama.

Namun hal seperti ini tidak harus dipaksakan, seorang wali juga harus

memikirkan kepentingan anak perempuannya, apalagi anak perempuan yang ada

di bawah perwaliannya dengan calon suaminya         sudah dewasa dan mampu

memenuhi syarat sahnya perkawinan, di samping itu hubungan antara Pemohon

dengan calon suami Pemohon sudah terjalin cukup lama, dan tidak dapat

dibiarkan lebih lama lagi, karena akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar,

untuk itu perlu diakhiri dalam ikatan yang sah yakni ikatan pernikahan.

Sebagaimana qawaidul fiqhiyah:
                                                                           69




                                  ? ? ? ? ??
                                   ?                     ? ?? O
                                 ??µ ??? ? ? ? ?? ?? ?? ? ??? ?
Artinya : “Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai

            kemaslahatan”

       Maka dari itu para anggota Majelis ini berpendapat bahwa permohonan

wali adhal ini patut untuk diterima, alasan ini di dasarkan pada apa yang di

dalilkan oleh Permohonan pihak Pemohon, bahwa wali Pemohon menolak

lamaran calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon berada dalam satu

kampung dengannya. Begitupun berdasarkan pengakuan saksi-saksi yang telah

dihadirkan pihak Pemohon selama masa persidangan bahwa wali nikah Pemohon

menolak lamaran calon suami Pemohon karena sekampung, dengan latar

belakang perselisihan yang berujung pada pertengkaran sampai mengakibatkan

pihak wali dalam hal ini ayah Pemohon berkeyakinan untuk tidak menikahkan

anaknya dengan warga kampung setempat, yang di maksud di sini adalah dusun

Legok, Desa Legok, Kecamatan Gempol. Menurut ketua majelis bahwa

pembuktian di muka persidangan adalah merupakan hal yang terpenting dalam

hukum acara, sebab dalam menegakkan hukum dan keadilan pengadilan

berdasarkan pada pembuktian. Telah diketahui secara nyata penolakan wali untuk

menikahkan anak gadisnya, maka pernikahan pemohon dengan calon pemohon

harus tetap dilaksanakan dengan wali hakim sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 Tahun 1987 dan dalil dalam kitab Ianatut

Tholibin Juz III halaman : 319, yang berbunyi :
                                                                               70




                              ? ??             ? ?? ?
                           ??? ?? ? ?? ?? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ????
   Artinya : “Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka
              hakimlah yang mengawinkannya”.

          Berdasarkan dasar hukum inilah, dan alasan-alasan penolakan wali yang

   tidak prinsip, yang telah dijelaskan di atas, maka ketua majelis berpendapat

   bahwa permohonan ini patut untuk diterima. Dengan demikian menurut penulis

   keputusan hakim Pengadilan Agama ini sudah benar.


B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Wali

   Adhal Karena Sekampung

          Dalam undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa

   “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai

   suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

   kental berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pasal ini dapat kita ketahui

   bahwa perkawinan bukan sekedar hub ungan antara seorang dengan seorang

   wanita yang didasarkan atas nafsu belaka tetapi lebih didasarkan pada hubungan

   yang berlandasakn ketaqwaan kepada Tuhan.

          Dalam hukum Islam perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah

   memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak

   memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dapat dibatalkan. Adapun yang

   termasuk rukun perkawinan adalah.

   1. Calon suami.
                                                                                     71




    2. Calon istri.

    3. Wali.

    4. Dua orang saksi.

    5. Sighat.

           Dalam suatu akad perkawinan semua rukun ini harus dipenuhi, jika tidak

    maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.      Salah satu rukun perkawinan

    adalah wali tanpa wali suatu pernikahan dianggap batal, pendapat ini

    dikemukakan oleh imam Syafi’i, imam maliki, dan imam Hanbali. jika wanita

    tersebut masih gadis dan telah baligh serta berakal sehat, akan tetapi jika ia janda

    maka hak itu ada pada keduanya, seorang wali tidak boleh mengawinkan wanita

    janda itu tanpa persetujuannya, sebaliknya wanita janda itupun tidak boleh

    menikahkan dirinya tanpa restu sang wali, sebagaimana sabda Nabi SAW:

       ?               G?     ?
    ???? ? ??? ???? ????? ??????? ?                              ?
                                                  ? ????? ??? ? ??????? ??
                                                       2
                                                             s      s ? s ?S ?
                                                           ? ? ?? ? ? ??? ? ????? ????

    Artinya:” Barang siapa diantara perempuan maukah tanpa seizin walinya, maka
            nikahnya batal, batal, batal”


           Berdasarkan hadist di atas maka tidak sah perkawinan tanpa kehadiran

    seorang wali. Jika wali yang bersangkutan tidak bersedia menikahkan wanita

    dalam perkawinannya, maka penguasalah yang menjadi walinya sebagaimana

    kelanjutan dari hadist di atas:

2
    Abu Dawud, Sunan Abu Dawud; jilid II h. 478
                                                                                      72




                                            3
                                                 ?         ? t ??? T
                                                                 d
                                             ??? ? ? ? ? ? ? ??? ? ??? ? ? ?? ?? ??

      Artinya :“Maka jika wali itu enggan mengawinkan, maka penguasalah wali bagi
               orang yang tidak mempunyai wali. (H.R. Abu Daud).

              Dalam penetapan wali adhal melalui persidangan di pengadilan, sesuai

     dengan duduk perkara dalam masalah ini di mana wali Pemohon enggan menjadi

     wali bagi Pemohon karena calon suami Pemohon berada dalam satu kampung

     dengan        Pemohon,   dan    Pengadilan   Agama   Bangil   menetapkan   menerima

     permohanan ini karena Ketua Majelis dalam pertimbangannya didasarkan pada

     pendapat ulama fiqh dan kemaslahatan bagi para pihak, karena dianggap pihak

     wali enggan menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya

     dengan alasan yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan syari’at agama, seperti

     halnya alasan yang menjadi pokok penolakan wali dalam penelitian ini, pemohon

     dan calon suami pemohon berada dalam satu kampung, maka dari itu alasan

     sekampung menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui latar belakang yang

     menjadi dasar pedoman bagi majelis hakim, dan bagaimana Islam memandang

     alasan ini.

              Hukum Islam membenarkan penetapan putusan hakim Pengadilan Agama

     Bangil dalam perkara ini, berdasarkan Al-qur’an Qs. Al- Baqarah, dan beberapa

     pendapat ulama’ fiqih, yakni imam Syafi’i, maliki dan hanbali, sehingga

     menetapkan kedudukan wali berpindah kepada hakim.


3
    Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah,juz II h. 205
                                                                                  73




              Berkaitan dengan penetapan Pengadilan Agama Bangil yang menerima

     permohonan wali adhal karena sekampung, sedangkan pertimbangan hakim

     menganggap bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sekufu’, baik

     sekufu dalam agama maupun yang lainnya.

              Dalam hal ini, penulis lebih condong pada pendapat anggota Majelis yang

     berpendapat bahwa derajat manusia di sisi Allah tidak dipandang karena bagus

     atau buruknya fisik seseorang, atau seberapa besar materi yang dia punya

     melainkan Allah semata-mata hanya melihat ketaqwaannya. Sebagaimana firman

     Allah:

                                                     4
                                                            ?
                                                         ??? ??? ???? ???? ??? ?
      Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di depan Allah adalah orang
                yang paling bertaqwa”.

              Ayat ini lebih menjelaskan bahwa ketaqwaanlah yang dilihat Allah,

      bukan terletak pada faktor lainnya. Di samping itu telah terbukti berdasarkan

      beberapa keterangan saksi pemohon, bahwa calon suami pemohon termasuk

      orang yang taat beragama dan berakhlaq baik.

              Di samping itu, hubungan kedua pihak yakni pemohon dan calon suami

     pemohon sudah terjalin cukup lama dan dalam hal ini pemohon bersedia

     menerima kekurangan dan kelebihan yang di miliki oleh calon suaminya serta

     siap menempuh rumah tangga., hal ini juga dijadikan dasar oleh Pengadilan

     Agama Bangil dalam mengambil keputusan. Berdasarkan beberapa faktor alasan

4
    Departemen Agama , Al-Qur’an Terjemah, h. 418
                                                                                     74




      yang menjadikan dasar keadhalan seorang wali di atas sudah bukan merupakan

      hal yang jarang di temui di Pengadilan Agama Bangil, dari sekian ketetapan

      putusan yang telah di buat pun tidak menjadikan masalah baru bagi para pihak

      yang berperkara terutama wali, belum pernah sekalipun di temui melakukan

      pembantahan, baik selama sidang berlangsung maupun setelah diputuskan, hal ini

      pun menjadi salah satu faktor yang menjadikan para hakim menganggap bahwa

      putusan yang ditetapkan sudah membawa kemaslahatan bagi para pihak. Dari

      penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa pertimbangan Pengadilan Agama

      Bangil lebih didasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 232:

                                                  5
                                                            ?                   ?
                                                                                p
                                                      ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ??? ?? ? ?
       Artinya:"Janganlah kamu (para wali) menghalang halangi mereka (para
                istri) untuk kembali dengan bekas suami mereka" (Q.S. Al
                Baqarah ayat 232).




5
    Departemen Agama , Terjemah Al-Qur’an h. 12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:5/23/2012
language:
pages:11
Conan Edogawa Conan Edogawa Mister http://bolehdongya.blogspot.com
About