PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (DOC) by SlametHidayatulloh

VIEWS: 778 PAGES: 17

									                                 KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga
saya dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat serta salam tak lupa saya panjatkan kepada
junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para umatnya yang
insya Allah setia sampai akhir Zaman. Makalah ini disusun guna melengkapi tugas Softskill
“Pedidikan Kewarganegaraan”. Dalam penyusunan makalah ini, dengan kerja keras dan
dukungan dari berbagai pihak, saya telah berusaha untuk dapat memberikan serta mencapai
hasil yang semaksimal mungkin dan sesuai dengan harapan, walaupun di dalam pembuatannya
saya menghadapi berbagai kesulitan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan keterampilan
yang saya miliki. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak SRI WALUYO selaku dosen pembimbing
Pedidikan Kewarganegaraan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan dan pembuatan makalah
ini, masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun
sangat saya butuhkan untuk dapat menyempurnakannya di masa yang akan datang. Semoga
apa yang disajikan dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman maupun
pihak lain yang berkepentingan




                                                                  Bekasi, 10 Mei 2012
                                                                  Hormat Saya




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                Page 1
                                                 DAFTAR ISI

JUDUL ….......................……………………………………….....………………………… I
KATA PENGANTAR …......................…..…...……........……....…………………………. 1
DAFTAR ISI ………………......…………............………………………………………… 2
BAB I PENDAHULUAN ……..........…….............……………….…………….…………... 3

    I.1. LATAR BELAKANG …...…………........….…………………………………... 3
    I.2. TUJUAN ……....……………………....………………………………………..… 4
    I.3. SASARAN ………..…........…………..…..………….…....………………..……. 4

BAB II PERMASALAHAN
     1. PENGERTIAN DARI KEWARGANEGARAAN......................…..……………... 5
     2. PENGERTIAN NASIONALISME……………………............……....………….. 5
        2.1. Latar belakang lahirnya nasionalisme Indonesia ............. .............................. 6
        2.2. Unsur-Unsur Identitas Nasional ..................................................................... 7
          2.3.    Derivasi Konsep Nasionalisme Indonesia ...................................................... 7
          2.4.    Nasionalisme Indonesia Saat Ini .................................... ............................... 8
          2.5.    Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Melemahnya Nasionalisme .............. 9
          2.6.    Faktor Internal Yang Mempengaruhi Melemahnya Nasionalisme .................10
     3. PENGERTIAN DEMOKRASI ………………………….....………………….… 10
        3.1. Aspek Demokrasi Pancasila ........................................................................... 11
        3.2. Prisip-Prinsip Demokrasi Pancasila ................................................................11
        3.3. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam Waktu 50 Tahun .......................11
     4. MASA PEMERINTAHAN SEKARANG……….………….....……………....... 12
        4.1. Politik ........................................................................................................... 12
        4.2. Hukum .......................................................................................................... 13
        4.3. Ekonomi ....................................................................................................... 13
        4.4. Pendidikan .................................................................................................... 14
        4.5. Sosial ............................................................................................................ 15
        4.6. Budaya............................................................................................................15

BAB III PENUTUP

      3.1 KESIMPULAN ……..........…………………..……………………............…… 16

      3.3 DAFTAR PUSTAKA......………………..……….........................….......……... 17




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                                                       Page 2
                                        BAB I
                                PENDAHULUAN

       1.     Latar Belakang


Jati diri suatu bangsa bukan saja dapat kita lihat dari bagaimana karakter pokok dari para
warga bangsa, tetapi juga dari pilihan ideologi dan sistem pemerintahan yang dipilih oleh
bangsa tersebut. Topik yang hendak saya bahas pada makalah ini adalah sistem pemerintahan
demokratis-konstutusional bagaimanakah yang telah dirancang oleh the founding fathers
dalam UUD 1945? Masalah sistem pemerintahan tersebut saya pandang perlu kita wacanakan
kembali karena selama ini pemahaman kita tentang bentuk dan susunan pemerintahan negara
hanyalah didasarkan pada sumber - sumber sejarah yang diragukan keotentikannya .
Setelah MPR-RI 1999-2004 melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dalam kurun
waktu 2 tahun dan menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan
negara, perlu kita pertanyakan apakah sistem pemerintahan presidensial tersebut yang
ditetapkan oleh pimpinan dan anggota BPUPK dan PPKI yang kemudian disahkan sebagai
UUD 1945, Konstitusi Pertama NKRI ? Kalau konstitusi suatu negara dapat diibaratkan
sebagai rel yang akan membawa bangsa tersebut ke tujuan yang dicita-citakannya, apakah
cita-cita para pendiri Negara bangsa untuk membentuk pemerintahan negara konstitusional
yang demokratis serta yang sesuai dengan corak hidup bangsa dapat tercapai apabila rel
tersebut setiap kali diubah arahnya dan dibelokkan? Kondisi itulah yang sedang dialami
bangsa Indonesia saat ini setelah MPR mengadakan amandemen terhadap UUD 1945. Maka
lebih simple lagi bisa dikatakan berbagai macam gaya sistem pemerintahan sudah diterapkan
di Indonesia ini, namun hasilnya sangat tidak memuaskan karena rel sudah berbelok arah (
sistem yang dirancang oleh the founding father dalam UUD 1945).




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                 Page 3
       2.      Tujuan


Dalam makalah yang saya buat ini mudah-mudahan biasa menambah wawasan mengenai
pendidikan      kewarganegaraan      serta     menimbulkan       rasa     nasionalisme      .
Dengan demikian bangsa kita ini tidak akan kehilangan jati diri dan tetap meneruskan budaya-
budaya yang telah di wariskan,dan dapat lebih mengenal dan cinta kepada bangsa kita ini yaitu
bangsa Indonesia.
Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut :
   1. Agar kita mengetahui warga negara dan kewarganegaraan itu apa.
   2. Agar kita tahu bahasa penyimpangannya dalam kehidupan.
   3. Agar kita tahu tantangan dan hambatan dalam pemerintahan di indonesia.
   4. Untuk memdapatkan gambaran tentang kondisi nasionalisme di Indonesia pada saat ini
   5. Untuk mengetahui faktor eksternal apa saja yang memperlemah nasionalisme
      Indonesia
   6. Untuk mengetahui faktor internal apa saja yang memperlemah nasionalisme Indonesia
   7. Untuk memperoleh pengetahuan bagaimana memperkuat kembali nasionalisme
      Indonesia yang sudah semakin pudar.
   8. Agar kita dapat membedakan antara paham demokrasi satu dengan demokrasi yang
      kita pakai di Indonesia. Sehingga kita dapat mengerti apa sisi yang unggul di dalam
      demokrasi Pancasila.


       3.      Sasaran

       Pada pembuatan makalah ini saya harapkan dapat lebih Meningkatkan rasa cinta tanah
air masyarakat. Meningkatkan budaya pembelajaran serta lebih menyadari pentingnya
menjaga nasionalisme bangsa karena sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa.seperti
saat ini jelas kita kita ketahui banyak kebudayaan Indonesia yang di curi oleh Negara
lain,untuk itu kita harus tetap menjaga dan memeliharanya.Dan bagi generasi sekarang pun
perlu di ingatkan bahwa untuk memperkokoh suatu nilai persatuan dan kesatuan bangsa sangat
dibutuhkan bantuan mereka, karena merekalah satu-satunya penerus dalam membangun
bangsa yang kita cintai .




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                    Page 4
                                           BAB II
                                  PERMASALAHAN

   1. Pengertian Dari Kewarganegaraan
Kewarganegaraan Adalah anggota dalam sebuah komunitas politik (negara), dan dengannya
membawa hak untuk berpartisipasi dalam politik. Seseorang dengan keanggotaan
tersebut disebut warga negara. Istilah ini secara umum mirip dengan
kebangsaan, walaupun dimungkinkan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi
seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara
dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik).
Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi bangsa dari suatu
negara.
Kewarganegaraan juga dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk
bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta
tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya negara
kesatuan republik Indonesia.

   2. Pengertian Nasionalisme
       Secara etimologis, kata nation berakar dari kata Bahasa Latin natio. Kata natio sendiri
memiliki akar kata nasci, yang dalam penggunaan klasiknya cenderung memiliki makna
negatif (peyoratif). Ini karena kata nasci digunakan masyarakat Romawi Kuno untuk
menyebut ras, suku, atau keturunan dari orang yang dianggap kasar atau yang tidak tahu adat
menurut standar atau patokan moralitas Romawi. Padanan dengan bahasa Indonesia sekarang
adalah tidak beradab, kampungan, kedaerahan, dan sejenisnya. Kata natio dari Bahasa Latin
ini kemudian diadopsi oleh bahasa-bahasa turunan Latin seperti Perancis                  yang
menerjemahkannya sebagai nation, yang artinya bangsa atau tanah air. Juga Bahasa Italia
yang memakai kata nascere yang artinya “tanah kelahiran”. Bahasa Inggris pun menggunakan
kata nation untuk menyebut “sekelompok orang yang dikenal atau diidentifikasi sebagai
entitas berdasarkan aspek sejarah, bahasa, atau etnis yang dimiliki oleh mereka” (The
Grolier International Dictionary: 1992).
       Nasionalisme didefinisikan sebagai suatu faham tentang sikap loyal yang tulus dan
rasa cinta pada negara dan bangsa dengan bentuk yang disesuaikan dengan zamannya. Salah
satu wujud nyata dari nasionalisme sebagai faham dapat kita lihat pada saat rumusan sila-sila
Pancasila dan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dibahas dalam siding-sidang BPUPKI
maupun PPKI. Proses dalam perumusan sila ataupun pasal-pasal menunjukkan bagaimana

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                     Page 5
pada akhirnya golongan tua dan golongan muda harus mengakui kenyataan untuk lebih
mendahulukan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan golongan mereka
sendiri. Sementara proses “desak-mendesak” antara kelompok muda dan Soekarno Cs dalam
peristiwa Rengasdengklok memberi gambaran nyata bagaimana nasionalisme sebagai gerakan
telah menjiwai kaum muda di masa itu. Nasionalisme merupakan kesadaran kolektif kelompok
orang (bangsa) untuk bersatu karena merasa terancam pada diri mereka, sekaligus ada pamrih
(merdeka, sejahtera, adil, dan makmur) kepada negara yang mereka bentuk. Bila pamrihnya
terwujud , maka muncullah rasa cinta tanah air (negara).
       Nasionalisme sebagai landasan sikap untuk menjadikan kesejahteraan seluruh warga
bangsa sebagai acuan utama dalam berpikir, memilih, dan menentukan kebijakan maupun
dalam bertindak bagi setiap warga bangsa dan lembaga-lembaga kenegaraan maupun
kemasyarakatan tetap kita perlukan saat ini. Sebab, hanya dengan itulah cita-cita mewujudkan
kemerdekaan bangsa dalam artian yang luas dapat kita wujudkan setahap demi setahap.


2.1. Latar belakang lahirnya nasionalisme Indonesia
       Tumbuhnya paham nasionalisme bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari situasi
politik pada abad ke 20. Pada masa itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai
muncul di kalangan pribumi. Ada 3 pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia
yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan yakni paham ke Islaman, marxisme dan
nasionalisme Indonsia. Para analis nasionalis beranggapan bahwa Islam memegang peranan
penting dalam pembentukan nasionalisme sebagaimana di Indonesia. Menurut seorang
pengamat nasionalisme George Mc. Turman Kahin, bahwa Islam bukan saja merupakan mata
rantai yang mengikat tali persatuan melainkan juga merupakan simbol persamaan nasib
menetang penjajahan asing dan penindasan yang berasal dari agama lain. Ikatan universal
Islam pada masa perjuangan pertama kali di Indonesia dalam aksi kolektif di pelopori oleh
gerakan politik yang dilakukan oleh Syarikat Islam yang berdiri pada awalnya bernama
Syarikat Dagang Islam dibawah kepemimpinan H.O.S.Tjokoroaminoto, H.Agus Salim dan
Abdoel Moeis telah menjadi organisasi politik pemula yang menjalankan program politik
nasional dengan mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat.




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                    Page 6
2.2.   Unsur-Unsur Identitas Nasional

a. Suku bangsa
b. Agama dan kepercayaan
c. Kebudayaan
d. Bahasa


2.3. Derivasi Konsep Nasionalisme Indonesia
a. Negara-bangsa
Menurut pasal 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
berbentuk republik. Republik merupakan bentuk negara kesatuan Indonesia yaitu : suatu
bentuk pemerintahan yang bersifat antithesis monarki dan kepala pemerintahan bukan seorang
raja dan dengan system pemilihan umum untuk menduduki jabatan politiknya. Selain bentuk
dan kedaulatan negara konsikusi UUD 1945 juga memuat ketentuan-ketentuan tentang
kelengkapan negara yang terdiri dari dasar lembaga legislatif, ksekutif dan yudikatif
pemerintah daerah.
b. Warga negara
UUD 1945 menentukan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan UU sebagai warga negara. Ada
perbedaan konsepsi antar warga negara dan penduduk yaitu : bahwa penduduk adalah warga
negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
c. Dasar Negara Pancasila
Setelah Indonesia merdeka terjadi perdebatan serius tentang dasar negara Indonesia.
Perdebatan ini terjadi tentang dasar negara antar kelompok Islam yang mengehndaki Islam
sebagai dasar negara dan golongan nasionalis. Perbedatan akhirnya menghasilkan sebuah
kompromi yakni BPUPKI, bersepakat menghasilkan sebuah mukadimah. Pada tanggal 22 Juni
1945 kesepakatan ini ditandatangani sehingga dokumen tersebut dikenal dengan Piagam
Jakarta (Jakarta Charter) setelah kemerdekaan kesepakatan ini dipersoalkan bahwa orang-
orang Kristen yang sebagian besar berada di wilayah Timur menyakatan tidak bersedia
bergabung dengan RI kecuali jika beberapa unsur dalam Piagam Jakarta di hapuskan akhirnya
dasar ideology dan konstitusi negara akhirnya kelompok Islam bersepakat menghapuskan
unsur-unsur Islam yang telah mereka rumuskan dalam Piagam Jakarta. Sejak diterimanya usul

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                 Page 7
tersebut dan ditetapkan UUD 1945 sebagai UUD negara RI. Sejak peristiwa itu maka dasar
negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah Pancasila dan kelima silanya.


2.4. Nasionalisme Indonesia Saat Ini
       Ketika negara yang bernama Indonesia akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus
1945, dengan penghuninya yang disebut bangsa Indonesia, persoalan ternyata belum selesai.
Bangsa Indonesia masih harus berjuang dalam perang kemerdekaan antara tahun 1945-1949,
tatkala penjajah menginginkan kembali jajahannya. Nasionalisme kita saat itu betul-betul diuji
di tengah gejolak politik dan politik divide et impera Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan
tahun 1949, nasionalisme bangsa masih terus diuji dengan munculnya gerakan separatis di
berbagai wilayah tanah air hingga akhirnya pada masa Demokrasi Terpimpin, masalah
nasionalisme diambil alih oleh negara. Nasionalisme politik pun digeser kembali ke
nasionalisme politik sekaligus kultural. Dan, berakhir pula situasi ini dengan terjadinya tragedi
nasional 30 September 1965.
       Pada masa Orde Baru, wacana nasionalisme pun perlahan-lahan tergeser dengan
persoalan-persoalan modernisasi dan industrialisasi (pembangunan). Maka "nasionalisme
ekonomi" pun muncul ke permukaan. Sementara arus globalisasi, seakan memudarkan pula
batas-batas "kebangsaan", kecuali dalam soal batas wilayah dan kedaulatan negara. Kita pun
seakan menjadi warga dunia. Di samping itu, negara mengambil alih urusan nasionalisme, atas
nama "kepentingan nasional" dan "demi stabilitas nasional" sehingga terjadilah apa yang
disebut greedy state, negara betul-betul menguasai rakyat hingga memori kolektif masyarakat
pun dicampuri negara. Maka inilah yang disebut "nasionalisme negara" (Abdullah, 2001: 37-
39).
       Tahun 1998 terjadi Reformasi yang memporakporandak-an stabilitas semu yang
dibangun Orde Baru. Masa ini pun diikuti dengan masa krisis berkepanjangan hingga berganti
empat orang presiden. Potret nasionalisme itu pun kemudian memudar. Banyak yang
beranggapan bahwa nasionalisme sekarang ini semakin merosot, di tengah isu globalisasi,
demokratisasi, dan liberalisasi yang semakin menggila.
       Kasus Ambalat, beberapa waktu lalu, secara tiba-tiba menyeruakkan rasa nasionalisme
kita, dengan menyerukan slogan-slogan "Ganyang Malaysia!". Setahun terakhir ini, muncul
lagi "nasionalisme" itu, ketika lagu "Rasa Sayang-sayange" dan "Reog Ponorogo" diklaim


Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                       Page 8
sebagai budaya negeri jiran itu. Semangat "nasionalisme kultural dan politik" seakan muncul.
Seluruh elemen masyarakat bersatu menghadapi "ancaman" dari luar. Namun anehnya,
perasaan atau paham itu hanya muncul sesaat ketika peristiwa itu terjadi. Dalam kenyataannya
kini, rasa "nasionalisme kultural dan politik" itu tidak ada dalam kehidupan keseharian kita.
Fenomena yang membelit kita berkisar seputar: Rakyat susah mencari keadilan di negerinya
sendiri, korupsi yang merajalela mulai dari hulu sampai hilir di segala bidang, dan
pemberantasan-nya yang tebang pilih, pelanggaran HAM yang tidak bisa diselesaikan,
kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat
dan martabat orang lain, suap-menyuap, dan lain-lain. Realita ini seakan menafikan cita-cita
kebangsaan yang digaungkan seabad yang lalu. Itulah potret nasionalisme bangsa kita hari ini.


2.5. Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Melemahnya Nasionalisme
1. Globalisasi
        Secara umum globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin
bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat
transkulturasi dan perkembangan teknologi modern.
Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk
Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.
Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi,
ideologi, sosial budaya dan lain- lain akan mempengaruhi nilai- nilai nasionalisme terhadap
bangsa.


   Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme
1. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis.
2. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan
    kerja dan meningkatkan devisa negara.
3. Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja
    yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan
    kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa
    nasionalisme kita terhadap bangsa.



Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                      Page 9
   Pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme
1. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa
     kemajuan dan kemakmuran.
2. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri .
3. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin.


2.6. Faktor Internal Yang Mempengaruhi Melemahnya Nasionalisme
     1. Provinsialisme, Kedaerahan, Primodialisme
          Ketiga kata tersebut sebenarnya mempunyai arti atau definisi yang kurang lebih sama.
          Ketiganya sama – sama mempunyai arti paham yang menjunjung tinggi daerahnya atau
          bersifat kedaerahan, provinsialisme paham yang menjunjung tinggi provinsi sendiri,
          primodialisme paham yang menjujung tinggi daerah asalnya atau daerah kelahirannya.
     2. Separatisme
          Separatisme secara umum adalah suatu gerakan untuk memisahkan suatu wilayah atau
          kelompok manusia dari satu sama lain.


     3. Pengertian Demokrasi


     1. Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H.

         Demokrasi pancasila adalah Paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan
falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan
seperti dalam pembukaan UUD 1945.

     2. Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H.

         Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang
berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

     3.   Ensiklopedi Indonesia

         Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik
sosial ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh
mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.


Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                    Page 10
   3.1. Aspek Demokrasi Pancasila

        Berdasarkan pengertian dan Pendapat tentang demokrasi Pancasila dapat
dikemukakan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya.

         a.   Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi)
         b.   Aspek Formal
         c.   Aspek Normatif
         d.   Aspek Optatif
         e.   Aspek Organisasi
         f.   Aspek Kejiwaan

   3.2. Prisip-Prinsip Demokrasi Pancasila

       Adapun Prinsip-prinsip Pancasila:

         a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
         b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
         c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan
            Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain
         d. Mewujudkan rasa keadilan sosial
         e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
         f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
         g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

   3.3. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam Waktu 50 Tahun
           a. Periode 1945-1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku
              demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi Liberal.
           b. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
           c. Periode 1950- 1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi Liberal dengan multi-
              Partai
           d. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila
              namun yang diterapkan demokrasi terpimpin ( cenderung otoriter)
           e. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung
              otoriter)
           f. Periode 1998- sekarang UUD 1945, berlaku Demokrasi Pancasila ( cenderung
              ada perubahan menuju demokratisasi)




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                            Page 11
   4. Masa Pemerintahan sekarang

        Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua masa,
   yaitu masa pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono. Dalam masa pemerintahannya
   SBY-Boediono mengalami pro-kontra Kondisi dan Kebijakan yang mereka jalankan
   antara lain :

   4.1.Politik
              Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai
       Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu
       Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang
       secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat
       wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla,
       beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat
       Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.
              Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama
       pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia.
              Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet
       Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan
       Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf
       Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya
       berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan
       perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih
       lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7
       Mei 2007.
              Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet
       Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan
       Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan
       kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono
       pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat , PKS ,
        PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses
       pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan
       Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21
       Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY
       mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011,
       Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa
       wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di
       dalam kabinet.
              Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa
       pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                               Page 12
       menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia,
       yakini berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut
       benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon
       wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk
       pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihanya masih dilakukan
       oleh DPR dengan pertimbangan presiden.

    4.2.Hukum
               Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap
        paling krusial. Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan
        bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal
        pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya
        pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat
        pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar
        minyak). Kemudian juga mulai muncul masalah kedaulatan negara dan hukum
        internasional yang terkait dengan kasus intervensi beberapa negara (Amerika Serikat
        dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya Adam Air dan kotak hitamnya.
        Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan
        sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana,
        selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi bencana alam melalui
        Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. SBY menunjukkan usaha secara signifikan
        penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi
        dengan dunia internasional.
   4.3.Ekonomi
               Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi
        Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan
        bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut
        diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan,
        kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di
        Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam
        perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai
        saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk
        menyelesaikan kasus Bank Century ini.
               Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami
        perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di
        tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi
        sepanjang 2008 hingga 2009.
               Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat
        mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011.
        Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.


Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                 Page 13
             Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap
      perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas
      Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni
      mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.
             Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah
      efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan
      pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir
      membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia.
      Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan
      makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara
      menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan
      kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih
      banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

   4.4.Pendidikan
              Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas
       sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh
       kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran
       pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan
       program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009,
       sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan
       memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi
       informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan
       mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
              Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk
       memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9
       tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat
       SMA.
              Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku
       yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang
       beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka
       bekerja keras.
              Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar
       pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang
       inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus
       berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga
       mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru
       termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang
       pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada
       siswa.


Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                 Page 14
             Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan
       kepada guru, dosen, dan para peneliti.
             Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
       (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
             Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam
       menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai
       dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
             Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik
       pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan
       program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan
       (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat
       mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.

   4.5.Sosial
              Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga
       di Aceh.
              Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada
       kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat
       dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan.
              Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi
       mencanangkan transmigrasi.
              Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi
       dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik
       sehingga tidak terealisasi.

    4.6.Budaya
              Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas
        kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang
        diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut :
             Klaim Batik Jawa Oleh Adidas
             Klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia
             Klaim Gamelan oleh Pemerintah Malaysia
             Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
             Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
             Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
             Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia
             Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
             Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik
Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.



Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                              Page 15
                                             BAB III
                                            PENUTUP
          1. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan di makalah ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa
         Dengan demikian telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari
waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian Demokrasi Pancasila adalah
demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan
oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun aspek dari Demokrasi Pancasila antara lain di bidang
aspek Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi), Aspek Formal, Aspek Normatif, Aspek Optatif,
Aspek Organisasi, Aspek Kejiwaan. Namun hal tersebut juga harus didasari dengan prinsip
pancasila dan dengan tujuan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kita dapat
merasakan demokrasi dalam istilah yang sebenarnya.
Mobilisasi Tuntutan Untuk Pemurnian UUD 1945
Sekarang semakin jelas bukti-bukti yang menujukkan bahwa amandemen sistem pemrintahan
negara Indonesia yang dilakukan oleh MPR telah meyimpang dari rancangan asli para
perumus konstitusi yang berlandaskan pada kaidah dasar Negara kekeluargaan, negara yang
berkedaulatan rakyat, serta penyelenggaraan demokrasi sosial ekonomi untuk mencapai
kesejahteraan sosial, sebagaimana dicantumkan pada Pembukaan UUD 1945.

Karena itu tujuan reformasi untuk meluruskan dan memurnikan pelaksanaan UUD 1945 dapat
dipastikan tidak akan tercapai bila tidak dilakukan upaya-upaya pemurnian kembali UUD
19945 sesuai dengan staats fundamental norm nya yang semula. Karena itu salah satu agenda
pokok yang perlu dilakukan oleh Presiden terpilih ( 2009 ) setelah pelantikan adalah
mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan kemurniaan UUD 1945 sesuai dengan
kaidah fundamentilnya. Pemurnian UUD 1945 agaknya tidak mungkin dilakukan oleh MPR
hasil Pemilu 2004 karena MPR yang bi-kameral tersebut bukan lembaga pemegang kedaulatan
rakyat. Salah satu langkah konstitusional yang dapat ditempuh adalah meminta persetujuan
rakyat untuk memurnikan UUD 1945 melalui referendum. Terakhir dapat saya pastikan ketika
sitem pemerintahan yang ada sekarang yaitu presidensial tidak berhasil pasti sistem
pemerintahan Indonesia akan berganti lagi dan nasib rakyat pasti diabaselain itu kita harus
lebih menguatkan jati diri agar budaya lokal dapat memperoleh budaya bangsa, serta harus
waspada atas budaya-budaya asing yang kurang baik. dan harus inplementasi pembangunan
berwawasan kebudayaan.serta harus mampu bangsa indonesia mengadopsi budaya global
yang lebih releven bagi upaya pengembangan bangsa.




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                  Page 16
                                   DAFTAR PUSTAKA

Kartodirdjo, Sartono. 1999. Dinamika Nasionalisme Indonesia. Salatiga: Yayasan Bina Darma
Memahami        Nasionalisme       http://jeremiasjena.wordpress.com/2008/06/20/memahami-
nasionalisme/feed/ Diakses 17 Desember 2010
MM, Drs. Budiyanto. 2002. Kewarganegaraan SMA Untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga.
Dkk, Suardi Adubakar. 2002. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Kelas 2
                               SMU. Bogor: Yudistira.
Mustopo, Habib. 2011. Sejarah 3 SMA Kelas XII Program IPA. Jakarta: Yudhistira.
Indratno, Ferry. 2007. Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII IPA. Jakarta: Grasindo.
Supratna, Nana. 2009. Sejarah untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas Program Ilmu
                        Pengetahuan Alam. Jakarta: Grasindo.




Makalah Pendidikan Kewarganegaraan                                                Page 17

								
To top