Madrasah di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan

							        Madrasah di Indonesia:
      Sejarah dan Perkembangan

• Madrasah sebelum SKB 3 Menteri:
  Mencari Eksistensi
• Madrasah Pasca SKB 3 Menteri:
  Pengakuan Eksistensi
• Madrasah dalam UU Sisdiknas:
  Kesederajatan
 Madrasah sebelum SKB 3 Menteri
• Madrasah lahir sebagai respons thd modernisasi sistem
  pendidikan islam di Indonesia. Lahir bukan dari
  semangat kaum Muslim Indonesia itu sendiri.
• Azra: Sejak 1870-an, Belanda sbg bentuk nyata dari
  politik etis (politik balas budi), mendirikan banyak
  volkschoolen (sekolah rakyat) dengan masa belajar tiga
  tahun.
• Gerakan modern Islam di Indonesia yang muncul awal
  abad ke-20 (Muhammadiyah, Persis, NU dll)
  meresponsinya dengan menyerukan perlunya
  pembaruan sistem pendidikan Islam.
• Sebagai counter-institution (lembaga tandingan)
  bagi sekolah model Belanda, muncul dua bentuk
  pendidikan Islam modern di Indonesia. 1.
  sekolah-sekolah umum model Belanda dengan
  diberi muatan pengajaran Islam. 2. madrasah-
  madrasah modern yang secara terbatas
  mengadopsi substansi dan metodologi
  pendidikan modern Belanda.
• Jadi, ketika itu ada tiga model pendidikan: model
  sekolah umum yang diberi muatan Islam, model
  madrasah yang mengadopsi pola klasikal, dan
  model pesantren yang asli Indonesa.
• Abdurrahman Assegaf: paling tidak awal abad
  19 ditemukan madrasah pertama. Ditemukan
  fotokopi Akte Tanah yang menyebutkan adanya
  kata “Madrasah Alkhairiyah”, sebuah madrasah
  yang sekarang terletak di Jalan Ampel
  Madrasah No.1 Surabaya Utara, sekitar 100
  meter arah belakang Masjid Ampel. Namun, di
  tempat ini sekarang diselenggarakan Sekolah
  Dasar I Alkhairiyah, bukan madrasah.
• Pembaharuan pendidikan islam dipercepat dengan
  hadirnya para alumnus Timur Tengah (Makkah dan
  Kairo) di penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20,
  yang sekembalinya ke tanah air merintis berdirinya
  pesantren dan madrasah.
• Di antara madrasah perintis: Madrasah Adabiyah
  (Adabiyah School) oleh Syekh Abdullah Ahmad (1909),
  Madras School oleh Syekh M. Thaib Umar (1910),
  Madrasah Diniyah oleh Zainuddin Labai al-Junus (1915),
  Sumatera Thawalib oleh Syekh Abdul Karim Amrullah
  atau Haji Rasul (1921), dan Sumatera Thawalib Parabek
  oleh Syekh Ibrahim Musa (1921).
• Sedang di Jawa, madrasah umumnya didirikan oleh
  lembaga atau Ormas Islam, seperti: Jammi’yat Khair di
  Jakarta (1905), Muhammadiyah (1912), al-Irsyad (1913),
  PUI (1917), NU (1926), PERTI (1928), dll.
• Pembaharuan madrasah dimulai sejak Orde Lama
  (1945-1965). Tahun 1958/1959, Departemen Agama
  memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar (MWB)
  dengan spesifikasi: lama belajar 8 tahun untuk usia 6-14
  tahun. Materi: pengetahuan agama, umum dan
  keterampilan yang berbasis pembangunan masyarakat
  pedesaan.
• Kurikulum 1962 menetapkan perbandingan 68% : 32%
  untuk pelajaran umum dan agama, tapi perbandingan ini
  dimaknai lain di lapangan. Di Sulawesi Selatan,
  madrasah menerapkan perbandingan 60:40, di
  Sumatera Barat menerapkan 11:89 untuk pelajaran
  umum dan agama.
• Pada 1967 dilakukan penegerian madrasah (MTs dan
  MA) berdasarkan KMA No. 80 Tahun 1967 dalam
  rangka menjadikan madrasah negeri sebagai contoh
  bagi madrasah swasta. Penegerian dihentikan pada
  1970 sesuai KMA No. 213 Tahun 1970.
• Mengatasi dualisme pendidikan dengan
  konvergensi. Di satu sisi Departemen Agama
  memasukkan pelajaran agama ke dalam
  kurikulum sekolah umum, dan di sisi lain
  Departemen Agama juga memasukkan
  pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah
  (sekolah agama).
• Steenbrink: ide konvergensi ini telah menggiring
  pendidikan Islam ke arah model sekolah umum
  yang akan diberlakukan di seluruh Indonesia
• Kebijakan konvergensi mendapat momentumnya
  dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972
  Tentang Tanggung Jawab Fungsionil Pendidikan dan
  Latihan. Pasal 2 Kepres: “Menteri Pendidikan dan
  Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas
  pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh,
  baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
  swasta”
• Pasal ini: adanya pelimpahan wewenang dan tanggung
  jawab pelaksanaan pendidikan Islam dari Departemen
  Agama kepada Departemen Pendidikan dan
  Kebudayaan
• Kepres 1972 diikuti dengan Instruksi Presiden
  No. 15 Tahun 1972 Tentang Pelaksanaan
  Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972. Inpres
  memuat: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  berkewajiban membuat susunan pengajaran
  pendidikan bagi semua lembaga pendidikan,
  baik tingkat dasar, menengah maupun tingkat
  pendidikan tinggi, baik yang diselenggarakan
  oleh pemerintah maupun swasta.
• Tanggung jawab dan wewenang pendidikan
  Islam berada di tangan Menteri Pendidikan dan
  Kebudayaan.
• Banyak pimpinan madrasah dan pesantren yang
  menolak Kepres dan Inpres di atas, terutama mengenai
  pembinaan madrasah dan pesantren yang dialihkan
  tanggung jawab dan wewenangnya dari Menteri Agama
  kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
• Maksum: Kepres dan Inpres bukan saja merupakan
  upaya untuk mengasingkan madrasah dari sistem
  pendidikan nasional, tapi juga terdapat indikasi kuat
  untuk dihapuskan. Kepres dan Inpres itu dipandang
  sebagian manuver pemerintah untuk mengabaikan
  peran dan manfaat madrasah dalam pentas nasional.
• Reaksi kaum Muslim: pembentukan Musyawarah Kerja
  Majlis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama
  (MP3A). MP3A menegaskan bahwa “yang paling tepat
  diserahi tanggung jawab itu adalah Departemen Agama,
  sebab Menteri Agama yang sesungguhnya lebih tahu
  tentang seluk-beluk pendidikan agama, bukan Menteri
  P&K atau menteri lain”.
• tarik-menarik kepentingan antara pemerintah Orde Baru
  yang menghendaki pengelolaan madrasah dan lembaga
  pendidikan Islam lainnya di bawah satu departemen,
  dengan kaum Muslim Indonesia yang menghendaki
  pengelolaan madrasah tetap di bawah Departemen
  Agama.
          SKB Tiga Menteri
• Sebagai solusi, Departemen Agama,
  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan
  Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Surat
  Keputusan Bersama (SKB) No. 6 Tahun 1975
  (Agama), No. 037/U/1975 (Pendidikan) dan No.
  36 Tahun 1975 (Dalam Negeri) Tentang
  Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah.
• Dalam SKB itu, masing-masing Kementerian
  Agama, Kementerian Pendidikan dan
  Kebudayaan, serta Kementerian Dalam Negeri
  memikul tanggung jawab dalam pembinaan dan
  pengembangan mutu pendidikan madrasah
• SKB: madrasah ibtidaiyah (MI)= setingkat
  dengan sekolah dasar (SD), madrasah
  tsanawiyah (MTs)=setingkat dengan sekolah
  menengah pertama (SMP) dan madrasah aliyah
  (MA)=setingkat dengan sekolah menengah atas
  (SMA).
• Konsekuensi kesetingkatan ini: ijazah madrasah
  mempunyai nilai yang sama dengan ijazah
  sekolah umum yang setingkat. Lulusan
  madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum
  setingkat lebih atas.
• Dengan SKB, madrasah memperoleh
  definisinya yang semakin jelas=lembaga
  pendidikan Islam yang setara dengan sekolah
  umum, sekalipun pengelolaannya tetap berada
  di bawah pengawasan Departemen Agama.
• SKB mengandung makna negatif, yaitu
  menjadikan madrasah sebagai lembaga
  pendidikan Islam yang mengajarkan
  matapelajaran agama Islam sebagai
  matapelajaran dasar yang diberikan sekuarang-
  kurangnya 30% di samping matapelajaran
  umum
• Tujuan Prosentase: “agar tingkat matapelajaran
  umum dari madrasah mencapai tingkat yang
  sama dengan tingkat matapelajaran umum di
  sekolah umum yang setingkat”.
• ada maksud lain di balik SKB: keinginan
  pemerintah agar pelajaran umum di madrasah
  (MI, MTs, dan MA) memiliki memiliki standar
  pengetahuan yang sama dengan pengetahuan
  umum yang diajarkan di sekolah umum (SD,
  SMP dan SMA)
• Tidak sedikit yang menanggapi SKB dengan
  keraguan dan rasa cemas, khawatir pendidikan
  agama di madrasah akan mengalami
  kemunduran dan pendangkalan.
• Inti penolakan terletak pada persoalan
  pemberlakuan kurikulum matapelajaran umum
  dengan porsi 70%, yang dikhawatirkan dapat
  menghilangkan misi lembaga madrasah sebagai
  tempat pendidikan ilmu agama
                  Pasca SKB
• Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional
  di tandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 2
  Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  (UUSPN).
• Setelah lahirnya UUSPN, madrasah berkembang
  dengan predikat baru yaitu “sekolah umum berciri khas
  agama Islam”, yang terdiri dari: MI sebagai SD berciri
  khas agama Islam; MTs sebagai SLTP berciri khas
  agama Islam; dan MA sebagai SMU berciri khas agama
  Islam. Predikat ini sesungguhnya dimulai sejak adanya
  SKB Tiga Menteri tahun 1975 yang merupakan landasan
  awal bagi perkembangan dan pembaruan pendidikan
  Islam, khususnya madrasah. Pembaruan menyeluruh
  kemudian dilakukan dengan berlakunya UUSPN.
• kurikulum madrasah pun diperbaharui,
  yaitu dengan diberlakukannya Kurikulum
  1994. Kurikulum ini pada intinya memuat
  perbandingan alokasi waktu antara 16-
  18% untuk mata pelajaran agama, dan
  antara 82- 86% mata pelajaran umum,
  dengan catatan bahwa alokasi waktu mata
  pelajaran umum muatan nasional
  diberlakukan 100%, sama dengan sekolah
  umum setingkat.