jbptunikompp gdl muhammadar 20841 6 9 bab3 by ABXt0N9

VIEWS: 55 PAGES: 47

									                                     BAB III


               PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK


3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

       Dalam kerja praktek ini, penulis mencoba untuk mengkaji penerapan dan

pelaksanaan Penagihan Pajak pada KPP PRATAMA Sumedang serta bagaimana

relevansinya antara penerapan dan pelaksanaan Penagihan Pajak tersebut dengan

teori yang diperoleh dari perkuliahan.

3.1.1 Pajak

3.1.1.1 Pengertian pajak

       Sumber pembiayaan negara yang terbesar berasal dari iuran wajib yang

secara rutin telah kita setorkan kepada negara yang sekarang kita sebut dengan

pajak. walaupun kita tidak dapat merasakan secara langsung manfaatnya, tapi

hasil dari pajak dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana untuk

kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Pemerintah juga telah mengeluarkan

undang-undang perpajakan yang semakin memperjelas bagaimana proses

perpajakan di Indonesia. Dengan demikian tindakan pemungutan pajak di

Indonesia semakin kuat dan jelas untuk dilaksanakan, dan pemerintah juga tidak

sewenang-wenang memungut pajak. Diperlukan juga kesadaran dari masyarakat

dan peran aktif fiskus untuk mencapai pendapatan pajak yang optimal.

       Sebagai bahan pembanding, penulis akan memberikan beberapa definisi

mengenai pajak. Definisi pajak menurut para ahli dibidang perpajakan bermacam-




                                         28
                                     Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 29




macam, namun definisi tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Dibawah ini

definisi pajak menurut beberapa ahli perpajakan.

       Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (1994), seperti

dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B.Ilyas dalam bukunya yang berjudul

Perpajakan Indonesia yaitu:

       “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan
       dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-
       undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen
       prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk
       membiayai pengeluaran umum.”
                                                                 (2007; 2)

       Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perencanaan Pajak menyatakan

bahwa “Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh

pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa

publik.”

                                                                         (2005; 5)

       Berdasarkan definisi-definisi pajak yang telah diuraikan diatas, terdapat

unsur-unsur pokok pajak, yaitu:

       (1) iuran atau pungutan,

       (2) dipungut berdasarkan undang-undang,

       (3) pajak dapat dipaksakan,

       (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan

       (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.
                                   Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 30




3.1.1.2 Fungsi Pajak

       Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak

terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan

dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan

pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada

tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan

negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan

fungsi negara yang mendasarinya.

       Berdasarkan definisi-definisi dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan

diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk

mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak

mempunyai fungsi sebagai berikut :

       Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan menyebutkan bahwa

       “Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur

       (regulerend) .”

                                                                         (2003:1)

       Sedangkan menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan

Kasus menyatakan bahwa “Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair

(sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur).”

                                                                         (2003:2)

       Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur

(regulerend) . Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut :
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 31




1. Fungsi budgetair atau Fungsi Penerimaan

       Penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat digunakan oleh

pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

atau yang sering disebut sebagai fungsi budgetair atau fungsi penerimaan.

       Fungsi budgetair seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya

Perpajakan menyatakan bahwa “Fungsi budgetair artinya pajak sebagai

sumber     dana    bagi    pemerintah      untuk    membiayai      pengeluaran-

pengeluarannya.”

                                                                        (2003:1)
       Begitu juga seperti halnya yang ditulis oleh Siti Resmi dalam bukunya

Perpajakan Teori dan Kasus menyatakan bahwa :

       “Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah
       satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin
       maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara,
       pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk
       kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi
       maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan
       peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak
       Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak
       Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.”
                                                               (2003:2)

       Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam

fungsi budgetair ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan

negara dengan mengukur sampai sejauh mana kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan rumah

tangga pemerintah. Penjelasan kutipan diatas adalah sebgaia berikut:
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 32




2. Fungsi regulerend atau Fungsi Mengatur

       Tetapi, dengan adanya perkembangan waktu dan tingkat pendidikan

masyarakat dan system pemerintahan, maka pemungutan pajak mulai dibicarakan

di tingkat para wakil rakyat dan muncul tujuan serta fungsi tambahan diluar fungsi

budgetair, yaitu fungsi regulerend atau fungsi mengatur.

       Fungsi regulerend seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya

Perpajakan menyatakan bahwa “Fungsi mengatur (regulerend) artinya pajak

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah

dalam bidang sosial dan ekonomi.”

                                                                         (2003:1)

       Begitu juga fungsi    regulerend seperti yang ditulis oleh Waluyo dan

Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa

“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

di bidang sosial dan ekonomi.”

                                                                         (2003:8)

       Dalam hal ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan

mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena

itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan

kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Dengan adanya fungsi mengatur, kadang-kadang dari sisi penerimaan (fungsi

budgetair) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang

bersifat negatif, bila fungsi regulerend itu dikedepankan, maka pemerintah justru
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 33




dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh minuman

keras dikenakan pajak yang tinggi agar konsumsi minuman keras dapat ditekan.



3.1.1.3 Pengklasifikasian Pajak

       Pajak diklasifikasikan berdasarkan golongannya menjadi dua jenis, ini

untuk mempermudah pemahaman masyarakat tentang jenis pajak dan berapa

jumlahnya.

       Pengelompokan pajak menurut golongannya, seperti yang ditulis oleh

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia

menyatakan bahwa :

       “Menurut golongannya :
        a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat
            dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban
            langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak
            Penghasilan.
        b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat
            dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan
            Nilai.”
                                                                (2003:13)

       Sedangkan pengelompokan pajak menurut golongannya, seperti yang

ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan menyatakan bahwa:

       “Pengelompokan pajak menurut golongannya :
        a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh
           Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan
           kepada orang lain.
        b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
           dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak
           Pertambahan Nilai.”

                                                                       (2003:5)
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 34




       Dari kedua penjelasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa

pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokan menjadi dua yaitu

pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang

tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus dipikul sendiri oleh Wajib

Pajak, sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dilimpahkan

kepada orang lain.



3.1.2 Penagihan Pajak

       Saat ini pemenuhan kewajiban perpajakan telah sepenuhnya dilakukan

oleh wajib pajak, pemerintah berusaha memberikan kepercayaan kepada

masyarakat atas kewajiban perpajakannya. Masyarakat di latih agar memiliki

kesadaran yang tinggi dalam menyetorkan pajaknya. Jika masyarakat telah

memiliki kesadaran maka penerimaan pajak menjadi lebih optimal. Tapi masih

banyak juga wajib pajak yang tidak patuh terhadap utang pajaknya, untuk itu

diperlukan juga peran aktif dari fiskus dalam pelaksanaan pemungutan pajak.



3.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

       Pengertian Penagihan Pajak menurut M. Moeljohadi dalam bukunya

“Perpajakan (Konsep, Teori dan Isu)”, mendefinisikan bahwa :

       “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan dari Aparatur
       Direktorat Jenderal Pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi
       baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terhutang
       menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.”
                                                             (2006:174)
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 35




       Sedangkan Penagihan Pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya

Perpajakan, mendefinisikan bahwa :

       “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
       Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan
       menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika
       dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan
       pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,
       menjual barang yang telah disista.”
                                                                       (2003:45)

       Dari kedua definisi penagihan pajak tersebut, maka dapat dibagi menjadi

empat unsur :

   a. Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam

       tahap dari diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Melakukan

       Penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan

       pelelangan pada kantor lelang Negara.

   b. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, yaitu juru sita pajak Negara yang telah

       memenuhi syarat yang telah ditentukan.

   c. Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan,

       yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT.

   d. Menurut Undang-undang perpajakan, yaitu Undang-undang No. 6 Tahun

       1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

       telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang

       Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah beberapa

       kali terakhir dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000.

       Salah satu konsep penting dalam penagihan pajak adalah konsep

penanggung pajak. Penagihan pajak menggunakan konsep penanggung pajak
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 36




bukan Wajib pajak. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 angka

(25) Junct (Jo) Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka (3),

menegaskan bahwa : Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang

bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak

dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.



3.1.2.2 Tindakan Penagihan Pajak

       Penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah, sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak Pasif

       Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB,

SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, yang

menyebabkan pajak terutang lebih besar.

       Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya surat-surat di atas,

Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing

surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif.



a. Surat Tagihan Pajak

       Pengertian Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho dalam bukunya

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan bahwa “Surat

Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi

administrasi berupa denda dan atau bunga.”

                                                                      (2002:18)
                                Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 37




      Sedangkan Surat Tagihan Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia

Rahayu dalam bukunya Perpajakan (Konsep, Teori dan Kasus) menyatakan

bahwa “Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.”

                                                                   (2006:173)

      Dari kedua penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa

surat tagihan pajak diberikan kepada wajib pajak dalam rangka penagihan pajak

terutangnya dan penagihan sanksi administrasinya, yang masih harus dibayarkan

oleh penanggung pajak.

      Adapun fungsi Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho dalam

bukunya Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu :

      “ 1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT
           Wajib Pajak.
        2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda dan atau
           bunga.
        3. Sarana untuk menagih pajak.”
                                                              (2002:42)

      Penerbitan Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho dalam bukunya

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, disebabkan oleh :

       “1. Pajak pada tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
        2. Berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran
           akibat salah tulis dan atau salah hitung.
        3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan
           atau bunga.
        4. Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk
           dikukuhkan sebagai PKP.
        5. Pengusaha yang tidak atau bukan PKP membuat Faktur Pajak.
        6. PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak
           tapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan
           lengkap.”
                                                                (2002:41)
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 38




       Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat

ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan

surat paksa.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

       Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, definisi SKPKB

adalah sebagai berikut :

       “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang
       diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
       kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
       sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.”
                                                                 (2005:26)


       Sedangkan SKPKB menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu

dalam bukunya Perpajakan (Konsep, Teori dan Isu) menyatakan bahwa :

       “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang
       menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit
       pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
       administrasi dan jumlah yang harus dibayar.”
                                                             (2006:171)

       Dari kedua definisi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, maka

dapat disimpulkan bahwa SKPKB diterbitkan untuk menentukan :

   a. besarnya jumlah pajak yang terutang

   b. jumlah kredit pajak

   c. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak

   d. besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayarnya

       SKPKB diatur dalam pasal 13 UU KUP yang dapat diterbitkan dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak, berakhirnya

masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.
                                 Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 39




       Berdasarkan system self assessment yang dianut Undang-undang

perpajakan, bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang

berdasarkan   ketentuan    perundang-undangan     perpajakan    dengan       tidak

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Penerbitan SKPKB akan

diikuti dengan sanksi administrasi yang bisa berupa denda maupun kenaikan.

       Sanksi administrasi dapat berupa denda sebesar 2% sebulan (maksimum

24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau

kurang membayar besarnya pajak yang terutang, maka wajib pajak masih harus

membayar kekurangan pembayaran sekaligus denda administrasinya sesuai

SKPKB.



c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

       Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, definisi SKPKBT

adalah sebagai berikut “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang

telah ditetapkan.”

                                                                     (2005:27)

       Sedangkan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam

bukunya Perpajakan (Konsep, Teori dan Isu) menyatakan bahwa :

       “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat
       keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah
       ditetapkan SKPKBT baru akan diterbitkan kalau sebelumnya pernah
       diterbitkan ketetapan pajak, SKPKBT ini merupakan koreksi atas
       SKP sebelumnya.”
                                                             (2006:172)
                                 Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 40




       Dari kedua definisi di atas, maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa

seperti halnya SKPKB, maka SKPKBT dapat dikeluaran apabila :

1. Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap,

   menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak

   sebelumnya.

2. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan

   SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari 1 kali.

       SKPKBT menetapkan sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah kekurangan pajak

tersebut. Jangka waktu penerbitan SKPKBT adalah 10 tahun sesudah saat pajak

terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.



d. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak yang terutang

   bertambah

       Menurut Liberti Pandiangan dalam bukunya Modernisasi dan

Reformasi Pelayanan Perpajakan, mendefinisikan bahwa :

       “Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
       terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau
       pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
       menyebabkan pajak yang terutang bertambah.”
                                                              (2007:116)

       Hal keberatan ini diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 16 Tahun

2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 41




e. Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang bertambah

       Menurut Liberti Pandiangan dalam bukunya Modernisasi dan

Reformasi Pelayanan Perpajakan, mendefinisikan bahwa “Putusan Banding

adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak menyebabkan pajak

terutang bertambah.”

                                                                     (2007:117)

       Dalam hal Wajib Pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan

Direktorat Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, Wajib Pajak masih diberi

kesempatan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak dalam hal ini

seperti yang ada sekarang Majelis Pertimbangan Pajak, dalam jangka waktu tiga

bulan sejak tanggal keputusan keberatan tersebut diterima.



f. Surat Keputusan Pembetulan yang mengakibatkan pajak terutang

   bertambah

       Menurut Liberti Pandiangan dalam bukunya Modernisasi dan

Reformasi Pelayanan Perpajakan, mendefinisikan bahwa :

       “Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk
       membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
       dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan
       perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat
       Tagihan Pajak yang mengakibatkan pajak terutang bertambah.”
                                                              (2007:116)

       Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau

penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau

Surat lain yang sejenis.
                                 Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 42




2. Penagihan secara aktif

       Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila jumlah utang pajak yang

tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan

Surat Putusan Banding setelah 1 bulan belum atau kurang bayar, maka akan

diikuti dengan tindakan paksa sampai penyitaan. Perlu diketahui bahwa Undang-

undang KUP No. 16 Tahun 2000 mendefinisikan penagihan pajak dalam arti

sempit, yaitu hanya meliputi penagihan pajak aktif. Sebagai tambahan, sebagian

besar aturan mengenai penagihan pajak aktif ini diatur dalam Undang-undang

tersendiri, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas

Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.



a. Surat Teguran

       Menurut Rusjdi dalam bukunya PPSP, definisi Surat Teguran adalah :

       “Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk

       mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi

       utang pajaknya.”

                                                                      (2007:22)

       Surat Teguran dikeluarkan oleh Kepala KPP segera setelah 7 hari sejak

saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar (Pasal 1

angka (2) KPJP No. 20/Pj/1995 tanggal 23 Februari Jo Surat Edaran Dirjen Pajak

No. SE. 13/Pj. 75/1998 tanggal 20 November 1998). Dalam jangka waktu 21 hari

setelah Surat Teguran, Wajib Pajak atau penanggung pajak harus melunasi

pajaknya (Pasal 26 KMK No. 561/KMK. 04/2000) tentang Tata Cara Pelaksanaan
                               Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 43




Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa tanggal 26

Desember 2000).

       Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, definisi Pejabat Pajak

adalah :

       “Pejabat Pajak adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan
       memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah
       Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah
       Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman
       Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, dan surat
       lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan
       Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak
       menurut Undang-undang dan peraturan daerah.”
                                                                (2003:45)

       Dalam hal ini Menteri Keuangan berhak menunjuk Pejabat untuk

penagihan pajak pusat. Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk

penagihan pajak daerah.

       Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, definisi Jurusita Pajak

adalah “Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang

meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa,

penyitaan dan penyanderaan.”

                                                                   (2003:46)

       Adapun Tugas Jurusita Pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya

Perpajakan, yaitu :

      “1.   Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan
            Sekaligus.
       2.   Pemberitahuan Surat Paksa.
       3.   Melaksanakan Penyitaan atas barang penanggung pajak
            berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
       4.   Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah
            Penyanderaan.”
                                                               (2003:46)
                                Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 44




       Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan

memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk

menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat

tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang diduga sebagai tempat

penyimpanan objek sita. Dalam melakukan penyandraan jurusita bekerjasama

dengan POLRI untuk menahan penanggung pajak sampai penanggung pajak

melunasi utang pajaknya.



b. Surat Paksa

       Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, definisi Surat Paksa

adalah :

       “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
       penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan
       kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
       mempunyai kekuatan hukum tetap.”
                                                               (2003:47)

       Sedangkan menurut Rusjdi dalam bukunya PPSP, definisi Surat Paksa

adalah “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak.”

                                                                    (2007:33)

       Dari kedua definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa surat

paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya

penagihannya.

       Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, Surat Paksa sekurang-

kurangnya meliputi :
                                   Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 45




       “1. Nama Wajib pajak, atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung
           Pajak
       2. Dasar penagihan
       3. Besarnya utang pajak
       4. Perintah untuk membayar.”
                                                         (2003:47)

       Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, Surat Paksa diterbitkan

apabila :

   “1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya
       diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
       sejenis
   2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika
       dan sekaligus
   3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
       tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan
       pembayaran pajak.”
                                                                  (2003:47)

       Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan

kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan

dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa

diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan

pemberesan, atau likuidator.

       Catatan :

               Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan

                penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

               Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan

                sebelum lewat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat

                Paksa diberitahukan.
                                   Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 46




c. Penyitaan

       Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, definisi Penyitaan

adalah “Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang

penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak

menurut peraturan perundang-undangan.”

                                                                         (2003:48)

       Sedangkan menurut Rusjdi dalam bukunya PPSP, definisi Penyitaan

adalah “Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang

penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak

menurut peraturan perundang-undangan.”

                                                                         (2007:33)

       Dari kedua definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyitaan

merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang milik

wajib pajak yang di dasari oleh peraturan perundang-undangan.

       Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu

2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diterbitkan. Pejabat menerbitkan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh

sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh

Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Jika menurut jurusita barang yang disita telah

mencapai nilai pajak terutangnya, maka penyitaan akan dihentikan. Barang yang

telah disita akan disegel oleh jurusita dan disimpan ditempat penyimpanan. Setiap

melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita

yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
                                 Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 47




       Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, barang yang disita

dapat berupa :

       “1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan
           deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau
           bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham,
           atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada
           perusahaan lain; dan atau
         2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal
             dengan isi kotor tertentu.”
                                                                  (2003:49)

       Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita

Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang yang telah

disita tersebut, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan

Negeri atau instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam sidang

berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

Sedangkan instansi lain yang berwenang, menentukan pembagian hasil penjualan

barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan

pajak, dan dapat dilakukan penyitaan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak

terutang.



d. Pengumuman Lelang

       Menurut Pedoman Penagihan Pajak, definisi Pengumuman Lelang

adalah :“Pengumuman lelang adalah pengumuman melaksanakan lelang

apabila setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak

melunasi utang pajaknya.”

                                                                     (2005:54)
                                 Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 48




       Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling

singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman

lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang

untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak

dilakukan 2 kali. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak

Rp. 20.000.000,00 tidak harus diumumkan melalui media massa.



e. Pelelangan

       Setelah 14 hari diumumkannya pelelangan oleh fiskus, akan tetapi

penanggung pajak juga belum melunasi pajak terutangnya maka akan diadakan

penjualan barang yang disita.

       Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, definisi Lelang adalah

sebagai berikut “Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum

dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha

pengumpulan peminat atau calon pembeli.”

                                                                     (2003:50)

       Sedangkan menurut E. Suandy dalam bukunya Perpajakan, definisi

Lelang adalah “Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum

dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha

pengumpulan peminat atau calon pembeli.”

                                                                     (2006:55)
                                     Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 49




       Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Lelang

dilakukan di muka umum, dengan penawaran harga baik lisan maupun tulisan

dengan pengumpulan calon peminat.

       Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah

dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang

terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

       Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan

pajak yang belum di bayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal

penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang.

Dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan.

Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp. 50.000,00 untuk setiap pemberitahuan

Surat Paksa dan Rp. 100.000,00 untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan.

       Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi

biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh

Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta

kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak

segera setelah pelaksanaan lelang.

Catatan :

      Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh

            Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.

      Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penaggung Pajak.
                                    Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 50




         Lelang tidak dilaksanakan apabila Penaggung Pajak telah melunasi utang

           pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan,

           atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah.



3.1.3    Hak Mendahului

         Negara sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU No. 16 Tahun 2000

mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik

penanggung pajak. Ketentuan tersebut meliputi pokok pajak, bunga, denda

administrasi, kenaikan dan biaya penagihan.

         Menurut Cyrus Sihaloho dalam bukunya Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan, pengecualian hak mendahului adalah :

   ”1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan penghukuman untuk
       melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak.
    2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.
    3. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan
       penyelesaian suatu warisan.”
                                                               (2002:75)

         Hak mendahului ini hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal

diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan

Surat Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah kecuali apabila dalam jangka waktu dua tahun tersebut, Surat Paksa

untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan kemudahan

penundaan pembayaran, maka dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa,

atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu dua tahun tersebut

ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.
                                 Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 51




3.1.4   Tunggakan Pajak

        Kendala yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan

negara dari sektor pajak yaitu masih banyaknya Wajib Pajak yang masih

melakukan tunggakan pajak.



3.1.4.1 Pengertian Tunggakan Pajak

        Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-

Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pasal 1

angka (8) menegaskan :

        “Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk
        sanksi adminstrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang
        tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya
        berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

        Sedangkan menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan (Teori dan

Kasus), definisi Tunggakan Pajak adalah :

        “Tunggakan Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
        dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun
        Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
        perpajakan.”
                                                               (2003:20)

        Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak

memiliki arti yang luas, yaitu tidak hanya menyangkut pokok pajak terutang,

tetapi mencakup pula sanksi-sanksi administrasi yang berkenaan dengan pokok

pajak terutang tersebut, termasuk diantaranya sanksi administrasi berupa bunga

penagihan yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) KUP No. 16 Tahun 2000.
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 52




3.1.4.2 Timbulnya Utang Pajak

        Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, ada dua ajaran yang

mengatur timbulnya utang pajak, yaitu :

        “1. Ajaran Formil
            Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak
            oleh fiskus. Ajaran ini dikterapkan pada Official Assessment
            System.
          2. Ajaran Materiil
             Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-undang.
            Seseorang     dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan.
            Ajaran ini diterapkan pada Self Assessment System.”
                                                                   (2003:5)



3.1.5   Sanksi Perpajakan

        Kepada   Wajib    Pajak   yang    melakukan    pelanggaran    kewajiban

perpajakannya, yang telah dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar akan dikenakan sanksi perpajakan.

        Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, definisi Sanksi

Perpajakan adalah :

        ”Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
        perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan
        dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi
        perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak
        tidak melanggar norma perpajakan.”
                                                              (2003:39)

        Dari definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi

perpajakan diberikan sebagai jaminan agar Wajib Pajak dapat menuruti, mentaati

dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
                                   Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 53




3.1.5.1 Sanksi Administrasi

         Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa

bunga dan kenaikan. Ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu :

a. Bunga 2 % per bulan
                                      Tabel 3.1
                                     Bunga 2 %
   No.                     Masalah                         Cara Membayar /
                                                               Menagih
    1      Pembetulan sendiri SPT (SPT                           SSP
           Tahunan atau SPT Masa) tetapi
           belum diperiksa
   2       Dari peneltian rutin :
           PPh Pasal 25 tidak / kurang bayar.                   SSP/STP
           PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26 serta                    SSP/STP
           PPN yang terlambat bayar.
           STP, SKPKB, SKPKBT tidak /                           SSP/STP
           kurang bayar atau terlambat dibayar.
           SPT salah tulis / salah hitung.                      SSP/STP
   3       Dilakukan     pemeriksaan,      pajak               SSP/SKPKB
           kurang dibayar (maksimum 24
           bulan)
   4       Pajak diangsur / ditunda (STP,                       SSP/STP
           SKPKB, SKPKBT)
   5       SPT Tahunan PPh ditunda, pajak                       SSP/STP
           kurang dibayar.
Sumber : Mardiasmo, 2003:41



b. Denda Administrasi
                                     Tabel 3.2
                                 Denda Administrasi
   No.                      Masalah                         Cara Menagih
    1         Tidak / terlambat memasukkan /               STP ditambah Rp.
              menyampaikan SPT                             50.000,00 atau Rp.
                                                               100.000,00
    2         Pembetulan sendiri, SPT Tahunan             SSP ditambah 200%
              atau SPT Masa, tetapi belum disidik.
    3         Khusus PPN :                              SSP/SKPKB (ditambah
              Tidak melaporkan usaha                     2% denda dari dasar
              Tidak membuat / mengisi faktur                 pengenaan)
              Melanggar larangan membuat faktur
             (PKP yang tidak dikukuhkan)
                               Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 54




    4      Khusus PBB :                            STP+denda 2%
       a) SPT, SKPKB tidak/kurang bayar atau       (maksimum 24 bulan).
          terlambat dibayar                        SKPKB+denda
       b) Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang      administrasi dari selisih
          dibayar                                  pajak yang terutang.
Sumber : Mardiasmo, 2003:42



c. Kenaikan 50% dan 100%
                                     Tabel 2.3
                            Kenaikan 50% dan 100%
  No.                  Masalah                       Cara Menagih
   1       Dikeluarkan SKPKB dengan
           perhitungan secara jabatan :
       a) Tidak memasukkan SPT :
          1. SPT Tahunan (PPh 29)              SKPKB ditambah kenaikan
          2. SPT Tahunan (PPh 21, 23,          50%.
              26 dan PPN)                      SKPKB ditambah kenaikan
       b) Tidak          menyelenggarakan      100%.
          pembukuan            sebagaimana     SKPKB
          dimaksud dalam Pasal 28 KUP          50% PPh Pasal 29
       c) Tidak memperlihatkan buku /          100% PPh Pasal 21, 23, 26
          dokumen,       tidak     memberi     dan PPN
          keterangan,     tidak    memberi
          bantuan      guna      kelancaran    SKPKB
          pemeriksaan,         sebagaimana     50% PPh Pasal 29
          dimaksud Pasal 29                    100% PPh Pasal 21, 23, 26
                                               dan PPN
   2       Dikeluarkan SKPKBT karena           SKPKBT 100%
           ditemukan data baru, data
           semula yang belum terungkap
           setelah dikeluarkan SKPKB
   3       Khusus PPN :                        SKPKB 100%
           Dikeluarkan SKPKB karena
           pemeriksaan, dimana PKP tidak
           seharusnya mengkompensasi
           selisih lebih, menghitung tarif
           0% diberi restitusi pajak
Sumber : Mardiasmo, 2003:42
                                 Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 55




3.1.5.2 Sanksi Pidana

       Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan

dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan. ada 3 macam sanksi pidana, yaitu :

       ”1. Denda Pidana
           Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya
           diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar
           ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana
           selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancam
           kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar
           norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang
           bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
         2. Pidana Kurungan
           Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang
           bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan
           pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancam kepada si
           pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancam
           dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan
           mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana
           kurungan selama-lamanya sekian.
         3. Pidana Penjara
           Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan
           hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan
           terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang
           ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan Wajib
           Pajak.”


       Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, ketentuan pidana pada

penagih pajak dengan surat paksa. Penanggung pajak dilarang :

       ”1. Memindahkan        hak,   memindahtangankan,    menyewa,
           meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak
           barang yang telah disita.
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 56




       2. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak
          tanggungan untuk pelunasan utang tertentu.
       3. Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fiducia atau
          diagunkan untuk pelunasan utang tertentu.
       4. Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan
          Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang
          sitaan.”
                                                                (2003:53)

       Penanggung pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00.

setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang

dilakukan menurut Undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalangi,

atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang

yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.



3.2. Teknik Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

       Dalam melaksanakan kuliah kerja praktek ini penulis ditempatkan di dua

seksi yang berbeda, yang pertama di seksi Penagihan membawahi tugas kerja dari

pelaksanaan penagihan dan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang

aktivitas penagihan di KPP Pratama Sumedang untuk dikemas menjadi laporan

kuliah kerja praktek.

       Kedua penulis ditempatkan di seksi Perekaman Data Informasi

membawahi tugas dari pelaksana Perekaman Data Informasi, tujuannya ialah

untuk mengetahui kegiatan Perekaman Data Informasi di KPP Pratama

Sumedang.
                                    Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 57




3.3. Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

       Berdasarkan hasil kuliah kerja praktek yang dilakukan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Sumedang maka penulis akan membahas beberapa

kajian sebagai berikut:

3.3.1 Pelaksanaan Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

       Sumedang.

       Dibutuh peran aktif dari fiskus untuk mewujudkan penerimaan pajak yang

optimal dalam penerapan self assessment system, karena wajib pajak memiliki

banyak faktor     yang memungkinkan untuk           tidak memenuhi      kewajiban

perpajakannya. Kegiatan penagihan merupakan tindakan aktif fiskus untuk

membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penagihan

dilaksanakan dengan melakukan serangkaian tindakan agar pp melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,

menjual barang yang telah disita.

       KPP Pratama Sumedang melakukan kegiatan penagihan tunggakan pajak

melalui dua langkah yaitu :

   1. Penagihan Pajak Pasif / Edukatif

       Dalam mekakukan penagihan tunggakan pajak dengan cara persuasif /

edukatif dilakukan dengan cara sebagai berikut :

   1. Menghubungi wp/pp melalui telpon,

   2. Mengundang wp/pp untuk penyelesaian utang pajak,
                                    Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 58




   3. Mengirimkan surat himbauan pelunasan utang pajak, dan

   4. Meminta wp/pp menyerahkan asetnya secara sukarela.


   2. Penagihan Pajak Aktif / Represif

      Dalam langkah penagihan pajak secara aktif tindakan penagihan yang

dilakukan ialah sebagai berikut :

   1. Penerbitan surat teguran,

   2. Penyampaian surat paksa,

   3. Pemblokiran & penyitaan,

   4. Lelang,

   5. Pencegahan, dan

   6. Penyanderaan.

      Berikut bagan pelaksaan kegiatan penegihan tunggakan pajak yang

dilakukan di KPP Pratama Sumedang:

                                    Gambar 3.1




Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Sumedang
                                 Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 59




       Berikut penjelasan pelaksanaan penagihan tunggakan pajak di KPP

Pratama Sumedang :



Surat Ketetapan Kurang bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

       Timbulnya Surat Ketetapan Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Kurang

Bayar Tambahan dalam rangka pelaksanaan penagihan pada KPP Pratama

sumedang karena adanya bukti temuan oleh pemeriksa pajak bahwa wajib pajak

kurang bayar. Pemeriksa membuat nota hitung berdasarkan bukti temuan

tunggakan wajib pajak tersebut. Nota hitung diserahkan kebagian pelayanan untuk

meminta penerbitan SKPKB/SKPKSBT yang dibuat tiga rangkap yang akan

didistribusikan ke wajib pajak, account representative pada bagian waskon, dan

seksi penagihan pada KPP Pratama Sumedang.

       SKPKB/SKPKBT berisi besarnya utang pajak yang harus dibayar, jatuh

tempo pembayarannya, serta keterangan wajib pajak. Seksi penagihan akan

memberikan surat teguran kepada wajib pajak apabila sampai waktu yang telah

ditentukan wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya.



Surat Tagihan Pajak (STP)

       Penerbitan Surat Tagihan Pajak pada KPP Pratama Sumedang tidak jauh

berbeda dengan penerbitan SKPKB/SKPKBT. Penerbitan STP di KPP Pratama

Sumedang kepada wajib pajak sebesar 1.451 dengan total tunggakan Rp.

3.757.343.944 (sumber: seksi penagihan KPP Pratama Sumedang). STP diusulkan
                                 Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 60




penerbitannya oleh seksi pemeriksa dan Waskon apabila wajib pajak orang

pribadi atau badan terlambat membayar atau menyetor pajaknya, salah

perhitungan kewajiban pajaknya, dan sebagainya. Tahapannya juga tidak jauh

berbeda, akan tetapi STP dapat diusulkan oleh seksi Waskon. Seksi pemeriksan

atau seksi waskon membuat nota hitung yang berisi keterangan penyebab

diterbitkannya SPT, kemudian diserahkan oleh seksi pelayanan untuk diterbitkan

STP. STP dibuat tiga rangkap yang akan diberikan kepada wajib pajak, account

representative, dan seksi penagihan. Jika wajib pajak tidak membayarkan utang

pajaknya sampai lewat waktu yang telah ditetapkan maka seksi penagihan akan

melakukan tindakan penagihan wajib pajak yang berikutnya, yaitu penerbitan

Surat Teguran.



Surat Teguran (ST)

       Surat Teguran diterbitkan oleh kepala KPP Pratama Sumedang dan akan

disampaikan oleh seksi penagihan untuk menindaklanjuti tindakan penagihan

pajak. Kelengkapan administrasi ST dibuat oleh seksi penagihan apabila wajib

pajak masih belum melunasi tunggakan pajaknya. Surat teguran hanya dikirimkan

lewat pos oleh pelaksana pada seksi penagihan. Seksi penagihan memperingati

wajib pajak untuk membayar pajak untuk kedua kalinya.



Surat Paksa (SP)

       Surat Paksa juga dikeluarkan Kepala KPP Pratama Sumedang yang

selanjutnya akan disampaikan oleh seksi penagihan kepada wajib pajak untuk
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 61




melanjutkan tindakan penagihan karena setelah diterbitkannya surat teguran wajib

pajak masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Surat Paksa harus

disampaikan langsung kepada wajib pajak melalui juru sita pada seksi penagihan.

Wajib pajak harus menandatangani surat paksa tersebut untuk bukti bahwa Surat

Paksa sudah disampaikan kepada wajib pajak, dan siap untuk melunasi tunggakan

pajaknya. Surat Paksa berisikan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan biaya

administrasi penyampaian Surat Paksa. Biaya administrasi penyampaian Surat

Paksa yang ditanggung oleh wajib pajak sebesar Rp.50.000,-. Cara dan lokasi

penyampaian Surat Paksa oleh juru sita kepada wajib pajak berbeda-beda.

Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak orang pribadi adalah

sebagai berikut :

    1. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang

        memungkinkan

    2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat

        usaha

    3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta

        peninggalannya

    4. Para ahli waris

        Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak badan ialah sebagai

berikut :

    1. Pengurus, pemegang saham, & pemilik modal

    2. Pegawai tingkat pimpinan, apabila pengurus, pemegang saham, dan

        pemilik modal tidak dijumpai
                                    Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 62




       Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang pailit ialah

sebagai berikut :

   1. Kepada kurator/BHP & hakim pengawas wajib pajak badan dalam

       likuidasi likuidator/tim likuidasi

       Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak dengan keadaan

khusus ialah sebagai berikut :

   1. Surat disampaikan melalui aparat pemda

   2. Surat Paksa ditempel di papan pengumuman atau melalui media masa

Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak diluar wilayah kerja pejabat

ialah sebagai berikut :

   1. Pejabat yg menerbitkan surat paksa meminta bantuan pejabat lokasi

   2. Pejabat lokasi memberitahukan surat paksa dimaksud sesuai prosedur dan

       memberitahukannya kepada pejabat yangg menerbitkan surat paksa.



Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) / Penyitaan

       SPMP dibuat oleh seksi penagihan melalui pengesahan Kepala KPP

Pratama Sumedang          apabila wajib pajak juga belum memenuhi kewajiban

perpajakannya. SPMP juga sama seperti Surat Paksa harus disampaikan langsung

oleh juru sita kepada wajib pajaknya. Juru sita dengan mandat dari kepala KPP

Pratama Sumedang harus dating kelokasi wajib pajak (jika masih dalam

jangkauan) untuk menyampaikan SPMP kepada wajb pajak, memberitahukan

maksud dari di terbitkannya SPMP, dan meminta tanda tangan wajib pajak. Biaya
                                   Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 63




administrasi penyampaian SPMP sebesar Rp.100.000,- dan ditanggung oleh wajib

pajak.

         Yang melakukan penyitaan ialah juru sita pajak dan dengan sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang saksi minimal berumur 21 tahun. DJP dapat bekerjasama

dengan POLRI untuk meminta perlindungan Juru sita dalam melakukan

penyitaan, karena wajib pajak yang disita bias saja melakukan hal yang anarkis

sehingga mengancam keselamatan juru sita. Seksi penagihan harus terlebih dahulu

mengirimkan surat permohonan untuk didampingi pelaksanaan penyitaan dan

menandatangani surat perjanjian.

         Dalam pelaksanaan penyitaan juru sita harus mencaari objek sita yang

bernilai sampai memenuhi nilai utang pajaknya. Penyitaan dapat dilakukan,

meskipun penanggung pajak tidak hadir asalkan salah seorang saksi berasal dari

Pemda. Setiap penyitaan Jurusita Pajak membuat Berita Acra Pelaksanaan Sita

(BAPS) yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, wajib pajak, dan saksi-saksi.

Apabila penanggung pajak adalah badan maka BAPS ditandatangani oleh

pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal

atau pegawai tetap perusahaan. Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai

kekuatan mengikat meskipun penanggung pajak menolak untuk tanda tangan.

Salinan BAPS dapat ditempelkan pada barang bergerak/tidak bergerak yang disita

atau ditempat barang bergerak/tidak bergerak yang disita berada, dan atau

ditempat umum atas barang yang disita ditempel segel sita.
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 64




       Tempat penyimpanannya tergantung kebutuhan objek sita, jika menurut

juru sita perlu disimpan maka akan disimpan di kantor pusat, atau tempat lain

seperti bank dan pegadaian.



Pengumuman lelang

       sebelum dilaksanakannya pelelangan terhadap barang sitaan, seksi

penagihan meminta data harga limit dari objek sita ke Kantor Pelayanan Piutang

dan Utang Negara. Setelah didapat data harga limit dari objek sita maka seksi

penagihan mengumumkan pelelangan melalui media masa, dengan aturan objek

sita yang bergerak dilakukan sebanyak satu kali, bagi objek sita yang tidak

bergerak sebanyak dua kali, dan untuk objek sita yang tidak melebihi

Rp.20.000.000,- tidak perlu melalui media massa.



Pelaksanaan Lelang

       Setelah 14 hari setelah pengumuman pelelangan dimedia massa barang

yang telah disita oleh juru sita akan di jual secara lelang di kantor pelelangan

pajak yang dilaksanakan oleh juru sita. Pelelangan berhenti sampai juru sita

menyatakan hasil pelelangan sudah mencukupi utang pajak wajib pajak. Pejabat

KPP Pratama Sumedang selain mengajukan permintaan lelang juga harus

menghadiri pelaksanaan lelang. Pelelangan ini dilakukan secara terbuka,

maksudnya keluarga dari juru sita dilarang mengikuti pelelangan.

       Pelelangan akan tetap dilaksanakan walaupun penanggung pajak telah

mengajukan keberatan akan tetapi belum mendapatkan putusan banding
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 65




keberatan, dan tidak dihadiri penanggung pajak. Pelelangan tidak dilaksanakan

apabila penanggung pajak melunasi, putusan PN, Putusan Badan Peradilan Pajak,

dan objek lelang musnah. Lelang akan dihentikan apabila nilainya telah

mencukupi untuk menutupi hutang pajaknya termasuk biaya penagihannya. Sisa

barang yang telah disita akan dikembalikan.



Pemblokiran/ Penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak yang berada di

bank

       Pemblokiran diajukan oleh Kepala KPP/KPPBB disertai dengan salinan

Surat Paksa dan SPMP. Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib

melaksanakan pemblokiran seketika setelah menerima permintaan pemblokiran

Kepala KPP Pratama Sumedang. Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk

membuat berita acara pemblokiran yang tindasannya disampaikan kepada

penanggung pajak dan Kepala KPP Pratama Sumedang. KPP Pratama Sumedang

menggunakan harta yang diblokir tersebut untuk melunasi biaya penagihan pajak

dan utang pajak.

       Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran memerintahkan

kpd penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan

saldo kekayaannya    kepada Jurusita Pajak . Apabila penanggung pajak tidak

memberi kuasa kepada bank, Kepala KPP Pratama Sumedang meminta Gubernur

BI melalui Menkeu untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan

penanggung pajak kepada KPP Pratama Sumedang. Setelah saldo kekayaan

penanggung pajak diketahui, Jurusita Pajak melakukan penyitaan. Jurusita Pajak
                                   Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 66




membuat berita acara pelaksanaan sita, dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak,

saksi-saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk Jurusita Pajak

menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada penanggung pajak

dan pimpinan bank yang bersangkutan.



Pengumuman        Nama     Penanggung       Pajak    melalui   Media     Massa,

Penyanderaan, dan Pencagahan

       Tindakan penagihan yang dilakukan apabila penyitaan tidak dapat

dilakukan ialah sebagai berikut:

Pengumuman Nama Penanggung Pajak melalui Media Massa

       Kepala KPP mengajukan pengumuman nama penanggung pajak melalui

media massa setelah itu pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh seksi penagihan.

Tindakan ini dilakukan untuk memberikan efek jera Karena rasa malu dan

mengakibatkan nama baik (goodwill) penanggung pajak tercemar sehingga

diragukan oleh instansi-instansi manapun.



Pencagahan

       pencegahan yang dilakukan di KPP Pratama Sumedang dimulai dari

pengajuan usulan pencegahan oleh seksi penagihan yang ditujukan untuk DJP.

Usulan pencegahan akan disampaikan oleh DJP ke Mentri Keuangan. Setelah

disetujui Mentri Keuangan membuat KMK yang ditujukan untuk MENKEH dan

HAM,     DJP, Dirjen Imigrasi, KAKANWIL, KPP Pratama Sumedang, dan

penangung pajak yang bersangkutan. KPP Pratama Sumedang melakukan
                                 Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 67




pencegahan terhadap penanggung pajak, larangan yang bersifat sementara

terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik

Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Seksi penagihan dapat melakukan pencegahan dengan

syarat sebagai berikut :

Syarat Kuantitatif

      Utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100 juta.

Syarat Kualitatif

      Penanggung pajak diragukan itikad baiknya.

       Pencegahan dapat dilakukan oleh siapapun, wajib pajak yang menanggung

hutang pajak. Dilakukannya pencagahan terhadap penanggung pajak tidak

mengurangi pajak terutang dan tindakan penagihan pajak. Jangka waktu

pencegahan paling lama 6 bulan, dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan.



Penyanderaan

       Tindakan penyandraan merupakan tindakan terakhir apabila dengan

serangkaian tindakan pemeriksaan wajib pajak masih belum melunasi utang

pajaknya. Penyandraan yang dilakukan di KPP Pratama Sumedang dilakukan oleh

seksi penagihan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait. Seksi penagihan

mengajukan dilakukannya penyandraan terhadap wajib pajak ke DJP melalui

persetujuan kepala KPP Pratama Sumedang. DJP mengirimkan usulan

pelaksanaan penyandraan. Apabila disetujui oleh Mentri Keuangan maka di buat
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 68




surat penyandraan yang diberikan kepada POLRI dan Lapas tahanan untuk

menitipkan wajib pajak yang disandra.

       Tempat penyanderaan adalah rumah tahanan negara yang dijadikan tempat

pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak yang terpisah dari

tahanan lain. Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 bulan dapat diperpanjang

selama-lamanya 6 bulan. kriteria penyandraan ialah :

       1. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp
          100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
       2. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak;
       3. Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat
          Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak; dan
       4. Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik
          Indonesia.

       Penyandran tidak dapat dilakukan apabila penanggung pajak sedang

beribadah, sedang resmi, dan pengadilan.



3.3.2 Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Penagihan Pajak

       Dalam    pelaksanaanya    tindakan   penagihan   tidak   semudah    yang

dibayangkan, Fiskus banyak menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan

penagihan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggung pajak tidak

sedikit yang berusaha menghindar dari pembayaran utang pajaknya dengan

berbagai cara. Penanggung pajak berasal dari golongan yang berbeda-beda,

sehingga permasalahannya juga begitu kompleks. Berikut hambatan-hambatan

dan solusi dalam tindakan penagihan
                                   Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 69




Kasus 1

a. Hambatan

Wajib pajak/penanggung pajak tidak mau memberitahukan kekayaannya berupa

rekening, tabungan, deposito, giro, dan rekening lainnya yang disimpan di bank

b. Solusi

Fiskus sebagai aparat pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan

penyitaan, Fiskus dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk

mensukseskan pelaksanaan penagihan pajak terutang. Langkah yang dapat

dilakukan ialah :

      DJP mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan

       penyampaian salinan SP dan SPMP.

      Bank    wajib   memblokir     seketika   setelah   menerima    permintaan

       pemblokiran dan membuat Berita Acara Pemblokiran (BAP) serta

       menyampaikan salinannya kepada DJP dan Penanggung Pajak.

      Jurusita setelah menerima BAP dari bank memerintahkan penanggung

       pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo

       kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita.

      Bila penanggung menolak memberikan kuasa pada bank, Pejabat meminta

       bantuan Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan

       bank memberitahukan saldo kekayaan WP yang tersimpan di Bank.

      Jurusita melakukan penyitaan dan membuat BAPS dan menyampaikan

       salinan BAPS kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan.
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 70




      Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank,

       setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan

       pajak.



Kasus 2

a. Hambatan

DJP akan melakukan penagihan dengan cara pemblokiran rekening wajib pajak

BUMN yang berada dibank. Wajib pajak mengirimkan surat kepada DJP, intinya

tidak bisa menerima tindakan pemblokiran menunjuk UU No. 1 Tahun 2004

tentang Pembendaharaan Negara Bab VII Pasal 50. UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Pembendaharaan Negara Bab VII Pasal 50 menyatakan bahwa kekayaan Negara

yang berada pada instansi pemerintah tidak dapat di lakukan penyitaan.

b. Solusi

Dengan memperhatikan ketentuan

      Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang

       Perbendaharaan Negara;

      Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2001 tentang

       Pengamanan Dan Pengalihan barang Milik/Kekayaan Negara Dari

       Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan

       Otonomi Daerah;

      Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

       Negara.
                                 Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 71




      Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2005

       tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Maka uang     tersebut adalah bukan milik negara yang berada pada Instansi

Pemerintah maupun pihak ketiga ataupun uang yang harus disetor oleh pihak

ketiga kepada negara melainkan uang milik wajib pajak BUMN yang berada pada

Bank, sehingga tindakan penagihan pajak terhadap wajib pajak BUMN dapat

dilanjutkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.



Kasus 3

a. Hambatan

Rekening wajib pajak berada pada bank kantor cabang di luar negeri.

b. Solusi

Membuat surat permohonan dari menteri keuangan ke gubernur bank indonesia

supaya memerintahkan kantor pusat bank yang berada di jakarta untuk

menyampaikan rekening penanggung pajak pada kantor cabang di luar negeri.



Kasus 4

a. Hambatan

Pimpinan bank tidak mau melakukan pemblokiran dengan                  alasan bank

berkewajiban merahasiakan keterangan nasabah
                                    Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 72




b. Solusi

Penanggung pajak no 135 tahun 2000 mengatur bahwa :

   •   Bank    wajib   memblokir      seketika   setelah   menerima    permintaan

       pemblokiran dari pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta

       menyampaikan salinannya kepada pejabat dan penanggung pajak sesuai

       dengan pasal 5 (3) huruf b

   •   Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyitaan atas barang-

       barang sebagimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) undang-undang

       nomor 19 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan uu no 19 tahun 2000,

       wajib membantu pelaksanaan penyitaan

Peraturan BI nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian

perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank:

   •   Pasal 2 ayat (4) huruf a berbunyi bahwa kewajiban merahasiakan tidak

       berlaku bagi kepentingan perpajakan



Kasus 5

a. Hambatan

Pemblokiran tidak dapat dilaksanakan dengan alasan uang yang ada di rekening

wajib pajak badan untuk pembayaran gaji/upah pekerja/buruh. Apabila

pemblokiran dilakukan maka para pekerja akan menuntut atau berdemo ke KPP

agar pemblokiran di gagalkan atau meminta pengembalian uang mereka.
                                  Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 73




b. Solusi

KPP Pratama Sumedang sebagai instansi pemerintah memiliki hak mendahului.

Pemblokiran tetap dapat dilaksanakan walaupun wajb pajak beralasan rekening

pajak merupakan rekening untuk membayar upah buruh. akan tetapi dalam

pelaksanaannya tidak dapat dilakukan semudah itu, jika tetap dilakukan

pemblokiran terhadap rekening bank akan menimbulkan masalah-masalah yang

baru, bahkan sampai mengancam keselamatan fiskus. Oleh karena itu

pemblokiran akan tetap dilakukan dengan memblokir rekening bank para pemilik

perusahaan. Yang secara otomatis merupakan penanggung pajak terutang.



Kasus 6

a. Hambatan

Lokasi KPP Pratama Sumedang tidak strategis dengan wilayah kerja. Sehinggga

menyulitkan penagihan pajak khususnya saat penyampaian Surat Paksa dan

SPMP. Karena biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan tindakan penagihan

terkadang lebih besar disbanding dengan pajak terutangnya.

b. Solusi

Seksi penagihan harus memprioritaskan target pencairan tunggakan yang

memiliki utang pajak yang tertinggi, jika yang diprioritaskan sudah tercapai maka

lakukan kegiatan penagihan pada target selanjutnya yang memiliki utang pajak

sedang.

       Target pencairan tunggakan pajak sampai saat ini masih dibawah dari

realisasinya, hal ini ditunjukan dari masih banyaknya tunggakan pajak yang
                                   Bab 3 Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hal. 74




belum dilunasi oleh penanggung pajak dengan wajib pajak 1.451 dan total

tunggakan Rp. 3.757.343.944 (sumber: seksi penagihan KPP Pratama

Sumedang). Ini diakibatkan kinerja penagihan yang masih dibawah standar.

Diperlukan kinerja fiskus yang konsisten agar dapat menyelesaikan hambatan-

hambatan tersebut, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sesuai dengan target

yang telah ditetapkan, seperti :

   1. Mengintensifkan kegiatan penagihan aktif baik persuasif maupun represif
       terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak kooperatif, dengan
       fokus pada kegiatan penagihan aktif represif.
   2. Meningkatkan upaya penagihan pajak melalui pemblokiran rekening
       Wajib Pajak
   3. Mengupayakan tindakan pencegahan ke luar negeri terhadap Penanggung
       Pajak (pengurus, Direktur, Komisaris, dan Pemegang saham) atas Wajib
       Pajak yang ketetapannya tidak bermasalah/sudah final
   4. Meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti bank,
       pemerintah daerah, kepolisian dan lain-lain untuk memperlancar
       penagihan pajak
   5. Pemanggilan terhadap Penunggak Pajak Besar sebagai tindak lanjut dari
       analisis tunggakan, Untuk tahap awal agar KPP melakukan analisis
       (bedah) tunggakan terhadap minimal 20 Penunggak Pajak potensial yang
       akan dilakukan pemanggilan dan melaporkan ke Bidang P4 paling lambat
       tgl, 31 Desember 2007. Pemanggilan terhadap Pununggak Pajak dapat
       dilakukan oleh Kanwil/KPP setelah dilakukan koordinasi terlebih dahulu.

								
To top