Docstoc

MATERI DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PERPRES NO. 54 TAHUN 2010

Document Sample
MATERI DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 Powered By Docstoc
					      PENGADAAN BARANG/JASA
      PEMERINTAH




KISYADI, SE, AK, M.Si, CFE
Hp: 081318323409
Email: kisyadi@yahoo.com      1
 Deskripsi Umum Pengadaan

              Kebijakan Pengadaan:      MENDAPATKAN
              MENGATUR PROSES
                                            PENYEDIA/P
KEBIJAKAN
                                             EMASOK
                              KONTRAK        YANG MAMPU
  UMUM              Mene-
                                             MENYEDIAKAN
                   tapkan
  DASAR
  HUKUM

 PRINSIP      Memilih                       BARANG dan JASA
  DASAR                                   Barang
                                          Pekerjaan Konstruksi
  ETIKA
PENGADAAN       Meng                      Jasa Lainnya
               evaluasi                   Jasa Konsultansi
PEMBINAAN &
PENGAWASAN
                      Meng               SESUAI SPESIFIKASI YANG
                     undang                   DITETAPKAN           2
                                   PERPRES NO 54 TAHUN 2010
  KEBUTUHAN                                           TATA NILAI
BARANG DAN JASA                      KEGIATAN
  PEMERINTAH                        PENGADAAN        PARA PIHAK

                                                     PENGGUNAAN
                                      MELALUI       PRODUK DALAM
                                     SWAKELOLA          NEGERI

                                                     USAHA KECIL
  DIPERLUKAN      BAGAIMANA CARA
                                     RENCANA UMUM     PELELANGAN
   KEGIATAN       PENGADAANNYA        PENGADAAN     INTERNATIONAL
  PENGADAAN           (HOW)
                                                      PINJAMAN/
                                                       HIBAH LN

                                                    KEIKUTSERTAAN
                                       MELALUI       USAHA ASING
                    PERATURAN         PENYEDIA
                  PERUNDANGAN         BARANG /      KONSEP RAMAH
                   YANG TERKAIT                      LINGKUNGAN
                                        JASA
                                                     PENGADAAN
                                                       SECARA
                                                     ELEKTRONIK
                                                                    3
  PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
                                 PROSES          PENANDA-    SERAH TERIMA
               PENYEDIA YANG
 BARANG/                                      TANGANAN DAN
                  MAMPU          MEMILIH       PELAKSANAAN
                                                                HASIL
   JASA        MELAKSANAKAN                                   PEKERJAAN
                                PENYEDIA         KONTRAK


  BARANG
               BADAN USAHA
 PEKERJAAN                                     PERSIAPAN
                   ORANG                                      JAMINAN
KONSTRUKSI                                        DAN
               PERSEORANGAN
JASA LAINNYA                      RENCANA     PENYUSUNAN
               USAHA MIKRO
                                 PEMILIHAN      KONTRAK        SERAH
   JASA         USAHA KECIL      PENYEDIA
KONSULTANSI                                                    TERIMA
               KOPERASI KECIL
                                              PENGENDALIAN
                PERUSAHAAN      PELAKSANAAN        DAN
                   ASING          PEMILIHAN    PENGAWASAN
                TENAGA AHLI                      KONTRAK
                   ASING
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

                                       PROSES
                    PELAKSANA
  BARANG/JASA                       PELAKSANAAN
                    SWAKELOLA
                                     SWAKELOLA



                                    PERENCANAAN
  KARAKTERISTIK        K/L/D/I
BARANG/JASA YANG   PENANGGUNGJA     PELAKSANAAN
 BISA DILAKUKAN    WAB ANGGARAN    PENGAWASAN DAN
  DENGAN CARA      INSTANSI LAIN      EVALUASI
   SWAKELOLA
                    KELOMPOK
                    MASYARKAT
MAKSUD :
untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa
di lingkungan K/L/D/I, BI, BHMN, BUMN/D yang
sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD/
Pinjaman/Hibah

TUJUAN :
Agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan
secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing,
adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
                                                     6
• Untuk mengatur :
   – Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian
     atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;
   – Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya
     dibiayai dari pinjaman/hibah Dalam Negeri dan Luar
     Negeri (PHLN) harus mengikuti Perpres. Apabila ada
     perbedaan, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara
     pengadaan yg akan dipergunakan;

• Peraturan-peraturan lain di bawahnya, tidak boleh
  bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden
  ini.
                                                           7
PRINSIP-PRINSIP DASAR
    PENGADAAN B/J

                       Efisien

      Akuntabel                     Efektif



                    PRINSIP
                  PENGADAAN                Transparan
 Adil/Tidak           B/J
Diskriminatif


                                 Terbuka
                  Bersaing

                                                        8
           KEBIJAKAN UMUM (1)
• MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

• KEMANDIRIAN INDUSTRI ALUTSISTA DAN ALMATSUS DALAM NEGERI

• PENINGKATAN PERAN UMKM DAN KELOMPOK MASYARAKAT

• PERHATIAN THD ASPEK PEMANFAATAN SDA DAN PELESTARIAN

• PENINGKATAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI & TRANSAKSI
  ELEKTRONIK
     - e-Procurement = lebih cepat, murah, bebas premanisme/mafia dan
        WAJIB tahun 2012 untuk sebagian paket
     - Kepala Daerah wajib membentuk LPSE

• MENYEDERHANAKAN KETENTUAN & TATA CARA
       - cukup surat pernyataan
       - sertifikat badan usaha tidak diperlukan                        9
          KEBIJAKAN UMUM (2)
• MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA PIHAK

• MENINGKATKAN PAJAK

• MENUMBUHKEMBANGKAN PERAN USAHA NASIONAL,
  INDUSTRI KREATIF INOVATIF, BUDAYA, & HASIL PENELITIAN

• MANFAATKAN SARANA/PRASARANA PENELITIAN &
  PENGEMBANGAN DALAM NEGERI

• PELAKSANAAN PBJ DI WILAYAH RI TERMASUK KANTOR
  PERW. RI

• MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA
                                                          10
                          Pengguna Anggaran/
                            Kuasa Pengguna
                               Anggaran

                              mengangkat



                               Pejabat
Unit Layanan Pengadaan/       Pembuat          Panitia Penerima
   Pejabat Pengadaan                            Hasil Pekerjaan
                              Komitmen

    Proses Pemilihan            Kontrak dan
     dan Penetapan              Pelaksanaan      Hasil Pekerjaan




                            Penyedia Barang/
                                  Jasa                             11
UNIT LAYANAN PENGADAAN
         dan
 PEJABAT PENGADAAN

          12
Pengadaan Barang / Pekerjaan
  Konstruksi / Jasa Lainnya
                            NILAI
                        Barang/PK/JL


                                                  Paling tinggi
 Di atas 100 jt                                       100 jt

          wajib ditetapkan            dapat dilaksanakan

                   ULP dibentuk oleh Menteri /           ULP
Keanggotaan         Pimpinan Lembaga / Kepala            Atau
    ULP              Daerah / Kepala Institusi.        1 orang
                   Pejabat Pengadan ditetapkan    Pejabat Pengadaan
                     oleh Pengguna Anggaran.




    Persyaratan dan hal-hal yang harus diperhatikan               13
Pengadaan Jasa Konsultansi
                            NILAI



                                                 Paling tinggi
 Di atas 50 jt                                       50 jt

         wajib ditetapkan            dapat dilaksanakan

                  ULP dibentuk oleh Menteri /           ULP
Keanggotaan        Pimpinan Lembaga / Kepala            Atau
    ULP             Daerah / Kepala Institusi.        1 orang
                  Pejabat Pengadan ditetapkan    Pejabat Pengadaan
                    oleh Pengguna Anggaran.




 Persyaratan dan hal-hal yang harus diperhatikan                 14
         Pengadaan Langsung


 Dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.




         Persyaratan dan hal-hal yang harus diperhatikan
                               15
Tugas Pokok dan Kewenangan ULP
   Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
   Menetapkan Dokumen Pengadaan
   Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
   Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I, papan
    pengumuman resmi, dan Portal Pengadaan Nasional via LPSE
   Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa
   Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga
   Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri /
    Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi
   Memberikan pertanggungjawaban kepada PA/KPA
   Mengusulkan kpd PPK perubahan HPS/spek teknis (apabila perlu)
                                                                      16
             Tugas dan Kewenangan
                  (Khusus ULP)

 Menjawab sanggahan
 Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan/Penunjukan
   Langsung pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
   bernilai paling tinggi Rp.100M
 Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Seleksi/Penunjukan Langsung
   untuk pengadaan Jasa Konsultansi bernilai paling tinggi Rp.10M
 Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada
   PPK
 Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa
                                                                      17
     Tugas dan Kewenangan
18
     (Khusus Pejabat Pengadaan)
      Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Penunjukan
        Langsung/Pengadaan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan
        konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100juta
      Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Penunjukan
        Langsung/Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi
        bernilai paling tinggi Rp.50juta
      Menyerahkan Dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada
        PA/KPA
          KEANGGOTAAN DAN UNSUR
             KEANGGOTAAN ULP




PEJABAT PENGADAAN:
    ditetapkan 1 orang           19
 Menandatangani “pakta integritas”
 Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab
 Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pejabat Yang
   Menetapkannya sebagai anggota pokja ULP/pejabat
   pengadaan
 Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
                                                         20
                      ETIKA PENGADAAN

                                    Tidak
Ketentuan Kode Etik



                                  menerima,               Tertib &
                                  menawar                Tanggung




                                                                                 Ketentuan Good
                                   kan atau                Jawab
                                   menjanji




                                                                                   Governance
                       Menghin       kan
    Pengadaan




                         dari
                       Penyalah                                      Profesio
                        gunaan                                         nal,
                      Wewenang                                       Mandiri
                                                                     Dan Jujur
                                                Etika
                      Mencegah                                        Tidak
                      Pemboros                                        Saling
                         an                                          Mempe
                                                                     ngaruhi
                                   Menghin              Menerima
                                     dari                  dan
                                  Conflict Of           tanggung
                                   Interest               jawab
                                                                                            21
PERENCANAAN UMUM PENGADAAN

 Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh PA/KPA:

  1. Menyusun paket pekerjaan yang tertuang
     dalam dokumen anggaran
  2. Mengumumkan rencana pengadaan

  3. Menyediakan anggaran pengadaan



                                                 22
 Menetapkan Paket Pekerjaan (1)
Wajib Dilaksanakan
  Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan
  kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.



  Menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha
  mikro, usaha kecil, serta koperasi kecil tanpa mengabaikan:
           prinsip efisiensi
           persaingan sehat
           kesatuan sistem dan kualitas
           dan kemampuan teknis


  Mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana
  pelaksanaan pengadaan setelah rencana kerja dan anggaran disetujui
  oleh DPR/DPRD.
                                                                       23
DIAGRAM PROSEDUR PENETAPAN PAKET
           PEKERJAAN`



       Barang/PK/JL                                        Wajib Dilaksanakan
        ≤ 2,5 Milyar
                                  Tidak
                                          Usaha Mikro/
                                          Kecil/Koperasi          Untuk
                                                               Diperhatikan
                                               kecil
           Menuntut
          Kompetensi
Teknis dan/atau kesatuan sistem
        dan/atau kualitas

                                          Untuk Usaha            Dilarang
                                           Non-Kecil
                                  Ya

                                                                                24
Dilarang
  Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan
  maksud untuk menghindari pelelangan


  menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di
  beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaannya dan tingkat
  efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi

  menyatukan / menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut
  sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya
  seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi
  kecil.

  menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
  diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
                                                                           25
 MENETAPKAN SISTEM PENGADAAN B/J

METODE PEMILIHAN PENYEDIA B/J
   PEMILIHAN PENYEDIA BARANG, PEKERJAAN KONSTRUKSI, ATAU JASA
   LAINNYA
   PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

METODE CARA PENILAIAN KUALIFIKASI

METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN


METODE EVALUASI PENAWARAN
    EVALUASI PENAWARAN PENYEDIA BARANG, PEKERJAAN
    KONSTRUKSI, ATAU JASA LAINNYA

    EVALUASI PENAWARAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI
                                                           26
              KEADAAN TERTENTU :
             Penanganan darurat                Pelelangan Umum                   Pelelangan Sederhana
             Pek. Konferensi yang
              mendadak yang
              dihadiri                  Pada prinsipnya semua pemilihan        Bila pekerjaan tidak kompleks
              Presiden/Wapres         dilakukan melalui metode Pelelangan         Bernilai paling tinggi Rp.
             Pertahanan Negara                      Umum                               200.000.000,-
              serta Keamanan dan
              Ketertiban Masyarakat
              Pek.spesifik hanya
              bisa oleh satu
              penyedia
                  B/JL KHUSUS :                     Pemilihan                      Kontes/
Penunjukan   Pek.berdasarkan tarif                                               Sayembara
              resmi yg ditetapkan                 Penyedia B/JL
 Langsung
              pemerintah
             Pek.kompleks dg                                                       SAYEMBARA :
              teknologi khusus                                              Proses dan Hasil dari gagasan,
             Distribusi obat/alkes                                            kreatifitas, inovasi, budaya
                                       Untuk pengadaan dengan nilai s.d.        dan metode pelaksanaan
              tertentu
                                             Rp. 100 juta; Kebutuhan              tertentu; tidak dapat
             Kendaraan bermotor
                                              operasional; Teknologi         ditetapkan berd Harga Satuan
              dengan harga khusus         sederhana; Resiko kecil; Usaha
              untuk pemerintah             perseorangan/ BU kecil dan                 KONTES :
             Sewa penginapan /                   koperasi kecil              Tidak punya harga pasar
              hotel /ruang rapat                                               Tidak dapat ditetapkan
             Lanjutan sewa gedung                                            berdasarkan Harga Satuan
                                                  Pengadaan
              / kantor / ruang
              terbuka/ tertutup                    Langsung                                                   27
              KEADAAN TERTENTU :
             Penanganan darurat :
              • Pertahanan Negara                Pelelangan Umum                       Pemilihan Langsung
                 serta Keamanan dan
                 Ketertiban
                 Masyarakat               Pada prinsipnya semua pemilihan          Bila pekerjaan tidak kompleks
              • Bencana alam/non        dilakukan melalui metode Pelelangan           Bernilai paling tinggi Rp.
                 alam/ sosial;                         Umum                                 200.000.000,-
                 pencegahan
                 benccana; kerusakan
                 sarana/prasarana yng
                 menghentikan
                 kegiatan pelayanan
                 publik                               Pemilihan                       Pelelangan
Penunjukan    Pek.spesifik hanya                    Penyedia JK                       Terbatas
 Langsung      bisa oleh satu
               penyedia

              KONSTRUKSI KHUSUS :                                                Pekerjaan Kompleks, diyakini
             Pek.kompleks dg                Untuk pengadaan dengan nilai s.d.      jumlah Penyedia Terbatas
               teknologi khusus                    Rp. 100 juta; Kebutuhan
             Pek Konstruksi                        operasional; Teknologi
               bangunan yang                    sederhana; Resiko kecil; Usaha
               merupakan satu                    perseorangan/ BU kecil dan
               kesatuan sistem                          koperasi kecil
               konstruksi dan satu
               kesatuan tanggung                        Pengadaan
               jawab atas resiko                         Langsung
               kegagalan bangunan                                                                               28
                                                                                                    29


                               SISTEM PENGADAAN
                              JASA KONSULTANSI (JK)
                  Seleksi Umum                                  Seleksi Sederhana

              Pada prinsipnya semua
                                                            Bila pekerjaan bersifat sederhana
                 pengadaan harus                             Bernulai paling tinggi Rp.
               dengan Seleksi Umum                           200.000.000,-



                                                                                    Sayembara
             Penanganan darurat             Pemilihan
             Penyedia jasa tunggal
             Hanya bisa dilakukan         Penyedia Jasa
              pemegang hak paten            Konsultansi                               SAYEMBARA :
Penunjukan   Pek. Yang                                                           Proses dan Hasil dari
 Langsung     menyangkut                                                        gagasan, kreatifitas, inovasi
              pertahanan/keamana                                                  dan metode pelaksanaan
              n dan ketertiban                                                           tertentu.
              masyarakat
                                         Untuk pekerjaan konsultansi            Tidak dapat ditetapkan
                                        dengan nilai maksimum 50 juta            berdasarkan Harga Satuan
                                       Kebutuhan operasional K/L/D/I



                                          Pengadaan Langsung
        Metode Penyampaian Dokumen
                 Penawaran
  • 3 Jenis Metode
  Metode Satu 1 Sampul                   Metode Dua Sampul                        Metode Dua Tahap
Penyampaian dok penawaran (adm,      Adm+teknis (sampul I), harga (sampul     persyaratan adm & teknis  sampul
teknis, dan harga) yang dimasukkan   II) kemudian sampul I dan II             tertutup I
ke dalam 1 (satu) sampul tertutup    dimasukkan ke dalam sampul               harga penawaran  sampul tertutup
kpd ULP/Pejabat Pengadaan            penutup dan disampaikan kpd ULP          II,
                                                                              Disampaikan dalam 2 tahap



B/J yg standar harganya telah       B/JL pakai sistem nilai atau sistem
                                                                               B/PK/JL yg kompleks
 ditetapkan pemerintah               biaya selama umur ekonomis
                                                                               B/PK/JL yg memenuhi kriteria
Jasa konsultansi dg KAK sederhana   JK yg penilaian teknis terpisah dari
                                                                                kinerja tertentu termasuk
 B/PK/JL yg spek/volume jelas       penilaian   harga    atau     bersifat
                                                                                pertimbangan kemudahan
Penunjukan Langsung / Pengadaan     kompleks
                                                                                pengoperasian dan efisiensi
 Langsung / Kontes / Sayembara
                                                                                pemeliharaan peralatan
                                                                               B/PK/JL dg beberapa alternatif
                                                                                penggunaan sistem, desain,
                                                                                teknologi.


                                                                                                           30
Sistem
                           Sistem
Gugur                       NIlai
                                                         Sistem
                                                        penilaian
                                                          biaya
    Membandingkan                                        selama
                                    Memberikan nilai      umur
                                                                    Memberikan nilai
    dok penawaran thd                                               pada unsur teknis
                                    angka tertentu      ekonomis
    dok lelang dg urutan                                            dan harga
                                    berdasarkan
    tahap                                                           menurut umur
                                    ketentuan dok
    adm,teknis,harga di                                             ekonomis
                                    lelang
    mana apabila tidak                                              kemudian
    memenuhi pada                                                   dikonversi ke
    setiap tahapan                  B/PK/JL yg
                                    kompleks dg                     dalam uang.
    dinyatakan gugur
                                    ketentuan bobot
                                    harga 70-90% dan
   B/PK/JL pada                     unsur yg dinilai                Untuk B/PK/JL
   prinsipnya                       dpt                             yang kompleks.
                                    dikuantifikasikan
   menggunakan
   sistem gugur

                                                                                     31
                    Metoda Evaluasi Penawaran
                                     Jasa Konsultansi

                                  Metoda                                  Metoda
Metode                            evaluasi                                evaluasi
evaluasi                        kualitas dan                               pagu
Kualitas Kualitas teknis                         Nilai kombinasi          anggaran   Teknis terbaik dari
                                   biaya         terbaik teknis& biaya,
             terbaik, lalu                                                           penawar=<pagu, lalu
             nego teknis&                        lalu nego teknis&                   nego teknis& biaya
             biaya                               biaya
            JK yg                                Output pekerjaan,                   -   Ada standarnya
            mengutamakan                         waktu penugasan,
            kualitas                                                                 -   Dapat dirinci dg
                                                 dan biaya dapat
            dan/atau                                                                     tepat
                                                 ditentukan dalam
            lingkupnya sulit                     KAK.                                -   Anggarannya tidak
            ditetapkan dlm                                                               melampaui pagu
            KAK                                                                          tertentu
 Metoda
 evaluasi
  biaya
terendah
            Evaluasi dengan cara memilih harga
            terendah di antara penawaran yang
            memenuhi syarat teknis, lalu nego
            teknis& biaya

            pekerjaan sederhana dan standar.
                                                       32
Ketentuan tanda bukti perjanjian antara Pejabat Pembuat
Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa terkait dengan
nilai pekerjaan :
• s.d. Rp. 5 juta,-              Bukti Pembelian
• s.d. Rp. 10 juta,-             Kuitansi
• s.d. Rp. 50 juta,- (JK)        Surat Perintah Kerja (SPK)
• s.d.Rp. 100 juta,- (B/PK/JL)   Surat Perintah Kerja (SPK)
• > Rp. 50 juta,- (JK)           Surat Perjanjian
• > Rp. 100 juta,- (B/PK/JL)     Surat Perjanjian
                                                         33
Kontrak Berdasarkan   Kontrak Berdasarkan
 Cara Pembayaran       Pembebanan Tahun
                           Anggaran
        1                     2
                 JENIS
               KONTRAK
        4                     3


Kontrak Berdasarkan   Kontrak Berdasarkan
  Jenis Pekerjaan      Sumber Pendanaan
 MENETAPKAN METODE
 PENILAIAN KUALIFIKASI
            Merupakan Proses
Penilaian Kompetensi dan Kemampuan Usaha serta
  Pemenuhan Persyaratan tertentu lainnya dari
             Penyedia Barang/Jasa


                                                 35
    CARA MENILAI KEMAMPUAN
                                          CARA MENILAI
          Kompetensi,Kemampuan Usaha & Pemenuhan Persyaratan
                                         Calon Penyedia


 PRAKUALIFIKASI           Proses Penilaian Kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran




                            Proses Penilaian Kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan
PASCAKUALIFIKASI
                                                         penawaran


    Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan yang sehat.
    Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari formulir isian .
    Data palsu atau bohong : sanksi ”daftar hitam” selama 2 tahun
      tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 th.
    Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon
     pemenang dan pemenang cadangan serta menunjukkan asli nya.
                                                                                             36
 METODE PRAKUALIFIKASI           METODE PASKA KUALIFIKASI

   Pemilihan Penyedia Jasa
                                         Pelelangan Umum
          Konsultansi
Pemilihan Penyedia Barang/ Pek
 Konstruksi/ Jasa Lainnya Yang    Pelelangan Sederhana/ Pemilihan
  Bersifat Kompleks Dengan                   Langsung
       Pelelangan Umum
Pemilihan Penyedia Barang/ Pek
 Konstruksi/ Jasa Lainnya Yang
                                 Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
    Menggunakan Metode
                                             Perorangan
    Penunjukan Langsung




                                                                       37
38
      MENYUSUN JADWAL PEMILIHAN (1)
 Alokasi waktu cukup untuk:
   Penayangan pengumuman (minimal 7 hari kerja)
   Kesempatan untuk pendaftaran dan pengambilan dokumen
    (kualifikasi dan pemilihan)
   Kesempatan untuk mempelajari dokumen dan penyiapan
    dokumen penawaran
   Pemasukan dokumen penawaran

 Menjelaskan dan mempehatikan:
     Saat mulai mempersiapkan proses pengadaan barang/jasa
     Saat mulai dan lamanya waktu proses pengadaan barang/jasa
     Saat hasil pengadaan diterima oleh pengguna barang/jasa
     Saat tersedianya anggaran pembiayaan.
     Batas akhir efektif anggaran
                                                              39
     MENYUSUN JADWAL PELAKSANAAN
   PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA (2)
   Dengan Prakualifikasi :

Prakualifikasi
• Penayangan di website K/L/D/I, Portal Pengadaan Nasional-Inaproc (LPSE), dan papan pengumuman resmi
  sekurang-kurangnya 7 hari kerja
• Pendaftaran dan Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 hari
  sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi

• Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan)

• Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 hari setelah berakhirnya penayangan
  pengumuman prakualifikasi
• Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-
  kurangnya 7 hari kerja
• Pengambilan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah dikeluarkannya undangan lelang (prakualifikasi) s/d 1
  hari kerja sebelum pemasukan dokumen penawaran
• Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 hari setelah pemberian penjelasan (aanwijzing) dengan batas akhir
  pemasukan penawaran setelah penjelasan, sekurang-kurangnya 7 hari kerja

• Evaluasi penawaran, penetapan pemenang, sanggahan dan sanggahan banding


• Pengalokasian waktu lainnya diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen                     40
  MENYUSUN JADWAL PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA (3)
 Dengan Pascakualifikasi :

• Penayangan di website K/L/D/I, Portal Pengadaan Nasional-Inaproc (LPSE), dan papan
  pengumuman resmi sekurang-kurangnya 7 hari kerja
• Pendaftaran dan Pengambilan dokumen pemilihan dan formulir isian kualifikasi
  dimulai 1 hari setelah tanggal pengumuman sampai dengan 1 hari sebelum batas
  akhir pemasukan dokumen penawaran

• Pemberian penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 hari kerja sejak
  tanggal pengumuman
• Batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sekurang-kurangnya 7
  hari setelah dilaksanakan aanwijzing
• Evaluasi penawaran, penetapan pemenang, sanggahan dan sanggahan banding
• Pengalokasian waktu lainnya diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat
  Komitmen
                                                                                 41
    PERBEDAAN ALOKASI WAKTU
• Pelelangan terbatas atau seleksi umum: sama
  dengan alokasi waktu pelelangan umum dengan
  prakualifikasi
• Pelelangan sederhana, pemilihan langsung atau
  seleksi sederhana perorangan : sama dengan
  pelelangan umum, kecuali proses pengumuman
  sekurangnya 3 hari kerja
• Penunjukan langsung : diserahkan sepenuhnya
  kepada ULP/Pejabat Pengadaan.
• Pengadaan langsung: : diserahkan sepenuhnya
  kepada ULP/Pejabat Pengadaan.
                                                  42
     PENETAPAN HPS
(Pasal 66 Perpres-54-2010)

  TUJUAN, FUNGSI, DAN SIFAT HPS

  PELAKU PENETAP & PENGUMUMAN HPS

  MASUKAN DALAM PEMBUATAN HPS

  PROSEDUR HPS




                                    43
Tujuan, Fungsi, Dan Sifat HPS
 Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya
 Dasar untuk menetapkan batas tertinggin penawaran yang sah
 Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran
  yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS
 HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
     MENETAPKAN HPS



  ULP/PEJABAT PENGADAAN
MENGUMUMKAN NILAI TOTAL HPS
                                       Harga optimal/ wajar


            Rp                         Memperhitungkan semua komponen biaya

                                       Perhitungkan keuntungan penyedia

                                        TIDAK “MARK-UP”

    PENYEDIA
                                                                          44
  BARANG/ JASA
          Pelaku Penetapan Dan
           Pengumuman HPS

 Usulan   Diperiksa dan                     Diumumkan nilai
Dokumen    ditetapkan                          total HPS
  HPS`
                                                                   ULP/Pejabat
                          Pejabat Pembuat                          Pengadaan
                               Komitmen


                                   Sah jika:ditandatangani oleh:
                                    Pejabat Pembuat Komitmen
                                      (sebagai yg menetapkan).
           Dokumen HPS
               SAH




                                                                                 45
 Masukan Dalam Pembuatan HPS
HPS HARUS memperhatikan:
   Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (dan PO nya);
   Dokumen Pengadaan (Dokumen Lelang/Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung, Seleksi Umum / Terbatas /
    Langsung);
   Analisa Harga Satuan (AHS)
   Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan (Engineer’s Estimate/EE)
   Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS
   Harga kontrak/SPK untuk barang/pekerjaan sejenis/setempat
   Informasi harga satuan resmi, oleh BPS, badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat
    dipertanggung jawabkan;
   Harga tarif barang/jasa fabrikan/agen tunggal atau lembaga independen
   Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan instansi berwenang;
   Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.




HPS telah memperhitungkan PPn dan Biaya Umum + Profit yang wajar

HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan PPh penyedia
barang/jasa
                                                                                                        46
Mengecek besarnya pagu    Menghitung jumlah biaya     Menjumlahkan semua
  dana dari DIPA/PO
                            untuk setiap mata       biaya untuk seluruh mata
                              pembayaran                  pembayaran.


                              Menghitung/
 Mempelajari dokumen
                            menetapkan harga           Menghitung PPN
    pengadaan
                                 satuan


Mengecek Harga satuan      Hitung analisa harga
                                                     Menentukan Besarnya
dasar untuk bahan, upah     untuk setiap mata
                                                            HPS
        dan alat          pembayaran (pay-item)




                                                                          47
 Mengecek besarnya pagu             Menjumlahkan semua
                                  biaya untuk seluruh mata       Menghitung PPN
   dana dari DIPA/PO
                                        pembayaran.



   Mempelajari dokumen            Menghitung jumlah biaya      Menentukan Besarnya
                                    untuk` setiap mata
      pengadaan                        pembayaran                     HPS


                                       Menghitung/
  Mengecek Harga Satuan
   yang berlaku di pasar             menetapkan harga
                                          satuan



Catatan: Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana, maka dapat dilakukan
1. Perubahan spesifikasi teknis
2. Revisi PO/LK.
                                                                                  48
 Mengecek besarnya pagu            Menjumlahkan semua
                                  biaya untuk seluruh item            Menghitung PPN
   dana dari DIPA/PO
                                       pembayaran.



   Mempelajari dokumen            Menghitung jumlah biaya
                                                                    Menentukan Besarnya
      pengadaan                      untuk setiap item
                                                                           HPS
                                       pengeluaran


 Menghitung Komponen Biaya
      (Biaya Langsung             Menghitung Harga satuan
 Personil/Remuneration) dan
    Biaya Langsung Non             untuk biaya Tenaga Ahli
       Personil (Direct           per-satuan waktu tertentu
    Reimbursable Cost).

Catatan:
Biaya langsung non-personil tidak melebihi 40% dari biaya total , KECUALI
untuk pekerjaan yang bersifat khusus
                                                                                       49
Jaminan Pengadaan dan Sertifikat
           Garansi
     Jaminan
        Jaminan Penawaran
        Jaminan Pelaksanaan
        Jaminan Uang Muka
        Jaminan Pemeliharaan
        Jaminan Sanggahan Banding
   Kapan diperlukan jaminan
   Pihak yang menerbitkan
   Persyaratan jaminan
   Besaran dan waktu masing-masing jaminan

                                              50
                 dasar u/ evaluasi dok penawaran

                     Disusun oleh
                                                                         Diberikan kpd
                                     DUA JENIS DOKUMEN
ULP/Pejabat Pengadaan
                                            PENGADAAN                       Penyedia barang/jasa
                                    1. Dok Kualifikasi
                                    2. Dok Pemilihan                 dasar dan acuan menyusun,
                                                                     menyampul & menyampaikan dok
                                                                     penawaran
             Spesifikasi, HPS, dan Rancangan Kontrak
 Pejabat Pembuat Komitmen
                                                   ISI DOKUMEN PENGADAAN:
 ISI DOKUMEN KUALIFIKASI :                            Undangan/pengumuman kepada calon penyedia
                                                        barang/jasa
  Petunjuk pengisian formulir isian                  Instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa
  kualifikasi                                         Syarat-syarat umum kontrak
 Formulir isian kualifikasi                          Syarat-syarat khusus kontrak
 Instruksi kepada peserta kualifikasi                Daftar kuantitas dan harga
 Lembar data kualifikasi                             Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar
 Pakta integritas                                    Bentuk surat penawaran
 Tata cara evaluasi kualifikasi                      Bentuk jaminan
                                                                                                    51
                                                      Contoh-contoh formulir yang perlu diisi
1. Dokumen Kualifikasi, memuat :
     Petunjuk untuk penyedia barang/jasa :
        lingkup pekerjaan, persyaratan penyedia, waktu dan tempat
          pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi, serta
          penanggung jawab prakualifikasi
        Tatacara penilaian : aspek administrasi, permodalan, tenaga kerja,
          peralatan, pengalaman dengan mempergunakan metode sistem nilai
          (scoring system)
     Formulir isian kualifikasi
2. Untuk prakualifikasi, dokumen kualifikasi terpisah dengan dokumen
   pemilihan dan formulir isian kualifikasi disampaikan sebelum proses
   pemilihan.
3. Untuk pascakualifikasi, dokumen kualifikasi termasuk dalam dokumen
   pemilihan dan formulir isian kualifikasi disampaikan bersamaan dengan
   dokumen penawaran
                                                                              52
Formulir isian kualifikasi yang memuat:
1.   Surat pernyataan minat       f.   Data personalia
2.   Pakta integritas             g.   Data pengalaman perusahaan
3.   Penilaian kualifikasi :      h.   Data pekerjaan yang sedang
     a.   Umum                         dilaksanakan
     b.   Ijin usaha              i.   Data peralatan (ini hanya
     c.   Pengurus                     untuk pekerjaan konstruksi)
     d.   Data keuangan
     e.   Data perpajakan




                                                                     53
1. Dokumen Pemilihan Penyedia,
 Sekurang-kurangnya harus memuat:
 1. Undangan kepada yang mendaftar      7. Spesifikasi teknis dan gambar
    (pasca)/lulus (prakualifikasi)      8. Surat Penawaran
 2. Instruksi kepada penyedia           9. Kontrak
 3. Syarat-syarat umum Kontrak          10. Surat Jaminan Penawaran
 4. Syarat-syarat khusus Kontrak        11. Surat Jaminan Pelaksanaan
 5. Daftar kuantitas dan harga          12. Surat Jaminan uang muka
 6. Untuk pengadaan barang              13. Dokumen Kualifikasi (untuk
    (dijelaskan barang DN atau impor)      proses pasca-kualifikasi)

                                                                           54
1.       Dokumen Kualifikasi

         Dokumen kualifikasi untuk jasa konsultansi, sama
          dengan yang digunakan untuk B/PK/JL KECUALI tidak
          perlu mencantumkan data peralatan yang dimiliki

         Untuk jasa konsutansi semua menggunakan proses pra-
          kualifikasi




                                                                55
1.   Dokumen Pemilihan
     A. Pengumuman dan Undangan
     Pada dasarnya sama dengan dokumen pemilihan penyedia
     barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
     B. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
    Sebagai acuan dan informasi dalam menyiapkan :
             kelengkapan administrasi, usulan teknis, dan penawaran harga
             klarifikasi dan negosiasi
             Dasar pembuatan kontrak
             Evaluasi hasil kerja konsultan

                                                                      56
C. Rencana Kerja dan Syarat
       PETUNJUK KEPADA
          KONSULTAN
                                     Usulan Teknis       Usulan Biaya

      • Persyaratan adm.          • Surat pengantar   • Surat pengantar
      • Hal-hal yang meng-          usulan teknis       usulan biaya
        gugurkan                  • Referensi         • Ringkasan biaya
      • Metode pengadaan,           perusahaan          yang diusulkan
        penyampaian dok.            penyedia jasa     • Uraian biaya tiap
        penawaran,                  konsultansi         kegiatan,dll
        penilaian                 • Tanggapan atas
      • Jenis kontrak               KAK/TOR
                                  • Pendekatan dan
                                    metodologi, dll
D. Format Kontrak
        (a) Bentuk kontrak
        (b) Syarat-syarat umum kontrak
        (c) Syarat-syarat khusus kontrak
        (d) Lampiran kontrak
                                                                            57
      METODE
  PRAKUALIFIKASI
DAN PASCAKUALIFIKASI


                       58
 Prakualifikasi untuk Pelelangan Umum
      Pengumuman
      Evaluasi Isian Dokumen Prakualifikasi

      Penetapan dan Pengumuman Hasil Prakualifikasi


Prakualifikasi untuk Penunjukan Langsung


Pascakualifikasi untuk Pelelangan Umum dan
Pelelangan Sederhana

                                                      59
                           UNDANGAN AMBIL DOK. LELANG




                      Penyusunan Dokumen PQ                                      Review

                           Pengumuman PQ

               Pendaftaran dan Pengambilan Dok PQ                             ya
                                                                                      Bila > 1 X
                     Pemasukan Data Kualifikasi                            <3?

                       Evaluasi Data Kualifikasi

                       Peserta Lulus Kualifikasi
                                                 tidak                                        = 1?
                                   >= 3?
                                         ya
               Penetapan Daftar Calon Penyedia Barang/Jasa
Benar                  Pemborongan/Jasa Lainnya

    Benar                ya       Ada
 Atau salah?                   sanggahan?                DCPJ Hasil Evaluasi
                                                         Ulang Tidak Diumumkan              Penunjukan
                                                                                             Langsung
Salah
                      UNDANGAN AMBIL DOK.
                           LELANG                              Disyaratkan Lulus Evaluasi            60
61
                         UNTUK DIPERHATIKAN
                         •   Tidak bersifat menggugurkan
                         •   Bukan ajang kompetisi
                         •   Persyaratan yang kurang bisa diminta
                         •   Tidak perlu fotocopy dokumen
                             administrasi

Evaluasi Tahap I                                 Evaluasi Tahap II
                             Barang                                 Jasa Lainnya dan Pek. Konstruksi:
persyaratan
administrasi dan             • Kemampuan teknisnya                  • Kemampuan teknisnya
legalitas harus                 • Memiliki pengalaman                 • Memiliki pengalaman dalam 4 tahun
                                  dalam 4 tahun terakhir                terakhir
memenuhi yang                   • Kemampuan untuk sub                 • Pengalaman (KD untuk pekerjaan
dipersyaratkan Perpres            bidang pekerjaan yang                 non-kecil)
54 Tahun 2010                     sesuai                              • Dukungan bank senilai 10% nilai
                                • ISO                                   pekerjaan (khusus pekerjaan
                                                                        konstruksi)
                                                                      • Sisa kemampuan paket
                                                                      • Personil dan Peralatan
          KD untuk Jasa lainnya = 5 NPt
                                                                      • ISO
      KD untuk Pekerjaan Konstruksi = 3 NPt
                                                                                                        62
63
• Prakualifikasi untuk Penunjukan Langsung hanya
 dilakukan pada pekerjaan yang bukan untuk penanganan
 darurat
• Penilaian kualifikasi hanya dilakukan kepada 1(satu)
 calon penyedia
• Tahapan penilaian dan hal-hal yang dievaluasi sama
 dengan pada prakualifikasi Pelelangan Umum

                                                         64
   Penyampaian dokumen kualifikasi bersamaan dengan penyampaian
    dokumen penawaran

   Evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi
    dokumen penawaran

   Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan
    gugur

   Dokumen kualifikasi yang dievaluasi sama dengan yang dievaluasi
    pada proses prakualifikasi

   Pascakualifikasi merupakan ajang kompetisi sehingga setelah
    melewati batas waktu pemasukan dokumen penawaran, tidak
    diperbolehkan menambah dokumen                                65
66
Undangan / Pengumuman Pelelangan Umum
Penjelasan Dokumen Pengadaan
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi Penawaran
Penetapan Hasil Pelelangan
Penyusunan dan Penandatangan Kontrak
Pelelangan Gagal
Tahapan Pelaksanaan selain Metode Pelelangan
Umum


                                               67
   Untuk prakualifiaksi, undangan diterbitkan oleh ULP
    untuk calon penyedia yang lulus prakualifikasi

   Untuk pascakualifikasi, pemberitahuan pengambilan
    dokumen pemilihan melalui pengumuman

   Isi undangan / pengumuman:
     Nomor dan tanggal surat;
     Instansi pengguna yang mengundang;
     Pokok isi surat undangan;
     Untuk prakualifikasi, undangan menyebutkan kepada siapa surat ditujukan
      (semua nama dan alamat calon penyedia yang diundang);
     Untuk pascakualifikasi, pengumuman menyebutkan persyaratan peserta;
     Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pelelangan umum;


                                                                                68
   Tujuan
     Kesamaan pengertian antara ULP dan Calon Penyedia Barang/Jasa

   Yang harus dijelaskan:
     Metoda pengadaan
     Cara penyampaian penawaran
     Dokumen yang harus dilampirkan
     Acara pembukaan dokumen penawaran
     Metode evaluasi
     Hal-hal yang menggugurkan penawaran
     Jenis kontrak
     Ketentuan dan cara evaluasi
     Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil
     Besaran, masa berlaku, dan penjamin penawaran.



                                                                                  69
   Berita Acara Penjelasan (BAP) harus dibuat yang berisi tanya
    jawab dan perubahan-perubahan dokumen pemilihan jika ada.

   Perubahan dokumen pemilihan dituangkan dalam adendum
    dokumen pemilihan.

   Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi, dan HPS harus
    mendapat persetujuan dari PPK sebelum dituangkan dalam
    adendum dokumen pemilihan.

   Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya
    untuk mengikuti proses selanjutnya.

                                                               70
   Metode Satu Sampul: data administrasi, data teknis, dan biaya
    disampaikan bersama-sama dalam 1(satu) sampul.

   Metode Dua Sampul: data administrasi dan data teknis dimasukan
    dalam Sampul 1. Dan biaya penawaran dalam Sampul 2. Kedua
    sampul tersebut dimasukan lagi dalam 1 sampul. (Tidak digunakan
    untuk Pekerjaan Konstruksi)

   Metode Dua Tahap: data administrasi dan teknis disampaikan pada
    Tahap Pertama. Data biaya penawaran disampaikan pada Tahap
    Kedua oleh calon penyedia barang/jasa yang LULUS evaluasi Tahap
    Pertama.
                                                                      71
   Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama
    dengan hari terakhir penyampaian dokumen penawaran.
   Meminta sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari peserta yang hadir
   Bila tidak ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang-
    kurangnya 2 jam.
   Bila sampai saatnya tidak ada saksi dari peserta, maka panitia
    boleh membuka dengan terlebih dahulu menunjuk 2 orang saksi di
    luar panitia secara tertulis.

   Pada pembukaan ini tidak boleh menggugurkan peserta



                                                                     72
Hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Pembukaan
Penawaran (BAPP) antara lain :
  Harga Penawaran tiap Peserta
  Jumlah dok penawaran masuk
  Jumlah dok penawaran yang sah dan tidak sah
  Kelainan-kelainan yang dijumpai
  Penjelasan atas keberatan/sanggahan
  Keterangan lain yang dianggap perlu
  Tanggal pembuatan
  Tanda tangan anggota panitia dan 2 (dua) orang wakil peserta
   sebagai saksi atau saksi di luar panitia.
                                                              73
   Isi dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

                        DOKUMEN PENAWARAN

       Data Administrasi         Data Teknis            Data Biaya
                                                        Penawaran

       • Surat penawaran,     • Metode               • Surat penawaran
         disertai masa        • Jadwal                 biaya
         berlaku tetapi       • Jaminan keaslian     • Rincian volume
         tanpa harga                                   pekerjaan
                              • Sumber daya
         penawaran
                              • Spesifikasi teknis
       • Jaminan
         penawaran, dll       • Volume pekerjaan
                              • Personil, dll


           UNTUK PASCAKUALIFIKASI DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN DATA
                                 KUALIFIKASI
                                                                         74
•   Dilakukan sebelum evaluasi administrasi
•   Dapat merubah harga penawaran dalam kontrak harga satuan.
•   Untuk kontrak lump sump, hanya untuk menyesuaikan volume penawaran
    dengan dokumen pemilihan, tanpa merubah nilai penawaran
•   Langkah-langkahnya :
    1. Menyesuaikan volume pekerjaan antara dokumen penawaran dengan dokumen
      pemilihan.
    2. Mengalikan volume pekerjaan yang sesuai dengan dokumen pemilihan dengan
      harga satuan yang ditawarkan.
    3. Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan, harus tetap dilaksanakan.



                                                                                   75
Sistem                          Sistem                          Sistem
                                                               Penilaian
          Urutan evaluasi:
Gugur     syarat administrasi    NIlai   Diberikan           Biaya selama   Diberikan nilai pada
                                                                            unsur-unsur teknis dan
           persyaratan                  angka tertentu         Umur        harga menurut umur
          teknis  kewajaran             pada tiap unsur      Ekonomis      ekonomi 
          harga                                                             konversikan ke dalam
                                         yang dinilai                       mata uang

          penyedia
          barang/jasa yang               bandingkan                         bandingkan
          tidak lulus pada               jumlah nilai tiap                  jumlah nilai tiap
          setiap tahapan                 penawaran                          penawaran
          dinyatakan gugur               peserta                            peserta


     Sistem evaluasi yang digunakan sudah ditetapkan pada tahap
      persiapan dan tercantum pada dokumen pemilihan
     Untuk evaluasi sistem gugur dan sistem nilai dapat ditetapkan
      ambang batas (passing grade)
     Bobot unsur harga pada sistem nilai = 70% - 90% dari keseluruhan                          76
Evaluasi            Evaluasi Teknis        Evaluasi Teknis             Evaluasi Biaya
Administrasi        Barang / Jasa          Pek. Konstruksi             Penawaran
                    lainnya
Mengecek :                                 Menilai :
• Surat penawaran   Menilai :              • Metode pelaksanaan      Menilai :
  dan masa          • Spesifikasi teknis   • Jadwal pelaksanaan      • Total harga penawaran
  berlakunya        • Jadwal               • Peralatan               • Harga unsur-unsur
• Jaminan             pelaksanaan          • Spesifikasi teknis        untuk mata
  Penawaran         • Identitas            • Personai inti             pembayaran utama
                      barang/jasa yang     • Bag.pek.yg disub-       • harga satuan yang
                      ditawarkan             kontrakkan jika ada       timpang
                    • Jumlah barang/jasa   • Syarat teknis lainnya   • mata pembayaran yang
                      yang ditawarkan      CATATAN                     harga satuannya nol
                    • Syarat teknis        tidak dapat menggugur-
                                                                     • kesamaan penulisan
                      lainnya               kan teknis berdasarkan     nilai antara huruf dan
                                            analisis harga satuan      angka
                                           Yg meragukan dpt         • preferensi harga
                                            dilakukan klarifikasi    • Mengecek kewajaran
                                                                       harga
   Penetapan pemenang untuk pekerjaan dengan nilai sampai
    dengan Rp. 100 milyar dilakukan oleh ULP.

   Penetapan pemenang untuk pekerjaan dengan nilai diatas Rp.
    100 milyar dilakukan oleh Pengguna Anggaran pada K/L/I dan
    Kepala Daerah pada Pemerintah Daerah, setelah mendapat
    usulan dari ULP.

   Memuat urutan pemenang, dengan data:
    1. Nama dan alamat penyedia jasa
    2. Harga penawaran setelah dikoreksi
    3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
    4. Data pendukung: Dok lelang, adendum, (BAPP), (BAHP), dll

                                                                  78
   ULP mengumumkan hasil penetapan tersebut dan
    memberikan masa sanggah selama 5(lima) hari kerja dari
    pengumuman.

   Setelah berakhirnya masa sanggah, PPKmenunjuk
    Pemenang dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
    selambatnya 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman
    apabila tidak ada sanggahan. Dan 2(dua) hari kerja sejak
    dijawabnya sanggahan dan sanggahan banding.

   Pejabat Pembuat Komitmen wajib menandatangani Kontrak
    selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah dikeluarkannya
    Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
                                                               79
   Dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
    diterbitkan SPPBJ, dan jamiman:
     Jaminan pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai kontrak,
      atau 5% (lima persen) dari HPS untuk penawaran yang
      nilainya 80% dari HPS
     Untuk nilai pengadaan kecil sampai dengan Rp.
      100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa jaminan
      pelaksanaan;
     Masa berlaku jaminan sekurang-kurangnya sejak tanggal
      penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal serah
      terima pekerjaan.
                                                                 80
   Isi kontrak adalah :
     Surat perjanjian;

     Syarat umum kontrak;

     Syarat khusus kontrak;

     Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak :
       ▪ Surat penunjukan;
       ▪ Surat penawaran;
       ▪ Spesifikasi umum;
       ▪ Spesifikasi khusus;
       ▪ Gambar-gambar;
       ▪ Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-
         masing substansinya;
       ▪ Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);
       ▪ Dokumen lainnya
                                                                             81
           Ulang!
     -Umumkan kembali
- Undang calon peserta lelang
     yang lama dan baru


             Ulang!
- Undang semua peserta lelang
  -Panitia evaluasi dok teknis
            dan HPS


 - Tidak terbukti KKN? Ulang!
    -Terbukti KKN  sanksi
  panitia, bentuk panitia baru

            Ulang!
 - undang peserta yg memenuhi
             syarat              82
   Prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum,
    kecuali:
    1. Untuk pekerjaan sampai dengan Rp. 200 juta.

    2.   Pengumuman paling sedikit selama 3(tiga) hari kerja
         pada website K/L/D/I.

    3.   Dilakukan dengan pascakualifikasi.

    4.   Tidak dilakukan negosiasi teknis dan harga.

                                                          83
1.   Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat:
     • Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat
       yang berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan.
     • ULP menunjuk penyedia barang/jasa yang dianggap mampu untuk
       melaksanakan pekerjaan.
     • Proses penunujukan langsung dilaksanakan secara simultan.
     • Dilakukan klarifikasi dan negosiasi.


2.    Penunjukan Langsung bukan untuk penanganan darurat:
     • Dilakukan penilaian kualifikasi kepada calon penyedia yang akan ditunjuk
       melalui prakualifikasi.
     • Calon penyedia yang memenuhi kualifikasi diundang untuk mengambil
       dokumen pemilihan dan menerima penjelasan tentang pekarjaan tersebut.
     • Dokumen penawaran disampaikan dalam 1(satu) sampul.
     • Dilakukan klarifikasi dan negosiasi.


                                                                                  84
•   Pejabat Pengadaan mengumpulkan berbagai informasi yang
    dibutuhkan.

•   Berdasarkan informasi tersebut, dilakukan perbandingan harga
    dan kualitas terhadap paling sedikit berasal dari 2(dua) sumber
    informasi.

•   Dilakukan klarifikasi dan negosiasi apabila diperlukan.

•   Pejabat Pengadaan melakukan transaksi dan menerima bukti
    transaksi sesuai ketentuan.



                                                                 85
•   Diumumkan seperti pada Pelelangan Umum.

•   Dapat diikuti oleh perorangan, badan usaha, kelompok,
    lembaga riset, dll. Masing-masing dapat menyampaikan lebih
    dari 1(satu) barang.

•   Tahapan penilaian seperti pada pelelangan umum kecuali selain
    menyampaikan dokumen kontes, penyedia juga harus
    menyerahkan barang yang dikonteskan.

•   Pemenang harus ditetapkan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari
    kerja sejak pembukaan dokumen dan barang kontes. Penetapan
    dengan mencantumkan nilai hadiah yang ditetapkan.
                                                               86
   Prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum,
    kecuali:

    1. Dalam pengumuman disertakan informasi kriteria
       dan nama-nama penyedia yang diundang.

    2. Wajib menggunakan prakualifikasi

    3. Bila ada penyedia yang tidak diundang dan
       penyedia tersebut berminat, maka wajib
       diikutsertakan dalam Pelelangan Terbatas.
                                                        87
   Prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum,
    kecuali:

    1. Pengumuman paling sedikit selama 3(tiga) hari kerja
       pada website K/L/D/I.
    2. Dilakukan dengan pascakualifikasi.
    3. KD tidak diperhitungkan
    4. Tidak dilakukan negosiasi teknis dan harga.


                                                        88
89
Prakualifikasi   SELEKSI




                           90
                           UNDANGAN AMBIL DOK. LELANG




                     Penyusunan Dokumen PQ                                         Review

                           Pengumuman PQ

               Pendaftaran dan Pengambilan Dok PQ                               ya
                                                                                        Bila > 1 X
                    Pemasukan Data Kualifikasi                               <5?

                      Evaluasi Data Kualifikasi

                       Peserta Lulus Kualifikasi
                                                 tidak                                          = 1?
                                   =>5
                                         ya
               Penetapan Daftar Calon Penyedia Jasa Konsultasi
Benar             sebanyak 5 s.d 7 Peserta sesuai peringkat


    Benar                ya        Ada
 Atau salah?                    sanggahan?               DCPJ Hasil Evaluasi
                                                         Ulang Tidak Diumumkan                Penunjukan
                                                                                               Langsung
Salah
                     UNDANGAN AMBIL DOK.
                          LELANG                                 Disyaratkan Lulus Evaluasi            91
   Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk semua sistem pengadaan
    Jasa Konsultansi berbentuk Badan Usaha
   Proses prakualifikasi pengadaan Jasa Konsultansi SAMA
    DENGAN proses prakualifikasi pengadaan penyedia Barang/Jasa
    Pemborongan/Jasa Lainnya.
   PERBEDAANNYA yaitu, pada Jasa Konsultansi:
    1.   Peserta lulus Prakualifikasi sekurang-kurangnya 5 dan sebanyak-
         banyaknya 7.
    2.   Bila lebih dari 7 peserta, maka yang diundang adalah sesuai urutan
         peringkat penilaian kualifikasi.
    3.   Bila yang lulus Prakualifikasi kurang dari 5, maka dilakukan proses
         ulang.
    4.   Bila proses ulang ternyata yang masih kurang dari 5, maka seleksi
         dinyatakan gagal
                                                                               92
93
                          UNTUK DIPERHATIKAN
                          •   Tidak bersifat menggugurkan
                          •   Bukan ajang kompetisi
                          •   Persyaratan yang kurang bisa diminta
                          •   Tidak perlu fotocopy dokumen
                              administrasi

Evaluasi Tahap I                                            Evaluasi Tahap II
                                                                      Kemampuan teknis:
    persyaratan administrasi dan                                       • Memiliki pengalaman
    legalitas harus memenuhi                                             dalam 4 tahun terakhir
    yang dipersyaratkan Perpres                                        • Kemampuan untuk sub
    54 Tahun 2010                                                        bidang pekerjaan yang
                                                                         sesuai
                                                                       • Peralatan dan Personil
                                                                       • Pengalaman
                                                                       • ISO


         Bobot pengalaman Perusahaan untuk pek. sejenis = 50% - 60%
          Bobot pengalaman Personil untuk pek. sejenis = 40% - 50%
                                                                                                  94
95
96
Undangan
Penjelasan Dokumen Pengadaan  sama dengan pengadaan B/PK/JL
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi Penawaran
  Evaluasi Adminstrasi dan Teknis
  Penetapan/ Pengumuman peringkat Teknis
  Sanggahan Penetapan Peringkat Teknis
  Pembukaan Penawaran Harga
Klarifikasi dan Negosiasi
Pengumuman Pemenang dan Sanggahan
Penetapan Hasil Pelelangan
Penyusunan dan Penandatangan Kontrak
Seleksi Gagal  sama dengan pelelangan gagal pada pengadaan
   B/PK/JL


                                                               97
   Diterbitkan oleh panitia untuk calon penyedia yang
    lulus prakualifikasi

   Poin undangan:
     Nomor dan tanggal surat;
     Instansi pengguna yang mengundang;
     Pokok isi surat undangan;
     Kepada siapa surat ditujukan (menyebutkan semua nama dan alamat
      calon penyedia yang diundang);
     Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen Seleksi Umum;
     Tempat, tanggal, hari dan waktu pemberian penjelasan;
     Tempat, tanggal, hari dan waktu pemasukan dokumen penawaran;


                                                                          98
   Metode Satu Sampul: data administrasi, data teknis, dan biaya
    disampaikan bersama-sama dalam 1(satu) sampul.


   Metode Dua Sampul: data administrasi dan data teknis dimasukan
    dalam Sampul 1. Dan biaya penawaran dalam Sampul 2. Kedua
    sampul tersebut dimasukan lagi dalam 1 sampul.




                                                                     99
   Kelengkapan dokumen penawaran :
                         DOKUMEN PENAWARAN

                                                      Data Biaya
      Data Adminstrasi            Data Teknis
                                                      Penawaran


      • Surat penawaran        • Pengalaman        • surat penawaran
        tanpa disertai harga     perusahaan          biaya
        penawaran              • Pendekatan dan    • rincian volume
      • Data-data yang           metodologi          pekerjaan
        sudah disampaikan      • Tenaga ahli dan
        pada tahap pra-          kelengkapan
        kualifikasi, tidak       administrasinya
        perlu disampaikan
        lagi.

                                                                       100
    Tata cara pembukaan dokumen penawaran sama
     dengan pembukaan dokumen penawaran pada
     pengadaan penyedia B/PK/JL dengan metode 2
     sampul, yaitu :
1.   Membuka sampul I yang berisi data administrasi dan teknis.
2.   Sampul II dibuka bagi penawar yang telah lulus evaluasi
     administrasi dan teknis.

Catatan:
    Metode pagu anggaran, sampul penawaran harga dibuka terlebih dahulu
    Metode kualitas, sampul penawaran yang dibuka hanya untuk penyedia
     dengan nilai teknis tertinggi.


                                                                           101
                            EVALUASI PENAWARAN
                                         Tata Cara Evaluasi

                                                    Metoda
   Metode                                           evaluasi
   Evaluasi        1.Menilai kualitas             kualitas dan
   Kualitas                                          biaya        Evaluasi dengan cara
                  2. Memilih nilai kualitas
                     yang masuk passing
                                                                  menggabungkan nilai
                     grade                                        kualitas dan biaya
                  3. Membuka sampul
                     penawaran untuk teknis
                     terbaik
                  4.Melakukan negosiasi                     Metoda
                                                            evaluasi
                                                             pagu
                                                            anggaran      Evaluasi dengan cara
 Metoda                                                                   membandingkan biaya
 evaluasi                                                                 penawaran dengan
  biaya                                                                   pagu anggaran,
terendah                                                                  kemudian dicari teknis
                                                                          terbaik
            Evaluasi dengan cara memilih harga
            terendah di antara penawaran yang
            memenuhi syarat teknis
                                                          Metode Evaluasi Pagu Anggaran hanya
                                                               untuk Seleksi Sederhana
                                                                                                   102
                                                                                Bobot
 Metoda Evaluasi                      Dasar Penilaian
                                                                           Teknis   Harga
Kualitas             Kualitas teknis terbaik                               100%     NEGO
Kualitas dan Harga   Gabungan kualitas teknis dan harga                     >0%      >0%
Pagu Anggaran        Kualitas teknis terbaik dan harga < pagu anggaran     100%     Lulus
Biaya Terendah       Harga paling rendah dari kualitas teknis yang lulus
                                                                           Lulus    100%
                     ambang batas (pasing grade)




                                                                                      103
1.   Evaluasi Administrasi
     a.   Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan yang sudah
          ditentukan dalam dokumen pemilihan tidak dipenuhi.
     b.   Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis


2.   Evaluasi Teknis
     a.   Memberikan nilai angka terhadap unsur penawaran teknis dengan
          memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai (sesuai
          dengan dokumen pemilihan yang ditetapkan pada tahap persiapan)
             Pengalaman perusahaan konsultan         bobot (10 – 20)
             Pendekatan dan metodologi               bobot (20 – 40)
             Kualifikasi tenaga ahli                 bobot (50 - 70)
                                                     Jumlah      100%
     b.   Peserta yang lulus dan mempunyai nilai total di atas passing grade yang
          sudah ditentukan dilanjutkan dengan evaluasi biaya.
                                                                                    104
   Berdasarkan evaluasi teknis, disusun sesuai
    peringkatnya dan diumumkan.

   Harus mencantumkan:
     Nomor dan tanggal penetapan peringkat teknis
     Nama Penyedia jasa yang lulus teknis, nilai usulan teknis,
      urutan peringkat;
     Nama penyedia yang gugur administrasi dan alasannya;
     Nama penyedia jasa yang tidak lulus teknis, nilai teknis
      dan nilai ambang batas kelulusan;

                                                                   105
   Peserta seleksi yang keberatan mengajukan sanggahan tertulis
    selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
    pengumuman.
   Diajukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) disertai bukti-bukti.
   Jawaban tertulis Unit Layanan Pengadaan (ULP) selambat-lambatnya
    dalam 5 (lima) hari kerja.
   Apabila penyanggah tidak dapat menerima jawaban, banding kepada
    Menteri, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya
    jawaban sanggahan tersebut.
   Jawaban tertulis Menteri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja
    sejak surat sanggahan banding diterima.
   Bila sanggahan banding benar, dilakukan penilaian kembali atau
    dilakukan pengumuman seleksi ulang.

                                                                             106
   Undang peserta lulus evaluasi teknis
   Bacakan peserta lulus evaluasi teknis
   Buka sampul II dari seluruh peserta
   Bacakan dan tulis biaya penawaran tiap peserta
   Panitia pengadaan di hadapan peserta:
       ▪ Melakukan koreksi aritmatik
       ▪ Menggugurkan penawaran terkoreksi yang melampaui pagu anggaran
         (khusus untuk Metode Evaluasi Pagu Anggaran dan Biaya Terendah)

   BAPP biaya yang mencantumkan
       ▪ penawaran biaya
       ▪ penawaran biaya terkoreksi
       ▪ nilai penawaran teknis
   Untuk Metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya, nilai akhir ditentukan
    sbb:        NILAI AKHIR = {Nilai (score) Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} +
                     {Nilai (score) Penawaran Biaya x Bobot Penawaran Biaya}


                                                                                            107
Tatacara Evaluasi Biaya
  a.   Evaluasi Kualitas : peringkat teknis tertinggi mendapatkan kesempatan
     pertama untuk melakukan negosiasi
  b. Evaluasi Kualitas dan Biaya : penawar yang lulus passing grade teknis,
     sampul biaya dibuka dan dilakukan koreksi artimatik.. Selanjutnya total nilai
     adalah (bobot teknis X nilai teknis) + (bobot biaya X nilai biaya).
  c. Evaluasi pagu anggaran : Biaya yang kurang atau sama dengan pagu
     anggaran (setelah koreksi aritmatik), peserta dengan nilai teknis terbaik
     dipilih sebagai pemenang.
  d. Biaya terendah : dipilih yang menawarkan biaya paling rendah setelah
     koreksi aritmatik di antara yang lulus teknis.



                                                                             108
   Dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan dengan pemimpin/direktur
    utama perusahaan konsultan atau wakil yang diberikan surat kuasa.
   Dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan Negosiasi.
   dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan
    biaya
       ▪   lingkup dan sasaran jasa konsultansi;
       ▪   cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;
       ▪   kualifikasi tenaga ahli;
       ▪   organisasi pelaksanaan;
       ▪   program alih pengetahuan;
       ▪   jadual pelaksanaan pekerjaan;
       ▪   jadual penugasan personil;
       ▪   fasilitas penunjang.
       ▪   Biaya personil.
       ▪   Harga satuan yang wajar untuk biaya non personil.


                                                                        109
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam negosiasi biaya
personil:
   Dalam Metode Evaluasi Kualitas, biaya langsung
    personil tidak boleh dikurangi, kecuali jika dinilai terlalu
    tinggi yaitu melebihi 3,2 dari gaji dasar untuk tenaga
    ahli tetap, dan 1,5 untuk tenaga ahli tidak tetap.
   Dalam metode lainnya, merujuk pada ketentuan
    metode evaluasi kualitas dan ditambah 10%.
   Untuk konsultan perorangan, dihitung berdasarkan gaji
    sebelumnya yang dibuktikan dengan laporan pajak /
    audit payroll/nilai kontrak sebelumnya.

                                                                   110
   Pengumuman pemenang
     Dilakukan pada papan pengumuman resmi.

   Sanggahan
     Bagi peserta yang tidak puas bisa melakukan
     sanggahan




                                                    111
Penetapan pemenang untuk pekerjaan dengan nilai sampai
dengan Rp. 10 milyar dilakukan oleh ULP.

Penetapan pemenang untuk pekerjaan dengan nilai diatas
Rp. 10 milyar dilakukan oleh Pengguna Anggaran pada
K/L/I dan Kepala Daerah pada Pemerintah Daerah, setelah
mendapat usulan dari ULP.

Memuat urutan pemenang, dengan data:
   1.   Nama dan alamat penyedia jasa
   2.   Harga penawaran setelah dikoreksi
   3.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
   4.   Data pendukung: Dok lelang, adendum, (BAPP), (BAHP), dll
                                                                   112
   Untuk konsultan tidak perlu menyerahkan jaminan pelaksanaan
   Bila penyedia mengajukan pembayaran uang muka, maka harus menyerah-
    kan jaminan uang muka
   Urutan kontrak:
     Surat perjanjian;
     Syarat umum kontrak;
     Syarat khusus kontrak;
     Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak :
        ▪ Surat penunjukan;
        ▪ Surat penawaran;
        ▪ Spesifikasi umum;
        ▪ Spesifikasi khusus;
        ▪ Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing
          substansinya;
        ▪ Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);
        ▪ Dokumen lainnya


                                                                                    113
   Prinsipnya sama dengan proses selesi umum, kecuali:
    1. Untuk pekerjaan sampai dengan Rp. 200 juta.

    2.   Pengumuman paling sedikit selama 3(tiga) hari kerja
         pada website K/L/D/I.

    3.   Daftar pendek hasil penilaian kualifikasi sebanyak
         3(tiga) – 5(lima) calon penyedia.

    4.   Metode evaluasi yang digunakan: evaluasi biaya
         terendah dan pagu anggaran.
                                                              114
1.   Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat:
     • Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat
       yang berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan.
     • ULP menunjuk penyedia barang/jasa yang dianggap mampu untuk
       melaksanakan pekerjaan.
     • Proses penunujukan langsung dilaksanakan secara simultan.
     • Dilakukan klarifikasi dan negosiasi.


2.    Penunjukan Langsung bukan untuk penanganan darurat:
     • Dilakukan penilaian kualifikasi kepada calon penyedia yang akan ditunjuk
       melalui prakualifikasi.
     • Calon penyedia yang memenuhi kualifikasi diundang untuk mengambil
       dokumen pemilihan dan menerima penjelasan tentang pekarjaan tersebut.
     • Dokumen penawaran disampaikan dalam 1(satu) sampul.
     • Dilakukan klarifikasi dan negosiasi.


                                                                                  115
•   Pejabat Pengadaan mengumpulkan berbagai informasi yang
    dibutuhkan.

•   Berdasarkan informasi tersebut, dilakukan perbandingan harga
    dan kualitas terhadap paling sedikit berasal dari 2(dua) sumber
    informasi.

•   Dilakukan klarifikasi dan negosiasi apabila diperlukan.

•   Pejabat Pengadaan melakukan transaksi dan menerima bukti
    transaksi sesuai ketentuan.



                                                                116
•   Diumumkan seperti pada Seleksi Umum.

•   Dapat diikuti oleh perorangan, badan usaha, kelompok,
    lembaga riset, dll. Masing-masing dapat menyampaikan lebih
    dari 1(satu) barang.

•   Penawaran yang disampaikan berupa Proposal Sayembara.

•   Pemenang harus ditetapkan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari
    kerja sejak pembukaan dokumen dan barang kontes. Penetapan
    dengan mencantumkan nilai hadiah yang ditetapkan.



                                                             117
   Pekerjaan Yang Tidak Memerlukan Kerja
    Kelompok
   Pekerjaan Yang Secara Utuh Berdiri Sendiri
   Hanya Untuk Orang Yang Ahli
   Pekerjaan Khusus Untuk Memberi
    Masukan/Nasehat
   Proses pengadaan dengan seleksi umum,
    seleksi terbatas, seleksi langsung, atau
    penunjukan langsung

                                                 118
                                                                      1




Definisi Swakelola
  Pengadaan Barang/Jasa dimana
  pekerjaannya direncanakan, dikerjakan
  dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai
  penanggung jawab anggaran, instansi
  pemerintah lain dan/atau kelompok
  masyarakat


                 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       119
                                                                                          4



   Pekerjaan pengembangan
 industri pertahanan, industri         Pekerjaan            Pekerjaan yang operasi nya
     alutsista dan industri              untuk                memerlukan partisipasi
    almatsus dalam negeri            meningkatkan              langsung masyarakat
                                      kemampuan
           Penelitian dan             teknis SDM        Pekerjaan yang tidak
        pengembangan dalam                             diminati oleh Penyedia
              negeri                                        Barang/Jasa

                                                       Pekerjaan yang secara
         Pekerjaan Industri                            rinci/detail tidak dapat
        Kreatif, inovatif dan                            dihitung/ditentukan
        budaya dalam negeri             Jenis              terlebih dahulu
                                      pekerjaan
Pekerjaan yang bersifat rahasia                         Penyelenggaraan diklat, kursus,
bagi K/L/D/I yang bersangkutan        swakelola            seminar, penyuluhan, dll

Pekerjaan survey, pemrosesan                                Pekerjaan untuk proyek
       data, pengujian,                                  percontohan dan survey yang
   pengembangan sistem                                          bersifat khusus

                                  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah          120
                                                                   1




                                              Pelaporan &
                             Penyerahan       Pertanggung
                                              jawaban
                Pengawasan

      Pelaksanaan

Perencanaan




              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       121
                                                                        1




K/L/D/I penanggung jawab anggaran
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pengawasan dan Evaluasi
Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pengawasan dan Evaluasi
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pengawasan dan Evaluasi


                   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       122
                                                     1




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       123
                                                     2




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       124
                                                     2




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       125
                                                                       2




   Direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri
    oleh Penanggung Jawab Anggaran; dan
    mempergunakan pegawai sendiri, pegawai
    K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan
    tenaga ahli
   Tenaga ahli tidak boleh lebih dari 50%
   pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya,
    peralatan/suku cadang dan tenaga ahli
    dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan
                  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       126
                                                                      2




 Perencanaan di lakukan oleh K/L/D/I Penanggung
  Jawab Anggaran .
 Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak/MoU
  antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab
  Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi
  Pemerintah lain pelaksana Swakelola
 pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku
  cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan
  oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi
  Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
 Pengawasan dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung
  Jawab Anggaran
                 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       127
                                                                            3



   Perencanaan Umum dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab
    Anggaran
   Perencanaan pekerjaan secara detail dilakukan oleh Kelompok
    Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan persetujuan K/L/D/I
    Penanggung Jawab Anggaran
   Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara
    PPK dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
   Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada
    Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu
    melaksanakan pekerjaan;
   Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk
    rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana


                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       128
                                                                      4




   Pelaksanaan rencana sesuai KAK
   Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya,
    Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli
    Perseorangan.
   Pembayaran
   Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan
    Dokumentasi
   Pelaporan Realisasi Pekerjaan
   Penyerahan Hasil Pekerjaan
                 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       129
                                                                         1




   40% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila
    Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap
   30% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila
    pekerjaan telah mencapai 30%
   30% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila
    pekerjaan telah mencapai 60% .
   pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola
    yang dikeluarkan, dilaporkan secara berkala kepada
    PPK

                    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       130
                                                                      1




   Pengawasan oleh Tim Pengawas
   Pengawasan meliputi administrasi, teknis dan
    keuangan
   apabila dari hasil pengawasan ditemukan
    penyimpangan, PPK harus segera mengambil
    tindakan




                 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       131
                                                                          1



   Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu
    terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:
     a) pengadaan dan penggunaan material/bahan;
     b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
     c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
     d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
     e) pelaksanaan fisik; dan
     f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan.
   Dari hasil evaluasi tersebut, Penanggungjawab
    memberikan masukan dan rekomendasi untuk
    memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan
    Swakelola selanjutnya.

                     Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       132
                                                                         3




   PPK mengadakan Kontrak untuk swakelola sendiri,
    atau dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi
    Pemerintah lain, atau dengan Pelaksana Swakelola
    berdasarkan Nota Kesepahaman atau Kontrak
    dengan Kelompok Masyarakat;
   Kontrak Swakelola paling kurang berisi:
     1) Para pihak;
     2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan;
     3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan;
     4) Jangka waktu pelaksanaan; dan
     5) Hak dan kewajiban para pihak.

                    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       133
                                                                           2




 Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam
  negeri
 Spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam
  negeri belum memenuhi persyaratan ; dan/atau.
 produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi
  kebutuhan.

      Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan
    Barang/Jasa yang di impor langsung, semaksimal mungkin
     menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.
                      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                                                                               13
                                                                               4
                                                                            2




   Tingkat
                      Menunjukkan
Komponen Dalam       besarnya tingkat
 Negeri (TKDN)         penggunaan
                       barang/jasa                   Wajib digunakan
                                                     bila TKDN + BMP
    merupakan                                         mencapai 40 %
 indikator tingkat   Perhitungan TKDN
    penggunaan         merujuk pada                   Hanya berlaku jika
                     ketentuan Menteri                terdapat minimal 3
   produk dalam        Perindustrian                calon penyedia produk
 negeri dilakukan                                        dalam negeri
  sesuai besaran      Mengacu pada
komponen dalam       daftar inventaris                 Hanya berlaku
                     oleh kementrian                  pada barang yang
negeri pada setiap                                       memenuhi
                       perindustrian
    Barang/Jasa                                       spesifikasi teknis


                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                                                                                13
                                                                                5
                                                                             2




                      Pengadaan yang
                                               Max 15 % untuk
                       dibiayai rupiah         barang produksi
 Preferensi Harga     murni dengan nilai        dalam negeri
                       diatas 5 Milyar
                                                                 Tidak mengubah
     merupakan                              Berlaku                    harga
                                                                   penawaran,
 perhitungan ulang                         pada TKDN                tetapi HEA
  nilai penawaran                            > 25%                dapat merubah
                                                                      urutan
       dengan         Pengadaan yang             Max 7.5%
mempertimbangkan      dibiayai Pinjaman            untuk
                     Luar Negeri melalui         pekerjaan
        TKDN              Pelelangan
                                                 konstruksi
                         Internasional




                     Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                                                                                  13
                                                                                  6
                                                                         1




 HEA        = Harga Evaluasi Akhir.
 KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri
     (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).
 HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi
     persyaratan lelang dan telah dievaluasi).

Pada HEA yang sama, pemilik TKDN terbesar menjadi pemenang




                    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                                                                             13
                                                                             7
                                                                                2




    PPK wajib memahami:
    a.   Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri
         (NPPLN)/(NPHLN)
    b.   Ketentuan Pengadaan setelah NPPLN/NPHLN disepakati
    Pengadaan yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit
     Ekspor/Kredit Swasta Asing
    1.   Dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi Internasional, dan harus
         merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam DRPPHLN
    2.   Dokumen Penawaran sesuai ketentuan dan norma
         Internasional.
    3.   Evaluasi Penawaran dengan smetode perhitungan biaya efektif

                           Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       138
                                                                    1




                        Memberi
                   kesempatan seluas-
                     luasnya kepada
                    penyedia nasional



                                      Dokumen pengadaan
Proses pemilihan
                                      berbahasa indonesia
dilangsungkan di
                                         dan berbahasa
  dalam negeri
                                            Inggris




                   Dokumen berbahasa
                    Indonesia menjadi
                    acuan jika terdapat
                     perbedaan tafsir

               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                                                                        13
                                                                        9
                                                                       1




a)   Adanya kerja sama antara Penyedia
     Barang/Jasa asing dengan industri dalam
     negeri ;
b)   Adanya ketentuan yang jelas mengenai tata
     cara pelaksanaan pengalihan kemampuan,
     pengetahuan, keahlian dan keterampilan
c)   Ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan
     sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah
     Indonesia.
                  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                                                                           14
                                                                           0
                                                                    1




                     Bernilai di atas
                   100 Milyar untuk
                 pekerjaan konstruksi



 Perusahaan asing                       Bernilai di atas   20
harus bekerja sama                           Milyar untuk
dengan perusahaan                       pengadaan barang/jasa
     nasional                                    lainnya




                    Bernilai di atas
                 10 milyar untuk jasa
                     konsultansi


               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                                                                        14
                                                                        1
                                                                       1




   Pengadaan secara elektronik (E-
    Procurement) adalah Pengadaan
    Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan
    menggunakan teknologi informasi dan
    transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan
    perundang-undangan.
   Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
    dilakukan dengan cara e-tendering atau e-
    purchasing.
                  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                                                                           14
                                                                           2
                                                                       2




                      Meningkatkan
                     transparansi dan
                       akuntabilitas


                                            Meningkatkan
   Memenuhi
                                           akses pasar dan
kebutuhan akses
                                             persaingan
 informasi yang
                                             usaha yang
    real time
                                                sehat




         Mendukung                  Memperbaiki
           proses                 tingkat efisiensi
        monitoring dan                 proses
            audit                    pengadaan

                  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                                                                           14
                                                                           3
                                                                                 2




                      1.Mendapatkan penawaran yang lebih banyak
                      2.Mempermudah proses administrasi
                      3.Mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan
      ULP / PP

                      1. Menciptakan persaingan usaha yang sehat
                      2. Memperluas peluang usaha
                      3. Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang
                      4. Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang
Penyedia Barang dan
         Jasa


                       Memberikan kesempatan masyarakat luas untuk
                       mengetahui proses pengadaan
   masyarakat

                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                                                                                     14
                                                                                     4
                                                                   1




E-Tendering merupakan:

• Tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa
  yang dilakukan secara terbuka dan dapat
  diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa
  yang terdaftar pada sistem pengadaan
  secara elektronik dengan cara
  menyampaikan 1 (satu) kali penawaran
  dalam waktu yang telah ditentukan


              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                                                                       14
                                                                       5
                                                                1




E-Purchasing merupakan:
• Tata cara pembelian
  Barang/Jasa melalui sistem
  katalog elektronik


           Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                                                                    14
                                                                    6
                             147




SEKIAN TERIMA KASIH
KISYADI, SE, AK, M.Si, CFE
Hp: 081318323409
Email: kisyadi@yahoo.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Perpres, Tahun, 2010
Stats:
views:555
posted:5/21/2012
language:Malay
pages:147
Description: Materi digunakan untuk Pendidikan dan Latihan Manajemen Barang Milik Negara (BMN)