POKOK-POKOK GAGASAN KULIAH tentang HAM DI INDONESIA

Document Sample
POKOK-POKOK GAGASAN KULIAH tentang HAM DI INDONESIA Powered By Docstoc
					Lampiran 3                                 POKOK-POKOK GAGASAN tentang HAM DI INDONESIA
                                                       oleh Al. Andang L. Binawan
Masa                               1945-   1966                                               1966-   1998                             1998-2011
              Paruh pertama                                 Paruh kedua   Paruh pertama                            Paruh kedua
Konteks       Euphoria kemerdekaan         Demokrasi Terpimpin (1959)     Euphoria ‘Orba’             Asas Tunggal (1978)        Euphoria Reformasi
Konseptual/   Pancasila dan asas           a. Pancasila                   ‘pemurnian Pancasila’       a. ideologi pembangunan    a. demokratisasi
Ideologi      kekeluargaan (negara         b. revolusi belum selesai      a. stabilitas keamanan      dan pendekatan
              integralistik)                                             b. pemulihan ekonomi        keamanan
              kewajiban!                                                                              b. relativisme HAM
Legal         Ide negara hukum             a. Konstitusi yang ‘gagal’:    a. Tap MPRS no.             a. Tap MPR no.             a. Keppres no. 129/1998
              (rechtsstaat)                Dewan Konstituante            XXV/MPRS/1966:              II/MPR/1978                ttg Rncna Aksi Nasional
              a. UUD ’45 ps. 27-33         ‘Islamis’ vs ‘nasionalis’      larangan thdp PKI           b. GBHN 1983 & 1988:       HAM Indonesia
              b. UUD RIS (1949) dan        b. UU no. 11/PNPS/1963 ttg     b. Keppres 14/1967:         pentingnya stabilitas      b. Keppres no. 181/1998
              UUDS (1950)  lebih          Tindak Pidana Subversi         ‘anti’ China                nasional, ketertiban       ttg Komnas Anti Kkrasan
              terpengaruh DUHAM: 25                                       c. panitia ad hoc MPRS:     umum dan kesatuan          thdp Perempuan
              hak asasi                                                   Piagam Hak-hak Asasi        nasional                   c. UU no. 39/1999 ttg
                                                                          Manusia dan Hak-hak         c. UU Subversi             HAM + UU 26/2000 ttg
              c. gabung PBB (1950)         c. keluar dari PBB 1965,       serta Kewajiban Warga       d. Komkamtib               Pengadilan HAM
                                           masuk lagi 1966                Negara (1968)                                          d. Keppres no. 6/2000:
                                                                                                      e. ratifikasi 5 konvensi   mencabut Keppres
                                                                                                      internasional (mulai th.   14/1967: pengakuan thdp
                                                                                                      1980) dan Konvensi ILO     orang ‘China’
                                                                                                      f. Komnas HAM              e. UUD ’45 yang
                                                                                                      (Keppres no. 50/1993)      diamandemen
                                                                                                                                 f. UU Politik 2003:
                                                                                                                                 multi-partai, pemilu
                                                                                                                                 presiden langsung
                                                                                                                                 g. UU KKR 2004
                                                                                                                                 h. hak-hak sipil dan
                                                                                                                                 politik cukup
                                                                                                                                 terperhatikan
                                                                                                                                 i. ratifikasi 2 kovenan
                                                                                                                                 ‘babon’
                                                                                                                                 j. UU Kewarganegaraan
Faktual/                                   a. penumpasan pemberontak-     a. pembunuhan ‘anggota      a. penahanan,              a. konteks makin
penerapan                                  pemberontak (Madiun,           PKI’                        penculikan, pembatasan     berubah: kekuatan
                                           DI/TII, dll)                                               partai politik             korporasi makin kentara
                                           b. melawan ‘anti-revolusi’                                 b. vs ‘pemberontak’:       b. hak ekososbud?
                                                                                                      Priok, Aceh, Papua         c. struktur pelaksana
                                                                                                                                 hukum?

                                                                             7
Beberapa Konvensi Internasional yang diratifikasi Indonesia:
      1. the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW, 1980)
      2. the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT, 1985)  lihat UU no. 5/1998
      3. the International Convention against Apartheid in Sports (CAS, 1986)
      4. the Convention on the Rights of the Child (CRC, 1990)
      5. the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD, 1999)
      6. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) atau Perjanjian Internasional tentang Hak-hak
          Ekonomi, Sosial dan Budaya (PIHESB) (30 September 2005)
      7. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
          (PIHSP) (30 September 2005)
      (lihat http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf )

Beberapa masalah dasar dalam pembelaan HAM di Indonesia
1. Secara konseptual:
        a. hak vs kewajiban
        b.universalitas vs partikularitas (kekhasan nilai budaya)
        c. hak sipol vs hak ekososbud
        d. hukum sekular vs hukum agama (Islam)

2. Secara legal: a. belum ada struktur dan ‘budaya’ hukum yang kuat
                 b. campur-tangan politik yang masih kuat (kasus: keadilan transisional)
                 c. dua kovenan internasional ‘dasar baru diratifikasi Indonesia,’ sehingga belum sungguh dijadikan dasar hukum di Indonesia
                 d. pelaksana hukum juga masih sangat lemah

3. Beberapa masalah yang sangat rentan pelanggaran HAM di Indonesia
        a. tanah (termasuk petani)
        b. perburuhan
        c. minoritas (termasuk agama)


Bacaan Penunjang:
Lubis, Todung Mulya. In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama and SPES Foundation, 1993.
Naning, Ramdlon, S.H. Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia dan Program
Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983.

                                                                          8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:54
posted:5/19/2012
language:Malay
pages:2