Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan by 84DjVq

VIEWS: 190 PAGES: 14

									Pemotongan & Pemungutan
   Pajak Penghasilan
    Materi Kuliah Perpajakan




            Donny Danardono    1
                         PENGHASILAN



   OBYEK PAJAK                                 BUKAN OBJEK PAJAK




      FINAL                                       TDK FINAL


PEMOTONGAN       DIBAYAR SENDIRI          PEMOTONGAN      DIBAYAR SENDIRI




Th Berjalan = Pelunasan Pajak              Th Berjalan = Kredit Pajak
                                           Akhir Tahun = PPh Dihitung
                                           Kembali atas seluruh
                                           pengh setahun.

                             Donny Danardono                                2
               SISTEM
   SELF      PEMBAYARAN         OFFICIAL
ASSESSMENT      PAJAK          ASSESSMENT




             WITHHOLDING
                SYSTEM



             Donny Danardono                3
          KEWAJIBAN PAJAK THN BERJALAN
           (CURRENT PAYMENT)




         ESTIMATED TAX




                  WITHHOLDING TAX


TUJUAN:
-KELANCARAN KAS NEGARA
-MERINGANKAN BEBAN WAJIB PAJAK



                   Donny Danardono       4
              WITHHOLDING TAX


  PEMBERI                            PENERIMA
PENGHASILAN                         PENGHASILAN




                    OBYEK
                    TARIF
                  TATA CARA
              HAK DAN KEWAJIBAN




                JENIS PAJAK
                  Donny Danardono                 5
ASPEK PPh PASAL 21/26, 22, 23/26 & 4 AYAT (2)
   PASAL 15 DALAM KEGIATAN SEHARI-HARI

                                     SIAPA -SIAPA
   SUBJEK                           YANG BERPERAN


                                      APA-APA
   OBJEK                           YANG DIKENAKAN
                                        PAJAK

     DPP                               TARIF
                                        DAN
      &                             PERHITUNGAN
    TARIF
                                   KEWAJIBAN
ADMINISTRASI                   MENURUT PERATURAN


                                 BAGAIMANA CARA
                                  MENGHINDARI
  STRATEGI                     TIMBULNYA MASALAH
                 Donny Danardono                    6
  KEWAJIBAN
  PEMOTONG PAJAK
 DAFTAR NPWP

 MELAKSANAKAN PEMOTONGAN
 MEMBUATKAN BUKTI POTONG
 MENYETOR PAJAK

 MELAPORKAN PEMOTONGAN PAJAK
 MENYIMPAN DATA-DATA SELAMA 10 TAHUN




                    Donny Danardono     7
HAK PEMOTONG PAJAK
 1. MEMINTA BUKTI POTONG
 2. PERMOHONAN PEMBEBASAN
    PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
    PAJAK
 3. PEMBETULAN SPT (PASAL 8 UU KUP)
 4. MENGAJUKAN KEBERATAN DAN
    BANDING
 5. MENGAJUKAN PERMOHONAN
    PEMINDAHBUKUAN ATAU SSP




                  Donny Danardono     8
                    SANKSI-SANKSI

1. TIDAK ATAU TERLAMBAT MENYAMPAIKAN SPT
2. PEMBETULAN SPT
   A. SPT BELUM DIPERIKSA
   B. SPT SUDAH DILAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN
   C. JANGKA WAKTU 2 TAHUN SUDAH LEWAT
3. TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK
4. PENELITIAN SPT
5. SKPKB
6. SKPKBT
7. BUNGA PENAGIHAN
8. MENGANGSUR/MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK
9. ALPA
                        Donny Danardono          9
10. SENGAJA
   PROSES ADMINISTRASI
                                     MAX. AKHIR BULAN
PEMBUATAN BUKTI POTONG               SAAT TERHUTANG


SETOR PPh 23/26, PPh FINAL           MAX. HARI KE 10


LAPOR SPT                            MAX TANGGAL 20



              SANKSI-SANKSI
                        2 % X KURANG SETOR PER BULAN
TELAT SETOR



                        2 % X KURANG SETOR PER BULAN
TIDAK SETOR             DAN 100 % X POKOK PAJAK



TELAT LAPOR SPT
                   Donny Danardono    Rp 50.000,-       10
    TARIF DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21/26


Peg Tetap          = Trf Psl 17 x (Ph Bruto- B.Jab-Pensiun-
                   PTKP)


Peg. Tidak Tetap       = Trf Psl 17 x (Ph Bruto-PTKP)


Penerima Honorarium/
                          = Trf Psl 17 x Ph Bruto
Bukan Pegawai

Tenaga Ahli                  = 7,5% x Ph Bruto

Penerima Pesangon/             = Tarif Khusus x Ph Bruto
Pensiun Sekaligus                dan bersifat Final


      JIKA DITERIMA WPLN = 20% X Ph BRUTO
                    Donny Danardono                           11
                       TERUTANGNYA
                         PPh PASAL 23/26

Umum:
• Akhir bulan pembayaran atau terutangnya
  penghasilan, mana yang lebih dulu.

Khusus:
• Saat jatuh tempo  bunga dan sewa
• Saat tersedia untuk dibayarkan  dividen
• Saat yang ditentukan dalam kontrak/
  perjanjian atau faktur  royalti, jasa

       JIKA PEMBEBANAN BIAYA MASIH BERSIFAT CADANGAN
                 • BELUM TERUTANG PPh PASAL 23
           • Di PPh BADAN BIAYA TSB DIKOREKSI (NDE)
                        Donny Danardono                12
PEMOTONGAN PPH 21 DAN PPH 26


         PAJAK PENGHASILAN
        SEHUBUNGAN DENGAN



       PEKERJAAN ATAU JABATAN
         JASA DAN KEGIATAN
   YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI


          PENGHASILAN BERUPA:
GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN
 PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN



    WP DN                            WP LN


 PPh PASAL 21                     PPh PASAL 26
                Donny Danardono                  13
PPh PASAL 22

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan
    pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan
    pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan
    tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang
    melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan
    usaha di bidang lain.

(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan
    besarnya pungutan, tata cara penyetoran, dan tata cara
    pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    ditetapkan oleh Menteri Keuangan.




                          Donny Danardono                    14

								
To top