ASPEK HUKUM SERTIFIKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ( Suarny Amran)

Document Sample
ASPEK HUKUM SERTIFIKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ( Suarny Amran) Powered By Docstoc
					 ASPEK HUKUM
SERTIFIKASI DAN
PERLINDUNGAN
  KONSUMEN

    ( Suarny Amran)
            Pendahuluan
Dalam pelaksanaan perlindungan konsumen
aspek hukum memiliki peranan yang penting
dari aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi yang
menjadi fokus pembahasan adalah situasi
ekonomi yang dimiliki konsumen, sedangkan
dalam aspek hukum yang menjadi fokus
pembahasan adalah bagaimana hukum
diterapkan dalam rangka menjamin hak-hak
konsumen untuk dilindungi dari berbagai hal
yang merugikan
                 Dasar Hukum :
   UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
   UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan
   PP No,69 Tahun 1999 tentang Labelisasi dan Iklan Pangan
   PerMen Kes RI No 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang
    Pendaftaran Makanan
   PermenKes RI No 280/MenKes/Per/XI/76 tentang
    Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan yang
    Mengandung Bahan Berasal dari Babi.
   PP No 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional
   Keppres No 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan,
    dan Pengawasan Standarisasi Nasional Indonesia
Pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan
Konsumen merupakan langkah positif pemerintah
dalam mengimplementasiakan aspirasi masyarakat
komsumen .Namun demikian undang-undang yang
bagus tersebut tidak akan berarti jika tidak didukung
oleh pelaksanaan yang bagus pula.Untuk mewujudkan
suatu sistim perlindungan konsumen yang efektif,
sangat diperlukan komitmen dari aparat penegak
hukum untuk dapat melaksanakan tugasnya secara
konsisten dan bersungguh-sungguh.
Perlindungan konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberikan perlindungan kepada
konsumen(Pasal 1)
    Tujuan perlindungan konsumen
   meningkatkan kesadaran, kemampuan dan, kemandirian
    konsumen
   melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen
    dengan cara menghindarkanyan dari ekses negative pemakaian
    barang dan/atau jasa
   meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
    menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
   menciptakan sistim perlindungan konsumen yang mengandung
    unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
    untuk mendapatkan informasi,
   menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha mengenai
    pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur
    dan bertanggung jawab dalam berusaha
   menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan/atau jasa,
    kesehatan,kenyamanan,keamanan dan keselamatan kosumen.
Sertifikasi merupakan dokumen yang merupakan
bentuk pengakuan formal dari penerapan
standar mutu tertentu, yang tujuannya adalah
memberikan jaminan kepada konsumen, bahwa
produk yang telah disertifikasi tersebut adalah
yang telah memenuhi standar mutu tertentu.
     Peran Penting Sertifikasi
Mengingat bahwa kondisi konsumen Indonersia
tergolong yang potensial dirugikan, maka harus
diupayakan bentuk perlindungan yang efektif.
Disinilah penting sertifikasi berbicara, dalam arti
pelaku usaha yang memiliki posisi lebih kuat
harus mengupayakan suatu bentuk pertanggung
jawaban terhadap produk yang ditawarkan
.Sehingga produk yang ditawarkan/dihasilkan
terjamin mutunya dan aman untuk dikomsumsi.
    Pentingnya Sertifikasi Bagi Pelaku
                 Usaha.
   memberikan kepercayaan kepada konsumen demi kelangsungan
    hidup perusahaan.
   sebagai jaminan bagi pelaku usaha untuk menjamin kepuasan
    konsumen ,dimana sertifikasi tersebut merupakan wujud
    komitmen perusahaan untuk memberikan produk yang bermutu
    dan aman dikomsumsi konsumen.
   mempertahankan loyalitas pelanggan karena pelanggan merasa
    puas oleh pelayanan yang diberikan pelaku usaha .
   untuk menarik konsumen baru karaenaa ada jaminan bahwa
    konsumen akan mem[eroleh produk yang bermutu denag
    pelayan baik.
          Pentingnya Sertifikasi Bagi
                 Konsumen
   Hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
    dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa
   Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
    jaminan dan / atau jasa
   Hak untuk mendapatkan advokasi dan upaya perlindungan
    konsumen secara patut
   Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
   Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta
    tidak diskriminatif.
   Hak unutk mendapatkan kompensasi, gantu rugi dan / atau
    penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak
    sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
   Hak – hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan
    lainnya.
    Perlindungan Konsumen dari segi Mutu :

   Standar mutu
    pemberian sertifikasi
   HAKI/Merk
   Menentukan masa daluwarsa suatu produk (tgl, bln, thn)
   Kehalalan
    Perlindungan konsumen terhadap produk yang halal
   Pengawasan produk impor
    Mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat, pemerintah dan
    mengatasi masalah yang telah terjadi atau mencegah terjadinya
    masalah kesehatan di Indonesia sebagai akibat masuknya barang-
    barang berbahaya ke Indonesia
                    Kehalalan
   Berdasarkan pasal 30 KepMen Pertanian No. 745/1002
    tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan
    Daging dari Luar Negeri menentukan :
    (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan
    ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk
    diperdagangkan wajib mencantumkan label pada,di
    dalam, dan atau di kemasan pangan.
(2) Label, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
   memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai:
   a. Nama produk
   b. daftar bahan yang digunakan
   c. Berat bersih/ isi bersih
   d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau
   memasukkan pangan ke wilayah Indonesia
   e.keterangan tentang halal
   f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa
(3) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
   pemerintah dapat menetapkan keterangan yang wajib
   atau dilarang dicantumkan pada label pangan.
   Hal tersebut di atas khususnya tentang keterangan halal
   untuk suatu produk pangan sangat penting bagi
   masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
   Dalam PP No 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan
   dimaksudkan agar masyarakat (umat Islam) terhindar
   dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal
           Kewajiban Pelaku Usaha
   Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
   Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
    jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
    perbaikan dan pemeliharaan.
   Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
    diskriminatif
   Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan/atau
    diperdangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa
    yang berlaku
   Memberi kesempatan kepada konsumen unutuk menguji dan /atau mencoba
    barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang
    yang dibuat dan / atau diperdagangkan
   Memberi kompensasi, ganti rugi , dan/ atau pengaantian apabila barang dan /
    atau jasa yang diterima dan dimanfaatkan konsumen tidak sesuai perjanjian.
    Pasal (7) UU No.8/1999
          Larangan Bagi Pelaku Usaha
Pelaku usaha dilarang memproduksi atau mem[erdagangakn barang dan /
   atau jasa yang:
 Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan
   dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah
   dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket
   barang tersebut.
 Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam
   hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan / kemanjuran
   sbgmn dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan /
   jasa tersebut.
 Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan,
   gaya, mode sebagaimana dinyatakan dalam label barang dan /atau jasa
   tersebut
 Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
  keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan / atau jasa
  tersebut
 Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa
 Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan
  halal di dalam label
 Tidak memasang label atau membiuat penjelasan barang yang memuat
  nama barang. Ukuran, berat, isi bersih atau netto, komposisi, aturan
  pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku
  usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan
  harus dipasang/ dibuat
 Tidak memuat informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang
  dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang
  berlaku.
Memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa
  memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud
     Pengawasan dan Pembinaan
   Pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha
    dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan /
    atau jasa, pencantuman label serta pelayanan purna jual
    yaitu pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha
    terhadap konsumen misalnya tersedianya suku cadang
    dan jaminan atau garansi
   Pengawasan dilakukan oleh masyarakat terhadap barang
    atau jasa yang beredar di pasar, dilakukan dengan cara
    penelitian, pengujian dan atau survey
   Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi
    tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan,
    pemasangan label, pngiklanan dan lain-lain
Permasalahan- permasalahan dalam
    perlindungan konsumen
   Kita sudah memiliki 3 UU yang secara eksplisit
    mengatur perdagangan makanan dan minuman
    yang aman untuk kesehatan yakni UU ttg
    kesehatan, UU ttg pangan dan UU ttg
    perlindungan konsumen. Namun ketiga UU ini
    beluim dimaksimalkan perannya untuk
    menghentikan pemakaian bahan-bahan yang
    berbahaya dan tidak aman dalam makanan
    sehingga masih banyak beredar berbagai produk
    pangan olahan yang tidak aman bagi kesehatan
   Konsumen mempunyai hak atas keamanan
    unutk produk pangan ini diatur dalam pasal 4
    UU No.8/ 1999, hal senada disebutkan dalam
    UU No.7/1996 ttg pangan, pangan yang aman
    merupakan persyaratan utama yang harus
    dipenuhi dan setipa orang yang memproduksi
    pangan unutk diedarkan dilarang menggunakan
    bahan tambahan pangan yang dinyatakan
    terlarang
    Penegakan hukum perlindungan
             konsumen
   Masih lemahnya upaya penegakan hukum
    terhadap pelanggaran maka dapat disimpulakn
    bahwa perlindungan terhadap konsumen masih
    lemah, posisi konsumen sering dirugikan dan
    lemahnya pengawasan terhadap standarisasi
    mutu barang dan peraturan yang berlaku, akibat
    negara berkembang menjadi sasaran tujuan
    barang-barang ilegal dengan mutu yang rendah
    dari negara maju
   Seperti impor daging yang sempat diungkap oleh bea cukai
    beberapa tahun yang lalu merupakan stok lama yang tidak laku di
    negara asalnya sementara di Indonesia hal itu laku karena
    harganya di bawah harga pasar
   Sebenarnya konsekuensi hukum dari pelanggaran hak-hak
    konsumen dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi
    perdata.
   Sanksi juga bisa diberikan dalam bentuk ganti rugi perdata, sanksi
    administrasi berupa ganti rugi yang dijatuhkan oleh pengadilan
    umum atau pejabat pemerintah namun hal ini belum
    dilaksanakan oleh pemerintah kita.
       Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam
               Kegiatan Bisnis
   Merger
    “ suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut
    ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang
    bergabung.
Dasar/ alasan penggabungan melalui merger adalah:
1. Dapat dimanfaatkan aset yang lebih efisien dalam kesatua perseroan,
2. Adanya integrasi usaha,sehingga biaya produksi dapat ditekan lebih murah,
3. Dengan menggabungkan persoroan diharapkan mampu menerik manajemen
    yang profesional,
4. Menghindarkan bubarnya perusahaan yang bergabung krn rugi,
5. Tidak terjadinya performa yang kurang baik pada perusahaan yang merugi yang
    diajak bergabung .
 Konsolidasi
   “ Penggabungan antara dua atau lebih badan usaha
  yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu
  dan membentuk satu badan usaha yang baru.
 JointVenture

  “ bentuk persetujuan di antara dua pihak atau lebih,
  untuk melakukan kerjasama dalamsuatu kegiatan
   Waralaba ( Franchise)
     Pengertian
    Waralaba berasaldari kata “wara” yang berarti lebih atau
    istimewa. “ laba” berati untung. Jadi Waralaba usaha
    yang memberikan keuntungan lebih.
    “ Perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk
    memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas
    kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas yang
    dimilki pihak lain dengan imbalan berdasarkan
    persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa(PP
    No.16 Tahun 1997 dan KepMen Perindag No.259/1997
    ttg Tata Cara PelaksanaanPendaftarn Usaha Waralaba
   Menurut Winarto : Waralaba adalah hubungan
    kemitraan antara usahawan yang kuat dan sukses
    dengan usahawan yang relatif baru atau lemah
    dalam usaha tersebut dengan tujuan saling
    menguntungkan khusunya dalam bidang usaha
    penyediaan produk dan jasa langsung kepada
    konsumen .
Dalam bentuknya sebagai bisnis, waralaba memiliki dua jenis
   kegiatan:
  1. Waralaba produk dan merek dagang;
     pemberian ijin kepada penerima waralaba untuk menggunakan
   merek dagang yang diwaralabakan dan pemberi waralaba
   memperoleh pembayaran royalty dimuka.( bentuknya keagenan,
   distributor, dan lisensi penjualan).
 2. Waralaba format bisnis
     pemberian sebuah lisensi oleh pemberi waralaba kepada
   penerima waralaba , lisensi tersebut memberi hak kepada penerima
   waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang
   /nama dagang pemberi waralaba, dan untuk menggunakan
   keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen yang
   diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum
   terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan
   yang terusmenerus atas dasar yang telah ditentukan sebelumnya
   Menurut Martin Mandelson
    Waralaba format bisnis meliputi:
    a. konsep bisnis yang yang menyeluruh dari
    pemberi waralaba
    b. Adanya proses permulaan dan pelatihan atas
    seluruh aspek peneloaan bisnis sesuai dengan
    konsep pemberi waralaba,
    c. prosesbantuandan bimbingan yang terus
    menerus dari pihak pemberi waralaba
       Alasan pemberian waralaba

  Alasan pemberi waralaba untuk menawarkan
  bisnisnya ( Amir Karamoy):
 Kekurangan modal untuk ekspansi usaha/pasar
  yang lebih luas
 Kekurangan personiluntuk menjalankan
  usahanya
 Melakukan perluasan pasar lebih cepat

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:103
posted:5/18/2012
language:Malay
pages:29