PROPOSAL REZA

Document Sample
PROPOSAL REZA Powered By Docstoc
					V.     LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

               Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak diantara Samudra

      Indonesia dan Samudra Pasifik. Negara kepulauan tersebut mempunyai

      panjang wilayah 3400 mil terhitung dari Sabang sampai Merauke1. Selain

      itu Indonesia juga kaya akan keanekaragaman budaya, yaitu yang terdiri

      dari beberapa suku bangsa yang mempunyai sumber daya alam, sumber

      daya manusia, ekonomi, bahasa, ras, serta warna kulit yang bermacam-

      macam berasal dari masing-masing pulau. Dalam hal ini, maka seharusnya

      Indonesia melalui beberapa keanekaragaman dan kekayaan sumber daya

      alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing pulau

      bisa dimanfaatkan dan diberdayakan pada masyarakat Indonesia untuk

      memudahkan dan mencapai kemakmuran kesejahteraan bangsa. Namun

      seiring dengan berkembangnya era globalisasi pada jaman sekarang ini,

      masalah tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia masih tergolong

      rendah di seluruh kawasan Asia yang mana dalam hal tersebut tidak sesuai

      dengan tujuan negara Indonesia, yaitu untuk mensejahterakan seluruh rakyat

      Indonesia.

               Tujuan nasional negara Indonesia telah tertuang dalam pembukaan

      UUD RI 1945 alinea 4 yang salah satunya menyebutkan bahwa

      “...membentuk suatu           pemerintahan negara Indonesia yang melindungi

      segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk

      memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”.

1
 Sri Mulyati, at all, Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat, (Jakarta : Yudhistira, 2004),
halaman 31.




                                                  1
Dengan kata lain Indonesia mempunyai kewajiban dalam melindungi,

mensejahterakan, dan mencerdaskan setiap rakyatnya terutama pada

generasi muda yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa tanpa

memandang suku, budaya, ras, agama, bahasa, warna kulit, dewasa maupun

anak-anak. Selain terdapat pada alinea ke-4 pembukaan UUD RI 1945

dalam upaya perlindungan, kesejahteraan dan mencerdaskan terhadap setiap

rakyat Indonesia juga terceremin dalam sila-sila pancasila khususnya Sila

ke-2 yaitu “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” yang mencerminkan

upaya bangsa Indonesia bertekad melindungi hak asasi anak sesuai dengan

ketentuan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999.

       Pada dunia internasional, negara Indonesia merupakan negara yang

berkembang dengan predikat penduduk paling padat dalam urutan ke-5 di

dunia. Dengan populasi penduduk yang sebanyak itu, maka Indonesia juga

dikenal sebagai penghasil tenaga kerja paling besar di dunia. Dalam

menanggapi hal ini, pemerintah indonesia mempunyai problematika yang

salah satunya adalah dengan sebagai predikat penghasil tenaga kerja terbesar

di dunia, secara otomatis negara Indonesia memperoleh keuntungan dari

segi devisa yang dipeoleh dari tenaga kerja yang bekerja di luar negeri

tersebut. Namun di salah satu sisi yang berbeda, pemerintah Indonesia juga

merasa kewalahan dalam mengatasi masalah semakin bertambahnya jumlah

angka pengangguran yang disebabkan minimnya lapangan pekerjaan yang

ada dibandingkan dengan jumlah angka angkatan kerja yang semakin

meningkat setiap harinya. Dampak dari masalah tersebut adalah banyak




                                   2
         anggapan dari beberapa orang, mereka beranggapan bahwa pada jaman

         sekarang di era globalisasi pendidikan tinggi sekarang ini belum bisa

         menjamin mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan

         sehari-hari. Mengenai hal tersebut, maka pada jaman sekarang banyak sekali

         masyarakat Indonesia khususnya anak-anak yang berusia dini lebih memilih

         bekerja daripada menuntut ilmu di sekolah. Menanggapi masalah ini,

         pemerintah harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan batas minimal

         yang layak dan patut menjadi tenaga kerja.

                 Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi

         masalah ini, yaitu dengan cara pemerintah Indonesia telah meratifikasi

         Konvensi ILO 138 tentang batasan usia minimum untuk bekerja dan

         Konvensi ILO 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan

         untuk Anak. Indonesia juga telah memiliki rencana aksi nasional

         penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak. Namun

         kenyataannya tingginya jumlah anak-anak yang bekerja yang sebagian besar

         di bawah usia 15 tahun baik di sektor formal maupun informal.

                 Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang

         senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat,

         dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak

         merupakan bagian hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan

         Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.2




2
    Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak, (Klaten: Cempaka Putih, 2008) Halaman : 1




                                                 3
              Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah salah satu

      aset bangsa serta sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu

      setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,

      berpatisipasi, kebebasan serta berhak atas perlindungan dari tindak

      kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjamin hak-hak tersebut, maka

      dibuatlah peraturan-peraturan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan

      kewajiban dan tanggungjawab atas perlindungan terhadap anak.3

              Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab

      orangtua yang tidak boleh diabaikan. Menurut pasal 45 UU No. 1 Tahun

      1974 Tentang Pokok - Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orangtua

      wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai

      anak-anak yang bersangkutan dewasa atau berdiri sendiri.4 Namun, dalam

      hal ini di Indonesia belum terealisasi dengan baik sesuai apa yang

      diharapkan. Mengenai hal ini bagi para orangtua diharapkan mampu untuk

      mengurus dan mendidik anak sebaik mungkin agar kelak bisa menjadi anak

      yang berguna bagi bangsa dan agama.

              Namun, manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan

      membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat.

      Kemudian dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah

      dilahirkan hukum. Masyarakat itulah yang menjadi wadah sekalian aktifitas

      para anggotanya.5 Oleh sebab itulah setiap peraturan-peraturan hukum yang


3
  Ibid, hal 1
4
  Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di
Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008) Halaman : 1
5
  Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perilaku, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), Halaman : 5




                                               4
diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak langsung diterima

begitu saja atau belum terealisasi di dalam kehidupan bermasyarakat, akan

tetapi harus dicerna terlebih dahulu oleh setiap individu masyarakat untuk

membangun adanya sikap saling percaya antara para anggotanya.

       Dewasa ini di Indonesia dalam kenyataannya masih banyak dijumpai

anak-anak yang masih di bawah umur sudah bekerja, baik di tempat yang

layak maupun di tempat yang tidak layak sekalipun serta ada pula yang

menggabungkan sekolah sambil bekerja. seperti misalnya: mulai dari

sebagai pembatu rumah tangga, penjual koran, penyemir sepatu, sampai

menjadi pekerja/buruh di sebuah perusahaan. Hal ini dipicu oleh kondisi

ekonomi dari orang tuanya, dikarenakan minimnya peluang kerja

dibandingkan dengan tenaga kerja yang tersedia serta munculnya pekerja

anak oleh adanya dorongan atas keinginannya sendiri bahkan atas kemauan

orang tua dari anak itu sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

menjelaskan bahwa mengekspolitasi anak untuk alasan apapun, apalagi

alasan ekonomi adalah tindak kejahatan yang dapat dipidanakan.

       Dalam Undang-Undang ketenagakerjaan pada ketentuan pidana,

khususnya pasal 183 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan menerangkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak

di bawah umur dapat dipidanakan. Melihat kondisi yang demikian sangat

disayangkan dan betapa sungguh ironisnya bangsa kita. Mengenai hal ini




                                  5
      pemerintah harus menindak lanjuti dengan tegas, meski bagaimanapun

      mereka tetaplah anak-anak yang secara kodrati belum layak jadi pekerja.

              Kendati eksploitasi ekonomi terhadap anak telah dilarang, dalam

      praktik masih banyak terjadi. Pada sebagian negara berkembang usia 12-13

      tahun, lebih rendah dari ketetapan yang tercantum dalam Konvensi ILO

      Nomor 138 Tahun 1973, yaitu anak yang berusia 15 tahun.6

              Masalah pekerja anak ini berkaitan dengan masalah penjualan anak

      oleh orang tuanya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Agen-agen

      tenaga kerja dan jaringannya menjadi penyalur yang menghubungkan anak-

      anak di pedesaan dengan pabrik-pabrik di kota. Pencegahan terhadap

      eksploitasi yang semacam ini sulit dilakukan, karena lemahnya sistem

      penegakan hukum dan terbatasnya jumlah pengawas pemerintah. Pada sisi

      lain, meskipun beberapa strategi untuk menolong pekerja anak mulai eksis,

      seperti progam-progam yang berusaha mengembalikan anak-anak dari

      lingkungan yang eksploitatif kepada keluarganya, tetapi masih sedikit yang

      didesain untuk mencegah sektor swasta melakukan eksploitasi ekonomi

      terhadap anak.7

              Sebagaimana yang terkandung dalam pasal 1 angka 1 Undang-

      Undang No. 23 Tahun 2002 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan

      anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

      termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menyangkut batas usia anak



6
  Candra Gautama, Konvensi Mengenai Hak-Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis, (Jakarta: Lembaga
Studi Pers Dan Pembangunan, 2000) hlm : 8
7
  Ibid, hal 8-9




                                              6
ini    penting     untuk     diketahui      bilamana     seseorang      dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau diancam dengan pidana.

Mengenai batas umur dan istilah seorang anak masih ada pendapat yang

diperdebatkan antara beberapa pakar dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Perdebatan tersebut dikarenakan tingginya peluang terjadinya

pelanggaran terhadap pekerja anak, oleh karena itu sangatlah diperlukan

adanya suatu peraturan hukum guna melindungi hak-hak pekerja anak

tersebut   serta   memberi   sanksi      pidana   terhadap   pegusaha   yang

mempekerjakan anak tersebut menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

       Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang

bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi dalam

menjalankan pekerjaannya hubungan antara pekerja anak dan pengusaha

didasarkan oleh adanya kontrak kerja yang sah sesuai dengan UU No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau tidak, dimana dalam perjanjian

kerja tersebut memuat batasan-batasan serta hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Tetapi apakah isi perjanjian tersebut telah mengakomodir

perlindungan terhadap pekerja anak itu sendiri yang mana batas usia pekerja

anak masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, maka diperlukan penelitian

pentingnya perjanjian kerja antara pekerja anak dan pengusaha apakah telah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bagaimana perlindungan

hukum terhadap pekerja-pekerja anak sehingga dapat menutup peluang-




                                   7
   peluang untuk terjadinya eksploitasi pekerja anak. Berdasarkan uraian

   latarbelakang    tersebut,     peneliti   tertarik      meneliti   tentang

   “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGUSAHA

   YANG MEMPEKERJAKAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan

   Negeri Sumber No. 126/Pid. B/2010/PN. Sbr)”.



VI. PERUMUSAN MASALAH

            Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada

     berbagai masalah hukum yang menarik untuk dikaji secara ilmiah. Untuk

     mengetahui permasalahan itu adalah sebagai berikut:

            1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pengusaha yang

               mempekerjakan anak tanpa memenuhi syarat-syarat perjanjian

               yang sah menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

               Ketenagakerjaan?

            2. Bagaimanakah upaya pelaksanaan perlindungan kerja terhadap

               pekerja anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

               Perlindungan Anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

               Sumber No. 126/Pid. B/2010/PN. Sbr?



VII. TUJUAN PENELITIAN

            Tujuan dilakukannya penelitian mengenai pertanggungjawaban

     terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak adalah :




                                      8
  1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengusaha yang

     mempekerjakan anak memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah menurut

     Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

  2. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan perlindungan anak terhadap pekerja

     anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

     berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 126/Pid. B/2010/PN.

     Sbr.



VIII. MANFAAT PENELITIAN

             Dengan penelitian ini, peneliti berharap bisa memperoleh

     kegunaan/manfaat sebagai berikut :

   1. Manfaat Teoritis

             Maksud dari manfaat teoritis ini adalah bahwa penelitian ini akan

       dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu

       pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya secara

       teoritis.

   2. Manfaat Praktis

             Maksud dari manfaat praktis ini adalah bahwa penelitian yang

       dilakukan ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta

       masukan-masukan baik kepada pemerintah beserta aparatnya sebagai

       upaya       penyempurnaan   hukum,    khususnya     adalah   mengenai

       pertanggungjawaban pidana terhadap pengusaha yang mempekerjakan

       anak tanpa memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja yang sah menurut




                                      9
      UU No. 13 Tahun 2003 serta upaya pelaksanaan perlindungan anak

      terhadap pekerja anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

      tentang Perlindungan Anak. Kontribusi ini dimaksudkan sebagai input

      supaya dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-

      masalah eksploitasi pekerja anak.



IX. SISTEMATIKA PENULISAN

   Bab I    :   Pendahuluan.    Pada    Bab      ini   disajikan   latar   belakang

                permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

                penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

   Bab II   :   Tinjauan Pustaka. Pada bab ini intinya berisi teori-teori yang

                berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, akan tetapi

                bukan merupakan pembahasan terhadap                masalah    yang

                dirumuskan dalam bab pendahuluan. Jadi bab ini diuraikan

                mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana

                terhadap   pengusaha      yang    mempekerjakan       anak    tanpa

                memenuhi perjanjian yang sah serta upaya pelaksanaan

                perlindungan anak terhadap pekerja anak dalam Undang-

                Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

                berdasarkan putusan pengadilan Negeri Sumber No. 126/Pid.

                B/2010/PN. Sbr serta beberapa teori yang dapat mendukung

                pembahasan.




                                       10
Bab III :   Metode Penelitian. Pada bagian ini menyajikan secara

            sederhana   jenis   data   yang    dikumpulkan   serta    teknik

            mengumpulkan data. Di dalam bab ini diuraikan antara lain:

            metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, populasi

            dan sampel penelitian, metode penentuan sampel, metode

            pengumpulan data serta metode analisis data dan penafsiran

            data.

Bab IV :    Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam bab ini data atau

            informasi hasil penelitian diolah; dianalisa, ditafsirkan,

            dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisa yang

            dituangkan dalam bab II, sehingga tampak jelas bagaimana

            data hasil penelitian itu dikaitkan dengan permasalahan dan

            tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang dilakukan

            meliputi pertanggungjawaban pidana terhadap pengusaha yang

            mempekerjakan anak tanpa memenuhi perjanjian kerja yang

            sah menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

            Ketenagakerjaan,    Prosedur      pelaksanaan,   faktor    yang

            menghambat, proses pelaksanaan perlindungan anak terhadap

            pekerja anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

            tentang Perlindungan Anak berdasarkan putusan pengadilan

            Negeri Sumber No. 126/Pid. B/2010/PN. Sbr.

Bab V   :   Penutup. Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah

            dicapai masing-masing bab sebelumnya. Tersusun atas




                                  11
                        kesimpulan     dan     saran-saran.     Kesimpulan   merupakan

                        kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan

                        menggunakan kerangka pemikiran. Uraian dari kesimpulan

                        diarahkan dan disusun menurut urutan permasalahan. Dari

                        kesimpulan tersebut kemudian diberikan saran sebagai upaya

                        yang dapat ditempuh atau tindak lanjut dari penelitian yang

                        dimaksud.



X.      TINJAUAN PUSTAKA/ STUDI PUSTAKA

             A. TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA,

                 DAN PIDANA

                   1.      PENGERTIAN TINDAK PIDANA

                            Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dari

                   hukum pidana.8 Mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak

                   pidana dalam teori hukum pidana ada dua golongan (pandangan)

                   yaitu pandangan monistis dan dualistis. Menurut pandangan

                   monistis keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat

                   dari perbuatan, tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dan

                   pertanggungjawaban pidana. Pengikut pandangan monistis antara

                   lain D. Simon, Van Hamel, E Mezger, Karni, Wirjono

                   Projodikoro, sedangkan pandangan dualistis membedakan secara

                   tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.


8
    Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang 1990, halaman 42.




                                                12
                   Pengikut pendapat ini antara lain H. B. Vos, W. P. J. Pompe,

                   Moeljatno, Sudarto.

                           Beberapa pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana

                   dari beberpa sarjana, antara lain sebagai berikut:

                   a. Simons, berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah
                      perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum
                      dilakukan dengan kesalahan, oleh orang lain yang mampu
                      bertanggungjawab.

                   b. Van Hamel, berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana
                      adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-
                      undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan,
                      patut dipidana.

                   c. H. B. Vos, berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana
                      adalah kelakuan manusia yang diancam pidana dengan undang-
                      undang.

                   d. Moeljatno, dalam poidato dies natalis Universitas Gajah Mada
                      memberi arti perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam
                      dengan undang-undang, barang siapa yang melanggar larangan
                      itu. Untuk adanya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-
                      unsur yaitu perbuatan, yang memenuhi rumusan undang-
                      undang, dan bersifat melawan hukum.9

                           Berdasarkan    berbagai    pendapat   diatas,   maka   dapat

                   dikatakan bahwa unsur utama tindak pidana adalah perbuatan

                   tersebut memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan

                   hukum. Lebih jelas mengenai unsur-unsur tindak pidana akan

                   dijelaskan sebagai berikut:

                   a. Perbuatan Memenuhi Rumusan Undang-Undang

                           Hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Supaya

                        perbuatan tersebut dapat dipidana maka perbuatan tersebut

9
    Ibid. Halaman 43.




                                              13
                       harus memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam

                       undang-undang. Rumusan delik ini penting sebagai prinsip

                       kepastian. Dalam asas legalitas dijelaskan bahwa tiada suatu

                       perbuatan pidana sebelum ada peraturan yang mengaturnya.

                   b. Bersifat Melawan Hukum

                           Salah satu unsur tindak pidana adalah melawan hukum,

                       unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap

                       perbuatan, dan bukan terhadap pembuat. Dalam teori hukum

                       pidana ada 2 (dua) ajaran mengenai sifat melawan hukum,

                       yaitu:

                           1. Menurut Ajaran Sifat Melawan Hukum Yang Formal
                              Suatu perbuatan bersifat melawan hukum, apabila
                              perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai
                              suatu dalil dalam undang-undang, sifat melawan
                              hukumnya itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu
                              ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini
                              melawan hukum sama dengan melawan atau
                              bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).

                           2. Sifat Melawan Hukum Materiil
                              Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak hanya
                              terdapat dalam undang-undang (yang tertulis saja), akan
                              tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang
                              tidak tertulis, sifat melawan hukumnya perbuatan yang
                              nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus
                              berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga
                              berdasarkan aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut
                              ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan
                              dengan undang-undang (secara tertulis) dan juga
                              bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis
                              termasuk tata susila dan sebagainya.10




10
     Ibid.halaman 78-82.




                                             14
                     Mengenai pengertian melawan hukum materiil dibedakan

                     menjadi 2 (dua), yaitu:

                          a) Dalam fungsinya yang negatif, ajaran sifat melawan
                             hukum yang materiil dalam fungsinya yang negatif
                             mengakui kemungkinan adanya hal yang ada di luar
                             undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya
                             perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang,
                             jadi hal tersebut sebagai alasan menghapus sifat
                             melawan hukum.

                          b) Pengertian sifat melawan hukum materiil dalam
                             fungsinya yang positif, menganggap suatu perbuatan
                             tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam
                             dengan pidana dalam undang-undang, apabila
                             bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain
                             yang ada di luar undang-undang. Jadi disini diakui
                             hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum
                             positif.


                          Menurut pandangan-pandangan tradisional, disamping

                 syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula

                 syarat-syarat     subjektif     atau   syarat    mental     untuk     dapat

                 dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana padanya. Syarat

                 subjektif itu disebut “kesalahan”. Menurut sistem hukum

                 continental syarat-syarat subjektif ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu

                 bentuk      kesalahan         (kesengajaan      dan      kealpaan)      dan

                 bertanggungjawab. Dalam sistem hukum common law syarat-

                 syarat ini disatukan oleh mens rea. 11

                          Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan adalah unsur atau

                 syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa

11
  Roeslan Saleh, Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),
halaman 33.




                                                15
                    pengenaan pidana, sebab bagi masyarakat indonesia berlaku asas

                    tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.12

                             Berkaitan dengan syarat untuk dapat dijatuhkan pidana,

                    sudarto berpendapat bahwa syarat pemidanaan adalah pertama

                    perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kedua bersifat

                    melawan hukum (tidak ada alasan pembenar), ketiga adanya unsur

                    kesalahan yang mengandung unsur mampu bertanggungjawab,

                    adanya kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) serta tidak ada

                    alasan pemaaf.13

                             Membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini

                    berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan idema. Agar

                    adanya pemidanaan harus ada kesalahan terlebih dahulu pada si

                    pembuat. Soal kesalahan ada hubungannya dengan kebebasan

                    kehendak, mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan

                    ada atau tidaknya kesalahan ada 3 (tiga) pendapat:

                    a.      Kaum Indeterminis (penganut indetrminisme), yang pada

                            dasarnya   berpendapat    bahwa      manusia   mempunyai

                            kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala

                            pengambilan keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan

                            kehendak maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada

                            kesalahan maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada

                            pemidanaan.

12
     Loc. Cit.
13
     Sudarto, Loc. Cit. Halaman 84




                                              16
b.   Kaum Determinis (penganut determinis) mengatakan

     bahwa     manusia       tidak   mempunyai   kehendak        bebas.

     Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak

     (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan

     satu sama lain) yang berarti bahwa seseorang tidak dapat

     dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai

     kesalahan, sebab dia tidak mempunyai kehendak bebas.

c.   Golongan      Ketiga       mengatakan,   ada   atau    tidaknya

     kebebasan kehendak itu untuk hukum pidana tidak menjadi

     soal    (irrevalent).     Kesalahan   seseorang     tidak     ada

     hubungannya dengan ada tidaknya kehendak bebas.

             Setelah beberapa uraian tentang pengertian yang

     disebutkan di atas, pada dasarnya kesalahan terdiri atas

     beberapa unsur, yaitu:

     a. Adanya       kemampuan        bertanggungjawab     pada      si

        pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus

        normal;

     b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya

        yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)

        ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

     c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau

        tidak ada alasan pemaaf.




                         17
                                      Kalau ketiga unsur tersebut ada maka orang yang

                             bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai

                             pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dipidana.



                    2.       PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

                             Kalau dipelajari pasal-pasal KUHP dan undang-undang lain

                    yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia, bahwa tidak

                    ditemukan definisi tentang delik dan pertanggungjawwaban pidana,

                    tiap-tiap pasal undang-undang tersebut menguraikan unsur-unsur

                    delik yang berbeda-beda, bahkan ada pasal dalam KUHP hanya

                    menyebutkan kualifikasi delik saja. Buku II dan Buku III

                    ditentukan unsur-unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban

                    pidana bercampur baur sehingga para ahli lah yang membedakan

                    unsur-unsur keduanya. Jelaslah para pembuat KUHP dan undang-

                    undang pidana menganut pandangan monistis tentang delik.14

                             Berbicara masalah tindak pidana, ternyata terdapat dua

                    pandangan       yang     monistis     dan    pandangan         yang   dualistis.

                    Pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simons

                    yang merumuskan “strafbaarfeit” (tindak pidana) sebagai “eene

                    strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande

                    handeling van een torekeningvatbaar persoon” (suatu perbuatan

                    yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan


14
     Zainal Abidin, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 220.




                                                   18
hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu

dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).menurut aliran

monoisme unsur-unsur strafbaar feit ini meliputi perbuatan yang

lazim yang disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang

lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurinya unsur

perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapat disimpulkan, bahwa

strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana.

       Orang pertama yang menganut pandangan dualisitis adalah

Herman Kontorowic, dimana ia mengemukakan pendiriannya

mengenai kesalahan (Schuld) yang ketika itu sedang berkuasa yang

olehnya dinamakan “objektif schuld” oleh karena kesalahan

dipandang sebagai     sifat   daripada kelakuan    (merkmal    der

hanndlung). Untuk adanya “strafvoraussetzungen” (syarat-syarat

penjatuhan pidana terhadap pembuat)diperlukan lebih dahulu

pembuktian adanya “Strafbarehandlung” (perbuatan pidana) lalu

sesudahnya itu dibuktikan schuld atau kesalahan subjektif

pembuat.

       Mengenai rumusan kemampuan bertanggungjawab, KUHP

(WvS) sendiri tidak memberikan perumusan, hanya dapat

ditemukan dalam Memorie van Toelichting (memori penjelasan)

secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan

bertanggungjawab itu, ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab

pada si pembuat.




                         19
       Dalam        KUHP    menentukan       masalah    kemampuan

bertanggungjawab       dihubungkan   dengan    pasal   44      KUHP.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 44 KUHP, menentukan bahwa

“barang     siapa   melakukan    perbuatan     yang    tidak    dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam

tubuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit”.

       Syarat lainnya untuk adanya kesalahan adalah tidak ada

alasan pemaaf, artinya untuk dapat dikatakan seseorang bersalah,

maka orang tersebut:

a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan

   hukum

b. Mampu bertanggungjawab

c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau kealpaan

d. Tidak ada alasan pemaaf

       Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan

yang objektif yang ada pada tindak dan secara subjektif kepada

seseorang yang memenuhi syarat untuk pidana dijatuhi pidana

karena perbuatannya itu.

       Pertanggungjawaban pidana dalam konsep KUHP tersebut

bertolak dari pemikiran yang disebut ide keseimbangan yang

mencakup:

a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau

   masyarakat dan kepentingan umum atau individu




                           20
                 b. Keseimbangan           antara     unsur      atau      faktor     objektif

                     (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batin/sikap

                     batin)

                 c. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil

                 d. Keseimbangan antara kepastian hukum,kelenturan, elastisitas,

                     fleksibilitas dan keadilan.

               Mengenai hal ini Roeslan Saleh mengemukakan sebagai berikut:

                         “Apabila adannya dipidana atau tidaknya seseorang yang
                         melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat
                         melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah
                         seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang
                         punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi
                         pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang
                         terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia
                         tentu tidak dipidana15”

                         Selanjutnya mengenai kesengajaan dalam kitab undang-

               undang pidana (criminee wetboek) tahun 1809 dicantumkan “sengaja

               ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-

               perbuatan yang dilarangatau diperintahkan undang-undang”16.

                         Secara umum ilmu hukum pidana membedakan 3 (tiga)

               macam kesengajaan, yaitu:17

               a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk) adalah suatu

                   perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk




15
   Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar
Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) Halaman: 75.
16
   Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Halaman 70.
17
   Hamzah, Sistem Peradilan Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi,
(Jakarta: Pradya Paramita, 1996), Halaman 89.




                                               21
                       mencapai suatu tujuan. Menurut jonkers, kesengajaan ini

                       merupakan bentuk paling murni dan sederhana.

                 b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seorang

                       yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak

                       pidana, menyadari bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka

                       perbuatan lain juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.

                 c. Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan

                       bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang

                       merupakan tindak pidana. Kesengajaan ini dikenal pula dengan

                       sebutan voorwardelijk opzet atau dolus evantualis.



                  3.        PENGERTIAN PIDANA

                          Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan

                   konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah

                   karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup

                   luas, oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus,

                   maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang

                   dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat yang khas.18

                          Apabila ingin memberikan gambaran yang lebih luas, berikut

                   ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi tentang pidana

                   dari para sarjana sebagai berikut:

                  a.   Sudarto

18
     Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung: PT. Alumni, 1998), halaman
1.




                                                 22
                     Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada
                     orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat
                     tertentu.19

               b. Roeslan Saleh

                     Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa
                     yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik
                     itu.20

               c.    H. L. A. Hart

                     Pidana Harus:
                     Memuat perasaan sakit atau mempertimbangkan konsekuensi
                     tidak enak yang normal lainnya; sakit hati pelanggar yang
                     dianggap benar; aturan untuk para pelanggar yang melawan
                     hukum; mempunyai maksud untuk mengurus kehidupan
                     manusia yang lain daripada si pelanggar; guna menjatuhkan dan
                     mengurus wibawa yang terdapat pada sistem hukum terdapat
                     pelanggaran.21

              d. Alf Ross

                     Pidana adalah jawaban sosial yang mana:
                    1.     Terjadi ketika terdapat pelanggaran peraturan hukum;
                    2.    Menjatuhkan dan mengangkat oleh orang yang memberi
                          kuasa untuk kepentingan perintah hukum yang mana
                          semestinya dilakukan oleh pelanggar hukum;
                    3.    Memuat penderitaan atau setidak-tidaknya konsekuensi
                          tidak enak yang normal lainnya;
                    4.    Mengungkapkan pencelaan terhadap pelanggar.22

                         Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas dapat ditarik

                 kesimpulan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri

                 sebagai berikut:




19
   Ibid. Halaman 2.
20
   Ibid. Halaman 2.
21
   Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit. Halaman 3.
22
   Ibid. Halaman 3.




                                              23
                    a) Pidana       pada   hakikatnya   merupakan    suatu    pengenaan

                          penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak

                          menyenangkan;

                    b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan

                          yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

                    c) Pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan

                          tindak pidana menurut undang-undang.23

                             Ketiga unsur pada umumnya terlihat dari definisi-definisi

                    di atas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan

                    eksplisit bahwa pidana itu harus merupakan pernyataan pencelaan

                    terhadap si pelaku (pelanggar).



             B. PEKERJA ANAK

                        1.   PENGERTIAN ANAK

                             Sebelum memberikan pengertian mengenai pekerja anak,

                        alangkah baiknya terlebih dahulu mengetahui pengertian dari

                        anak itu sendiri. Pengertian anak sangatlah luas yang diartikan

                        oleh beberapa pendapat dari para ahli dan dari beberapa

                        peraturan   perundang-undangan    satu     dengan    yang   lain.

                        Khususnya dalam hal umur dari anak tersebut. Umur seseorang

                        yang telah dianggap dewasa oleh peraturan perundang-undangan,




23
     Ibid. Halaman 4.




                                               24
namun di sisi lain peraturan perundang-undangan yang         lain

menyatakan masih berstatus anak.

     Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum

mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak juga dapat dijumpai dalam Konvensi Hak Anak

PBB Tahun 1989 yang berbunyi sebagai berikut:

    “Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18
    (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang
    yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa
    dicapai lebih awal.”


         Berbeda dengan definisi anak (dikatakan belum dewasa)

yang digunakan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUH Perdata), dalam hal belum dewasa adalah

berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah

kawin.

         Cukup sulit untuk menyamakan pengertian tentang anak,

dikarenakan adanya perbandingan kepentingan dari masing-

masing peraturan dan juga perbedaan dari pembuat undang-

undang.

         Apabila kita lihat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dalam pasal 1 poin 26 memberikan definisi

anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas)

tahun.




                        25
                               UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak juga

                       berbeda dengan menyebutkan definisi anak, bahwa anak adalah

                       seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

                       termasuk yang masih dalam kandungan. (pasal 1 ayat 1).

                               Definisi anak yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun

                       1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang                  yang dalam

                       perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi

                       belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum

                       pernah kawin.

                               Lain halnya dengan kompilasi hukum islam di indonesia,

                       memberikan definisi anak adalah orang yang belum genap

                       berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah

                       dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri (pasal 98).

                       Ketentuan ini berlaku sepanjang si anak tidak mempunyai cacat

                       fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan

                       perkawinan, oleh karena itu segala perbuatan hukum oleh si

                       anak diwakili oleh orang tuanya, baik di dalam maupun di luar

                       pengadilan. Dalam hal kedua orang tuanya tidak mampu

                       menunaikan kewajibannya tersebut, maka pengadilan agama

                       dapat menunjuk seseorang kerabat terdekat melaksanakannya.24

                               Berdasarkan pembahasan pengertian anak di atas, dapat

                       disimpulkan bahwa batasan anak dengan dewasa pada umumnya


24
     Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Halaman 120.




                                                 26
mengacu pada batasan usia. Namun bila diperhatikan, ternyata

perangkat hukum indonesia tidak mempunyai kata sepakat.

Padahal hal ini begitu penting ketika berbicara dikotomi anak

dan dewasa dalam koridor advokasi. Celah ini bisa digunakan

sedemikian rupa untuk melakukan eksploitasi terhadap anak.



2.   PENGERTIAN PEKERJA ANAK

       Seperti halnya definisi anak, pekerja anak juga memiliki

beberapa   perbedaan    definisi.   Pengertian   pekerja   anak

diantaranya dikemukakan oleh Irwanto, SR. Pardoen, S.

Sitohang, A.H. Habsyah, L. Moeliono. Menurut Irwanto,SR.

Pardoen, S. Sitohang, A.H. Habsyah, L. Moeliono pekerja

anak dapat didefinisikan sebagai anak usia 14 (empat belas)

tahun kebawah yang bekerja untuk memperoleh penghasilan

atau upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

       Pengertian pekerja anak juga dapat kita jumpai dalam

keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor 5

tahun 2001 tentang penanggulangan pekerja anak pasal 1 yang

berbunyi sebagai berikut:

     “Anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang
     membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar
     serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan
     bahwa penaggulangan pekerja anak atau disebut PPA
     adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus,
     mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun
     ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan
     berat dan berbahaya”.




                       27
    Lain halnya definsi pekerja anak yang digunakan oleh

Indrasari   Tjandrasari    dalam   bukunya      yang    berjudul

pemberdayaan pekerja anak (Studi Mengenai Pendampingan

Pekerja Anak) memberikan definisi pekerja anak adalah

    “Anak-anak yang melakukan pekerjaan rutin untuk orang
    tuanya atau untuk orang lain, yang membutuhkan sejumlah
    besar waktu, dengan menerima imbalan maupun tidak”.

       Pengertian pekerja anak dapat disimpulkan sebagai

anak-anak yang melakukan pekerjaan rutin untuk orang tuanya

dengan melakukan pekerjaan berat dan berbahaya yang

terkadang pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatannya

agar mendapatkan penghasilan atau upah yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari, dilakukan oleh anak-anak

yang tidak bersekolah maupun yang bersekolah.

       Bila merujuk pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja anak adalah

anak-anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Menurut keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah

tentang penanggulangan pekerja anak pasal 1 dinyatakan bahwa

pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan semua jenis

pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat

proses belajar serta tumbuh kembang. Yang dimaksud dengan

tumbuh kembang adalah tumbuh dalam arti bertambahnya




                      28
ukuran dan masa yaitu tinggi, berat badan, tulang dan panca

indera tumbuh sesuai dengan usia kembang dalam arti

bertambahnya kematangan fungsi tubuh yaitu, pendengaran,

penglihatan, kecerdasan dan tanggungjawab.



3.   FAKTOR-FAKTOR           PENYEBAB        TERDAPATNYA

     PEKERJA ANAK

       Bila kita telah lebih jauh terhadap pekerja anak tersebut,

faktor yang paling utama mengapa anak masuk pasar kerja

menjadi pekerja anak terkait dengan realitas kondisi ekonomi

dan kemiskinan keluarga. Kemiskinan yang menjadi faktor

utama mengapa anak masuk ke pasar kerja menjadi pekerja

anak. Tentu saja dalam hal ini keinginan anak menjadi pekerja

anak tersebut seiring dengan dorongan dari kapital (modal) yang

berkepentingan mempekerjakan anak-anak.

       Anak-anak sebagai sumber daya manusia menarik untuk

dibawa ke sektor publik, karena bagi pengusaha anak-anak rela

dibayar dengan upah yang rendah dibandingkan dengan orang

dewasa. Dengan dalih membayar anak-anak dibayar dengan

upah yang rendah maka sejak itulah eksploitasi yang paling

nyata tampak dari pembayaran upah yang murah tersebut

       Aspek-aspek pekerja anak yang bekerja dalam ketentuan

yang dipertimbangkan sebagai eksploitatif adalah ketika




                       29
                   pekerjaan yang dilakukan anak-anak dengan curahan waktu

                   kerja yang penuh, anak-anak yang bekerja mulai usia dini

                   membawa akibat kepada tekanan fisik, sosial dan psikologis

                   anak.

                           Dalam hal ini terhadap anak yang menjadi pekerja anak

                   mengalami krisis yaitu apa yang dikatakan sebagai krisis anak,

                   yang mana anak telah kehilangan waktu dan kesempatan untuk

                   untuk bermain bersama teman-temannya.



          C. PERJANJIAN KERJA ANAK

                      Seorang Pengusaha yang mempekerjakan anak maka

              perjanjian kerja yang dimuat harus memuat ketentuan sebagai berikut

              seperti yang telah disebutkan pada pasal 69 Undang-Undang No. 13

              Tahun 2003 antara lain:

              a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;

              b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

              c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

              d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

              e. Keselamatan dan kesehatan kerja;

              f. Adanya hubungan kerja yang jelas;

              g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.25




25
  Syarif Basir, SH, CPA, MBA, Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Dalam Newsletter Akuntansi, Audit, Perpajakan, Dan Manajemen, Edisi XII/Desember/2009.




                                             30
D. TINJAUAN      MENGENAI          PERLINDUNGAN              TERHADAP

  PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

          Pemerintah bersama legislatif telah mengeluarkan Undang-

  Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka

  26 memberikan pengertian bahwa anak adalah setiap orang yang

  belum berusia 18 tahun.

          Undang-Undang      No.       13       Tahun     2003        tentang

  Ketenagakerjaan memberikan ketentuan larangan bagi siapapun

  untuk mempekerjakan atau melibatkan anak-anak dalam bentuk

  pekerjaan terburuk. Namun mengenai jenis-jenis pekerjaan yang

  dianggap “pekerjaan terburuk” tersebut tidak diatur lebih lanjut

  dalam undang-undang akan tetapi ditetapkan melalui sebuah

  Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (KEPMEN)

  Nomor     235/MEN/2003     tentang        jenis-jenis   pekerjaan     yang

  membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagai

  peraturan pelaksana dari pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No. 13

  Tahun 2003, yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2003,

  yang dalam pasal 3 menetapkan usia 15 (lima belas) tahun atau lebih

  sebagai usia kerja anak, dan melarang anak usia 18 (delapan belas)

  tahun untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan,

  keselamatan, atau moral mereka. Perlindungan anak menurut

  Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 1 angka 1 adalah segala

  kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar




                            31
              dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal

              sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat

              perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



XI.    METODE PENELITIAN

              Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu

      pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian

      bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis

      dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan

      konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. 26

              Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan

      hasrat keingintahuan yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan

      suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari

      hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.

              Metodologi merupakan bagian yang harus ada dalam suatu

      penelitian     untuk     mempelajari         gejala-gejala    tertentu    dan        cara

      menganalisanya. Metodologi juga untuk melakukan pemeriksaan yang

      mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya mengusahakan

      pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dari penelitian yang

      bersangkutan.

              Sehubungan dengan peran dan fungsi metodologi dalam penelitian

      ilmiah, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa : “Metodologi pada

26
  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers,
1986), hal 1.




                                              32
      hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan

      mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang

      dihadapinya.” Metodologi dalam penelitian ilmiah mempunyai peranan27:

      1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau

          melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.

      2. Memberkan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang

          belum diketahui.

      3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melaksanakan

          penelitian yang interdisipliner.

      4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasi serta mengintegrasikan

          data28.

              Suatu penelitian agar memenuhi syarat keilmuan maka perlu

      berpedoman pada suatu metode yang biasa disebut dengan metode

      penelitian. Metode penelitian atau metode riset adalah usaha utuk

      menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

              Penulisan skripsi ini membutuhkan data yang akurat meliputi data

      primer dan data sekunder. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui

      prosedur penelitian sebagai berikut :

     A. Metode Pendekatan

                Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

        metode pendekatan yuridis normatif           yaitu mengingat bahwa dalam

        penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang
27
   Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum (Bandung:
Standar Maju, 1995) hal 58
28
   Soerjono Soekamto, Op Cit, hal 42




                                             33
        merupakan data sekunder             yang disebut        juga    penelitian hukum

        kepustakaan.        Pendekatan        terhadap       hukum        yang      normatif

        mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah,

        peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat

        tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang

        berdaulat. Dalam penulisan ini untuk menguji teori yang telah ada pada

        situasi konkret.

                 Metode pendekatan diatas digunakan dengan mengingat bahwa

        permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu

        hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, serta

        kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

     B. Spesifikasi Penelitian

                 Untuk mendekati pokok masalah penelitian, spesifikasi penelitian

          yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan

          dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi

          data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian

          dianalisis.29 Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk

          melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

     C. Penentuan Populasi Penelitian

                 Adapun yang menjadi populasi dari penelitian adalah eksploitasi

          pekerja anak. Berhubung penelitian ini adalah studi kasus maka seluruh

          populasi yang diteliti adalah pertanggungjawaban pidana terhadap

29
  Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri (Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1988), hal 230.




                                               34
    pengusaha yang mempekerjakan anak serta upaya perlindungan anak

    terhadap pekerja anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber

    No. 126/Pid. B/2010/PN. Sbr.

D. Obyek dan Subyek Penelitian

     a. Obyek Penelitian

        Obyek penelitian pada penelitian ini adalah pertanggungjawaban

        pidana terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak berdasarkan

        Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 126/Pid. B/2010/PN. Sbr.


     b. Subyek Penelitian

        Subyek penelitian pada penelitian ini adalah informan yang digunakan

        sebagai sumber data dalam penelitian ini, yaitu pihak-pihak yang

        terlibat dalam kasus eksploitasi pekerja anak berdasarkan Putusan

        Pengadilan Negeri Sumber No. 126/Pid. B/2010/PN. Sbr. Informan

        yang terpilih sebagai narasumber adalah :


         1. Kepala desa daerah perusahaan setempat

         2. Para pekerja Perusahaan Jaya Mitra (JM)

         3. Ketua Pengadilan Negeri Sumber

E. Metode Pengumpulan Data

         Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

    meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang

    diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (Field Research)

    yaitu melalui interview atau wawancara.




                                   35
              Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi

              kepustakaan guna menemukan landasan teoritis berupa peraturan

              perundang-undangan maupun berbagai literatur.

       F. Metode Analisis Data

                    Dari data-data primer dan sekunder yang telah terkumpul,

              dilakukan analisis data secara kualitatif.30 Dalam analisis ini akan

              mengumpulkan, menarik garis-garis logis menjadi ikatan pengertian

              tertentu. Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data

              yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali

              sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan

              peneliti secara cermat dengan berpedoman pada type dan tujuan dari

              penelitian yang dilakukan. Analisis data ini diuraikan dalam bentuk

              kalimat yang selanjutnya secara teratur dan sistematis dalam bentuk

              skripsi.31



XII. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

                  Jadwal penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut:

                  1. Persiapan                           : 15 hari

                  2. Pengumpulan Data                    : 15 hari

                  3. Pengolahan Data                     : 25 hari

                  4. Analisis Data                       : 20 hari

                  5. Penyusunan Laporan Sementara        : 15 hari

30
     Ibid, hal 32 dan 35
31
     Ibid, hal 84




                                             36
            6. Perbaikan dan perbanyak laporan     : 10 hari

                   Jumlah                          :100 hari



XIII. DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

Sri Mulyati, 2004, Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat, Yudhistira,

        Jakarta.

Amin Suprihatini, 2008, Perlindungan Terhadap Anak, Cempaka Putih, Klaten.

Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem

        Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Dan Perilaku, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Candra Gautama, 2000, Konvensi Mengeni Hak-Hak Anak: Panduan Bagi

        Jurnalis, Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan, Jakarta.

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.

Roeslan Saleh, 1982, Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta.

Zainal Abidin, 2010, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua

        Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta.

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Hamzah, 1996, Sistem Peradilan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari

        Retribusi ke Reformasi, Pradya Paramita, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni,

        Bandung.

Darwan Prints, 1997, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.




                                        37
Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.

Abdul Rachmad Budiono, 2011, Hukum Perburuhan, PT. Indeks, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1986, Penelitian Hukum Normatif,

        Rajawali Pers, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu

        Hukum, Standar Maju, Bandung.




                                       38

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:63
posted:5/23/2012
language:Malay
pages:38