Docstoc

Perencanaan Kebutuhan BMN_danny

Document Sample
Perencanaan Kebutuhan BMN_danny Powered By Docstoc
					Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Negara




             (………tempat………, ………tanggal………)
              Kanwil III DJKN Pekanbaru
       Dasar Hukum
                                                             2.Perbendaharaan
      1.Keuangan        UU 17/2003                             Negara
          Negara
                                                 UU 1/2004




3. Pengelolaan   PP 6/2006
     BMN/D
                 PP 90/2010
4.Penyusunan                                         PMK 2011
Rencana Kerja
dan Anggaran
         K/L       5. Pedoman
                                     Kepres 42      6. Perencanaan Kebutuhan
                   Pelaksanaan
                                       2002            BMN
                         APBN


                                                                         2
                      Pengertian
• Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan
  kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang
  telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar
  dalam melakukan tindakan yang akan datang.
• Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)
  adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
  program dan kegiatan suatu Kementerian / Lembaga yang
  bersangkutan dalam 1 (Satu) tahun anggaran serta anggaran yang
  diperlukan untuk melaksanakannya.
• Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai
  acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan
  Kementerian / Lembaga.
• Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan
  sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN
  dalam perencanaan kebutuhan Kementerian / Lembaga.
                   Pengertian
• Rencana Kebutuhan Barang Milik Begara (RKBMN) adalah
  dokumen perencanaan kebutuhan BMN untuk periode 5
  (lima) tahun.
• Rencana Kebutuhan Tahunan Barang Milik Negara
  (RKTMBN) adalah dokumen perencanaan kebutuhan
  BMN untuk periode 1 (Satu) tahun.
• Rencana Strategis Kementrian / Lembaga, (Renstra K/L)
  adalah dokumen perencanaan Kementerian / Lembaga
  untuk periode 5 (lima) tahun.
• Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja K/L) adalah
  dokumen perencanaan Kementerian / Lembaga untuk
  periode 1 (Satu) tahun.
   Wewenang dan Tanggung Jawab
        Pengelola Barang
• Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki
  wewenang dan tanggung jawab untuk meneliti dan
  menyetujui RKBMN dan RKTBMN.
• Pelaksana fungsional Menteri Keuangan selaku
  Pengelola Barang adalah Direktur Jenderal Kekayaan
  Negara.
• Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat
  mendelegasikan kepada pejabat struktural yang
  memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan
  BMN.
    Wewenang dan Tanggung Jawab
         Pengguna Barang
• Menteri / Pimpinan Lembaga merupakan Pengguna
  Barang yang secara fungsional wewenang dan
  tanggungjawabnya dilaksanakan oleh pejabat
  struktural di lingkungan Kementerian / Lembaga.
• Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab
  mengajukan RKBMN dan RKTBMN kepada Pengelola
  Barang.
• Kuasa     Pengguna      Barang    berwenang     dan
  bertanggungjawab mengajukan RKBMN dan
  RKTBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya
  kepada Pengguna Barang.
Lingkup Perencanaan Kebutuhan BMN
• Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi:
  –   Perencanaan Pengadaan BMN
  –   Perencanaan Pemeliharaan BMN
  –   Perencanaan Pemanfaatan BMN
  –   Perencanaan Pemindahtanganan BMN
  –   Perencanaan Penghapusan BMN
• Perencanaan Kebutuhan BMN tidak termasuk terhadap BMN
  yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang belum
  ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian /
  Lembaga.
Lingkup Perencanaan Kebutuhan BMN
• Objek Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
  Negara Meliputi:
  – Tanah
  – Gedung dan Bangunan
  – Peralatan dan Mesin
  – Jalan, Irigasi dan Jaringan
  – Aset Tetap Lainnya
Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN
• Rencana Kebutuhan BMN terdiri dari:
  – RKBMN
  – RKTBMN
• RKTBMN disusun sebagai penjabaran dari RKBMN.
• RKBMN dan RKTBMN disusun dengan berpedoman
  dengan:
  –   Renstra K/L
  –   Renja K/L
  –   Standar Barang
  –   Standar Kebutuhan
• Penyusunan RKBMN & RKTBMN wajib memperhatikan
  ketersedian BMN pada K/L.
Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN
• Standar Barang dan Standar Kebutuhan ditetapkan
  oleh Pengelola Barang.
• Standar Barang dan Standar Kebutuhan ditetapkan
  berdasarkan pertimbangan:
  –   Kemampuan keuangan negara
  –   Penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L
  –   Pelayanan Umum yang menjadi Tupoksi K/L
  –   Ketersediaan BMN pada K/L
• Pengelola barang berkoordinasi dengan instansi
  atau dinas teknis terkait untuk menetapkan
  Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN
• RKBMN & RKTBMN untuk pengadaan BMN yang
  telah disetujui Pengelola Barang dengan
  mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan
  BMN pada K/L dapat mengakibatkan belanja
  modal.
• RKBMN & RKTBMN untuk pemeliharaan BMN yang
  telah disetujui Pengelola Barang dengan
  mempertimbangkan ketersediaan anggaran dapat
  mengakibatkan belanja barang.
• RKBMN & RKTBMN menyajikan perencanaan dan
  informasi berupa unit BMN akan dilakukan
  pengadaan dan / atau pemeliharaan.
Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN
• Penelaahan RKA-KL Pengguna Barang oleh Direktorat Jenderal
  Anggaran menggunakan RKTBMN yang telah disetujui oleh
  Pengelola Barang.
• Dalam penelaahan RKA-KL Pengguna Barang Direktorat Jenderal
  Anggaran dapat melakukan penyesuaian berupa pengurangan atas
  alokasi dana terhadap kegiatan pengelolaan BMN pada RKTBMN.
• Penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan pertimbangan:
   – Keterbatasan ketersediaaan anggaran
   – Sinkronisasi dengan perencanaan penganggaran
   – Kebijakan Pemerintah.
• Penyesuaian anggaran yang dilakukan diberitahukan oleh Direktorat
  Jenderal Anggaran dan K/L bersangkutan kepada Pengelola Barang
  paling lambat 1 (satu) bulan sejak penyesuaian dilakukan.
              Penyusunan RKBMN
• Kuasa Pengguna Barang Menyusun RKBMN untuk lingkungan kantor yang
  dipimpinnya sesuai dengan format yang ditetapkan Pengelola Barang.
• Kuasa Pengguna Barang menyampaikan RKBMN secara berjenjang kepada
  Pengguna Barang, untuk selanjutnya dikaji oleh Pengguna Barang.
• Hasil kajian RKBMN dari Kuasa Pengguna Barang digunakan untuk menyusun
  RKBMN tingkat Pengguna Barang yang memuat informasi tentang:
    – Renstra K/L
    – Data jumlah pegawai
    – Data barang pada Pengguna Barand dan / atau Kuasa Pengguna Barang.
    – Pertimbangan Kebutuhan Pengadaan, penggunaan, pemeliharaan,
      pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan.
• Pengguna Barang menyampaikan RKBMN kepada Pengelola Barang paling
  lambat minggu kedua Bulan Mei.
             Penyusunan RKTBMN
• Kuasa Pengguna Barang Menyusun RKTBMN untuk lingkungan kantor yang
  dipimpinnya sesuai dengan format yang ditetapkan Pengelola Barang.
• Kuasa Pengguna Barang menyampaikan RKTBMN secara berjenjang kepada
  Pengguna Barang, untuk selanjutnya dikaji oleh Pengguna Barang.
• Hasil kajian RKTBMN dari Kuasa Pengguna Barang digunakan untuk menyusun
  RKTBMN tingkat Pengguna Barang yang memuat informasi tentang:
    – Renstra K/L
    – Data jumlah pegawai
    – Data barang pada Pengguna Barand dan / atau Kuasa Pengguna Barang.
    – Pertimbangan Kebutuhan Pengadaan, penggunaan, pemeliharaan,
      pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan.
• Pengguna Barang menyampaikan RKTBMN kepada Pengelola Barang paling
  lambat minggu kedua Bulan Mei setiap Tahun Anggara berjalan.
  Penelitian RKBMN & RKTBMN
• Pengelola Barang Meneliti RKBMN dan
  RKTBMN dari Pengguna Barang dengan
  berpedoman pada:
 – Renstra K/L
 – Renja K/L
 – Standar Barang
 – Standar Kebutuhan
 – Jumlah Pegawai
 – Data Barang pada Pengguna Barang dan /
   atau Pengelola Barang.
  Persetujuan RKBMN & RKTBMN
• Berdasarkan hasil penelitian Pengelola Barand dapat
  menyetujui atau menolak RKBMN dan/atau RKTBMN dan
  Pengguna Barang.
• Dalam hal Pengelola Barang menyetujui RKBMN dan/atau
  RKTBMN, maka Pengelola Barang menandatangani RBMN
  paling lambat minggu ketiga Bulan Juni dan menandatangani
  RKTBMN paling lambat minggu ketiga Juli setiap tahun
  anggaran berjalan.
• Persetujuan RKBMN & RKTBMN memuat:
  –   Kode Satuan Kerja (Satker)
  –   Nama Satuan Kerja
  –   Jenis BMN
  –   Peruntukan dan Satuan.
 Persetujuan RKBMN & RKTBMN
• Persetujuan RKBMN dan RKTBMN disampaikan
  kepada Pengguna Barang dan digunakan sebagai
  dokumen pendukung usulan anggaran pengadaan
  dan/atau pemeliharaan BMN pada RKA K/L.
• Dalam hal RKTBMN belum diselesaikan pada saat
  pengusulan anggaran pengadaan dan/atau
  pemeliharaan BMN, rencana alokasi pengadaan
  dan/atau pemeliharaan tersebut hanya bersifat
  sementara dan harus disesuaikan dengan RKTBMN
  yang telah disetujui oleh Pengelola Barang.
    Penolakan RKBMN & RKTBMN
• Pengelola Barang dapat menolak RKBMN dan/atau RKTBMN,
  baik sebagian ataupun seluruhnya, dalam hal:
   – Tersedianya BMN yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan
     fungsi Pengguna Barang.
   – Tersedianya BMN idle pada Pengelola Barang.
   – Berdasarkan Stadar Barang dan Standar Kebutuhan BMN yang dikuasai
     oleh Pengguna Barang masih mencukupi pengguna barang.
• Pengelola Barang memberitahukan penolakan RKBMN dan/atau
  RKTBMN secara tertulis kepada Pengguna Barang disertai alasan
  penolakan paling lambat minggu ke empat bulan Mei.
• Pengguna Barang harus melakukan penyesuaian terhadap
  usulan RKBMN dan/atau RKTBMN dan paling lambat diberikan
  kepada Pengelola Barang Minggu pertama Bulan Juni.
  Perubahan RKBMN & RKTBMN
• Dalam hal terjadi perubahan rencana kebutuhan
  barang pada RKBMN dan/atau RKTBMN yang telah
  disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang
  mengajukan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN
  kepada Pengelola Barang.
• Penyampaian usulan perubahan RKBMN dan/atau
  RKTBMN harus diajukan paling lambat 1 (satu)
  bulan sebelum batas waktu penyampaian revisi
  anggaran K/L.
• Pengelola Barang meneliti kembali usulan
  perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN.
  Perubahan RKBMN & RKTBMN
• Jika Pengelola Barang menyetujui usulan
  perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN, maka
  Pengelola Barang menandatangani usulan RKBMN
  dan/atau RKTBMN tersebut paling lambat 1 (satu)
  minggu sebelum batas waktu penyampaian revisi
  anggaran K/L.
• Persetujuan    usulan  perubahan      RKTBMN
  disampaikan kepada Pengguna Barang sebagai
  dokumen pendukung untuk:
  – Perubahan pengadaan dan / atau pemeliharaan BMN.
  – Digunakan sebagai dasar penelaahan atas revisi
    anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
  Perubahan RKBMN & RKTBMN
• Jika Pengelola Barang menolak usulan perubahan
  RKBMN dan/atau RKTBMN, maka Pengelola Barang
  memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna
  Barang paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum
  batas waktu penyampaian revisi anggaran K/L.
• Dalam hal usulan perubahan RKBMN dan/atau
  RKTBMN ditolah oleh Pengelola Barang, Pengguna
  Barang harus melakukan penyesuaian terhadap
  usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN dan
  menyampaikan penyesuaian usulan perubahan
  tersebut paling lambat 2 (dua) minggu sebelum
  batas waktu penyampaian revisi anggaran K/L.
      Evaluasi Realisasi RKTBMN
• Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang
  berwenang melakukan evaluasi realisasi RKTBMN setiap
  tahun berdasarkan:
   – Renja K/L
   – Standar Barang
   – Standar Kebutuhan
• Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan
  evaluasi efektifitas penggunaan BMN setiap tahun untuk
  memperoleh informasi tentang:
  – Kesessuaian pengggunaan BMN dengan tujuan pengadaan
  – Identifikasi BMN yang memerlukan pemeliharaan, pemanfaatan
    atau pemindahtanganan.
• Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menyusun RKTBMN tahun
  berikutnya dan penyesuaian RKBMN.
                       Sanksi
• Pengguna Barang yang tidak menyerahkan RKBMN
  dan/atau RKTBMN dapat dikenakan sanksi:
   – Rekomendasi dari Pengelola Barang kepada Direktorat
     Jenderal Anggaran untuk dilakukannya pembekuan dana
     pengadaan dan pemeliharaan BMN.
   – Penundaan Penyelesaian usulan pemanfaatan, penghapusan
     dan pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Pengguna
     Barang / Kuasa Pengguna Barang.
   – Rekomendasi dari Pengelola Barang kepada Direktorat
     Jenderal Anggaran untuk tidak mengalokasikan data
     pengelolaan BMN di dalam Daftar Isian Pelaksanaan
     Anggaran (DIPA).
• Sanksi Pengguna Barang akan dicabut saat Pengelola Barang
  menerima RKBMN dan/atau RKTBMN dengan format sesuai
 ketentuan yang berlaku.
Sekian ...

..Terima Kasih



                 24

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:69
posted:5/21/2012
language:
pages:24
Description: Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dipresentasikan pada diklat BMN di Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru Maret 2012